LARANGAN GRATIFIKASI DALAM RANGKA GOOD CORPORATE GOVERNANCE DI BUMN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO UNDANGUNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI pada PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III)
SKRIPSI Disusn dan Diajukan Untuk melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar SarjanaHukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Oleh : JIMMY ARDHIANTA TARIGAN NIM.060200026 DEPARTEMEN HUKUM EKONOMI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2010
Universitas Sumatera Utara
LARANGAN GRATIFIKASI DALAM RANGKA GOOD CORPORATE GOVERNANCE DI BUMN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO UNDANGUNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI pada PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III) SKRIPSI Disusn dan Diajukan Untuk melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar SarjanaHukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Oleh : JIMMY ARDHIANTA TARIGAN NIM.060200026 DEPARTEMEN HUKUM EKONOMI Disetujui Oleh : Ketua Departemen
Prof. Dr. Bismar Nasution,S.H., M.H. NIP: 19560329 198601 1 001 Pembimbing I
Pembimbing II
Prof. Dr. Bismar Nasution,S.H., M.H. NIP: 19560329 198601 1 001
Dr. Mahmul Siregar, S.H., M.Hum. NIP: 19730220 200212 1 001
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2010
Universitas Sumatera Utara
KATA PENGANTAR
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala kasih karunia dan penyertaanNya yang dirasakan oleh Penulis setiap waktu terkhusus dalam proses penulisan skripsi ini. Oleh karena kasihNyalah maka skripsi ini dapat dirampungkan. Dan skripsi ini saya persembahkan kepadaNya. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa pada umumnya dan mahasisiwa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara pada khususnya guna melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Adapun judul yang Penulis bahas dalam skripsi ini adalah Larangan Gratifikasi Dalam Rangka Good Corporate Governance Di BUMN Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi pada PT.Perkebunan Nusantara III). Penulis berharap agar ilmu yang diperoleh selama proses penulisan skripsi dapat bermanfaat dan menjadi bekal nantinya dan bermanfaat bagi semua yang membacanya khususnya para pihak yang berkecimpung dalam kegiatan corporate governance. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Oleh karena itu Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga penulisan yang akan datang akan lebih baik. Dalam penulisan skripsi ini Penulis telah banyak menerima bantuan berupa doa, dukungan dan petunjuk yang sangat berharga dan bermanfaat dari
Universitas Sumatera Utara
semua pihak, maka pada kesempatan ini Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada : 1. Ayahanda Drs. T. Tarigan dan Ibunda D. Sitepu tercinta yang telah memberikan kasih saying, dukungan moril dan materil dan yang tidak pernah berhenti berdoa mendukungku. 2. Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Prof. Dr. Runtung Sitepu, S.H., M.Hum. 3. Bapak Pembantu Dekan I Prof. Dr. Budiman Ginting, S.H.,M.Hum., Syafrudin Hasibuan, S.H.,M.Hum., selaku Pembantu Dekan II, dan M. Husni S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 4. Bapak Ketua Departemen Hukum Ekonomi, Prof. Dr. Bismar Nasution, S.H,M.H., yang juga selaku dosen pembimbing I, yang telah memberikan waktunya membimbing saya dalam mengerjakan skripsi ini. 5. Bapak Dr. Mahmul Siregar, S.H.,M.Hum., selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan waktu membimbing, mengajari, memberikan masukan serta motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai pada waktunya. 6. Ibu Dra. Zakiah,MPd., selaku dosen wali, yang telah member motivasi dan masukan kepada penulis. 7. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan selama perkuliahan. 8. Seluruh pegawai administrasi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 9. Saudara/I ku yang tercinta, Joy Ernesta Tarigan dan Janty Srinita Tarigan.
Universitas Sumatera Utara
10. Sahabat-sahabatku Verawati Manalu, Jenny, Adi “ito awak nan bawel bin astazim” Agustina, Tarulina, Ruth dan David “si dua sejoli”, Nico “Oom” Kurniawan, Nat “Kebom” dan Rahmi “mimi” (belajar klen dek,jangan maenmaen aja), dan juga Andri Bangun serta Imelda Situmorang. Juga kepada Honda Supra Fit “4583 UW” yang telah setia menemaniku dan mengantarku kemanapun. 11. Alumni, Abang/kakak senior, dan sluruh teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dan semua pihak yang telah terlibat dalam penulisan skripsi ini.
Medan, September 2010 Penulis
Jimmy Ardhianta Tarigan 060200026
Universitas Sumatera Utara
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR……………………………………………………………i DAFTAR ISI ………………………………………………………………….….ii ABSTRAKSI ……………………………………………………………………vii BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang…………………………………………………………….1 B. Perumusan Masalah……………………………………………………….5 C. Tujuan dan Manfaat Penulisan…………………………………………….5 D. Keaslian Penulisan………………………………………………………...7 E. Tinjauan Kepustakaan…………………………………………………….7 F. Metode Penulisan………………………………………………………. 32 G. Sistematika Penulisan……………………………………………………34 BAB II
LATAR SEBAGAI
BELAKANG SALAH
SATU
PENGATURAN TINDAK
GRATIFIKASI
PIDANA
KORUPSI
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI A. Sejarah Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi di Indonesia……36 1. KUHP………………………………………………………………...36 2. UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi………………………………………………………………41
Universitas Sumatera Utara
3. UU No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi……………………………………………………………….47 4. UU No.28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme……………..49 B. Landasan Pengaturan Gratifikasi Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001……………………………………………………………….51 1. Landasan Filosofis…………………………………………………...51 2. Landasan Sosiologis………………………………………………….52 3. Landasan Yuridis…………………………………………………….54 BAB III
KAITAN
ANTARA
PELARANGAN
GRATIFIKASI
TERHADAP PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM BADAN USAHA MILIK NEGARA A. Latar Belakang, Konsep, Definisi dan Prinsip-Prinsip Dasar Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara..61 1. Latar belakang………………………………………………………..61 2. Definisi dan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance………….62 B. Dasar Hukum Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Negara di Indonesia………………………………...74 C. Gratifikasi Sebagai Pemicu Konflik Kepentingan (Conflict of Interest) Dalam Perusahaan (BUMN)……………………………………………..79 D. Pelanggaran Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Sebagai Akibat Dari Penerimaan Gratifikasi……………………………………...83 E. Larangan Gratifikasi Sebagai Bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Masyarakat……………………………………………..87
Universitas Sumatera Utara
BAB IV
LARANGAN
GRATIFIKASI
DALAM
RANGKA
GOOD
CORPORATE GOVERNANCE DI PTPN III A. Profil Perusahaan PTPN III………………………………………………93 1. Sejarah PTPN III..……………………………………………………93 2. Status Perusahaan….…………………………………………………94 3. Komoditi Usaha……………………………………………………...95 4. Tujuan Perusahaan…………………………………………………...95 5. Kebun-Kebun………………………………………………………..95 B. Instrumen Penerapan Good Corporate Governance Di PTPN III………98 C. Larangan Gratifikasi Di PTPN III……………………………………...109 D. Penegakan Terhadap larangan Gratifikasi……………………………...110 BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan…………………………………………………………….114 B. Saran…………………………………………………………………...116 DAFTAR PUSTAKA
Universitas Sumatera Utara
Abstraksi LARANGAN GRATIFIKASI DALAM RANGKA GOOD CORPORATE GOVERNANCE DI BUMN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Bismar Nasution 1 Mahmul Siregar 2 Jimmy Ardhianta Tarigan 3
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu tiang perekonomian nasional. Dalam sistem perekonomian nasional, BUMN berperan sebagai pelaksana pelayanan publik, membantu pengembangan usaha kecil dan koperasi, penyeimbang kekuatan swasta besar atau mengganti kekuatan swasta lemah. Pada Badan Usaha Milik Negara dimana saham perusahaan sebagian besar dipegang oleh negara melalui kementrian BUMN, sehingga sangat ditekankan untuk menerapkan sistem perusahaan yang berdasarkan kepada prinsip-prinsip Good Corporate Governance, yakni : fairness, disclosure and transparency, accountability dan responsibility. Penerapan prinsip tersebut bertujuan untuk mengefisiensikan kinerja perusahaan sehingga BUMN dapat memberikan dampak positif terhadap dunia usaha serta mampu menarik investor guna menanamkan sahamnya. Maraknya praktik korupsi di dalam BUMN sering mempengaruhi penerapan GCG di BUMN itu sendiri. Sehingga prinsip-prinsip BUMN yang harusnya diterapkan tidak dapat dilakukan semestinya. Bentuk dari korupsi pun mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan jaman. Salah satunya adalah dalam bentuk gratifikasi. Gratifikasi menciptakan suatu budi buruk bagi penerimanya. Sehingga dapat mempengaruhi keputusan ataupun tindakan seseorang. Hal ini menjadi lebih berbahaya apabila orang tersebut memegang peranan penting dalam suatu korporasi ataupun lembaga dimana keputusan ataupun tindakannya berakibat pada hajat hidup orang banyak. Oleh
karenanya, pelarangan mengenai hal gratifikasi, terutama dalam BUMN adalah penting karena dapat menyebabkan munculnya conflict of interest yang dapat mempengaruhi suatu aksi korporasi ataupun keputusan yang dapat merugikan masyarakat pada umumnya, stakeholder pada khususnya dan negara. Permasalahan dalam skripsi ini adalah mengenai pengaturan larangan gratifikasi dalam BUMN, yaitu salah satu BUMN perkebunan PT. Perkebunan Nusantara III, serta efeknya bagi perusahaan tersebut.
1
Dosen Pembimbing I Dosen Pembimbing II 3 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara 2
Universitas Sumatera Utara