LEMBAGA PENDIDIKAN POLRI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PROSES SERTIFIKASI NO. DOKUMEN
NO. REVISI
HALAMAN
SOP-LSP-002
02
1/20
TANGGAL TERBIT : 4 Desember 2014
1.
DIBUAT OLEH
DISAHKAN OLEH
KASUBBAG SERTIFIKASI
KA LSP
TITA MEITIA, S.Sos., M.Pd. AKBP NRP. 61050330
Drs. SUROTO, M.Si. KOMBES POL. NRP.65040678
Tujuan Untuk memastikan seluruh kegiatan proses sertifikasi dapat berjalan sesuai dengan pedoman BNSP 201 tahun 2014 tentang Penilaian Kesesuaian Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi.
2.
Ruang Lingkup Ruang lingkup SOP ini meliputi pembentukan panitia sertifikasi, permohonan sertifikasi, pendaftaran calon Asesi, pelaksanaan uji kompetensi, keputusan hasil uji kompetensidan penyerahan sertifikat kompetensi.
3.
Pedoman/Acuan 3.1.
Undang-undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3.2.
Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3.3.
Peraturan Kapolri No. 21 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Mabes Polri.
3.4.
Pedoman BNSP 201 tahun 2014 tentang Penilaian Kesesuaian Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi.
LEMBAGA PENDIDIKAN POLRI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PROSES SERTIFIKASI NO. DOKUMEN
NO. REVISI
HALAMAN
SOP-LSP-002
02
2/20
TANGGAL TERBIT : 4 Desember 2014
3.5.
Pedoman BNSP 202
tahun
2014 tentang Pembentukan Lembaga
Sertifikasi Profesi.
4.
3.6.
Panduan MutuLSP Polri.
3.7.
Standar Internasional ISO 9001:2008.
Pengertian 4.1.
Proses sertifikasi adalah seluruh kegiatan yang dilakukan LSP untuk menetapkan bahwa seseorang memenuhi persyaratan kompetensi yang ditetapkan, mencakup permohonan, evaluasi, keputusan sertifikasi, surveilen dan sertifikat ulang.
4.2.
Kompetensi adalah.kemampuan seseorang/individu yang dapat diobservasi mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar performa yang ditetapkan.
4.3.
Uji Kompetensi adalah proses penilaian baik teknis maupun non teknis melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan apakah seseorang kompeten atau belum kompeten pada suatu unit kompetensi atau kualifikasi tertentu.
4.4.
Sertifikat kompetensi adalah bukti pengakuan tertulis atas penguasaan kompetensi kerja pada jenis profesi tertentu yang diberikan oleh LSP atau BNSP.
4.5.
Tempat Uji Kompetensi (TUK) adalah tempat yang memenuhi persyaratan sebagai tempat untuk melaksanakan uji kompetensi sesuai dengan materi dan metoda uji kompetensi yang akan dilaksanakan.
LEMBAGA PENDIDIKAN POLRI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PROSES SERTIFIKASI NO. DOKUMEN
NO. REVISI
HALAMAN
SOP-LSP-002
02
3/20
TANGGAL TERBIT : 4 Desember 2014
4.6.
Asesmen adalah mekanisme yang merupakan bagian dari asesmen untuk mengukur kompetensi calon dan menggunakan satu atau lebih metode misalnya metode tertulis, lisan, praktek dan pengamatan.
4.7.
Asesor Kompetensi adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan memenuhi persyaratan untuk melakukan dan/atau menilai uji kompetensi pada jenis dan kualifikasi tertentu.
4.8.
Supervisor adalah seorang Asesor kompetensi yang ditunjuk oleh Ka LSP Polri
untuk
melakukan
supervisi
terhadap
pelaksanaan
uji
kompetensi/asesmen. 4.9.
Asesi adalah peserta uji kompetensi yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk dapat ikut serta dalam proses sertifikasi.
4.10. Evaluasi adalah proses penilaian profesi terhadap pemenuhan persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi untuk mengambil keputusan sertifikasi. 4.11. Komisi Teknis adalah komite yang dibentuk oleh Kalemdikpol / Ka LSP Polri untuk
memberikan
perpanjangan,
pertimbangan
penundaan
atau
dalam
pemberian,
pencabutan
pemeliharaan,
sertifikasi
serta
perluasan/pengurangan ruang lingkup sertifikasi yang diajukan LSP Polri. 5.
Alat 5.1.
Komputer
5.2.
Mesin scanner, printer dan foto copy
5.3.
Berbagai alat tulis untuk mendukung terlaksananya proses sertifikasi.
LEMBAGA PENDIDIKAN POLRI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PROSES SERTIFIKASI NO. DOKUMEN
NO. REVISI
HALAMAN
SOP-LSP-002
02
4/20
TANGGAL TERBIT : 4 Desember 2014
6.
Prosedur Prosedur proses sertifikasi ini berlaku terhadap pemohon yang belum memiliki sertifikat kompetensi atau pemegang sertifikat kompetensi yang telah habis masa berlakunya (sertifikasi ulang). 6.1.
Pembentukan panitia sertifikasi. 6.1.1. Kasubbag Sertifikasi membuat konsep surat perintah penunjukan panitia teknis tentang sertifikasi dengan susunan : a.
Penanggung Jawab.
b.
Ketua Pelaksana.
c.
Wakil Ketua.
d.
Anggota.
6.1.2. Konsep surat perintah diajukan kepada ka LSP melalui Paurmin untuk dilakukan penelitian tata naskah tulisan dinas. Apabila belum sesuai dengan tata naskah atau ada kekeliruan dikembalikan kepada konseptor untuk diperbaiki.Apabila sudah sesuai maka Paurmin mengajukan kepada Ka LSP untuk mendapatkan koreksi dan paraf. 6.1.3. Setelah mendapatkan paraf dari Ka LSP, Paurmin membuat pengantar berupa nota dinas yang ditanda tangani Ka LSP perihal permohonan tanda tangan surat perintah penunjukan panitia teknis sertifikasi oleh Kalemdikpol. 6.1.4. Setelah nota dinas ditanda tangani Ka LSP, nota dinas diregistrasi oleh Urmin dan dikirimkan kepada Ka TU Lemdikpol untuk mendapatkan koreksi dan paraf. Apabila belum sesuai dengan tata naskah atau ada kekeliruan dikembalikan kepada konseptor untuk diperbaiki.Apabila Kalemdikpol.
sudah
sesuai,
selanjutnya
diajukan
kepada
LEMBAGA PENDIDIKAN POLRI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PROSES SERTIFIKASI NO. DOKUMEN
NO. REVISI
HALAMAN
SOP-LSP-002
02
5/20
TANGGAL TERBIT : 4 Desember 2014
6.1.5. Setelah surat perintah ditanda tangani Kalemdikpol, diregistrasi, dicopy untuk arsip, distempel oleh Ka TU Lemdikpol, selanjutnya Pa Urmin LSP mendistribusikan kepada personel yang bersangkutan. 6.2.
Permohonan sertifikasi 6.2.1. Masing-masing pemohon membuat surat permohonan sertifikasi dengan melampirkan dokumen persyaratan sesuai yang diatur dalam skema sertifikasi. 6.2.2. Panitia sertifikasi melakukan verifikasi terhadap berkas/ persyaratan yang diajukan oleh pemohon : a.
Keaslian.
b.
Kecukupan.
c.
Kesesuaian dokumen persyaratan dengan ruang lingkup kompetensi yang diajukan.
6.2.3. Apabila dokumen persyaratan calon Asesibelum memenuhi syarat yang ditentukan atau tidak sesuai dengan ruang lingkup uji kompetensi yang diajukan maka yang bersangkutan ditolak untuk mengikuti uji kompetensi. 6.2.4. Apabila dokumen persyaratan calon Asesi sesuai dengan ruang lingkup kompetensi yang diajukan maka yang bersangkutan didaftar sebagai calon Asesi.
LEMBAGA PENDIDIKAN POLRI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PROSES SERTIFIKASI NO. DOKUMEN
NO. REVISI
HALAMAN
SOP-LSP-002
02
6/20
TANGGAL TERBIT : 4 Desember 2014
6.3.
Pendaftaran calon Asesi 6.3.1. Persiapan pendaftaran. a.
Panitia yang ditunjuk menyiapkan sekretariat pendaftaran di LSP Polri.
b.
Panitia menyiapkan admnistrasi pendaftaran (buku register permohonan, lembar tanda terima, ATK pendukung lainnya, panduan uji kompetensi).
c.
Panitia menyiapkan formulir-formulir : 1)
Formulir permohonan asesmen kompetensi (FR-APL-01).
2)
Formulir asesmen mandiri (FR-APL-02).
3)
Formulir rencana asesmen (FR-POA-01).
4)
Formulir perangkat asesmen (FR-DAT-01) yang terdiri dari instrument uji kompetensi seperti soal ujian tertulis, panduan wawancara dan checklist observasi.
5)
Formulir pelaksanaan asesmen dan rekomendasi(FRASC-01).
6)
Formulir umpan balik dan catatan asesemen (FR-ASC-02).
7)
Formulir kaji ulang asesemen (FR-ASC-03).
8)
Formulir konsultasi pra asesmen.
9)
Formulir pelaksanaan asesemen.
10)
Formulir banding asesemen.
11)
Lembar pernyataan untuk memegang rahasia.
6.3.2. Pelaksanaan pendaftaran a.
Panitia mendata pemohon yang memenuhi syarat kedalam buku register pendaftaran.
LEMBAGA PENDIDIKAN POLRI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PROSES SERTIFIKASI NO. DOKUMEN
NO. REVISI
HALAMAN
SOP-LSP-002
02
7/20
TANGGAL TERBIT : 4 Desember 2014
b.
Pemohon mengisi formulir permohonan uji kompetensi yang telah disiapkan oleh panitia sertifikasi.
c.
Pemohon diberikan penjelasan oleh panitia mengenai waktu dan tempat pelaksanaan uji kompetensi.
6.4.
Pelaksanaan Uji Kompetensi 6.4.1. Persiapan. a.
Penunjukan Asesor kompetensi. 1)
Kasubbag Sertifikasi membuat konsep surat perintah penunjukan Asesor kompetensi.
2)
Konsep surat perintah diajukan kepada ka LSP melalui Paurmin untuk dilakukan penelitian tata naskah tulisan dinas. Apabila belum sesuai dengan tata naskah atau ada kekeliruan dikembalikan kepada konseptor untuk diperbaiki.Apabila
sudah
sesuai
maka
Paurmin
mengajukan kepada Ka LSP untuk mendapatkan koreksi dan paraf. 3)
Setelah mendapatkan paraf dari Ka LSP, Paurmin membuat pengantar berupa nota dinas yang ditanda tangani Ka LSP perihal permohonan tanda tangan surat perintah
penunjukan
Asesor
kompetensi
oleh
Kalemdikpol. 4)
Setelah nota dinas ditanda tangani Ka LSP, nota dinas diregistrasi oleh Urmin dan dikirimkan kepada Ka TU Lemdikpol untuk mendapatkan koreksi dan paraf. Apabila belum sesuai dengan tata naskah atau ada kekeliruan
dikembalikan
kepada
konseptor
untuk
LEMBAGA PENDIDIKAN POLRI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PROSES SERTIFIKASI NO. DOKUMEN
NO. REVISI
HALAMAN
SOP-LSP-002
02
8/20
TANGGAL TERBIT : 4 Desember 2014
diperbaiki.Apabila sudah sesuai, selanjutnya diajukan kepada Kalemdikpol. 5)
Setelah surat perintah ditanda tangani Kalemdikpol, diregistrasi, dicopy untuk arsip, distempel oleh Ka TU Lemdikpol, selanjutnya Pa Urmin LSP mendistribusikan kepada Asesor kompetensi.
6)
Tembusan
surat
perintah
Asesor
kompetensi
didistribusikan kepada atasan Asesor komptensi yang ditunjuk. b.
Penentuan Tempat Uji Kompetensi (TUK) 1)
Panitia sertifikasi mengidentifikasi asal kesatuan calon Asesi, kemudian menentukan TUK terdekat sesuai dengan mayoritas asal kesatuan calon Asesi.
2)
Ketua
panitia
membuat
suratpemberitahuan
dan
penyiapan penggunaan TUK kepada pimpinan kesatuan setempat. a)
Kasubbag Sertifikasi membuat konsep suratperihal pemberitahuan dan penyiapan penggunaan TUK, yang
ditanda
tangani
Ka
LSP
atas
nama
Kalemdikpol. b)
Konsep surattersebut diajukan kepada Ka LSP melalui Paurmin untuk dilakukan penelitian tata naskah tulisan dinas. Apabila belum sesuai dengan
tata
naskah
atau
ada
kekeliruan
dikembalikan kepada konseptor untuk diperbaiki.
LEMBAGA PENDIDIKAN POLRI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PROSES SERTIFIKASI NO. DOKUMEN
NO. REVISI
HALAMAN
SOP-LSP-002
02
9/20
TANGGAL TERBIT : 4 Desember 2014
Apabila sudah sesuai maka Paurmin mengajukan kepada Ka LSP untuk ditandatangani. c)
Setelah suratditanda tangani Ka LSP, Paurmin meregitrasikan dan meminta cap stempel ke TU Lemdikpol.
d)
Setelah surat diregistrasi, surat di photo copy untuk
arsip,
selanjutnya
Pa
Urmin
LSP
mengirimkan surat kepada kepala satuan TUK yang ditunjuk. e)
Tembusan
surat
didistribusikan
kepada
Kalemdikpol, Karorenmin Lemdikpol dan atau Kapolda setempat. c.
Penyiapan Materi Uji Kompetensi (MUK) 1)
Kasubbag sertifikasi menyiapkan Materi Uji Kompetensi (MUK) sesuai unit-unit kompetensi yang telah ditetapkan dalam skema sertifikasi.
2)
Kasubbag Sertifikasi mencetak/menggandakan MUK sesuai kebutuhan.
3)
MUK yang sudah digandakan, dimasukkan kedalam amplop tertutup dan disegel dengan pengawasan langsung Kasubbag Sertifikasi.
4)
Kasubbag
Sertifikasi
bertanggung
jawab
atas
kerahasiaan MUK. 6.4.2. Uji Kompetensi a.
Pengisian formulir asesmen mandiri (FR-APL-02) oleh calon Asesi:
LEMBAGA PENDIDIKAN POLRI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PROSES SERTIFIKASI NO. DOKUMEN
NO. REVISI
HALAMAN
SOP-LSP-002
02
10/20
TANGGAL TERBIT : 4 Desember 2014
1)
Asesor
kompetensi
memberikan
formulir
asesmen
mandiri kepada calon Asesi. 2)
Calon Asesi mengisi formulir asesmen mandiri dan menanda-tanganinya pada kolom yang disiapkan.
3)
Asesor kompetensi melakukan pengecekan jawaban calon Asesi.
4)
Asesor kompetensi menandatangani formulir pada kolom yang disediakan.
5)
Asesor kompetensi mengisi rekomendasi pada kolom yang disediakan.
6)
Asesor
kompetensi
mengisi
kolom
catatan
(bila
diperlukan). b.
Konsultasi pra asesmen : 1)
Asesor kompetensi menyiapkan lembar konsultasi pra asesmen dan alat tulis yang diperlukan.
2)
Asesor kompetensi memanggil Asesi ke ruang uji kompetensi atau tempat lain yang ditentukan oleh panitia.
3)
Asesor kompetensi melakukan konsultasi pra asesmen terhadap Asesi untuk menjelaskan hal-hal sebagai berikut : a)
Menjelaskan dan mendiskusikan proses dan hasil yang akan dicapai dalam uji kompetensi.
b)
Menjelaskan dan membahas tujuan dan konteks uji kompetensi.
LEMBAGA PENDIDIKAN POLRI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PROSES SERTIFIKASI NO. DOKUMEN
NO. REVISI
HALAMAN
SOP-LSP-002
02
11/20
TANGGAL TERBIT : 4 Desember 2014
c)
Membahas
standar
kompetensi
yang
akan
diujikan. d)
Membahas hasil penilaian mandiri.
e)
Membahas,
mendiskusikan
dan
membuat
kesepakatan perencanaan penilaian termasuk jadual uji kompetensi. f)
Menjelaskan tata tertib atau aturan, etika uji kompetensi serta hal-hal yang terkait dengan keselamatan kerja.
4)
Pada
akhir
konsultasi
penandatanganan
lembar
pra
asesmen,
konsultasi
dilakukan
oleh
Asesor
kompetensi dan Asesi. 5)
Setelah rangkaian konsultasi pra asesmen selesai, maka Asesor
kompetensi
mempersilahkan
Asesi
untuk
meninggalkan ruang konsultasi. 6)
Asesor kompetensi menyimpan hasil konsultasi kedalam map berkas asesmen yang telah disiapkan oleh panitia.
7)
Asesor kompetensi melapor ke sekretariat bahwa konsultasi pra asesmen telah dilaksanakan.
c.
Pelaksanaan uji kompetensi 1)
Asesor kompetensi mengisi daftar hadir yang sudah disiapkan panitia.
2)
Asesor
kompetensi
mengecek
digunakan uji kompetensi.
TUK
yang
akan
LEMBAGA PENDIDIKAN POLRI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PROSES SERTIFIKASI NO. DOKUMEN
NO. REVISI
HALAMAN
SOP-LSP-002
02
12/20
TANGGAL TERBIT : 4 Desember 2014
3)
Kasubbag Sertifikasi menyerahkan MUK (masih dalam amplop bersegel) dan dokumen terkait kepada Asesor kompetensi, meliputi : a)
Standar khusus.
b)
Formulir permohonan asesmen kompetensi (FRAPL-01).
c)
Formulir asesmen mandiri (FR-APL-02).
d)
Formulir rencana asesmen (FR-POA-01).
e)
Formulir perangkat asesmen (FR-DAT-01)yang terdiri dari instrument uji kompetensi seperti soal ujian tertulis, panduan wawancara dan checklist observasi.
f)
Formulir pelaksanaan asesmen dan rekomendasi (FRASC-01).
g)
Formulir umpan balik dan catatan asesemen (FRASC-02).
4)
h)
Formulir konsultasi pra asesmen.
i)
Formulir pelaksanaan asesemen.
j)
Formulir banding asesemen.
k)
Daftar Asesi.
Asesor
kompetensi
meneliti
MUK
dan
dokumen-
dokumen terkait apakah sudah lengkap atau masih ada kekurangan, apabila masih ada kekurangan Asesor kompetensi meminta kepada panitia. 5)
Panitia memanggil Asesi untuk mengisi daftar hadir selanjutnya dihadapkan kepada Asesor kompetensi.
LEMBAGA PENDIDIKAN POLRI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PROSES SERTIFIKASI NO. DOKUMEN
NO. REVISI
HALAMAN
SOP-LSP-002
02
13/20
TANGGAL TERBIT : 4 Desember 2014
6)
Asesor
kompetensi
melaksanakan
uji
kompetensi
dengan mempedomani lembar pelaksanaan asesmen a)
Asesor
kompetensi
membuka
proses
uji
kompetensi. b)
Asesor kompetensi mengkonfirmasikan rencana asesmen.
c)
Asesor kompetensi mengorganisasikan asesmen.
d)
Asesor
kompetensi
mengumpulkan
bukti
berkualitas. e)
Asesor kompetensi membuat keputusan asesmen.
f)
Asesor kompetensi mencatat dan melaporkan keputusan asesmen.
g)
Asesor kompetensi meninjau proses asesmen.
h)
Asesor kompetensi menutup pelaksanaan uji kompetensi.
7)
Setelah proses uji kompetensi selesai, maka Asesor kompetensi
memberikan
terhadap
unit
rekomendasi
kompetensi
pengakuan
yang
diujikan
(direkomendasikan/tidak direkomendasikan). 8)
Asesor
kompetensi
mengkonfirmasikan
hasil
uji
kompetensi kepada Asesi. 9)
Asesor
kompetensi
dan
Asesi
menandatangani
persetujuan hasil uji kompetensi. 10)
Apabila Asesi tidak menyetujui keputusan hasil uji kompetensi yang diberikan oleh Asesor kompetensi, maka Asesi bisa mengajukan banding.
LEMBAGA PENDIDIKAN POLRI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PROSES SERTIFIKASI NO. DOKUMEN
NO. REVISI
HALAMAN
SOP-LSP-002
02
14/20
TANGGAL TERBIT : 4 Desember 2014
6.4.3. Melaksanakan Umpan Balik sesuai FR-ASC-02 (umpan balik dan catatan asesmen) a.
Asesor kompetensi mengisi formulir umpan balik dan catatan asesmen secara tertulis tentang pencapaian unjuk kerja, kesenjangan pencapaian unjuk kerja dan saran tindak lanjut terhadap Asesi.
b.
Formulir yang telah diisi oleh Asesor kompetensi diserahkan kepada Asesi agar Asesimemberikan umpan balik kepada Asesortentang proses pelaksanaan asesmen yang telah dilaksanakan. Asesi boleh memberikan catatan atau komentar tertentu bila dianggap perlu.
c.
Formulir yang telah diisi oleh Asesi diserahkan kembali kepada Asesor kompetensi, kemudianAsesor kompetensi mengisi catatan pelaksanaan asesmen tentang aspek negative positif, penolakan hasil dan saran perbaikan.
6.4.4. Melaksanakan kaji ulang pelaksanaan asesmen: a.
Supervisor
melaksanakan
kegiatan
kaji
ulang
terhadap
pelaksanaan asesmen/uji kompetensi. b.
Supervisor menyiapkan formulir kaji ulang asesmen (FR-ASC03) yang telah disiapkan sebelum uji kompetensi.
c.
Supervisor mengisi formulir FR-ASC-03 : 1)
untuk
memastikan
apakah
prosedur
asesmen
(perencanaan asesmen, pra asesmen, pelaksanaan asesmen, keputusan asesmen, umpan balik asesmen dan pencatatan asesmen), sudah sesuai dengan prinsipprinsip asesmen (valid, reliable, flexible dan fair).
LEMBAGA PENDIDIKAN POLRI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PROSES SERTIFIKASI NO. DOKUMEN
NO. REVISI
HALAMAN
SOP-LSP-002
02
15/20
TANGGAL TERBIT : 4 Desember 2014
2)
untuk mengkaji konsistensi keputusan asesmen apakah sudah memenuhi dimensi kompetensi yang terdiri dari : task
skill,
task
management
skill,
contingency
management skill dan environment management skill. d.
Supervisor
memberikan
rekomendasi
perbaikan
tentang
evaluasi pelaksanaan asesmen yang akan datang. 6.4.5. Memberikan rekomendasi terhadap hasil pelaksanaan asesmen: a.
Asesor kompetensi setelah melaksanakan asesmen mengisi formulir
rekomendasi
(FR-ASC-01)
yang
berisi
tentang
rekomendasi hasil asesmen, meliputi : 1)
Nama Asesi.
2)
Tim Asesor.
3)
Waktu dan tempat pelaksanaan asesmen.
4)
Pencapaian kompetensi (elemen, kriteria unjuk kerja, bukti-bukti pendukung).
5) b.
Kompeten atau belum kompeten.
Setelah formulir diisi kemudian ditanda tangani oleh timAsesor dan Asesi.
c.
Setelah formulir diisi dan ditanda tangai oleh Asesor dan Asesi, kemudian diserahkan kepada panitia uji kompetensi.
6.4.6. Panitia uji kompetensi melaporkan pelaksanaan asesmen kepada Ka LSP : a.
Panitia mengumpulkan semua berkas kegiatan, meliputi : 1)
Formulir permohonan asesmen kompetensi (FR-APL-01).
2)
Formulir asesmen mandiri (FR-APL-02).
3)
Formulir rencana asesmen (FR-POA-01).
LEMBAGA PENDIDIKAN POLRI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PROSES SERTIFIKASI NO. DOKUMEN
NO. REVISI
HALAMAN
SOP-LSP-002
02
16/20
TANGGAL TERBIT : 4 Desember 2014
4)
Formulir perangkat asesmen (FR-DAT-01)yang terdiri dari instrument uji kompetensi seperti soal ujian tertulis, panduan wawancara dan checklist observasi.
5)
Formulir pelaksanaan asesmen dan rekomendasi(FRASC-01).
6)
Formulir umpan balik dan catatan asesemen (FR-ASC-02).
7)
Formulir kaji ulang asesemen (FR-ASC-03).
8)
Formulir konsultasi pra asesmen.
9)
Formulir pelaksanaan asesemen.
10)
Formulir banding asesemen.
11)
Lembar pernyataan untuk memegang rahasia.
12)
Berkas-berkas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan asesmen.
b.
Setelah berkas terkumpul, panitia uji kompetensi meneliti berkas-berkas tersebut apakah sudah lengkap secara : 1)
Kuantitas : jumlah berkas yang ditentukan.
2)
Kualitas : berkas sudah diisi sesuai dengan ketentuan uji kompetensi.
c.
Apabila ditemukan berkas yang belum lengkap/benar, panitia mengembalikan kepada Asesor kompetensi dan Asesi untuk dilengkapi/diperbaiki.
d.
Masing-masing berkas yang sudah dinyatakan lengkap/benar oleh panitia dikelompokkan kedalam satu bendel sesuai dengan nama Asesi.
LEMBAGA PENDIDIKAN POLRI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PROSES SERTIFIKASI NO. DOKUMEN
NO. REVISI
HALAMAN
SOP-LSP-002
02
17/20
TANGGAL TERBIT : 4 Desember 2014
e.
Panitia uji kompetensi membuat catatan tentang kejadian penting selama pelaksanaan uji kompetensi sebagai bahan evaluasi pelaksanaan uji kompetensi kepada Ka LSP Polri.
f.
Panitia uji kompetensi membuat laporan pelaksanaan asesmen dengan sistematika sebagai berikut :
g.
1)
Dasar.
2)
Maksud dan tujuan.
3)
Pelaksanaan.
4)
Hasil yang dicapai
5)
Penutup.
Panitia uji kompetensi melaporkan hasil pelaksanaan asesmen kepada Ka LSP Polri.
6.5
Keputusan Hasil Asesmen 6.5.1. Komite sertifikasi mengkaji dokumen-dokumen hasil pelaksanaan asesmen yang diserahkan panitia uji kompetensi 6.5.2. Komite sertifikasi mengambil keputusan tentang hasil asesmen (kompeten/belum kompeten) 6.5.3. Hasil keputusan rapat komite sertifikasi dibuat notulen dan ditanda tangani oleh semua anggota komite sertifikasi.
6.6
Menerbitkan Surat Keputusan dan Sertifikat Kompetensi 6.6.1. Kasubbag Sertifikasi menyiapkan sertifikat kompetensi bagi Asesi yang dinyatakan kompeten berdasarkan hasil rapat komite sertifikasi : a.
Mengisi identitas dan menempelkan photo Asesiyang dinyatakan kompeten kedalam blangko sertifikat kompetensi.
b.
Mengisi bidang kompetensi.
LEMBAGA PENDIDIKAN POLRI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PROSES SERTIFIKASI NO. DOKUMEN
NO. REVISI
HALAMAN
SOP-LSP-002
02
18/20
TANGGAL TERBIT : 4 Desember 2014
c.
Mengisi kualifikasi kompetensi.
d.
Mengisi daftar unit kompetensi.
e.
Mengisi kolom tanda tangan untuk Kalemdikpol, Ka LSP Polri dan Asesi.
6.6.2. Kasubbag Sertifikasi menyiapkan konsep surat keputusan hasil uji kompetensi: a.
Konsep surat keputusan diajukan kepada Ka LSP melalui Paurmin berikut sertifikat kompetensi yang telah diisi datanya untuk dilakukan penelitian tata naskah tulisan dinas. Apabila belum sesuai dengan tata naskah atau ada kekeliruan dikembalikan kepada konseptor untuk diperbaiki. Apabila sudah sesuai maka Paurmin mengajukan kepada Ka LSP untuk mendapatkan koreksi dan parafpada surat keputusan dan tanda tangan pada lampiran sertifkat (daftar unit kompetensi).
b.
Setelah mendapatkan paraf dari Ka LSP, Paurmin membuat pengantar berupa nota dinas yang ditanda tangani Ka LSP perihal permohonan tanda tangan surat keputusan hasil uji komeptensi dan sertifikat kompetensi oleh Kalemdikpol.
c.
Setelah nota dinas ditanda tangani Ka LSP, nota dinas diregistrasi oleh Urmin dan dikirimkan kepada Ka TU Lemdikpol untuk mendapatkan koreksi dan paraf. Apabila belum sesuai dengan tata naskah atau ada kekeliruan dikembalikan kepada konseptor untuk diperbaiki.Apabila sudah sesuai, selanjutnya diajukan kepada Kalemdikpol.
LEMBAGA PENDIDIKAN POLRI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PROSES SERTIFIKASI NO. DOKUMEN
NO. REVISI
HALAMAN
SOP-LSP-002
02
19/20
TANGGAL TERBIT : 4 Desember 2014
d.
Setelah suratkeputusan hasil uji kompetensi dan sertifikat kompetensi ditanda tangani Kalemdikpol, diregistrasi, dicopy untuk arsip, distempel oleh Ka TU Lemdikpol.
e.
Kasubbag
Sertifikasi
meregistrasi
surat
keputusan
dan
sertifikat kompetensi untuk keperluan LSP Polri.
6.6.3. Kasubbag Sertifikasi menyampaikan pemberitahuan kepada Asesi yang dinyatakan kompeten dalam bentuk Surat Telegram yang ditanda tangani Ka LSP.
6.7
Menyerahkan Sertifikat Kompetensi kepada Asesi yang dinyatakan kompeten 6.7.1. Kasubbag Sertifikasi menggandakan Surat Keputusan Kalemdikpol tentang hasil uji kompetensi sesuai dengan jumlah Asesi dan kebutuhan arsip pada LSP. 6.7.2. Kasubbag Sertifikasi menyiapkan sertifikat kompetensi masingmasing Asesi dengan dilampiri surat keputusan serta dimasukkan kedalam stopmap LSP. 6.7.3. Kasubbag Sertifikasi menyiapkan buku register penyerahan sertifikat kompetensi 6.7.4. Kasubbag sertifikasi menyiapkan blangko surat pernyataan Asesi tentang penggunaan sertifikat kompetensi 6.7.5. Setiap Asesi yang mengambil sertifikat wajib : a.
mengisi dan menandatangani surat pernyataan Asesi tentang penggunaan sertifikat kompetensi
LEMBAGA PENDIDIKAN POLRI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PROSES SERTIFIKASI NO. DOKUMEN
NO. REVISI
HALAMAN
SOP-LSP-002
02
20/20
TANGGAL TERBIT : 4 Desember 2014
b.
menandatangani sertifikat kompetensi pada kolom yang tersedia
c.
mengisi dan menandatangani buku register penyerahan sertifikat kompetensi
7.
Mekanisme
MULAI UJI KOMPETENSI
INFORMASI/ PERTIMBANGAN MENGIKUTI UJI KOMPETENSI PERMINTAAN/PENDAFTARAN PESERTA UTK DIPROSES
BK PROSES BANDING
REKOMENDASI KEPUTUSAN BK KEPUTUSAN UJI (Rapat Komite Sertifikasi)
TIDAK MEMENUHI
PENGAJUAN APLIKASI UJI KOMPETENSI PEMBERITAHUAN PRA ASESMEN (Asesmen mandiri, Konsultasi)
HASIL PRA ASESMEN
SERTIFIKAT KOMPETENSI
SELESAI
BK
LEMBAGA PENDIDIKAN POLRI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PROSES SERTIFIKASI NO. DOKUMEN
NO. REVISI
HALAMAN
SOP-LSP-002
02
21/20
TANGGAL TERBIT : 4 Desember 2014