STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBINAAN DAN PERAWATAN TAHANAN POLRES GORONTALO KOTA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH GORONTALO RESOR GORONTALO KOTA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBINAAN DAN PERAWATAN TAHANAN POLRES GORONTALO KOTA NO. DOKUMEN SOP/SAT TAHTI /01

NO. REVISI 00 TANGGAL TERBIT: JANUARI 2015

HALAMAN 1/7

DIBUAT OLEH BAURMINTU

DIPERIKSA OLEH KASAT TAHTI

DISAHKAN OLEH KAPOLRES GORONTALO KOTA

MARWAN DJUBU BRIGADIR POLISI KEPALA NRP 81030587

LIMON PAKAYA INSPEKTUR POLISI SATU NRP 59070108

RONY YULIANTO, SH. SIK AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 76071092

1.

2.

3.

.

Tujuan a.

Sebagai pedoman kerja bagi seluruh pejabat / personel dilingkungan Polres Gorontalo Kota dalam menyelenggarakan penjagaan dan pengawalan tahanan.

b.

Terselenggaranya koordinasi secara harmonis, efektif dan efisien guna menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas.

Pedoman/acuan a.

Undang-undang RI nomor 2 Tahun 2002 tanggal 08 Januari 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia NO. POL.: 4 TAHUN 2005 tanggal 15 Juli 2005 tentang Pengurusan Tahanan pada Rumah Tahanan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

c.

Perkap Nomor 23 tahun 2010 tanggal 30 september 2010 tentang susunan organisasi pada tingkat kepolisian Resor dan Sektor

Pengertian a.

Pembinaan adalah pelayanan kepada tahanan yang mencakup di dalamnya suatu kegiatan bimbingan dan penyuluhan.

b.

Perawatan adalah upaya memberikan pelayanan kepada tahanan dalam bentuk standardisasi ruang tahanan, pelayanan makan, dukungan kesehatan, pakaian, angkutan/kendaraan, kesempatan melaksanakan ibadah, kesempatan berkomunikaai dengan Pengacara/ Penasehat hukumnya, kesempatan bertemu dengan keluarganya, rasa aman dan hak-hak lainnya.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH GORONTALO RESOR GORONTALO KOTA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBINAAN DAN PERAWATAN TAHANAN POLRES GORONTALO KOTA NO. DOKUMEN SOP/ SAT TAHTI /01

4.

HALAMAN 2/7

Alat a.

Sarana dan prasarana yang terdapat pada Rutan Polri adalah : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11)

b.

Ruang tahanan/kamar tahanan/sel tahanan; MCK (Mandi, Cuci, Kakus,); Ruang pertemuan; Ruang pembinaan; Ruang kunjungan; Ruang makan; Ruang jaga; Ruang ibadah; Poliklinik; Kelengkapan Rutan; dan Sarana angkutan tahanan (kendaraan tahanan).

Kelengkapan Rutan sebagaimana dimaksud pada huruf a nomor 11 meliputi: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

5.


Tongkat Polisi; Borgol; Flashlight (lampu senter); Kunci gembok data tempat penyimpanannya; Kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (PPPK); Kotak surat perintah penahanan; Hydran/pemadam kebakaran; Buku-buku.

c.

Komputer

d.

Printer

e.

Alat tulis

Prosedur Pembinaan Tahanan a.

Setiap tahanan diberi kesempatan beribadah menurut masing- masing di dalam Rutan.

agama dan kepercayaannya


b.

6.

Ceramah/penyuluhan agama; Kegiatan beribadah; Olah raga; Membaca buku agama,

Selain pembinaan rohani dan jasmani sebagaimana diberikan pembinaan disiplin berupa : 1) 2) 3)

d.

HALAMAN 3/7

Setiap tahanan berhak mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani yang meliputi : 1) 2) 3) 4)

c.


dimaksud pada huruf b, tahanan

Apel untuk pengecekan setiap pagi/malam; Kebersihan; Waktu berobat

Setiap kegiatan dimaksud pada huruf a, b dan c diawasi oleh petugas jaga Polri.

Prosedur Perawatan Tahanan a.

Setiap tahanan barhak mendapat perawatan berupa ; 1) 2) 3) 4)

Dukungan kesehatan; Makanan; Pakaian; dan Kunjungan

b.

Dukungan kesehatan di Rutan Polri dilakukan oleh dokter Polri yang bertugas memelihara dan merawat kesehatan tahanan.

c.

Apabila dokter Polri tidak tersedia sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka Penyidik dapat meminta dokter umum / tenaga medis setempat.

d.

Petugas jaga tahanan harus meneliti kesehatan tahanan pada waktu / sebelum, selama dan pada saat akan dikeluarkan dan Rutan dengan bantuan dokter atau petugas kesehatan.

e.

Dalam keadaan darurat/tahanan sakit keras, seorang dokter atau petugas kesehatan dapat didatangkan ke Rutan yang berada dan / atau ke rumah sakit dengan dikawal oleh petugas kawal sesuai dengan prosedur.



HALAMAN 4/7

f.

Petugas kawal tahanan sebagaimana dimaksud huruf e adalah petugas pengawalan yang ditunjuk sesuai sprin Kapolres Gorontalo Kota.

g.

Pemeriksaan kesehatan dilaksanakan terhadap tahanan yang baru masuk atau yang sakit.

h.

Kepala jaga tahanan bertanggung jawab terhadap tahanan yang dianiaya oleh sesama tahanan.

i.

Apabila ada tahanan yang meninggal dunia karena sakit segera dimintakan surat keterangan dokter dan dibuat berita acara oleh dokter Polri serta diberitahukan kepada keluarganya.

j.

Apabila ada tahanan yang meninggal dunia bukan karena sakit, petugas jaga segera melaporkan kepada penyidik untuk dimintakan visum et repertum dan dibuat berita kejadian.

k.

Sebelum jenazah diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan, petugas identifikasi mengambil sidik jari (tiga jari kiri) jenazah, untuk pembuktian dan kepastian bahwa jenazah adalah tahanan yang dimaksud dalam surat-surat dan dokumen yang sah.

l.

Barang-barang milik tahanan yang meninggal dunia/petugas jaga segera menyerahkan kepada keluarganya dan dibuat berita acara penyerahan yang ditandatangani keluarga atau ahli-waris tahanan yang meninggal dunia, apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak ada keluarganya yang mengambil/maka barang-barang tersebut diserahkan kepada negara.

m.

Pakaian / baju tahanan 1)

Tahanan wajib memakai yang telah ditetapkan.

pakaian

tahanan

dengan

uniform dan

model

2)

Tahanan diperkenankan membawa 2 pasang pakaian untuk pakaian tidur.

3)

Tahanan yang akan melaksanakan kegiatan tertentu (Ibadah, olah raga, peringatan hari besar nasional/dll) dapat menggunakan pakaian sendiri dengan memperhatikan kesopanan dan ketertiban.

4)

Pembiayaan pengadaan pakaian dan baju tahanan dibebankan pada anggara Kepolisian Negara Republik Indonesia.


7.

HALAMAN 5/7

Prosedur Penjadwalan Kegiatan Pembinaan dan Perawatan Tahanan a.

Penjadwalan kegiatan pembinaan dan perawatan Tahanan diatur dalam satu format yang menggambarkan hari, tanggal, waktu, sasaran dan cara bertindak, yang meliputi tiga tahap yaitu: 1)

Tahap persiapan yang meliputi: a) b)

2)

3)

Pedoman petunjuk dan arahan pimpinan; Koordinasikan dengan Satuan/Unit atau instansi terkait tentang rencana kegiatan dimana mereka akan dilibatkan.

Tahap penyusunan yang meliputi ; a) b) c)

Menyusun acara kegiatan mingguan; Kegiatan disusun dalam satuan waktu jam/menit; Kegiatan yang dilakukan dan penanggung jawab.

Tahap pelaksanaan yang meliputi a) b) c)

8.


Setiap hendak melaksanakan kegiatan yang sudah dijadwalkan / hendaknya disiapkan material/alat yang akan digunakan; Seluruh kegiatan dilakukan di dalam koridor/ruang lahanan; Dalam melaksanakan kegiatannya, para petugas harus tetap bersifat mengawasi dan selalu bersikap teliti, waspada, dan berwibawa,

Pembiayaan

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pembinaan dan perawatan tahanan dibebankan kepada anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia.


9.


HALAMAN 6/7

Mekanisme Pembinaan Tahanan.

KA JAGA TAHANAN

TAHANAN

Pembinaan Rohani

Pembinaan Jasmani

Pembinaan Disiplin

Berobat/ Pengecekan kesehatan

Ceramah/penyuluhan agama Kegiatan beribadah Membaca buku agama

Olahraga

Apel Pengecekan Pagi dan Malam

Dilaksanakan oleh Dokter Polri


10.


HALAMAN 7/7

Mekanisme Perawatan Tahanan.

KASAT TAHTI

Pengelolaan Makan dan Perawatan tahanan

Pengadaan Baju tahanan

Koordinasi dgn Kabag Sumda

11.

Mekanisme Penjadwalan kegiatan Pembinaan dan Perawatan Tahanan.

KASAT TAHTI

BANIT WATTAH

a) Setiap hendak melaksanakan kegiatan yang sudah dijadwalkan / hendaknya disiapkan material/alat yang akan digunakan; b) Seluruh kegiatan dilakukan di dalam koridor/ruang lahanan; c) Dalam melaksanakan kegiatannya, para petugas harus tetap bersifat mengawasi dan selalu bersikap teliti, waspada, dan berwibawa,

a) Pedoman petunjuk dan arahan pimpinan; b) Koordinasikan dengan Satuan/Unit atau instansi terkait tentang rencana kegiatan dimana mereka akan dilibatkan.

a) Menyusun acara kegiatan mingguan; b) Kegiatan disusun dalam satuan waktu jam/menit; c) Kegiatan yang dilakukan dan penanggung jawab.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH GORONTALO RESOR GORONTALO KOTA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENEMPATAN TAHANAN POLRES GORONTALO KOTA NO. DOKUMEN SOP/SAT TAHTI /02


HALAMAN 1/4







5.

6.

7.

Tujuan a.

Sebagai pedoman kerja bagi seluruh pejabat / personel dilingkungan Polres Gorontalo Kota dalam menyelenggarakan penempatan tahanan.

b.


Pedoman/acuan a.


b.


c.


Pengertian a.

Tahanan adalah seorang/para tersangka yang ditempatkan pada tempat tertentu oleh penyidik karena diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup.

b.

Rumah Tahanan Polri yang selanjutnya disebut Rutan Polri adalah suatu tempat khusus untuk menahan seseorang sesuai dengan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya dalam proses penyidikan.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENEMPATAN TAHANAN POLRES GORONTALO KOTA NO. DOKUMEN SOP/ SAT TAHTI /02

8.

HALAMAN 2/4

Alat a.

Sarana dan prasarana yang terdapat pada Rutan Polri adalah : 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23)

b.

Ruang tahanan/kamar tahanan/sel tahanan; MCK (Mandi, Cuci, Kakus,); Ruang pertemuan; Ruang pembinaan; Ruang kunjungan; Ruang makan; Ruang jaga; Ruang perkantoran; Ruang ibadah; Poliklinik; Kelengkapan Rutan; dan Sarana angkutan tahanan (kendaraan tahanan).


5.


Tongkat Polisi; Borgol; Flashlight (lampu senter); Kunci gembok data tempat penyimpanannya; Kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (PPPK); Kotak surat permtah penahanan; Hydran/pemadam kebakaran; Buku-buku.

Prosedur a.

Setiap tahanan yang dalam proses penyidikan dapat di tempatkan di Rutan Polri dengan disertai surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh penyidik.

b.

Penempatan tahanan pada ruang tahanan dipisahkan berdasarkan jenis kelamin dan umur.

c.

Tahanan khusus merupakan pelaku pidana yang menurut pertimbangan penyidik perlu mendapat perlakuan khusus dengan menempatkan pada ruangan khusus yaitu tersangka dalam kasus narkoba, teroris separatis dan anak serta tersangka lainnya berdasarkan penilaian penyidik.

d.

Tahanan yang menderita sakit menular dan/atau gawat darurat, ditempatkan dirumah sakit dan dibuat cacatan dalam buku khusus tentang penyakitnya.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENEMPATAN TAHANAN POLRES GORONTALO KOTA NO. DOKUMEN SOP/ SAT TAHTI /02


HALAMAN 3/4

e.

Tahanan anggota Polri ditempatkan di ruangan terpisah dengan ruangan tahanan lainnya

f.

Penerimaan tahanan dicatat dalam buku register daftar tahanan oleh petugas jaga yang meliputi : 1) 2) 3) 4)

penelitian surat perintah penahanan sementara; pencocokan identitas tahanan; pemeriksaan badan; kondisi fisik dan kesehatan tahanan.

g.

Pemeriksaan sebagaimana huruf f nomor 4 dilaksanakan oleh dokter Polri yang bertugas memelihara dan merawat kesehatan tahanan,

h.

Dalam melakukan pemeriksaan badan wajib mengindahkan dan menjunjung tinggi norma kesopanan dan hak asasi manusia.

i.

Pemeriksaan badan sebagaimana dimaksud tahanan wanita dilakukan oleh Polisi Wanita.

j.

Dalam hal di kantor Polisi tersebut tidak ada Polisi Wanita, pemeriksaan badan sebagaimana dimaksud pada huruf h dapat dilakukan oleh PNS Polri Wanita atau Bhayangkari.

k.

Semua barang-barang yang didapat dari pemeriksaan badan dicatat secara terperinci dalam buku register dan ditandatangani oleh petugas jaga dan tahanan yang bersangkutan serta diketahui oleh penyidik serta disimpan di tempat yang telah ditentukan/kemudian catatan jumlah dan jenis barang yang disimpan diberikan kepada tahanan/keluarga yang bersangkutan.

l.

Barang-barang yang berbahaya atau terlarang pemeriksaan, diserahkan kepada penyidik untuk disita.

m.

Setiap tahanan tidak diperkernankan memakai ikat pinggang, tali/barang-barang tajam dan barang berbahaya lainnya yang dapat digunakan untuk bunuh diri, melarikan diri atau mencederai rekan dalam tahanan.

pada

huruf f nomor 3)

yang

diperoleh

terhadap

dari

hasil

n. Tahanan dilarang ditempatkan di luar Rutan Polri, kecuali sebagaimana ditentukan dalam huruf g, h dan i.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH GORONTALO RESOR GORONTALO KOTA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENEMPATAN TAHANAN POLRES GORONTALO KOTA NO. DOKUMEN SOP/ SAT TAHTI /02

6.


HALAMAN 4/4

Penempatan Tahanan.

PENYIDIK

KA JAGA TAHANAN

Penerimaan Tahanan Dicatat Dalam Buku Register Daftar Tahanan

a. penelitian surat perintah penahanan sementara; b. pencocokan identitas tahanan; c. pemeriksaan badan; d. kondisi fisik dan kesehatan tahanan.

Dipisahkan berdasarkan jenis kelamin dan umur

TAHANAN


Tahanan kasus Narkoba, Teroris separatis dan anak di tempatkan diruangan khusus

Tahanan yang menderita sakit menular dan/atau gawat darurat, ditempatkan dirumah sakit dan dibuat cacatan dalam buku khusus tentang penyakitnya

PEMERIKSAAN BADAN Tahanan Wanita diperiksa oleh Polwan atau PNS Polri Wanita serta Bhayangkari jika di kantor polisi tersebut tdk memiliki Polwan.

Barang-barang yang berbahaya atau terlarang yang diperoleh dari hasil pemeriksaan, diserahkan kepada penyidik untuk disita

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH GORONTALO RESOR GORONTALO KOTA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SARANA DAN PRASARANA RUMAH TAHANAN POLRES GORONTALO KOTA NO. DOKUMEN SOP/SAT TAHTI /03


HALAMAN 1/3







9.

10.

11.

Tujuan a.

Sebagai pedoman kerja bagi seluruh pejabat / personel dilingkungan Polres Gorontalo Kota khususnya satuan tahanan dan barang bukti.

b.


Pedoman/acuan a.


b.


c.


Pengertian Rumah Tahanan Polri yang selanjutnya disebut Rutan Polri adalah suatu tempat khusus untuk menahan seseorang sesuai dengan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya dalam proses penyidikan.

. 12.

Alat a. b. c.

Komputer Printer Alat Tulis

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH GORONTALO RESOR GORONTALO KOTA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SARANA DAN PRASARANA RUMAH TAHANAN POLRES GORONTALO KOTA NO. DOKUMEN SOP/ SAT TAHTI /03

5.


HALAMAN 2/3

Prosedur a. Sarana dan prasarana yang terdapat pada Rutan Polri adalah : 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35)


b.

Sarana dan prasarana sebagaimana dalam huruf a nomor 12) belum dimiliki oleh Sattahti, Kasat Tahti dapat berkoordinasi dan meminta bantuan Ranmor Sat Sabhara setelah mendapat rekomendasi dari Kapolres Gorontalo Kota.

c.



d.

Sarana angkutan tahanan digunakan untuk kepentingan penyidikan, serah terima ke Kejaksaan dan Kepentingan Khusus tahanan serta dalam rangka pelayanan perawatan rujukan ke Rumah Sakit

e.

Untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf c, diperlukan beberapa kendaraan yang disesuaikan jenis maupun jumlahnya antara lain: 1) Truk angkutan tahanan massal; atau 2) Bus, untuk Tahanan yang akan melakukan kegiatan rekonstruksi

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH GORONTALO RESOR GORONTALO KOTA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SARANA DAN PRASARANA RUMAH TAHANAN POLRES GORONTALO KOTA NO. DOKUMEN SOP/ SAT TAHTI /03

1) 2) 3) 4) f.

6.


HALAMAN 3/3

Dengan pengawalan ketat / besar; atau Minibus; atau Ambulance; atau Kendaraan lapis baja.

Tempat / ruang jaga tahanan berjarak dekat dengan ruang tahanan.

Mekanisme Sarana Dan Prasarana Rumah Tahanan.

Sarana dan prasarana Rumah Tahanan

Tempat / ruang jaga tahanan berjarak dekat dengan ruang tahanan

Kelengkapan Rumah Tahanan

Sarana angkutan tahanan digunakan untuk kepentingan penyidikan, serah terima ke Kejaksaan dan Kepentingan Khusus tahanan serta dalam rangka pelayanan perawatan rujukan ke Rumah Sakit

Untuk kepentingan sebagaimana dimaksud diatas diperlukan beberapa kendaraan yang disesuaikan jenis maupun jumlahnya.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH GORONTALO RESOR GORONTALO KOTA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENJAGAAN RUMAH TAHANAN POLRES GORONTALO KOTA NO. DOKUMEN SOP/SAT TAHTI /04


HALAMAN 1/4







13.

14.

15.

Tujuan a.

Sebagai pedoman kerja bagi seluruh pejabat / personel dilingkungan Polres Gorontalo Kota dalam menyelenggarakan penjagaan rumah tahanan

b.


Pedoman/acuan a.


b.


c.


Pengertian a.

Petugas jaga adalah Polri yang bertugas melaksanakan penjagaan tahanan pada rutan Polri.

b.

Petugas Kawal adalah anggota Polri yang diberi tugas untuk melaksanakan pengawalan Polri selama tahanan berada diluar Rutan Polri.

.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH GORONTALO RESOR GORONTALO KOTA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENJAGAAN RUMAH TAHANAN POLRES GORONTALO KOTA NO. DOKUMEN SOP/ SAT TAHTI /04

16.

5.


HALAMAN 2/4

Alat a.

Sarana dan prasarana yang terdapat pada Rutan Polri adalah : 1) Ruang tahanan / kamar tahanan / sel tahanan. 2) MCK ( Mandi, Cuci, Kakus ). 3) Ruang pertemuan. 4) Ruang pembinaan. 5) Ruang kunjungan. 6) Ruang makan. 7) Ruang jaga. 8) Ruang perkantoran. 9) Ruang ibadah. 10) Poliklinik. 11) Kelengkapan Rutan

b.

Kelengkapan Rutan meliputi : 1) Tongkat polisi. 2) Borgol. 3) Flashlight ( lampu senter ). 4) Kunci gembok dan tempat penyimpanannya. 5) Kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan ( PPPK ). 6) Kotak surat perintah penahanan. 7) Hydran / pemadam kebakaran. 8) Buku-buku.

Prosedur a.

Tanggung jawab kemanan dan ketertiban Rutan berada ditangan Kepala Jaga Tahanan yang memimpin regu jaga tahanan.

b.

Apabila Kepala Jaga Tahanan tidak ditempat, wewenangnya berada pada Wakil Kepala Jaga Tahanan atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mewakilinya.

c.

Apabila Anggota jaga tahanan tidak lebih dari 1 (satu) maka tanggung jawab kemananan dan ketertiban rutan berada pada anggota jaga tahanan tersebut.



HALAMAN 3/4

d.

Setiap petugas jaga wajib ikut serta memelihara keamanan dan ketertiban rumah tahanan.

e.

Tugas Pokok Petugas Jaga Tahanan adalah :

f.

1)

Mencegah tidak terjadi penindasan, pemerasan, perkelahian, gangguan kesusilaan, dan lain-lain.

2)

Menjaga agar tahanan tidak melarikan diri atau bunuh diri.

3)

Memelihara, mengawasi dan menjaga keutuhan barang inventaris rumah tahanan.

4)

Melaksanakan administrasi keamanan dan ketertiban.

Petugas Jaga Tahanan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1)

Hadir selambat-lambatnya 15 menit sebelum jam dinas dan apabila berhalangan hadir agar segera memberitahu kepada atasan.

2)

Mempersiapkan buku jaga untuk mencatat kegiatan atau peristiwa pergantian tugas jaga dengan mencatat jumlah tahanan, jumlah dan keadaan senjata api serta situasi khusus yang perlu diketahui oleh petugas jaga berikut.

3)

Mengecek dan memastikan blok / kamar hunian terkunci dan menyimpan kuncikunci blok / kamar-kamar hunian, kantor, gudang, lemari senjata api, harus disimpan ditempat penyimpanan.

4)

Merawat kelengkapan keamanan dan ketertiban sebaik-baiknya.

5)

Tidak diperkenankan menjadi penghubung dari dan untuk tahanan atau orang lain maupun penegak hukum.

6)

Tidak boleh sewenang-wenang kewenangannya.

terhadap

tahanan

dan

menyalahgunakan


g.


HALAMAN 4/4

7)

Memahami dan mengerti cara menggunakan perlengkapan keamanan dan ketertiban.

8)

Harus selalu waspada dalam melaksanakan tugas pejagaan terutama pada malam hari atau pada waktu hujan.

9)

Apabila tahanan melarikan diri, maka petugas jaga melakukan antara lain hal-hal sebagai berikut : (a)

Segera mengumpulkan tahanan yang masih ada dan diperintahkan untuk masuk kamar tahanan masing-masing.

(b)

Melapor kepada atasan untuk mengambil tindakan lebih lanjut.

(c)

Melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan prosedur dinas dan peraturan perundang-undangan.

10)

Melakukan pengawasan terhadap ruangan-ruangan tahanan secara berkala, sekurang-kurangnya setiap 2 (dua) jam sekali.

11)

Apabila tahanan bunuh diri diRutan Polri, petugas jaga segera menghubungi penyidik untuk mengambil sidik jari dan membuat berita acara dan mengirim ke rumah sakit untuk keperluan Visum Et Repertum serta melaporkan kepada atasan untuk mengambil tindakan selanjutnya.

Petugas jaga tahanan melaporkan kondisi rumah tahanan dan kelengkapannya 1 (satu) minggu sekali secara berjenjang kepada pimpinanya.


6.


HALAMAN 4/5

Mekanisme Keamanan dan Ketertiban Rumah Tahanan.

Petugas Jaga Tahanan Ka Jaga Tahanan

Melaksanakan tugas pokok jaga tahanan

Hal-hal yang Harus diperhatikan Jaga Tahanan

Tahanan Melarikan Diri (a) Segera mengumpulkan tahanan yang masih ada dan diperintahkan untuk masuk kamar tahanan masingmasing.

Melaporkan Kondisi rumah tahanan dan kelengkapannya 1 (satu) minggu sekali secara berjenjang kepada pimpinannya

(b) Melapor kepada atasan untuk mengambil tindakan lebih lanjut. (c) Melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan prosedur dinas dan peraturan perundang-undangan.

Pengawan Ruangan Tahanan Sekurang-kurangnya setiap 2 (dua) jam sekali

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH GORONTALO RESOR GORONTALO KOTA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELUARAN, PEMINJAMAN DAN PEMINDAHAN TAHANAN POLRES GORONTALO KOTA

NO. DOKUMEN SOP/SAT TAHTI /05


HALAMAN 1/7







17.

18.

19.

Tujuan a.


b.


Pedoman/acuan a.


b.


c.


Pengertian a.

Pengeluaran tahanan adalah keluarnya tahanan dari ruang tahanan karena berubah status atau pindah ketempat pcnahanan lain.

b.

Peminjaman atau bon tahanan adalah surat permintaan yang diajukan oleh pejabat yang berwenang kepada penyidik untuk melaksanakan proses penyidikan.

c.

Petugas kawal adalah anggota Polri yang diberi tugas untuk melaksanakan pengawalan tahanan Polri selama tahanan berada di luar Rutan Polri.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELUARAN, PEMINJAMAN DAN PEMINDAHAN TAHANAN POLRES GORONTALO KOTA

NO. DOKUMEN SOP/ SAT TAHTI /05

20.

HALAMAN 2/7

Alat a. b. c. d. e. f.

5.


Komputer Printer. Alat Tulis Tongkat polisi Borgol Sarana angkutan tahanan

Prosedur a.

Pengeluaran tahanan 1)

Pengeluaran tahanan dilakukan dengan alasan: a) b) c) d)

2)

Penangguhan penaharan; Dialihkannya jenis penahanan; Dipindahkan ke rumah tahanan negara; Dikirim ke kesatuan/instansi lain.

Prosedur pengeluaran tahanan adalah : Penyidik yang akan mengeluarkan tahanan membawa surat pengeluaran tahanan yang dilampiri Surat Perintah Pengeluaran Tahanan yang merupakan kelengkapan sahnya seoranh tahanan dikeluarkan dari ruang tahanan Polri, ditujukan kepada Kepala Jaga Tahanan dengan tembusan kepada Kabag Ops Kasat Tahti dan Kasium

3)

b.

Setiap pengeluaran tahanan dilakukan pada hari dan jam kerja.

Peminjaman tahanan atau bon tahanan 1)

Peminjaman tahanan atau bon tahanan dilakukan oleh penyidik dalam rangka pemeriksaan dan pengembangan penyidikan.

2)

Peminjaman tahanan atau bon tahanan harus menggunakan bon pinjaman yang dibuat secara tertulis oleh penyidik yang menangani perkaranya dengan diketahui oleh Kanit / Kasat yang dibuat rangkap dua, satu untuk arsip peminjam dan satu diserahkan pada Kepala Jaga Tahanan dengan tembusan kepada Kabag Ops, Kasat Tahti dan Kasium.




HALAMAN 3/7

1) Surat bon pinjaman diserahkan kepada petugas Jaga tahanan untuk diketahui dan dicatat dalam buku mutasi tahanan. 2)

Surat bon pinjaman ditunjukkan kepada tahanan yang selanjutnya tahanan yang dimaksud dikeluarkan dari ruang tahanan.

3)

Petugas jaga tahanan memeriksa keadaan fisik tahanan, dan dicatat dalam buku mutasi tahanan serta diketahui oleh Penyidik/Penyidik Pembantu, selanjutnya tanggung jawab keamanan beralih kepada petugas Penyidik/Penyidik Pembantu yang membawa/meminjam tahanan, selama masa peminjaman,

4)

Surat bon pinjaman disimpan di tempat yang telah ditentukan oleh petugas jaga tahanan sebagai bukti bahwa seorang tahanan sedang berada di luar ruang tahanan.

5)

Peminjaman tahanan dilarang digunakan untuk kepentingan Penyidik/Penyidik Pembantu maupun untuk tahanan itu sendiri.

6)

Setiap peminjaman dan pengembalian tahanan dilakukan pada hari dan jam kerja.

7)

Pelaksanaan bon tahanan maksimal 5 jam, apabila diperlukan waktu tambahan Penyidik/Penyidik Pembantu mengajukan secara tertulis hal tersebut kepada Atasan Penyidik dengan tembusan Kabag Ops, Kasat Tahti dan Kasium.

8)

Dalam keadaan perlu dan mendesak bon tahanan dapat dilaksanakan di luar jam kerja dan Penyidik/ Penyidik pembantu memberikan penjelasan tentang keadaan yang perlu dan mendesak tersebut kepada atasan Penyidik/Penyidik pembantu serta diketahui oleh Kabag Ops dan Kasat Tahti dan Ka SPK.

9)

Tahanan yang di bon wajib memakai pakaian tahanan yang disediakan oleh penjaga tahanan dan di borgol.

10)

Penyidik / Penyidik Pembantu harus segera mengembalikan tahanan apabila waktu pelaksanaan bon tahanan sudah berakhir.

11)

Pengembalian tahanan yang dipinjam/bon dilaksanakan dengan ketentuan: a)

pribadi

Tahanan yang dipinjam/dibon, wajib diserahkan kembali oleh penyidik / penyidik pembantu kepada petugas jaga tahanan dan dicatat dalam buku mutasi tahanan;




HALAMAN 4/7

b)

Sebelum dimasukkan kedalam ruang tahanan, petugas jaga tahanan harus lebih dahulu memeriksa kondisi fisik/kesehatan tahanan;

c)

Apabila saat menerima/pengembalian tahanan terdapat perubahan kondisi fisik tahanan petugas jaga harus membuat Laporan Polisi untuk proses lebih lanjut ;

d)

Petugas jaga tahanan mengembalikan surat bon tahanan kepada penyidik/ penyidik pembantu.

12) Dalam hal petugas jaga tahanan menilai bon tahanan tidak sesuai SOP, petugas jaga tahanan dapat menolak permintaan bon tahanan yang diajukan Penyidik/Penyidik Pembantu. c.

Pemindahan tahanan 1)

Pemindahan tahanan dapat dilakukan dengan alasan ; a) b) c)

Tidak tersedianya sarana yang memadai untuk menampung tahanan (kelebihan daya tampung tahanan); Untuk perawatan kesehatannya sampai dinyatakan sembuh; Terjadi bencana alam, kebakaran, dan huru-hara.

2)

Pemindahan tahanan sebagaimana dimaksud pada a n g k a 1) huruf a) dan c) dilaksanakan oleh Kepala Jaga Tahanan, setelah; lebih dahulu penyidik yang bersangkutan mendapat surat Lain dari Kapolres Gorontalo Kota.

3)

Pemindahan tahanan sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf b dilaksanakan oleh Kepala Jaga Tahanan, setelah lebih dahulu mendapat surat keterangan kesehatan dari dokter Polri/yang ditunjuk dan persetujuan dari Kapolres Gorontalo Kota.

4)

Pemindahan tahanan sebagaimana dimaksud pada angka 3) dilaporkan kepada Kabag Ops, Kasat Tahti dan Kasium



6.


HALAMAN 5/7

Mekanisme Pengeluaran Tahanan.

PENYIDIK

TEMBUSAN KABAG OPS, KASAT TAHTI, KA SIUM

PENGELUARAN TAHANAN

PENGELUARAN TAHANAN DILAKUKAN PADA HARI DAN JAM KERJA

membawa surat pengeluaran tahanan yang dilampiri Surat Perintah Pengeluaran Tahanan yang merupakan kelengkapan sahnya seorang lahanan dikeluarkan dari ruang tahanan Polri

KA JAGA TAHANAN



7.


HALAMAN 6/7

Mekanisme Peminjaman atau Bon Tahanan.

Peminjaman tahanan atau bon tahanan di laksanakan pada hari dan jam kerja serta harus menggunakan bon pinjaman yang dibuat secara tertulis.

PENYIDIK

Diketahui oleh Kanit / Kasat

TEMBUSAN

Pengembalian Tahanan

Rutan

KA JAGA TAHANAN

memeriksa keadaan fisik tahanan, dan dicatat dalam buku mutasi tahanan serta diketahui oleh Penyidik/Penyidik Pembantu

pengembalian tahanan terdapat perubahan kondisi fisik tahanan petugas jaga harus membuat Laporan Polisi untuk proses lebih lanjut

PENGELUARAN TAHANAN

Tahanan memakai pakaian/baju tahanan dan di borgol.

KABAG OPS, KASAT TAHTI, KA SIUM

Surat bon pinjaman disimpan di tempat yang telah ditentukan sebagai bukti bahwa seorang tahanan sedang berada di luar ruang tahanan



8.


HALAMAN 7/7

Mekanisme Pemindahan Tahanan.

KA JAGA TAHANAN

Penyidik bersangkutan mendapat surat lain dari Kapolres

Surat keterangan kesehatan dari dokter Polri/yang ditunjuk dan persetujuan dari Kapolres

Diketahu/dilaporkan kepada Kabag Ops, Kasat Tahti dan Kasium

PEMINDAHAN TAHANAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH GORONTALO RESOR GORONTALO KOTA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KUNJUNGAN / BESUK TAHANAN POLRES GORONTALO KOTA NO. DOKUMEN SOP/SAT TAHTI /06


HALAMAN 1/4







21.

22.

23.

Tujuan a.


b.


c.

Kunjungan / besuk tahanan bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada keluarga, teman dan pengacara tahanan untuk mengunjungi tahanan.

Pedoman/acuan a.


b.


c.


Pengertian a.


b.


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KUNJUNGAN / BESUK TAHANAN POLRES GORONTALO KOTA NO. DOKUMEN SOP/ SAT TAHTI /06

c.

24.


HALAMAN 2/4


Alat a.


b.




f.

Komputer

g.

Printer

h.

Alat tulis


5.


HALAMAN 3/4

Prosedur Kunjungan / Besuk Tahanan a.

Kunjungan / besuk tahanan 1)

Tahanan diberi hak untuk menerima kunjungan keluarga/teman sesuai jadwal kunjungan dan tempat yang telah ditentukan serta diawasi oleh petugas jaga.

2)

Tahanan diberi hak untuk menerima kunjungan pengacara dalam kepentingan proses pembelaan, setelah mendapat izin dari penyidik.

3)

Petugas jaga wajib meneliti dan mencatat identitas pengunjung yang telah mendapat izin kunjungan serta menggeledah / memeriksa barang yang dibawanya.

4)

Surat menyurat antara tahanan dengan pengacaranya atau keluarganya tidak perlu diperiksa, kecuali jika terdapat cukup alasan diduga bahwa surat tersebut disalahgunakan

5)

Waktu kunjungan / besuk tahanan di berikan kesempatan dengan jadwal sbb : a)

Hari selasa dan kamis jam 15.00 s/d 17.00 wita.

b)

Hari hari libur keagamaan jam 10.00 s/d 12.00 wita

kaitan

6)

Ka Jaga dapat mengatur kunjungan keluarga / teman secara bergantian sesuai dengan situasi dan kondisi tempat / ruang kunjungan.

7)

Keluarga / teman tidak diperkenankan untuk membawa barang yang dibawahnya kedalam ruang kunjungan tahanan.

8)

Barang bawaan keluarga / teman tahanan dititip di ruangan jaga tahanan.

9)

Petugas jaga tahanan bertanggung jawab dan menjaga barang bawaan keluarga/ teman tahanan

10)

Barang bawaan keluarga / teman tahanan sebelum dikembalikan terlebih dahulu diperiksa oleh petugas jaga tahanan apakah masih baik dan lengkap.


6.


Mekanisme Kunjungan / Besuk Tahanan.

KELUARGA, TEMAN, PENGACARA TAHANAN

PETUGAS JAGA TAHANAN

KUNJUNGAN BESUK TAHANAN

TAHANAN

Apel Pengecekan

HALAMAN 4/4

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH GORONTALO RESOR GORONTALO KOTA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MAKANAN TAHANAN POLRES GORONTALO KOTA NO. DOKUMEN SOP/SAT TAHTI /07


HALAMAN 1/4







25.

26.

27.

.

Tujuan a.


b.


c.

SOP Makanan tahanan bertujuan untuk memberikan pelayanan terhadap tahanan dalam pengelolaan makanan tahanan.

Pedoman/acuan a.


b.


c.


Pengertian a.


b.


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MAKANAN TAHANAN POLRES GORONTALO KOTA NO. DOKUMEN SOP/ SAT TAHTI /07

28.

HALAMAN 2/4

Alat a.


b.



5.



i.

Komputer

j.

Printer

k.

Alat tulis

Prosedur Makanan Tahanan 1)

Makanan standar yang memenuhi gizi dan kalori diberikan kepada tahanan dengan Menu dan porsi serta jadwal yang telah ditentukan dalam daftar makanan.



HALAMAN 3/4

2)

Pemberian makanan kepada tahanan dilakukan di ruang makan yang telah ditentukan.

3)

Tahanan dapat diberikan kesempatan menikmati makanan yang keluarga setelah diperiksa terlebih dahulu oleh petugas jaga tahanan.

4)

Pemberian makanan sebagaimana yang dimaksud pada huruf c, diberikan kesempatan dari jam 07.00 s/d 08.00 wita

5)

Pemberian makanan sebagaimana di maksud pada huruf d, menggunakan tempat makanan yang terbuat dari bahan plastik atau di bungkus.

6)

Tempat makanan milik tahanan sebagaimana huruf e, setelah digunakan dikumpulkan dan selanjutnya petugas jaga tahanan menyimpanya dilemari/loker masing-masing tahanan untuk diserahkan kembali kepada keluarga, teman tahanan.

7)

Tahanan yang sakit, hamil, menyusui dan anak-anak dapat diberikan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.

8)

Pemasukan bahan makanan dan penyimpanan makanan oleh petugas memperhatikan syarat kebersihan dan kesehatan (hygiene makanan).

9)

Petugas jaga tahanan wajib memeriksa semua makanan / minuman yang masuk kedalam ruangan tahanan.

10)

Makanan yang dibawa oleh keluarga/teman tahanan wajib dicicipi/dirasa untuk keamanan tahanan.

11)

Apabila ada makanan yang basi, maka petugas jaga tahanan melaporkan kepada Ka SPKT untuk diteruskan kepada Kasat Tahti.

12)

Apabila ada tahanan yang keracunan makanan, maka petugas jaga tahanan membawa tahanan tersebut ke Poliklinik Polres Gorontalo Kota untuk di periksa.

13)

Dalam keadaan darurat, tahanan keracunan makanan sebagaimana huruf j, seorang dokter atau petugas kesehatan dapat didatangkan ke Rutan yang berada dan / atau ke rumah sakit dengan dikawal oleh petugas kawal sesuai dengan prosedur.

14)

Kasat Tahti berkoordinasi dengan Kabag Sumda sehubungan dengan pengadaan Makanan tahanan

dikirim

jaga

oleh

harus


8.


Mekanisme Makanan Tahanan.

PEMERIKSAAN MAKANANAN TAHANAN

MAKANAN TAHANAN

1. Pengelola makanan Tahanan 2. Keluarga/kerabat, teman

PETUGAS JAGA TAHANAN

TAHANAN

HALAMAN 4/4

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH GORONTALO RESOR GORONTALO KOTA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR OLAHRAGA TAHANAN POLRES GORONTALO KOTA NO. DOKUMEN SOP/SAT TAHTI /08


HALAMAN 1/7







29.

30.

31.

Tujuan a.

Sebagai pedoman kerja bagi seluruh pejabat / personel dilingkungan Polres Gorontalo Kota dalam menyelenggarakan olahraga tahanan.

b.


c.

Olahraga tahanan bertujuan untuk menyehatkan badan, memberikan kebugaran jasmani selama cara-cara melakukanya sudah dalam kondisi yang benar.

Pedoman/acuan a.


b.


c.

Perkap Nomor 23 tahun 2010 tanggal 30 september 2010 tentang susunan organisasi pada tingkat kepolisian Resor dan Sektor.

Pengertian a.


b.


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR OLAHRAGA TAHANAN POLRES GORONTALO KOTA NO. DOKUMEN SOP/SAT TAHTI /08

c. . 32.

HALAMAN 2/7

Olahraga tahanan adalah serangkaian gerak raga yang teratur dan terencana untuk memelihara jasmani dan meningkatkatkan kemampuan gerak masing-masing tahanan.

Alat a.

Sarana dan prasarana berupa ruang olahraga

b.


5.



l.

Komputer

m.

Printer

n.

Alat tulis

Prosedur Olahraga Tahanan e.

Setiap tahanan diberi kesempatan mendapatkan pembinaan jasmani berupa olahraga menurut kemampuan masing- masing di dalam Rutan.

f.

Sebelum pembinaan jasmani sebagaimana dimaksud pada huruf a, tahanan diberikan pembinaan disiplin berupa : 4) 5)

Apel untuk pengecekan jam 07.00 wita; Kebersihan

g.

Setiap kegiatan dimaksud pada huruf a dan b diawasi oleh petugas jaga Polri.

h.

Kegiatan olahraga sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaksanakan jam 07.30 s/d 08.00 wita.

i.

Kegiatan pada huruf k dilaksanakan setiap hari.


j.

NO. REVISI 00 TANGGAL TERBIT:

HALAMAN 3/7 JANUARI 2015

Gerakan Olahraga yang dilaksanakan tahanan adalah : 1) Pemanasan adalah gerakan persiapan tubuh untuk melakukan kegiatan yang lebih berat : (a)

Kepala diputar, mata tidak ditutup, Kebalikanya

(b)

Kepala keatas sekali, lalu kebawah sekali.

(c)

Kepala patah kanan sekali, lalu kekiri sekali.

(d)

Pundak diputar, kebalikanya

(e)

Pundak dimajukan kedepan

(f)

Pundak dimundurkan ke belakang.

(g)

Pundak diangkat keatas.

(h)

Tangan diputar, Konsentrasi : titik putaran di sikut. Tangan kanan searah jarum jam, tangan kiri kebalikannya.

(i)

Tangan seperti berhias. Tangan kanan digerakkan dari kiri kekanan. Tangan kiri dari kanan ke kiri.

(j)

Tangan digerakkan dari bawah ke atas. Konsentarasi titik engsel gerakan tetap di sikut.

(k)

Putar pergelangan tangan. Konsentrasi : titik putar di pergelangan tangan. Pergelangan tangan kanan diputar searah jarum jam, tangan kiri kebalikannya.

(l)

Pergelangan tangan digerakkan ke samping. Tangan kanan digerakkan dari kiri ke kanan. Tangan kiri kebalikannya.

(m)

Pergelangan tangan digerakkan keatas.

(n)

Pergelangan tangan digerakkan ke bawah.

(o)

Tangan kanan digerakkan ke atas, seolah-olah mengambil barang diatas, sementara tangan kiri tetap dibawah. Terus gantian tangan kiri yang keatas, tangan kanan diam.




(p)

Pinggang diputar, kebalikannya.

(q)

Pinggang digerakkan ke depan 1 gerakan, kemudian ke belakang 1 gerakan. 20. Pinggang digerakkan ke samping kanan 1 gerakan, kemudian ke kiri 1 gerakan.

(r)

Paha kaki kanan diangkat, putar keluar. Gantian dengan paha kaki kiri.

(s)

Paha kaki kanan diangkat, putar kedalam. Gantian dengan paha kaki kiri.

(t)

Paha kaki kanan diangkat sampai rata-rata air (kayak jalan di tempat). Gantian dengan kaki kiri selang-seling.

(u)

Paha dan kaki diayun keatas. Paha kaki lurus, tidak ditekuk. Diusahakan setinggi mungkin. Gantian dengan kaki kiri.

(v)

Kaki kanan diangkat ke samping atas. Kemudian gantian, kaki kiri diangkat ke samping kiri atas.

(w)

Kaki kanan diangkat ke belakang atas. Gantian, kaki kiri diangkat ke belakang atas.

(x)

Paha kaki kanan diangkat, kaki ditekuk dipengang oleh kedua tangan. Kaki diputar, poros putar ada di lutut. Gerakan yang sama untuk kaki kiri.

(y)

Paha kaki kanan diangkat seperti huruf (x) kaki digerakkan ke depan 1 kali, ke belakang 1 kali. Setelah 8 hitungan, kaki digerakkan ke kanan 1 kali dan kekiri 1 kali. Kemudian gantian kaki kiri dengan gerakan yang sama.

(z)

Paha kaki kanan diangkat seperti huruf (x), pergelangan kaki diputar. Kemudian gantian, kaki kiri dengan gerakan yang sama

(aa)

Paha kaki kanan diangkat seperti huruf (x), pergelangan kaki digerakkan ke kanan 1 kali dan ke kiri 1 kali. Kemudian gantian, kaki kiri dengan gerakan yang sama.

(bb)

Tangan dipinggang, berjinjit.

(cc)

Tangan dipinggang, jari kaki kanan ditekuk ke depan. Gantian, kaki kiri.




(dd)

Tangan dipinggang, samping telapak kaki kanan-kiri bagian dalam diangkat.

(ee)

Gerakan (a) sampai dengan (dd) dilaksanakan dengan 8 (delapan) hitungan.

2) Gerakan Inti : (a)

Lari putar ruang Olahraga 10 menit dan tahanan yang tdk mampu berlari dapat berjalan.

(b)

Kedua kaki meloncat (kedua kaki melayang). Tangan diputar-putar seperti megang skipping, makin lama tangan makin ke atas, 8 (delapan) hitungan.

(c)

Pukulan lurus ke depan, kanan kiri, 20 hitungan.

(d)

Pukulan kurung, kanan kiri 8 (delapan) hitungan.

(e)

Pukulan uppercat dari bawah ke atas, kanan kiri 8 (delapan) hitungan.

(f)

Pukulan uppercat kanan ke samping, kuda-kuda melebar dicondongkan ke kanan (berat badan ke kanan, kaki kanan ditekuk lututnya). Tangan kiri diatas kepala. Gantian, uppercut kiri samping 8 (delapan) hitungan.

(g)

Pukulan uppercat kebelakang, kanan kiri 8 (delapan) hitungan.

(h)

Tendangan lurus ke depan (kaki lurus), kanan kiri kiri 8 (delapan) hitungan.

(i)

Tendangan ke samping, telapak kaki seperti pisau, kanan kiri kiri 8 (delapan) hitungan.

(j)

Tendangan kebelakang menggunakan tumit, kanan kiri kiri 8 (delapan) hitungan.

3) Gerakan Pendinginan : (a)

Kaki kanan ke depan, lutut ditekuk. Kaki kiri dipanjangkan ke belakang yang lurus. Tangan memegang paha kanan. 8 hitungan, napas ditahan.

(b)

Bersila, dengan kedua telapak kaki bersentuhan. Paha samping dirapatkan ke tanah.


(c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k)

(l)



Sikap seperti kodok, kedua kaki ditekuk, paha samping bagian dalam dirapatkan ke tanah. Ngangkang, paha-lutut ditahan tangan. Split, jangan dipaksa. Kalau tidak bisa sampai bawah, pantat di atas saja. Sikut ditekuk di belakang kepala. Kanan kiri. Tangan kanan dari atas ke belakang, tangan kiri dari bawah keatas. Kedua telapak tangan sampai bersentuhan. Kebalikannya. Seperti memeluk, tangan kanan diatas, tangan kiri dibawah . Kebalikannya. Telapak kanan dibuka oleh tangan kiri, bagian dalam menghadap ke depan. Gantian, tangan kiri. Telapak kanan dibuka oleh tangan kiri, bagian luar menghadap ke depan, Gantian, tangan kiri. Kedua tangan lurus ke depan, ditarik ke pinggang, sambil menghirup napas. Napas ditahan di dada. Dada agak dibusungkan. Tahan. Kemudian tangan diturunkan di depan, sambil mengeluarkan napas pelan-pelan melalui mulut. Kaki dirapatkan. Posisi tangan disamping. Gerakan (b) sampai dengan (k) dilaksanakan dengan 8 (delapan) hitungan.

k. Gerakan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf f disesuaikan dengan kemampuan masing-masing tahanan. l.

Petugas jaga tahanan dilarang memaksa tahanan yang sakit dan tdk mampu berolahraga untuk melaksanakan pembinaan jasmani sebagaimana huruf f.

m. Untuk tahanan yang sakit dan tdk mampu berolahraga dipisahkan dari tahanan lain dan diberikan pembinaan jasmani khusus sebagaimana huruf g. n. Apabila ada tahanan yang cedera dalam melaksanakan pembinaan jasmani sebagaimana huruf f, maka petugas jaga tahanan membawa tahanan tersebut ke Poliklinik Polres Gorontalo Kota untuk di periksa. o. Dalam keadaan darurat/tahanan cedera keras sebagaimana huruf j, seorang dokter atau petugas kesehatan dapat didatangkan ke Rutan yang berada dan / atau ke rumah sakit dengan dikawal oleh petugas kawal sesuai dengan prosedur. p. Setelah pelaksanaan pembinaan jasmani sebagaimana huruf f, tahanan diberikan waktu beristirahat selama 15 menit. q. Sebelum tahanan di masukan keruangan masing-masing petugas jaga tahanan terlebih dahulu memberikan apel pengecekan terakhir bersama petugas jaga tahanan yang baru.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH GORONTALO RESOR GORONTALO KOTA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR OLAHRAGA TAHANAN POLRES GORONTALO KOTA NO. DOKUMEN SOP/SAT TAHTI /08

6.


HALAMAN 7/7

Mekanisme Olahraga Tahanan.

KA JAGA TAHANAN

TAHANAN

Apel Pengecekan

Olahraga

Apel pengecekan

Dilaksanakan bersama petugas jaga tahanan yang baru

Istirahat

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH GORONTALO RESOR GORONTALO KOTA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENITIPAN TAHANAN DARI INSTANSI LAIN POLRES GORONTALO KOTA NO. DOKUMEN SOP/SAT TAHTI /09


HALAMAN 1/5







33.

34.

35.

Tujuan a.


b.


Pedoman/acuan a.


b.


c.


Pengertian a.


b.

Rumah Tahanan Polri yang selanjutnya disebut Rutan Polri adalah suatu tempat khusus untuk menahan seseorang sesuai dengan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya dalam proses penyidikan.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENITIPAN TAHANAN DARI INSTANSI LAIN POLRES GORONTALO KOTA NO. DOKUMEN SOP/ SAT TAHTI /09

36.

HALAMAN 2/5

Alat a.


b.



5.



Prosedur o.

Instansi lain yang akan menitipkan tahanan dirutan Polres Gorontalo Kota terlebih dahulu menyurat / memberitahukan kepada Kapolres Gorontalo Kota.

p.

Tahanan dari instansi lain dapat di tempatkan di Rutan Polri dengan disertai surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh penyidik masing-masing instansi setelah mendapatkan persetujuan Kapolres Gorontalo Kota.

q.

Setelah mendapat persetujuan Kapolres Gorontalo Kota Penyidik instansi lain dapat berkoordinasi dengan Kasat Tahti Polres Gorontalo Kota untuk penempatan tahanan.



HALAMAN 3/5

r.

Tahanan dari instansi lain sebelum dimasukan di Rutan Polri terlebih dahulu diperiksa fisik dan kesehatanya di Poliklinik Polres Gorontalo Kota dengan biaya yang dibebankan kepada Instansi tersebut.

s.

Setelah pemeriksaaan fisik dan kesehatan dilaksanakan, penyidik instansi lain membuat Berita Acara Penahanan yang di serahkan kepada petugas jaga tahanan.

t.

Penerimaan tahanan dicatat dalam buku register daftar tahanan oleh petugas jaga yang meliputi : 5) 6) 7) 8)

penelitian surat perintah penahanan sementara; pencocokan identitas tahanan; pemeriksaan badan; kondisi fisik dan kesehatan tahanan.

u.

Penempatan tahanan pada ruang tahanan dipisahkan berdasarkan jenis kelamin dan umur.

v.

Tahanan khusus merupakan pelaku pidana yang menurut pertimbangan penyidik perlu mendapat perlakuan khusus dengan menempatkan pada ruangan khusus yaitu tersangka dalam kasus narkoba, teroris separatis dan anak serta tersangka lainnya berdasarkan penilaian penyidik.

w.

Tahanan yang menderita sakit menular dan/atau gawat darurat, ditempatkan dirumah sakit dan dibuat cacatan dalam buku khusus tentang penyakitnya.

x.


y.

Dalam melakukan pemeriksaan badan wajib mengindahkan dan menjunjung tinggi norma kesopanan dan hak asasi manusia.

z.

Pemeriksaan badan sebagaimana dimaksud tahanan wanita dilakukan oleh Polisi Wanita.

aa.

Dalam hal di kantor Polisi tersebut tidak ada Polisi Wanita, pemeriksaan badan sebagaimana dimaksud pada huruf h dapat dilakukan oleh PNS Polri Wanita atau Bhayangkari.

bb.

Semua barang-barang yang didapat dari pemeriksaan badan dicatat secara terperinci dalam buku register dan ditandatangani oleh petugas jaga dan tahanan yang bersangkutan serta diketahui oleh penyidik serta disimpan di tempat yang telah ditentukan/kemudian catatan jumlah dan jenis barang yang disimpan diberikan kepada tahanan/keluarga yang bersangkutan.

pada

huruf f angka 3)

terhadap


NO. REVISI 00 TANGGAL TERBIT: JANUARI 2015 yang

HALAMAN 4/5

cc.

Barang-barang yang berbahaya atau terlarang pemeriksaan, diserahkan kepada penyidik untuk disita.

diperoleh

dari

hasil

dd.

Setiap tahanan tidak diperkernankan memakai ikat pinggang, tali/barang-barang tajam dan barang berbahaya lainnya yang dapat digunakan untuk bunuh diri, melarikan diri atau mencederai rekan dalam tahanan.

ee.

Tahanan dilarang ditempatkan diluar Rutan Polri, kecuali sebagaimana ditentukan dalam huruf k,l dan m.

ff.

Apabila kapasitas rutan Polri telah melebihi kapasitas, petugas jaga tahanan melaporkan kepada Ka SPKT dan selanjutnya diteruskan kepada Kasat Tahti.

gg.

Kasat Tahti melaporkan sebagaimana dalam huruf r kepada Kapolres Gorontalo Kota dan selanjutnya menyurat/memberitahukan kepada instansi lain yang menitipkan tahanan dirutan Polri untuk dipindahkan.


6.


HALAMAN 5/5

Mekanisme Penitipan Tahanan dari Instansi Lain.

PENYIDIK INSTANSI LAIN

MENYURAT/ MEMBERITAHUKAN KEPADA KAPOLRES GORONTALO KOTA

TAHANAN

KA JAGA TAHANAN

a. penelitian surat perintah penahanan sementara; b. pencocokan identitas tahanan; c. pemeriksaan badan; d. kondisi fisik dan kesehatan tahanan.

Barang-barang yang berbahaya atau terlarang yang diperoleh dari hasil pemeriksaan, diserahkan kepada penyidik untuk disita

Penerimaan Tahanan Dicatat Dalam Buku Register Daftar Tahanan

PEMERIKSAAN BADAN Tahanan Wanita diperiksa oleh Polwan atau PNS Polri Wanita serta Bhayangkari jika di kantor polisi tersebut tdk memiliki Polwan.

PENEMPATAN TAHANAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH GORONTALO RESOR GORONTALO KOTA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAMANAN DAN PERAWATAN BARANG BUKTI POLRES GORONTALO KOTA NO. DOKUMEN SOP/SAT TAHTI /10

37.

38.

39.


HALAMAN 1/3

DIBUAT OLEH BANIT BARBUK



ABDUL KARIM BRIGADIR POLISI NRP 85120442



Tujuan a.


b.


c.

terwujudnya tertib administrasi pengelolaan barang bukti dalam proses penyidikan di lingkungan Polres Gorontalo Kota

Pedoman/acuan a.


b.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2010 tanggal 16 April 2010 tentang tata cara Pengelolaan barang bukti dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

c.


Pengertian

a.

Barang Bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAMANAN DAN PERAWATAN BARANG BUKTI POLRES GORONTALO KOTA NO. DOKUMEN SOP/SAT TAHTI /10

2.

NO. REVISI 00

HALAMAN 2/3

a.

Pejabat Pengelola Barang Bukti yang selanjutnya disingkat PPBB adalah anggota Polri yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima, menyimpan, mengamankan, merawat, mengeluarkan dan memusnahkan benda sitaan dari ruang atau tempat khusus penyimpanan barang bukti.

b.

Tempat Penyimpanan Barang Bukti adalah ruangan atau tempat khusus yang disiapkan dan ditetapkan berdasarkan surat ketetapan oleh Kepala Satuan Kerja (Kasatker) untuk menyimpan benda-benda sitaan penyidik berdasarkan sifat dan jenisnya yang dikelola oleh PPBB.

Prosedur Pengamanan dan Perawatan Barang Bukti

a.

Ketua Pengelola Barang Bukti dalam hal ini adalah Kasat Tahti bertanggung jawab penuh terhadap keamanan dan keutuhan barang bukti baik secara kuantitas maupun kualitasnya.

b.

Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dalam bentuk kegiatan: 1)

2) 3)

4) 5)

6)

melakukan pemeriksaan dan pengawasan secara berkala paling lama 2 (dua) minggu sekali terhadap barang bukti yang disimpan di tempat penyimpanan barang bukti yang telah ditentukan atau tempat lain, dan dituangkan dalam buku kontrol barang bukti; mengawasi jenis-jenis barang bukti tertentu yang berbahaya, berharga, dan/atau yang memerlukan pengawetan; menjaga dan mencegah agar barang bukti yang disimpan tidak terjadi pencurian, kebakaran ataupun kebanjiran; mengarahkan dan mengatur pembagian tugas bawahannya untuk menjaga, memelihara dan mengamankan barang bukti yang disimpan; mencatat dan melaporkan kepada penyidik dan/atau atasan penyidik yang menyita bila terjadi kerusakan dan penyusutan serta kebakaran dan pencurian terhadap barang bukti yang disimpan; dan menindak PPBB yang lalai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c.

Apabila barang bukti yang disimpan mengalami kerusakan, penyusutan, pencurian atau kebakaran, dilakukan penyidikan sesuai ketentuan yang berlaku.

d.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a apabila ternyata dilakukan atau akibat kelalaian, terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAMANAN DAN PERAWATAN BARANG BUKTI POLRES GORONTALO KOTA NO. DOKUMEN SOP/SAT TAHTI /10

KASAT TAHTI

NO. REVISI 00

PENGAWASAN PENGELOLAAN BARANG BUKTI

HALAMAN 3/3

PPBB

Pengamanan dan Perawatan barang bukti

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH GORONTALO RESOR GORONTALO KOTA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELUARAN DAN PEMUSNAHAN BARANG BUKTI POLRES GORONTALO KOTA NO. DOKUMEN SOP/SAT TAHTI /11

40.

41.

42.


HALAMAN 1/6







Tujuan a.


b.


c.


Pedoman/acuan a.


b.


c.


Pengertian

a.


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELUARAN DAN PEMUSNAHAN BARANG BUKTI POLRES GORONTALO KOTA NO. DOKUMEN SOP/SAT TAHTI /11

43.

NO. REVISI 00

HALAMAN 2/6

b.


c.


d.

Penyidik adalah pejabat Polri yang diberi wewenang khusus oleh undangundang untuk melakukan penyidikan.

e.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

f.

Barang Temuan sebagai barang bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang ditinggalkan atau ditemukan masyarakat atau penyidik karena tersangka belum tertangkap atau melarikan diri dan dilakukan penyitaan oleh penyidik.

Prosedur Pengeluaran dan Pemusnahan Barang Bukti

a.

Pengeluaran barang bukti untuk keperluan penyidikan oleh penyidik, harus berdasarkan surat permintaan yang sah dari penyidik yang menyita dan diketahui oleh atasan penyidik.

b.

Terhadap pengeluaran barang bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a, Ketua Pengelola Barang Bukti harus: 1)

memeriksa dan meneliti surat permintaan pengeluaran barang bukti yang diajukan oleh penyidik yang diketahui oleh atasan penyidik;

2)

membuat berita acara serah terima dan menyampaikan tembusannya kepada atasan penyidik;


NO. REVISI 00

HALAMAN 3/6

3)

mencatat lama peminjaman barang bukti dalam buku mutasi atau register yang tersedia; dan

4)

menerima, memeriksa, meneliti dan menyimpan kembali barang bukti yang telah dipinjam dan diserahkan oleh penyidik.

c.

Pengeluaran barang bukti untuk dikirimkan kepada Jaksa Penuntut Umum yang dilakukan oleh penyidik, harus berdasarkan surat permintaan yang sah dari penyidik yang menyita dan diketahui atasan penyidik dengan melampirkan bukti P21 dari Jaksa Penuntut Umum.

d.

Pengeluaran barang bukti sebagaimana dimaksud pada huruf c Ketua Pengelola Barang Bukti harus melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1) dan 2) serta mencoret barang bukti dari buku register daftar barang bukti.

e.

Pengeluaran barang bukti untuk dikembalikan kepada orang atau dari siapa benda itu disita atau kepada mereka yang berhak harus berdasarkan surat perintah dan/atau penetapan pengembalian barang bukti dari atasan penyidik.

f.

Pelaksanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf e, Ketua Pengelola Barang Bukti harus melakukan tindakan:

g.

1)

Memeriksa dan meneliti surat perintah dan atau surat penetapan pengembalian barang bukti dari atasan penyidik;

2)

Membuat berita acara serah terima yang tembusannya disampaikan kepada atasan penyidik; dan

3)

Mencatat dan mencoret barang bukti tersebut dari daftar yang tersedia

Dalam hal barang bukti yang disita lekas rusak dan/atau biaya penyimpanan terlalu tinggi, sehingga tidak memungkinkan disimpan lama, dapat dilaksanakan pengeluaran barang bukti untuk dijual lelang berdasarkan surat perintah atau penetapan yang dikeluarkan oleh atasan penyidik.


h.

NO. REVISI 00

HALAMAN 4/6

Terhadap pelaksanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf g, Ketua Pengelola Barang Bukti harus melakukan prosedur sebagai berikut: 1)

Memeriksa dan meneliti surat perintah dan/atau penetapan penjualan lelang terhadap barang bukti tersebut;

2)

membuat berita acara serah terima yang tembusannya disampaikan kepada atasan penyidik dan tersangka; dan

3)

mencatat dan mmencoret barang bukti tersebut dari daftar yang tersedia.

i.

Hasil pelaksanaan lelang yang berupa uang, dipakai sebagai barang bukti dan disimpan di Bank serta dicatat dalam buku register yeng tersedia.

j.

Sebelum pelaksanaan lelang, barang bukti sebagaimana dimaksud pada huruf g sedapat mungkin disisihkan sebagian kecil untuk keperluan pembuktian dan dicatat dalam buku register yang tersedia.

k.

Pengeluaran barang bukti narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang untuk dimusnahkan, dilakukan setelah mendapat surat penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri/Kepala Kejaksaan Negeri setempat dan surat perintah pemusnahan dari atasan Penyidik.

l.

Surat perintah pemusnahan dari atasan Penyidik sebagaimana dimaksud pada huruf k, dikeluarkan oleh Kapolres ditingkat Polres dan Kapolsek pada tingkat Polsek:

j.

Terhadap pelaksanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf k, Ketua Pengelola Barang Bukti harus melakukan prosedur sebagai berikut: 1)

memeriksa dan meneliti surat perintah dan penetapan pemusnahan barang bukti;

2)

membuat berita acara serah terima yang tembusannya disampaikan kepada atasan penyidik dan tersangka; dan

3)

mencatat dan mencoret barang bukti tersebut dari daftar yang tersedia.


NO. REVISI 00

HALAMAN 5/6

k.

Sebelum pelaksanaan pemusnahan, barang bukti sebagaimana dimaksud pada huruf k, wajib disisihkan untuk keperluan pembuktian dan pemeriksaan lab yang dicatat dalam buku register yang tersedia.

l.

Pengeluaran untuk penghapusan barang bukti dari daftar register di tempat penyimpanan barang bukti yang dikarenakan kerusakan, penyusutan, kebakaran, pencurian atau karena bencana alam dilakukan oleh suatu panitia khusus yang dibentuk oleh Ketua Pengelola Barang Bukti.

m.

Proses pengeluaran barang bukti Barang bukti dikeluarkan dari ruang penyimpanan barang bukti, atas permintaan penyidik / penyidik pembantu, untuk selanjutnya diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum, untuk dilelang atas ijin Ketua Pengadilan, untuk dimusnahkan atau diserahkan kepada yang berhak, dengan langkah-langkah sebagai berikut : 1) Penyidik menunjukan Tanda Terima Barang Bukti kepada Petugas. 2) Petugas mengambil barang bukti sesuai dengan permintaan penyidik / penyidik pembantu yang tertuang dalam Bon Pengambilan Barang Bukti, Berita Acara dan Surat Tanda Terima. 3) Penyidik melakukan pengecekan terhadap barang bukti, apakah sesuai dengan permintaan. 4) Penyidik Membuat Berita Acara Pengambilan Barang Bukti yang ditanda tangani oleh Penyidik dan Petugas. 5) Petugas mencatat pengambilan barang bukti dibuku register Pengambilan Barang Bukti.


44.

NO. REVISI 00

HALAMAN 6/6

Mekanisme Pengeluaran Dan Pemusnahan Barang Bukti

Menunjukan Tanda Terima Barang Bukti

Penyidik

Melakukan pengecekan terhadap barang bukti, apakah sesuai dengan permintaan

Penyidik Membuat Berita Acara Pengambilan Barang Bukti yang ditanda tangani oleh Penyidik dan Petugas

PPBB

Mengambil barang bukti sesuai dengan permintaan penyidik / penyidik pembantu yang tertuang dalam Bon Pengambilan Barang Bukti, Berita Acara dan Surat Tanda Terima

Mencatat pengambilan barang bukti dibuku register Pengambilan Barang Bukti

PPBB

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH GORONTALO RESOR GORONTALO KOTA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PINJAM PAKAI BARANG BUKTI OLEH PEMILIK POLRES GORONTALO KOTA NO. DOKUMEN SOP/SAT TAHTI /12

45.

46.

47.


HALAMAN 1/4







Tujuan a.


b.


c.


Pedoman/acuan a.


b.


c.


Pengertian

a.



48.

NO. REVISI 00

HALAMAN 2/4

b.


c.


d.


e.


f.


Prosedur Pinjam Pakai Barang Bukti Oleh Pemilik

a.

Barang bukti yang disita dan disimpan di tempat khusus hanya dapat dipinjam pakaikan kepada pemilik atau pihak yang berhak.

b.

Prosedur pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada huruf a diatur sebagai berikut: 1)

pemilik atau pihak yang berhak mengajukan permohonan kepada atasan penyidik;

2)

atasan penyidik melakukan penilaian dan pertimbangan untuk menolak atau mengabulkan permohonan tersebut; dan


3)

NO. REVISI 00

HALAMAN 3/4

setelah permohonan dikabulkan, atasan penyidik membuat rekomendasi kepada Ketua PPBB.

c.

Atasan penyidik sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2) adalah Kapolres ditingkat Polres dan Kapolsek ditingkat Polsek.

d.

Penilaian dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 2), didasarkan atas: 1)

bukti kepemilikan barang bukti yang sah;

2)

kesediaan untuk merawat dan tidak mengubah bentuk, wujud, dan warna barang bukti;

3)

kesediaan untuk menghadirkan barang bukti bila diperlukan sewaktuwaktu;dan

4)

kesediaan untuk tidak memindahtangankan barang bukti kepada pihak lain.


49.

NO. REVISI 00

HALAMAN 4/4

Mekanisme Pengeluaran Dan Pemusnahan Barang Bukti PEMILIK / PIHAK YANG BERHAK

Mengajukan permohonan

ATASAN PENYIDIK KAPOLRES

1) 2)

3)

4)

bukti kepemilikan barang bukti yang sah; kesediaan untuk merawat dan tidak mengubah bentuk, wujud, dan warna barang bukti; kesediaan untuk menghadirkan barang bukti bila diperlukan sewaktu-waktu;dan kesediaan untuk tidak memindahtangankan barang bukti kepada pihak lain.

Melakukan penilaian dan pertimbangan untuk menolak atau mengabulkan permohonan tersebut

PERMOHONAN DI KABULKAN

PPBB

REKOMENDASI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH GORONTALO RESOR GORONTALO KOTA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN PENGELOLAAN BARANG BUKTI POLRES GORONTALO KOTA NO. DOKUMEN SOP/SAT TAHTI /13

50.

51.

52.


HALAMAN 1/4







Tujuan a.


b.


c.


Pedoman/acuan a.


b.


c.


Pengertian

a.



53.

NO. REVISI 00

HALAMAN 2/4

b.


c.


d.


e.


f.


Prosedur Pengawasan Pengelolaan Barang Bukti

a.

Pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan barang bukti selain dilakukan secara umum dan khusus.

b.

Pengawasan secara umum dilakukan secara rutin oleh Kapolres dan Kasatfung Polres Gorontalo Kota.

c.

Pengawasan secara umum dilakukan melalui kegiatan: 1)

memeriksa administrasi dan buku register daftar barang bukti;

2)

memeriksa kondisi tempat penyimpanan; dan


3)

NO. REVISI 00

HALAMAN 3/4

memeriksa kondisi fisik barang bukti.

d.

Pengawasan secara umum dilaksanakan dalam bentuk supervisi dan pengawasan dan pemeriksaan (wasrik).

e.

Pengawasan secara khusus sebagaimana dimaksud dalam dilakukan apabila terdapat kejadian yang bersifat khusus, sehingga perlu dibentuk tim yang ditunjuk berdasarkan surat perintah.

f.

Tim sebagaimana dimaksud pada huruf e terdiri dari unsur:

g.

1)

Siwas;

2)

Propam;

3)

fungsi terkait lainnya.

Kejadian yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf e antara lain: 1)

adanya laporan atau ditemukannya penyimpangan;

2)

penyalahgunaan barang bukti;

3)

hilangnya barang bukti; dan

4)

adanya bencana yang bisa mengakibatkan barang bukti hilang atau rusak.


54.

NO. REVISI 00

HALAMAN 4/4

Mekanisme Pengawasan Pengelolaan Barang Bukti

1)

UMUM

2) 3)

memeriksa administrasi dan buku register daftar barang bukti; memeriksa kondisi tempat penyimpanan; dan memeriksa kondisi fisik barang bukti.

dilaksanakan dalam bentuk supervisi dan pengawasan dan pemeriksaan (wasrik).

PENGAWASAN BARANG BUKTI

KHUSUS

1) adanya laporan atau ditemukannya penyimpangan; 2) penyalahgunaan barang bukti; 3) hilangnya barang bukti; dan 4) adanya bencana yang bisa mengakibatkan barang bukti hilang atau rusak

apabila terdapat kejadian yang bersifat khusus, sehingga perlu dibentuk tim yang ditunjuk berdasarkan surat perintah.

Tim Pengawas 1. Siwas 2. Propam 3. Fungsi terkait lainya

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH GORONTALO RESOR GORONTALO KOTA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG BUKTI POLRES GORONTALO KOTA NO. DOKUMEN SOP/SAT TAHTI /14

55.

56.

57.


HALAMAN 1/4







Tujuan a.


b.


c.


Pedoman/acuan a.


b.


c.


Pengertian

a.


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG BUKTI POLRES GORONTALO KOTA NO. DOKUMEN SOP/SAT TAHTI /14

58.

NO. REVISI 00

HALAMAN 2/4

b.

Pengelolaan Barang Bukti adalah tata cara atau proses penerimaan, penyimpanan, pengamanan, perawatan, pengeluaran dan pemusnahan benda sitaan dari ruang atau tempat khusus penyimpanan barang bukti.

c.


Prosedur Pengelolaan Barang Bukti

a.

b.

Dalam penerimaan penyerahan barang bukti oleh penyidik, PPBB (pejabat pengelola barang bukti) wajib melakukan tindakan sebagai berikut: 1)

Meneliti Surat Perintah Penyitaan dan Berita Acara Penyerahan Barang Bukti yang dibuat oleh penyidik untuk dijadikan dasar penerimaan barang bukti;

2)

mengecek dan mencocokan jumlah dan jenis barang bukti yang diterima sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Barang Bukti;

3)

memeriksa dan meneliti jenis baik berdasarkan sifat, wujud, dan/atau kualitas barang bukti yang akan diterima guna menentukan tempat penyimpanan yang sesuai;

4)

mencatat barang bukti yang diterima ke dalam buku register daftar barang bukti, ditandatangani oleh petugas yang menyerahkan dan salah satu PPBB yang menerima penyerahan, serta disaksikan petugas lainnya;

5)

melakukan pemotretan terhadap barang bukti sebagai bahan dokumentasi;

6)

mencoret dari buku register, barang bukti yang sudah dimusnahkan atau yang sudah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum; dan

7)

melaporkan tindakan yang telah dilakukan kepada penyidik dan Kasatker.

PPBB wajib melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada h u r u f a a n g k a 3 ) paling lama 2 (dua) hari harus selesai dilakukan.


NO. REVISI 00

HALAMAN 3/4

c.

Dalam hal barang bukti yang diperiksa dan diteliti sebagaimana dimaksud dalam h u r u f a a n g k a 3 ) secara kuantitas tidak memungkinkan disimpan dan memerlukan biaya penyimpanan tinggi, tempat penyimpanannya yaitu ditempat asal barang bukti disita.

d.

Dalam hal barang bukti yang diperiksa dan diteliti sebagaimana dimaksud dalam h u r u f a a n g k a 3 ) secara kualitas lekas rusak dan tidak tahan lama, dapat dilelang sesuai ketentuan dalam Hukum Acara Pidana.

e.

Dalam hal barang bukti yang diperiksa dan diteliti sebagaimana dimaksud dalam h u r u f a a n g k a 3 ) secara kualitas mudah terbakar, menguap, dan meledak, dapat dimusnahkan sesuai ketentuan dalam Hukum Acara Pidana.

f.

Dalam hal barang bukti yang diperiksa dan diteliti sebagaimana dimaksud dalam h u r u f a a n g k a 3 ) bersifat terlarang, dapat dimusnahkan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang tentang Narkotika dan Psikotropika.

g.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan h u r u f d dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani pihak-pihak terkait.

h.

Dalam hal PPBB melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam h u r u f a a n g k a 3 ) memerlukan ahli, Ketua Pengelola Barang Bukti dapat meminta pendapat ahli dimaksud untuk melakukan pemeriksaan dan penelitian barang bukti.

i.

Pemeriksaan dan penelitian barang bukti yang dilakukan oleh ahli sebagaimana dimaksud pada h u r u f a , harus dibuatkan berita acara yang ditanda tangani oleh ahli yang bersangkutan dan diketahui oleh PPBB.


NO. REVISI 00

HALAMAN 4/4

59. Mekanisme Pengelolaan Barang Bukti

PENYIDIK

Penerimaan/penyerahan barang bukti

PPBB

Penyimpanan barang bukti

Pemusnahan barang bukti

Berita Acara

Tindakan yang wajib dilakukan PPBB

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBINAAN DAN PERAWATAN TAHANAN POLRES GORONTALO KOTA

Recommend Documents