STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT (PPKM) BERBASIS PENGEMBANGAN TERNAK KAMBING

Lampiran

: Surat Kepala Badan Pemberdayaan Provinsi Jawa Timur Nomor : 414.1/ /206/2010 Tanggal : Juni 2010

Masyarakat

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT (PPKM) BERBASIS PENGEMBANGAN TERNAK KAMBING I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Angka kemiskinan nasional tahun 2009 adalah sebesar 32,530 juta jiwa (14,14%), sedangkan di Provinsi Jawa Timur sebesar 6.022.590 jiwa (16,68%). Sementara berdasarkan Pendataan Program Perlindungan Sosial yang dilakukan oleh BPS Provinsi Jawa Timur tahun 2008 (PPLS 08) yang telah diverifikasi per 30 oktober 2009, pendataan rumah tangga miskin (RTM) by name by address ditemukan jumlah rumah tangga miskin (RTM) sebesar 3.079.822 RTM, dengan rincian kategori sangat miskin sebesar 493.004 RTM (16%), miskin sebesar 1.256.122 RTM atau (41%), dan hampir miskin sebesar 1.330.696 RTM atau (43%). Problem Kemiskinan muncul disebabkan oleh 3 (tiga) faktor utama yaitu (1) Kemiskinan natural, (2) kemiskinan kultural, dan (3) Kemiskinan struktural (Kartasasmita, 1996: 235, Sumodiningrat, 1998: 67, dan Baswir, 1997: 23). Kemiskinan natural adalah keadaan powerless yang disebabkan oleh faktor-faktor alamiah seperti karena cacat, sakit, usia lanjut, atau karena bencana alam. Kemiskinan kultural merupakan kemiskinan yang timbul karena sikap hidup seseorang atau kelompok masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan dan budaya seperti malas, tidak disiplin, boros dan lainnya. Selain itu. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor buatan manusia seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi aset produksi yang tidak merata, korupsi dan kolusi serta tatanan ekonomi dunia yang cenderung menguntungkan kelompok masyarakat tertentu. Tantangan dalam pembangunan di Jawa Timur khususnya di pedesaan khususnya rumah tangga miskin cukup komplek. Karakteritik permasalahan yang dihadapi rumah tangga miskin antara lain kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar masyarakat dalam pengelolaan usaha, kepemilikan lahan marjinal yang makin menyempit, dan kungkungan budaya yang menyebabkan kondisi kemiskinan struktural, lemahnya akses terhadap input produksi yang murah dan jaminan pemasaran hasil produksi, tidak seimbangnya nilai tukar produk yang menurunkan kemampuan memperoleh pendapatan yang wajar, dan semakin SOP PPKM Berbasis Pengembangan Ternak Tahun 2010

1

langkanya tenaga kerja agrobisnis yang produktif. Menghadapi permasalahan tersebut, dalam pengembangan wilayah pedesaan diharapkan dapat mendorong percepatan perubahan struktur kegiatan ekonomi dari yang bercorak subsisten, tradisional, agraris menuju pada struktur kegiatan ekonomi yang bercorak modern atau sektor agribisnis. Kemampuan masyarakat pedesaan dalam berproduksi dan memasarkan hasil produksinya perlu didukung dan ditingkatkan melalui penataan kelembagaan, perluasan serta diversifikasi usaha pedesaan guna meningkatkan kapasitas, kemampuan, pendapatan dan taraf hidup masyarakat pedesaan. Pembangunan sarana dan prasarana perekonomian, termasuk lembaga keuangan mikro, terus ditingkatkan agar mampu berperan aktif dalam pengembangan ekonomi masyarakat pedesaan dan makin meningkatkan kemandirian masyarakat pedesaan dalam pembangunan. Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan menganut prinsip bahwa “suara orang miskin adalah merupakan kearifan dalam penanganan kemiskinan” sehingga “yang dapat menyelesaikan masalah kemiskinan adalah rakyat miskin itu sendiri“. Dengan cara memberikan “bantuan” agar si-miskin dapat menolong dirinya sendiri keluar dari kemiskinan (helping people to help themselves) dan memberikan mereka harapan (to give them hope) untuk dapat keluar dari kemiskinan serta membangun etos kerja (hard work) ditunjang dengan disiplin diri (self dicipline) sehingga dapat bertanggungjawab (responsible) atas kesejahteraannya sendiri. Dengan demikian dalam penanganan kemiskinan kedepan, maka model partisipatoris akan menjadi acuan dalam implementasi program. Untuk mencapai harapan tersebut, maka strategi pemberdayaan masyarakat miskin harus menjadi sebuah pilihan, yaitu melalui upaya untuk mengembangkan potensi dan sumberdaya yang dimiliki oleh masyarakat miskin. Salah satu sektor strategis dan potensial untuk dikembangkan di kawasan perdesaan Provinsi Jawa Timur adalah sektor peternakan kambing. Usaha peternakan kambing merupakan usaha peternakan yang populer di masyarakat perdesaan karena relatif mudah dikembangkan, dapat dilakukan pada semua kawasan baik di wilayah dataran tinggi, rendah, sawah, tegalan, perkebunan, maupun sekitar hutan. Peternakan kambing banyak dikembangkan oleh masyarakat dalam skala kecil sehingga mampu menciptakan lapangan usaha sekaligus meningkatkan penghasilan/ pendapatan. Berangkat dari hal tersebut, beternak kambing merupakan salah satu pilihan yeng berprospek untuk mengeksplorasi potensi orang miskin dalam membangun harapan (expectasi). Disamping itu bagi rumah tangga miskin, peternakan kambing berperan sebagai katup pengaman ekonomi/tabungan hidup keluarga manakala ada kebutuhan mendesak atau tak terduga seperti kebutuhan biaya sekolah, perbaikan rumah, kesehatan, serta biaya-biaya rumah tangga yang bersifat liquid. Dalam rangka mengembangkan kemampuan usaha dan pemenuhan kebutuhan Rumah Tangga Miskin, perlu dilaksanakan program SOP PPKM Berbasis Pengembangan Ternak Tahun 2010

2

percontohan (demo plot) pengembangan ternak kambing, khususnya ternak Kambing Boer. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) Berbasis Pengembangan Ternak Tahun 2010 didesain sebagai program strategis yang bertujuan mengoptimalkan potensi yang ada untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, keswadayaan dan kemandirian Rumah Tangga Miskin. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka di 12 desa yang berada di 12 Kabupaten lokasi Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 dibuat Pilot Project PPKM berbasis Pengembangan Ternak kambing dengan jenis kambing yang menjadi pilot project adalah Kambing Boer. 1.2. Tujuan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) Berbasis Pengembangan Ternak dirancang sebagai Pilot Project Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Ternak Kambing, khususnya ternak Kambing Boer dengan menyesuaikan karakteristik dan tipologi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di wilayah yang bersangkutan. Pengembangan ternak kambing Boer dimaksudkan untuk mempercepat peningkatan taraf hidup serta kemandirian masyarakat khususnya rumah tangga miskin di wilayah perdesaan. Adapun tujuan dari PPKM Berbasis Pengembangan Ternak adalah: a. Mengembangkan kemampuan usaha dan peluang berusaha RTM melalui pengembangan ternak Kambing Boer untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. b. Menumbuhkan jiwa wirausaha masyarakat berbasis agribisnis peternakan c. Membangun sentra pembibitan Kambing Boer di wilayah pedesaan untuk memperbaiki kualitas genetik kambing lokal melalui kawin silang dengan Kambing Boer d. Mendorong perintisan Lembaga Keuangan Mikro yang dapat memberikan pelayanan terhadap RTM yang mengembangkan usaha ternak rakyat. e. Memperkenalkan teknologi Inseminasi Buatan Kambing sebagai upaya untuk pengembangan pemuliaan ternak kambing (plasma nutfah); f. Meningkatkan kemampuan (skill) sumberdaya manusia melalui transfer teknologi Inseminasi Buatan sebagai upaya untuk pemuliaan ternak kambing Boer; 1.3. Ruang Lingkup Ruang lingkup Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) Berbasis Pengembangan Ternak antara lain: a. Percontohan Pembibitan Ternak Merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan sentra pembibitan kambing unggul di wilayah pedesaan yang mampu melayani SOP PPKM Berbasis Pengembangan Ternak Tahun 2010

3

perbaikan genetik kambing lokal khususnya yang dipelihara oleh RTM. Kegiatan dimaksud dikelola secara swakelola UPKu dan atau kemitraan dengan melibatkan RTM yang telah dilatih terlebih dahulu. b. Pengembangan Percontohan Produksi Ternak Kegiatan bertujuan untuk mengembangkan produksi (penggemukan) Kambing Boer dengan metode On Job Training. Kegiatan dilakukan secara swakelola UPKu dan atau kemitraan dengan melibatkan RTM yang telah dilatih terlebih dahulu. c. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) Kegiatan yang bertujuan untuk menyiapkan SDM yang memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam teknologi Inseminasi, breeding, pemeliharaan, pengelolaan limbah, manajemen usaha serta pemasaran Kambing Boer melalui pendidikan dan pelatihan di Laboratorium peternakan dan magang di sentra mitra binaan Pengembangan Kambing Boer. d. Pengembangan Tata Laksana (pengelolaan) Produksi Merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pengembangan percontohan pembibitan maupun percontohan produksi Kambing Boer antara lain: pembuatan kandang karantina pembuntingan, pengadaan peralatan teknologi IB, container sperma (straw/semen) dan sarana percontohan Pakan hijauan. 1.4. Sasaran Sasaran kegiatan PPKM berbasis pengembangan ternak adalah RTM dengan kategori hampir miskin dan atau kelompok peternak Kambing. 1.5. Lokasi Lokasi kegiatan pengembangan kawasan ternak adalah di lokasi desa PPKM 2010 yang memiliki karakteristik baik dari aspek sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia yang berpotensi untuk kegiatan pengembangan usaha ternak kambing Boer. Lokasi pengembangan kawasan ternak dipilih dari Lokasi PPKM berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/193/KPTS/013/2010 Tentang Lokasi dan Alokasi Dana Bantuan Hibah Program/Kegiatan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur Tahun 2010, dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur. Adapun lokasi PPKM Berbasis Pengembangan Ternak Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

SOP PPKM Berbasis Pengembangan Ternak Tahun 2010

4

Tabel 1. Lokasi PPKM Berbasis Pengembangan Ternak Tahun 2010 NO

KABUPATEN

KECAMATAN

DESA

DANA (Rp)

1

Sumenep

Ambunten

Keles

97.650.000

2

Pamekasan

Palengaan

Palengaan Laok

111.600.000

3

Sampang

Banyuates

Lar Lar

116.250.000

4

Bangkalan

Modung

Serabi Timur

97.650.000

5

Bojonegoro

Gondang

Krondonan

97.650.000

6

Ngawi

Karangjati

Rejuno

93.000.000

7

Madiun

Saradan

Klangon

93.000.000

8

Nganjuk

Rejoso

Bendoasri

93.000.000

9

Situbondo

Besuki

Jetis

97.650.000

10

Bondowoso

Wringin

Sumbercanting

93.000.000

11

Probolinggo

Paiton

Sumberrejo

93.000.000

12

Pasuruan

Pasrepan

Ampelsari

102.300.000

1.6. Proporsi Pembiayaan Proporsi penggunaan dana PPKM Berbasis Pengembangan Ternak diatur sebagaimana Tabel 1. dan Gambar 1. sebagai berikut: Tabel 1. Proporsi Penggunaan Dana PPKM berbasis Pengembangan Ternak NO URAIAN/KEGIATAN JUMLAH / PROPORSI 1. Dana Kegiatan dari APBD Provinsi 100 % Jawa Timur A Biaya Operasional di Desa/Kelurahan, Rp. 6.000.000,digunakan untuk : Operasional pengelolaan kegiatan di Rp. 5.000.000,Desa/Kelurahan (Penjaringan Pengurus UPKu, Musdes Sosialisasi, Musdes Perencanaan, Penulisan Proposal, Musdes Prapelaksanaan, Musdes Pertanggungjawaban, Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban), Papan Nama UPKu, Papan Informasi dan Spanduk Program Insentif pengurus UPKu untuk 4 (empat) Rp. 1.000.000,bulan pertama


5

NO URAIAN/KEGIATAN B Dana Kegiatan UPKu

JUMLAH / PROPORSI 100 % - Rp. 6.000.000,-

Usaha Ekonomi Produktif Pengembangan Ternak Kambing Boer, yang digunakan untuk pengadaan indukan Kambing dalam rangka kegiatan pengembangan percontohan pembibitan dan percontohan produksi Kegiatan Pengembangan SDM dan Pengembangan Tata Laksana Produksi, yang digunakan untuk biaya pelatihan inseminasi buatan, magang di sentra peternakan Kambing Boer, pengadaan peralatan teknologi Inseminasi Buatan (IB), container sperma (straw/semen) dan sarana percontohan Pakan hijauan. 2.

Dana Kegiatan dari APBD Kabupaten

A

Dana Operasional Desa/Kelurahan

Kegiatan

(DOK)

B

Kegiatan yang mendukung pengembangan percontohan pembibitan dan percontohan produksi, dan atau Peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkaitan dengan pengembangan usaha ternak Kambing Boer, dan atau pengembangan tata laksana usaha Kambing Boer seperti pengadaan kandang, pengadaan peralatan teknologi Inseminasi Buatan (IB), container sperma (straw/semen) dan pakan ternak

70%

30%

100 % 10 %

90 %

1.7. Pendampingan Pendampingan transfer teknologi inseminasi buatan dan produksi Kambing Boer dilakukan oleh Perguruan Tinggi (PT) atau Lembaga berkompeten dalam pengembangan Kambing Boer yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. Perguruan Tinggi atau Lembaga dimaksud memiliki kompetensi dalam pengembangan Kambing Boer; 2. Memiliki tenaga ahli pada bidang pengembangan kambing boer meliputi ahli di bidang inseminasi buatan, teknologi produksi, dan teknologi pakan.; 3. Memiliki laboratorium lapang atau unit pengelolaan kambing boer yang memiliki fasilitas penyedia semen, peralatan IB, serta sebagai tempat magang/ pelatihan;


6

4. Memiliki desa binaan yang telah mengembangkan kambir Boer sebagai tempat pembelajaran lapangan (magang) bagi masyarakat/UPKu; 5. Sanggup menyediakan Tenaga teknis yang bertugas memberikan asistensi di lokasi Percontohan PPKM berbasis pengembangan ternak kambing dalam hal pemilihan induk, teknik IB, dan teknologi produksi.

Gambar 1. Bagan Proporsi Penggunaan Pengembangan Ternak

II.

dana

PPKM

berbasis

MEKANISME PENGELOLAAN KEGIATAN Mekanisme pengelolaan Kegiatan PPKM Berbasis Pengembangan Ternak tetap mengacu pada SOP PPKM, mulai dari tahapan Sosialisasi, Penjaringan Pengurus UPKu, Musdes Sosialisasi, Penulisan Proposal, Pencairan Dana, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban. Berkaitan dengan beberapa tahapan dimaksud ada beberapa penjelasan sebagai berikut: 2.1. Pembentukan Pokmas Pokmas merupakan sasaran pengelolaan kegiatan Pengembangan Ternak Kambing Boer, adalah sekumpulan RTM kategori mendekati miskin yang


7

menyatukan diri dalam kelompok usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan kesejahteraan, keswadayaan dan kegotongroyongan. Pokmas dengan sengaja membangun kerjasama dalam suatu kegiatan pengembangan ternak kambing secara berkelanjutan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan hidup masing-masing anggota. Pemberdayaan Pokmas Pengembangan Ternak Kambing dilaksanakan secara simultan agar mereka memiliki kesadaran dan rasa percaya diri sehingga mampu menolong dirinya sendiri (to help them self ) dan ikut ambil bagian dalam proses pengambilan keputusan pembangunan. Pokmas beranggotakan antara 5 sampai 10 orang RTM yang benar-benar mau dan mampu mengelola percontohan kambing Boer. Untuk tahap Awal program dibentuk 10 Pokmas, masing-masing beranggotakan 10 orang. Kepengurusan Pokmas terdiri dari Seorang Ketua dan Anggota. Pembentukan Pokmas dilakukan melalui musyawarah antara Pengurus dan Pengawas UPKu, Perwakilan RT/RW dan difasilitasi oleh TPM dan TFK. 2.2. Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Kegiatan Peningkatan SDM adalah kegiatan untuk melatih calon pengelola PPKM Berbasis Pengembangan Ternak dalam hal Inseminasi Buatan (IB), teknologi produksi, dan teknologi pakan yang selanjutnya disebut Kader. Kader adalah calon pengelola Percontohan Pembibitan dan/atau calon pengelola percontohan produksi. Mekanisme pemilihan Kader diatur sebagai berikut: a. Pengawas dan Pengurus UPKU, Pokmas, TPM dan TFK mengadakan

musyawarah untuk memilih 5 (lima) orang calon Kader, dengan memperhatikan persyaratan sebagai berikut: • Warga desa setempat yang pernah dan atau sedang memelihara ternak Kambing (peternak kambing); • Pendidikan minimal SLTP atau sederajat; • Bersedia mengikuti pelatihan dan magang. • Memiliki komitmen dan keseriusan untuk mengelola Percontohan Ternak Kambing Boer. • Bersedia mengembangkan ilmu yang telah diperoleh selama pelatihan dan magang kepada masyarakat. • Sanggup menandatangani kesepakatan dengan UPKu untuk bekerjasama dengan UPKu dalam mengelola pengembangan Kambing Boer. b. Selanjutnya 5 (lima) orang calon Kader disampaikan kepada Bapemas

Provinsi Jawa Timur, untuk dilakukan verifikasi dan seleksi guna menentukan 2 (dua) orang Kader yang akan mengikuti program pelatihan dan magang; c. Verifikasi dan seleksi dilakukan oleh Lembaga Pendamping bersama-

sama dengan Bapemas Kabupaten dan Bapemas Provinsi;


8

d. Masing-masing UPKu mengirimkan minimal 2 (dua) orang Kader untuk

mengikuti pelatihan dan magang. Kader yang akan mengikuti pelatihan ditentukan melalui musyawarah antara Pengurus dan Pengawas UPKu, TPM, TFK dengan memperhatikan arahan dari pemilik program dan lembaga pendamping, dengan memperhatikan persyaratan: Kegiatan pelatihan dan magang dibiayai oleh UPKu dan difasilitasi oleh lembaga yang memiliki pengalaman dan keahlian dibidang pengembangan Kambing Boer. Pelatihan teknologi IB Kambing dilaksanakan di Laboratorium Produksi Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang selama 4 hari, sedangkan magang dilakukan di sentra mitra binaan Pengembangan Kambing Boer yang berlokasi di Desa Bangelan Kecamatan Wonosari, Bululawang dan Wajak - Kabupaten Malang selama 20 hari atau satu siklus masa birahi. 2.3. Percontohan Pembibitan Ternak Percontohan Pembibitan Kambing Boer merupakan kegiatan demonstrasi pembibitan kambing Boer yang dilakukan sebagai sarana pembelajaran untuk menghasilkan bibit unggul kambing Boer di lokasi PPKM berbasis ternak. Program pembibitan Kambing Boer merupakan program jangka panjang karena untuk menghasilkan keturunan betina galur murni diperlukan waktu hampir 9 tahun. Di sisi lain, untuk mengintroduksi teknologi baru terhadap perubahan pola pikir atau pola hidup pada masyarakat agar betul-betul menjadi suatu kebiasaan diperlukan waktu yang cukup lama. Namun jika masyarakat sudah berhasil menciptakan suatu trah kambing dengan tingkat produksi yang tinggi, penghasilan akan meningkat. Sistem perkawinan yang dilakukan adalah inbreeding (silang dalam). Dengan menggunakan sistem perkawinan silang metode teknologi kawin suntik akan mempermudah dan mempercepat proses perbaikan trah kambing menjadi unggul, dan lebih murah biayanya. Kegiatan pengembangan kambing dilaksanakan dengan waktu tidak terbatas, minimal dalam tahun ke 5 akan mendapatkan keturunan kambing boer ke tiga (F3), dengan tingkat kemurnian genetik 87,5 % kambing boer, dan bilamana ingin mendapatkan kemurnian mendekati 100 %, maka bilamana kegiatan ini berjalan selama 9 tahun maka akan menghasilkan keturunan ke 5 (F5) yang mendekati induk aslinya (Grand). 2.4. Percontohan Produksi Ternak Percontohan Produksi Kambing Boer merupakan kegiatan untuk menghasilkan anakan keturunan kambing Boer dengan maksud untuk dibesarkan/ digemukkan. Melalui percontohan ternak tersebut diharapkan dapat menjadi percontohan pada masyarakat sehingga dapat tertarik untuk mengembangkan Kambing Boer.


9

Percontohan yang akan dibuat terdiri dari pusat percontohan ternak yang akan langsung dikelola UPKu bersama dengan percontohan pembibitan serta diseminasi percontohan ternak yang akan dikelola secara terdesentralisasi pada setiap pokmas tergantung pertimbangan kewilayahan. Untuk pusat percontohan produksi dan percontohan diseminasi minimal terdiri dari 20 ekor kambing induk untuk tiap-tiap kandang. 2.5. Analisis Kelayakan Usaha Untuk pembuatan percontohan pembibitan dan produksi juga harus dilakukan analisa kelayakan baik dari segi teknis, modal, maupun finansial. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir adanya kegagalan dalam aspek produksi maupun kerugian secara finansial. Analisis kelayakan usaha dilakukan oleh UPKu bersama Kader yang telah dilatih, dan hasilnya disampaikan dalam rapat Pengawas dan Pengurus UPKu bersama Pokmas dan atau pengelola kemitraan serta difasilitasi tenaga pendamping PPKM maupun tenaga pendamping transfer teknologi Kambing Boer. 2.6. Pelaksanaan Kegiatan Tata Laksana Usaha Ternak Tata laksana (pengelolaan) Kambing Boer adalah kegiatan untuk mendukung usaha Percontohan pembibitan dan produksi yang dikelola secara swakelola oleh UPKu dan atau kemitraan dengan Pokmas yang meliputi: pembangunan kandang, pembangunan instalasi pakan, peralatan IB, penyimpanan screw/semen, serta pengelolaan kotoran. a. Bangunan kandang induk Pembuatan kandang pengelolaan kambing Boer dibuat kandang permanen dengan sistem ventilasi dan sanitasi yang memadai sesuai dengan persyaratan tertentu. Bangunan kandang dibuat di masingmasing kelompok sebagai kandang kelompok. Kapasitas kandang dibuat untuk menampung antara 10 – 15 ekor. Pembuatan kandang dilakukan secara swadaya oleh Pokmas atau dengan memanfaatkan dana sharing dari APBD Kabupaten, dengan mengoptimalkan sumber daya lokal yang ada. b. Kandang Persalinan Ternak Kandang ini dibangun khusus untuk keperluan ternak yang melahirkan dan menyusui anaknya hingga umur 2 bulan, sehingga desain kandang dibuat sesuai dengan peruntukannya. Jumlah kandang ini disesuaikan dengan jumlah percontohan dengan kapasitas 5-10 ekor induk setiap kandang. Pembuatan kandang dilakukan secara swadaya oleh Pokmas atau dengan memanfaatkan dana sharing dari APBD Kabupaten, dengan mengoptimalkan sumber daya lokal yang ada.


10

c. Kandang Pembesaran Bibit Kambing Pembangunan kandang pembesaran bibit dengan masing-masing berkapasitas 20-30 ekor bibit kambing, atau sesuai dengan kebutuhan. Pembuatan kandang dilakukan secara swadaya oleh Pokmas atau dengan memanfaatkan dana sharing dari APBD Kabupaten, dengan mengoptimalkan sumber daya lokal yang ada. d. Peralatan/perlengkapan kandang Pembelian peralatan kandang yang dibutuhkan antara lain adalah : tempat makan, tempat minum, indukan (pemanas) dan lain-lain. Peralatan kandang sebanyak beberapa unit menyesuaikan dengan kebutuhan. Pengadaan perlengkapan ini menjadi tanggung jawab Pokmas atau dengan memanfaatkan dana sharing dari APBD Kabupaten, dengan mengoptimalkan sumber daya lokal yang ada. e. Pengadaan Peralatan Silase Biaya pengadaan peralatan silase disesuaikan dengan harga berlaku, kegunaannya dipakai sebagai percontohan pengolahan silase bagi kambing dengan menyesuaikan kondisi dan kemampuan Pokmas. Biaya pengadaan dibebankan kepada Pokmas atau dengan memanfaatkan dana sharing dari APBD Kabupaten, dengan mengoptimalkan sumber daya lokal yang ada. f. Pengadaan Peralatan IB dan Semen Pengadaan peralatan IB (alat IB, Kontainer tempat penyimpanan semen), hormon, dan semen berasal dari lembaga yang telah memiliki sertifikasi penyediaan semen Kambing Boer, dan biaya pengadaan diambilkan dari dana program yang dikelola oleh UPKu.

2.7. Pengadaan Bibit Pengadaan bibit untuk percontohan pembibitan maupun produksi diutamakan berasal dari induk kambing lokal (kabupaten setempat) yang memenuhi persyaratan. Dalam pengadaan ternak ini diusahakan memilih bibit yang produktif dengan memperhatikan karakteristik fisiologis serta sejarah genetiknya. Hal ini untuk menjamin tingkat keberhasilan induk kambing lokal tersebut dapat dilakukan perkawinan silang melalui IB. Pengadaan Bibit atau Indukan dilakukan oleh UPKu dengan didampingi oleh Kader dan TPM, dengan memperhatikan kualifikasi yang ditentukan oleh Lembaga Pendamping. 2.8. Pola Pengelolaan Usaha Pengembangan Kambing Boer a. Bibit/Indukan Kambing Boer yang telah dibeli oleh UPKu diserahkan pengelolaanya kepada 10 Pokmas, dan Indukan Kambing tersebut merupakan aset UPKu yang digaduhkan/dipinjamkan kepada SOP PPKM Berbasis Pengembangan Ternak Tahun 2010

11

Pokmas untuk dikembangkan sebagai percontohan pembibitan dan percontohan produksi. Hubungan kemitraan ini dengan pola Inti (UPKu) dan Plasma (Pokmas); b. Masing-masing Pokmas beranggotakan 10 orang RTM kategori hampir miskin dan secara bersama-sama menyatukan diri dalam kelompok dan bekerjasama melakukan pengelolaan percontohan Pembibitan dan/atau Percontohan Produksi dengan menjalin perjanjian kerjasama dengan UPKu; c. Pokmas menyiapkan peralatan percontohan pembibitan dan/atau produksi berupa kandang bersama, tenaga kerja, pakan hijauan dan pemeliharaan serta perawatan sehari-hari; d. UPKu menyediakan Bibit/Indukan Kambing Boer, pelayanan IB, pembinaan dan pendampingan oleh Kader; e. Percontohan pembibitan kambing Boer ditempatkan dalam satu kandang bersama dengan percontohan produksi yang dikelola oleh Pokmas. Dalam satu kandang berisi 10 sampai dengan 15 indukan kambing lokal (atau menyesuaikan dengan alokasi anggaran) yang akan di inseminasi dengan menggunakan semen galur murni Kambing Boer. Dari hasil perkawinan silang, produksi percontohan anakan Kambing Boer diperkirakan dua ekor anakan setiap induk dalam waktu setahun. Apabila semua jantan maka akan dimasukkan dalam kandang produksi untuk penggemukan, apabila betina akan digunakan sebagai indukan F1, sedangkan induknya dijual untuk operasional dan atau di inseminasi lagi untuk peningkatan percontohan produksi. f. UPKu memberikan masa tenggang pembiayaan (grass periode) kepada Pokmas selama 2 (dua) tahun. Artinya bahwa Pokmas selama 2 (dua) tahun diberi kesempatan mengembangkan ternak kambing tanpa harus melakukan angsuran pengembalian. Pengembalian baru dilakukan setelah usaha percontohan kambing Boer berjalan selama 2 (dua) tahun, dimana Pokmas WAJIB mengembalikan pinjaman senilai harga Indukan pada waktu awal usaha ditambah jasa administrasi UPKu yang besarnya antara 10 – 12% per tahun. Pengembalian pinjaman dapat dilakukan dalam bentuk Kambing atau uang tunai sesuai dengan kesepakatan dan besarnya sesuai dengan harga pokok Indukan Kambing ditambah Jasa Administrasi selama 2 (dua) tahun; g. Apabila terjadi kejadian luar biasa yang tidak diinginkan (force major) misalnya bencana alam, wabah penyakit yang menyebabkan terjadinya kematian pada kambing, maka Ketua Pokmas segera membuat Berita Acara dan dibahas dalam Musyawarah dengan UPKu dan Pokmas untuk menentukan langkah penyelesaian hak dan kewajiban serta melaporkan kepada Bapemas Kabupaten untuk diteruskan kepada Bapemas Provinsi Jawa Timur guna mendapatkan keputusan lebih lanjut. h. Pola kemitraan/pengelolaan ini diarahkan sesuai dengan tujuan program dan disepakati dari hasil musyawarah antara Pengurus dan


12

Pengawas UPKu, Pokmas/Mitra dengan bimbingan dari pemberi program dan lembaga pendamping. III. PENGEMBANGAN DAN PELESTARIAN PROGRAM 3.1 Pembinaan Pokmas a. Untuk membangun harapan (to help them self expectation), maka Pokmas melakukan proses pembelajaran melalui pertemuan kelompok yang diadakan minimal sebulan sekali guna mengetahui perkembangan usaha percontohan pengembangan kambing Boer, membahas persoalan-persoalan yang ada serta sebagai media transformasi tehnologi baru dalam pengelolaan kambing Boer. b. Minimal setiap 1 (satu) bulan sekali pengurus UPKu harus melakukan pertemuan dengan Pokmas untuk mengevaluasi perkembangan usaha, sekaligus memberikan pembelajaran melalui temu tukar pengalaman antar Pokmas. Jika perlu UPKu bisa memfasilitasi untuk menghadirkan Lembaga Pendamping dan Dinas Teknis untuk memberikan penyuluhan dan pembelajaran teknologi baru. c. UPKu memiliki kewajiban memantau perkembangan kerjasama dengan Pokmas. Kunjungan berkala dan meminta laporan usaha kepada Pokmas perlu dilakukan untuk mengetahui perkembangan usaha. Hasil kunjungan dan laporan kemudian dianalisis untuk menentukan apakah usaha Pokmas tersebut masih layak atau dalam kondisi yang perlu bantuan pengelolaan.

3.2. Pengembangan dan Pelestarian a. UPKu memiliki kewajiban untuk mengembangkan dan melestarikan kegiatan Percontohan Pengembangan Usaha Kambing Boer; b. Pada tahap awal tahun berjalan program, Inseminasi Buatan difasilitasi oleh UPKu dengan biaya dana program. Namun demikian setelah dana program telah direalisasikan semuanya, maka UPKu dapat mengembangkan model pelayanan Inseminasi Buatan dan fasilitasi lainnya dengan model kerjasama saling menguntungkan antara Pokmas dan UPKu; c. UPKu perlu mendorong kepada masyarakat diluar Pokmas bentukan program untuk mengembangkan ternak kambing Boer, dengan menyediakan Bibit/Indukan secara swadaya kemudian UPKu memberikan pelayanan Inseminasi Buatan dan fasilitasi lainnya dengan model balas jasa yang diatur sedemikian rupa berdasarkan Musyawarah antara UPKu dan Pokmas dengan bimbingan dan fasilitasi dari TPM dan pemberi program.


13

d. Badan/Dinas/Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten diharapkan dapat melakukan pembinaan berkelanjutan dengan mengajak Dinas Teknis untuk memberikan pembinaan dan mendukung pengembangan lebih lanjut; e. Bapemas Provinsi Jawa Timur sedapat mungkin melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi yang memiliki kualifikasi dibidang pengembangan Kambing Boer serta Dinas Teknis lainnya untuk bersama-sama melakukan pembinaan dan pendampingan; 3.3. Pertanggungjawaban

a. Mekanisme

pertanggungjawaban dan pelaporan PPKM Pengembangan Ternak mengikuti SPP dan SOP PPKM;

Berbasis

b. Oleh karena itu UPKu dan pengelola percontohan ternak (Pokmas) harus menyepakati administrasi dan pelaporan keuangan usaha untuk menjamin keterbukaan dan pertanggungjawaban.

c. Setiap akhir tahun Pengurus UPKu mengundang seluruh Pokmas untuk mengadakan Musyawarah Anggota/Musyawarah Pertanggungjawaban, sekaligus mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan merumuskan aturan main dan kesepakatan bersama;

III. PENUTUP Standar Operasional Prosedur Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) Berbasis Pengembangan Ternak ini disusun sebagai landasan dan arah bagi implementasi pengelolaan program dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) PPKM Tahun 2010 yang ditetapkan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur. Hal-hal yang belum diatur dalam Standar Operasional Prosedur ini, akan dijabarkan lebih lanjut dalam Penjelasan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat selaku Bapemas Provinsi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Standar Operasional Prosedur ini. KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PROVINSI JAWA TIMUR

TOTOK SOEWARTO, SH. M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19531229 198002 1 002


14

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT (PPKM) BERBASIS PENGEMBANGAN TERNAK KAMBING

Recommend Documents