STRATEGI PENGADAAN KOLEKSI DEPOSIT DI PERPUSTAKAAN NASIONAL RI

STRATEGI PENGADAAN KOLEKSI DEPOSIT DI PERPUSTAKAAN NASIONAL RI Emir Fadhil Bashar & Yeni Budi Rachman Program Studi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, Depok 16424, Indonesia E-mail: [email protected]

Abstrak Jurnal ini membahas tentang pengadaan koleksi deposit di Perpustakaan Nasional RI. Jurnal ini menjelaskan tentang deskripsi kegiatan pengadaan koleksi deposit dan mengidentifikasi apa saja hambatan dalam kegiatan pengadaan koleksi deposit di Perpustakaan Nasional RI. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan wawancara tidak terstruktur. Kesimpulan dari penelitian ini adalah strategi Perpustakaan Nasional dalam kegiatan pengadaan koleksi deposit, yaitu melakukan mekanisme penyerahan kepada penerbit, sosialisasi, hunting koleksi, dan kerjasama dengan organisasi profesi. Ada hambatan yang ditemui oleh Perpustakaan Nasional RI dalam menjalankan tugasnya, hambatan tersebut adalah, ada penerbit yang mencetak dalam jumlah sedikit, sehingga tidak dapat menyerahkan hasil terbitannya. Hambatan lain adalah cukup banyak wajib serah belum mengetahui tentang Undang-undang Deposit. Selain itu letak geografis yang luas juga berpengaruh terhadap biaya pengiriman yang mahal bagi penerbit. Ditinjau dari segi pengolahan, pustakawan yang mengolah koleksi deposit belum maksimal dalam memproses koleksi yang masuk, sehingga terjadi penumpukan koleksi deposit. Kata kunci: Deposit, Akuisisi, Perpustakaan Nasional

The Acquisition of Deposit Collections in National Library of Indonesia Abstract This research describes the acquisition of deposit collections and identify the supporting and barrier in National Library of Indonesia. Qualitative method was used in this research with unstructured interviews. The conclusion of this research is strategic in acquisition activities that is collecting mechanism to the publisher, hunting collections, and cooperations with professional organizations. The obstacles encountered by the National Library in carrying out its duties, there are publishers that printing in small quantities, so they ‘re not able to deliver publications. Thus, some publishers didn’t know about the Deposit Act. Besides, a broad geographical location also affect the cost of shipping is expensive for the publisher. In terms of processing, the librarian whose responsible in processing collections have not been up to process incoming collection, resulting in the accumulation of deposit collection. Keywords: Deposit, Acquisition, National Library.

Strategi pengadaan koleksi deposit..., Emir Fadhil Bashar, FIB UI, 2014

Pendahuluan Kegiatan pengadaan koleksi di perpustakaan merupakan kegiatan yang sangat vital dalam rangka menciptakan pelayanan prima bagi para pemustaka yang ingin mendapatkan informasi dari sumber koleksi di suatu perpustakaan. Kegiatan ini merupakan salah satu cabang dari pengembangan koleksi perpustakaan. Pengadaan koleksi dalam suatu perpustakaan adalah penambahan koleksi yang bersumber dari berbagai macam cara. Menurut Ritz dalam ODLIS (2004), "Akuisisi adalah proses pemilihan, pemesanan, dan penerimaan bahan pustaka untuk perpustakaan atau koleksi arsip dengan cara pembelian, pertukaran, atau hadiah, termasuk juga penganggaran dana dan bernegosiasi dengan lembaga-lembaga luar, seperti penerbit, dealer, dan vendor, untuk memperoleh sumber daya bahan pustaka guna memenuhi kebutuhan pelanggan lembaga dengan cara yang paling ekonomis dan cepat.” Sedangkan Perpustakaan Nasional RI dalam Pedoman Teknis Pengembangan Koleksi (2002 : p. 2) mendefinisikan pengadaan koleksi sebagai “Pengadaan bahan pustaka berarti proses mengadakan bahan pustaka baik tercetak maupun terekam dalam berbagai bentuk media. Dalam hal ini yang harus dilakukan antara lain adalah seleksi, survei dan hunting bahan pustaka. Kegiatan pengadaan bahan pustaka merupakan kegiatan intelektual yang bersifat kompleks, karena berhubungan dengan beragam intelektualitas yang terkandung dalam berbagai bentuk bahan pustaka dan bahasa." Dari kedua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengadaan koleksi adalah proses penyediaan sumber informasi dalam berbagai bentuk media, melalui cara pembelian, tukar-menukar, hadiah, undang-undang dan sebagainya, dengan menerapkan strategi yang terukur agar terciptanya koleksi yang dapat memenuhi kebutuhan pemustaka. Sedangkan pengadaan koleksi dalam arti yang umum adalah suatu usaha penyediaan koleksi yang dikehendaki oleh seseorang atau suatu badan untuk mencapai tujuan penyediaan informasi di perpustakaan. Cara yang umum digunakan untuk memperoleh suatu koleksi di perpustakaan adalah dengan cara membeli, berlangganan, pertukaran, sebagai hadiah dan pembuatan terbitan. Peneliti memilih topik Strategi Pengadaan Koleksi Deposit di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia untuk diteliti dikarenakan hal tersebut menyangkut Undang-undang No.4 Tahun 1990 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, yang memiliki manfaat penting bagi bangsa Indonesia. Perpustakaan Nasional RI dipilih sebagai objek penelitian khusunya Sub Direktorat Deposit, karena di dalam Undang-undang yang mengatur serah simpan karya cetak dan karya rekam ini, pada pasal 1 tertera bahwa Perpustakaan Nasional adalah perpustakaan yang berkedudukan di ibukota negara yang mempunyai tugas untuk


menghimpun, menyimpan, melestarikan dan mendayagunakan semua karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan di wilayah Republik Indonesia. Dalam Undang-undang Deposit pasal 2 disebutkan bahwa setiap penerbit yang berada di wilayah negara Republik Indonesia, wajib menyerahkan 2 (dua) buah cetakan dari setiap judul karya cetak yang dihasilkan kepada Perpustakaan Nasional, dan sebuah kepada Perpustakaan Daerah di ibukota propinsi yang bersangkutan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diterbitkan. Kemudian pasal 3 menyebutkan bahwa setiap pengusaha rekaman yang berada di wilayah negara Republik Indonesia wajib menyerahkan sebuah rekaman dari setiap judul karya rekam yang dihasilkan kepada Perpustakaan Nasional dan sebuah dari setiap judul karya rekam kepada Perpustakaan Daerah yang

bersangkutan, selambat-

lambatnya 3 (tiga) bulan setelah proses rekaman selesai. Pasal 2 dan 3 mengamanatkan agar setiap penerbit menyerahkan hasil karya cetaknya dua buah dan perusahaan rekaman menyerahkan karya rekamnya setiap judul satu buah kepada Perpustakaan Nasional RI dengan tujuan yang sangat penting, yaitu untuk melestarikan hasil karya budaya bangsa. Seperti terdapat dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1990 (UU Deposit) pasal 5 yang menyebutkan bahwa kewajiban serah-simpan karya cetak dan karya rekam yang diatur dalam Undang-undang ini bertujuan untuk mewujudkan koleksi nasional dan melestarikannya sebagai hasil budaya bangsa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Maksud dari kegiatan pengadaan koleksi di Perpustakaan Nasional RI khususnya dalam bidang koleksi deposit, adalah agar suatu bentuk informasi yang dihasilkan oleh anak bangsa tidak hilang oleh sebab apapun. Undang-undang Deposit lahir di Indonesia karena International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) pada tahun (1981) mengeluarkan pedoman hukum deposit yang kutipan isinya sebagai berikut “Legal deposit is a statutory obligation which requires that any organization, commercial or public, and any individual producing any type of documentation in multiple copies, be obliged to deposit one or more copies with a recognized national institution. It is important to make sure that legal deposit legislation covers all kinds of published material, that is, material generally produced in multiple copies and "offered to the public regardless of the means of transmission". Terjemahan dari definisi di atas adalah hukum deposit merupakan kewajiban hukum yang mengharuskan setiap organisasi komersial atau publik, dan setiap individu yang memproduksi semua jenis dokumentasi dalam beberapa salinan, wajib menyetorkan satu atau lebih salinan kepada lembaga nasional yang diakui. Penting untuk memastikan bahwa undang-undang


hukum deposit mencakup semua jenis materi yang dipublikasi, yaitu bahan pustaka yang umumnya diproduksi dalam beberapa salinan dan ditawarkan kepada publik. Peneliti ingin meneliti bagaimana strategi pengadaan koleksi deposit di Perpustakaan Nasional RI dilaksanakan dan apakah sanksi yang disebutkan dalam Undang-undang Deposit dijalankan oleh penegak hukum, sebab sanksi tersebut memiliki tujuan untuk memberikan efek jera bagi penerbit atau perusahaan rekaman yang melanggar Undang-undang Deposit. Penelitian difokuskan untuk meneliti karya cetak monografi, karena karya cetak monografi merupakan koleksi deposit yang terbanyak jumlahnya. Dari kegiatan penelusuran informasi yang peneliti lakukan, belum ditemukan penelitian serupa dengan topik Strategi Pengadaan Koleksi Deposit di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, tetapi peneliti menemukan skripsi dengan judul Pemanfaatan Koleksi Deposit di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada tahun 2012 yang disusun oleh Ninda Juwita Putri, mahasiswa Program Studi Ilmu Perpustakaan FIB UI. Di dalam skripsi tersebut juga membahas tentang pengadaan koleksi deposit di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia tetapi kurang begitu mendalam. Strategi pengadaan koleksi deposit sudah dijalankan dengan cukup baik, akan tetapi masih ada hambatan, terutama banyak penerbit yang belum mau mematuhi Undang-undang Deposit dengan mengirimkan hasil karyanya, karena sanksi yang diamanatkan

oleh

Undang-undang

Deposit

belum

pernah

dijalankan,

disebabkan

Perpustakaan Nasional RI sulit untuk melakukan tuntutan hukum/penegakan hukum. Oleh sebab itu peneliti ingin meneliti secara lebih mendalam, mengenai strategi pengadaan koleksi deposit di Perpustakaan Nasional RI, mengingat peran pentingnya dalam terlaksananya koleksi deposit yang berguna untuk kepentingan bangsa Indonesia. TinjauanTeoritis Kegiatan pengadaan koleksi sesungguhnya merupakan turunan dari kegiatan manajemen koleksi dan pengembangan koleksi. Johnson (2009 : p. 2) mendefinisikan manajemen koleksi sebagai “Proses pengumpulan informasi, komunikasi, koordinasi, perumusan kebijakan, evaluasi, dan perencanaan. Proses ini, pada gilirannya, mempengaruhi keputusan tentang akuisisi, retensi, dan penyediaan akses terhadap sumber-sumber informasi dalam mendukung kebutuhan intelektual yang disediakan oleh perpustakaan.” Manajemen koleksi merupakan proses untuk merumuskan kebijakan, membuat perencanaan, koordinasi, evaluasi dan sebagainya dengan tujuan untuk menyediakan akses sumber informasi dalam rangka memenuhi kebutuhan pemustaka.


Sebelum mengetahui tentang kegiatan pengadaan bahan pustaka, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu mengenai pengembangan koleksi. Pengembangan koleksi merupakan bagian dari manajemen koleksi yang terutama berkaitan dengan keputusan tentang pengembangan bahan pustaka. Johnson (2009 : p. 2) mendefinisikan “Pengembangan koleksi adalah istilah yang mewakili proses sistematis membangun koleksi perpustakaan untuk melayani pembelajaran, pengajaran, penelitian, rekreasi, dan kebutuhan lain dari pengguna perpustakaan. Proses ini meliputi seleksi dan deseleksi bahan pustaka yang termutakhir dan yang sudah lama, dan perencanaan strategi yang jelas untuk akuisisi secara berkelanjutan dan evaluasi koleksi untuk memastikan seberapa baik dalam melayani kebutuhan pengguna.” Pengembangan koleksi tujuannya adalah untuk pelayanan terhadap pendidikan, penelitian, rekreasi dan kebutuhan lain pemustaka. Prosesnya adalah menerapkan strategi yang terukur dalam kegiatan pengadaan koleksi untuk kepuasan pemustaka. Peneliti memfokuskan penelitian ini kepada pengadaan koleksi, khususnya pengadaan koleksi deposit. Pengadaan koleksi deposit merupakan kegiatan yang sangat vital dalam rangka menjalankan amanat Undang-undang No. 4 tahun 1990 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Pengadaan koleksi merupakan bagian dari pengembangan koleksi, yang intinya adalah proses mengadakan bahan pustaka dengan berbagai macam metode. Ritz dan Perpusnas memiliki definisi tersendiri mengenai kegiatan pengadaan koleksi. Ritz dalam Online

Dictionary

for

Library

and

Information

Science

(2004)

mendefinisikan

akuisisi/pengadaan sebagai “Proses pemilihan, pemesanan, dan penerimaan bahan untuk perpustakaan atau koleksi arsip dengan cara pembelian, pertukaran, atau hadiah, yang mungkin termasuk bernegosiasi dengan lembaga-lembaga luar, seperti penerbit, dealer, dan vendor untuk mendapatkan sumber daya bahan pustaka, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan lembaga informasi dengan cara yang paling ekonomis dan cepat.” Kemudian Perpustakaan Nasional RI dalam Pedoman Teknis Pengembangan Koleksi pada tahun (2002) juga mendefinisikan pengadaan koleksi sebagai “Proses mengadakan bahan pustaka baik tercetak maupun terekam dalam berbagai bentuk media. Dalam hal ini yang harus dilakukan antara lain adalah seleksi, survei dan hunting bahan pustaka. Kegiatan pengadaan bahan pustaka merupakan kegiatan intelektual yang bersifat kompleks, karena berhubungan dengan beragam intelektualitas yang terkandung dalam berbagai bentuk bahan pustaka dan bahasa.” Pengadaan koleksi merupakan kegiatan perpustakaan yang erat kaitannya dengan kepuasan pemustaka, karena pengadaan koleksi bertujuan untuk menyediakan sumber informasi yang dibutuhkan oleh pemustaka dengan strategi dan perencanaan yang jelas dan terukur, seperti seleksi, survei, hunting dan sebagainya.


Metode untuk pengadaan koleksi ada 3 cara yang paling umum, yaitu metode pembelian, tukar menukar dan hadiah. Menurut Sulistiyo Basuki (1991: p. 222) ada 4 metode pengadaan bahan pustaka, yaitu: 1)

Pembelian Pemesanan langsung dapat dilakukan pada penerbit atau toko buku. Penerbit Indonesia

umumnya melayani permintaan perpustakaan namun tidak dengan penerbit asing. Penerbit asing hanya melayani pembelian dari toko buku maupun penjaja (vendor), sehingga perpustakaan Indonesia harus membeli melalui toko buku. 2)

Pertukaran Pustaka tertentu tidak dapat dibeli di toko buku, hanya dapat diperoleh melalui

pertukaran maupun hadiah. Dalam hal demikian perlu diadakan persetujuan tukar-menukar. Lazimnya perbandingan publikasi adalah 1:1 dengan tidak memandang berat, tebal tipis publikasi, harga, bahasa, maupun aksara publikasi. 3)

Hadiah Karena kondisi sosial yang masih belum sepenuhnya berkembang, tradisi pengembangan

perpustakaan dengan melalui sumbangan atau hadiah masih belum memasyarakat. Hal ini berbeda dengan situasi negara maju, hadiah untuk perpustakaan selalu ada. Perpustakaan dapat menerima pustaka sebagai hadiah, ini berarti perpustakaan dapat menghemat biaya pembelian. Hadiah hanya diterima bila memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perpustakaan. Perpustakaan juga harus menetapkan bahwa perpustakaan berhak mengolah koleksi hadiah tersebut sesuai dengan kepentingan perpustakaan. Hadiah pustaka juga ada kaitannya dengan deposit. Penerbit mengirimkan contoh terbitannya pada perpustakaan karena diwajibkan atau sukarela. Pengiriman buku tersebut mengikat perpustakaan untuk mengolahnya serta menyimpannya. 4)

Keanggotaan organisasi Kadang-kadang perpustakaan atau badan induk perpustakaan menjadi anggota sebuah

perhimpunan atau organisasi. Biasanya anggota perhimpunan atau organisasi tersebut memperoleh terbitan perhimpunan atau organisasi secara cuma-cuma. Bila tidak cuma-cuma, terbitan organisasi dapat diperoleh oleh anggota dengan harga sangat murah. Jauh lebih murah daripada harga untuk bukan anggota. Sebagai contoh bila perpustakaan menjadi anggota IFLA, terbitan IFLA dapat diperoleh dengan harga sangat murah.


Metode Penelitian Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengertian metode penelitian kualitatif itu sendiri adalah “Sering disebut dengan metode penelitian naturalistic, karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting) atau disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalanya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya. Metode ini disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif (Sugiyono, 2011: p.8).” Dalam penelitian ini masalah yang akan diungkap adalah tentang bagaimana strategi pengadaan koleksi deposit di Perpustakaan Nasional RI dijalankan, serta mencari faktor penghambat dan pendukung dari strategi tersebut. Metode penelitian ini adalah studi kasus. Metode studi kasus menurut Stake dalam Creswell (2010: p. 20) “Merupakan metode penelitian di mana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses atas sekelompok individu”. Dalam penelitian ini peneliti melakukan studi kasus di Perpustakaan Nasional RI pada bagian Sub Direktorat Deposit yang merupakan sub bidang turunan dari Direktorat Deposit Bahan Pustaka Perpustakaan Nasional RI. Peneliti memilih menggunakan studi kasus, karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aktivitas dan fenomena yang terjadi pada Sub Direktorat Deposit tentang strategi pengadaan koleksi deposit dan sekaligus mengetahui faktor penghambat dan pendukung yang dihadapi. Penelitian dilakukan di Gedung Deputi I Blok E lantai 7 Kelompok Penerimaan Direktorat Deposit Bahan Pustaka Jl. Salemba Raya 28A Jakarta Pusat. Hasil Dan Pembahasan Penelitian Perpustakaan Nasional RI Sejarah Perpustakaan Nasional RI ini hasil dari penelitian Sulistyo Basuki (2008), penjelasannya adalah sebagai berikut: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia didirikan pada tahun 1989 berdasarkan Keputusan Presiden nomor 11 tahun 1989. Pada pasal 19 dinyatakan bahwa Pusat Pembinaan Perpustakaan, Perpustakaan Nasional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Perpustakaan Wilayah di Propinsi merupakan satuan organisasi yang melaksanakan fungsi dan tugas perpustakaan nasional. Bila membaca pasal 19 maka dapat ditafsirkan bahwa Perpustakaan Nasional RI merupakan gabungan ketiga lembaga tersebut. Dengan melihat gabungan ketiga lembaga tersebut maka sejarah Perpustakaan Nasional RI dapat dirunut berdasarkan pendekatan kelembagaan. Direktorat Deposit Bahan Pustaka


Visi, Misi, Tugas dan Fungsi Direktorat Deposit Bahan Pustaka mencakup aspek yang lebih spesifik lagi daripada yang dicanangkan Perpustakaan Nasional RI, yaitu menjelaskan apa yang Direktorat Deposit Bahan Pustaka ini ingin capai dalam tugas dan kapasitasnya sebagai Direktorat yang bertanggungjawab secara langsung terhadap implementasi Undang-undang N0. 4 Tahun 1990. Dalam setiap organisasi yang dikelola secara profesional tentunya memiliki struktur organisasi yang jelas, hal ini juga diterapkan dalam organisasi Direktorat Deposit Bahan Pustaka Perpustakaan Nasional RI. Direktorat Deposit Bahan Pustaka berada langsung di bawah Perpustakaan Nasional RI dan Direktorat Deposit Bahan Pustaka membawahi 2 sub Direktorat, yaitu Sub Direktorat Deposit dan Sub Direktorat Bibliografi, Sub Direktorat Bibliografi ini tugasnya ialah membuat ISBN dan ISMN bagi penerbit yang membutuhkan, penyusunan Bibliografi Nasional Indonesia (BNI), membuat Katalog Induk Nasional (KIN) serta literatur sekunder lainnya. Tugas Sub Direktorat Deposit secara lebih spesifik lagi adalah melaksanakan pengelolaan serah simpan karya cetak dan karya rekam, bahan pustaka kelabu (grey literature), terbitan badan international dan regional. Sementara, fungsi dari Sub Direktorat Deposit antara lain: 1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang deposit; 2. Penerimaan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pendayagunaan serah simpan karya cetak dan karya rekam serta bahan pustaka kelabu; 3. Penerimaan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pendayagunaan bahan pustaka terbitan badan internasional dan regional; 4. Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut kegiatan serah simpan karya cetak dan karya rekam. Sub Direktorat Deposit ini didukung oleh 6 kelompok kerja yang memiliki tugas masingmasing, kelompok kerja tersebut adalah: 1. Kelompok Penerimaan, Pemantauan dan Pengawasan. Kelompok ini menerima koleksi deposit dan mengawasi kinerja pelaksanaan Undang-undang No. 4 tahun 1990. 2. Kelompok Pengolahan, dan Pendayagunaan Bahan Pustaka Monografi. Kelompok ini mengolah dan mendayagunakan bahan pustaka buku, peta, brosur, poster dan buklet.


3. Kelompok Pengolahan, dan Pendayagunaan Bahan Pustaka Rekaman. Kelompok ini mengolah dan mendayagunakan bahan pustaka kaset audio, kaset video, compact disk (CD), video compact disk (VCD) dan digital versatile disk (DVD). 4. Kelompok Pengolahan dan Pendayagunaan Bahan Pustaka Grey Literature. Kelompok ini mengolah dan mendayagunakan bahan pustaka hasil penelitian ilmiah, skripsi, tesis dan desertasi. 5. Kelompok Pengolahan, dan Pendayagunaan Bahan Pustaka Majalah, Buletin dan Laporan (MBLp) dan Surat Kabar. Kelompok ini mengolah dan mendayagunakan bahan pustaka surat kabar, majalah, buletin dan laporan. 6. Kelompok Pengolahan dan Pendayagunaan Terbitan Internasional. Kelompok ini mengolah dan mendayagunakan bahan pustaka, terbitan badan internasional dan regional. Kelompok Penerimaan, Pemantauan dan Pengawasan ini kelompok yang memiliki tugas yang berkaitan langsung dalam pengadaan koleksi deposit, pemantauan dan pengawasan terhadap kinerja pelaksanaan Undang-undang No. 4 Tahun 1990. Sedangkan Kelompok Pengolahan, dan Pendayagunaan bertugas untuk mengolah koleksi deposit dan mendayagunakan koleksi deposit sesuai jenis koleksi. Kelompok Pengolahan, dan Pendayagunaan terbagi dalam 5 kelompok kerja yang dikelompokan sesuai jenis koleksi yang diolahnya, yaitu monografi; karya rekam; grey literature; terbitan serial dan terbitan internasional. 5 kelompok jenis koleksi ini termasuk dalam jenis koleksi yang disebutkan dalam pedoman legal deposit yang dikeluarkan oleh IFLA (1981). Kelompok Pengolahan, dan Pendayagunaan mengolah, melayankan dan mendayagunakan koleksi deposit yang terlebih dahulu diterima, didata dan diregistrasi oleh Kelompok Penerimaan, Pemantauan dan Pengawasan. Strategi Pengadaan Koleksi Deposit Di Perpustakaan Nasional RI terdapat 2 jenis koleksi bahan pustaka, yaitu Koleksi Deposit dan Koleksi Layanan. Selain berfungsi sebagai Perpustakaan Deposit, Perpustakaan Nasional RI juga melayani pemakai umum. Sehubungan dengan hal di atas, maka di Perpustakaan Nasional RI terdapat 2 jenis koleksi bahan pustaka, yaitu : 1. Koleksi nasional serah simpan karya cetak dan karya rekam bangsa Indonesia yang lebih populer disebut Koleksi Deposit, dan 2. Koleksi nasional untuk layanan dalam usaha pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan, penelitian, dan jaringan informasi yang disebut Koleksi Layanan.


Koleksi deposit merupakan fokus dari penelitian ini, untuk dapat memahami lebih lanjut mengenai penelitian tentang Strategi Pengadaan Koleksi Deposit di Perpustakaan Nasional RI, ada baiknya agar terlebih dahulu dipahami apa itu definisi dari koleksi deposit. “Koleksi deposit adalah kumpulan dari semua karya cetak dan karya rekam bangsa Indonesia yang diserahkan oleh para penerbit dan pengusaha rekaman kepada Perpustakaan Nasional RI sebagai hasil dari pelaksanaan UU No. 4 Tahun 1990, dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Karya cetak dan karya rekam tersebut wajib dilestarikan, sebagai warisan budaya bangsa dan bukti peradaban bangsa Indonesia (Perpusnas, 2002).” Dalam kaitan pelestarian tersebut, koleksi deposit dapat dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia dari generasi ke generasi untuk kepentingan umum dan penelitian. Oleh karena itu kewajiban menyimpan dan melestarikan bahan pustaka menjadi prioritas utama dari koleksi ini. Hal tersebut sesuai dengan tugas pokok Perpustakaan Nasional RI, yaitu melaksanakan pengumpulan dan penyimpanan bahan pustaka tercetak dan terekam selengkapnya, baik yang terbit di Indonesia maupun di luar negeri. Sosialisasi Undang-undang No. 4 Tahun 1990 Dalam rangka menjalankan Undang-undang No. 4 Tahun 1990 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam ini, maka Perpustakaan Nasional RI perlu untuk mensosialisasikan tentang Undang-undang tersebut kepada penerbit/pengusaha rekaman, untuk menyadarkan penerbit/pengusaha rekaman tentang kewajiban mereka dalam rangka mentaati amanat Undang-undang dengan menyerahkan karya mereka ke Perpustakaan Nasional RI. Mengingat banyaknya jumlah penerbit/pengusaha rekaman yang ada di Indonesia, dengan jumlah sekitar 4000 dan keberadaannya yang tidak tetap atau timbul tenggelam, maka sosialisasi Undangundang harus dilakukan secara terus menerus. Perpustakaan Nasional RI memiliki 5 cara untuk mensosialisasiskan Undang-undang Deposit, yaitu: 1. Kerjasama dengan organisasi profesi Perpustakaan Nasional RI juga melakukan kerjasama dengan berbagai organisasi profesi terkait seperti ASIRI (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia), IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia), ASIREFI (Asosiasi Rekaman Film Indonesia), SPS (Serikat Perusahaan Surat kabar) untuk mensosialisasikan kepada anggotanya tentang kewajiban serah simpan karya cetak dan karya rekam, hal ini dilakukan karena keterbatasan Perpustakaan Nasional RI dalam melakukan sosialisasi karena banyaknya jumlah penerbit/pengusaha rekaman di Indonesia.


2. Melalui wesbsite deposit.pnri.go.id Melalui portal ini, penerbit/pengusaha rekaman dapat mengetahui informasi tentang Undang-undang Deposit dan semua perihal tentang koleksi deposit, di portal ini juga penerbit/pengusaha rekaman dapat mengecek karya yang sudah mereka berikan kepada Perpustakaan Nasional RI. 3. Kerjasama dengan BPAD Untuk menjangkau penerbit/pengusaha rekaman di seluruh Indonesia, Perpustakaan Nasional RI juga merangkul BPAD. Perpustakaan Nasional RI mengirim 2 orang utusan untuk memberikan sosialisasi kepada penerbit/pengusaha rekaman yang dilakukan di BPAD setiap propinsi, dan sekaligus melakukan hunting koleksi. Pemilihan lokasi sosialisasi diprioritaskan sesuai propinsi yang lebih banyak penerbit/pengusaha rekamannya supaya hasilnya lebih efektif. 4. Kerjasama dengan Sub Direktorat Bibliografi Karena setiap penerbit yang ingin menerbitkan buku akan membutuhkan nomor ISBN, dan untuk mendapatkan ISBN akan berurusan dengan Sub Direktorat Bibliografi. 5. Mengirim surat Jika ada penerbit/pengusaha rekaman yang tidak patuh, maka Perpustakaan Nasional RI mengirimkan surat teguran beserta sosialisasi mengenai Undang-undang Deposit. Jadi surat tersebut diberikan kepada penerbit/pengusaha rekaman dengan tujuan menegur tentang ketaatannya menyerahkan karya dan memberikan sosialisasi tentang kewajiban menyerahkan karya ke Perpustakaan Nasional RI. Penerimaan Koleksi Deposit Perpustakaan Nasional RI menjalankan fungsi deposit sebagai bentuk kewajiban yang terdapat pada Undang-undang No. 4 Tahun 1990 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (UU Deposit). Bagi seluruh penerbit dan pengusaha rekaman wajib memberikan beberapa eksemplar karyanya ke Perpustakaan Nasional RI. Perpustakaan Nasional RI terdapat dua sumber koleksi, yang pertama merupakan pusat jasa/koleksi layanan yang koleksi dapat berasal dari pembelian, tukar menukar dan hadiah. Sedangkan, yang kedua merupakan koleksi deposit yang mewajibkan seluruh penerbit/pengusaha rekaman menyerahkan karyanya ke Perpustakaan Nasional RI sesuai dengan Undang-undang No. 4 Tahun 1990. Hal ini sesuai dengan pedoman teknis pengembangan koleksi dari Perpustakaan Nasional RI (2002 : p. 7) yang menyatakan bahwa pengadaan koleksi layanan melalui


mekanisme pembelian, hadiah, hibah dan tukar menukar, sedangkan pengadaan Koleksi Deposit melalui mekanisme pelaksanaan kewajiban mentaati Undang-undang No. 4 Tahun 1990. Undang-undang No. 4 tahun 1990 pasal 2 menyatakan bahwa, ”Setiap penerbit yang berada di wilayah negara Republik Indonesia, wajib menyerahkan 2 (dua) buah cetakan dari setiap judul karya cetak yang dihasilkan kepada Perpustakaan Nasional RI, dan sebuah kepada Perpustakaan Daerah di ibukota propinsi yang bersangkutan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diterbitkan.” Sementara, pasal 3 ayat 1 menjelaskan juga kewajiban pengusaha rekaman untuk menyerahkan sebuah rekaman dari setiap judul karya rekam yang dihasilkan kepada Perpustakaan Nasional RI, dan sebuah kepada Perpustakaan Daerah yang bersangkutan, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah proses rekaman selesai.” Dari pasal di atas dapat diketahui bahwa penyerahan koleksi deposit diwajibkan kepada seluruh penerbit dan pengusaha rekaman di Indonesia yang disebut sebagai wajib serah. Koleksi Deposit diperoleh dari penerbit dan pengusaha rekaman yang mematuhi undang-undang sebagai dasar hukum, dengan undang-undang ini diharapkan hasil karya budaya bangsa dapat dikumpulkan, dilestarikan dan didayagunakan untuk kepentingan bangsa Indonesia sekarang dan generasi yang akan datang. International Federation of Library Associations and Institutions (1981) menyatakan bahwa “Sebuah Perpustakaan Nasional menghadapi banyak tantangan dalam memastikan bahwa warisan yang diterbitkan negaranya diperoleh dan dipelihara untuk dimanfaatkan masyarakat. Sebuah sarana penting dalam membantu perpustakaan nasional memenuhi tanggung jawab ini adalah hukum deposit.” IFLA menyadari bahwa Hukum Deposit/Undang-undang Deposit penting untuk dibuat oleh setiap negara, karena merupakan sebuah kendaraan/sarana penting bagi setiap negara untuk melestarikan warisan budaya bangsa dan untuk membantu Perpustakaan Nasional dalam memenuhi tanggung jawab melestarikan warisan budaya bangsa tersebut. Mekanisme Penerimaan Koleksi Deposit Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan Wulan yang bertugas sebagai kepala Sub Direktorat Deposit, proses mekanisme penerimaan koleksi deposit di Perpustakaan Nasional RI, yaitu: 1. Penerimaan secara langsung


Penerimaan secara langsung adalah cara yang konvensional tetapi masih diterapkan karena kelebihannya, yaitu pihak penerbit/pengusaha rekaman dapat datang langsung untuk menyerahkan hasil karyanya kepada Perpustakaan Nasional RI. 2. Penerimaan melalui pos Penerimaan melalui pos diperuntukkan bagi penerbit/pengusaha rekaman yang tidak dapat menyerahkan secara langsung karyanya ke Perpustakaan Nasional RI. Mekanisme ini wajib melibatkan Tata Usaha Perpustakaan Nasional RI sebagai pusatnya tata persuratan, kemudian paket kiriman diserahkan kepada Sub Direktorat Deposit Kelompok Penerimaan, Pemantauan dan Pengawasan. 3. Hunting Perpustakaan Nasional RI mendatangi langsung alamat penerbit bila penerbit tidak melakukan proses penyerahan koleksi baik langsung maupun lewat pos. Namun, sebelumnya Perpustakaan Nasional akan mengirim surat teguran ke alamat penerbit. Hal ini berguna juga untuk mengetahui dan mendata penerbit yang bangkrut dan penerbit yang baru muncul. Mendatangi alamat penerbit secara langsung dirasa perlu dilakukan Perpustakaan Nasional RI untuk mengetahui apakah penerbitan tersebut masih berdiri atau sudah bangkrut. Kelompok Penerimaan, Pemantauan dan Pengawasan mengirimkan 2 orang staf untuk melaksanakan hunting koleksi, yaitu mendatangi pameran buku, alamat wajib serah dan sosialisasi dan hunting koleksi di BPAD setiap provinsi. Menurut Perpustakaan Nasional RI (2002) definisi hunting adalah “Hunting adalah kegiatan "memburu" bahan pustaka, terutama literatur kelabu (grey literature) untuk mendapatkan bahan pustaka yang tidak dijual bebas, atau bahan pustaka terbaru, agar tidak ketinggalan informasi. Kegiatan ini dapat dilakukan di toko buku, penerbit swasta/pemerintah dalam atau luar kota, dengan menggunakan daftar koleksi yang sudah diseleksi.” Kegiatan hunting sudah diterapkan oleh Direktorat Deposit dalam kegiatan pengadaan koleksi dengan berbagai macam strategi, yaitu menyurati hingga menuju alamat penerbit/pengusaha rekaman untuk pemantauan. Selain itu, proses sosialisasi harus selalu dilakukan dikarenakan memang banyak penerbit yang timbul tenggelam keberadaannya dan banyak yang belum mengetahui tentang Undang-undang No. 4 Tahun 1990. 4. Pembelian Koleksi Mahal Perpustakaan nasional menerapkan peraturan untuk melakukan pembelian terhadap beberapa koleksi yang sifatnya ekslusif, artinya penerbit hanya menerbitkan terbatas koleksinya dan harganya mahal. Jadi apabila penerbit mencetak karya yang eksklusif


dan berharga mahal, maka karya penerbit dapat dibeli oleh Perpustakaan Nasional RI dengan tujuan mengumpulkan koleksi nasional selengkap mungkin. Proses Registrasi dan Penjajaran Koleksi Deposit Setelah koleksi diterima, koleksi diolah dengan dicatat dan dibuatkan data penerimaan berdasarkan jenis bahan pustaka yang diterima secara langsung dan melalui pos. Data-data tersebut kemudian digabungkan sebagai bahan evaluasi. Proses registrasi koleksi deposit yang diterima langkah pertamanya adalah, koleksi deposit dikelompokan menurut jenis koleksi apakah monografi, koleksi rekaman, grey literature dan sebagainya. Kemudian pencatatan tanggal terima, jenis koleksi, jumlah judul dan eksemplar yang diterima, nama pengirim dan nomor telepon pengirim dan diberikan kepada tim penjawab surat ucapan terimakasih. Langkah selanjutnya koleksi distempel tanggal terima dan stempel deposit pada halaman judul, halaman 10 dan halaman terakhir. Kemudian koleksi dibuatkan kode deposit dan selanjutnya data di input ke dalam format digital. Untuk pengolahan nomor klasifikasi, penjajaran pada rak, dan pelayanan dilakukan oleh Kelompok Pengolahan, dan Pendayagunaan per jenis koleksi. Jadi, Kelompok Penerimaan, Pemantauan dan Pengawasan merupakan pintu masuk dari koleksi-koleksi deposit yang diserahkan ke Perpustakaan Nasional RI. Prosedur membuat nomor registrasi yang berguna sebagai identitas bahan pustaka dan penjajaran koleksi. Koleksi ditentukan subjeknya kemudian diberi nomor klasifikasi menurut pedoman dari DDC 23, lalu cara penjajarannya menurut kode deposit dan tahun terbit, seperti contoh: CB – D.9 2014 – (1- 1095) Terjemahan kode di atas adalah CB-D CB=Kode buku, D=Deposit, dan .9 adalah kode kota terbit Jakarta dan 2014 adalah tahun terbit, angka 1 berarti koleksi diterima di Sub Direktorat Deposit bulan pertama, yaitu Januari (sesuai stempel tanggal terima) dan 1095 berarti koleksi ke 1095 yang diterima oleh Sub Direktorat Deposit. Jadi dapat diterjemahkan yaitu buku deposit yang diterbitkan di kota Jakarta dengan tahun terbit 2014, diterima/distempel pada bulan Januari dan diterima di Sub Direktorat Deposit urutan ke 1095/Kode Deposit. Koleksi tersebut akan dijajarkan di rak menurut tahun terbit, yaitu di rak tahun 2014 dan jajaran bulan Januari.


Kepatuhan Wajib Serah Sebagai bahan evaluasi dari setiap wajib serah karya cetak dan karya rekam di seluruh Indonesia, dibuatkanlah oleh bagian deposit Daftar Karya Cetak dan Karya Rekam yang terbit 4 bulan sekali dan diberikan kepada penerbit yang taat, dan di-input di portal web deposit Perpustakaan Nasional RI yaitu deposit.pnri.go.id untuk tranparansi koleksi deposit yang diterima oleh Perpustakaan Nasional RI. Hal ini bertujuan untuk mengetahui nama-nama penerbit yang mengirimkan dan tidak mengirimkan. Dari Daftar Karya Cetak dan Karya Rekam, data permintaan ISBN di Sub Direktorat Bibliografi, dan katalog penerbit, sehingga dapat pula diketahui jumlah produksi dengan jumlah koleksi yang diserahkan ke Perpustakaan Nasional RI. Sementara itu, Perpustakaan Nasional RI juga melakukan kerjasama tukar menukar direktori dengan organisasi profesi terkait, seperti ASIRI (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia), IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia), ASIREFI (Asosiasi Rekaman Film Indonesia), SPS (Serikat Perusahaan Surat kabar) yang bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai penerbit/pengusaha rekaman yang terdata dari seluruh Indonesia. Perpustakaan Nasional RI juga mempunyai Direktori Wajib Serah yang berisi data penerbit dan pengusaha rekaman di seluruh Indonesia. Prinsip kerjasama sudah diterapkan dalam kegiatan pengembangan koleksi di Direktorat Deposit dengan merangkul organisasi profesi sebagai mitra dan Perpustakaan Daerah sebagai mitra di setiap provinsi. Hal ini sejalan dengan teori prisip kerjasama menurut Laksmi et al. (2010) “Prinsip kerjasama diperlukan dalam pengembangan koleksi, sebab tanpa adanya kerjasama yang baik dari pihak-pihak yang terkait, yaitu antara pimpinan, pustakawan dan pengguna, pengadaan koleksi tidak terarah sehingga menjadikan koleksi kurang berkualitas”. Selanjutnya, berdasarkan proses evaluasi kepatuhan dapat diketahui penerbit/pengusaha rekaman yang belum secara aktif mengirimkan karyanya ke Perpustakaan Nasional RI. Maka Perpustakaan Nasional RI membuatkan surat yang berisi berkas tentang keaktifan penerbit (wajib serah) dan surat pemberitahuan sosialisasi Undang-undang No. 4 Tahun 1990 Tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam, kemudian dikirim kepada (penerbit) wajib serah. Penghargaan dan Sanksi Bagi Wajib Serah Bahwa untuk mendorong dan memberi apresiasi kepada penerbit dan pengusaha rekaman yang telah berpartisipasi aktif dalam melaksanakan Undang-undang No.4 Tahun 1990


Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, dipandang perlu dilakukan pembinaan prestasi berupa pemberian penghargaan. Perpustakaan Nasional RI menyadari akan pentingnya memberikan penghargaan kepada penerbit/pengusaha rekaman terbaik dalam melaksanakan Undang-undang Deposit ini. Penghargaan ini untuk mengapresiasi keaktifan penerbit/pengusaha rekaman dan untuk memberikan motivasi kepada semua wajib serah. Sebagai bentuk keterkaitan antara wajib serah (penerbit) dengan Undang-undang No. 4 Tahun 1990 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, penerbit dituntut untuk mentaati segala peraturan yang telah diatur oleh pemerintah. Apabila penerbit (wajib serah) tersebut melanggar dengan kata lain ‘bandel’ tidak mau menyerahkan karyanya, maka dibuatkan persuasif delik kepada wajib serah dengan surat peringatan I, surat peringatan II dan surat peringatan III. Peringatan dengan persuasif delik yang diberikan, merupakan sebagai implementasi dari Undang-undang No. 4 Tahun 1990. Wajib serah (penerbit) memiliki kewajiban yang telah diatur, sementara Perpustakaan Nasional RI berkewajiban untuk mengingatkan akan pelaksanaan undang-undang tersebut. Tidak bisa dipungkiri jika keberadaan aparat kepolisian, kejaksaan dan kehakiman turut disertakan apabila ada yang melanggar undang-undang tersebut untuk memberikan efek jera. Hambatan dan Pendukung Kendala yang dihadapi dalam pengadaan koleksi deposit adalah karena ada wajib serah yang hanya mencetak koleksi dengan jumlah yang sedikit, lebih lanjut karena wajib serah belum mengetahui tentang Undang-undang No.4 Tahun 1990. Selain itu, letak geografis Indonesia yang luas dan terdiri dari ribuan pulau, maka wajib serah kesulitan untuk menyerahkan koleksi ke Perpustakaan Nasional RI. Serta, biaya yang mahal untuk pengiriman koleksi kepada Perpustakaan Nasional RI membebani penerbit-penerbit kecil. Hambatan yang dihadapi juga dirasakan oleh Perpustakaan Nasional RI seperti, letak geografis yang menyulitkan proses sosialisasi dan SDM yang kesulitan ketika penerimaan koleksi yang sangat banyak, karena Kelompok Penerimaan, Pemantauan dan Pengawasan hanya memiliki 50 orang SDM. Selebihnya Perpustakaan Nasional RI melakukan kerjasama dengan organisasi terkait dan Perpustakaan Daerah/BPAD untuk membantu proses pengadaan dengan cara mengingatkan penerbit yang ada di daerahnya. Di Indonesia berlaku sistem otonomi daerah, maka Perpustakaan Nasional RI pada tahun 2011 berinisiatif dengan membuat surat tembusan kepada setiap Gubernur di Indonesia, surat


tersebut mengajak para Gubernur untuk mensosialisasikan Undang-undang No. 4 Tahun 1990 di wilayah pemerintahan daerah masing-masing. Strategi ini cukup berhasil dengan terjadinya peningkatan kuantitas koleksi deposit yang diterima Perpustakaan Nasional RI setiap tahunnya, peningkatan tersebut mencapai 100%, peningkatan dari 10.000 judul per tahun sebelum tahun 2011, menjadi 20.000 judul pada tahun 2011 dan sekitar 15.000 judul setelah tahun 2011. Selain berkoordinasi dengan Gubernur dan pemerintah daerah, Perpustakaan Nasional RI juga berkoordinasi dengan organisasi profesi untuk saling tukar-menukar direktori data wajib serah (penerbit) yang dimiliki masing-masing pihak dan meminta bantuan untuk mengingatkan anggota organisasi tersebut untuk taat dalam menjalankan amanat Undang-undang No. 4 Tahun 1990. Kesimpulan Strategi pengadaan koleksi deposit di Perpustakaan Nasional merupakan kegiatan yang menjadi ujung tombak dalam implementasi pelaksanaan Undang-undang No. 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, Undang-undang tersebut sangat penting dalam menjamin tidak hilangnya hasil karya budaya bangsa Indonesia dan sebagai sumber informasi untuk berbagai macam keperluan. Perpustakaan Nasional RI terus mengadakan sosialisasi tentang Undang-undang No. 4 Tahun 1990 secara terus menerus untuk memotivasi wajib serah agar mematuhi Undang-undang No. 4 Tahun 1990 dan bekerjasama dengan berbagai pihak demi terlaksananya amanat yang diemban untuk mengumpulkan dan melestarikan koleksi deposit. Perpustakaan Daerah juga berperan penting dalam kegiatan pengumpulan koleksi deposit sekaligus sebagai perpanjangan tangan Perpustakaan Nasional di setiap provinsi. Strategi pengadaan koleksi deposit di Perpustakaan Nasional RI berawal dari penerapan UU No. 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam yang mewajibkan seluruh penerbit dan pengusaha rekaman menyerahkan karyanya ke Perpustakaan Nasional RI. Dalam pelaksaannya, Perpustakaan Nasional melakukan penerimaan koleksi dari penerbit secara langsung dan tidak langsung (melalui pos), hunting koleksi dan pembelian koleksi mahal. Perpustakaan Nasional RI juga melakukan kerjasama dengan organisasi profesi terkait seperti ASIRI, IKAPI, ASIREFI, SPS yang bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai penerbit di seluruh Indonesia. Perpustakaan Nasional juga melakukan hunting koleksi. Hunting koleksi tidak dapat dipungkiri harus dilakukan oleh Perpustakaan Nasional RI untuk menjaring koleksi dari


penerbit/pengusaha rekaman yang tidak taat dalam mematuhi amanat Undang-undang No.4 Tahun 1990, hunting koleksi juga berguna untuk mengetahui penerbit mana saja yang bangkrut atau yang baru beroperasi. Pelibatan penegak hukum juga dapat dilakukan untuk memperingatkan wajib serah yang tidak patuh atau dalam kata lain “bandel” sehingga dapat memberikan efek jera. Perpustakaan Nasional RI juga memberikan penghargaan kepada wajib serah dengan memberikan piagam Karya Cetak dan Karya Rekam terbaik kepada wajib serah yang taat melaksanakan Undang-undang No. 4 Tahun 1990 dan surat ucapan terimakasih kepada wajib serah untuk menghargai partisipasi dalam mematuhi Undang-undang No. 4 Tahun 1990. Dan penghargaan lain adalah di buatnya data penerimaan karya cetak dan karya rekam dalam bentuk buku dan diserahkan kepada wajib serah menurut skala prioritas. Namun, untuk menghargai wajib serah lain yang tidak mendapat buku tersebut, Perpustakaan Nasional RI menginput data karya cetak dan karya rekam yang diterima di portal web deposit.pnri.go.id sekaligus bermanfaat untuk sarana katalog online atau penelusuran koleksi dengan cepat bagi pemustaka yang membutuhkan koleksi deposit. Sanksi juga diberikan kepada wajib serah yang tidak taat dalam melaksanakan Undang-undang No. 4 Tahun1990, yaitu diberikannya surat peringatan I, II sampai III dari penegak hukum untuk membuat efek jera. Dalam perjalanamnya, Perpustakaan Nasional RI khususnya Direktorat Deposit memiliki hambatan dalam menjalankan tugasnya, hambatan tersebut adalah, ada penerbit yang mencetak dalam jumlah sedikit, sehingga tidak dapat menyerahkan hasil terbitannya. Hambatan lain adalah cukup banyak wajib serah belum mengetahui tentang Undang-undang Deposit. Selain itu letak geografis yang luas juga berpengaruh terhadap biaya pengiriman yang mahal bagi penerbit. Ditinjau dari segi pengolahan, pustakawan yang mengolah koleksi deposit belum maksimal dalam memproses koleksi yang masuk, sehingga terjadi penumpukan koleksi deposit. Saran 1. Dalam rangka mensosialisasikan Undang-undang No. 4 Tahun 1990, Perpustakaan Nasional RI dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk melakukan pendekatan persuasif kepada penerbit, agar penerbit di wilayah kepemimpinannya dapat mematuhi Undang-undang Deposit. Selain itu, sosialisasi juga dapat dilakukan dengan menyebarkan informasi mengenai koleksi deposit melalui portal web deposit.pnri.go.id.


2. Ketika penerbit meminta nomor ISBN di Sub Direktorat Bibliografi, sebaiknya selain diberikan sosialisasi mengenai Undang-undang Deposit juga dibuat perjanjian jika tidak menyerahkan koleksinya, maka selanjutnya penerbit tersebut tidak akan lagi diberikan nomor ISBN. 3. Untuk menghindari penumpukan koleksi deposit yang belum diolah, pustakawan bagian penerimaan di Sub Direktorat Deposit dapat membuat target pengolahan setiap bulannya. Daftar Acuan Cresswell, John W (2010). Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar Hendra Santosa (2010). Reward & Punishment. Di akses dari http://blog.isidps.ac.id/hendra/?p=175 2 Juli 2014 International Federation of Library Associations and Institutions (1981). Guidelines for Legal Deposit Legislation. From http://archive.ifla.org/VII/s1/gnl/legaldep1.htm 7 Maret 2014 International Federation of Library Associations and Institutions (2001). Guidelines For a Collection Development Policy Using The Conspectus Model. From http://www.ifla.org/files/assets/acquisition-collection-development/publications/gcdpen.pdf 7 Maret 2014 Joan M. Ritz (2014). Online Dictionary for Library and Information Science. From http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_A.aspx 7 Maret 2014 Johnson, Peggy (2009). Fundamentals of Collection Development and Management. Chicago: Penerbit American Library Association Laksmi, Tamara A. Susetyo-Salim, Ari Imansyah (2010). Manajemen Lembaga Informasi: Teori dan Praktik. Depok: Penerbit Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia Malaysia. Perpustakaan Negara Malaysia (2001). Laporan Tahunan Perpustakaan Negara Malaysia. From http://www.cdnl.info/2012/pdf/CDNL_Annual_Report_Malaysia.pdf 7 Maret 2014 Singapura. Perpustakaan Nasional Singapura (2014). Deposit. From http://www.nlb.gov.sg/deposit/faces/legalDeposit.jsp 7 Maret 2014 Perpustakaan Nasional RI (2002). Pedoman Teknis Pengembangan Koleksi. From http://pnri.go.id/Attachment/Pedoman/Pedoman%20Teknis%20Pengembangan%20Koleks i%20Layanan%20Perpustakaan%20Nasional%20RI.pdf 7 Maret 2014 Perpustakaan Nasional RI (2014). Profil Kelembagaan. From http://kelembagaan.pnri.go.id/beranda/ 7 Maret 2014


Perpustakaan Nasional RI (2014). Portal Informasi Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. From http://deposit.pnri.go.id/ 7 Maret 2014 Perpustakaan Nasional RI (2012). Portal Informasi ISBN. From http://isbn.pnri.go.id/ 13 Juli 2014 Perpustakaan Nasional RI (2014). Portal Informasi Bibliografi Nasional Indonesia. From http://bni.pnri.go.id/ 13 Juli 2014 Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam Sri Sularsih (2013). Surat Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 86 Tahun 2013 Tentang Penghargaan Karya Cetak dan Karya Rekam Terbaik. From http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2450_sk.pdf 2 Juli 2014 Sulistyo Basuki (2009). Terbitan Elektronik dalam Kaitannya dengan Undang- undang Nomor 4 1990. From http://pnri.go.id/MajalahOnlineAdd.aspx?id=127 7 Maret 2014 Sulistyo Basuki (2008). Sejarah Perpustakaan Nasional: Sebuah Kajian. Jakarta: Penerbit Perpustakaan Nasional RI Sulistyo Basuki (1991). Pengantar Ilmu Perpustakaan. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Sulistyo Basuki (2006). Metode Penelitian. Jakarta: Wedatama Widya Sastra Sugiyono (2011). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Penerbit Alfabeta Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan


STRATEGI PENGADAAN KOLEKSI DEPOSIT DI PERPUSTAKAAN NASIONAL RI

Recommend Documents