No 1
JENIS KEPUTUSAN DIRJEN PAJAK
NOMOR KEP-01/PJ/2016
2
PERATURAN DIRJEN PAJAK
PER-01/PJ/2016
3
SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK
SE-01/PJ/2016
4
SURAT DIRJEN PAJAK
S-6/PJ.13/2016
5
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
4/PMK.07/2016
6
SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK
SE-02/PJ/2016
7
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
5/PMK.010/2016
8
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
9/PMK.02/2016
9
SURAT DIRJEN PAJAK
S-15/PJ.013/2016
10
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
16/PMK.010/2016
11
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
17/PMK.07/2016
12
SURAT DIRJEN PAJAK
S-40/PJ.08/2016
13
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
26/PMK.010/2016
14
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
29/PMK.03/2016
15
PENGUMUMAN
PENG-02/PJ.09/2016
16
KEPUTUSAN DIRJEN PAJAK
KEP-19/PJ/2016
17
KEPUTUSAN DIRJEN PAJAK
KEP-21/PJ/2016
18
KEPUTUSAN DIRJEN PAJAK
KEP-17/PJ/2016
19
SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK
SE-07/PJ/2016
20
SURAT DIRJEN PAJAK
S-203/PJ.01/2016
21
SURAT DIRJEN PAJAK
S-38/PJ.13/2016
22
SURAT DIRJEN PAJAK
S-43/PJ.13/2016
23
SURAT DIRJEN PAJAK
S-44/PJ.13/2016
24
SURAT DIRJEN PAJAK
S-45/PJ.13/2016
25
SURAT DIRJEN PAJAK
S-41/PJ/2016
26
PERATURAN PEMERINTAH
5 TAHUN 2016
27
SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK
SE-09/PJ/2016
28
SURAT DIRJEN PAJAK
S-224/PJ.02/2016
29
SURAT DIRJEN PAJAK
S-86/PJ.08/2016
30
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
39/PMK.03/2016
31
SURAT DIRJEN PAJAK
S-243/PJ.02/2016
32
SURAT DIRJEN PAJAK
S-246/PJ.02/2016
33
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
41/PMK.07/2016
34
KEPUTUSAN DIRJEN PAJAK
KEP-49/PJ/2016
35
PENGUMUMAN
PENG-03/PJ.09/2016
36
SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK
SE-11/PJ/2016
37
KEPUTUSAN DIRJEN PAJAK
KEP-51/PJ/2016
38
PERATURAN DIRJEN PAJAK
PER-04/PJ/2016
39
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
51/PMK.07/2016
40
SURAT DIRJEN PAJAK
S-105/PJ.08/2016
41
SURAT DIRJEN PAJAK
S-278/PJ.02/2016
42
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
566/KM.4/2016
43
SURAT DIRJEN PAJAK
S-103/PJ.08/2016
44
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
55/PMK.03/2016
45
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
56/PMK.03/2016
46
KEPUTUSAN DIRJEN PAJAK
KEP-56/PJ/2016
47
PERATURAN PEMERINTAH
9 TAHUN 2016
48
SURAT DIRJEN PAJAK
S-69/PJ/2016
49
SURAT DIRJEN PAJAK
S-131/PJ.08/2016
50
SURAT DIRJEN PAJAK
S-77/PJ/2016
51
SURAT DIRJEN PAJAK
S-78/PJ/2016
52
SURAT DIRJEN PAJAK
S-74/PJ/2016
1
53
SURAT DIRJEN PAJAK
S-75/PJ/2016
54
SURAT DIRJEN PAJAK
S-76/PJ/2016
55
SURAT DIRJEN PAJAK
S-393/PJ.02/2016
56
PENGUMUMAN
PENG-04/PJ.09/2016
57
SURAT DIRJEN PAJAK
S-107/PJ.13/2016
58
SURAT DIRJEN PAJAK
S-149/PJ.08/2016
59
SURAT DIRJEN PAJAK
S-150/PJ.08/2016
60
SURAT DIRJEN PAJAK
S-411/PJ.02/2016
61
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
78/PMK.03/2016
62
SURAT DIRJEN PAJAK
S-482/PJ.02/2016
63
SURAT DIRJEN PAJAK
S-165/PJ.08/2016
64
SURAT DIRJEN PAJAK
S-167/PJ.08/2016
65
SURAT DIRJEN PAJAK
S-482/PJ.02/2016
66
SURAT DIRJEN PAJAK
S-170/PJ.08/2016
67
SURAT DIRJEN PAJAK
S-172/PJ.08/2016
68
SURAT DIRJEN PAJAK
S-142/PJ/2016
69
SURAT DIRJEN PAJAK
S-143/PJ/2016
70
SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK
SE-24/PJ/2016
71
KEPUTUSAN DIRJEN PAJAK
KEP-93/PJ/2016
72
INSTRUKSI PRESIDEN
5 TAHUN 2016
73
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
91/PMK.010/2016
74
PERATURAN DIRJEN PAJAK
PER-5/PJ/2016
75
SURAT DIRJEN PAJAK
S-124/PJ.13/2016
76
SURAT DIRJEN PAJAK
S-125/PJ.13/2016
77
SURAT DIRJEN PAJAK
S-126/PJ.13/2016
78
SURAT DIRJEN PAJAK
S-127/PJ.13/2016
79
SURAT DIRJEN PAJAK
S-128/PJ.13/2016
80
KEPUTUSAN DIRJEN PAJAK
KEP-126/PJ/2016
81
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
101/PMK.10/2016
82
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
102/PMK.010/2016
83
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
103/PMK.010/2016
84
SURAT DIRJEN PAJAK
S-333/PJ.10/2016
85
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
105/PMK.010/2016
86
UNDANG-UNDANG
11 TAHUN 2016
87
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
118/PMK.03/2016
88
PERATURAN DIRJEN PAJAK
PER-06/PJ/2016
89
SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK
SE-30/PJ/2016
90
PERATURAN DIRJEN PAJAK
PER-07/PJ/2016
91
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
119/PMK.08/2016
92
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
600/KMK.03/2016
93
SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK
SE-32/PJ/2016
94
SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK
SE-33/PJ/2016
95
SURAT DIRJEN PAJAK
S-184/PJ/2016
96
SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK
SE-35/PJ/2016
97
PERATURAN DIRJEN PAJAK
PER-08/PJ/2016
98
SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK
SE-34/PJ/2016
99
INSTRUKSI DIRJEN PAJAK
INS-03/PJ/2016
100
PENGUMUMAN
PENG-06/PJ.09/2016
101
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
122/PMK.08/2016
102
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
123/PMK.08/2016
103
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
124/PMK.02/2016
104
PERATURAN PEMERINTAH
34 TAHUN 2016
105
SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK
SE-39/PJ/2016
106
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
656/KMK.03/2016
107
PERATURAN DIRJEN PAJAK
PER-10/PJ/2016
108
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
658/KMK.03/2016
2
109
INSTRUKSI DIRJEN PAJAK
INS-07/PJ/2016
110
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
127/PMK.010/2016
111
PERATURAN DIRJEN PAJAK
PER-11/PJ/2016
112
PERATURAN DIRJEN PAJAK
PER-12/PJ/2016
113
PENGUMUMAN
PENG-167/PJ.01/2016
114
INSTRUKSI DIRJEN PAJAK
INS-08/PJ/2016
115
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
141/PMK.03/2016
116
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
142/PMK.010/2016
117
SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK
SE-43/PJ/2016
118
PERATURAN DIRJEN PAJAK
PER-13/PJ/2016
119
PERATURAN DIRJEN PAJAK
PER-14/PJ/2016
120
SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK
SE-44/PJ/2016
121
PERATURAN DIRJEN PAJAK
PER-15/PJ/2016
122
SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK
SE-45/PJ/2016
123
PERATURAN DIRJEN PAJAK
PER-16/PJ/2016
124
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
150/PMK.08/2016
125
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
151/PMK.08/2016
126
INSTRUKSI DIRJEN PAJAK
INS-12/PJ/2016
127
PERATURAN DIRJEN PAJAK
PER-17/PJ/2016
128
SURAT DIRJEN PAJAK
S-534/PJ.10/2016
129
KEPUTUSAN PRESIDEN
32 TAHUN 2016
130
PERATURAN GUBERNUR
185 TAHUN 2016
131
PERATURAN DIRJEN PAJAK
PER-18/PJ/2016
132
SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK
SE-46/PJ/2016
133
SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK
SE-47/PJ/2016
134
PERATURAN DIRJEN PAJAK
PER-19/PJ/2016
135
PERATURAN GUBERNUR
193 TAHUN 2016
136
SURAT DIRJEN PAJAK
S-543/PJ.10/2016
137
SURAT DIRJEN PAJAK
S-704/PJ.02/2016
138
SURAT DIRJEN PAJAK
S-292/PJ.08/2016
139
SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK
SE-49/PJ/2016
140
PERATURAN DIRJEN PAJAK
PER-20/PJ/2016
141
PERATURAN DIRJEN PAJAK
PER-21/PJ/2016
142
SURAT DIRJEN PAJAK
S-557/PJ.10/2016
143
SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK
SE-50/PJ/2016
144
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
158/PMK.02/2016
145
SURAT DIRJEN PAJAK
S-711/PJ.02/2016
146
INSTRUKSI DIRJEN PAJAK
INS-14/PJ/2016
147
SURAT DIRJEN PAJAK
S-284/PJ.13/2016
148
INSTRUKSI DIRJEN PAJAK
INS-15/PJ/2016
149
SURAT DIRJEN PAJAK
S-368/PJ/2016
150
SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK
SE-51/PJ/2016
151
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
165/PMK.01/2016
152
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
166/PMK.01/2016
153
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
167/PMK.01/2016
154
SURAT DIRJEN PAJAK
S-322/PJ.08/2016
155
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
172/PMK.010/2016
156
SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK
SE-53/PJ/2016
157
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
177/PMK.04/2016
158
PERATURAN PEMERINTAH
55 TAHUN 2016
159
SURAT DIRJEN PAJAK
S-770/PJ.02/2016
160
PENGUMUMAN
PENG-08/PJ.09/2016
161
SURAT DIRJEN PAJAK
S-350/PJ.08/2016
162
SURAT DIRJEN PAJAK
S-412/PJ/2016
163
SURAT DIRJEN PAJAK
S-664/PJ.10/2016
164
PERATURAN DIRJEN PAJAK
PER-26/PJ/2016
3
165
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
195/PMK.010/2016
166
PERATURAN DIRJEN PAJAK
PER-28/PJ/2016
167
SURAT DIRJEN PAJAK
S-335/PJ.13/2016
168
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
213/PMK.03/2016
4
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 131 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUN TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PENEGASAN KODE JENIS SETOR BENDAHARAWAN PADA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-44/PJ/2015 KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2011, TAHUN ANGGARAN 2013 DAN TAHUN ANGGARAN PEMBUATAN BENCHMARK BEHAVIORAL MODEL DAN TINDAK LANJUTNYA
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 267/PMK.010/2015 TENTANG KRITERIA DAN/ATAU RINCIAN TERNAK, BAHAN PA
TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK AIR PERMUKAAN, PAJAK AIR TANAH, DAN PAJAK PENERANGAN JALAN UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MIN PEMBERITAHUAN TRANSFER DANA TUNJANGAN KINERJA BULAN FEBRUARI TAHUN 2016 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 154/PMK.03/2010 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASA
PENCABUTAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 11/PMK.07/2010 TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI TERHADAP PELA EVALUASI TINDAK LANJUT PEMANFAATAN DATA WP YANG TIDAK MENYAMPAIKAN SPT TAHUNAN NAMUN TERDAPAT DATA TRANSAKSI ATAU
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 51/KMK.04/2001 TENTANG PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 191/PMK.010/2015 TENTANG PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP UNTU WASPADA METERAI TEMPEL PALSU PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-289/PJ/2014 TENTANG PENETAPAN KANTOR PELAYANAN
PENUNJUKAN PT TELEKOMUNIKASI SELULAR SEBAGAI PENYEDIA LAYANAN PEMBUATAN KODE BILLING DALAM SISTEM PEMBAYARAN PAJA IMPLEMENTASI TRANSAKSI PEMBAYARAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK MELALUI MINI AUTOMATED TELLER MACHINE PENETAPAN TARGET DAN STRATEGI PENCAPAIAN RASIO KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA TAHUN 2016 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) BENDAHARA LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TA 2015
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN IMPLEMENTASI TRANSAKSI PEMBAYARAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK MELALUI MINI AUTOMATED TELL KEBUTUHAN STANDAR TEKNIS UNIT MINI AUTOMATED TELLER MACHINE UNTUK IMPLEMENTASI TRANSAKSI PEMBAYARAN PAJAK SECARA KEBUTUHAN STANDAR TEKNIS UNIT MINI AUTOMATED TELLER MACHINE UNTUK IMPLEMENTASI TRANSAKSI PEMBAYARAN PAJAK SECARA KEBUTUHAN STANDAR TEKNIS UNIT MINI AUTOMATED TELLER MACHINE UNTUK IMPLEMENTASI TRANSAKSI PEMBAYARAN PAJAK SECARA STRATEGI PENGAMANAN PENCAPAIAN TARGET PENERIMAAN PAJAK TAHUN 2016 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA PELAYANAN SEHUBUNGAN DENGAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (SPT TAHUNAN PPh) MEKANISME PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN HASIL TEMBAKAU
RINCIAN RENCANA PENERIMAAN PBB PER SEKTOR PER KANTOR PELAYANAN PAJAK/KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN APBN TAHUN ANGG
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 16/PMK.03/2013 TENTANG RINCIAN JENIS DATA DAN INFORMASI SERT PENGGUNAAN APLIKASI SIDJP-NINE MODUL PBB PENEGASAN TERKAIT PELAKSANAAN PMK NOMOR 193/PMK.03/2015
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 115/PMK.07/2013 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETOR
PENGECUALIAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN BAGI PELAPORAN PAJAK ELEKTRONIK SAMPAI DENGAN 30 APRIL 2016 TIDAK DIKENAKAN SANKSI PANDUAN TEKNIS PENERAPAN SISTEM PEMBAYARAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK IMPLEMENTASI TRANSAKSI PEMBAYARAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK MELALUI MINI AUTOMATED TELLER MACHINE SURAT, DAFTAR, FORMULIR, DAN LAPORAN YANG DIGUNAKAN DALAM PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA PENYELESAIAN PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DAN PENYELESAIAN PENETAPAN WP TERDAFTAR WAJIB SPT TAHUNAN PPh PER 31 DESEMBER 2015
PENEGASAN PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-48/PJ/2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN NOMOR O PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR PENGHITUNGAN CEPAT DATA PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPh YANG BELUM DIREKAM DI TPT ONLINE
TATA CARA PERMINTAAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN UNTUK KEPENTINGAN PENERIMAAN NEGAR
TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TIDAK DIPUNGUT ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YAN PEMBAYARAN DAN/ATAU PENYETORAN PAJAK OLEH WAJIB PAJAK YANG DIPERLAKUKAN SEBAGAI PEMBAYARAN DAN/ATAU PENYETORAN
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MOD PENGAWASAN RESTITUSI PPN
PENYAMPAIAN PETUNJUK PEMANFAATAN DATA DALAM RANGKA PENGGALIAN POTENSI NOTARIS/PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) D PEMBUATAN KODE BILLING PAJAK MELALUI PETUGAS BANK PEMBUATAN KODE BILLING PAJAK MELALUI PETUGAS BANK PEMBUATAN KODE BILLING PAJAK MELALUI PETUGAS BANK
5
PEMBUATAN KODE BILLING PAJAK MELALUI PETUGAS BANK PEMBUATAN KODE BILLING PAJAK MELALUI PETUGAS BANK PENEGASAN SAAT DIMULAINYA KEWAJIBAN PERPAJAKAN KEWAJIBAN PELAPORAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK PENGGUNA E-FAKTUR
PETUNJUK TEKNIS DAN PROSEDUR PELAKSANAAN IMPLEMENTASI TRANSAKSI PEMBAYARAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK MELALUI MINI A PEMBERITAHUAN BUKU PANDUAN MELAKUKAN ANALISIS RISIKO UNTUK PENGGALIAN POTENSI PAJAK KOORDINASI ANTARA ACCOUNT REPRESENTATIVE (AR) DAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK PENEGASAN PENERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAK (STP) TATA CARA PENERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PENEGASAN MENGENAI PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 51/PMK.07/2016 PEMBERITAHUAN BUKU PANDUAN MEMAHAMI MODUS PENGHINDARAN PAJAK MONITORING PEMANFAATAN DATA WP TIDAK LAPOR SPT TAHUNAN TERDAPAT DATA TRANSAKSI (S-40/PJ.08/2016) PENEGASAN MENGENAI PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 51/PMK.07/2016 PENELITIAN SURAT SETORAN PAJAK ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN KOORDINASI RENCANA PENCAIRAN RESTITUSI PAJAK DENGAN KPPN PEMBUATAN KODE BILLING PAJAK MELALUI PETUGAS BANK/POS PERSEPSI ATAU SARANA LAINNYA PEMBUATAN KODE BILLING PAJAK MELALUI PETUGAS BANK/SARANA LAINNYA JAM PELAYANAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SELAMA BULAN RAMADHAN 1437 HIJRIYAH
KODE KHUSUS PADA NASKAH DINAS SURAT PENGANTAR PERMOHONAN TERKAIT PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 91/PMK.03/20 PEMBERIAN PENGURANGAN DAN/ATAU KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DAN
PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS BUNGA ATAU IMBALAN SURAT BERHARGA NEGARA YANG DITERBITKAN DI PASAR IN
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PERCEPATAN INVESTASI DENGAN KRITERIA TER IMPLEMENTASI LAYANAN PEMBUATAN KODE BILLING PAJAK MELALUI PETUGAS BANK/SARANA LAINNYA IMPLEMENTASI LAYANAN PEMBUATAN KODE BILLING PAJAK MELALUI PETUGAS BANK/SARANA LAINNYA IMPLEMENTASI LAYANAN PEMBUATAN KODE BILLING PAJAK MELALUI PETUGAS BANK/SARANA LAINNYA IMPLEMENTASI LAYANAN PEMBUATAN KODE BILLING PAJAK MELALUI PETUGAS BANK/SARANA LAINNYA IMPLEMENTASI LAYANAN PEMBUATAN KODE BILLING PAJAK MELALUI PETUGAS BANK/SARANA LAINNYA PENUNJUKAN PT MITRA PAJAKKU SEBAGAI PENYEDIA LAYANAN PEMBUATAN KODE BILLING DALAM SISTEM PEMBAYARAN PAJAK SECARA PENYESUAIAN BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK
PENETAPAN BAGIAN PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI PEGAWAI HARIAN DAN MINGGUAN SERTA PEGAWAI TIDAK T
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 159/PMK.010/2015 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK P PERMINTAAN LAPORAN IMPLEMENTASI SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-136/PJ/2010
PEMBERIAN FASILITAS PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN BAGI PERUSAHAAN INDUSTRI DI KAWASAN INDUSTRI DAN PERUSAHAAN KAWASA PENGAMPUNAN PAJAK PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-38/PJ/2009 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT SETORA PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAMPUNAN PAJAK DOKUMEN DAN PEDOMAN TEKNIS PENGISIAN DOKUMEN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGAMPUNAN PAJAK
TATA CARA PENGALIHAN HARTA WAJIB PAJAK KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN PENEMPATAN PADA INST
PENETAPAN BANK PERSEPSI YANG BERTINDAK SEBAGAI PENERIMA UANG TEBUSAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGAMPUNAN PAJA
PROSEDUR PELAKSANAAN DAN ADMINISTRASI PEMBERIAN FASILITAS DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IM TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK ATAS LAYANAN PUBLIK TERTENTU PADA INSTANSI PEMERINTAH PEMBERITAHUAN PROGRAM AMNESTI PAJAK PETUNJUK TERKAIT PENGEMASAN DAN PENYAMPAIAN DOKUMEN PENGAMPUNAN PAJAK KE KANTOR PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN
PENDAFTARAN DAN PENGAKTIFAN KEMBALI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MELALUI TEMPAT TERTENTU DALAM RANGKA PENGAMPUNAN P PETUNJUK PENERIMAAN DAN TINDAK LANJUT SURAT PERNYATAAN HARTA UNTUK PENGAMPUNAN PAJAK DI TEMPAT TERTENTU
KEBIJAKAN PEMERIKSAAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUN PELAYANAN AMNESTI PAJAK
TATA CARA PENGALIHAN HARTA WAJIB PAJAK KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN PENEMPATAN PADA INVE PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 119/PMK.08/2016 TENTANG TATA CARA PENGALIHAN HARTA WAJIB PAJAK KE PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DARI KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN, DAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL
PETUNJUK PELAKSANAAN PENDAFTARAN DAN PENGAKTIFAN KEMBALI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MELALUI TEMPAT TERTENTU DALAM PENETAPAN TEMPAT TERTENTU SEBAGAI TEMPAT PENYAMPAIAN SURAT PERNYATAAN HARTA UNTUK PENGAMPUNAN PAJAK
PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-07/PJ/2016 TENTANG DOKUMEN DAN PEDOMAN TEKNIS PENGISIAN DO
PENETAPAN KANTOR PUSAT DAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SEBAGAI TEMPAT TERTENTU UNTUK TEMPAT PENYAMP
6
KEBIJAKAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN DAN PENYIDIKAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR
PENGAMPUNAN PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK YAN PENGATURAN LEBIH LANJUT MENGENAI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK TATA CARA PENGADMINISTRASIAN LAPORAN GATEWAY DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK JASA KONSULTASI PENGAMPUNAN PAJAK (AMNESTI PAJAK)
PELAKSANAAN PENERIMAAN SURAT PERNYATAAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK DALAM KEADAAN DARURAT ATAU GANGGUAN T
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 118/PMK.03/2016 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAH
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 127/PMK.010/2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK BERDASARKAN UNDANG
PETUNJUK TEKNIS MENGENAI PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-11/PJ/2016 TENTANG PENGATURAN L TATA CARA PENERIMAAN SURAT PERNYATAAN PADA MINGGU TERAKHIR PERIODE PERTAMA PENYAMPAIAN SURAT PERNYATAAN
TATA CARA PENERIMAAN SURAT PERNYATAAN DALAM HAL TERJADI GANGGUAN PADA JARINGAN DAN/ATAU KEADAAN LUAR BIASA PADA AK
TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGAWASAN LAPORAN GATEWAY DI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJA
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-28/PJ/2012 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN DAN/ATAU P
PETUNJUK PENERIMAAN SURAT PERNYATAAN DALAM HAL TERJADI GANGGUAN PADA JARINGAN DAN/ATAU KEADAAN LUAR BIASA PADA AK
PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASI
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 119/PMK.08/2016 TENTANG TATA CARA PENGALIHAN HARTA WAJIB PA PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 122/PMK.08/2016 TENTANG TATA CARA PENGALIHAN HARTA WAJIB PAJAK KE
KEBIJAKAN PENERBITAN INSTRUKSI/PERSETUJUAN/PENUGASAN DAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN SELAMA PERIODE PENGAMPUNAN PA
TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PERNYATAAN BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU SERTA TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PERNYATAAN DAN P AKSES PROFIL PERSEROAN PADA DITJEN AHU ONLINE MELALUI APLIKASI PORTAL DJP GUGUS TUGAS (TASK FORCE) DALAM RANGKA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN UANG TEBUSAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN UANG TEBUSAN KODE NOTA PENGHITUNGAN DAN KODE KETETAPAN PER JENIS PAJAK
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-27/PJ/2012 TENTANG BENTUK DAN ISI NOTA PENGHITUN
PEMBEBASAN 100% (SERATUS PERSEN) ATAS BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KARENA JUAL BELI ATAU PEMBERIAN HA PERMINTAAN HAK AKSES IT INVENTORY (ALAMAT AKSES, USERNAME DAN PASSWORD) PERUSAHAAN PENERIMA FASILITAS PENEGASAN PERLAKUAN NPWP BAGI PENGUSAHA KAWASAN BERIKAT ATAU PDKB
RINCIAN RENCANA PENERIMAAN PBB SEKTOR PER KANTOR PELAYANAN PAJAK/KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN APBN-P TAHUN ANGGAR PENGAWASAN WAJIB PAJAK MELALUI SISTEM INFORMASI TATA CARA PENERBITAN DAN PENGIRIMAN SURAT KETERANGAN PENGAMPUNAN PAJAK TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAAN
PERMINTAAN USULAN CALON PESERTA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS KHUSUS OPERATOR CONSOLE (OC) DI LINGKUNGAN KANTOR WILAY PETUNJUK PELAKSANAAN PENERBITAN DAN PENGIRIMAN SURAT KETERANGAN PENGAMPUNAN PAJAK
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 218/PMK.02/2014 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN KEMBALI (REIMBURSEM
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PERCEPATAN INVESTASI DENGAN KRITERIA TER
PENINGKATAN PELAYANAN PERPAJAKAN DALAM MENDUKUNG OPERASI PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR (OPP) YANG DICANANGKAN PE
PELAKSANAAN PEMBINAAN WAJIB PAJAK USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) MELALUI PROGRAM BUSINESS DEVELOPMENT SERVICES (
PELAKSANAAN KERJA LEMBUR PADA HARI MINGGU OLEH PEGAWAI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DALAM RANGKA PELA
STRATEGI PENGAWASAN WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PENGAMANAN PENERIMAAN PAJAK TAHUN 2016 SETELAH PERIODE PERTAMA PRO PETUNJUK PELAKSANAAN PENERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 174/PMK.01/2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR LAYANAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN PENGAWASAN PEMBAYARAN MASA WAJIB PAJAK BESAR MELALUI APLIKASI DASHBOARD MONITORING WP BESAR
PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN/PENGUSAHAAN PANAS BUMI PADA TAHAP EKSPL TATA CARA PENATAUSAHAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN AT KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
PENEGASAN MENGENAI SAAT PEMBUATAN/PENERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAK ATAS SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA YANG TERBIT PENIPUAN YANG MENGATASNAMAKAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PENYAMPAIAN SURAT MENTERI KEUANGAN DAN PENGAMANAN PENERIMAAN NEGARA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016
PENEGASAN TERKAIT TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHAS PERMINTAAN LAPORAN PELAKSANAAN BIMBINGAN TEKNIS BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DJP
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-07/PJ/2016 TENTANG DOKUMEN DAN PEDOMAN TEKNIS P
7
PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN DARI PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA YANG DITERIMA PERUSAHA
KETENTUAN PENGALIHAN HARTA BERUPA DANA KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA PENGAMP PENYAMPAIAN INFORMASI KANAL PEMBUATAN KODE BILLING DAN PEMBAYARAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK
JENIS DOKUMEN DAN/ATAU INFORMASI TAMBAHAN YANG WAJIB DISIMPAN OLEH WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI DENGAN PA
8
9
10
11
12