EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEGIATAN SENSUS PAJAK NASIONAL TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI KASUS PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA GENTENG) Emilia Ega Rofika Siti Ragil Handayani Dwiatmanto (PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu AdministrasiUniversitas Brawijaya, email:
[email protected]) Abstract Recently, efforts to increase tax revenues were faced with less optimal role of the community in fulfilling its obligations to the State. DJP (Direktorat Jenderal Pajak-The Directorate General of Tax) and then make efforts to increase the amount of WP (Wajib Pajak-assessable) is registered with SPN(Sensus Pajak Nasional- the national tax census). There are many errors in the formation of the UPS (Unit Pelaksana Sensus-census implementation team) that went into the field from DJP No.PER-30/PJ/2011 about technical guidance of SPN. In fact that there are FIS (Formulir Isian Sensus-census form) in 2011 which has not been followed up. If this FIS is acted upon it will probably find a new taxpayer. The number of taxpayers increased but the level of tax compliance decrease. This is due to the implementation of SPN only emphasizes the sweeping purpose of respondents to obtain a new taxpayer. While the purpose of the SPN which increases tax revenues and tax return reporting less stressed. So, the implementation effectiveness of the SPN is still lack. Keywords: Effectiveness, national tax census, taxpayer compliance –kepatuhan-pajak PENDAHULUAN Ketika melaksanakan
diakses
pada
tanggal
29/1/2014) menyebutkan kepatuhan atas pajak pemerintah
akan
(tax
compliance)
adalah
melaporkan
pembangunan
tentu
penghasilan sesuai dengan peraturan pajak,
dibutuhkan dana dari APBN yang salah
melaporkan SPT dengan tepat waktu
satunya berasal dari pajak. Setiap tahun, wajib
membayar pajaknya dengan tepat jumlah dan
pajak
dan
waktu. Berdasarkan tabel 1 menunjukkan
harus
bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam
dibayar melalui sarana atau formulir yang
melaporkan SPT Tahunan masih tergolong
disebut Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT
rendah.
berkewajiban
melaporkan
menghitung
besarnya pajak
yang
Tahunan). Upaya
dan
Pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meningkatkan
penerimaan
kemudian melakukan upaya peningkatan
pajak saat ini ternyata dihadapkan pada masih
jumlah Wajib Pajak (WP) terdaftar dengan
belum optimalnya peran masyarakat dalam
cara Sensus Pajak Nasional (SPN) yang diatur
memenuhi
dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
kewajibannya
terhadap
negara.Pada tabel 1 di bawah ini dapat dilihat
149/PMK.03/2011
petumbuhan dan tingkat kepatuhan wajib
Nasional pada tanggal 12 September 2011.
pajak pada tahun 2010 dan 2011.
Sensus
Tabel 1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Tahun Jumlah Jumlah Tingkat Wajib Pajak Wajib Pajak Kepatuhan Lapor SPT 2010 15.911.576 8.202.309 52% 2011 22.319.073 9.891.120 44% Sumber: www.finance.detik.com dalam dewinta, diakses pada 13/05/2014
pengumpulan
Kepatuhan
pajak
merupakan
fenomena yang sangat kompleks dilihat dari banyak perspektif. Franzoni (1999, dalam www.pajak.go.id/content/article/kompleksitas
Pajak
tentang Nasional
data
Sensus adalah
mengenai
Pajak kegiatan
kewajiban
perpajakan dalam rangka memperluas basis pajak dengan mendatangi subjek pajak (orang pribadi atau badan) di seluruh wilayah Indonesia yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal
Pajak.Sensus
Pajak
Nasional
mempunyai sasaran agar wajib pajak yang belum
ber-NPWP,
maka
bisa
diberikan
NPWP. Bagi yang belum bayar pajak agar membayar pajak, yang belum menyampaikan
SPT agar menyampaikan SPT, dan yang
keberhasilan dari
memiliki
melunasinya
sasaran yang telah ditetapkan, jika hasil
(www.pajak.go.id /content/mengenal-sensus-
kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti
pajak-nasional
makin tinggi tingkat efektivitasnya.
utang
pajak
agar
diakses
pada
tanggal
21/11/2013).
Sedangkan
Kota
Surabaya
adalah
segi
tercapai
menurut
tidaknya
Abdurahmat
ibu
yaitu “Efektivitas adalah suatu ukuran yang
kotaProvinsi Jawa Timur, Indonesia. Surabaya
menyatakan seberapa jauh target (kuantitas,
merupakan kota terbesar kedua di Indonesia
kualitas dan waktu) telah tercapai. Semakin
setelah Jakarta, dengan jumlah penduduk
besar presentase target yang dicapai, makin
metropolisnya yang hampir mencapai 3 juta
tinggi efektivitasnya”. Hal terpenting yang
jiwa, Surabaya
perlu
merupakan pusat
bisnis,
dicatat
bahwa
efektivitas
tidak
perdagangan, industri, dan pendidikan di
menyatakan tentang berapa besar biaya yang
kawasan
(sumber:
telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan
id.wikipedia.org/wiki/Kota_Surabaya diakses
tersebut, efektivitas hanya melihat apakah
pada tanggal 30/10/2013). Wilayah Kantor
suatu program atau kegiatan telah mencapai
Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya
tujan yang telah ditetapkan.
Jawa
Timur
Genteng terletak di pusat kota yang sebagian besar merupakan wilayah perkantoran dan
Sensus Pajak Nasional (SPN)
pertokoan serta pemukiman padat penduduk,
SPN adalah kegiatan pengumpulan
dari sini dapat diketahui bahwa sektor
data mengenai kewajiban perpajakan dalam
perdagangan dan kegiatan jasa adalah sektor
rangka
yang menonjol dan strategis berpengaruh
dengan mendatangi
besar terhadap wilayah ini terutama sosial
pribadi
ekonomi dan bidang-bidang lainnya.
Indonesia
memperluas atau
basis
subjek
badan) yang
pajak
pajak
(orang
di seluruh
wilayah
dilakukan
oleh
Pelaksanaan SPN pada tahun 2011
Direktorat Jenderal Pajak (Peraturan Menteri
dan 2012 dapat dikatakan efektif jika tujuan
Keuangan Nomor 149/PMK.03/2011). SPN
SPN telah tercapai yaitu meningkatkan jumlah
dilaksanakan dengan tujuan untuk :
wajib pajak, meningkatkan penerimaan pajak,
1.
Perluasan basis pajak
meningkatkan
pelaporan
dan
2.
Peningkatan penerimaan pajak
pemutakhiran
data
Efektivitas
3.
Peningkatan jumlah penerimaan SPT
SPT,
WP.
menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan, jika
Tahunan PPh 4.
Pemutakhiran data WP
hasil kegiatan mendekati sasaran, berarti
SPN akan dilakukan kepada orang
makin tinggi tingkat efektivitasnya (Siagian
pribadi dan badan usaha yang berada di
dalam Yani, 2013:2).Oleh karena itu peneliti
sentra bisnis, high rise building dan kawasan
tertarik untuk melakukan penelitian skripsi
pemukiman.Proses pelaksanaan Sensus Pajak
dengan judul “Evaluasi Atas Efektivitas
Nasional dilakukan sesuai dengan pedoman
Pelaksanaan Kegiatan Sensus Pajak Nasional
teknis Sensus Pajak Nasional yang terdiri dari
Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
proses
(Studi
monitoring
pada
KPP
Pratama
Surabaya
Genteng)”.
persiapan,
proses
pelaksanaan,
dan evaluasi (Peraturan DJP
Nomor PER-30/PJ/2011). 1.
TINJAUAN PUSTAKA
Proses persiapan terdiri dari: a.
Efektivitas
Proses
pembentukan
Tim
Sensus
Pajak Nasional (SPN)
Pengertian
efektivitas
menurut
b.
Proses Pembuatan Rencana Kerja
Siagian (dalam Yani, 2013:2) yaitu efektivitas
c.
Proses Penyediaan Data
adalah pemanfaatan sumber daya, sarana,
d. Proses
prasarana dalam jumlah yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan jumlah barang dijalankan.
atas
jasa
Efektivitas
Koordinasi
Internal
Eksternal 2.
Proses pelaksanaan terdiri dari:
kegiatan yang
a.
Proses Pencacahan
menunjukkan
b.
Proses Pelaporan
dan
c. 3.
Proses Asistensi
peningkatan jumlah wajib pajak, dan tingkat
Monitoring dan Evaluasi
kepatuhan
wajib
pajak.
SPN
dikatakan
berhasil jika proses yang dilakukan telah Kepatuhan Wajib Pajak
sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal
Menurut Simon James yang dikutip
Pajak
Nomor
Per-30/PJ/2011,
terjadi
oleh Gunadi (2005:57), pengertian kepatuhan
peningkatan positif pada jumlah wajib pajak,
pajak
dan meningkatnya kepatuhan wajib pajak.
adalah
kesediaan
wajib
untuk
pajak
mempunyai
memenuhi
kewajiban
pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku
HASIL DAN PEMBAHASAN
tanpa
Proses Pelaksanaan Kegiatan Sensus Pajak
perlu
investigasi
seksama,
ancaman, hukum
diadakannya
dalam
peringatan
penerapan
maupun
pemeriksaan, ataupun
sanksi
administrasi.
Nasional pada Tahun 2011 dan 2012
baik
Menurut
Mardi
Jatmiko
Jatmiko
Tinggi
(bagian penyisiran sekaligus Unit Pelaksana
rendahya tingkat kepatuhan wajib pajak
SPN, 4/3/2014) proses kegiatan pelaksanaan
dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak
SPN di KPP Pratama Surabaya Genteng telah
dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. .
sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal
Kesadaran masyarakat yang tinggi
Pajak
Nomor
PER-30/PJ/2011
tanpa
akan mendorong semakin banyak masyarakat
memberikan penjelasan lebih rinci terkait
memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan
proses yang terjadi di KPP Pratama Surabaya
diri sebagai wajib pajak, melaporkan dan
Genteng. Hal ini mengakibatkan peneliti
membayar pajaknya dengan benar sebagai
kurang mampu menilai proses SPN yang telah
wujud
dan
terjadi. Berikut analisis proses SPN yang
bernegara. Ada beberapa kewajiban yang
tanggung
jawab
terjadi di KPP Pratama Surabaya Genteng
tercantum
yaitu:
dalam
berbangsa
KUP.
Pada
dasarnya
kewajiban yang bersifat umum yang diatur dalam KUP antara lain adalah:
1.
Kegiatan Persiapan a.
Membentuk tim sensus
1.
Kewajiban Mendaftarkan Diri
2.
Kewajiban Menghitung dan Membayar
meliputi
Pajak
mengalokasikan sumber daya manusia dan
Kewajiban Melaporkan Pajak
mendelegasikan
kewenangan
pelaksanaan
Kepala
3.
Proses
METODE PENELITIAN
Surabaya
pembentukan
rangkaian
SPN. Genteng
Tim
SPN
kerja
selaku
KPP
untuk dalam Pratama
Ketua
Tim
Penelitian ini menggunakan metode
menugaskan Kepala Subbagian Umum untuk
kualitatif, jenis penelitian deskriptif dengan
membuat Susunan Tim SPN yang selanjutnya
pendekatan studi kasus.Pada penelitian ini,
disetujui oleh Kepala KPP.
peneliti menggunakan sumber data primer
Tim sensus bagian Unit Pelaksana
dan sekunder.Data primer diperoleh dari
Sensus (UPS) yang terdiri dari 1 orang ketua
informan (pegawai SPN) melalui wawancara
merangkap anggota yang merupakan PNS
dan observasi tidak langsung.Data sekunder
DJP dan 1 orang anggota Non PNS DJP.
umumnya berupa bukti, catatan atau laporan
Namun saat pelaksanaan SPN di wilayah
historis yang telah tersusun dalam arsip (data
sentra bisnis KPP Pratama Surabaya Genteng
dokumenter) yang dipublikasikan dan yang
pada tahun 2011 yang menjadi UPS baik ketua
tidak
dipublikasikan.Teknik
maupun anggota adalah PNS DJP tanpa Non
data
kualitatif
wawancara
yang
tertulis,
pengumpulan
digunakan
berupa
dokumentasi,
dan
observasi.
PNS DJP. Terjadi suatu masalah yaitu target penyelesaian
sensus
dari
awal
sampai
pertengahan tidak dapat dicapai. Sehingga
Dalam menggunakan
penelitian metode
ini
tindakan
untuk
menyelesaikaanya
yaitu
deskriptif
perekrutan anggota UPS Non PNS DJP.
dengan pendekatan kualitatif dengan metode
Namun untuk Tim UPS di SPN 2012 tidak
studi kasus yang dapat menggambarkan
terjadi masalah karena terdiri dari 1 orang
proses
ketua merangkap anggota yang merupakan
pelaksanaan
analisis
penulis
kegiatan
SPN,
PNS DJP dan 1 orang anggota Non PNS DJP.
lokasi sensus untuk menyampaikan Formulir
Sehingga target penyelesaian dapat terealisasi
Isian Sensus (FIS) kepada responden.
dengan baik dan tepat.
Saat pelaksanaan sensus pajak di
b. Membuat Rencana Kerja
lapangan, tim UPS
mengalami beberapa
Ketua tim menugaskan seluruh ketua
kendala seperti responden tidak ditemui di
sub tim dan koordinator penyisiran untuk
lokasi, responden enggan mengisi Form Isi
menyiapkan bahan dan data sebagai bahan
Sensus (FIS), FIS diisi tidak lengkap. Tindakan
penyusunan konsep rencana kerja SPN untuk
yang
kemudian
berkomunikasi dengan baik, menyampaikan
dikompilasi
dan
disusun
konsepnya oleh Sekretaris Tim SPN. c.
tim
UPS
yaitu
sensus pajak. Namun masih kebanyakan Data
dan
responden tidak jujur dan memberikan data
Representative,
OC
yang benar. Jika responden tidak bisa ditemui
SISMIOP, dan OC SIG) melakukan pencetakan
di tempat karena saat jam kerja, maka cara
peta blok, melakukan matching NOP-AR
mengatasinya yaitu menitipkan FIS pada
dengan
orang sekitar atau RT/RW setempat dan FIS
Pelaporan
Tim
oleh
dan memahami responden akan pentingnya
Penyediaan Data Sub
dilakukan
Pengolahan
(Account
menggunakan
aplikasi
SISMIOP,
melakukan upload data matching NOP-NPWP dalam bentuk file excel,
tersebut akan diambil hari berikutnya.
merekam nama
b. Kegiatan Pelaporan
cluster, memilih kawasan cluster, memasuki
Pelaporan
merupakan
proses
data objek PBB pada basis data SISMIOP
rekapitulasi dan perekaman FIS sebagai alat
untuk tiap cluster, merekam data matching
pertanggungjawaban pelaksanaan lapangan
NOP-NPWP
SPN
prioritas melakukan
secara
cluster
manual,
dan
menentukan
alasannya,
pencetakan Daftar
dalam
bentuk
Laporan
Harian
serta
Rekapitulasi dan Laporan Harian Perekaman
Penugasan
FIS.Namun di KPP Pratama Surabaya Genteng
Sensus.
masih ditemukan ada Tim UPS yang belum
d. Koordinasi Internal dan Eksternal
melakukan
Pada proses internal yaitu ketua Tim melaksanakan rapat terkait pembagian tugas eksternal
adalah
Hal
ini
akan
berdampak pada saat perekaman FIS dan mengetahui jumlah FIS yang telah dicapai.
serta wewenang dalam Tim SPN. Proses koordinasi
rekapitulasi.
Begitu pula pada Laporan Harian
rangkaian
Perekaman FIS masih terdapat data wajib
kegiatan koordinasi dan sosialisasi dengan
pajak lebih dari satu dengan nama yang sama.
pihakeksternal yang dilakukan oleh Tim SPN.
Hal ini terjadi karena Sub Tim Pengolahan
Tim UPS KPP Pratama Surabaya Genteng
Data dan Pelaporan saat terjadi kesalahan
telah
dalam
mendapatkan sosialisasi
dan telah
memasukkan
data
wajib
memahami
proses
SPN sehingga proses
pajak/responden maka dilakukan pemasukan
dilapangan
akan
berjalan
koordinasi
eksternal
lancar.
Pada
data kembali dan data yang salah tidak bisa
SPN
telah
dihapus. Sehingga mengakibatkan data wajib
melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan
pajak yang sama ada dua dan Sub Penyisiran
pihak eksternal. Tim SPN telah melakukan
untuk
sosialisasi dengan cara jalan sehat
kesulitan
koordinasi
dengan
Tim
pihak
ketiga
dan akan
c.
diadakannya SPN. 2.
pencacahan
dan Koordinator Lapangan (Tim SPN Tingkat merupakan
kegiatan pengambilan dan pengumpulan data dari responden yang dilakukan oleh petugas lapangan
di
Kegiatan Asistensi
yang dilakukan oleh Tim SPN Tingkat Kanwil
Kegiatan Pencacahan Kegiatan
mengalami
Proses asistensi merupakan proses
Kegiatan Pelaksanaan a.
menindaklanjutinya
bawah
koordinator
Pusat) dalam mengawal pelaksanaan SPN. 3.
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi a.
Kegiatan Monitoring Kegiatan
monitoring
dimaksudkan
penyisiran.Petugas sensus pajak didampingi
untuk mengetahui kecocokan dan ketepatan
oleh petugas yang berasal dari lingkungan
kegiatan yang dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun.
Jumlah Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah
b. Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan
Evaluasi
tahun
Pelaksanaan SPN
2011
dilakukan pada bulan Desember 2011 setelah
Pertumbuhan jumlah wajib
pajak
pelaksanaan SPN selesai dilaksanakan pada
orang
bulan
2011,
sesudah pelaksanaan SPN di wilayah kerja
2012
KPP Pratama Surabaya Genteng.
Oktober
selanjutnya
dan
evaluasi
dilaksanakan
setiap
November kegiatan
SPN
pribadi dan badan sebelum
Tabel 3 Jumlah dan Pertumbuhan Wajib Pajak
triwulan.Berdasarkan
kegiatan evaluasi, masih terdapat FIS 2011
Keterangan
yang belum ditindak lanjuti yaitu sebanyak 688 FIS.
dan FIS belum Ditindaklanjuti analisis
data
Setelah SPN
terkait
perbandingan antara jumlah FIS yang dicapai wajib pajak baru dan jumlah FIS yang belum
Diterbit kan NPWP
Ditindaklanjuti
Belum Ditindaklan juti
2011
1843
265
37
1105
688
2012
10196
354
167
10003
0
Dari tabel di atas dapat diketahui tingkat
pencapaian
penerbitan
NPWP
terhadap wajib pajak baru dari FIS yang diperoleh setelah pelaksanaan SPN baik yang dilaksanakan
pada
tahun
2011
dan
2012.Namun masih ada yang belum ditindak lanjuti yaitu sebanyak 688 FIS atau 37 % dari
Badan
2010
10.181
3.741
-
-
2011 2012
11.081 11.877
4.001 4.293
9% 7%
7% 7%
2013
12.777
4.640
8%
8%
2014
12.922
4.684
1%
1%
NPWP.Jadi pelaksanaan SPN di tahun 2011 dan
2012
adalah
melakukan
penyisiran
terhadap masyarakat di wilayah kerja KPP Pratama
Surabaya
Genteng.
Setelahpelaksanaan sensus pajak tahun 2011, pada tahun 2012 jumlah wajib pajak baik OP maupun
Badan
mengalami
pertumbuhan.Sehingga pelaksanaan SPN di tahun 2011 dan 2012 sudah efektif karena telah mendapatkan wajib pajak baru yang mampu menambah jumlah wajib pajak di KPP Pratama Surabaya Genteng. Pertumbuhan Penerimaan Pajak
jumlah FIS yang diperoleh pada SPN 2011. Perolehan wajib pajak baru ini sangat
OP
target jumlah wajib pajak baru atau penerbitan
Sudah berNPWP
diakses pada tanggal 28 Maret 2014
Badan
dan 2012 tidak ditentukan terlebih dahulu
Tabel 2 Persentase pencapaian terhadap FIS hasil SPN
Sumber: Data Diolah dari BOSPN 2011 dan 2012,
OP
Pada pelaksanaan SPN di tahun 2011
ditindaklanjuti.
Jumlah FIS
Pertumbuhan Wajib Pajak
Sumber: Data Diolah dari KPP Pratama Surabaya Genteng, diakses 25 Maret 2014
dengan jumlah NPWP yang diterbitkan untuk
Tahun SPN
Wp Terdaftar
Tahun
Sebelum SPN
Persentase Pencapaian Penerbitan NPWP Berikut
Berikut
analisis
data
terkait
penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya
sedikit jika dibandingkan dengan jumlah
Genteng.
perolehan FIS hasil sensus. Namun SPN yang
Tabel 4 Pertumbuhan Penerimaan Pajak dalam jutaan rupiah
dilakukan di tahun 2011 dan 2012 telah dapat
dan
dikatakan efektif karena telah memperoleh
Keterangan
Tahun
Penerimaan
Pertumbuhan
wajib pajak baru baik badan maupun orang
Sebelum SPN
2010
323.441
0
2011
369.486
14%
2012
515.830
40%
2013
594.184
15%
2014 (S/D 28 Februari)
108.845
-82%
pribadi. Hal ini karena tujuan SPN yaitu penyisiran terhadap seluruh wilayah kerja KPP
Pratama
Surabaya
Genteng
untuk
mencari responden yang telah memenuhi
Sesudah SPN
syarat objektif dan subjektif sebagai wajib pajak baru.
Sumber: Data Diolah dari KPP Pratama Surabaya Genteng,pada tanggal 25 Maret 2014
Setelah pelaksanaan SPN di tahun 2011,
penerimaan
pajak
di
tahun
2012
mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi yaitu meningkat sebanyak 40%.Pada tahun
2012 juga ada pelaksanaan SPN, namun
Dengan adanya pelaksanaan SPN di
penerimaan pajak di tahun 2013 meningkat
tahun 2011 seharusnya mampu meningkatkan
tidak terlalu tinggi yaitu hanya sebesar 15%.
kepatuhan wajib pajak badan dalam hal
Penerimaan pajak di tahun 2013 yaitu sebesar
membayar
Rp 594.184 (dalam jutaan rupiah).
pelaksanaan SPN di tahun 2011 kurang efektif
Penerimaan pajak hanya meningkat
pajak.Sehingga
adanya
terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan
diawal adanya SPN, namun untuk tahun-
dalam
tahun selanjutnya penerimaan pajak hanya
jumlah.Hal ini dibuktikan dengan persentase
meningkat seperti biasanya yaitu seperti
kepatuhan wajib pajak badan yang membayar
tahun-tahun sebelum adanya sensus.Sehingga
pajak tepat jumlah mulai menurun sejak tahun
pelaksanaan
SPN
meningkatkan
kurang
efektif
dalam
2012.
penerimaan
pajak,
karena
2.
membayar
pajakdengan
tepat
Tingkat Kepatuhan Pembayaran WPOP
hanya mampu meningkatkan penerimaan
Berikut analisis data terkait tingkat
dalam jangka waktu pendek bukan jangka
kepatuhan pembayaran pajak oleh wajib pajak
waktu panjang.
OP.
Tingkat Kepatuhan dalam Pembayaran Pajak 1.
Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak
Tabel 6 Pertumbuhan tingkat kepatuhan pembayaran pajak WPOP
Tahun
Jumlah yang Membayar
Tepat Jumlah
Tingkat Kepatuhan
2010
6525
4490
69%
2011
6409
4279
67%
Pratama Surabaya Genteng.
2012
6843
4710
69%
Tabel 5 Pertumbuhan tingkat kepatuhan
2013
5693
3648
64%
Wajib Pajak Badan
Keterangan
Berikut data terkait pertumbuhan tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam membayar pajak terutang di wilayah KPP
pembayaran pajak WP badan Keterangan Sebelum SPN
Setelah SPN
Sebelum SPN
2014 (sampai 1253 756 6% 28 Maret) Sumber: Data Diolah dari Pelaporan SPT di KPP Pratama Surabaya Genteng, diakses tanggal 28 Maret 2014
Setelah SPN
Tahun
Jumlah yang Membayar
Tepat Jumlah
Tingkat Kepatuhan
2010
1093
631
58%
2011
1152
664
58%
Setelah pelaksanaan SPN di tahun
2012
1233
706
57%
2012, tingkat kepatuhan wajib pajak justru
2013
1234
703
57%
menurun di tahun 2013 yaitu menjadi 64%.Hal
2014 (28 64 48 75% Maret) Sumber: Data Diolah dari Pelaporan SPT di KPP
Pratama
Surabaya
Genteng,
ini menunjukkan bahwa adanya pelaksanaan SPN kurang berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dengan tepat jumlah.Jadi pelaksanaan SPN di
diakses tanggal 28 Maret 2014
tahun 2012 yang sasarannya adalah seluruh
Dengan adanya pelaksanaan SPN di
pemukiman dirasa kurang efektif.
tahun 2011 seharusnya mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan dalam hal
Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT
membayar
1.
pajak.Pada
saat
setelah
pelaksanaan SPN di tahun 2011, jumlah WP badan
yang
membayar
pajak
semakin
Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Badan Berikut analisis data terkait persentase
tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam
meningkat.Tingkat kepatuhan wajib pajak
melaporkan SPT tahunan.
badan di tahun 2012 dan 2013 yaitu sama-
Tabel 7 Pertumbuhan tingkat kepatuhan
sama
57%.Hal
ini
menunjukkan
tingkat
kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat jumlah lebih rendah dibandingkan pada tahun 2010 dan 2011.
pelaporan SPT badan
Keterangan Sebelum SPN
Setelah SPN
Sumber: Data Diolah dari Pelaporan SPT di KPP Pratama Surabaya Genteng, diakses tanggal 28 Maret 2014
Tahun
Jumlah WP
Jumlah Pelaporan
Tingkat Kepatuhan
2010
3.741
1093
-
2011
4.001
1152
29%
pajak
2012
4.293
1233
29%
dibandingkan dengan jmlah wajib pajak OP
2013
4.640
1234
27%
terdaftar tidak mengalami peningkatan pada
2014 (sampai 28 Maret)
Dilihat dari tingkat kepatuhan wajib melaporkan
SPT
yang
setiap tahunnya.Setelah pelaksanaan SPN 4.684
64
tahun 2012, tingkat kepatuhan wajib pajak OP
1%
di tahun 2013 menurun yaitu menjadi 45%.Hal
Sumber: Data Diolah dari Pelaporan SPT di KPP
dalam
Pratama
Surabaya
Genteng,
ini menunjukkan bahwa SPN pada tahun 2012 tidak berpengaruh pada tingkat kepatuhan
diakses tanggal 28 Maret 2014
wajib pajak OP di tahun 2013.Jadi pelaksanaan
Dilihat dari tingkat kepatuhan wajib
SPN di tahun 2012 kurang efektif.
pajak yang melaporkan SPT dibandingkan dengan jumlah wajib pajak badan yang
Kepatuhan Wajib Pajak
terdaftar masih rendah. Hal ini dibuktikan
1.
pada tahun 2012 tingkat kepatuhan wajib
Berikut analisis data terkait tingkat kepatuhan
pajak badan yaitu 29% yang melaporkan SPT
wajib pajak sejak sebelum pelaksanaan SPN
dari jumlah wajib pajak badan terdaftar.
hingga selesai pelaksanaan SPN di wilayah
Artinya
kerja KPP Pratama Surabaya Genteng.
bahwa
berpengaruh
pelaksanaan
terhadap
SPN
tingkat
tidak
kepatuhan
wajib pajak badan dalam melaporkan SPTnya.
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan
Tabel 9 Tingkat kepatuhan wajib pajak badan
Tahun
Jumlah WP
Lapor Tepat Waktu dan Bayar Tepat Jumlah
2010
3.741
601
16%
2011
4.001
640
16%
2012
4.293
669
16%
2013
4.640
636
14%
2014
4.684
48
1%
Jadi, adanya SPN di tahun 2011 terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan SPT tepat waktu kurang
Keterangan
efektif.Setelah adanya SPN di tahun 2011 tingkat kepatuhan justru menurun, padahal sebelum pelaksanaan SPN tingkat kepatuhan
Sebelum SPN
selalu meningkat. Begitu pula pencapaian target juga masih rendah. 2.
Setelah SPN
Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT WPOP Berikut analisis data terkait tingkat
kepatuhan wajib pajak OP dalam melaporkan
Sumber: Data Diolah dari Pelaporan SPT di KPP Pratama Surabaya Genteng, diakses tanggal 28 Maret 2014
Setelah pelaksanaan SPN di tahun
SPT.
2011, tingkat kepatuhan wajib pajak badan di
Tabel 8 Pertumbuhan tingkat kepatuhan pelaporan SPT Orang Pribadi Keterangan
Sebelum SPN
Setelah SPN
Tingkat Kepatuhan
tahun 2012 masih tetap saja yaitu 16%. Bahkan
Tahun
Jumlah WP
Jumlah Pelaporan
Tingkat Kepatuhan
di tahun 2013 terjadi penurunan tingkat
2010
10.181
6525
-
jumlah wajib pajak badan terus meningkat.
2011
11.081
6409
58%
Hal
kepatuhan wajib pajak badan, meskipun ini
membuktikan
bahwa
adanya
2012
11.877
6843
58%
pelaksanaan SPN tidak berpengaruh terhadap
2013
12.777
5693
45%
tingkat kepatuhan wajib pajak, melainkan
2014 (sampai 28 Maret)
hanya menambah sedikit wajib pajak baru.Jadi pelaksanaan 12.922
1253
10%
SPN
di
tahun
2011
tidak
berpengaruh dan kurang efektif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam membayar pajak tepat jumlah dan melaporkan SPT tepat waktu.
2.
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Berikut tabel hasil dan pencapaian tujuan SPN yang dilakukan pada tahun 2011
Berikut analisis data terkait tingkat
dan 2012 di wilayah kerja KPP Pratama
kepatuhan wajib pajak OP dalam memenuhi
Surabaya Genteng.
kewajiban perpajakannya.
Tabel 11 Pencapaian Tujuan SPN
Tabel 10 Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi
Tujuan
Keterangan
Tahun
Jumlah WP
Lapor Tepat Waktu dan Bayar Tepat Jumlah
Sebelum SPN
2010
10.181
3648
36%
2011
11.081
3451
31%
2012
11.877
3496
29%
2013
12.777
3390
27%
2014
12.922
756
6%
Setelah SPN
Tingkat Kepatuhan
Sumber: Data Diolah dari Pelaporan SPT di KPP Pratama Surabaya Genteng, diakses tanggal 28 Maret 2014
Setelah pelaksanaan SPN di tahun 2012, tingkat kepatuhan wajib pajak di tahun 2013 juga masih mengalami penurunan yaitu menjadi 27%.Jumlah wajib pajak bertambah namun wajib pajak OP yang membayar pajak tepat jumlah dan melaporkan SPT tepat waktu mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena kelalaian dan/atau
ketidaksengajaan
dari wajib pajak dan membuktikan bahwa adanya pelaksanaan SPN tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak OP, artinya pelaksanaan SPN kurang efektif. Jadi pelaksanaan SPN di tahun 2012 tidak
berpengaruh
dan
kurang
Tercapai/ Tidak
Pelaksanaan
SPN telah meningkatkan Tercapai jumlah wajib pajak OP dan Badan Penerimaan pajak telah meningkat namun masih belum mencapai target yang telah Meningkatkan ditentukan. Namun Kurang penerimaan persentase tercapai pajak pencapaian penerimaan pajak tahun 2013 menurun setelah adanya SPN di tahun 2012. Persentase kepatuhan Meningkatkan wajib pajak OP dan kepatuhan Badan wajib pajak baik sebelum dalam Kurang maupun setelah membayar tercapai pelaksanaan SPN pajak tetap sama saja. dan melaporkan Pertumbuhannya SPT selalu mengalami naik turun Sumber: Data diolah oleh peneliti berdasarkan data yang diperoleh dari analisis data di KPP Pratama Surabaya Genteng Meningkatkan jumlah wajib pajak
efektif
terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak OP
KESIMPULAN DAN SARAN
dalam membayar pajak tepat jumlah dan
Kesimpulan
melaporkan SPT tepat waktu.
Berdasarkan
pembahasan
yang
telah
dilakukan peneliti pada bab-bab sebelumnya, Pencapaian Tujuan SPN
maka dapat disimpulkan menjadi beberapa
Berdasarkan tabel 11 dapat diketahui
poin penting dari hasil penelitian terkait
tingkat pencapaian tujuan SPN yaitu pada
analisis efektivitas pelaksanaan SPN terhadap
peningkatan jumlah wajib pajak, penerimaan
tingkat kepatuhan wajib pajak yaitu:
pajak, dan kepatuhan wajib pajak dalam
1.
Proses pelaksanaan Sensus Pajak Nasional
membayar dan melaporkan SPT. Tujuan SPN
yang
yang meningkatkan jumlah wajib pajak telah
Surabaya Genteng pada tahun 2011 dan
efektif karena hanya dengan mendapatkan
2012
wajib pajak baru maka SPN dapat dikatakan
Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-
efektif dalam penambahan wajib pajak baru.
30/PJ/2011
Sedangkan
yaitu
Sensus Pajak Nasional. Namun masih ada
dan
beberapa kendala/ permasalahan yang
tercapai
dihadapi yaitu seperti pelaksanaan yang
pada
meningkatkan kepatuhan
tujuan
penerimaan
wajib
pajak
lain pajak
kurang
sehingga SPN dikatakan kurang efektif.
dilakukan telah
oleh
sesuai tentang
KPP
dengan
Pratama Peraturan
Pedoman
Teknis
terjadi pada SPN di tahun 2011. Tim UPS
yang terbentuk seharusnya terdiri dari 1
terdaftar. Sedangkan untuk kepatuhan
orang PNS DJP dan 1 orang non PNS DJP
wajib pajak OP sebelum pelaksanaan SPN
berdasarkan PDJP Nomor PER-30/PJ/2011.
yaitu
Namun pada kenyataannya 2 orang tim
kenaikan
UPS
mengalami penurunan di tahun 2012.
merupakan PNS
menimbulkan
DJP. Sehingga
permasalahan
dalam
tahun
dari
2011
tahun
mengalami
2010.
Tetapi
Setelah pelaksanaan SPN di tahun 2013,
keterlambatan pencapaian target waktu
tingkat
penyelesaian
mengatasi
mengalami peningkatan di tahun 2013.
permasalahan tersebut akhirnya pihak tim
Namun sebenarnya pencapaian dari target
SPN langsung merekrut anggota tim UPS
kepatuhan
yang non PNS DJP. FIS hasil sensus tahun
melaporkan
2011
menurun.
SPN.
masih
Untuk
ada
yang
belum
ditindaklanjuti yaitu sebanyak 688 FIS. 2.
pada
3.
kepatuhan
wajib
wajib
pajak
pajak
SPT
OP
tepat
Setelah menganalisis
dalam
waktu
justru
dan mengetahui
Setelah adanya sensus di tahun 2011 dan
tingkat
2012 mampu menambah jumlah wajib
sebelum hingga setelah pelaksanaan SPN,
pajak baik orang pribadi maupun badan.
maka dapat disimpulkan bahwa adanya
Penerimaan pajak setiap tahunnya terus
kegiatan pelaksanaan SPN di tahun 2011
meningkat namun persentase pencapaian
dan 2012 kurang efektif. Hal ini karena
dari target terus mengalami penurunan
pelaksanaan
setiap tahunnya baik sebelum maupun
meningkatkan jumlah wajib pajak baru
setelah pelaksanan SPN 2011 dan 2012.
namun
Wajib
pajak
membayar
dikatakan
pajak
tepat
meningkatkan
kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dengan tepat jumlah melaporkan SPT tepat waktu.
1.
FIS yang belum ditindaklanjuti yaitu dari hasil SPN di tahun 2011. Jika diselesaikan
wajib pajak di tahun yang bersangkutan.
maka kemungkinan besar akan ditemukan
Namun jika dibandingkan dengan tahun
wajib pajak baru yang bisa menambah
sebelumnya, jumlah wajib pajak yang persentase
jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak. 2.
kemungkinan terjadinya kendala lebih
membayar pajak masih mengalami naik
kecil. Seperti halnya pembentukan Tim
turun pada setiap tahunnya. Di tahun
UPS, karena akan berpengaruh terhadap
2012 persentase tingkat kepatuhan wajib
hasil yang diperoleh dan waktu yang telah
pajak OP paling tinggi dibandingkan di SPN di tahun 2012, persentase tingkat kepatuhan WPOP dalam membayar pajak justru menurun. Begitu pula dengan tingkat kepatuhan wajib pajak badan yang waktu
terus
mengalami peningkatan sejak sebelum hingga selesainya pelaksanaan SPN di tahun 2011. Namun pencapaian target kepatuhan pelaporan SPT badan tepat waktu justru menurun yang dibandingkan dengan jumlah wajib pajak badan yang
Perencanaan dan persiapan harus benarbenar disiapkan sejak awal sehingga
tingkat kepatuhan wajib pajak OP dalam
tahun 2011 dan 2013. Setelah pelaksanaan
Untuk Tim SPN di KPP Pratama Surabaya Genteng sebaiknya segera menyelesaikan
diukur dengan membandingkan jumlah
membayar pajak tepat waktu mengalami
dan
Saran
2011. Persentase tingkat kepatuhan ini
tepat
dapat
mampu
jika
setelah adanya pelaksanaan SPN di tahun
SPT
tidak
hanya
dari
dan
untuk wajib pajak badan justru menurun
melaporkan
SPN
pajak
patuh
tingkat kepatuhan dalam membayar pajak
Sedangkan
wajib
jumlah
melaporkan SPT tepat waktu. Persentase
peningkatan.
kepatuhan
OP
direncanakan. 3.
Untuk pemerintah sebaiknya juga lebih membidik
semua
tujuan
pelaksanaan
SPN, karena pelaksanaan SPN di tahun 2011 dan 2012 hanya mampu menambah jumlah wajib. Artinya, pelaksanan SPN di tahun 2011 dan 2012 hanya berfokus pada penambahan
jumlah
wajib
pajak,
sedangkan tujuan SPN yang lain yaitu peningkatan
penerimaan kurang
pajak
pelaporan
SPT
Sebaiknya
dengan adanya
dan
diperhatikan. SPN
bisa
meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam
melaksanakan
kewajiban
Gusnita, Chazizah. 2013. “Mengenal Sensus
perpajakan. Sesuai dengan tujuan adanya
Pajak Nasional”, diakses pada tanggal
pelaksanaan SPN yaitu perluasan basis
21 November 2013 dari
pajak, peningkatan penerimaan pajak,
www.pajak.go.id /content/mengenal-
peningkatan
sensus-pajak-nasional
jumlah
penerimaan
SPT
Tahunan PPh, dan pemutakhiran data WP.
Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-30/PJ/2011. “Pedoman Teknis
DAFTAR PUSTAKA Dewinta, Rinta Mulia. 2012. Pengaruh Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional dan Kesadaran
Perpajakan
terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. Semarang: Fakultas
Ekonomika
dan
Bisnis
Universitas Diponegoro. Franzoni, Luigi Alberto.1999. “Kompleksitas Kepatuhan Pajak”, diakses pada
Sensus Pajak Nasional”, diakses pada tanggal 6 Desember 2013 dari www.pajak.go.id/dmdocuments/PER-302011.pdf PMK-149/PMK.03/2011. “Sensus Pajak Nasional”, diakses pada tanggal 17 September 2013 dari www.pelayananpajak.blogspot. com/ 2011/ 09/ sensuspajak- nasional- pmk-149 pmk 032011 .html Yani, meli dan Siti Khairani. 2013. Analisis Efektifitas
tanggal 29 Januari 2014 dari
Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional pada Kantor
www.pajak.go.id/content/article/kom
Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat.
pleksitas–kepatuhan-pajak
Palembang: Jurusan Akuntansi STIE MDP
Gunadi. 2007. Perpajakan Internasional (Edisi Revisi). Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI Wikipedia. 2013. “Kota Surabaya”, diakses pada tanggal 30 Oktober 2013 dari id.wikipedia.org/wiki/Kota_Surabaya
