ANALISIS HUKIUM TERHADAP DAKWAAN PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK ( Studi Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 17/Pid.B/2013/PN.Unh )
JURNAL SKRIPSI
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada Fakultas Hukum Universitas Halu Oleh
OLEH
LUFTHY PURNAMA RACHMAN H1A1 12 377
PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PIDANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HALU OLEO KENDARI 2017
1
ABSTRAK ( INDONESIA ) Lufthy Purnama Rachman, Stb, H1A1 12 377, Judul Penelitian “Analisis Hukum terhadap dakwaan Penuntut Umum dalam tindak pidana Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 17/Pid.B/2013/PN.Unh)” dibimbing oleh Dr. Oheo K. Haris, SH, M.Sc, L.LM. sebagai Pembimbing I dan Ali Rizky, SH, MH sebagai Pembimbing II. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Konstruksi Kesesuaian Surat dakwaan yang diajukan dalam putusan Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 17/Pid.B/2013/PN.Unh dengan ketentuan Pasal 143 KUHAP Tipe Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif.Dalam penelitian ini digunakan metode kepustakaan atau collecting by library. Berdasarkan hasil penelitian penulis berkesimpuan bahwa Kewenangan Penuntutan Penuntut Umum dalam mengkualifikasikan peristiwa hukum yang didakwakan terbukti Kabur/obscurlibel dalam perkara Pencemaran Nama Baik Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 17/Pid.B/2013/PN.Unh seharusnya batal Demi Hukum karena, karena berdasarkan ketentuan Pasal 143 KUHAP Surat Dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum tidak lengkap. Karena tidak terpenuhinya syarat materil suatu Surat Dakwaan. Pada syarat materiil tidak tercantum secara jelas tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa, Penuntut Umum hanya menyatakan bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama namun tanpa menyertakan Pasal 55 KUHP. Dikarenakan Surat Dakwaan Penuntut Umum atas Para Terdakwa dinyatakan tidak lengkap sehingga tidak memenuhi Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP. Oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak memenuhi Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP maka surat dakwaan tersebut dinyatakan Batal Demi Hukum karena tidak memenuhi unsur yang termuat dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP yakni uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan ABSTRACT ( INGGRIS ) Lufthy Rachman Purnama, Stb, H1A1 12 377, Title Research "Legal Analysis of the indictment the public prosecutor in the criminal offense of Defamation (Study Negeri Unaaha Court's Decision No. 17 / Pid.B / 2013 / PN.Unh)" led by Dr. Oheo K. Haris, SH, M.Sc, L.LM. As Advisor I and Ali Rizky, SH, MH as Supervisor II. This study aims to determine the suitability Construction indictment filed in the District Court decision Unaaha No. 17 / Pid.B / 2013 / PN.Unh with the provisions of Article 143 of the Criminal Procedure Code Type of research used is Normative Law Research. In this research used library method or collecting by library. Based on the results of the study authors berkesimpuan that the Prosecution Authority Public Prosecutor in legal events indicted qualify proven Escape / obscurlibel in the case Defamation Negeri Unaaha Court's Decision No. 17 / Pid.B / 2013 / PN.Unh should be dropped because the law's sake, because under the provisions of Article 143 of the Criminal Procedure Code made by the Prosecutor is incomplete. Due to the non-fulfillment of the material requirements of an Indictment. In material terms is not clearly criminal acts committed by the accused, the public prosecutor simply stated that the criminal act was committed by the defendant together but without including Article 55 of the Criminal Code. Due to the Public Prosecution on the Defendants is declared incomplete so as not to comply with Article 143 paragraph (2) letter b Criminal Procedure Code. Therefore indictment Public Prosecutor did not comply with Article 143 2
paragraph (2) letter b of the Criminal Procedure Code that the indictment shall be deemed void because it does not meet the elements contained in Article 143 paragraph (3), Cr namely the description carefully, clear and complete for criminal offenses Which was charged. pihak, dapat di artikan pula tugas
PENDAHULUAN
hakim
A. Latar Belakang Masalah Hukum
acara
terkait
dengan
proses
pidana
pembuktian. Hakim dalam memeriksa
merupakan hukum yang mengatur
fakta peristiwa yang telah dilakukan
tentang
bagaimana
oleh terdakwa, berpedoman pada surat
atau
dakwaan yang telah disusun oleh
cara
mempertahankan menyelenggarakan
hukum
pidana
penuntut umum.
materiil, sehingga memperoleh putusan hakim
dan
merupakan
surat yang dibuat atau disiapkan oleh
dilaksanakan.
penuntut umum yang terlampir pada
Hakim dalam menjatuhkan putusan
waktu melimpahkan berkas perkara ke
pada prinsipnya selalu mendasarkan
pengadilanyang memuat nama dan
pada alat-alat bukti yang sah, karena
identitas pelaku perbuatan pidana,
pembuktian merupakan titik sentral
kapan
pemeriksaan perkara dalam sidang
dilakukan serta uraian secara cermat,
pengadilan.
jelas dan lengkap mengenai perbuatan
itu
Sebuah hakim
adalah
bagaimana
Dakwaan
isi
keputusan
cara
Surat
harus
persidangan untuk
Tugas
memberikan
dan
tersebut
di
yang
didakwakan
mana
perbuatan
didakwakan
oleh
terdakwa
unsur-unsur
telah yang
penilaian terhadap kebenaran kedua
memenuhi
Pasal-Pasal
pihak tersebut di atas, pada dasarnya
tertentu pula yang nantinya merupakan
secara ringkas terkandung sebagai
dasar dan titik tolak pemeriksaan
penyedia upaya penguji kebenaran
terdakwa di sidang pengadilan untuk
terhadap pembuktian masing-masing
dibuktikan apakah benar perbuatan
3
yang dakwaan itu betul dilakukan dan
perkara tidak boleh menyimpang dan
apakah
apa yang dirumuskan dalam surat
betul
terdakwa
adalah
pelakunya yang dapat dipertanggung
dakwaan.
jawabkan untuk perbuatan itu. Jaksa sebagai Penuntut Umum
Kasus pencemaran nama baik yang diputus oleh Pengadilan Negeri
menurut KUHAP semakin dipertegas
Negeri
dalam posisi sebagai instansi yang
17/Pid.B/2013/PN.Unh
berwenang
penuntutan
tindak pidana pencemaran nama baik
Pasal 1 butir 7 dan Pasal 137. Dalam
dengan cara para terdakwa membuat
posisi sebagai aparat Penuntut Umum,
surat yang dimana dalam isi surat
Pasal
menegaskan
tersebut menuduh saksi korban dalam
Umum untuk
lingkup daerah kabupaten Konawe
membuat surat dakwaan tanpa campur
tindak pidana tersebut dilakukan oleh
tangan instansi lain. Penuntut Umum
lebih dari satu orang atau dengan kata
“berdiri
sempurna
lain tindak pidana secara bersama-
volwaardig dalam pembuatan surat
sama telah menuduh saksi korban telah
dakwaan. Bertitik tolak dari ketentuan
menyalahgunakan keuangan daerah.
melakukan
140
ayat
(1)
wewenang Penuntut
sendiri”
dan
Pasal 1 butir 1 dan Pasal 137 serta Pasal
140
(1),
dengan
Nomor
yaitu
kasus
Berdasarkan hal yang telah
kedudukan
diuraikan di atas, maka penulis tertarik
Penuntut Umum dalam pembuatan
untuk menelitinya dan menyusunnya
surat dakwaan dapat dijelaskan. Tujuan
kedalam penulisan hukum dengan
dan guna surat dakwaan adalah sebagai
judul
dasar
dakwaan
atau
ayat
Unaaha
landasan
pemeriksaan
:Analisis
Hukum
Penuntut
Umum
terhadap dalam
perkara di dalam sidang pengadilan.
tindak pidana Pencemaran Nama Baik
Hakim di dalam memeriksa suatu
(Studi Putusan Pengadilan Negeri
4
Unaaha
Nomor
17/Pid.B/2013/PN.Unh)
melaksanakan
Berdasarkan
latar
belakang
yang penulis uraikan tersebut di atas maka dapat ditentukan permasalahan :
putusan
pengadilan
B. Rumusan Masalah
yaitu
sebagai penuntut umum serta
Apakah
dakwaan
Jaksa
yang
memperoleh kekuatann hukum tetap. 2) Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh
Penuntut Umum yang diajukan dalam
Undang-undang
putusan Putusan Pengadilan Negeri
melakukan
Unaaha
melaksanakan
Nomor
17/Pid.B/2013/PN.Unh sudah sesuai
1. Kedudukan
Jaksa
tentang
berdasarkan
Hukum
Undang-
08 Tahun1981 Acara
Pidana
Acara
(KUHAP)
yang
“Dengan
pengecualian
ketentuan
khusus
acarapidana
sebagaimana tersebut pada undangundang
tertentu,
sampai
ada
perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi”.
yaitu: 1) Jaksaadalahpejabatyangdiberiw
Pasal Pemerintah
ewenangolehundangundanginiuntuk
Hukum
untuksementaramengenai
Defenisi Jaksa dan Penuntut
undang Nomor
penetapan
menyatakan :
Sebagai
Penuntut Umum
Umum,
dan
Pasal 284 ayat (2) Kitab
Pidana
A. Jaksa Sebagai Penuntut Umum
untuk
penuntutan
Undang-undang TINJAUAN PUSTAKA
ini
hakim.
dengan ketentuan Pasal 143 KUHAP ?
telah
bertindak
17Peraturan Nomor
1983tentangpelaksanaan
27Tahun Kitab
5
Undang-undang
Hukum
Acara
karenahanyaPenuntut
Pidana yang menyatakan :
yangberwenangmengajukanseseora
“Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undangundang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dilaksanakan oleh penyidik, jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan”.
2. Wewenang
Jaksa
ng tersangka pelaku tindak pidana ke muka sidang pengadilan.
1. Pengertian Tindak Pidana
jembatan
yang
merumuskan
bahwa : “Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana.Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).”
Sebagai
Kejaksaan
karena
Prasetyo,2
Teguh
dalam peradilan pidana bersifat menentukan
1
B. Ruang Lingkup Tindak Pidana
Penuntut Umum Kedudukan
Umum
merupakan
menghubungkan
tahap penyidikan dengan tahap Menurut E.Y. Kanter dan
pemeriksaan di sidang pengadilan.
S.R. Sianturi sebagaimana dikutip
Berdasarkan doktrin hukum yang
dari oleh Amir Ilyas bahwa tindak
berlaku suatu asas bahwa Penuntut Umum
mempunyai
pidana mempunyai 5 (lima) unsur-
monopoli
unsur, yaitu :
penuntutan, artinya setiap orang
a. Subjek;
barubisa diadili jika ada tuntutan 1
pidana dari Penuntut Umum, yaitu lembaga
kejaksaan
Yudi Kristiana, Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 52 2 Teguh Prasetyo,2011,HukumPidanaEdisiRevisi,PTRaja GrafindoPersada,Jakarta,hal.49.
6
b. Kesalahan; c. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan; d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang- Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana; e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).
Schravendijk
Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah : 6 a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia; b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh UndangUndang; c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum; d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan; e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada pembuat. Hanya perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan hukum.
telah
mengklasifikasikan tindak pidana ke dalam 2 (dua) kelompok besar, yaitu dalam buku kedua dan ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran.3 a. Menurut sistem KUHP,
Dibandingkan
b. Menurut cara merumuskannya,
memang tampak berbeda dengan
Batasan tindak pidana oleh yakni
:
paham dualistis. Dari batasan yang
Moeljatno,
uatanatautindakpidanasudahtercakupdidalamnya perbuatanyangdilarang(criminalact)danpertangg ungjawabanpidanakesalahan(criminalresponsibil ity).
R.Tresna, Vos yang merupakan penganut
aliran
5
Dualistisadalahpandanganyangmemisahka nantaraperbuatanpidanadan pertanggungjawabanpidana.Menurutpandangani ni,tindakpidanahanyadicakupcriminalactdancrim inalresponsibilitytidakmenjadiunsurtindakpidana .Olehkarenaitu,untukmenyatakansebuahperbuata nsebagaitindakpidanacukupdenganadanyaperbua tanyangdirumuskanolehUndangUndangyangmemilikisifatmelawanhukumtanpaa danyasuatudasarpembenar.
4
monistism danJonkers, 3
Amir Ilyas,2012,AsasAsasHukumPidana,RangkangEducation,Makass ar,hal.28.
4
Monistisadalahsuatupandanganyangmelih atsyaratuntukadanyapidanaharusmencakup duahal,yaknisifatdanperbuatan.Pandanganinime mberikanprinsipprinsippemahamanbahwadidalampengertianperb
dengan
pendapat penganut paham monistis
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana
teoretis,
merupakan
penganut aliran dualistis.5
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana KUHP
yang
6
ErdiantoEffendi,2011,HukumPidanaIndon esiaSuatuPengantar,RefikaAditama,Bandung, hal.98.
7
dibuat Jonkers dapat dirinci unsur-
hukum pidana terdiri atas 4 (empat)
unsurtindak
bentuk,8 :
pidana
sebagai
berikut:7
1) Menista;
a. Perbuatan (yang);
2) Menista secara tertulis
b. Melawan
hukum
(yang
3) Fitnah; dan
berhubungan dengan); c. Kesalahan
(yang
4) Penghinaan ringan.
dilakukan
Pada umumnya delik aduan
oleh orang yang dapat);
terbagi atas delik aduan absolut
d. Dipertanggungjawabkan.
(mutlak) dan delik aduan relatif
C. Tindak Pidana Pencemaran Nama
(nisbi). Dimana delik aduan absolut adalah delik yang dalam keadaan
Baik 1. Ruang
Lingukup
apapun tetap
Pidana
aduan
Pencemaran Nama Baik Pencemaran nama baik / penghinaan
/
fitnah
libel,
yang
sedangkan
sedangkan
delik
aduan
relatif adalah delik aduan yang dalam
keadaan
tertentu
saja
diperlukan adanya pengaduan.9
disebarkan secara tertulis dikenal sebagai
merupakan delik
yang
Secara umum pencemaran
diucapkan disebut slander. KHUP
nama baik (Defamation) adalah
menyebutkan
bahwa
tindakan mencermarkan nama baik
penghinaan/pencemaran nama baik
seseorang dengan cara menyatakan
bisa dilakukan dengan cara lisan
sesuatu baik melalui lisan ataupun
atau tulisan (tercetak). Tindak
pidana
terhadap 8
kohormatan
7
Ibid,hal.81.
ini,
menurut
ilmu
Marpaung, Leden, 2009, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Cetakan Keenam, Jakarta, Sinar Grafika, hal : 8 9 Amir Ilyas, 2012Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education dan PuKap, Yogyakarta, hlm 186-187
8
tulisan. Pencemaran nama baik
a. Pasal 310 ayat (1) KUHP
terbagi ke dalam beberapa bagian:
mengenai Pencemaran :
1) Secara lisan,
1) Unsur-unsur Objektif
2) Secara tertulis,
a) Barang siapa
Sasaran dalam pencemaran
b) Menyerang kehormatan
nama baik pun dapat digolongkan
atau
menjadi :
seseorang
1) Terhadap pribadi perorangan. 2) Terhadap
kelompok
atau
golongan.
nama
c) Dengan
menuduhkan
sesuatu hal 2) Unsur-unsur Subjektif
3) Terhadap suatu agama.
a) Dengan maksud yang
4) Terhadap orang yang sudah meninggal.
nyata
(kenlijk
supaya
5) Terhadap para pejabat yang
diketahui
negara
geven).
wakilnya
dan
pejabat perwakilan asing. Tindak
Pidana
Pencemaran Nama Baik Tindak Pidana Pencemaran
b) Dengan
itu
umum
(ruchtbaarheid
atau
doel)
tuduhan
meliputi pegawai negeri, kepala
2. Unsur-unsur
baik
te
sengaja
(opzettelijk) b. Pasal 310 ayat (2) KUHP mengenai pencemaran tertulis
Nama Baik memiliki beberapa 1) Barangsiapa unsur, yang terdapat dalam Kitab 2) Dengan sengaja Undang-Undang Hukum Pidana 3) Menyerang
kehormatan
yaitu : atau nama baik seseorang
9
4) Dengan tulisan atau gambar
penegasan ketentuan Pasal 143
yang disiarkan
ayat
5) Dipertujukan pada umum
(3),
M.
memberikan
atau ditempelkan
Yahya
Harahap
penjelasan
sebagai
berikut: a. Kekurangan syarat formal, tidak menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum. b. Kekurangan syarat materiil, mengakibatkan surat dakwaan batal demi hukum. Jelas dilihat perbedaan diantara kedua syarat tersebut. Pada syarat formal, kekurangan memenuhi syarat tersebut tidak mengakibatkan batalnya surat dakwaan demi hukum, akan tetapi masih dapat dibetulkan. Sedang pada syarat materiil, apabila syarat tersebut tidak dipenuhi surat dakwaan batal demi hukum. 10
c. Pasal 315 KUHP mengenai penghinaan ringan D. Tinjauan Tentang Dakwaan 1. Pengertian Surat Dakwaan Pada periode HIR surat dakwaan disebut surat tuduhan atau acte van beschuldinging. Sedang KUHAP seperti yang ditegaskan pada Pasal 140 ayat (1), diberi nama surat dakwaan. Atau dimasa yang lalu surat dakwaan lazim
E. Tinjauan Umum tentang Kekuasaan disebut acte van verwijzing, dalam Kehakiman istilah
hukum
inggris
disebut 1. Pengertian
Kekuasaan
imputation atau indictment. Banyak Kehakiman pendapat
yang
berbeda
dalam Kekuasaan
mendefinisikan
kehakiman
mengenai adalah kekuasaan negara yang
dakwaan, akan tetapi maksud dari merdeka
dalam
pengertian
di
beberapa pendapat tersebut pada dalam keuasaan kehakiman bebas intinya sama. dari
campur
tangan
pihak
2. Syarat Surat Dakwaan kekuasaan negara lainnya, dan Lebih
meneliti
bunyi 10
Ibid, Hal. 391.
10
kebebasan dari paksaan
lingkup
sebagai
dan
kewenangan
2. Tugas dan Kewajiban Hakim Hakim
tugas
penegak
hakim
tersebut.
hukum dan keadilan mempunyai
3) Mengefektifkan
proses
tugas dan kewajiban sesuai Pasal
penegakan
yang
28
diberikan
Undang-undang
Nomor
48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu :11
hukum oleh
undang-
undang. 4) Mengesampingkan perkara
a. Menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. b. Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat baik dan buruk dari tertuduh dalam menentukan dan mempertimbangkan berat ringannya pidana.
demi kepentingan umum. 5) Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha Negara.
3. Wewenang Hakim 6) Dapat
mengajukan
a. Wewenang Hakim pertimbangan teknis hukum 1) Wewenang seorang hakim kepada Mahkamah agung adalah
menerima, dalam pemeriksaan kasasi
memeriksa, dan memutus perkara pidana. suatu perkara. 7) Mencegah atau menangkal 2) Menetapkan
serta orang tertentu untuk masuk
mengendalikan
kebijakan atau keluar wilayah Negara
penegakan keadilan
11
hukum dalam
dan Kesatuan
Republik
Indonesia
kerena
ruang
Salam, Moch Faisal, 2001, Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek, Mandar Maju, Bandung, hlm 296
keterlibatannya dalam suatu
11
perkara
sesuai
peraturan
dengan
perundang-
undangan.
digunakan
dalampenelitianini
Library
Research
E. Teknik Analisis Bahan Hukum Bahan hukum yang diperoleh
A. Tipe Penelitian Tipe Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif.
kemudian dianalisis secara normatif, HASIL PENELITIAN DAN
B. Pendekatan Masalah ini
(Penelitian
Kepustakaan)
METODE PENELITIAN
Penelitian
yaitu
PEMBAHASAN
menggunakan
jenis
pendekatan 1. Pendekatan
Konseptual
(Conceptual oproach
KESESUAIAN DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUMYANG DIAJUKAN DALAM PUTUSAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI UNAAHA NOMOR 17/PID.B/2013/PN.UNH DENGAN KETENTUAN PASAL 143 KUHAP
2. Pendekatan kasus (case oproach) 3. Pendekatan Perundang-Undangan (statute oproach)
Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor
:
17/Pid.B/2013/PN.Unh
atas
tindak pidana pencemaran nama baik yang
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum Bahan hukum yang digunakan
dilakukan oleh para terdakwa yaitu 1 Anwar,
S.Sos
dan
terhadap
berikut :
SAPIRDIN, SKM selaku pejabat Dinas
1. Bahan hukum primer,
Kesehatan
2. Bahan hukum sekunder,
uraiannya sebagai berikut:
Pengumpulan
Bahan
Kabupaten
Konawe,
Bin
yang
1. Poisisi Kasus Bahwa korban ASMANA Bin
Hukum Metode pengumpulanbahanhukum
ASMANA
Robert
dalam penelitian ini adalah sebagai
D. Metode
korban
terdakwa
SAPIRDIN, yang
SKM
pejabat
Dinas
Kesehatan Kabupaten Konawe pada
12
tanggal 26 Agustus 2011 hendak
kemudian menyebar dan diketahui oleh
memperbaiki pagar
dan bangunan
korban khususnya dan masyarakat
Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe
pada umumnya sehingga saksi namun
karena sudah usang dan perlu adanya
salinan (foto copi) surat tersebut
perbaikan,
sampai
atas
rencana
tersebut
ke
tangan
saksi
korban
kemudian terdakwa 1. Anwar, S.Sos 2.
ASMANA Bin SAPIRDIN,
ROBERT dan 3. RAHMAT FITRA
sehingga saksi korban merasa malu
bersama-sama dengan ANTO AGUS
dan tercemar nama baiknya
(DPO) membuat surat yang dimana
2. Dakwaan Penuntut Umum
dalam isi surat tersebut menuduh saksi korban
telah
memanipulasi
mengatur jumlah
dan
anggaran
SKM
Atas
tindakan
terdakwa
tersebut Penuntut umum mengajukan dakwaan sebagai berikut :
perbaikan pagar dan bangunan Dinas
Dakwaan Primair : bahwa Perbuatan
Kesehatan Kabupaten Konawe yang
Terdakwa sebagaimana diatur dan
bersumber
diancam pidana dalam Pasal 311 ayat
dari
APBD
Kabupaten
Konawe agar saksi korban medapatkan
(1)
keuntungan dari jumlah yang tidak
Dakwaan Subsidiair : bahwa Perbuatan
semestinya Surat tersebut ditujukan
terdakwa
kepada
diancam pidana dalam Pasal 310 ayat
LSM
Pemerhati
Hukum
sebagaimana
diatur
dan
Kabupaten Konawe agar surat tersebut
(2) KUHP.
ditindak lanjuti dalam bentuk aksi
Dakwaan Lebih Subsidiair : bahwa
Demonstrasi
Bin
Perbuatan
dari
diatur dan diancam pidana dalam Pasal
SAPIRDIN, jabatannya Kesehatan
agar
ASMANA
SKM selaku
turun Pejabat
Kabupaten
Dinas
Konawe,
terdakwa
sebagaimana
310 ayat (1) KUHP. 3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum
13
Yang menjadi tuntutan Jaksa Penuntut
Umum
dalam
perkara
baik”; 2) Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa, oleh karena itu dengan
tersebut adalah 1) Menyatakan Para
pidana
Terdakwa telah terbukti secara sah dan
BULAN DAN 15 (LIMA BELAS)
meyakinkan
HARI; 3) Menetapkan barang bukti
tindak
bersalah
pidana
melakukan
“tindak
penjara
selama
5
(Lima)
pidana
berupa surat Dirampas untuk Negara
pencemaran
nama
baik”;
2)
dan 4) Membebani Terdakwa untuk
Menjatuhkan
pidana
kepada
para
membayar biaya perkara sebesar Rp.
Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana
penjara
selama
5
(Lima)
3.000,- (tiga ribu rupiah); 5. Analisis Hukum Penulis
BULAN DAN 15 (LIMA BELAS)
Pencemaran
nama
baik
HARI; 3) Menetapkan barang bukti
merupakan salah satu bentuk khusus
berupa surat Dirampas untuk Negara.
dari perbuatan melawan hukum. Istilah
Dan 4) Membebani Terdakwa untuk
yang
membayar biaya perkara sebesar Rp.
perbuatan melawan hukum ini ada
3.000,- (tiga ribu rupiah);
yang mengatakan pencemaran nama baik,
4. Amar Putusan Berdasarkan, bukti serta fakta
dipakai
namun
mengatakan
mengenai
ada sebagai
pula
bentuk
yang
penghinaan.
yang terungkap dipersidangan serta
Sebenarnya yang menjadi ukuran suatu
pertimbangan
selanjutnya
perbuatan dapat dikategorikan sebagai
majelis menjatuhkan putusan sebagai
pencemaran nama baik orang lain
1) Menyatakan Para Terdakwa telah
masih belum jelas karena banyak
terbukti secara sah dan meyakinkan
factor yang harus dikaji. Dalam hal
bersalah melakukan tindak pidana
pencemaran
“tindak
penghinaan ini yang hendak dilindungi
pidana
hakim,
pencemaran
nama
nama
baik
atau
14
adalah kewajiban setiap orang untuk
Tujuan
Surat
Dakwaan
menghormati orang lain dari sudut
adalah untuk menetapkan secara
kehormatannya dan nama baiknya
konkrit
dimata orang lain meskipun orang
ataunyatamenurutwaktu,tempatdan
tersebut telah melakukan kejahatan
keadaan,menunjukkanbahwa
yang berat.
dakwaanitutertuju pada perbuatan-
Rasa kehormatan ini harus
perbuatan
atauperistiwa-peristiwa
diobjektifkan sedemikian rupa dan
tertentu.Selainitu,kepentingansurat
harus ditinjau dengan suatu perbuatan
dakwaanbagiterdakwaadalah
tertentu, seseorang pada umumnya
bahwa
akan merasa tersinggung atau tidak..
tepatnya dan seteliti-telitinya apa
Dapat dikatakan pula bahwa seorang
yang
anak yang masih sangat muda belum
kepadanyasehingga ia sampai pada
dapat merasakan tersinggung ini, dan
hal yang sekecil-kecilnya untuk
bahwa seorang yang tidak waras tidak
dapat mempersiapkan pembelaan
dapat merasa tersinggung itu. Maka,
terhadap dakwaan tersebut.
tidak ada tindak pidana penghinaan terhadap kedua jenis orang tadi. Berdasarkan ketentuan Pasal
ia
mengetahui
setepat-
didakwakan
Fungsi
Surat
Dakwaan
merupakan surat atau akte yang sangat
penting
kedudukannya
143 KUHAP Surat Dakwaan harus
dalam proses penyelesaian perkara
tercantum dua syarat untuk memenuhi
pidana. Dilihat dari fungsi yang
sebuah surat dakwaanyaitu:
sedemikian penting, maka surat
a. Syarat Formil
dakwaan meduduki posisi yang
b. Syarat Materiil
sentral dalam proses penyelesaian perkara
di
siding
15
pengadilan.Sebagai
suatu
akta,
bahwa
tindak
pidana
tersebut
maka Surat Dakwaan mempunyai
dilakukan oleh Para Terdakwa secara
fungsi yang sangat dominan di
bersama-sama
dalam proses pidana.
menyertakan
Pasal
tanpa
55
KUHP.
Dikarenakan Surat Dakwaan Penuntut
PENUTUP
Umum atas Para Terdakwa dinyatakan
A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian penulis
namun
tidak
lengkap
sehingga
tidak
berkesimpuan
bahwa
memenuhi Pasal 143 ayat (2) huruf b
Penuntutan
Penuntut
KUHAP. Oleh karena Surat Dakwaan
mengkualifikasikan
Penuntut Umum tidak memenuhi Pasal
peristiwa hukum yang didakwakan
143 ayat (2) huruf b KUHAP maka
terbukti
dalam
surat dakwaan tersebut dinyatakan
Baik
Batal Demi Hukum karena tidak
Putusan Pengadilan Negeri Unaaha
memenuhi unsur yang termuat dalam
Nomor
17/Pid.B/2013/PN.Unh
Pasal 143 ayat (3) KUHAP yakni
seharusnya batal Demi Hukum karena,
uraian secara cermat, jelas dan lengkap
karena berdasarkan ketentuan Pasal
mengenai
143 KUHAP Surat Dakwaan yang
didakwakan.
Kewenangan Umum
dalam
Kabur/obscurlibel
perkara
Pencemaran
Nama
dibuat oleh Penuntut Umum tidak lengkap. Karena tidak terpenuhinya
tindak
pidana
yang
B. Saran 1. Untuk
mencegah
terjadinya
syarat materil suatu Surat Dakwaan.
pembatalan Surat Dakwaan oleh
Pada syarat materiil tidak tercantum
Hakim, maka Penuntut Umum
secara
yang
dalam membuat Surat Dakwaan
terdakwa,
harus sudah menguasai materi
Penuntut Umum hanya menyatakan
perkara baik yang meliputi syarat
jelas
dilakukan
tindak oleh
pidana
para
16
formil maupun materiil yang harus
hakim agar penyelesaian perkara
diuraikan secara cermat, jelas dan
dapat
lengkap serta jangan sampai terjadi
menghindari
Surat Dakwaan yang kabur/samar-
kesalahan/kekeliruan
samar
penyusunan Surat Dakwaan.
(obscuur
libel),
atau
dakwaan bertentangan satu sama
berjalan
Buku-Buku
dahulu
Ilyas,
penelitian
dengan lebih seksama terhadap berkas perkara hasil penyidikan. 2. Perlunya Umum
pengetahuan dalam
Surat
hal
Dakwaan,
Penuntut
penyusunan agar
penyusunannya menjadi lebih baik dan sempurna untuk menghindari adanya kesalahan Surat Dakwaan yang
menyebabkan
pembatalan
Surat Dakwaan. 3. Penuntut
Umum
untuk adanya dalam
DAFTAR PUSTAKA
lain dan selain itu perlu terlebih mengadakan
lancar
Amir,2012,AsasAsasHukumPidana,Rangkang Education,Makassar
Kristiana, Yudi, Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006 Marpaung, Leden, 2009, Asas-TeoriPraktik Hukum Pidana, Cetakan Keenam, Jakarta Prasetyo, Teguh,2011,HukumPidanaEd isiRevisi,PTRajaGrafindoPers ada,Jakarta Salam, Moch Faisal, 2001, Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek, Mandar Maju, Bandung
perlu
memperhatikan saran-saran dari pihak lain, terutama dari pihak yang bersangkutan seperti perlunya kerjasama antar aparat penegak hukum seperti penyidik, penuntut umum, penasehat hukum, maupun
17
