KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT RESORT MATARAM
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBINAAN DAN PENYULUHAN TERHADAP ANGGOTA SATUAN PENGAMANAN
SATUAN BINMAS POLRES MATARAM
KATA PENGANTAR Kepercayaan masyarakat terhadap Polri (Trust Building) sudah tumbuh dengan baik. Namun demikian masih perlu peningkatan kinerja Polri khususnya yang langsung dapat dirasakan masyarakat sehingga Polri semakin dipercaya masyarakat. Sebagai tindak lanjut perubahan ditubuh Polri baik struktural, instrumental dan kultural, pada sasaran Trust Building / membangun kepercayaan masyarakat kepada Polri, maka diluncurkan instruksi Pimpinan Polri dengan Program Akselerasi Transformasi Polri dan program Quick Wins untuk kecepatan merespon laporan dari masyarakat dengan upaya preemtif melalui Bhabinkamtibmas. Adapun bentuk penjabaran strategis Polres Mataram menetapkan standar operasional prosedur Binmas yang telah disusun naskah / buku panduan untuk dilaksanakan oleh seluruh personil Sat Binmas Polres maupun jajarannya. Demikian buku ini disusun selanjutnya untuk dipedomani dan dilaksanakan serta saya berharap kepada setiap personil Sat Binmas Polres Mataram dan Bhabinkamtibmas jajaran Polres Mataram dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai harapan pimpinan.
Mataram, Desember 2015 KASAT BINMAS POLRES MATARAM
I KETUT SUKIADA, SH AKP NRP 73050558
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT RESORT MATARAM
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBINAAN DAN PENYULUHAN TERHADAP ANGGOTA SATUAN PENGAMANAN I.
PENDAHULUAN
1. UMUM a.
Kepolisian Resort adalah Satuan Pelaksana Polri di tingkat Kewilayahan yang bertugas melaksanakan kebijaksanaan Pimpinan Polri di daerah sebagai alat negara penegak hukum, pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat secara langsung.
b.
Bahwa tugas dan peran tersebut di atas perlu didukung pelaksanaannya dengan suatu sarana yang mengatur hubungan tata cara kerja antar bagian/fungsi secara vertical, horisntal dan diagonal serta lintas sektoral terutama dengan aparat penegak hukum.
c.
Efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas akan lebih banyak tergantung kepada adanya koordinasi, integrasi dan sinkronasi yang harmonis dalam rangka meningkatkan pelayanan guna terpeliharanya Kamtibmas.
d.
Tugas Polri dalam membina Kamtibmas untuk mewujudkan kondisi Kamtibmas yang mantap terkendali dan dinamis saat ini dan di masa mendatang tidaklah semakin ringan. Keberhasilan pembangunan nasional antara lain telah melahirkan tuntutan dan harapan masyarakat terhadap hak-haknya untuk semakin menikmati keamanan dan ketertiban serta ketentraman yang lebih baik. Sedangkan di sisi lain kesenjangan masalah keterbatasan lapangan kerja telah menjadi faktor korelatif kriminogen (FKK). Demikian pula perubahan lingkungan strategi seperti era globlalisasi yang memunculkan isu demokratisasi, hak azasi manusia serta lingkungan hidup akan mempengaruhi sikap masyarakat tentang hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
e.
Untuk menghadapi tugas yang tidak ringan tersebut Polri perlu mengembangkan profesionalisme dan kemampuan melihat potensi masyarakat yang dapat didayagunakan untuk bersama-sama Polri membina Kamtibmas. Dalam melihat potensi dan selanjutnya secara bersama-sama atau bekerjasama tersebut Polri perlu mengembangkan Pembinaan Ketertiban dan Penyuluhan. Bahwa Binmas sebagai salah satu fungsi Operasional Polri dalam menjamin ketentraman masyarakat dan berhasilnya pembangunan nasional, oleh karena itu perlu dirumuskan pembinaan ketertiban dan penyuluhan sehingga semua langkah dan upaya yang ditempuh terarah secara berencana, sistematis dan bertahap serta berkesinambungan
2. LATAR BELAKANG a. Dalam rangka percepatan Reformasi Birokrasi Polri, Pimpinan Polri mengeluarkan kebijakan Quick Wins di dalam pelaksanaan tugas Polri melalui kegiatan Quick Response, Transpormasi pelayanan SP2HP, percepatan pelayanan SIM dan SKCK , Rekrutment Polri dan Comunity Police yang di emban oleh fungsi Binmas melalui Bhabinkamtibmas. b. Binmas merupakan salah satu fungsi yang berhadapan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan Penyuluhan, Tatap Muka, Sambang desa dan melaksanakan Pendidikan Sadar Hukum. c. Sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat, fungsi Binmas telah membentuk Bhabinkamtibmas dengan Program Satu Desa / Kelurahan Satu Bhabinkamtibmas di wilayah hukum Polres Mataram yang bertujuan untuk menyerap langsung aspirasi, keluhan, kritik serta saran masyarakat yang akan diteruskan kepada Pimpinan. d. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat dirasakan terutama dalam pelaksanaan Pembinaan,Penyuluhan dan Sambang Desa. 3. DASAR a. Undang – undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. b. Surat Kapolri No. Pol. : B / 13 / I / 2009 tanggal 11 Januari 2009 tentang pelaksanaan program Quick Wins dalam rangkaian program Quick Response Police Backbone. c. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep / 8 / XI / 2009 tanggal 24 Nopember 2009 tentang perubahan buku petunjuk lapangan. e. Surat Kapolri Nomor : B / 337 / IX / 2011 tanggal 29 September 2011 tentang penyelenggaraan Bhabinkamtibmas satu desa / kelurahan satu Bhabinkamtibmas. f. Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2008 tanggal 26 September 2008 tentang Pedoman Dasar strategi dan Inplementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. g. Surat Perintah Kapolres Mataram No Pol : HUK.6.6 / 30 / I / 2012, Tanggal 1 Januari 2012 tentang Renja Polres Mataram Tahun 2012
4. MAKSUD DAN TUJUAN a. Maksud Maksud disusunnya panduan ini adalah dalam rangka menindak lanjuti kebijakan Kapolri tentang Program Quick Wins dengan kegiatan Quick Response yang implementasi di jajaran Polres Mataram tentang pelaksanaan Giat Binmas di wilayah hukum Polres Mataram sesuai dengan arahan Pimpinan. Disamping maksud yang tercantum di atas, SOP ( Standar Operasional Prosedur ) ini juga dibuat sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok fungsi Binmas khususnya Bhabinkamtibmas yang berhadapan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat di setiap Desa / Kelurahan sesuai dengan Desa Binaannya masing - masing b. Tujuan 1).
Untuk dijadikan pedoman tentang prosedur dan tata cara Pelaksanaan Tugas Pokok Fungsi Binmas.
2).
Untuk menyamakan Persepsi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga lebih mudah dimengerti dan diterima oleh masyarakat.
5. RUANG LINGKUP Binmas adalah segala kegiatan dan pekerjaan yang menerapkan proses membina dan prinsip-prinsip manajemen dalam rangka membina, mendorong, mengarahkan dan menggerakkan masyarakat untuk : 1).
Taat kepada Hukum, Peraturan Perundang - undangan dan Norma Sosial
2).
Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang Kamtibmas
3).
Berperan aktif menciptakan, memelihara dan meningkatkan keamanan, ketertiban bagi diri dan lingkungannya secara swakarsa
II.
PELAKSANAAN
6.
MANAJEMEN a. Penerapan SOP ( Standar Operasional Prosedur ) ini berlaku bagi seluruh Anggota Binmas dan Bhabinkamtibmas di jajaran Polres Mataram.
b. Pengertian - pengertian 1) Pembinaan : Proses membina, untuk menyempurnakan mendapatkan hasil yang baik
atau
perbaikan,
agar
2)
Ketertiban : Suasana teratur, sesuai dengan norma yang berlaku sehingga tumbuh semangat dan gairah kerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan
3)
Penyuluhan : Memberikan penerangan atau petunjuk agar mendapatkan hasil yang lebih baik
4)
Masyarakat : Segenap masyarakat Indonesia baik individu atau kelompok dalam satu wilayah NKRI yang hidup berkembang, memiliki keinginan dan kepentingan berbeda tetapi mempunyai tujuan dan hak yang sama
5)
Keamanan : Situasi dan kondisi yang mengandung empat pengertian yaitu : a). Security = rasa bebas dari gangguan fisik/ psikis b). Surety = rasa bebas dari segala kekhawatiran c). Safety = rasa dilindungi dari segala bahaya d). Peace = rasa bebas / damai lahir dan batin
6).
Kamtibmas : Situasi dan kondisi yang teratur, bebas dari bahaya takut, sebagai hasil dari pembinaan pemerintah bersama masyarakat secara integral, berlanjut, mutlak harus diciptakan untuk menjamin pemeliharaan dan ketertiban masyarakat dalam hubungannya ketahanan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Dengan demikian Kamtibmas sebagai suatu situasi dan kondisi dan citacita yang ada dalam pokok pikiran sebagai berikut : a). Kamtibmas sebagai situasi kondisi secara haqiqi dan mutlak diperlukan oleh masyarakat, untuk mewujudkan keamanan, ketertiban dan ketentraman b). Pembinaan oleh pemerintah bersama masyarakat atas dasar siskamtib swakarsa, dengan Polri sebagai kekuatan inti tetapi sejajar dengan masyarakat c). Polri sebagai inti kekuatan, yang merupakan alat penegakan hukum, yaitu pelaksanaan tugas umum Polri, sebagai pembina ketentraman, pembimbing, pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat untuk wujudkan kamtibmas yang stabil dan dinamis Dengan semua kegiatan tersebut sebagai upaya pembinaan harus d). berorientasi dan berdasar Pancasila dan UUD 1945
7).
Pembinaan Ketertiban dan Penyuluhan (Bintibluh) : Segala usaha, pekerjaan, kegiatan yang ada hubungannya dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian terhadap aparat keamanan dan potensi masyarakat untuk diarahkan sistem keamanan dan ketertiban swakarsa yang stabil dan dinamis
8).
Pembinaan ketertiban masyarakat ( Bintibmas ) : Segala usaha dan kegiatan membimbing, mendorong, mengarahkan, menggerakkan masyarakat, termasuk kegiatan koordinasi dan bimbingan tehnis terhadap masyarakat, kelompok masyarakat, instansi/lembaga guna mewujudkan kesadaran masyarakat dalam rangka menciptakan situasi dan kondisi yang aman dan tertib, menumbuhkan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap norma dan ketentuan hukum yang berlaku dan mewujudkan situasi dan kondisi yang memperkecil potensi gangguan kamtibmas termasuk mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
9).
Pembinaan rehabilitasi dan resosislisasi : Upaya kegiatan terhadap lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat yang melakukan kegiatan rehabilitasi & resosialisai untuk di tertibkan, awasi dan kendalikan dalam giatnya agar tidak timbul kerawanan dibidang Kamtibmas
10). Pembinaan koordinasi : Kegiatan koordinasi secara terpadu terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan resosialisai terhadap penyakit masyarakat, gejolak sosial, dampak negatif dari proyek pembangunan dan tindakan penegakan hukum ketertiban dan pengamanan 11). Pembinaan pengawasan : Kegiatan diarahkan pada system pengawasan dalam giat rehabilitasi dan resosialisasi untuk menghindari dampak negatif terhadap situasi Kamtibmas 12). Resosialisasi : Kegiatan memasyarakatkan kembali terhadap warga masyarakat yang dikucilkan dari lingkungan pergaulan, sebagai akibat perbuatan tercela, tindak pidana dan norma sosial yang berlaku 13). Rehabilitasi : Kegiatan memulihkan situasi kondisi dan potensi masyarakat atau warga masyarakat tertentu, setelah mengalami kegoncangan, pencemaran atau perilaku tercela 14). Potensi : Adalah wujud daripada siskamtib swakarsa 15). Pembinaan potensi kemasyarakatan : Adalah suatu usaha dan kegiatan menyelenggarakan potensi masyarakat secara nyata untuk menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat, tentang sadar Kamtibmas sehingga dapat wujudkan Siskamtib swakarsa 16). Ketertiban : Adalah suasana yang teratur, berjalan sesuai norma yang berlaku dan menggairahkan dan senang beraktifitas untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai
17). Organisasi kemasyarakatan : Adalah organisasi yang dibentuk oleh Warga Negara Indonesia secara sukarela, atas dasar kamtibmas, yang dilakukan oleh profesi, fungsi, agama dan aliran kepercayaan kepada Tuhan YME untuk berperan aktif dalam pembangunan guna mencapai tujuan nasional dalam wadah NKRI berdasar Pancasila dan UUD 1945 18). Organisasi profesi : Adalah kumpulan orang-orang tertentu, punya pengurus dan anggota, persamaan kerja dan lapangan pengabdian, sifatnya permanen, kerja secara teratur berdasarkan keahlian tertentu, untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan AD dan ART 19). Organisasi sosial : Adalah kumpulan orang-orang tertentu, punya pengurus dan anggota, persamaan minat, kegemaran, bersifat permanen, kerja secara teratur tidak berdasarkan keahlian, untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan AD dan ART 20). Kelompok masyarakat : Kumpulan orang-orang yang punya kegemaran minat, tujuan sementara, pada umumnya tidak teratur dan terikat AD dan ART 21). Pimpinan masyarakat formal : Orang-orang yang berpengaruh karena memegang jabatan formal, yaitu jabatan Negara, pemerintah /pimpinan Instansi 22). Pimpinan masyarakat tidak formal : Orang-orang tertentu dalam masyarakat yang berpengaruh karena disegani, diteladani, dihormati, karena sifatnya yang luhur atau kemampuan pribadinya, status dan perannya dalam masyarakat c. Tugas pokok fungsi dan peranan pembinaan dan penyuluhan Pembinaan dan penyuluhan merupakan bagian daripada Fungsi Binmas, di bidang bimbingan penyuluhan dengan sasaran Bintibluh : Ornop, Orpem, LSM, Toga, Tomas, Redawan, Saka Bhayangkara, Tosa, Potmas dll 1).
Tugas pokok pembinaan dan penyuluhan Mewujudkan kesadaran masyarakat dan sasaran binluh dengan menumbuh kembangkan potensi masyarakat agar jadi Polisi bagi dirinya dan lingkungannya guna meningkatkan kualitas keamanan dan kemampuan masyarakat sendiri
2).
Fungsi pembinaan dan penyuluhan Memberi penerangan, penyuluhan terhadap individu atau a). kelompok, secara terus-menerus dan berlanjut, sehingga berubah sikap atau perilaku untuk dirinya dan lingkungannya b). Preventif terhadap penyakit masyarakat c). Merupakan upaya memberi kemampuan agar masyarakat dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab, sebatas hak dan kewajiban dalam penegakan hukum dan Binkamtib swakarsa
d). e).
3).
Upaya mencari masukan atas tanggapan pelayanan masyarakat dan problem yang dilakukan individu atau kelompok masyarakat dalam waktu dan tempat tertentu Memulihkan situasi kejadian dan problem masyarakat, agar berubah seperti kondisi awal, bersama dengan partisipasi masyarakat
Peranan pembinaan dan penyuluhan Lakukan bimbingan tehnis dibidang ketertiban masyarakat dan bimbingan penyuluhan kamtibmas secara terus menerus dan berlanjut agar berubah sikap perilaku untuk diri dan lingkungannya
d. Pola pembinaan dan penyuluhan 1)
Perencanaan a). Rumusan tujuan yaitu yaitu terciptanya kwalitas masyarakat agar memiliki kemampuan secara swadaya atau swakarsa dalam menjaga, memelihara keamanan ketertiban bagi dirinya dan lingkungannya dengan kekuatan yang handal dan mandiri b).
Rumusan sasaran I). Lingkungan pemukiman 1). Individu atau perorangan atau keluarga 2). Warga, Rt dan Rw Staf dan Kepala desa atau kelurahan 3). 4). Organisasi dilingkungan pemukiman II). Lingkungan kerja 1). Karyawan atau pegawai 2). Pimpinan lingkungan kerja Organisasi di lingkungan kerja 3). III). Lingkungan pendidikan 1). Siswa atau mahasiswa 2). Guru atau dosen atau karyawan 3). Pimpinan lingkungan pendidikan Organisasi lingkungan pendidikan 4).
c).
Rumusan anggaran dan sasaran untuk menunjang kegiatan Pembinaan dan penyuluhan, pada setiap event, dengan materi yang jelas dan bahasa yang mudah dimengerti
d).
Penyiapan piranti lunak, harus terkait dan relevan dengan Pembinaan penyuluhan kamtibmas
e).
Penyiapan kekuatan harus dituangkan dalam bentuk rengiat, harian, Mingguan, Bulanan dan tahunan
f).
Pengkoordinasian kegiatan sebelum melaksanakan kegiatan dengan unsur – unsur terkait yang akan diberikan pembinaan dan penyuluhan
2).
Pelaksanaan a). Pembuatan adminitrasi kelengkapan pembinaan dan penyuluhan seperti :surat perintah tugas, penyusunan materi yang akan disampaiakan, pembuatan absensi kegiatan yang akan di isi oleh sasaran binluh. b).
3).
Cara bertindak I). Kordinasi dengan Rt, Rw, Lurah, dan warga masyarakat serta unsur terkait lainnya sasaran binluh. II). Pengambilan dokumentasi kegiatan guna mendukung laporan kegiatan III). Pembuatan laporan hasil kegiatan setelah selesai melaksanakan kegiatan dengan menyertakan dokumentasi serta kelengkapan adminitrasi kegiatan lainnya. IV). Melaporkan hasilnya dengan cara berjenjang dimulai dari Kasat, Kapolres dan Kapolda, dalam hal ini Dir Binmas Polda
Pengawasan dan pengendalian a). Pengawasan Untuk mejaga agar pelaksanaan Pembinaan dan penyuluhan berjalan sesuai rencana yang ditetapkan dan disepakati bersama b). Pengendalian Untuk memelihara arah dan gerak dinamika pelaksanaan Pembinaan dan penyuluhan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien
III.
KOMANDO DAN PENGENDALIAN
7.
KOMANDO a. Opersional tugas-tugas Unit Binmas dibawah kendali dan atas perintah Kapolres Mataram / Waka Polres Mataram. b. Pelaksanaan teknis Unit Binpolmas, Binkamsa, Bintibmas dikendalikan langsung oleh Kasat Binmas Polres Mataram atau melalui Pawas / Kaur Binopsnal Sat Binmas c. Masing – masing Kepala Unit melaksanakan dan mengendalikan langsung anggotanya. d. Dalam mengoperasionalkan sarana dan peralatan Unit Binmas senantiasa berkoordinasi dengan Kasubag Sarpras. e. Selain melaksanakan Tupoksinya, Sat Binmas juga berperan sebagai Tim Negosiator dalam kegiatan Unjuk Rasa di Kota Mataram
8.
PENGENDALIAN a. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Unit Binmas di bawah kendali langsung Kasat Binmas dan dibantu oleh Kaur Binopsnal. b. Para Kanit menyampaikan laporan secara berjenjang dan bertahap sesuai ketentuan Sistem pelaporan yang sudah ditetapkan.
IV.
PENUTUP Demikian Buku Panduan Standar Operasional Prosedur Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Masyarakat ini disusun untuk dapat dijadikan panduan dan pelaksanaan tugas bagi anggota Sat Binmas Polres Mataram.
Mataram, Desember 2015 KASAT BINMAS POLRES MATARAM
I KETUT SUKIADA, SH AKP NRP 73050558
