SKRIPSI. Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan Memenuhi Syarat-syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum WULAN ANGGRAENI ZEGA

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN KLIRING SEBAGAI PENGATUR ARUS PEMBAYARAN UANG GIRAL PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) CABANG KISARAN

SKRIPSI Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan Memenuhi Syarat-syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH :

WULAN ANGGRAENI ZEGA NIM : 030200083 DEPARTEMEN HUKUM PERDATA DAGANG

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2007 Wulan Anggraeni Zega : Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Kliring Sebagai Pengatur Arus Pembayaran Uang Giral Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Kisaran, 2007. USU Repository © 2009

2

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN KLIRING SEBAGAI PENGATUR ARUS PEMBAYARAN UANG GIRAL PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) CABANG KISARAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan Memenuhi Syarat-syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH : WULAN ANGGRAENI ZEGA NIM : 030200083 DEPARTEMEN HUKUM PERDATA DAGANG

Ketua Departemen

Prof. Dr. Tan Kamello, SH., MS NIP. 131 764 556

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Prof. Dr. Tan Kamello, SH., MS NIP. 131 764 556

Dr. Dedi Harianto, SH., M.Hum NIP. 132 134 700

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2007

Wulan Anggraeni Zega : Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Kliring Sebagai Pengatur Arus Pembayaran Uang Giral Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Kisaran, 2007. USU Repository © 2009

3

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil alamin, segala puji dan syukur Penulis ucapkan pada Allah SWT, Sang Khalik, Sang Maha Pemberi Jalan kepada umat, yang telah mencurahkan rahmat dan karunia yang begitu besar kepada Penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya. Begitu pula shalawat beriring salam Penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, (Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi sayyidina Muhammad) semoga kita mendapat syafaatnya di hari akhir kelak. Adalah menjadi kewajiban bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara untuk membuat suatu karya ilmiah dalam rangka menyelesaikan masa kuliahnya. Untuk mencapai gelar Sarjana Hukum itulah Penulis juga membuat suatu karya ilmiah yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Kliring Sebagai Pengatur AruS Pembayaran Uang Giral Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Kisaran”. Kesadaran Penulis akan tidak sempurnanya hasil penulisan skripsi ini membawa harapan yang besar kepada semua pihak agar dapat memberikan kritik dan saran yang konstruktif guna menghasilkan sebuah karya ilmiah yang lebih baik dan lebih sempurna lagi, baik dari segi materi maupun cara penulisannya di masa mendatang. Terlepas dari semua kekurangan yang ada pada skripsi ini, Penulis persembahkan skripsi ini dan Penulis memberikan penghargaan serta ucapan terima kasih kepada:


4

Kedua Orangtuaku tercinta, yang selalu dengan tulus mencintai dan menyayangiku,

memberikan

perhatian

dan

kasih

sayang,

melakukan

pengorbanan dengan penuh keikhlasan dan tanpa pamrih, Ayahanda D. Zega (Disiplin, semangat, kasih sayang,& pengorbanan yang Ayah berikan selama ini memberikan bukti dan pelajaran bahwa hidup itu akan menjadi lebih indah dan berharga apabila kita menjalaninya dengan penuh keikhlasan, semuanya itu milik Allah), dan Mama Misriani R (Tiada kata seindah doa yang selama ini mama berikan, di setiap malam yang panjang Mama selalu panjatkan doa untuk

anak-anak Mama, ketulusan, kesabaran, keikhlasan dan kelucuan

Mama mengajarkan kami arti sebuah kasih sayang), Adek-adekku tersayang Desima Rumanda Bulan Z (PeDe Nda…ga’ ada orang yang sempurna di dunia ni, cerewet begini tapi ka2’ sayang x loh ama kau..hehehe…And jangan plinplan lagi yach dalam menentukan masa depanmoe), Afni Milanda Z (Cepet gede ya dek & jangan malas-malas skulah…). Wulan sayang semuanya…, Ayah, Mama, dan adek-adek quy merupakan sumber semangat hidup Wulan, maafkan semua kesalahan Wulan dan terima kasih atas segalanya… Bapak Prof. Dr. Tan Kamello SH., MS., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Dedi Harianto., SH., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang berkenan menyediakan segenap waktu, tenaga, pikiran dan membagikan wawasan serta pengetahuan dan membimbing sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada: 1. Bapak Prof. Chairuddin P. Lubis, DTM, K, Sp. A (K), Sebagai Rektor Universitas Sumatera Utara, atas kesempatan yang berharga mengikuti segala Wulan Anggraeni Zega : Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Kliring Sebagai Pengatur Arus Pembayaran Uang Giral Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Kisaran, 2007. USU Repository © 2009

5

kegiatan yang dilaksanakan di dalam kampus USU, semoga ada kemajuan yang lebih baik lagi dalam mendukung proses belajar mengajar. 2. Bapak Prof. Dr. Runtung SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, atas dukungan yang besar terhadap seluruh mahasiswa/i di dalam lingkungan kampus Fakultas Hukum USU. Kami menyadari telah banyak sekali kemajuan pada fakultas sejak kepemimpinan Bapak. 3. Bapak Prof. Dr. Suhaidi, SH, M.Hum selaku Pembantu Dekan I FH-USU, Bapak Syafrudin Hasibuan, SH, M.Hum, DFM selaku Pembantu Dekan II FHUSU dan Bapak M. Husni , SH, M.Hum selaku Pembantu Dekan III. 4. Bapak Prof. Dr. Bismar Nasution SH., M.H, selaku Dosen Wali Penulis, terima kasih atas dukungan dan bimbingan yang selama ini Bapak berikan kepada Penulis. 5. Bapak Prof. Dr. Tan Kamello SH., MS., selaku Ketua Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 6. Seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, yang telah memberikan ilmu dan membimbing Penulis dalam proses pembelajaran selama masa perkuliahan. 7. Seluruh pegawai tata usaha Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (Especially For Pak ISMAIL) yang telah banyak memberikan bantuan kepada seluruh mahasiswa/i,

mulai dari kami masuk kuliah hingga kami

menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum tercinta ini.


6

8. Bapak H. Harisman, SE selaku Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Kisaran Sumatera Utara, Bapak H. Abu Sofyan selaku Asisten Manager Operasional, Bapak Rusli Nasution selaku Petugas Kliring, Bapak M. Samosir selaku Supervisor Panunjang Bisnis, Bapak Darto serta pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Kisaran Sumatera Utara, yang telah memberikan informasi demi kelancaran penyusunan skripsi ini. 9. Seluruh Bapak dan Ibu Guru yang telah berjasa memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dalam hidupku, mulai dari SD (SD Negeri Galang, SD Negeri 013860 Kisaran), SLTP (SLTP Negeri 2 Kisaran), hingga SMU (SMU Negeri 01 Kisaran). 11. Buat anak-anak UBBS (Zuliana Maro

Batubara SH (wakil awaq ni yang

paling imut, langgeng-langgeng aj yach hubungannya ma AWR sampe kakek nenek. Hehehe…), Nora Amelia SH (sekretaris awaq ni yang paling caem, masih ama “Noov” kan, mbak??? ), M. Anwar Tanjung SH (Mana nich janjinya, katanya klw dah kerja mw neraktir WAZ, ditunggu yach janjinya….), M. Ayodia Rizaldy (bodyguardnya anak-anak UBBS, Cepetan Yo slesaikan skripsi awaq, jangan mikirin Rally aja yach…), Ari Masias Sembiring (nich bodyguardnya anak-anak UBBS yang paling......? Chairunita SH (Selebnya UUBS, dah brojol belum anaknya Bu’ ? Jangan lupa kabar-kabari yach…), Henny Sekartati (Seleb UBBS atunya lagi), Taufik Mustaqim (Modelnya UBBS, kemana aja say ? Koq ga’ pernah nongol-nongol di kampus ? Pa dah jadi orang SUKSES yach…, makanya ga’ mw wisuda), & Rafida Aflah SH. 12. Kawan-kawan senasib dan seperjuangan di kampus Hukum USU, Diegi Dona Sari (Thank’s ya Gi, buat smua yang telah Egi berikan & lakukan tuk’s WAZ, Wulan ga’ tw pa yang kan terjadi klw ga’ da Egi yang membantu Wulan. Smua Wulan Anggraeni Zega : Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Kliring Sebagai Pengatur Arus Pembayaran Uang Giral Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Kisaran, 2007. USU Repository © 2009

7

ni kan tetap Wulan ingat sampe kapan pun, Always & Forever), Fitri Hadijah (Makasih ya Fit,,. Atas semua saran-sarannya & telah memberikan Wulan t4 berlindung dari hujan dan panas selama Wulan menyelesaikan skripsi ini), Ayu Andanaly, Ahmad Azhary Lubis, Atria Fachrina, Ayu Lestari, Suci Yunita Siregar, Wan Yusnizar, Ferdiansyah, Anju Ciptani Damanik, Abdul Muluk Lubis, Hayatun Puspa Nainggolan, M. Saleh Mukaddam, Rudi Sunardi, Besti R.A Sitompul, Eka Krisnawati, Rahmah, Nuridayanti, Nurainun, Triani br Ginting, M. Budi Ibrahim, Sri Cipta, Adra, Nur Himmy Falahiyati SH, Ernita Ramadani SH, Mega Kartika SH, Putri Marlina Sari SH di Sukabumi, Nia Avenasari SH, Izzatul Himmah Sinaga SH, Laswinda Diana Nasution SH, Maharani SH, Sri Ramadhani SH, Puspita Senjayu SH, Masnari Darnisa Hutasuhut SH, Erlan R Banjarnahor SH, ‘n semua anak matrikulasi stb 2003, thank u…I will be miz u…

13. Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 14.Para penghuni Kampus: all of Stb ’03, ’04, ’05, ’06, dan buat yang baru datang ’07…. 15. Serta semua waktu yang telah terlalui, masa yang telah terjalani, kenangan yang sudah terciptakan, yang benar-benar akan senantiasa tersimpan di dalam memori hatiku di sekian kejadian dalam hidupku, mulai dari aq lahir kedunia hingga aq berada disini sekarang…thanks for everything……

Medan, Agustus 2007 Penulis, Wulan Anggraeni Zega


8

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .................................................................................

i

DAFTAR ISI ..............................................................................................

vi

DAFTAR TABEL DAN SKEMA...............................................................

ix

ABSTRAKSI ..............................................................................................

x

BAB I :

PENDAHULUAN A. Latar Belakang ......................................................................

1

B. Perumusan Masalah ...............................................................

9

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan ...............................................

9

D. Keaslian Penulisan.................................................................

10

E. Tinjauan Kepustakaan............................................................

11

F. Metode Penulisan ..................................................................

13

G. Sistematika Penulisan ............................................................

16

BAB II : TINJAUAN UMUM UANG GIRAL SEBAGAI SALAH SATU BENTUK JASA-JASA LAYANAN PERBANKAN A. Definisi Bank, Jenis-jenis Bank dan Jasa-jasa Layanan Bank 1. Definisi Bank ....................................................................

18

2. Jenis-jenis Bank ................................................................

19

3. Jasa-jasa Layanan Bank ....................................................

26

B. Definisi dan Bentuk-bentuk Uang Giral ...............................

37

1. Definisi Uang Giral ..........................................................

37

2. Bentuk-bentuk Uang Giral ...............................................

38

BAB III : PEMANFAATAN KLIRING UNTUK MEMPERLANCAR ARUS Wulan Anggraeni Zega : Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Kliring Sebagai Pengatur Arus Pembayaran Uang Giral Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Kisaran, 2007. USU Repository © 2009

9

PEMBAYARAN UANG GIRAL A. Latar Belakang Timbulnya Lembaga Kliring ........................

48

B. Fungsi dan Jenis-jenis Kliring ...............................................

51

C. Syarat-syarat Peserta Kliring dan Prosedur Setoran Kliring ....

52

1. Syarat- syarat Peserta Kliring ............................................

52

2. Prosedur Setoran Kliring ...................................................

56

D. Sanksi dan Jaminan Kliring ..................................................

65

1. Sanksi Kliring ...................................................................

65

2. Jaminan Kliring ................................................................

67

BAB IV : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN KLIRING SEBAGAI PENGATUR ARUR PEMBAYARAN UANG GIRAL PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) CABANG KISARAN A. Aspek Hukum Kliring Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Kisaran .....................................................................

69

1. Hak dan Kewajiban pihak Bank Rakyat Indonesia dan Nasabah dalam Penggunaan Sarana Kliring ..................................

69

2. Syarat-syarat yang Harus Dipenuhi oleh Nasabah untuk dapat Menggunakan Sarana Kliring ..........................................

72

B. Akibat Hukum yang Timbul dalam Penggunaan Sarana Kliring di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Kisaran .......

73

C. Tindakan Pengamanan dalam Pelaksanaan Kliring untuk menghindari Praktek-praktek Kejahatan Melalui kliring ........

74

BAB V : Kesimpulan dan Saran Wulan Anggraeni Zega : Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Kliring Sebagai Pengatur Arus Pembayaran Uang Giral Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Kisaran, 2007. USU Repository © 2009

10

A. Kesimpulan .............................................................................

81

B. Saran .......................................................................................

84

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN


11

DAFTAR TABEL DAN SKEMA

1. TABEL 1. 1. Tabel Neraca Kliring Bank ...........................................................

62

1. 2. Tabel Neraca Kliring Bank Indonesia ...........................................

63

2. SKEMA 2. 1. Skema Flowchart Kliring Sebelum Otomasi ..................................

64


12

ABSTRAKSI

Kliring dapat diartikan sebagai sarana perhitungan warkat antarbank yang dilaksanakan olen Bank Indonesia guna memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral. Pembayaran giral adalah pemindahbukuan dari suatu rekening ke rekening lain pada kantor bank yang sama atau dari suatu bank ke bank lain. Biasanya pemindahbukuan dari suatu rekening bank ke rekening bank yang lain dilakukan melalui lembaga kliring dengan cara tukar-menukar surat-surat berharga, dalam hal ini bilyet giro. Nasabah memberikan perintah pemindahbukuan dengan bilyet giro. Dapat juga dengan cek silang (crossed cheque). Bilyet giro yang diseragamkan memudahkan bank dalam melakukan administrasinya. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis mencoba mengkaji peranan Bank khususnya PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Kisaran dalam hal pelaksanaan kliring guna memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral. Skripsi ini berupaya menelaah dan mengulas tentang hak dan kewajiban para pihak dalam penggunanaan sarana kliring, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah untu dapatmenggunakan sarana kliring dan akibat hukum yang timbul dalam penggunaan sarana kliring pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Kisaran serta tindakan pengamanan Tindakan Pengamanan dalam Pelaksanaan Kliring untuk menghindari Praktek-praktek Kejahatan Melalui kliring Didalam pembahasan terhadap permasalahan tersebut penulis melakukan penelitian dengan metode penelitian hukum normatif deskriptif dimana tahap awal penulis melakukan penelitian terhadap data sekunder dan tahap selanjutnya penulis melakukan penelitian dengan melakukan teknik wawancara dan mengumpulkan bahan dari narasumber yaitu Bagian Kliring Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Kisaran untuk mengetahui bagaimana pelakasanaan kliring sebagai pengatur arus pembayaran uang giral. Dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa aspek-aspek hukum yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan kliring adalah beberapa persoalan yang menyangkut perikatan dan perjanjian. Dengan adanya suatu perikatan/perjanjian akan melahirkan hak dan kewajiban masing-masing pihak yaitu bank dan nasabah, kemudian tanggungjawab hukum masing-masing pihak dalam menggunakan sarana kliring dan tanggungjawab setelah diadakannya kliring, akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan kliring yang harus dipikul oleh pihak bank dan nasabah yang bersangkutan, serta tindakan-tindakan pengamanan dalam pelaksanaan kliring untuk menghindari praktek-praktek kejahatan melalui kliring. Dapat disebutkan dalam pelaksanaan kliring, sanksi yang terberat yang akan dihadapi oleh nasabah adalah penutupan rekeningnya dan pencantuman nama nasabah dalam daftar hitam (black list) Bank Indonesia, sehingga nasabah tersebut tidak dapat membuka rekening di bank manapun yang menjadi peserta kliring. Sedangkan, akibat yang akan dihadapi pihak bank apabila menyalahgunakan kepercayaan nasabah adalah tidak akan ada lagi nasabah yang mau menyimpan dananya di bank bersangkutan dan pada akhirnya bank tersebut akan tutup.


13

BAB I PENDAHULUAN

A.

LATAR BELAKANG Pembangunan ekonomi suatu negara di samping memerlukan program

pembangunan yang terencana dan terarah untuk mencapai sasaran pembangunan, faktor lainnya adalah dibutuhkannya modal/dana pembangunan yang cukup besar. Peningkatan pembangunan ekonomi maupun pertumbuhan ekonomi perlu ditunjang dengan peningkatan dana pembangunan, untuk itu diperlukan mobilisasi dana dari masyarakat. Demikian pula negara Indonesia, hal ini dicirikan dengan dikeluarkannya berbagai kebijakan pemerintah di bidang moneter, keuangan, dan perbankan dari paket deregulasi perbankan tahun 1983, paket kebijaksanaan 27 Oktober 1988, paket kebijaksanaan Januari 1990, dan paket deregulasi perbankan 29 Mei 1993. 1 Serangkaian kebijaksanaan pemerintah Republik Indonesia tersebut bertujuan untuk menghimpun dana pembangunan, baik melalui lembaga keuangan maupun dalam bentuk kredit likuiditas Bank Indonesia (KLBI), sehingga mampu menciptakan pemerataan usaha bagi pelaku-pelaku pembangunan ekonomi baik pengusaha berskala kecil koperasi maupun pengusaha berskala menengah dan besar. Dengan demikian, terjadi keterkaitan kerja sama harmonis dan saling menunjang antar pelaku ekonomi riil dengan pelaku ekonomi financial dalam menunjang pembagunan ekonomi nasional. 2 Dengan serangkaian kebijaksanaan deregulasi itu betapa besar dan pentingnya peranan bank selaku lembaga 1 2

Faisal Afiff, dkk, Strategi dan Operasinal Bank, PT. Erresco, Bandung, 1996, hal. 1 Ibid, hal. 2


14

keuangan dalam memobilisasi dana masyarakat serta menyalurkan dana dalam rangka meningkatkan kemajuan ekonomi Indonesia. Dengan adanya kebijaksanaan-kebijaksaan tersebut, dewasa ini banyak sekali bank-bank yang memberikan keyakinan serta pilihan bagi masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank-bank tersebut. Dengan iming-iming bunga yang tinggi serta kemudahan-kemudahan yang ditawarkan itu, menimbulkan minat serta daya tarik bagi masyarakat untuk menanamkan sahamnya pada bank yang diminatinya, karena bank yang bersangkutan dianggap dapat memberikan jaminan keamanan uang yang disimpannya, juga memberikan kemudahankemudahan terhadap nasabahnya. Perbankan adalah merupakan prasarana di bidang pembangunan ekonomi Indonesia. Dalam rangka kegiatannya untuk mencapai usaha pembangunan, bank melakukan usaha pokok antara lain memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang serta memberikan jasa kredit. Untuk dapat melakukan usaha tersebut, maka bank telah menciptakan beberapa jenis sarana dalam bentuk surat-surat berharga dan ini dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran, adapun jenis-jenis itu dapat berupa : wesel, cek, promes, bilyet giro dan surat-surat lainnya yang dapat disebut sebagai alat tukar menukar atau alat pembayaran yang sah. Sarana bank seperti ini disebut uang giral. Uang giral yang dipergunakan sebagai alat pembayaran dalam lalu lintas pembayaran dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Peningkatan ini disebabkan adanya peningkatan penggunaan jasa-jasa perbankan oleh masyarakat maupun perkembangan kegiatan usaha. Uang giral yang merupakan sarana lalu


15

lintas pembayaran dan peredaran uang dapat terdiri atas surat perintah pembayaran dan surat perintah pemindahbukuan. Dalam pembayaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Kemudian, bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran atau setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah dan pembayaran lainnya. 3 Disamping itu bank juga melakukan kegiatan jasa-jasa pendukung lainnya. Jasa-jasa ini diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dana, baik yang berhubungan langsung dengan kegiatan simpanan dan kredit maupun tidak langsung. 4 Salah satu jasa yang ditawarkan adalah jasa kliring, dan jasa kliring ini banyak dimanfaatkan oleh nasabah dan bahkan nasabah kliring ini makin bertambah dan makin meningkat setiap tahunnya. Kliring diartikan sebagai sarana perhitungan warkat antarbank yang dilaksanakan olen Bank Indonesia guna memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral. Pembayaran giral adalah pemindahbukuan dari suatu rekening ke rekening lain pada kantor bank yang sama atau dari suatu bank ke bank lain. Biasanya pemindahbukuan dari suatu rekening bank ke rekening bank yang lain dilakukan melalui lembaga kliring dengan cara tukar-menukar surat-surat

3

Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Edisi Keenam), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 23. 4 Ibid., hal. 26. Wulan Anggraeni Zega : Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Kliring Sebagai Pengatur Arus Pembayaran Uang Giral Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Kisaran, 2007. USU Repository © 2009

16

berharga,

dalam

hal

ini

bilyet

giro.

Nasabah

memberikan

perintah

pemindahbukuan dengan bilyet giro. Dapat juga dengan cek silang (crossed cheque). Bilyet giro yang diseragamkan memudahkan bank dalam melakukan administrasinya. 5 Dewasa ini banyak sekali terjadi praktek-praktek kejahatan perbankan melalui kliring, sehingga dapat merugikan berbagai pihak. Salah satu bentuk dari jenis kecurangan atau kejahatan yang sering terjadi dalam transaksi perbankan melalui kliring adalah penyalahgunaan alat-alat lalu lintas pembayaran giral. Kecurangan jenis ini bisa terjadi oleh pihak ekstern bank, bahkan dalam satu komplotan atau sindikat kejahatan yang juga bisa melibatkan orang dalam bank itu sendiri, antara lain: 6 1. Penyalahgunaan oleh penarik/pemegang Berbagai cara dilakukan oleh para pelaku untuk membobol bank ini, antara lain dengan melakukan : a. Pemalsuan identitas penarik b. Membuat identitas fiktif, seperti KTP, Paspor dsb. c. Melakukan penarikan namun tujuannya justru agar warkat yang diajukan tersebut supaya ditolak dan tentunya warkat yang ditolak tersebut dikembalikan padanya, setelah melalui proses di bank. Dari warkat yang dikembalikan tersebut dia akan memperoleh data contoh stempel bank ybs., tandatangan, paraf petugas bank. Data ini akan digunakannya sebagai contoh untuk alat pemalsuan dikemudian hari.

5

O.P. Simorangkir, Pengantar Lembaga keuangan Bank dan Nonbank, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hal. 71 6 www.google.com, Kecurangan dengan Penyalahgunaan Alat-alat Lalu Lintas Pembayaran Giral, diakses pada hari Rabu, 05 September 2007 Wulan Anggraeni Zega : Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Kliring Sebagai Pengatur Arus Pembayaran Uang Giral Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Kisaran, 2007. USU Repository © 2009

17

d. Dalam teknis melakukan kejahatannya dia menghapus, mengubah, menambah data pada alat-alat giral. Mengganti dengan angka, huruf, nomor dsb, dengan maksud mengecoh bank dalam upaya pembobolannya. e. Penarik ini kemudian menandatangani alat-alat giral yang belum diisi lengkap f. Pemegang mengkopi alat-alat giral seperti Cek/BG dsb. Untuk dijadikan contoh model tindak kecurangan dan kejahatannya. 2. Penyalahgunaan oleh bank penagih Oknum bank penagih, yang menagihkan titipan kliring nasabah bisa melakukan kecurangan dengan penyalahgunaan sebagai berikut; a. Dilakukan oleh oknum bank penagih terhadap cek yang diamanatkan nasabah untuk dikliringkan namun sengaja tidak dibubuhkan stempel KLIRING padahal Cek-nya adalah “cek pembawa”, sehingga cek yang seharusnya dikliringkan tersebut dapat diuangkan secara tunai. b. Hasil kliring yang baik ternyata tidak dibukukan ke rekening penyetor sesuai dengan amanatnya, tapi dibukukannya ke rekening nasabah lainnya. c. Menghapus dan mengganti Stempel Kliring dari satu bank yang dituju ke bank lainnya. 3. Penyalahgunaan oleh Bank Pembayar a. Bank pembayar tidak segera membayar dengan alasan warkat cek atau BG diragukan kebenarannya. Hal ini bisa karena bank tsb illikuid atau ada persekongkolan dengan orang lain. Kadangkala ini dilakukan atas permintaan nasabahnya, kemudian dibuatlah alasan seperti resi buku cek yang belum kembali.


18

b. Bank tetap melakukan pembayaran, walaupun warkatnya tidak sesuai dengan syarat bank teknis yang seharusnya ditolaknya. Hal ini dilakukan dengan kerjasama pemegang rekening. c. Bank melakukan pembayaran atas beban bukan rekening penarik, artinya petugas bank ybs membebankanya ke rekening nasabah lainnya. d. Bank melakukan pembayaran tanpa melalui prosedur dan tidak memenuhi syarat pembayaran. 4. Penyalahgunaan oleh Penerima Pembayaran a. Penerima Pembayaran adalah orang yang tidak berhak. Seorang nasabah yang seharusnya menerima pembayaran dari hasil penagihannya, misalnya Cek yang dikliringkan, ternyata hasilnya masuk kepada rekening orang lain. Hal ini bisa terjadi baik karena dilakukan oleh petugas bank atau bisa juga perintah yang ditujukan kepada banknya diubah oleh orang yang tidak berhak. b. Penerima

Pembayaran

yang

Dikuasakan

Tidak

Menyampaikan

Pembayaran Kepada Yang Berhak. Seorang nasabah yang mengkuasakan untuk menagih sejumlah Cek/BG kepada karyawannya, bisa saja hasilnya tidak disetorkan ke rekening nasabahnya. Bisa diambil tunai maupun diubah penyetorannya ke rekeningnya atau rekening lainnya. 5. Penyalahgunaan dalam Lembaga Komunikasi Lembaga komunikasi ini adalah pihak yang mengirimkan alat giral dari pihak bank yang memberi perintah kepada bank yang akan melakukan amanat tersebut. Dia bisa Clearingman Bank, petugas lain, petugas ekspedisi untuk penagihan inkaso dsb. Cara yang bisa dilakukannya adalah;


19

a. Sengaja mengubah, menambah/mengurangi data yg tercantum dalam alat giral tersebut. b. Sengaja melambatkan, tidak menyampaikan ke alamat yang berhak. c. Membuang atau memusnahkan alat-alat giral yang harus disampaikan. d. Membocorkan data yang tercantum pada alat-alat giral kepada yang tidak berhak dan merugikan perusahaan ybs. 6. Penyalahgunaan dengan Cek Untuk melakukan penyalah-gunaan cek, pelaku harus memiliki blanko cek asli atau palsu dan harus mengetahui data nasabah seperti, tandatangan yang sesuai spesimen di bank, mengetahui saldo nasabahnya. Hal ini diperoleh dengan berbagai cara seperti; mencuri dari nasabah secara langsung, mengakali atau bekerja sama dengan pegawai perusahaan nasabah, mengambil langsung dari bank dengan memalsu bukti pengambilan cek atau bisa dengan memalsu formulir cek. Cara Pencairan Cek. Setelah pelaku memiliki cek yang akan dijadikan media obyek pembobolan salah satu rekening nasabah bank secara lengkap dia datang ke bank untuk melakukan transaksi, bisa tunai ataupun disetorkan di bank lain untuk dikliringkan. a. Pengambilan Tunai. Dalam pencairan cek tunai, setelah memenuhi prosedur yang standar di teller, data legitimasi wajib tandatangani di balik cek. Penerima uang ini akan menggunakan identitas palsu untuk mempersulit penelusuran bank. b. Penguangan melalui Kliring (Cek/BG). Upaya pembobolan dengan cara melalui kliring biasanya jumlahnya relatif besar. Untuk itu pelaku telah mempersiapkan rekening penampungan di beberapa bank lain yang dibuka


20

dengan

identitas

palsu.

Bila

kejahatan

ini

berlangsung

lancar,

penarikannya dilakukan tunai. 7. Penyalahgunaan dengan Nota Debet/Nota Kredit Penyalah-gunaan dengan Nota Debet (Debit Advice) atau Nota Kredit (Credit Advice) sangat pasti berkaitan dengan pihak intern bank. Dalam hal ini pelaku harus mengetahui data nasabah sperti tandatangan sesuai spesimen di bank, mengetahui saldo nasabah, tandatangan pejabat bank yang berhak untuk melakukan otorisasi atas transaksi bank. Adapun cara penyalahgunaan dengan Nota Debet (D/A) atau Nota Kredit (C/A) ini adalah a. Memindahkan dana atas beban suatu rekening nasabah ke rekening nasabah lain dengan Nota Debet/Kredit dalam satu bank, tanpa perintah dari nasabah. b. Pemindahan dana nasabah tanpa amanatnya ini bisa juga di kliring-kan ke bank lain c. Kemudian penarikannya di bank lain tersebut dilakukan melalui rekening yang memang telah dipersiapkan. Untuk menghindari praktek-praktek kejahatan melalui kliring tersebut, maka pihak bank memberikan suatu tindakan pengamanan guna kelencaran pelaksanaan kliring. Usaha pengamanan dalam kliring dimaksudkan untuk memperlancar, mempermudah, meningkatkan pelaksanaan pengawasan intern peserta kliring, menghindarkan usaha menipulasi serta usaha-usaha lain dari orang yang tidak bertanggungjawab yang dapat merugikan bank.


21

Berbagai masalah hukum yang timbul dan berkaitan dengan pelaksanaan kliring, telah mendorong penulis untuk menyusun skripsi yang berjudul “TINJAUAN

YURIDIS

TERHADAP

PELAKSANAAN

KLIRING

SEBAGAI PENGATUR ARUS PEMBAYARAN UANG GIRAL PADA PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk CABANG KISARAN”

B.

Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang

menjadi perumusan masalah di dalam skiripsi ini adalah sebagai berikut : 1. Bagaimanakah Aspek Hukum Kliring Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kisaran ? 2. Bagaimanakah Akibat Hukum Sarana Kliring di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kisaran ? 3. Bagaimanakah Tindakan Pengamanan Yang Dilakukan Pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kisaran dalam Pelaksanaan Kliring Untuk Menghindari Praktek-Praktek Kejahatan Melalui Kliring ?

C.

Tujuan dan Manfaat Penulisan Adapun yang menjadi tujuan pembahasan dalam skripsi ini dapat

diuraikan sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui aspek hukum kliring pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Kisaran. 2. Untuk mengetahui akibat hukum sarana kliring di Bank Rakyat Indonesia Cabang Kisaran.


22

3. Untuk mengetahui apa saja tindakan pengamanan yang dilakukan pihak Bank Rakyat Indonesia Cabang Kisaran dalam pelaksanaan kliring untuk menghindari praktek-pratek kejahatan melalui kliring. Manfaat penulisan yang dapat diperoleh dari penulisan skripsi adalah sebagai berikut : 1.

Secara Teoritis Skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan

hukum dan sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan dunia perbankan dan khususnya yang berkaitan dengan kliring serta untuk mengetahui secara yuridis formal tentang pelaksanaan kliring dalam dunia perbankan terutama aspek hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan kliring. 2.

Secara Praktis Skripsi ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan ataupun

sumbang saran bagi pihak yang terkait khususnya insan perbankan dalam rangka lebih menyempurnakan sistem perbankan Indonesia khususnya lembaga kliring sebagai salah satu cara penyerahan hak.

D.

Keaslian Penulisan Penulisan skripsi ini didasarkan oleh ide, gagasan, pemikiran dan yang

utama adalah ketertarikan terhadap fenomena pelaksanaan kliring sebagai lembaga yang mengatur arus pembayaran uang giral yang dilakukan oleh lembaga perbankan. Artinya keaslian ini bukanlah hasil ciptaan atau jiplakan dari hasil karya orang lain. Kalaupun ternyata ada yang membuat, pembahasan dilakukan dengan sudut pandang/tinjauan yang berbeda. Skripsi ini disusun melalui referensi Wulan Anggraeni Zega : Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Kliring Sebagai Pengatur Arus Pembayaran Uang Giral Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Kisaran, 2007. USU Repository © 2009

23

buku-buku, media cetak serta bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian keaslian penulisan skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan oleh penulis secara ilmiah.

E.

Tinjauan Kepustakaan Menurut kamus istilah hukum Fockema Andreae yang dimaksud dengan : “Bank adalah suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga. Berhubungan dengan adanya cek yang hanya dapat diberikan kepada banker sebagai tertarik, maka bank dalam arti luas adalah orang atau lembaga yang dalam pekerjaannya secara teratur menyediakan uang untuk pihak ketiga.” 7 Bank adalah “lembaga moneter yang berhubungan dengan peredaran uang,

sebagai pangkal utamanya yang bertolak dari pelaksanaan anggaran belanja dan pendapatan Negara yang membuku pintu keluar masuknya uang dari dan ke tangan masyarakat yang mempunyai pengaruh secara langsung pada nilai tukar uang.” 8 Rumusan mengenai pengertian bank yang lain, dikemukakan oleh G. M. Verryn Stuart, dalam bukunya Bank Politik, berpendapat bahwa bank adalah “suatu badan yang bertujuan memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.” 9 Kliring berasal dari kata to clear artinya pelunasan utang piutang sesama bank anggota kliring yang dikoordinasikan oleh Bank Sentral (Bank Indonesia) di

7

Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005, hal. 8 8 Mustafa Siregar, Pengantar Beberapa Pengertian Hukum Perbankan, USU Press, Medan, 1991, hal. 1 9 O.P. Simorangkir, Op. Cit., hal. 10 Wulan Anggraeni Zega : Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Kliring Sebagai Pengatur Arus Pembayaran Uang Giral Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Kisaran, 2007. USU Repository © 2009

24

dalam lembaga kliring. Kliring merupakan pelaksanaan Lalu Lintas Pembayaran Dalam Negeri dan Luar Negeri (LLPDNLN) yang dilakukan dalam suatu kota atau dalam satu lembaga kliring. 10 Menurut Malayu S.P. Hasibuan, kliring adalah “proses perhitungan, pelunasan dan pertukaran warkat-warkat kliring antarbank anggota yang dikoordinasi Bank Indonesia.” 11 Menurut The New Grolier Webster International Dictionary of the English Language, “clearing is the act exchanging draft an each and settling the differences” (kliring adalah kegiatan tukar menukar warkat dari bank satu dengan bank yang liannya dan menetapkan perbedaan-perbedaannya). 12 Kliring adalah “penyelesaian pembukuan dan pembayaran antarbank dengan memindahkan saldo kepada pihak yang berhak. 13 Sedangkan menurut Kamus ekonomi Uang dan Bank, kliring adalah tindakan tukar menukar cek dan perhitungan rekening bank di bawah pengawasan lembaga kliring.” 14 Kliring adalah suatu kegiatan untuk menyelesaikan utang piutang antarbank dalam bentuk giral di mana penerima dan bank tertariknya berada dalam satu wilayah kerja lembaga penyelenggara kliring dengan jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan. 15

10

Malayu S.P.Hasibuan, Dasar-Dasar Perbankan, PT.Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hal. 7 Ibid. 11 Ibid. 12 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga), Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hal. 446 13 Edilius dan Sudarsono, Kamus Ekonomi Uang dan Bank, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal. 47 14 Try Widiyono, Aspek Hukum Operasional Transakasi Produk Perbankan di Indonesia, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006, hal. 231 11


25

Menurut kamus Perbankan yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Perbankan Indonesia 1980, kliring adalah “perhitungan utang piutang antara peserta secara terpusat di satu tempat dengan cara saling menyerahkan surat-surat berharga

dan

surat-surat

dagang

yang

telah

ditetapkan

untuk

dapat

diperhitungkan.” 16 Uang giral adalah “uang yang diterbitkan oleh Bank Umum berupa surat berharga sebagai ganti uang tunai yang disimpannya (uang tabungan), seperti cek, bilyet giro, wesel bank, kartu kredit.” 17

F.

Metode Penulisan Untuk melengkapi penulisan skripsi ini agar tujuan dapat lebih terarah dan

dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka metode penulisan yang digunakan antara lain: 1. Jenis Penelitian Dalam menyususun skripsi ini, digunakan Metode Penelitian Hukum Normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian hukum normatif biasanya dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan maka disebut juga metode kepustakaan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian dengan hanya mengolah dan menggunakan data-data sekunder yang berhubungan dengan kliring. Sedangkan bersifat deskriptif maksudnya penelitian tersebut dilakukan untuk dapat menggambarkan tentang Pelaksanaan Kliring sebagai Pengatur Arus Pembayaran Uang Giral pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kisaran, guna

15

Prathama Rahardja, Uang dan Perbankan, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hal. 132 Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiyaan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 31 16


26

menjawab permasalahan yang ada dengan melakukan survey ke lapangan untuk mendapatkan informasi yang dapat mendukung teori yang ada. 2. Sumber Data a. Data Primer Yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara dengan informan yang berasal dari karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kisaran dan pihak-pihak yang terkait dan memenuhi karakteristik untuk mendapat gambaran mengenai masalah yang akan diteliti. b. Data Sekunder Data-data sekunder tersebut, meliputi: 18 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari: a) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. b) Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia. c) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. d) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/88/KEP/ DIR tentang Pemberian Garansi Bank. e). Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku rujukan tentang pelaksanaan kliring.

18

Amiruddin & Zainal Assikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 31 Wulan Anggraeni Zega : Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Kliring Sebagai Pengatur Arus Pembayaran Uang Giral Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Kisaran, 2007. USU Repository © 2009

27

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus Bahasa Indonesia, kamus Perbankan maupun kamus Ekonomi. 3. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara: a. Penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan, artikel-artikel baik yang diambil dari media cetak maupun media elektronik, dokumen-dokumen pemerintah, termasuk peraturan perundang-undangan. b. Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu suatu pengumpulan data dengan cara terjun ke lapangan guna memperoleh data-data yang diperlukan, dan data yang diperoleh itu disebut dengan data primer. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara (interview). Wawancara (interview) adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (face to face), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang independen. 4. Analisis Data Data primer dan data sekunder yang telah disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara perspektif dengan menggunakan metode deduktif dan induktif. Metode deduktif dilakukan dengan membaca, menafsirkan dan membandingkan, sedangkan metode induktif dilakukan dengan menterjemahkan


28

berbagai sumber yang berhubungan dengan topik dalam skripsi ini, sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan.

G.

Sistematika Penulisan Sistematika dalam penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa bab,

dimana pada masing-masing bab diuraikan permasalahannya secara tersendiri, namun dalam konteks yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Secara sistematis penulis menempatkan materi pembahasan keseluruhannya ke dalam 5 bab yang terperinci sebagai berikut : BAB I

:

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang isinya antara lain memuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat

penulisan,

keaslian

penulisan,

tinjauan

kepustakaan, metode penulisan, serta sistematika penulisan. BAB II

:

Bab ini merupakan bab yang memberikan pemahaman serta gambaran tentang definisi bank, jenis-jenis bank dan jasajasa perbankan, definisi uang giral dan fungsi uang giral serta bentuk-bentuk uang giral.

BAB III

:

Bab ini merupakan bab yang memberikan pemahaman serta gambaran latar belakang timbulnya lembaga kliring, fungsi dan macam-macam kliring, syarat-syarat peserta kliring dan tata cara kliring, sanksi dan jaminan kliring.

BAB IV

:

Bab ini merupakan perumusan pokok penulisan yang terdiri dari aspek hukum kliring pada Bank Rakyat Indonesia yaitu


29

hak dan kewajiban pihak bank dan nasabah dalam penggunaan sarana kliring dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk dapat menggunakan sarana kliring, akibat hukum sarana kliring, dan tindakan-tindakan pengamanan dalam pelaksanaan kliring untuk menghindari praktek-praktek kejahatan dalam kliring. BAB V

:

Bab ini merupakan bab terakhir, yaitu bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran mengenai permasalahan yang dibahas.


30

BAB II PEMANFAATAN UANG GIRAL DALAM PERBANKAN

A.

Definisi Bank, Jenis-Jenis Bank dan Jasa-Jasa Layanan Bank

1.

Definisi Bank Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap

negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan yang menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Apabila ditelusuri sejarah dari terminologi “bank”, maka kata bank berasal dari bahasa Italy “banca” yang berarti “bence” yaitu suatu bangku tempat duduk. Sebab, pada zaman pertengahan, pihak bankir Italy yang memberikan pinjamanpinjaman melakukan usahanya tersebut dengan duduk di bangku-bangku. Dalam perkembangan dewasa ini, maka istilah bank yang dimaksudkan sebagai suatu jenis pranata financial yang melaksanakan jasa-jasa keuangan yang cukup beraneka

ragam,

seperti memberi pinjaman,

mengedarkan

mata uang,

mengadakan pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan untuk benda-benda berharga serta membiayai usaha-usaha perusahaan. 19 Di samping itu, arti bank adalah : “Sebagai suatu institusi yang mempunyai peran yang besar dalam dunia komersil, yang berwenang untuk menerima deposito, memberikan pinjaman dan menerbitkan promissory notes yang sering disebut dengan bank bills 19

Munir Fuady, Hukum Perbabnkan Modern (Buku Kesatu), PT. Citra Adyta Bakti, Bandung, 1999, hal. 13 Wulan Anggraeni Zega : Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Kliring Sebagai Pengatur Arus Pembayaran Uang Giral Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Kisaran, 2007. USU Repository © 2009

31

atau bank notes. Namun, fungsi bank yang orisinil adalah hanya menerima deposito berupa uang logam, plate, emas dan lain-lain.” Dalam suatu kamus, kata “bank” diartikan sebagai : 20 “a. Menerima deposito uang, kustodi, menerbitkan uang, untuk memberi pinjaman dan diskonto, memudahkan penukaran fund-fund tertentu dengan cek, notes dan lain-lain dan juga bank memperoleh keuntungan dengan meminjamkan uangnnya dengan memungut biaya. b. Perusahaan yang melaksanakan bisnis bank tersebut. c.Gabungan atau kantor tempat dilakukannya transaksi bank atau tempat beroperasinya perusahaan perbankan.” Bank merupakan “lembaga keuangan yang menawarkan jasa keuangan seperti kredit, tabungan, pembayaran jasa dan melakukan fungsi-fungsi keuangan lainnya secara professional. Keberhasilan bank ditentukan oleh kemampuan mengidentifikasi permintaan akan jasa-jasa keuangan, kemudian memberikan pelayanan secara efesien dan menjualnya dengan harga yng bersaing.” 21

Di Indonesia masalah yang terkait dengan bank diatur dalam UndangUndang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Berkaitan dengan pengertian bank, Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan merumuskan bahwa, “bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

2.

Jenis-jenis Bank Dalam praktik perbankan di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis

bank yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Jika kita melihat jenis

20

Ibid., hal. 14 Juli Irmayanto, dkk, Bank Dan Lembaga Keuangan (Cetakan Ke-IV, Edisi Revisi), Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2004, hal. 53 21


32

perbankan sebelum keluar Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 dengan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967, maka terdapat perbedaan. Namun kegiatan utama atau pokok bank sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tidak berbeda satu sama lainnya. 22 Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi bank, serta kepemilikan bank. Dari segi fungsi perbedaan yang terjadi terletak pada kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan maupun jangkauan wilayah operasinya. Sedangkan kepemilikan perusahaan dilihat dari segi pemilikan saham yang ada serta akte pendiriannya. 23 Perbedaan lainnya adalah dilihat dari segi siapakah nasabah yang mereka layani, apakah masyarakat luas atau masyarakat dalam lokasi tertentu (kecamatan). Jenis perbankan juga dibagi kedalam caranya manentukan harga jual dan harga beli. Adapun jenis perbankan dapat di tinjau dari berbagai segi antara lain : 1. Dilihat dari Segi Fungsinya Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan No.14 Tahun 1967 jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari : 24 “a. Bank Umum ; b. Bank Pembangunan ; c. Bank Tabungan ; d. Bank Pasar ; e. Bank Desa ; f. Lumbung Desa ; g. Bank Pegawai ; h. dan bank lainnya.”

22

Kasmir, Op. Cit., hal. 32 Ibid. 24 Ibid. 23


33

Namun setelah keluar UU Pokok Perbankan No. 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya UU RI No. 10 Tahun 1998, maka jenis perbankan terdiri dari : “a. Bank Umum; b. Bank Perkreditan Rakyat.” Di mana Bank Pembangunan dan Bank Tabungan berubah fungsinya menjadi Bank Umum, sedangkan Bank Desa, Bank Pasar, Lumbung Desa, Dan Bank Pegawai menjadi Bank Perkreditan Rakyat. Adapun pengertian Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 adalah sebagai berikut : “a. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasi dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank Umum sering disebut bank komersil (commercial bank). b. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dala kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya disini BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum.” 2. Dilihat dari Segi Kepemilikannya Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan tersebut adalah : 25 a. Bank milik pemerintah Di mana baik akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh bank milik pemerintah antara lain : Bank Negara Indonesia 46 (BNI46), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN).

25

Ibid, hal. 34


34

b. Bank milik Pemerintah Daerah Bank pemerintah milik daerah terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing propoinsi. c. Bank milik Swasta Nasional Bank ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungan swasta pula. Contoh bank milik swasta nasional antara lain : Bank Muamalat, Bank Central Asia, Bank Bumi Putera, Bank Danamon, Bank Niaga, Bank Internasional Indonesia, Bank Lippo. d. Bank milik Koperasi Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi, contohnya adalah Bank Umum Koperasi Indonesia. e. Bank milik Asing Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik bank swasta asing atau pemerintah asing. Jelas, kepemilikannya pun dimiliki oleh pihak luar negeri. Contoh Bank Asing antara lain : ABN AMRO Bank, City Bank, European Asian Bank, Bangkok Bank, Deutsche Bank, American Express Bank, Bank of America, Bank of Tokyo, Hongkok Bank, Standard Chartered Bank, Chase Manhattan Bank. f. Bank milik Campuran Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warganegara Indonesia. Contoh bank campuran adalah antara lain : Sumitomo Niaga Bank, Bank Merincorp, Bank Sakura Swadarma, Bank finconesia,


35

Mitsubishi, Buana Bank, Inter Pacifik Bank, Paribas BBD Indonesia, Ing Bank, Sanwa Indonesia Bank, Bank PDFCI. 3. Dilihat dari Segi Status Dilihat dari segi kemampuannya dalam melayani masyarakat maka bank umum dapat dibagi ke dalam 2 (dua) macam. Pembagian jenis ini disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemapuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Oleh karena itu, untuk memperoleh status tersebut diperlukan penilaian-penilaian dengan kriteria tertentu. Status bank yang dimaksud adalah : 26 a. Bank Devisa Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, travelers cheque, pembukaan dan pembayaran Letter of Credit, dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia. b. Bank Non-devisa Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi, bank non-devisa merupakan kebalikan daripada bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara.

26

Ibid, hal. 37


36

4. Dilihat dari Segi Cara menentukan Harga Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam 2 kelompok yaitu : 27 a. Bank yang berdasarkan Prinsip Konvensional Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Hal ini tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia dimana asal mula bank di Indonesia dibawa oleh oleh Kolonial Belanda. Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode yaitu : 1). Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanaan giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjamannya (kredit)

juga

ditentukan

berdasarkan

tingkat

suku

bunga

tertentu.

Penentuanharga ini dikenal dengan spread based. Apabila suku bunga simpanan lebih tinggi dari suku bunga pinjaman maka dikenal dengan negative spread, hal ini terjadi di akhir tahun 1998 dan sepanjang tahun 1999. 2). Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan barat menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah fee based.

27

Ibid.


37

b. Bank yang berdasarkan Prinsip Syariah Bank berdasarkan prinsip syariah belum lama berkembang di Indonesia. Namun diluar negeri terutama di negara-negara Timur Tengah bank yang berdasarkan Prinsip syariah berkembang pesat sejak lama. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank berdasarkan prinsip konvensional. Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut : “1). 2). 3). 4). 5).

Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah) Atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).”

Sedangkan penentuan biaya-biaya jasa bank lainnya bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah juga menentukan biaya sesuai dengan Syariat Islam. Sumber penentuan harga atau pelaksanaan kegiatan bank prinsip syariah dasar hukumnya adalah Al-Quran dan sunah Rasul. Bank berdasarkan prinsip syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah bunga adalah riba.


38

3.

Jasa-jasa Perbankan Sebagai mana telah dikemukan dalam bab-bab terdahulu, bank adalah

lembaga keuangan yang mempunyai usaha pokok menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Selain usaha pokok tersebut, bank juga memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Adapun jasa yang diberikan bank dalam rangka lalu lintas pembayaran dan peredaran uang antara lain mencakup : pengiriman uang (transfer), inkaso, kliring, bank garansi, kotak pengaman simpanan, kartu kredit, kustodian, dan letter of kredit dalam transaksi perdagangan internasional dan dalam negeri. 1. Pengiriman Uang (transfer) Pengiriman Uang (transfer) adalah salah satu pelayanan bank kepada masyrakat dengan bersedia melaksanakan amanat nasabah untuk mengirimkan sejumlah uang, baik dalam rupiah maupun valuta asing yang ditujukan kepada pihak lain (perusahaan, lembaga, atau perorangan) di tempat lain baik di dalam maupun di luar negeri. 28 Berdasarkan pengertian di atas dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan pengiriman uang (transfer) adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh bank untuk mengirim sejumlah uang yang ditujukan kepada pihak tertentu dan di tempat tertentu. Pengiriman uang (transfer) tersebut dilakukan atas permintaan nasabah atau untuk keperluan dari bank yang bersangkutan. Adapun cara

28

Hermansyah, Op. Cit., hal. 75


39

pengiriman tersebut dapat dilakukan dengan surat bukti pengiriman uang yang pemberitahuannya dapat melalui : 29 a. Surat atau pos (mail transfer/ MT). b. Teleks/telegram (telegrafic tranfer/ TT) atau kawat. c. Cara memberikan wesel tunjuk di antara sesama kantornya, tetapidapat pula dengan penarikan atas saldo kredit yang ada pada bank koresponden secara telegram, wesel tunjuk, atau dengan cek. d. Melalui sarana elektronik lainnya (electronic funds transfer system) seperti melalui ATM. Penggunaan saat ini telah banyak dilakukan tetapi terbatas oleh mereka yang mempunyai akses dalam penggunaan ATM, seperti nasabah yang mempunyai rekening tabungan pada bank tertentu. Transfer uang tak terbatas dalam suatu negara saja, tetapi juga dapat dilakukan dengan melampaui batas-batas negara atau ke luar negeri. Dalam hal transfer uang ke luar negeri, maka bank menerima perintah dari nasabah di dalam negeri untuk mengirimkan sejumlah uang ke luar negeri. Sedangkan dalam hal transfer uang masuk dari luar negeri, maka bank menerima perintah dari pihak luar negeri untuk membayarkan sejumlah uang kepada pihak tertentu di dalam negeri. Dalam transfer uang tersebut dikenal Surat Bukti Pengirim Uang Dalam Negeri,

yang

menurut

ketentuan

Surat

Edaran

Bank

Indonesia

No.4/996/UPPB/PbB tanggal 13 Desember 1968, sekurang-kurangnya harus memuat: “a. Amanat pengiriman uang dari bank pemberi perintah kepada bank penerima/pembayar transfer. 29

Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan Di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 313 Wulan Anggraeni Zega : Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Kliring Sebagai Pengatur Arus Pembayaran Uang Giral Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Kisaran, 2007. USU Repository © 2009

40

b. c. d. e. f. g. h. i. 1. 2.

3. 4.

Nama dan tempat bank yang memberi amanat (pengiriman transfer). Nama dan tempat bank penerima transfer. Jumlah bersih uang yang dikirimkannya, atau yang harus dibayarkannya. Tanggal pengiriman uang. Tanggal pengeluaran Surat Bukti Pengiriman Transfer (SBPT) yang harus dilakukan oleh bank penerima transfer. Nomor urut pengiriman uang dari pihak bank pengirim. Tandatangan pejabat yang berwenang dari bank yang mengeluarkan Surat Bukti Pengiriman Transfer (SBPT). Di samping syarat-syarat tersebut di atas, ketentuan-ketentuan lain perlu memperhatikan : Formulir SBPT dapat dijadikan satu dengan formulir tanda pelunasan penerimaan (kwitansi) di halaman SBPT.” Setelah penerima menandatangani kwitansi tersebut jumlah uang SBPT dapat diterima tunai atau disetorkan pada bank di mana yang bersangkutan memiliki rekening. SBPT yang dikeluarkan oleh bank peserta kliring harus langsung dapat diterima sebagai bahan perhitungan kliring (warkat kliring). Tentang sistem cover yang baik, yakni pengaturan likuiditas antarkantor cabang dari bank yang bersangkutan apabila transfer tersebut dilakukan antarkantor cabang, diatur lebih lanjut oleh Bank Indonesia.

2. Inkaso Inkaso adalah “pemberian kuasa pada bank oleh perusahaan atau perorangan untuk menagihkan, atau memintakan persetujuan pembayaran (akseptasi) atau menyerahkan begitu saja kepada pihak yang bersangkut (tertarik) di tempat lain (dalam atau luar negeri) atas surat-surat berharga, dalam rupiah atau valuta asing seperti wesel, cek, kwitansi, surat aksep (promissory notes) dan lainlain.” Inkaso dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu : 30 a. Inkaso berdokumen, yaitu apabila surat-surat berharga yang diinkasokan itu disertai (dilampirkan) dengan dokumen-dokumen lain yang mewakili barang dagangan konosemen (bill of loading), faktur, polis asuransi, dan lain-lain.

30

Ibid., hal. 77


41

b. Inkaso tak berdokumen, yaitu apabila surat-surat berharga yang diinkasokan itu tidak disertai dokumen-dokumen yang mewakili barang. Setiap jasa yang diberikan oleh bank tentu mempunyai manfaat, baik bagi pengguna jasa (nasabah) maupun bagi bank yang bersangkutan. Manfaat Inkaso bagi nasabah adalah sebagai berikut : a. Nasabah pengirim tidak perlu menagih sendiri atau mendatangi sendiri pihak yang ditagih, yang berada ditempat lain cukup dengan menyerahkan surat tagihan tersebut kepada bank. b. Nasabah dapat menghemat tenaga dan biaya serta keamanan pun terjamin. Adapun yang menjadi objek inkaso adalah wesel, cek, surat undian, money order, kupon dan deviden, surat aksep, kwitansi, dan nota-nota tagihan lainnya.

3. Kliring Menurut kamus Perbankan yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Perbankan Indonesia 1980, kliring adalah perhitungan utang piutang antara peserta secara terpusat di satu tempat dengan cara saling menyerahkan surat-surat berharga

dan

surat-surat

dagang

yang

telah

ditetapkan

untuk

dapat

diperhitungkan. Dalam pengertian lain, kliring diartikan sebagai sarana perhitungan warkat antarbank yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia guna memperluas dan memperlancar lalu lintas pemabayaran giral. 31 Berdasarkan pengertian di atas dapat dikatakan bahwa tujuan pokok diadakannya kliring adalah untuk memperlancar lalu lintas pembayaran giral dan merupakan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi nasabah.

31

Ibid., hal. 79


42

Kliring diselenggarakan oleh Bank Indonesia antara bank-bank di suatu wilayah kliring yang disebut kliring lokal. Wilayah kliring adalah suatu lingkungan

tertentu

yang

memungkinkan

kantor-kantor

tersebut

memperhitungkan warkat-warkatnya dalam jadwal kliring yang telah ditentukan. Berkaitan dengan itu, untuk wilayah-wilayah yang tidak terdapat Kantor Bank Indonesia, maka penyelenggaraan kliring diserahkan kepada bank yang ditunjuk oleh Bank Indonesia. Tentu bank yang ditunjuk sebagai penyelenggara kliring harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain: kemampuan administrasi, tenaga pimpinan dan pelaksana, ruangan kantor, peralatan komunikasi dan lain-lain.

4. Bank Garansi Kata garansi berasal dari bahasa Belanda garantie yang berarti jaminan. Bank garansi adalah jaminan yang diberikan oleh bank, dalam arti bank menyatakan suatu pengakuan tertulis yang isinya menyetujui mengikat diri kepada penerima jaminan dalam jangka waktu tertentu dan syarat-syarat tertentu apabila dikemudian hari ternyata si terjamin tidak memenuhi kewajibannya kepada si penerima jaminan.

32

Berdasarkan pengertian diatas, dapatlah dikatakan bahwa bank garansi adalah garansi atau jaminan yang diberikan oleh bank. Dalam arti bahwa, bank menjamin nasabah untuk memenuhi suatu kewajiban apabila nasabah yang bersangkutan di kemudian hari tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak lain sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Bank garansi diberikan

32

Ibid., hal. 81


43

oleh bank kepada nasabah untuk tujuan membantu nasabah yang akan melakukan suatu transaksi tertentu yan tidak membutuhkan kredit dari bank. Jelaslah bahwa dalam suatu pemberian bank garansi terdapat 3 (tiga) pihak yang terkait, yaitu : a. Penjamin, yaitu bank sebagai pihak yang memberikan jaminan. b. Terjamin, yaitu pihak yang diberikan jaminan oleh bank. c. Penerima jaminan, yaitu pihak yang menerima jaminan dari bank. Menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/88/KEP/DIR tentang Pemberian Garansi Bank tanggal 18 Maret 1991, bank garansi berbentuk : “a. Garansi dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap yang menerima garansi apabila pihak yang dijamin cedera janji (wanprestasi). b. Garansi dalam bentuk penandatanganan kedua dan seterusnya atas surat berharga seperti aval dan endosemen dengan hak regres yang dapat menimbulkan kewajiban membayar bagi bank apabila yang dijamin cedera janji (wanprestasi). c. Garansi lainnya yang tejadi karena perjanjian bersyarat sehingga dapat menimbulkan kewajiban finansial bagi bank.” Berkaitan dengan penerbitan garansi tersebut, bank dapat memberikannya baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing. Sedangkan hal-hal yang perlu diperhatikan oleh bank yang menjalankan kegiatan pelayanan atau penerbitan garansi adalah : a. Penerbitan garansi terkena ketentuan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK/Legal Lending Limit) dan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) dimana perhitungannya dilakukan secara gabungan sehuingga meliputi pemberian garansi oleh kantor baik di dalam amupun di luar negeri (Pasal 7 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/88/KEP/DIR). Wulan Anggraeni Zega : Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Kliring Sebagai Pengatur Arus Pembayaran Uang Giral Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Kisaran, 2007. USU Repository © 2009

44

b. Penerbitan garansi bank atau stand by L/C atas permintaan bukan penduduk hanya diperkenankan apabila disertai kontrak garansi dari bank di luar negeri yang bonafide (dalam pengertian bank tersebut tidak termasuk cabang dari bank yang bersangkutan diluar negeri) atau setoran sebesar 100 % (seratus persen) dari nilai garansi yang diberikan (Pasal 8 (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/88/KEP/DIR). c. Bank dilarang bertindak sebagai penjamin emisi efek (Pasal 8 ayat (2) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/88/KEP/DIR). Dalam kegiatan pelayanan jasa penerbitan garansi, maka bank penerbit akan menerima imbalan jasa dari si terjamin berupa provisi. Di samping pembebanan provisi, semua biaya yang timbul akibat pemberian bank garansi menjadi beban pihak yang diberi jaminan sebagaimana juga yang berlaku dalam pemberian kredit. Menurut Thomas Suyatno, tujuan pemberian bank garansi adalah sebagai berikut :33 a. Untuk melaksanakan pembangunan proyek diadakan perjanjian antara pemborong dan pemberi pekerjaan pembanguna proyek. Pihak pemberi pekerjaan menginginkan adanya bak garansi untuk menutupi pekerjaan pembangunan proyek. Hal ini dilakukan untuk mencegah kemungkinan timbulnya resiko, yang terjadi akibat pemborong melakukan wanprestasi sebelum pembangunan proyek diselesaikannya. b. Untuk pembelian barang-barang.

33

Ibid., hal. 82


45

c. Untuk mendapatkan Keterangan Pemasukan Pabean (KPP) atas barang-barang yang L/C-nya belum dibayar penuh oleh importir.

5. Kotak Pengaman Simpanan (Safe Defosit Box) Kotak Pengaman Simpanan (Safe Defosit Box) adalah salah satu pelayanan bank kepada masyarakat, dalam bentuk menyewakan boks dengan ukuran tertentu untuk menyimpan barang-barang berharga dengan jangka waktu tertentu dan nasabah menyimpan sendiri kunci boks pengaman tersebut. Kotak pengaman simpanan (safe defosit box) adalah simpanan tertutup, adalam arti pejabat bank tidak boleh memeriksa/menyaksikan wujub/bentuk barang yang disimpan. 34 Barang-barang yang diizinkan untuk disimpan dalam kotak pengaman adalah terbatas pada barang-barang sebagai berikut : a. Mata uang, barang-barang berharga, logam mulia. b. Kertas-kertas berharga, sertifikat, atau dokumen-dokumen penting lainnya. c. Barang-barang lain yang disetujui oleh bank secara tertulis. Safe defosit box memiliki dua anak kunci, yang satu berupa kunci cadangan (safe guard key) yang disimpan oleh bank dan kunci yang satu lagi disimpan oleh penyewa. Atas jasa yang diberikan oleh bank tersebut, mak pihak penyewa safe defosit box diwajibkan membayar uang sewa dan uang jaminan anak kunci.

6. Kartu Kredit (Credit Card) Kartu kredit (credit card) adalah alat pembayaran pengganti uang tunai atau cek. Menurut Suryohadibroto dan Prakoso, kartu kredit adalah “alat

34

Ibid., hal. 83


46

pembayaran sebagai pengganti uang tunai yang sewaktu-waktu dapat digunakan konsumen untuk ditukarkan dengan produk barang dan jasa yang diinginkan pada tempat-tempat yang menerima kartu kredit atau bisa digunakan konsumen untuk menguangkan kepada bank penerbit atau jaringannya (cash advance).” 35 Kartu kredit (credit card) diterbitkan oleh bank atau lembaga pengelola kartu kredit untuk kepentingan nasabahnya, dan dapat digunakan oleh pemegangnya sebagai alat pembayaran yang sah secara kredit. Pedagang menerima pembayaran dengan kartu kredit, kemudian ia menagih pembayarannya kepada bank atau lembaga pengelola kartu kredit tersebut. Selanjutnya bank atau lembaga pengelola kartu kredit tersebut akan menagih pembayaran dari pemegang kartu kredit atau mendebit secara langsung dari rekening nasabah yang bersangkutan. Pihak-pihak yang terkait dalam penggunaan kartu kredit adalah pemegang kartu kredit (card holder), penerima pembayaran dengan kartu kredit (merchant) dan penerbit kartu kredit (issuer). Pemegang kartu kredit adalah pihak yang telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan oleh penerbit sehingga berhak memegang dan menggunakan kartu kredit tersebut. Penerima pembayaran dengan kartu kredit, biasanya pemilik tempat perbelanjaan dan hiburan, seperti pasar swalayan, hotel, restoran, dan perusahaan jasa lainnya. Sedangkan pihak penerbit Berdasarkan cara pembayarannya, jenis kartu kredit terdiri dari : a. Charge card, yaitu kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang pelunasan tagihannya dilakukan secara keseluruhan saat tagihan itu datang. Pemegang kartu diberi keleluasaan untuk memakainya tidak terbatas (no

35

Ibid., hal. 84


47

limit), tetapi ia dibatasi dalam pelunasan tagihannya dalam jangka waktu tertentu sejak ia menggunakannya sampai tagihan datang. Bila pemegangkartu tidak dapat melunasi seluruh tagihan, atas sisa tagihan akan dikenakan denda (penalty), tetapi ia masih tetap diharuskan untuk melunasinya dalam jangka waktu tertentu dan belum dibayar juga, maka kartu akan dibatalkan dan pemegangnya dicantumkan dalam daftar hitam. b. Credit card, yaitu kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang pelunasan tagihannya dapat dilakukan secara bertahap atau dicicil, dan kepada pemegang kartu kredit diberikan kredit yang jumlahnya dibatasi. Batas kredit (credit limit) biasanya bervariasi tergantung kepada kemampuan finansial pemegang kartu, dan kepercayaan pihak penerbit. Saat tagihan datang, pemegang kartu diwajibkan membayar jumlah tertentu (minimum payment) dan sisanya akan dikenakan bunga yang besarnya telah ditentukan oleh penerbit. Kartu kredit ini daya lakunya ada yang bersifat internasional dan ada juga yang hanya bersifat lokal, dalam arti daya lakunya atau penggunaannya terbatas di negara di mana kartu tersebut diterbitkan. Selain kedua jenis kartu di atas, sekarang juga berkembang yang disebut debit card, yaitu kartu yang berfungsi sebagai alat pembayaran yang praktis sebagai pengganti uang tunai, yang dapat dibelanjakan sebatas kredit yang diberikan, dimana setiap transaksi memotong secara otomatis rekening pemegang kartu. Sebagai contoh dari jenis debit card yaitu kartu debit dari BCA dan kartu Mandiri, dimana pemegang kartu tersebut mempunyai rekening misalnya berupa tabungan.


48

7. Kustodian Dalam kegiatan pasar modal, salah satu lembaga penunjangnya adalah kustodian. Menurut ketentuan Pasal 1 butir 8 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan kustodian adalah “pihak yang memberikan jasa penitipan efek atau harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima deviden, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yangmenjadi nasabah.” Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal tersebut bahwa yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai kustodian adalah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Efek, atau Bank Umum yang telah mendapat persetujuan Bapepam. 36 Dari ketentuan di atas, menunjukkan bahwa sebagai lembaga penunjang pasar modal yang dinamakan kustodian tersebut dalam kegiatannya adalah mewakili pemegang rekening atau penanam modal yang menjadi nasabahnya dalam kegiatan pasar modal yang bekerja berdasarkan perintah dari nasabahnya tersebut. Berkaitan dengan itu, sebagaimana yang ditentukan dalam undangundang bahwa bank umum dapat juga menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai kustodian setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Selanjutnya Bank Umum yang telah mendapat persetujuan dari Bapepam disebut Bank Kustodian.

36

Ibid., hal. 87


49

B.

Definisi dan Fungsi Uang Giral

1.

Definisi Uang Giral Uang giral adalah : “Uang yang diterbitkan oleh Bank Umum berupa surat berharga sebagai ganti uang tunai yang disimpannya (uang tabungan), seperti cek, bilyet giro, wesel bank, kartu kredit. Uang giral digunakan dan berlaku dikalangan masyarakat tertentu seperti pengusaha, nasabah bank, ditulis sesuai dengan kebutuhan dan nominal yang tidak terbatas, dijamin oleh bank yang menerbitkannya, kepastian pembayaran bergantung pada lembaga keuangan yang menerbitkannya.” 37 Uang giral merupakan simpanan uang pada suatu bank yang dapat diambil

setiap waktu dengan menulis cek yang merupakan perintah oleh pemilik simpanan giro tersebut kepada bank untuk membayar kepadanya atau kepada orang/pihak lain yang ditunjuknya dan dituliskan pada cek tersebut. 38 Uang giral adalah nilai saldo rekening koran yang dimiliki masyarakat pada bank-bank umum. Uang giral sewaktu-waktu dapat diambil, dijadikan uang kartal dengan cek, atau dapat dilakukan pemindahan rekening dengan bilyet giro. 39 Terjadinya uang giral : 40 a. Seseorang menyetor uang tunai ke bank, kemudian bank mencatat dalam rekening koran atas nama penyetor. Saat itu terjadi perubahan uang kartal menjadi uang giral. Penyetor menerima buku blanko cek dari bank tersebut. Buku cek dapat digunakan sewaktu-waktu bila ingin mengambil uangnya di bank.

37

Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, Loc. Cit. Faried Wijaya, Perkreditan, Bank dan Lembaga Keuangan (Edisi Pertama), BPFEYogyakarta, Yogyakarta, 1999, hal. 119 39 Maksum Habibi dan N.I. Earlyanti, Pengantar Ilmu Ekonomi Jilid 2, Piranti Darma Kalokatama, Jakarta, 2005, hal. 82 40 Ibid. 38


50

b. Seseorang telah memiliki rekening koran di bank, ia menerima piutang dari debiturnya melalui bank tersebut. Selanjutnya, oleh bank uang itu dimasukkan ke dalam rekening koran orang tersebut. c. Seseorang menjual surat-surat berharga ke bank, kemudian bank tidak membayar secara tunai tetapi dimasukkan ke dalam rekening koran si penjual. Fungsi uang giral adalah untuk menarik dan pemindahanbukuan tabungan dari rekening giro nasabah dan alat lalu lintas pembayaran modern. 41

B.

Bentuk-bentuk Uang Giral Karena kemajuan perdagangan dan perekonomian, banyak transaksi yang

nilainya cukup besar. Untuk pembayaran transaksi yang besar ini, jika dibayar dengan uang kartal kurang praktis dan kurang ekonomis, karena waktu, biaya dan resikonya besar. Untuk memenuhi pemabayaran yang praktis dan ekonomis, diciptakanlah uang giral sebagai pengganti (subsitusi) dari uang kartal. Uang giral ini tidak berlaku mutlak sebagai alat penukar karena dapat ditolak tanpa ada sanksi hukum. Uang giral ini antara lain adalah : 1. Cek (Cheque) Menurut Fress-Warren, cek adalah “suatu instrumen tertulis yang ditandatangani oleh penabung yang isinya menyuruh bank untuk membayar sejumlah uang kepada orang yang dituju.” Menurut Lucas dikutip oleh Achmad Anwari, cek adalah “perintah pembayaran (kepada bank) dari orang yang

41

Malayu S.P.Hasibuan, Dasar-Dasar Perbankan, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hal.

7 Wulan Anggraeni Zega : Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Kliring Sebagai Pengatur Arus Pembayaran Uang Giral Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Kisaran, 2007. USU Repository © 2009

51

menandatanganinya untuk membayar kepada orang yang membawanya atau orang yang namanya tersebut di atas cek itu sejumlah uang yang tertera di atasnya.” 42 Menurut KUHD Bab 7 Bagian ( I ), cek adalah “perintah tidak bersyarat dari pemegang rekening atau nasabah giro kepada bank untuk membayar sejumlah uang tertentu. Jadi, cek merupakan surat perintah membayar tidak bersyarat yang merupakan pengganti alat pembayaran yang sah, yaitu uang.” Ketentuan CEK menurut KUHD Pasal 178-299 dan Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut : a. Ada kata cek, nomor seri cek, nama dan lambing bank ; b. Perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang ; c. Nama si tertarik atau nama bank ; d. Tempat dimana pembayaran harus dilakukan ; e. Tanggal dan tempat cek ditarik ; f. Tanda tangan si penarik ; g. Bermaterai sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia ; h. Ukurannya harus sama dengan ketentuan Bank Indonesia.

Menurut KUHD Pasal 206, masa berlaku cek atau tenggang waktu penawaran cek adalah 70 hari. Apabila setelah 70 hari penarik tidak membatalkan maka cek tersebut dapat dibayarkan. Kadaluarsa cek adalah 70 hari ditambah 6 bulan (250 hari). Sesudah 250 hari bank tidak boleh membayar (KUHD Pasal 229). Apabial cek lewat 70 hari (kadaluarsa), dapat diputihkan atau diperpanjang masa berlakunya 70 hari lagi di kantor pos dengan menambah materainya, dicap, dan ditandatangani pejabat kantor pos.

42

Ibid.


52

Jenis-jenis cek antara lain adalah : a. Cek atas nama adalah cek yang nama pemiliknya dituliskan pada cek tersebut dan bank hanya akan membayar kepada orang/badan tersebut. b. Cek atas unjuk adalah cek yang tertera tulisan atas nama pembawanya. Bank akan membayar kepada siapa saja yang membawa tau menunjukkan dan menguangkan cek kepada bank. c. Cek tunai (cash cheque) adalah cek yang dapat dicairkan secara tunai kepada bank, baik cek atas nama nama maupun cek atas unjuk. d. Cek silang (cross cheque) adalah cek yang disilang dengan dua garis pada pojok kiri atas oleh penariknya (drawer) dengan tujuan cek tersebut hanya dapat dipindahbukukan. e. Cek mundur (postdated cheque) adalah cek yang tanggal jatuh temponya mundur atau diberi tanggal kemudian. f. Cek kosong adalah cek yang dananya kurang atau tidak ada dana yang dicairkan pada saat dicairkan atau dipindahbukukan. g. Cek fiat (certified cheque) adalah cek yang difiat oleh bank penerbit dengan maksud merupakan jaminan bahwa dananya telah disisihkan, tetapi penyisihan dana ini dilarang sehingga sering cek fiat itu kosong dan ada klaim dari pemegangnya. h. Cek kadaluarsa adalah cek yang masa berlakunya telah habis (70 hari) dari tanggal jatuh temponya. i.

Cek bank atau wesel cek adalah cek yang diterbitkan oleh bank untuk nasabah, baik atas nama maupun atas unjuk dan di bank mana akan dicairkan. Bank penerbit dan bank pencair harus merupakan bank yang sama antarkota.


53

j.

Cek pos adalah cek yang diterbitkan oleh kantor pos dan pencairannya di kantor pos tujuan nasabah.

k. Cek perjalanan atau traveler cheque adalah cek khusus yang diterbitkan oleh suatu bank dalam bentuk yang sudah tercetak (preprinted) dalam jenis mata uang dan denominasi tertentu tiap lembarnya.

2. Bilyet Giro Bank Indonesia pada tanggal 24 Januari 1972 melalui Surat Edaran Bank Indonesia No. 46/6680 Uppb/Pb.b mengedarkan alat pembayaran baru, yaitu Bilyet

Giro. Menurut

Surat

Keputusan Direktur Bank Indonesia No.

28/332/KEP/1 Juli 1995 tentang Bilyet Giro : “ Bilyet Giro adalah surat perintah nasabah yang telah standarisasikan bentuknya kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima ang disebutkan namanya pada bank yang sama atau pada bank lainnya. Jadi, bilyet giro hanya dapat dipindahbukukan saja dan tidak dapat dicairkan secara tunai.” 43 Menurut Surat Edaran dan Surat Keputusan Bank Indonesia No.28/137 UPG tanggal 5 Januari 1996 tentang Cek Kosong dan Bilyet Giro Kosong bahwa mulai 1 Maret 1996 ditetapkan : a. Nasabah yang telah menarik cek kosong atau bilyet giro kosong 3 (tiga) lembar atau lebih dalam jangka waktu 6 (enam) bulan atau menarik 1 (satu) lembar dengan nilai nominal Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau lebih, namanya dicantumkan dalam daftar hitam (black list). b. Sesuai dengan Pasal 1 di atas maka bank wajib menutup rekening nasabah tersebut.

43

Ibid., hal. 9


54

Cek dan bilyet giro memiliki beberapa perbedaan diantaranya adalah : 1. Cek a. Dapat dicairkan secara tunai. b. Tanggalnya hanya satu, yaitu tanggal jatuh tempo (efektif). c. Dapat dicairkan sebelum tanggal efektif, jika dikliringkan. d. Alat pembayaran / penukaran. e. Terdapat cek valas / Traveller Cheque. f. Inkaso (collection) cek dapat dilakukan. 2. Bilyet Giro a. Tidak dapat dicairkan secara tunai. b. Tangggalnya dua, yaitu tanggal penarikan dan tanggal jatuh tempo. c. Tidak dapat dicairkan sebelum tanggal efektif. d. Alat pemindahbukuaan saja. e. Tidak terdapat Giro Valas. f. Inkaso (collection) bilyet giri tidak ada.

3. Commersial Paper Commersial Paper (CP) adalah surat pengakuan utang tanpa jaminan aset. Penjualan surat berharga ini kepada publik tidak memerlukan izin Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal) dan tidak perlu adanya prospektus, bahkan relatif lebih mudah dibandingkan pengajuan kredit kepada bank. CP merupakan instrumen pasar uang untuk pinjaman jangka pendek maksimum 270 hari (±sembilan bulan). Dari segi likuiditas , bagi investor atau peminat CP ini kurang diminati karena dianggap sebagai liquidity reserves. Sedangkan bagi issue atau pencari dana, CP biasanya digunakan sebagai bridging atau untuk keperluan sementara saja sebelum pinjaman jangka panjang diperoleh, misalnya dengan


55

menjual obligasi. CP bakal marak jika kredit sulit diperoleh atau karena situasi tight money policy. 44 Bagi perusahaan yang menerbitkan CP, mencari utang dengan cara ini relatif menguntungkan karena mendapatkan utang dengan bunga relatif rendah dibandingkan bunga kredit bank. Sebaliknya para investor juga senang karena tingkat bunganya lebih tinggi daripada deposito. CP ini tidak diperdagangkan di bursa, tetapi biasanya beredar di kalangan perbankan dan pasar uang. Namun CP mengandung bahaya jika digunakan untuk membiaya proyek jangka panjang karena CP adalah instrumen jangka pendek. Tahun 1996, pemerintah mulai menerbitkan CP dengan mengharuskan CP memperoleh peringkat terlebih dahulu dari PT Pemeringkat Efek Indonesia dan melarang bank untuk menjamin CP. Sejak saat itu perdagangan CP turun drastis.

4. Surat Promes Dibuat dalam bentuk janji akan membayar (to promise) artinya menjanjikan, sedangkan wesel adalah bentuk perintah untuk membayar. 45

5. Draft L/C Wesel

adalah

“perintah

tertulis

dari

drawer

(penarik)

kepada

drawee(tertarik) untuk membayar sejumlah uang kepada penerima (payee). Wesel L/C adala surat perintah dari eksportir kepaad importir untuk melakukan pembayaran dengan sejumlah uang (bearer) wesel, jika persyaratannya telah dipenuhi.”

44 45

Ibid., hal. 10 Ibid., hal. 11


56

Pada Wesel L/C (draft L/C) sering dituliskan singkatan-singkatan : 46 a. S/D adalah sight draft (wesel unjuk) tanpa dokumen, jadi pembayaran wesek itu dilakukan begitu ditunjukkan kepada bank pembayaran tanpa disertai dokumen-dokumen. b. S/DD/P adalah sight draft dengan dokumen yang akan diserahkan kalau drawee telah membayar lunas wesel tersebut. c. D/DD/A adalah surat-surat wesel yang akan dibayar sekian hari setelah tanggal yang tercantum pada suratv wesel itu. d. S/DD/A adalah surat-surat wesel yang akan dibayar sekian hari setelah surat wesel ditunjukkan . Dokumen-dokumen akan diserahkan kalau drawee telah mengakseptasi surat wesel yang ditulis untuknya. e. D/P (Document against payment) adalah apabila wesel itu memuat klausul D/P, berarti penyerahan dokumen-dokumen kan dilakukan secara tunai. f. D/A (Document against acceptance) adalah jika dalam wesel memuat klausul D/A, berarti bahwa importir akan menerima dokumen–dokumen apabila penjual telah mengakseptasi wesel yang diterbitkan oleh penjual. Dalam hal ini berarti pula pembayaran naru akan dilakukan sesudah waktu tertentu.

6. Bank Garansi Kata garansi berasal dari bahasa Belanda garantie yang berarti jaminan. Bank garansi adalah “jaminan yang diberikan oleh bank, dalam arti bank menyatakan suatu pengakuan tertulis yang isinya menyetujui mengikat diri kepada penerima jaminan dalam jangka waktu tertentu dan syarat-syarat tertentu

46

Ibid.


57

apabila dikemudian hari ternyata si terjamin tidak memenuhi kewajibannya kepada si penerima jaminan.”

47

Berdasarkan pengertian diatas, dapatlah dikatakan bahwa bank garansi adalah garansi atau jaminan yang diberikan oleh bank. Dalam arti bahwa, bank menjamin nasabah untuk memenuhi suatu kewajiban apabila nasabah yang bersangkutan di kemudian hari tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak lain sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Bank garansi diberikan oleh bank kepada nasabah untuk tujuan membantu nasabah yang akan melakukan suatu transaksi tertentu yan tidak membutuhkan kredit dari bank. Jelaslah bahwa dalam suatu pemberian bank garansi terdapat 3 (tiga) pihak yang terkait, yaitu : a. Penjamin, yaitu bank sebagai pihak yang memberikan jaminan. b. Terjamin, yaitu pihak yang diberikan jaminan oleh bank. c. Penerima jaminan, yaitu pihak yang menerima jaminan dari bank. Menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/88/KEP/DIR tentang Pemberian Garansi Bank tanggal 18 Maret 1991, bank garansi berbentuk : a. Garansi dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap yang menerima garansi apabila pihak yang dijamin cedera janji (wanprestasi). b. Garansi dalam bentuk penandatanganan kedua dan seterusnya atas surat berharga seperti aval dan endosemen dengan hak regres yang dapat menimbulkan kewajiban membayar bagi bank apabila yang dijamin cedera janji (wanprestasi). c. Garansi lainnya yang tejadi karena perjanjian bersyarat sehingga dapat menimbulkan kewajiban finansial bagi bank.” Berkaitan dengan penerbitan garansi tersebut, bank dapat memberikannya baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing. Sedangkan hal-hal yang

47

Hermanyah, Op. Cit., hal. 81


58

perlu diperhatikan oleh bank yang menjalankan kegiatan pelayanan atau penerbitan garansi adalah : a. Penerbitan garansi terkena ketentuan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK/Legal Lending Limit) dan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) dimana perhitungannya dilakukan secara gabungan sehuingga meliputi pemberian garansi oleh kantor baik di dalam amupun di luar negeri (Pasal 7 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/88/KEP/DIR). b. Penerbitan garansi bank atau stand by L/C atas permintaan bukan penduduk hanya diperkenankan apabila disertai kontrak garansi dari bank di luar negeri yang bonafide (dalam pengertian bank tersebut tidak termasuk cabang dari bank yang bersangkutan diluar negeri) atau setoran sebesar 100 % (seratus persen) dari nilai garansi yang diberikan (Pasal 8 (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/88/KEP/DIR). c. Bank dilarang bertindak sebagai penjamin emisi efek (Pasal 8 ayat (2) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/88/KEP/DIR). Dalam kegiatan pelayanan jasa penerbitan garansi, maka bank penerbit akan menerima imbalan jasa dari si terjamin berupa provisi. Di samping pembebanan provisi, semua biaya yang timbul akibat pemberian bank garansi menjadi beban pihak yang diberi jaminan sebagaimana juga yang berlaku dalam pemberian kredit.


59

Menurut Thomas Suyatno, tujuan pemberian bank garansi adalah sebagai berikut :48 a. Untuk melaksanakan pembangunan proyek diadakan perjanjian antara pemborong dan pemberi pekerjaan pembanguna proyek. Pihak pemberi pekerjaan menginginkan adanya bak garansi untuk menutupi pekerjaan pembangunan proyek. Hal ini dilakukan untuk mencegah kemungkinan timbulnya resiko, yang terjadi akibat pemborong melakukan wanprestasi sebelum pembangunan proyek diselesaikannya. b. Untuk pembelian barang-barang. c. Untuk mendapatkan Keterangan Pemasukan Pabean (KPP) atas barang-barang yang L/C-nya belum dibayar penuh oleh importir.

48

Ibid, hal. 83


60

BAB III TINJAUAN UMUM KLIRING SEBAGAI SALAH SATU BENTUK JASA-JASA PERBANKAN

A.

Latar Belakang Timbulnya Lembaga Kliring Pendirian suatu lembaga tanpa mempunyai tujuan yang hendak dicapai,

sama halnya dengan bertindak sembarangan tanpa rencana yang dipikir masakmasak. Adanya suatu lembaga tidak lain merupakan perwujudan dari organisasi. Organisasi adalah segi formal dari administrasi, sekaligus mesin administrasi serta saluran untuk melewati segala rencana dan kebijaksanaan dilaksanakan. Sebagai alat administrasi, organisasi dapat ditinjau dari 2 (dua) sudut :49 1. Sebagai wadah/wahana dimana kegiatan manajemen dijalankan. 2. Sebagai proses dimana terjadi hubungan antar orang-orang/wakil yang menjadi anggota organisasi yang bersangkutan. Mekanisme kliring timbul karena masing-masing bank mempunyai nasabah yang melakukan transaksi dengan nasabah bank yang lain. Transaksi tersebut dapat dilakukan secara tunai tetapi juga secara tidak tunai, yaitu dengan menggunakan: 50 1. Cheque bank lain. 2. Bilyet giro bank lain. 3. Surat perintah membayar yang lain. 4. Penerbitan wesel dan lain-lain.

49

Prathama Rahardja, Op. Cit., hal. 131 Rudy Tri Santoso, Mengenal Dunia Perbankan (Cetakan Kedua, Edisi I), Yogyakarta, PT. Andi Offset, 1996, hal. 100 50


61

Kesemua warkat ini dinyatakan dalam mata uang rupiah dan bernilai nominal penuh (face value) serta telah jatuh tempo pada saat dikliringkan. Kliring merupakan perhitungan penyelesaian utang-piutang antar bank. Sebelum tercipta lembaga kliring, perhitungan penyelesaian utang-piutang yang menyangkut banyak bank akan memerlukan waktu yang cukup lama, biaya yang besar serta tenaga yang kurang efesien. Mengapa demikian? Oleh karena masingmasing bank akan berhubungan langsung dengan bank lain dalam menyelesaikan perhitunan utang-piutangnya. Inipun masih banyak dijumpai kesulitan, antara lain jam pertemuan, tempat pertemuan, dan sebagainya. Sebagai contoh, bilamana bank A akan menyelesaikan utang piutang dengan bank-bank B, C, D, dan E maka bank A harus berhubungan langsung dengan bank-bank B, C, D, dan E. Demikian pula jika bank B akan menyelesaikan utang piutang dengan bank A, C, D, dan E maka bank B akan berhubungan langsung dengan bank-bank tersebut. 51 Perhitungan utang piutang antar bank akan mudah dilakukan dengan cepat apabila hanya menyangkut 2 (dua) bank, namun bila menyangkut banyak bank tentu akan sangat rumit dan memakan waktu yang lama. Dengan adanya pemikiran tersebut kemudian dirasa perlu adanya suatu lembaga atau badan yang dapat menjadi tempat untuk memperhitungkan utang piutang tersebut. Lembaga inilah yang disebut dengan lembaga kliring. 52 Lembaga kliring dibentuk Bank Indonesia pada tanggal 3 Maret 1967 dan merupakan suatu lembaga dari Bank Indonesia yang melakukan perhitungan utang piutang antarbank peserta kliring. Lembaga kliring ini menjadi tempat berkumpulnya semua anggota clearingman/clearinggirl dari bank anggotanya 51 52

Prathama Rahardja, Loc. Cit. Rudy Try Santoso, Op. Cit., hal. 101


62

untuk perhitungan, pelunasan, dan pertukaran warkat-warkat kliringnya. Clearingman/clearinggirl adalah karyawan/ti suatu bank yang diberikan otoritas untuk

menyerahkan dan menerima warkat-warkat

kliring serta berhak

menandatangani neraca kliring. Clearingman/clearinggirl harus diberitahukan secara formal kartu spesimennya diberikan kepada Bank Indonesia. 53 Dengan timbulnya aktivitas kliring

yang

penyelenggaraannya di

laksanakan di lembaga kliring, di bawah pengelolaan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral, maka masalah waktu pertemuan, tempat, siapa yang hadir,besarnya dana yang dibutuhkan untuk penyelesaian utang-piutang dan sebagainya, telah ditentukan dan telah terorganisir. Organisasi dalam bentuk kliring ini menunjukkan adanya koordinasi dari tugas dan fungsi dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan yang diinginkan dengan dibentuknya lembaga kliring antara lain adalah untuk memajukan atau memperlancar lalu lintas pembayaran giral serta pelayanan kepada masyarakat yang menjadi nasabah bank. Dengan demikian perhitungan utang-piutang diharapkan dapt dilakukan secara mudah, cepat, aman dan efesien. 54 Keuntungan dari adanya lembaga kliring ini adalah: 55 1. Perhitungan utang piutang dapat dipusatkan disatu tempat, pada jam/waktu yang telah ditentukan. 2. Dapat menampung transaksi-transaksi dari semua bank peserta kliring.

53

Malayu S.P. Hasibuan, Op. Cit, hal. 120 Prathama Rahardja, Op. Cit., hal. 132 52 Rudy Try Santoso, Loc. Cit. 54


63

B.

Fungsi dan Jenis-jenis Kliring

1.

Fungsi Kliring Kliring merupakan suatu lembaga keuangan yang diselenggarakan oleh

Bank Indonesia dalam pembayaran giral guna menyelesaikan rekening para nasabah bank, mempunyai fungsi antara lain : 56 a. Pemindahbukuan antar bank dalam bentuk cek dan giro, nota debit dan nota kredit serta transfer antar bank. b. Mempermudah, mempercepat, ekonomis, praktis dan aman bagi penyelesaian penagihan atau pembayaran antar nasabah bank. c. Bank peserta kliring akan mempermudah penarikan nasabah. d. Mempermudah penyelesaian inkaso, perhitungan, pertukaran warkat, dan pelunasan utang-piutang antar bank peserta.

2.

Jenis-jenis Kliring Di samping mempunyai fungsi yang telah dijelaskan di atas, kliring juga

mempunyai beberapa jenis antara lain : 57 a. Kliring Umum, yaitu sarana perhitungan warkat antar bank

yang

pelaksanaannya diatur oleh Bank Indonesia. b. Kliring Lokal, yaitu sarana perhitungan warkat antar bank yang berada dalam suatu wilayah kliring yang telah ditentukan. c. Kliring Antar Cabang, adalah sarana perhitungan warkat anatar kantor suatu bank peserta, biasanya berada dalam satu kota, melalui pengumpulan seluruh

56 57

Malayu S.P. Hasibuan, Loc. Cit. Rudy Try Santoso, Loc. Cit.


64

perhitungan dari suatu kantor cabang ke kantor cabang lain yang bersangkutan pada kantor induk.

C.

Syarat-syarat Peserta Kliring dan Prosedur Setoran Kliring

1.

Syarat-syarat Peserta Kliring Penyelenggaraan kliring antarbank melalui lembaga kliring dengan

maksud agar perhitungan utang-piutang dapat dilakukan dengan cara mudah, cepat, murah dan aman. Tidak setiap bank dapat melakukan kliring dalam lembaga kliring. Bank yang bersangkutan terlebih dahulu harus menjadi anggota lembaga kliring. Bank peserta kliring adalah Bank-bank Umum dan Bank-bank Pembangunan yang berada dalam wilayah kliring tertentu dikoordinasi oleh Bank Indonesia atau bank lain yang ditunjuk dalam wilayah itu. Ada 2 (dua) macam penyertaan dalam kliring yang dikenal, yaitu: 58 a. Penyertaan langsung yaitu memperhitungkan warkat secara langsung dalam pertemuan kliring, dan yang dapat ikut dalam penyertaan langsung itu ialah Kantor Bank Indonesia, Kantor Pusat Bank Umum dan Bank Pembangunan serta kantor cabang kedua bank itu. b. Penyertaan tidak langsung yaitu memperhitungkan warkat dalam pertemuan kliring melalui kantor pusat atau salah satu kantor cabangnya yang menjadi peserta kliring, dan yang ikut serta dalam penyertaan tidak langsung ini ialah kantor cabang dan kantor cabang pembantu. Bank yang ingin ikut serta sebagai anggota lembaga kliring, maka bankbank tersebut sebelumnya harus mengadakan perjanjian antara bank-bank itu 58

Thomas Suyatno, Kelembagaan Perbankan, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, hal. 73 Wulan Anggraeni Zega : Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Kliring Sebagai Pengatur Arus Pembayaran Uang Giral Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Kisaran, 2007. USU Repository © 2009

65

dengan Bank sentral sebagai pemimpin dari lembaga kliring, serta memenuhi ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat lainnya yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia selaku Bank Sentral. Adapun syarat-syarat untuk menjadi anggota kliring menurut Faisal Afif dkk dalam buku Strategi dan Operasional Bank adalah sebagai berikut : 59 a. Setiap bank yang telah memperoleh izin usaha Bank Umum dan berkedudukan dikota dimana diadakan perhitungan kliring diwajibkan ikut serta dalam kliring. b. Bagi kantor pusat suatu bank, bank bersangkutan telah melakukan usaha dengan izin Menteri Keuangan sekurang-kurangnya 3 bulan. Berdasarkan penilaian Bank Sentral dalam bidang administrasi, pimpinan dan keuangan bank yang bersangkutan dapat memenuhi kewajiban-kewajiban kliring serta simpanan giro masyarakat pad bank yang bersangkutan telah mencapai jumlah sekurang-kurangnya 20 % dari modal minimum yang disyaratkan untuk disetor bagi pendirian bank baru di daerah yang bersangkutan. c. Bagi kantor cabang suatu bank yang berada di kota lain dari tempat kedudukan kantor pusat atau kantor cabang lainnya, simpanan masyarakat berupa giro pada kantor pusat dan seluruh cabang-cabang telah mencapai jumlah sekurang-kurangnya 20 % dari modal minimal yang disyaratkan untuk disetor bagi pendirian bank baru di daerah-daerah tempat kantor pusat dan cabang-cabang bank yang bersangkutan berkedudukan.

59

Faisal Afiff, dkk, Op. Cit., hal. 70.


66

d. Bagi kantor cabang suatu bank yang berada di kota yang sama dengan kantor pusat atau cabang-cabang lainnya, ditetapkan syarat bahwa cabang yang bersangkutan telah memperoleh izin usaha dari Kementeri Keuangan. e. Sebelum

mengikuti

membuat/menandatangani

kegiatan pernyataan

kliring,

suatu

bank

harus

tunduk

kepada

peraturan

yang

ditetapkan Bank sentral dan akan memenuhi semua kewajiban-kewajiban yang timbul karena ikut serta dalam kliring. Bank peserta kliring senantiasa wajib mempertahankan usahanya sehingga tetap memenuhi persyaratan. Selanjutnya, menurut Thomas Suyatno, dalam buku Lembaga Perbankan, ada ketentuan khusus bagi bank penyelenggara kliring, yaitu :

60

a. Berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan kliring sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; b. Menyampaikan laporan-laporan tentang data-data kliring setiap minggu bersama-sama dengan laporan likuiditas mingguan kepada Bank Indonesia yang membawahi wilayah kliring yang bersangkutan ; c. Untuk mempermudah bank penyelenggara kliring dalam penyedian uang kartal, maka ditentukan bahwa hasil kliring hari itu dapat diperhitungkan pada rekening bank pada Bank Indonesia. Sedangkan persyaratan yang ditetapkan Bank Indonesia bagi suatu bank untuk dapat ikut serta dalam kliring adalah sebagai berikut : 61 a. Bank-bank telah mendapat izin dari Menteri Keuangan dan mendapat persetujuan Bank Indonesia ; 60 61

Hermansyah, Op. Cit., hal. 78 Ibid., hal. 79


67

b. Bank tersebut telah menjalankan usahanya minimal 3 (tiga) bulan atas izin Menteri Keuangan ; c. Bank tersebut telah memenuhi penilaian sebagai bank yang sehat baik ditinjau di bidang administrasi, pimpinan maupun keuangan ; d. Simpanan masyarakat dalam bentuk giro dan kelonggaran tarik kredit yang diberikan oleh kantor tersebut telah mencapai sekurang-kurangnya 20 % dari syarat modal disetor minimum bagi pendirian bank baru di wilayahnya ; e. Bank peserta kliring wajib membuka rekening koran di Bank Indonesia ; f. Bank yang tidak tercatat sebagai peserta kliring dapat ikut serta secara tidak langsung melalui pengikutsertaannya dengan bank lain (peserta). Penyertaan tidak langsung tersebut bisa terjadi karena bank kemungkinan menghadapi masalah

keuangan,

jarak

antara

bank

yang

bersangkutan

dengan

penyelenggara kliring, dan lain-lain ; g. Menyetor jaminan kliring sebesar 50 % rata-rata kewajiban 20 hari terakhir dikurangi 40 % rata-rata tagihan harian 20 hari terakhir. Kewajiabn tersebut hanya berlaku bagi kantor bank yang baru menjadi peserta kliring atau yang baru direhabilitasi. Kewajiban menyetor jaminan kliring ini tidak berlaku bagi peserta kliring tidak langsung atau peserta yang pindah wilayah kliring ; h. Bank peserta menentukan anggotanya sebagai wakil tetap pada lembaga kliring dan memberitahukan secara tertulis kepada Bank Indonesia.


68

2.

Prosedur Setoran Kliring Adapun prosedur setoran kliring adalah sebagai berikut : 62

a. Petugas kliring menerima tanda bukti setoran (TBS) dalam 2 (dua) rangkap dan

warkat

kliring

(WK)

dari

nasabah,

memeriksanya,

kemudian

membubuhkan cap “EFEKTIF” pada TBS dan cap “kliring” pada warkat kliring serta menyerahkannya kepada Kepala Seksi. b. Kepala Seksi memeriksa tanda bukti setoran dan warkat kliring, membubuhkan tanda tangan pada tanda bukti setoran serta menyerahkannya kembali pada petugas kliring untuk di bawa ke lembaga kliring (Bank Sentral). c. Selanjutnya, petugas kliring memeriksa tanda bukti setor asli kepada nasabah, membubuhkan pada jurnal mutasi perkiraan dalam rangkap 2 (dua), dan meneruskan jurnal mutasi perkiraan dan tanda bukti setor duplikat ke bagian akuntansi, menyimpan jurnal mutasi jurnal mutasi perkiraan duplikat. Beberapa istilah yang perlu diperhatikan dalam prosedur kliring, antara lain : 63 a. Tolakan Kliring Tolakan kliring terjadi karena adanya warkat yang dikembalikan dengan alasan dana tidak cukup dan atau ada kelainan pada warkat, seperti tanda tangan tidak cocok dengan spesimen, angka tidak cocok dengan tulisan huruf dan lainlain.

62 63

Faisal Afiff, dkk, Op. Cit., hal. 73 Rudy Tri Santoso, Op. Cit., hal. 103


69

b. Postdated Cheque Cek/bilyet giro dengan tanggal efektif ysng belum jatuh tempo, dititipkan kepada bank untuk dikliringkan pada hari jatuh tempo. c. Cross Clearing (Kliring Silang) Penarikan cek melalui kliring atas beban dana yang diharapkan akan diterima penarik dari setoran-setoran cek bank lain melalui kliring pada hari yang sama. Pemberian fasilitas ini dilarang oleh Bank Indonesia. d. Call Money Bank yang memberi pinjaman kepada bank lain melalui penerbitan bilyet giro Bank Indonesia. Untuk itu bank yang menerima pinjaman menyerahkan promes sebagai jaminannya. Pinjaman diberikan untuk jangka waktu yang pendek (paling lama 7 hari). Tujuannya adalah untuk memperbaiki likuiditas bank yang goyah, karena kalah kliring. Adapun prosedur pelaksanaan transaksi kliring mengikuti langkah-langkah sebagai berikut : 64 a. Bank yang menerima warkat kliring dari bank lain, menagih kepada bank penyelenggara, dalam hal ini adalah Bank Indonesia. b. Bank Indonesia melakukan penagihan kepada bank tertagih berdasarkan warkat yang ditagih oleh bank tersebut. c. Disini bank tertagih merupakan bank yang aktif, yaitu melalui cara penerbitan Nota Kredit sebagai alat pembayaran kepada bank penagih melalui kliring.

64

Ibid,. hal. 104


70

Pertemuan kliring lokal dilakukan 2 (dua) kali sehari dan dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu : a. Pertemuan I yaitu pertemuan kliring penyerahan adalah waktu untuk penyerahan warkat, yang biasa disebut dengan Kliring waktu, yang dilaksanakan setiap hari kerja. Senin-Jum’at

:

Pukul 10.00-11.30 WIB

b. Pertemuan II adalah waktu untuk pengembalian (retur) warkat, yaitu: Senin-Jum’at

:

Pukul 14.00-15.30 WIB

Pada setiap pertemuan tersebut masing-masing bank peserta kliring wajib hadir dalam pertemuan itu. Ketidak hadiran peserta dalam pertemuan kliring yang disebabkan suatu hal, diwajibkan untuk mengajukan permohonan tertulis kepada bank Indonesia lewat penyelenggara dalam jangka waktu 10 hari sebelumnya, untuk kemudian diumumkan kepada para bank peserta kliring yang lain sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) hari kerja sebelum hari efektif. Hal ini dikecualikan untuk kejadian yang sifatnya force majeur, seperti bencana alam, kebakaran, pemogokan, sabotase, demontrasi, dan lain-lain. Dalam pertemuan Kliring I, setiap peserta kliring menyerahkan warkat kliring kepada bank-bank peserta kliring lainnya. Warkat-warkat kliring dapat dikelompokkan menjadi : a. Warkat debit (nota debit), terdiri dari : 1. Warkat debit masuk yaitu warkat-warkat yang diserahkan oleh peserta lain yang disetor nasabah atas beban nasabah bank yang bersangkutan. Dengan kata lain, warkat debit yang diterima dari bank lain.


71

2. Warkat debit keluar yaitu warkat-warkat yang disetorkan oleh nasabah suatu bank untuk keuntungan rekening nasabah tersebut. Dengan kata lain, warkat yang harus ditagihkan kepada bank lain melalui kliring. b. Warkat kredit (nota kredit), terdiri dari : 1. Warkat kredit masuk yaitu warkat-warkat yang diserahkan oleh para peserta lain untuk keuntungan nasabah bank yang bersangkutan. Dengan kata lain, warkat kredit yang diterima dari bank lain. 2. Warkat kredit keluar yaitu warkat-warkat yang berupa pembebanan ke rekening giro nasabah atas beban bank yang bersangkutan terhadap transaksi yang dilakukan oleh nasabah tersebut. Dengan kata lain, warkat yang harus dipindahbubukan untuk keuntungan nasabah bank lain peserta kliring. Jadi, warkat kliring yang diserahkan suatu bank kepada bank peserta lain meliputi warkat debit keluar dan warkat kredit keluar. Sedangkan, warkat kliring yang diterima bank dari peserta lain meliputi warkat debit masuk dan warkat kredit masuk. Dalam pertemuan II, para peserta kliring menyampaikan penyerahan warkat debit masuk dan penolakan kliring kepada masing-masing bank bersangkutan. Semua warkat debit yang ditolak karena tidak memenuhi syarat dan dananya tidak cukup tersedia dikembalikan pada peserta yang mengajukan pada waktu kliring retur. Pengembalian warkat kredit dilakukan melalui kliring penyerahan setelah diketahui adanya kesalahan. Pengembalian warkat harus disertai dengan Surat Keterangan penolakan (SKP) yang ditanda tangani dan diberi nama jelas dari peserta penerima. SKP tersebut berisi alasan-alasan


72

penolakan warkat, sesuai ketentuan-ketentuan tentang cek dan bilyet giro kosong. Warkat yang ditolak dengan alasan tindak pidana, maka warkat tersebut harus di tahan. Kemudian dibuat surat keterangan pemalsuan dan dilaporkan pada polisi. Cara penyampaian warkat : a. Warkat asli diserahkan kepada peserta yang mengkliringkan. b. Tembusan pada penyetor. c. Tembusan pada penyelenggara Jadi, berdasarkan uraian di atas dapat digambarkan bahwa proses yang terjadi pada pertemuan kliring tersebut adalah sebagai berikut : Misalkan terdapat kelompok bank peserta kliring yaitu

Kelompok A dan

Kelompok B. 65

Pada pertemuan Kliring I : Kelompok A akan menyerahkan warkat-warkat kliring kepada Kelompok B yaitu : Warkat Debit Keluar dan Warkat Kredit Keluar. Warkat-warkat kliring tersebut akan diterima Kelompok B sebagai : Warkat Debit Masuk dan Warkat Kredit Masuk.

Pada pertemuan Kliring II : Kelompok A dan Kelompok B akan menyerahkan kembali warkat-warkat kliring yang dapat dibayarkan maupun ditolak pembayarannya. Atas transaksi

65

Kelompok A adalah kelompok yang hanya berwenang untuk membuat, mengubah, memberikan tanda terima dan menandatangani daftar rekapitulasi, neraca dan bilyet saldo kliring. Sedangkan, Kelompok B adalah kelompok yang berwenang melaksanakan apa yang dilakukan kelompok A, dan juga berwenang untuk mengubah, menambah dan menandatangani surat penolakan. Wulan Anggraeni Zega : Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Kliring Sebagai Pengatur Arus Pembayaran Uang Giral Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Kisaran, 2007. USU Repository © 2009

73

kliring ini, masing-masing bank akan membukukan transaksinya ke dalam jurnal harian dengan mutasi sebagai berikut : 1. Pembukuan Transaksi Kliring a. Pembukuan Warkat Debit Keluar : Dr :

Kliring/Bank Indonesia

Cr :

Rekening Nasabah

b. Pembukuan Warkat Kredit Keluar : Dr :

Rekening Nasabah

Cr :


c. Pembukuan Warkat Debit Masuk : Dr :

Rekening Nasabah

Cr :


d. Pembukuan Warkat Kredit Masuk : Dr :


Cr :

Rekening Nasabah

e. Pembukuan kembali (retur debit) terhadap warkat debit keluar yang diterima kembali : Dr :

Rekening Nasabah

Cr :


f. Pembukuan kembali (retur kredit) terhadap warkat debit masuk yang diserahkan kembali : Dr :


Cr :

Rekening Nasabah


74

2. Neraca Kliring Terhadap pembukuan tersebut di atas, pada akhir hari kerja masing-masing bank membuat perincian mutasi rekening dari kliring yang terjadi pada hari itu. Mutasi ini lazim disebut dengan Neraca Kliring, yang isinya adalah sebagai berikut : NERACA KLIRING BANK TANGGAL……… Gambar 1.1

NOTA/WARKAT KLIRING

JUMLAH

NOTA/WARKAT KLIRING

1. Warkat Debit Keluar

1. Warkat Debit Masuk

2. Warkat Kredit Masuk

2. Warkat Kredit Keluar

3. Retur Kredit

3. Retur Debit

TOTAL

XXXXX

TOTAL

JUMLAH

XXXXX

Apabila hasil penjumlahan Neraca Debit lebih besar dari penjumlahan Neraca Kredit, maka bank tersebut menang kliring, karena jumlah penagihan lebih besar dari jumlah kewajiban kepada bank lain. Untuk itu, dibukukan jurnal sebagai berikut : Dr :

Bank Indonesia

Cr :

Kliring/Antar Bank Aktiva/Call Money


75

Demikian pula sebaliknya, apabila hasil penjumlahan Neraca debit lebih kecil dari penjumlahan Neraca kredit, maka bank tersebut kalah kliring, karena jumlah hasil penagihan lebih kecil dari jumlah kewajiban kepada bank lain. Untuk itu, dibukukan jurnal sebagai berikut : Dr :

Kliring/Antar Bank Aktiva/Call Money

Cr :

bank Indonesia

Jika bank tersebut menang kliring, berarti simpanan giro bank tersebut di Bank Indonesia menjadi bertambah, sebaliknya aka berkurang apabila bank tersebut kalah kliring. Bank Indonesia sebagai penyelenggara kliring, setiap harinya selalu membukukan jurnal transaksi kliring tersebut ke dalam Neraca Kliring. Neraca tersebut memperinci jumlah bank yang menang maupun kalah dalam kliring. Jika neraca itu dibuat secara akurat maka tidak akan terdapat selisih transaksi, karena pada saat yang bersamaan timbul kewajiban dan tagihan dengan jumlah yang sama besar. NERACA KLIRING BANK INDONESIA TANGGAL…………. Gambar 1.2

NAMA BANK YANG KALAH KLIRING

JUMLAH

NAMA BANK YANG MENANG KLIRING

1. Bank A

6. Bank F

2. Bank B

7. Bank G

3. Bank C

8. Bank H

4. Bank D

9. Bank I

5. Bank E

10. Bank J

TOTAL

XXXXX

TOTAL

JUMLAH

XXXXX


76

Dari uraian transaksi di atas, maka dapat digambarkan arus transaksi tersebut otomasi kliring, sebagai berikut : Warkat Diterima di Counter

Diperiksa

Membuat Daftar Rekap (3x)

Diberi Stempel Kliring

Dicatat dalam Daftar Kliring (4x) Pemisahan Warkat Dr dengan Cr

Checking Oleh Kepala Bagian

Warkat-warkat dibawa Ke Lembaga Kliring

Pengamanan I : - Apakah nominal warkat = daftar kliring ? - Apakah daftar kliring = rekap penyerahan warkat kliring ? KLIRING I :

Pengamanan II : - Yang menyerahkan warkat kliring - Yang menerima warkat kliring

Penyerahan/Penerimaan Warkat Kliring

Petugas Kliring Kembali Ke Kantor Pengamanan III : - Apakah jumlah warkat sesuai dengan banyaknya lembar yang tercantum dalam warkat penerimaan demikian pula dengan nominalnya ?

- Konfirmasi Saldo R/K - Verifikasi Tanda-tanda - Konfirmasi dengan Nasabah - Membuat Tolakan Kliring Membuat Neraca Kliring

KLIRING II :

Pengamanan IV : - Petugas kliring menunggu sampai perhitungan selesai

Berdasarkan Daftar Rekapitulasi Penyerhan dan Penerimaan (Dr, Cr, Tolakan)

Berdasarkan Daftar Rekapitulasi Penyerhan dan Penerimaan (Dr, Cr, Tolakan) Berdasarkan Daftar Rekapitulasi Penyerhan dan Penerimaan (Dr, Cr, Tolakan)

Gambar Skema 2.1


77

D.

Sanksi dan Jaminan Kliring

1.

Sanksi Apabila bank peserta kliring tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam

kliring atau menurut penilaian/pertimbangan Bank Indonesia keadaan keuangan bank yang bersangkutan tidak memungkinkan untuk memenuhi kewajibannya dalam kliring, maka bank peserta kliring dapat diberikan sanksi yaitu pada suatu saat dapat dihentikan kegiatannya oleh Bank Indonesia. 66 Apabila jumlah kewajiban dari suatu bank peserta kliring melampaui jumlah dana (saldo) dan jaminan kliring yang tersedia pada penyelenggara, maka pelampauan itu disebut saldo negatif. Bank peserta yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk menyelesaikan saldo negatif itu dalam 30 menit setelah pertemuan kliring retur tutup. Jika sampai batas waktu tadi tidak dapat diselesaikan juga maka atas persetujuan Bank Indonesia, penyelenggara dapat memperpanjang batas waktu termaksud sampai hari kliring berikutnya sebelum kas dari kantor penyelenggara dibuka dan jika saldo negative tidak diselaisaikan juga maka terhadap bank peserta dapat juga dikenakan penghentian sementara dari pengikutsertaannya dalam kliring. 67 Akibat dari penghentian ini akan mempengaruhi beberapa hal : 68 a. Bank dalam posisi yang sulit untuk menyalurkan dana pengiriman uangnya. b. Kesibukan luar biasa akan terjadi di bank tersebut. c. Nasabah boleh jadi tidak menaruh kepercayaan lagi, dan menganggap bahwa bank itu tidak bonafide.

66

Ibid., hal. 102 Thomas Suyatno, Op. Cit., hal. 76 68 Rudy Tri santoso, Op. Cit., hal. 103 67


78

Peserta dapat mengajukan permohonan pengunduran diri dari kliring jika mengalami hal-hal sebagai berikut :69 a. Mengalami kesulitan keuangan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya syaratsyarat untuk keikutsertaan lebih lanjut dalam kliring. b. Kepengurusan peserta yang bersangkutan tidak menunjukkan keadaan semestinya, seperti : perselisihan dalam kepengurusan. Prosedur pengunduran diri dari kliring harus mengikuti langkah sebagai berikut :70 a. Mengajukan surat permohonan kepada Bank Indonesia. b. Jika permohonan ini disetujui maka bank tersebut membuat pengumuman kepada semua bank peserta kliring sekurang-kurangnya 2 hari kerja sebelum tanggal efektif. c. Pengunduran diri oleh Kantor Pusat suatu bank berlaku untuk semua Kantor Cabangnya. d. Pengunduran diri oleh Kantor Cabang, hanya berlaku untuk Kantor Cabang yang bersangkutan saja.

69 67

Thomas Suyatno., Loc. Cit. Rudy Tri Santoso., Loc. Cit.


79

2.

Jaminan Kliring Di samping terdapat syarat-syarat kliring, suatu bank diharuskan memiliki

jaminan kliring yang harus dipelihara, yaitu : 71 a. Memiliki dana yang cukup pada bank penyelenggara (Bank Sentral), dengan maksud untuk menjamin kelancaran dalam perhitungan kliring. Besarnya dana disesuaikan dengan kebutuhan setiap peserta. Bagi peserta baru atau peserta yang baru direhabilitasi, dikenakan kewajiban jaminan kliring yang harus dipelihara selama 6 (enam) bulan (sejak tanggal penyetorannya). Besarnya jaminan kliring yang disetorkan kepada bank penyelenggara, yaitu sebesar10 % x (kewajiban yang dapat dibayar + kelonggaran tarik kredit). b. Jaminan kliring merupakan sejumlah dana yang disediakan oleh setiap bank peserta pada Bank Sentral (Bank Indonesia) yang khusus dipergunakan untuk menampung jumlah kewajiban yang terjadi atas saldo rekening giro bebas. Besarnya jaminan peserta yaitu 50 % dari jumlah harian rata-rata yang selama 2 (dua) bulan diperhitungkan dalam kliring untuk keuntungannya.

68

Faisal Afiff, dkk, Op. Cit., hal. 72


80

BAB IV TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN KLIRING SEBAGAI PENGATUR ARUR PEMBAYARAN UANG GIRAL PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA CABANG KISARAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai pandangan hukum tentang pelaksanaan kliring, yaitu aspek-aspek hukum yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan kliring dan juga akan diuraikan beberapa persoalan yang menyangkut perikatan dan perjanjian. Dengan adanya suatu perikatan/perjanjian melahirkan hak dan kewajiban masing-masing pihak yaitu bank dan nasabah, kemudian tanggungjawab hukum masing-masing pihak dalam menggunakan sarana kliring dan tanggungjawab setelah diadakannya kliring, akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan kliring yang harus dipikul oleh pihak bank dan nasabah yang bersangkutan, serta tindakan-tindakan pengamanan dalam pelaksanaan kliring untuk menghindari praktek-praktek kejahatan melalui kliring. Dapat disebutkan dalam pelaksanaan kliring, sanksi yang terberat yang akan dihadapi oleh nasabah adalah penutupan rekeningnya dan pencantuman nama nasabah dalam daftar hitam (black list) Bank Indonesia, sehingga nasabah tersebut tidak dapat membuka rekening di bank manapun yang menjadi peserta kliring. Sedangkan, akibat yang akan dihadapi pihak bank apabila menyalahgunakan kepercayaan nasabah adalah tidak akan ada lagi nasabah yang mau menyimpan dananya di bank bersangkutan dan pada akhirnya bank tersebut akan tutup.


81

A.

Aspek Hukum Kliring Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Kisaran Aspek hukum dari kliring dalam hal ini dimaksudkan segi-segi hukum

yang berkaitan dengan kliring, dalam hal ini tentunya lebih ditekankan pada hukum perbankan dan hukum keperdataan secara luas.

1.

Hak Dan Kewajiban Pihak Bank Dan Nasabah Dalam Penggunaan Sarana Kliring Dari transaksi dan aktivitas kliring pada Bank Rakyat Indonesia Cabang

Kisaran dapat dilihat bahwa kewajiban Bank Rakyat Indonesia dalam penggunaan sarana kliring adalah : a. Menerima subjek hukum untuk membuka rekening tabungan atau rekening giro sesuai persyaratan yan telah ditentukan. b. Menata usahakan secara administrasi segala transaksi pada rekening, artinya apabila masuk bilyet giro dari nasabahnya, maka pihak Bank wajib menerima dan memindahbukukannya ke rekening nasabah tersebut. Sedangkan hak dari Bank Rakyat Indonesia Cabang Kisaran dalam penggunaan sarana kliring adalah : a. Memeriksa keadaan usaha calon nasabah yang akan menggunakan cek/bilyet giro dalam sarana kliring. b. Memperoleh pembayaran warkat yang ditarik oleh nasabah apabila saldonya tidak cukup dan warkat tidak sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia. b. Menerima uang jasa atas kerja yang telah dilakukannya atas sarana kliring. Pada sisi lain kewajiban nasabah adalah memenuhi persyaratan formil untuk pembukaan rekening giro maupun persyaratan materil (penyetoran dana ke Wulan Anggraeni Zega : Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Kliring Sebagai Pengatur Arus Pembayaran Uang Giral Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Kisaran, 2007. USU Repository © 2009

82

rekening giro nasabah yang bersangkutan). Sedangkan hak dari nasabah adalah dapat melakukan penarikan dananya yang tersedia, pada jam kas di buka dengan mematuhi ketentuan yang berlaku. Hubungan hukum antara nasabah dengan bank merupakan suatu undangundang yang mengikat keduanya sehingga sesuai dengan asas hukum bahwa perjanjian hanya mengikat pihak-pihak terkait, maka untuk itu pihak di luar harus menghormati perjanjian yang telah buat yakni perjanjian pembukaan rekening giro atau tabungan. Dari hak dan kewajiban dapat pula disebutkan bahwa tanggung jawab Bank atas suatu kliring yang dilakukannya adalah sejauh dana nasabah yang bersangkutan mencukupi sesuai dengan cek/bilyet giro yang di keluarkannya. Jika dana tersebut tidak mencukupi maka tidak tertutup kemungkinan bahwa bank akan menetapkan sanksi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian apabila ditinjau dari sisi perjanjian, penggunaan sarana kliring dapat dikatakan merupakan perjanjian yang mengikuti perjanjian penyimpanan dan penitipan uang. Perjanjian penyimpanan dan penitipan uang ini merupakan perjanjian pokok dan dari sini dapat dilahirkan perjanjian baru yakni perjanjian untuk melakukan kliring antar bank. Dengan demikian ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perjanjian dan perikatan yang terdapat dalam KUHPerdata akan berlaku dengan sendirinya jika pihak Bank Rakyat Indonesia Cabang Kisaran tidak menentukan lain. Perjanjian untuk menggunakan sarana kliring dengan sendirinya akan hapus apabila perjanjian pokoknya yaitu penyimpanan dan penitipan uang telah berakhir. Oleh karena itu, sangatlah wajar Bank akan menolak untuk melakukan


83

kliring jika dana nasabah tidak ada lagi atau tidak mencukupi untuk dipindahbukukan kepada rekening (tabungan) nasabah lain. Jika hal ini dilakukan juga oleh Bank Rakyat Indonesia, tentunya akan merugikan pihak Bank itu sendiri. Selain itu, jika dilihat dari sistem hukum benda khususnya perihal penyerahan dan peralihan hak milik maka dapat disebutkan bahwa kliring termasuk penyerahan hak perpanjangan tangan, karena untuk membayar transaksi yang telah dilakukan para pihak menggunakan pihak ketiga yang iku campur dalam hal pembayaran. Walaupun pada awalnya terjadi pembayaran dan penyerahan secara langsung, tetapi untuk mendapatkan uang secara tunai harus menggunakan jasa pihak lain yaitu pihak bank. Perjanjian awal yang terjadi antara nasabah dengan nasabah lainnya sebenarnya telah berakhir dengan dilakukannya pembayaran menggunakan cek/bilyet giro, tetapi cek/bilyet giro bukanlah pembayaran uang tunai melainkan dalam bentuk giral dan diperlukan suatu sarana kliring yang dapat digunakan untuk mencairkan uang giral tersebut menjadi uang tunai. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa latar belakang timbulnya kliring adalah terjadinya transaksi/perikatan antar nasabah bank, yang kemudian diikuti dengan adanya sarana kliring.


84

2.

Syarat-syarat yang Harus Dipenuhi Oleh Nasabah Untuk Dapat Menggunakan Sarana Kliring Pada BRI Cabang Kisaran Untuk bisa melakukan dan menggunakan sarana kliring pada Bank Rakyat

Indonesia Cabang Kisaran tentunya diperlukan persyaratan-persyaratan tertentu, dalam hal ini dikualifikasikan kepada syarat materil dan formil. Syarat materil untuk dapat mengunakan sarana kliring tentunya adalah nasabah harus memiliki dana dalam bentuk rekening giro atau deposito. Sebelum seorang nasabah memasukkan dan menyimpan dananya di Bank Rakyat Indonesia terlebih dahulu nasabah tersebut harus memenuhi persyaratan-persyaratan antara lain : a. Mengisi data yang lengkap mengenai tanda bukti diri, nomor pokok wajib pajak, akte pendirian/anggaran dasar bagi perusahaan yang berbentuk badan hukum. b. Membuat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak kebertan rekeningnya ditutup dan namanya dicantumkan dalam daftar hitam (black list) oleh Bank Indonesia apabila terkena sanksi administrasi karena melakukan penarikan cek/bilyet giro kosong. c. Membuat dan atau mengisi perjanjian pembukaan rekening. Setelah nasabah membuka rekening di BRI Cabang Kisaran maka nasabah tersebut telah dapat

menggunakan sarana kliring

yang tersedia untuk

memindahkan dananya kepada rekening koran nasabah bank lain yang masuk dalam lingkup anggota peserta kliring.


85

Adapun syarat formil yang harus dipenuhi jika menggunakan sarana kliring pada Bank Rakyat Indonesia adalah : a. Nama bilyet giro dan nomor bilyet giro yang bersangkutan. b. Nama tertarik. c. Perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk memindahbukukan dana atas beban rekening penarik. d. Nama dan nomor rekening pemegang. e. Nama bank penerima. f. Jumlah dana yang dipindahbukukan baik dalam angka maupun dalan huruf selengkap-lengkapnya. g. Tempat dan tanggal penarikan. h. Tanda tangan dan nama jelas dan atau dilengkapi dengan cap/stempel sesuai dengan persyaratan pembukaan rekening. i.

Tanggal efektif dengan ketentuan harus dalam tenggang waktu penawaran. Demikian beberapa persyaratan materil dan formil yang harus dipenuhi

oleh nababah agar bisa menggunakan sarana kliring pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Kisaran.

B.

Akibat Hukum Sarana Kliring di Bank Rakyat Indonesia Cabang Kisaran Akibat hukum yang dimaksud adalah akibat hukum yang mungkin timbul

bila tidak dipenuhinya persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak Bank (khususnya persyaratan formil/administrasi) dalam menggunakan sarana kliring. Dari pelanggaran administrasi perbankan atas kekeliruan nasabah dalam menggunakan sarana kliring maka sanksi yang sering digunakan adalah dengan Wulan Anggraeni Zega : Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Kliring Sebagai Pengatur Arus Pembayaran Uang Giral Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Kisaran, 2007. USU Repository © 2009

86

menutup rekening nasabah yang bersangkutan dan sekaligus memasukkan dan mencantumkan nama nasabah tersebut dalam daftar hitam (black list) yang tersedia di Bank Indonesia. Disamping

itu

apabila

terdapat

kemungkinan

bahwa

nasabah

menggunakan cek/bilyet giro untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya melawan hukum, untuk itu pihak Bank Rakyat Indonesia hanya bertanggung jawab sebatas persoalan administrasi perbankan atas cek/bilyet giro yang dikeluarkannya, Bank rakyat Indonesia tidak bertanggungjawab untuk persoalan pidana dan perdatanya. Hal itu adalah tanggung jawab dari nasabah yang bersangkutan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum.

C.

Tindakan-Tindakan Pengamanan dalam Pelaksanaan Kliring untuk Menghindari Praktek-Praktek Kejahatan Melalui Kliring Usaha pengamanan dalam kliring dimaksudkan untuk memperlancar,

mempermudah, meningkatkan pelaksanaan pengawasan intern peserta kliring, menghindarkan usaha manipulasi serta usaha-usaha lain dari pihak yang tidak bertanggungjawab yang dapat merugikan bank. Usaha pengamanan dalam kliring dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu antara lain :

1. Pengolahan Warkat-Warkat Kliring Sebelum proses pertemuan kliring dimulai, setiap warkat kliring yang diterima sebagai setoran oleh petugas loket terlebih dahulu harus diberi cap kliring sebelum ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang (petugas kliring). Apabila telah diberi cap kliring, maka petugas kliring harus mengadakan pemeriksaan mengenai:


87

a. Apakah warkat-warkat kliring yang bersangkutan sesuai dengan perincian pada surat/slip setoran yang bersangkutan baik jumlah lembarnya maupun jumlah nominalnya. b. Apakah warkat-warkat kliring yang bersangkutan semuanya sudah dibubuhi cap kliring sebagaimana mestinya oleh petugas loket. Pembuatan daftar kliring dilakukan oleh petugas kliring. Setelah daftar kliring dicantumkan dalam rekapitulasi penyerahan kliring, daftar debit dan daftar kredit masing-masing dibuat rekapitulasinya tersendiri. Sebelum warkat-warkat dibawa oleh petugas kliring ke pertemuan kliring, petugas kliring harus mengadakan pemeriksaan kembali mengenai : a. Apakah jumlah-jumlah nominal yang tercantum dalam daftar kliring sesuai dengan warkat-warkat kliring yang bersangkutan. b. Apakah jumlah seluruh daftar kliring sesuai dengan jumlah mutasi/rekapitulasi penyerahan warkat kliring.

2. Pelaksanaan dalam Pertemuan Kliring Kehadiran wakil peserta kliring disertai dengan warkat-warkat kliring yang akan dikliringkan tidak boleh terlambat dari waktu yang telah ditentukan, karena keterlambatan dapat mengganggu kelancaran pertemuan kliring dan akibat dari keterlambatan itu dapat dikenakan sanksi kliring. Untuk menjaga tata tertib dengan baik dan mengurangi kesempatan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, sebaiknya wakil peserta kliring dilarang menerima warkat-warkat untuk dikliringkan langsung dari nasabah di kantor penyelenggara kliring. Perubahan daftar-daftar kliring dalam bentuk penambahan maupun pengurangan serta pembetulan angka-angka daftar kliring dan rekapitulasinya Wulan Anggraeni Zega : Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Kliring Sebagai Pengatur Arus Pembayaran Uang Giral Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Kisaran, 2007. USU Repository © 2009

88

harus dengan sepengetahuan pejabat yang berwenang yaitu petugas kliring, di samping persetujuan pejabat penyelenggara yang bersangkutan. Kepada wakil peserta kliring hendaknya diwajibkan melaksanakan hal-hal sebagi berikut : a. Penyerahan Warkat Kliring Untuk setiap penyerahan daftar kliring beserta warkat yang bersangkutan, maka sebagai buktinya harus diperoleh tanda terimanya (resi) berupa tembusan daftar kliring yang telah ditanda tangani wakil bank yang menerimanya, tujuannya adalah agar nama wakil peserta kliring terdaftar dalam penyelenggara. b. Penerimaan Warkat-Warkat Kliring Untuk setiap penerimaan daftar kliring beserta warkat-warkat yang bersangkutan, wakil peserta kliring menandatangani sebuah tanda terima (resi) untuk bank yang menyerahkannya. Sebelum menadatangani sebuah tanda terima, wakil peserta kliring harus terlebih dahulu mengadakan pemeriksaan mengenai : 1). Apakah warkat-warkat kliring yang bersangkutan telah dibubuhi cap kliring bank yang menyerahkan. 2). Apakah jumlah nominal yang tercantum dalam daftar kliring telah sesuai dengan warkat-warkat kliring yang bersangkutan. 3). Apakah warkat-warkat kliring tersebut telah benar-benar diperhitungkan kepada bank peserta, dengan kata lain tidak terdapat warkat bank lain yang terselip keliru diperhitungkan kepada bank peserta. Jika terdapat kekeliruan, maka wakil peserta kliring harus segera memberitahukan wakil-wakli bank yang bersangkutan.


89

4). Apakah jumlah total pada daftar kliring sesuai dengan jumlah total warkatwarkat yang bersangkutan.

3. Penelitian Warkat-Warkat Yang di bawa dari Bank Penyelenggara Setelah petugas kembali dari bank penyelenggara (Bank Indonesia), baik untuk warkat debit maupun warkat kredit (termasuk warkat yang ditolak) maka yang pertama-tama harus diteliti adalah apakah jumlah warkat yang dibawanya sesuai dengan jumlah (nominal dan lembarnya) yang tercantum dalam rekapitulasi penerimaan dan neraca kliring yang dibuat oleh petugas kliring yang bersangkutan. Juga perlu diteliti apakah tidak terdapat perubahan-perubahan pada daftar rekapitulasi penyerahan warkat-warkat kliring. Penelitian yang sama hendaknya juga dilaksanakan terhadap warkat-warkat kliring retur. 72

4. Bilyet Saldo Kliring Berdasarkan daftar rekapitulasi penyerahan dan daftar rekapitulasi penerimaan baik untuk warkat debit maupun warkat kredit (termasuk warkat yang ditolak) disusunlah sebuah neraca kliring dan dari neraca kliring ini akan diperoleh bilyet saldo kliring. Bilyet saldo yang dibawa kembali ke kantor peserta harus sudah disahkan oleh pimpinan lembaga kliring. Dengan bilyet saldo kliring setiap bank peserta kliring dapat melakukan pengecekan apakah rekeningnya di Bank Indonesia didebit atau dikredit dengan jumlah yang sesuai dengan bilyet saldo kliring pada hari yang bersangkutan. Bilyet saldo kliring adalah dokumen/alat control yang penting sehingga apabila

72

Kliring retur adalah kliring untuk menyelesaikan warkat-warkat kliring yang ditolak penerimaan atau pembayarannya karena tidak memenuhi syarat formil atau tidak tersedia dana yang cukup untuk pembayarannya. Wulan Anggraeni Zega : Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Kliring Sebagai Pengatur Arus Pembayaran Uang Giral Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Kisaran, 2007. USU Repository © 2009

90

terdapat kesalahan/ketidakcocokan pada bilyet saldo kliring, maka peserta diwajibkan segera memberitahukan kepada pimpinan penyelenggara pada akhir hari itu juga, atau selambat-lambatnya pada hari kerja berikutnya sebelum kas dibuka agar terdapat kesempatan untuk mengambil langkah-langkah apabila ketidakcocokan yang terjadi itu disebabkan unsur manipulasi. Di samping itu untuk menjaga keamanan kepada bank peserta diwajibkan setiap harinya melakukan pengecekan terhadap rekeningnya pada bank penyelenggara, apakah didebit atau dikredit dengan jumlah yang sesuai dengan bilyet saldo kliring. Jika setelah dilakukan pengecekan ternyata tidak sesuai agar segera menghubungi pejabat Bank Indonesia (penyelenggara Kliring).

5. Pengamanan Pelaksanaan Kliring Usaha-usaha dari oknum yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan tindak kejahatan sering terjadi melalui pelaksanaan kliring dengan berbagai cara yang akan menimbulkan kerugian bagi pihak bank dan pihak nasabah, misalnya : dengan memalsukan nota kredit, menghilangkan warkat kliring, mengubah angka yang tertera dalam slip/surat setoran nasabah. Untuk menanggulangi hal tersebut perlu diusahakan tindakan pengamanan pelaksanaan kliring. Adapun usaha pengamanan yang dilakukan Bank Rakyat Indonesia Cabang Kisaran dalam memperlancar pelaksanaan kliring antara lain: a. Petugas kliring yang ditugaskan dalam mengikuti pelaksanaan kliring adalah benar-benar

petugas

yang

telah

memenuhi

persyaratan

dan

dapat

dipertanggungjawabkan kejujurannya.


91

b. Kepada para petugas kliring bank perlu diingatkan agar tidak lupa mengenakan tanda pengenal kliring pada waktu memasuki dan selama berada di ruangan pertemuan kliring. c. Mengkoordinasikan terlebih dahulu kepada bank yang menerbitkan nota kredit tentang adanya kebenaran transfer dengan mempercepat pembayaran. d. Mencurigai jika ada nasabah yang berulang kali menanyakan kepada bank mengenai penyelesaian nota kredit yang dikliringkan nasabah. Tidak hanya bank peserta kliring yang melakukan tindakan pengamanan, Bank Indonesia juga melakukan usaha pengamanan guna menghindari kejahatan melalui kliring diantaranya adalah : a. Memberikan penjelasan dalam berbagai forum perbankan mengenai kejahatan melalui kliring. b. Meningkatkan pengamanan dan pengecekan yang ketat oleh petugas satpam terhadap wakil peserta kliring, hanya peserta yang memakai tanda pengenal kliring yang diperkenankan masuk ke ruang kliring. c. Meningkatkan monitoring jalannya kliring dan penelitian perhitungan kliring, terutama dalam pertemuan kliring pertama (kliring penyerahan) sehingga apabila ada usaha-usaha manipulasi segera dapat diketahui pada kliring pertama dan dapat segera diberitahukan kepada bank-bank yang bersangkutan. d. Berulangkali memberitahukan kepada petugas-petugas kliring agar apabila ada nota kredit lebih dari Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau relatif besar di cek kebenarannya dengan bank yang menyerahkan nota kredit tersebut.


92

e. Mengamankan semua warkat-warkat kliring, termasuk sampah-sampah kertas kliring dari ruang kliring dan menyimpannya selama beberapa hari untuk menjaga kemungkinan adanya warkat-warkat yang tercecer atau sengaja dihilangkan dan sebagainya.


93

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A.

Kesimpulan Dari seluruh pemaparan tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan

Kliring Sebagai Pengatur Arus Pembayaran Uang Giral, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Aspek hukum dari kliring dalam hal ini dimaksudkan segi-segi hukum yang berkaitan dengan kliring, dalam hal ini tentunya lebih ditekankan pada hukum perbankan dan hukum keperdataan secara luas. Dari transaksi dan aktivitas kliring pada bank dapat dilihat bahwa masing-masing pihak yaitu bank dan nasabah mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut timbul karena adanya suatu perikatan/perjanjian dan perikatan/perjanjian tersebut menjadi undang-undang yang mengikat bagi para pihak. Selain itu, sebelum seseorang ingin menggunakan sarana kliring harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana yang telah ditentukan oleh pihak.

2. Akibat hukum yang timbul dari penggunaan sarana kliring pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Kisaran lebih ditekankan kepada penutupan rekering giro nasabah yang bersangkutan dan mencantumkan nama nasabah dalam daftar hitam yang tersedia di Bank Indonesia, tujuannya adalah agar nasabah tidak dapat membuka rekening giro di bank mana pun yang menjadi peserta kliring. Hal ini dilakukan apabila nasabah tidak memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan oleh Bank Rakyat Indonesia seperti dana nasabah yang bersangkutan tidak mencukupi untuk menggunakan sarana kliring dan apabila Wulan Anggraeni Zega : Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Kliring Sebagai Pengatur Arus Pembayaran Uang Giral Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Kisaran, 2007. USU Repository © 2009

94

terdapat kemungkinan bahwa nasabah menggunakan cek/bilyet giro untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya melawan hukum, maka pihak Bank Rakyat Indonesia hanya bertanggung

jawab sebatas persoalan

administrasi perbankan atas cek/bilyet giro yang dikeluarkannya, Bank rakyat Indonesia tidak bertanggungjawab untuk persoalan pidana dan perdatanya. Hal itu adalah tanggungjawab dari nasabah yang bersangkutan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum.

3. Usaha pengamanan dalam kliring dimaksudkan untuk memperlancar, mempermudah, meningkatkan pelaksanaan pengawasan intern peserta kliring, menghindarkan usaha manipulasi serta usaha-usaha lain dari pihak yang tidak bertanggungjawab yang dapat merugikan bank. Usaha pengamanan dalam kliring dapat meliputi : a. Pengamanan terhadap pengolahan warkat-warkat kliring yang akan dibawa ke pertemuan kliring dengan beberapa tahap yaitu pemberian cap kliring oleh petugas loket, kemudian petugas kliring melakukan pemeriksaan terhadap warkat kliring apakah perinciannya sudah sesuai dengan slip setoran yang bersangkutan baik jumlah lembarnya maupun nominalnya dan apakah sudah dibubuhi cap oleh petugas loket, setelah itu petugas kliring membuat daftar rekapitulasi penyerahan kliring, daftar debit dan daftar kredit. b. Pengamanan dalam pelaksanaan pertemuan kliring. Kehadiran wakil peserta tidak boleh terlambat dari waktu yang telah ditentukan karena keterlambatan dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan kliring. Setiap ada perubahan yang terjadi dengan daftar-daftar kliring di dalam pertemuan Wulan Anggraeni Zega : Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Kliring Sebagai Pengatur Arus Pembayaran Uang Giral Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Kisaran, 2007. USU Repository © 2009

95

kliring harus dengan sepengetahuan pejabat bank yang berwenanng, di samping persetujuan pejabat penyelenggara yang bersangkutan. Dan kepada wakil peserta kliring hendaknya diwajibkan melaksanakan penyerahan warkat-warkat kliring dan penerimaan warkat kliring. Setelah petugas kembali dari bank penyelenggara (Bank Indonesia), petugas kliring harus memeriksa warkat-warkat yang dibawanya apakah sesuai jumlah nominal dan jumlah lembarannya yang tercantum dalam rekapitulasi penerimaan dan neraca kliring yang dibuatnya serta memeriksa rekapitulasi penyerahan dan warkat kliring retur.

Berdasarkan neraca kliring

penyerahan dan neraca kliring retur dibuat bilyet saldo kliring yang memuat hasil akhir kliring dari call money. Dengan bilyer saldo kliring setiap bank peserta kliring dapat melakukan pengecekan apakah rekeningnya di Bank Indonesia di debit atau di kredit dengan jumlah yang ssuai dengan saldo bilyet

kliring

pada

hari

yang

besangkutan.

Apabila

terdapat

kesalahan/ketidakcocokan pada bilyet saldo kliring maka peserta kliring harus segera memberitahukan kepada pimpinan penyelenggara pada akhir kliring hari itu juga atau paling lambat pada hari kerja berikutnya sebelum kas dibuka agar ada kesempatan untuk menindaklanjutinya.


96

B.

Saran

1. Untuk meningkatkan pengawasan terhadap warkat yang diserahkan maupun yang diterima serta melakukan pencocokan dengan dokumen kliring dan laporan yang diterima sehingga dapat diketahui dengan segera bila terjadi suatu penyimpangan atau terjadi usaha manipulasi dalam pelaksanaan kliring oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, maka diperlukan adanya suatu kerjasama yang baik antara pihak-pihak yang terlibat di dalam pelaksanaan kliring. 2. Untuk mencegah di tutupnya rekening nasabah yang ingin menggunakan sarana kliring oleh pihak bank, sebaiknya nasabah yang bersangkutan harus segera melakukan penyetoran dana ke rekeningnya sebelum petugas kliring melakukan pertemuan kliring selanjutnya. 3. Perlu disiapkannya sarana dan prasarana yang memadai seperti dengan

menggunakan Sistem Otomasi Kliring yang dapat mendukung kelancaran dan keefektifan pelaksanaan kliring dan diperlukannya kepatuhan setiap petugas bank terhadap penggunaan komputer, terutama dalam hal penggunaan password dan users ID, agar selalu dapat terjaga kerahasiaannya dan tidak terjadi kebocoran kepada pihak yang tidak berhak.


97

DAFTAR PUSTAKA

BUKU Afiff, Faisal, dkk, Strategi dan Operasinal Bank, PT. Erresco, Bandung, 1996 Amiruddin & Zainal Assikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga), Balai Pustaka, Jakarta, 2002 Djumhana, Muhammad, Hukum Perbankan Di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 313 Edilius dan Sudarsono, Kamus Ekonomi Uang dan Bank, Rineka Cipta, Jakarta, 1994 Fuady, Munir , Hukum Perbankan Modern (Buku Kesatu), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999 Habibi, Maksum dan N.I. Earlyanti, Pengantar Ilmu Ekonomi Jilid 2, Piranti Darma Kalokatama, Jakarta, 2005 Hasibuan, Malayu S.P, Dasar-Dasar Perbankan, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2002. Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Edisi Keenam), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002 Muhammad, Abdulkadir, dan Rilda Murniati, Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiyaan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. Prathama Rahardja, Uang dan Perbankan, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1997 Simorangkir, O.P, Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Nonbank, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004 Siregar, Mustafa, Pengantar Beberapa Pengertian Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) Press, Medan, 1991

Perbankan,

Suyatno, Thomas, Kelembagaan Perbankan, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991


98

Tri Santoso, Rudy, Mengenal Dunia Perbankan (Cetakan Kedua, Edisi I), PT. Andi Offset, Yogyakarta, 1996 Widiyono, Try, Aspek Hukum Operasional Transakasi Produk Perbankan di Indonesia, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006 Wijaya, Faried, Perkreditan, Bank dan Lembaga Keuangan (Edisi Pertama), BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta, 1999

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Republik Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Republik Indonesia, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Republik Indonesia, Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No.3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia.

INTERNET www.google.com, Kecurangan Dengan Penyalahgunaan Alat-Alat Lalu Lintas Pembayaran Giral, 2007.


SKRIPSI. Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan Memenuhi Syarat-syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum WULAN ANGGRAENI ZEGA

Recommend Documents