STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Nomor SOP

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MALANG

1

Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan Oleh

Kepala Dinas

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Nama SOP

Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan konsumen dan fasilitasi penyelesaian sengketa konsumen Undang undang no 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian Peraturan Walikota Malang Nomor 51 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang.

Dasar Hukum

Peraturan Walikota Tentang Pedoman Kerja dan Penekanan Tugas di Lingkungan Pemerintah Kota Malang

Peraturan Daerah Kota Malang no 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009-2013 Kualifikasi Pelaksana Kasi Pemberdayaan Konsumen 1. SOP Sekretariat Dinas Keterkaitan 2. SOP Bidang Perlindungan Konsumen 1. Komputer/Laptop 2. Internet Peralatan/ 3. Nota Dinas Perlengkapan 4. Buku Kerja 5. Alat Komunikasi Pelaksana Mutu Baku No Aktivitas Persyaratan/ 1 2 3 Output Waktu Perlengkapan 1 Mengumpulkan data Staf Kasi Kabid Undangan Prosedur 30 yang berkaitan pameran,Hasil mengikuti menit dengan mekanisme penawaran pameran dan teknis koordinasi dan penyelesaian sengketa kerjasama kerjasama konsumen yang diselenggar akan pihak swasta maupun instansi 2 Koordinasi dengan Kasi Kabid Draft Hasil instansi-instansi koordinasi terkait baik vertikal, horisontal maupun fungsional 3 Merumuskan Staf Kasi Prosedur Rumusan Sampai pedoman teknis pedoman selesai teknis 4 Membahas rumusan Staf Kasi Kabid pedoman teknis 5 Penyusunan pedoman Staf Kasi Kabid teknis 6 Mengesahkan Staf Kasi Kabid pedoman teknis

7

Merencanakan kegiatan dalamrangka pelaksanaan kebijakan

8

Membuat program kegiatan

Nomor SOP


2


Kepala Dinas


Penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pemberdayaan konsumen dan fasilitasi penyelesaian sengketa konsumen Undang undang no 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian Peraturan Walikota Malang Nomor 51 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang.

Dasar Hukum


Peraturan Daerah Kota Malang no 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009-2013 Kualifikasi Pelaksana Kasi Pemberdayaan Konsumen 1. SOP Sekretariat Dinas Keterkaitan 2. SOP Bidang Perlindungan Konsumen 1. Komputer/Laptop 2. Internet Peralatan/ 3. Nota Dinas Perlengkapan 4. Buku Kerja 5. Alat Komunikasi Pelaksana Mutu Baku No Aktivitas Persyaratan/ 1 2 3 Output Waktu Perlengkapan 1 Membuat daftar Staf Kasi Kabid rencana kegiatan berdasarkan program 2 Membuat daftar prioritas 3 Mengusulkan rencana jadwal kegiatan 4 RKA Staf RKA 5 Mengajukan RKA 6 Membuat DPA 7 Mengajukan DPA

Nomor SOP


3


Kepala Dinas


Pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan konsumen melalui informasi, publikasi dan sosialisasi Undang undang no 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian Peraturan Walikota Malang Nomor 51 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang.

Dasar Hukum


Peraturan Daerah Kota Malang no 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009-2013 Kualifikasi Pelaksana Kasi Pemberdayaan Konsumen 1. SOP Sekretariat Dinas Keterkaitan 2. SOP Bidang Perlindungan Konsumen 1. Komputer/Laptop 2. Internet Peralatan/ 3. Nota Dinas Perlengkapan 4. Buku Kerja 5. Alat Komunikasi Pelaksana Mutu Baku No Aktivitas Persyaratan/ 1 2 3 Output Waktu Perlengkapan 1 Mmbentuk TIM 2 Mengumpulkan data dan infomasi yang aktual 3 Menyelenggarakan koordinasi dengan lembaga terkait 4 Meyelenggarakan pemberdayaan konsumen melalui informasi, publikasi dan sosialisasi

Nomor SOP


4


Kepala Dinas


Penyiapan bahan bimbingan teknis pemberdayaan konsumen dan fasilitasi penyelesaian sengketa konsumen Undang undang no 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian Peraturan Walikota Malang Nomor 51 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang.

Dasar Hukum


Peraturan Daerah Kota Malang no 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009-2013 Kualifikasi Pelaksana Kasi Pemberdayaan Konsumen 1. SOP Sekretariat Dinas Keterkaitan 2. SOP Bidang Perlindungan Konsumen 1. Komputer/Laptop 2. Internet Peralatan/ 3. Nota Dinas Perlengkapan 4. Buku Kerja 5. Alat Komunikasi Pelaksana Mutu Baku No Aktivitas Persyaratan/ 1 2 3 Output Waktu Perlengkapan 1 Membentuk TIM Kabid DPA SK Tim 1 hari 2 Merencanakan Kasi Kabid DPA Jadwal dan 30 menit kegiatan bimbinga time table teknis 3 Melakukan Kasi Kabid Time table dan Tema Bimtek Sampai koordinasi dengan data permasalahan dan selesai instansi dan lembaga Pembinaan terkait 4 Menentukan nara Kasi Kabid Tema Bimtek dan Surat 30 menit sumber Pembinaan permohonan narasumber 5 Menyiapkan bahan Kasi Kabid Tema Bimtek dan Materi 30 menit Bimtek Pembinaan Bimtek dan Pembinaan 6 Melaksanakan Staf Kasi Kabid Jadwal, Time Table, Kegiatan Sampai kegiatan Bimtek dan Materi Bimtek dan selesai Fasilitasi Pembinaan 7

Melakukan evaluasi

8

Menyusun laporan kegiatan

Kasi

Kabid

Kadin

Jadwal, time table, Materi kegiatan Bimtek dan Fasilitas Jadwal, time table, Materi kegiatan Bimtek dan

Monitoring dan Evaluasi kegiatan Buku laporan kegiatan

Sampai selesai

Fasilitasi, dan Monev

Nomor SOP


5


Kepala Dinas


Pelaksanaan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis pemberdayaan konsumen dan fasilitasi penyelesaian sengketa konsumen Undang undang no 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian Peraturan Walikota Malang Nomor 51 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang.

Dasar Hukum


Peraturan Daerah Kota Malang no 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009-2013 Kualifikasi Pelaksana Kasi Pemberdayaan Konsumen 1. SOP Sekretariat Dinas Keterkaitan 2. SOP Bidang Perlindungan Konsumen 1. Komputer/Laptop 2. Internet Peralatan/ 3. Nota Dinas Perlengkapan 4. Buku Kerja 5. Alat Komunikasi Pelaksana Mutu Baku No Aktivitas Persyaratan/ 1 2 3 Output Waktu Perlengkapan 1 Mengumpulkan bahan Staf Kasi Kabid Komputer, Informasi 1 bulan dan informasi tentang Internet Kebijakan, Pedoman, Petunjuk Pelaksanaan Petunjuk Teknis Pemberdayaan Konsumen dan Fasilitai Penyelesaian Sengketa Konsumen 2 Melakukan kordinasi Kasi Kabid Kadin Sarana Informasi 1 bulan dengan instansi dan komunikasi lembaga terkait 3 Membuat prosedur pelaksanaan kegiatan pemberdayaan konsumen dan fasilitasi penyelesaian sengketa konsumen 4 Melaksanakan Kebijakan, Pedoman, Petunjuk Pelaksanaan Petunjuk Teknis Pemberdayaan Konsumen dan Fasilitasi Penyelesaian

5 6

Sengketa Konsumen Mendokumentasikan pelaksanaan kebijakan Menyusun Laporan

Nomor SOP


6


Kepala Dinas


Penyiapan Bahan Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama dengan Asosiasi Dunia Usaha dan Instansi Terkait di Bidang Pemberdayaan Konsumen dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Konsumen Undang undang no 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian Peraturan Walikota Malang Nomor 51 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang.

Dasar Hukum


Peraturan Daerah Kota Malang no 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009-2013 Kualifikasi Pelaksana Kasi Pemberdayaan Konsumen 1. SOP Sekretariat Dinas Keterkaitan 2. SOP Bidang Perlindungan Konsumen 1. Komputer/Laptop 2. Internet Peralatan/ 3. Nota Dinas Perlengkapan 4. Buku Kerja 5. Alat Komunikasi Pelaksana Mutu Baku No Aktivitas Persyaratan/ 1 2 3 Output Waktu Perlengkapan 1 Merencanakan Kasi Kabid Kadin Isu/permasala Perencan 1 pertemuan kerjasama han aktual di aan minggu dengan asosiasi dunia bidang kegiatan usaha dan instansi pemberdayaa Pertemua yang terkait n konsumen n 2 Mengadakan Kasi Kabid Kadin Waktu dan Hasil 2 Hari pertemuan sesuai tempat pertemua jadwal n 3 Menampung aspirasi Kasi Kabid Kadin Aspirasi/masu Data 2 hari dan masukan dari kan aktual asosiasi dunia usaha dan instansi terkait 4 Merekap hasil Kasi Kabid Hasil Dokumen 2 hari pertemuan dan pertemuan tasi mendokumentasikan 5 Menyusun Laporan Kasi Kabid Hasil, Buku Sampai pertemuan Laporan selesai dan Dokumentasi

Nomor SOP


7


Kepala Dinas


Pelayanan dan Penanganan Pengaduan dalam Rangka Perlindungan Konsumen Undang undang no 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian Peraturan Walikota Malang Nomor 51 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang.

Dasar Hukum


Peraturan Daerah Kota Malang no 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009-2013 Kualifikasi Pelaksana Kasi Pemberdayaan Konsumen 1. SOP Sekretariat Dinas Keterkaitan 2. SOP Bidang Perlindungan Konsumen 1. Komputer/Laptop 2. Internet Peralatan/ 3. Nota Dinas Perlengkapan 4. Buku Kerja 5. Alat Komunikasi Pelaksana Mutu Baku No Aktivitas Persyaratan/ 1 2 3 Output Waktu Perlengkapan 1 Menerima pengaduan Staf Kasi Pengaduan Formulir 30 penggugat penggugat pengaduan menit 2 Memberikan Staf Kasi Pengaduan Pemahana 30 penjelasan / Penggugat n menit penyuluhan tentang penggugat perlindungan tentang PK konsumen 3 Menentukan jadwal Staf Kasi Formulir Jadwal 15 sidang penyelesaian pengaduan, menit sengketa bukti-bukti 4 Membuat surat Staf Ketua Formulir Surat 15 penunjukan majelis BPSK pengaduan, penunjuka menit sidang bukti-bukti n majelis sidang 5 Membuat surat Staf Ketua Formulir Surat 15 penunjukan panitera BPSK pengaduan. penunjuka menit sidang Bukti-bukti n panitera sidang 6 Membuat surat Staf KAsi Ketua Formulir Terkirimny 1-2 hari panmggilan kepada BPSK pengaduan, a surat para pihak yang bukti-bukti panggilan bersengketa 7 Pelaksanaan sidang Staf Majelis Formulir Sidang 2 jam oleh majelis BPSK BPSK pengaduan, penyelesaia bukti-bukti n sengketa 8 Mendokumentasikan Staf Kasi Kabid Hasil sidang Putusan 1 hari

9

10

hasil putusan BPSK atau akte perdamaian Menyerahkan hasil putusan BPSK atau akte perdamaian kepada para pihak Membuat Laporan

Majelis BPSK

Staf

Staf

Kasi

Kabid

majelis

BPSK

Putusan sidang

Terkirimny a putusan BPSK

1 hari

Piutusan sidang

Laporan

1-2 hari

Nomor SOP


8


Kepala Dinas


Penyiapan Bahan pelayanan dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Pembinaan dan Pemberdayaan Motivator dan Mediator serta anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Undang undang no 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian Peraturan Walikota Malang Nomor 51 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang.

Dasar Hukum


Peraturan Daerah Kota Malang no 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009-2013 Kualifikasi Pelaksana Kasi Pemberdayaan Konsumen 1. SOP Sekretariat Dinas Keterkaitan 2. SOP Bidang Perlindungan Konsumen 1. Komputer/Laptop 2. Internet Peralatan/ 3. Nota Dinas Perlengkapan 4. Buku Kerja 5. Alat Komunikasi Pelaksana Mutu Baku No Aktivitas Persyaratan/ 1 2 3 Output Waktu Perlengkapan 1 Mengusulkan anggota Ksi Kabid Kadin Tersedianya Usulan 3 hari BPSK untuk mengikuti anggaran nama yang Diklat/ Bimtek mengikuti Motivator dan diklat/ Mediator bimtek 2 Mengikutsertakan Kasi Kabid Kadin Tersedianya Usulan 3 hari anggota BPSK dalam anggaran nama yang forum komunikasi mengikuti nasional BPSK untuk forum meningkatakan komunikasi wawasan nasional 3 Membuat laporan Kasi Kabid Kadin Hasil forum Laporan 3 hari komunikasi nasional

Nomor SOP


9


Kepala Dinas


Penyiapan bahan Pengusulan Pembentukan Badan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Undang undang no 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian Peraturan Walikota Malang Nomor 51 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang.

Dasar Hukum


Peraturan Daerah Kota Malang no 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009-2013 Kualifikasi Pelaksana Kasi Pemberdayaan Konsumen 1. SOP Sekretariat Dinas Keterkaitan 2. SOP Bidang Perlindungan Konsumen 1. Komputer/Laptop 2. Internet Peralatan/ 3. Nota Dinas Perlengkapan 4. Buku Kerja 5. Alat Komunikasi Pelaksana Mutu Baku No Aktivitas Persyaratan/ 1 2 3 Output Waktu Perlengkapan 1 Mengusulkan ke Kabid Kadin Waliko Peraturan Draft 1 bulan Walikota untuk ta perundangusulan pembentukan BPSK undangan pembentuk an BPSK 2 Setelah disetujui Kadin Walikota Kadin Usulan Kepres Sampai Walikota, diusulkan ke pembentukan tentang selesai kemendag untuk BPSK pembentuk diterbitkan Perpres an BPSK tentang pembentukan BPSK 3 Pembentukan Tim Kabid Kadin Waliko Nama-nama SK Tim 1 bulan Pemilihan calon ta Tim Pemilihan Pemilihan anggota BPSK oleh calon anggota calon Walikota setelah BPSK anggota Perpres terbit BPSK 4 Mengumumkan Kabid Kadin Formulir Nama 1 bulan pendaftaran anggota pendaftaran Pendaftar BPSK 5 Pelaksanaan seleksi Kadin Tim Dokumen Calon 1 bulan anggota BPSK pemilih pendaftar anggota BPSK yang lolos seleksi 6 Pengusulan calon Tim Kadin Waliko Usulan calon Kep. Sampai anggota BPSK hasil pemilih ta anggota BPSK Mendag selesai

7

8

9

10

seleksi ke kemendag Pelantikan anggota BPSK oleh Walikota setelah terbit SK Mendag tentang pengangkatan anggota BPSK Pemilihan ketua dan Wakil Ketua BPSK

Pengusulan anggota sekretariat BPSK setelah terbit SK Pengangkatan Sekretariat BPSK Menyusun Laporan

Kabid

Kadin

Anggota BPSK

Kadin

Kabid

Kadin

Waliko ta

Ketua BPSK

Kep. Mendag

Pelantikan

3 Minggu

Pertemuan anggota BPSK

Nama ketua dan wakil ketua BPSK Pelantikan

1 hari

Keputusan Dirjen SPK Kemendag

2 mingggu

Nomor SOP


10


Kepala Dinas


Penyiapan Bahan Pelaksanaan Fasilitasi Operasional Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Undang undang no 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian Peraturan Walikota Malang Nomor 51 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang.

Dasar Hukum


Peraturan Daerah Kota Malang no 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009-2013 Kualifikasi Pelaksana Kasi Pemberdayaan Konsumen 1. SOP Sekretariat Dinas Keterkaitan 2. SOP Bidang Perlindungan Konsumen 1. Komputer/Laptop 2. Internet Peralatan/ 3. Nota Dinas Perlengkapan 4. Buku Kerja 5. Alat Komunikasi Pelaksana Mutu Baku No Aktivitas Persyaratan/ 1 2 3 Output Waktu Perlengkapan 1 Menyediakan ruang Kasi Kabid Kadin Ruang Ruang 1 sidang sidang bulan 2 Menyusun dan Kasi Kabid Kadin Rencana RKA 2 mengusulkan rencana program dan mingg kegiatan dan anggaran keg. BPSK u BPSK 3 Menyediakan sarana Kasi Kabid Kadin Ruang Sarana dan 1 TA dan prasarana sekretariat prasarana sekretariat

Nomor SOP


11


Kepala Dinas


Pendaftaran dan Pembinaan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Undang undang no 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian Peraturan Walikota Malang Nomor 51 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang.

Dasar Hukum


Peraturan Daerah Kota Malang no 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009-2013 Kualifikasi Pelaksana Kasi Pemberdayaan Konsumen 1. SOP Sekretariat Dinas Keterkaitan 2. SOP Bidang Perlindungan Konsumen 1. Komputer/Laptop 2. Internet Peralatan/ 3. Nota Dinas Perlengkapan 4. Buku Kerja 5. Alat Komunikasi Pelaksana Mutu Baku No Aktivitas Persyaratan/ 1 2 3 Output Waktu Perlengkapan 1 Memberikan Kasi Kabid Kadin Peraturan Formulir 1 hari informasi kepada perundangpendaftara masyarakat tentang undangan n prosedur/ persyaratan pendirian dan pendaftaran LPKSM 2 Melakukan telaah staf Kasi Kabid Kadin Disposisi Telaah staf 2 hari terhadap pendaftaran Walikota LPKSM kepada Walikota 3 Mengirim draft TDLPK Staf Kasi Kabid Telaah Staf Draft 1 hari TDLPK 4 Mengirimkan draft Kasi Kabid Kadin Draft TDLPK TDLPK Sampai TDLPK kepada selesai Walikota 5 Menyerahkan TDLPKn Kadin Kabid Kasi TDLPK Arsip 1 hari kepada LPKSM

Nomor SOP


12


Kepala Dinas

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Peraturan Walikota Malang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang.

Nama SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana Keterkaitan

Peralatan/ Perlengkapan

Peraturan Walikota Tentang Pedoman Kerja dan Penekanan Tugas di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Peraturan Daerah Kota Malang no 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009-2013 Kasi Pemberdayaan Konsumen 1. SOP Sekretariat Dinas 2. SOP Bidang Perlindungan Konsumen 1. Komputer/Laptop 2. Internet 3. Nota Dinas 4. Buku Kerja 5. Alat Komunikasi Pelaksana Mutu Baku Persyaratan/ 1 2 3 Output Waktu Perlengkapan

No

Aktivitas

1 2

Membentuk TIM Merencanakan kegiatan sesuai DPA dan DPPA Membuat jadwal kegiatan Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal Mengevaluasi kegiatan Menyusun laporan

3 4

5 6 7

Nomor SOP


13


Kepala Dinas

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Peraturan Walikota Malang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang.

Nama SOP

Dasar Hukum



No 1 2 3

Aktivitas


Nomor SOP


14


Kepala Dinas


Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Peraturan Walikota Malang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang.

Dasar Hukum



No 1 2 3 4 5

Aktivitas


Nomor SOP


15


Kepala Dinas


Dasar Hukum

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal(SPM) Peraturan Walikota Malang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang. Peraturan Walikota Tentang Pedoman Kerja dan Penekanan Tugas di Lingkungan Pemerintah Kota Malang

Peraturan Daerah Kota Malang no 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009-2013 Kualifikasi Pelaksana Kasi Pemberdayaan Konsumen 1. SOP Sekretariat Dinas Keterkaitan 2. SOP Bidang Perlindungan Konsumen 1. Komputer/Laptop 2. Internet Peralatan/ 3. Nota Dinas Perlengkapan 4. Buku Kerja 5. Alat Komunikasi Pelaksana Mutu Baku No Aktivitas Persyaratan/ 1 2 3 Output Waktu Perlengkapan 1 Membuat prosedur sesuai SPM 2 Menyusun Tim sesuai kebutuhan prosedur 3 Melaksanakan kegiatan pelayanan sesuai prosedur 4 Mendokumentasikan kegiatan 5 Menyusun laporan

Nomor SOP


16


Kepala Dinas


Dasar Hukum

Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peraturan Walikota Malang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang. Peraturan Walikota Tentang Pedoman Kerja dan Penekanan Tugas di Lingkungan Pemerintah Kota Malang

Peraturan Daerah Kota Malang no 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009-2013 Kualifikasi Pelaksana Kasi Pemberdayaan Konsumen 1. SOP Sekretariat Dinas Keterkaitan 2. SOP Bidang Perlindungan Konsumen 1. Komputer/Laptop 2. Internet Peralatan/ 3. Nota Dinas Perlengkapan 4. Buku Kerja 5. Alat Komunikasi Pelaksana Mutu Baku No Aktivitas Persyaratan/ 1 2 3 Output Waktu Perlengkapan 1 Mengevaluasi Kasi Sampai pelaksanaan Tugas selesai pokok dan fungsi pembinaan dan pengembangan industri kimia 2 Melaporkan hasil Kasi Sampai evaluasi kepada Kabid selesai 3 Melaporkan hasil Kabid evaluasi kepada Sekdin 3 Melaporkan hasil Sekdin Sampai evaluasi kepada Kadin selesai

Nomor SOP


17


Kepala Dinas


Dasar Hukum

Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Kepala Bidang Sesuai Tugas Pokoknya Peraturan Walikota Malang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang. Peraturan Walikota Tentang Pedoman Kerja dan Penekanan Tugas di Lingkungan Pemerintah Kota Malang

Peraturan Daerah Kota Malang no 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009-2013 Kualifikasi Pelaksana Kasi Pemberdayaan Konsumen 1. SOP Sekretariat Dinas Keterkaitan 2. SOP Bidang Perlindungan Konsumen 1. Komputer/Laptop 2. Internet Peralatan/ 3. Nota Dinas Perlengkapan 4. Buku Kerja 5. Alat Komunikasi Pelaksana Mutu Baku No Aktivitas Persyaratan/ 1 2 3 Output Waktu Perlengkapan 1 Menerima tugas lain Staf Kasi Sesuai Sesuai Sampai dari Kabid kebutuhan kebutuhan selesai

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Recommend Documents