LEGAL STANDING PERUSAHAAN ASURANSI YANG TELAH DICABUT IZIN USAHANYA DALAM MENJALANKAN PERMOHONAN PAILIT (Studi Kasus Putusan MA Nomor 338K/PDT.Sus/2010)
SKRIPSI Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Oleh: ZAHIRA BANU 090200212 DEPARTEMEN HUKUM EKONOMI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2013
Universitas Sumatera Utara
LEGAL STANDING PERUSAHAAN ASURANSI YANG TELAH DICABUT IZIN USAHANYA DALAM MENJALANKAN PERMOHONAN PAILIT (Studi Kasus Putusan MA Nomor 338K/PDT.Sus/2010)
SKRIPSI
Oleh: ZAHIRA BANU 090200212
DEPARTEMEN HUKUM EKONOMI Disetujui Oleh Ketua Departemen Hukum Ekonomi
Windha, SH, M.Hum NIP:197501122005012002
Dosen Pembimbing I
Ramli Siregar, SH, M.Hum NIP: 195303121983031002
Dosen Pembimbing II
Windha, SH, M.Hum NIP:197501122005012002
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2013
Universitas Sumatera Utara
ABSTRAK Perusahaan asuransi menjalalankan kegiatan usaha dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi dan memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi. Asuransi menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat untuk meminimalisir terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti. Usaha asuransi dapat berakhir jika kegiatan usaha perusahaan asuransi dicabut izinnya oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Permasalahan yang dibahas adalah: pertama, bagaimanakah perusahaan asuransi menjalankan kegiatan usaha berdasarkan UU No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian?, kedua, bagaimanakah kepailitan perusahaan asuransi menurut UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?, ketiga, bagaimanakah legal standing perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya dalam menjalankan permohonan pailit berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 338K/PDT.Sus/2010? Jenis metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam perundang-undangan di bidang usaha perasuransian dan kepailitan serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 338K/PDT.Sus/2010. Disimpulkan pertama, perusahaan asuransi menjalankan kegiatan usaha berlandaskan pada asas-asas dan prinsip-prinsip dalam perjanjian pada umumnya, karena asuransi merupakan satu di antara perjanjian pada umumnya. Kedua, kepailitan perusahaan asuransi dilakukan dengan pencabutan izin usaha dengan prosedur khusus melalui kewenangan Kemenkeu. Kedua, Legal standing perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya dalam menjalankan permohonan pailit berdasarkan Putusan MA Nomor 338k/Pdt.Sus/2010, terdapat kesalahan penafsiran. Pencabutan izin perusahaan asuransi (PT. Asuransi Prisma Indonesia) bukan berarti perusahaan asuransi tersebut secara serta merta dapat mengajukan pailit atas dirinya sendiri. Tetapi pencabutan izin perusahaan asuransi tetap berada di bawah kewenangan Menteri Keuangan. Saran diharapkan: pertama, agar ditentukan forum penyelesaian sengketa antara pihak tertanggung dan penanggung atau antara debitor dan kreditor dalam perjanjian asuransi, sebab forum demikian dapat mengantisipasi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dipailitkan dan saran ini lebih memberikan perlindungan kepada kepentingan para kreditor dan bagi perusahaan asuransi itu sendiri tidak mesti harus menempuh jalur pengadilan. Kedua, agar UUK dan PKPU dipahami bahwa tidak semua hak-hak perusahaan asuransi tanpa terkecuali akan dikenakan kepailitan, sebab kepailitan hanya menyangkut harta kekayaan perusahaan asuransi saja dan bukan hak pribadi-pribadi direksi dan komisaris. Ketiga, agar pihak PT. Asuransi Prisma Indonesia sebagai debitor seharusnya berpedoman pada UU Usaha Perasuransian, UUK dan PKPU, bukan pada UUPT karena dalam kapasitasnya masih berstatus badan hukum perusahaan asuransi bukan badan hukum biasa. Kata Kunci: Perusahaan Asuransi, Kepailitan Perusahaan Asuransi, Izin Usaha Asuransi, dan Pencabutan Izin Usaha Asuransi.
Universitas Sumatera Utara
KATA PENGANTAR Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan kehadhirat Allah SWT, atas izin dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang berjudul, “Legal Standing Perusahaan Asuransi yang telah dicabut izin usahanya dalam menjalankan permohonan pailit (Studi kasus Putusan MA Nomor 338K/PDT.Sus/2010)”. Banyak pihak yang turut membantu dalam penyelesaian Skripsi ini, dengan demikian penulis mengucapkan terima kasih kepada: 1. Prof. Dr. Runtung Sitepu, SH, M. Hum, Dekan fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan. 2. Prof. Dr. Budiman Ginting, S.H., M.Hum, Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan. 3. Syafrudin Hasibuan, SH, MH. DFM, Pembantu Dekan II Fakultas hukum Universitas Sumatera Utara Medan. 4. Muhammad Husni SH, M. Hum, Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sumatera utara Medan. 5. Windha, SH., M.Hum, Ketua Departemen Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 6. Ramli Siregar, SH, M.Hum, sebagai Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan, dan koreksi dalam penulisan Skripsi ini. 7. Windha, SH, M.Hum, Pembimbing II juga telah banyak memberikan bimbingan, masukan, dan koreksi sehingga penulisan Skripsi ini menjadi sempurna. 8. Seluruh Dosen dan Seluruh Pegawai Tata Usaha dan Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan. 9. Yang terhormat Ayahanda Syafaruddin dan Ibunda Sri Gema Wahyu , setiap waktu dan sepanjang selalu memberikan motivasi dan do’a agar penulis dapat mencapai cita-cita yang setinggi-tingginya. Kakakku Dr. Laura Enika dan Abang Iparku M. Ricky Mustika SE, adikku Farha Sonia dan Teman dekatku Armi Amali Yuja S.ST. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat wal’afiat dan tetap dalam lindungan Allah SWT, amiin. 10. Sahabat-sahabatku Mona Winata SH, Syalom, Putri Suri Ramadhani, Devi Suryani, dan Rumia SH , terima kasih atas doa, dukungan, serta keceriaan
Universitas Sumatera Utara
yang telah diberikan kepada penulis, dan selalu ada baik suka maupun duka, semoga Allah Swt membalas kebaikan kalian semua. Amiin. Mudah-mudahan Skipsi ini dapat memberikan kontribusi kepada berbagai pihak, namun penulis juga menyadari ketidaksempurnaannya, oleh sebab itu, diharapkan kritik yang membangun untuk kesempurnaan penelitian selanjutnya.
Medan, 15 Juli 2013 Penulis
Zahira Banu
Universitas Sumatera Utara
DAFTAR ISI
ABSTRAK ......................................................................................................
i
KATA PENGANTAR ....................................................................................
ii
DAFTAR ISI...................................................................................................
iii
BAB I
: PENDAHULUAN .........................................................................
1
A. Latar Belakang ..........................................................................
1
B. Perumusan Masalah..................................................................
5
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan...................................................
5
D. Keaslian Penulisan ....................................................................
7
E. Tinjauan Kepustakaan ...............................................................
7
1. Pengertian Asuransi .............................................................
7
2. Pengertian Perusahaan Perasuransian...................................
11
3. Pengertian Kepailitan ..........................................................
15
F. Metode Penelitian......................................................................
17
G. Sistematika Penulisan ................................................................
19
BAB II : PERUSAHAAN ASURANSI MENJALANKAN KEGIATAN USAHA BERDASARKAN UU NO.2 TAHUN 1992 TENTANG USAHA PERASURANSIAN ........................................................
22
A. Asas-Asas dan Prinsip-Prinsip Dasar Asuransi ..........................
22
1. Asas-Asas Perjanjian Asuransi ............................................
23
a. Prinsip Itikad Baik (good fait)........................................
23
b. Prinsip
Kepentingan
yang
dapat
Diasuransikan
(insurable interest) ........................................................
30
c. Prinsip Pengalihan Risiko ..............................................
31
Universitas Sumatera Utara
B. Asuransi Sebagai Suatu Perjanjian.............................................
33
C. Berakhirnya Perjanjian Asuransi ...............................................
38
D. Pengaturan Kegiatan Usaha Perusahaan Asuransi Dalam Menjalankan Kegiatan Perasuransian ........................................
43
BAB III : KEPAILITAN PERUSAHAAN ASURANSI MENURUT UU NO.37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG ...........
53
A. Asas-Asas dan Prinsip-Prinsip Hukum Kepailitan .....................
53
1. Asas-Asas Hukum Kepailitan ..............................................
53
2. Prinsip-Prinsip Hukum Kepailitan .......................................
56
B. Syarat-Syarat dan Prosedur Permohonan Pailit ..........................
60
C. Pengurusan dan Pemberesan Harta Debitor Pailit oleh Kurator ..
65
BAB IV : LEGAL STANDING PERUSAHAAN ASURANSI YANG DICABUT IZIN USAHANYA DALAM MENJALANKAN PERMOHONAN PAILIT BERDASARKAN PUTUSAN MARI NOMOR 338K/PDT.SUS/2010 .........................................
74
A. Faktor-Faktor Penyebab Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Asuransi ....................................................................................
74
B. Syarat-Syarat Mengajukan Permohonan Pailit Perusahaan Asuransi ....................................................................................
78
C. Akibat Hukum Terhadap Perusahaan Asuransi yang Telah Dicabut Izin Usahanya ..............................................................
81
D. Legal Standing Perusahaan Asuransi Yang Dicabut Izin Usahanya Dalam Mengajukan Permohonan Pailit ......................
87
1. Posisi Kasus ........................................................................
87
2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat ..........
93
Universitas Sumatera Utara
3. Analisis
Pertimbangan
Hakim
Mahkamah
Agung
Berdasarkan UU No.2 Tahun 1992 dan UU No.37 Tahun 2004 ....................................................................................
95
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN ......................................................
106
A. Kesimpulan ...............................................................................
106
B. Saran .........................................................................................
107
DAFTAR PUSTAKA .....................................................................................
109
Universitas Sumatera Utara
