TINJAUAN PELAKSANAAN SIMPAN PINJAM PADA PUSAT KOPERASI UNIT DESA (PUSKUD) RIAU DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN
SKRIPSI Diajukan Sebagai Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1) Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
Oleh : FAUZI AKMAL NPM : 071010444 PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU 2011
1
SURAT PERNYATAAN Yang bertanda tangan dibawah ini
:
Nama
: Fauzi Akmal
NPM
: 071010444
Fakultas
: Hukum
Program Studi
: Ilmu Hukum/Perdata
Tempat/Tanggal Lahir
: Pekanbaru, 10 Mei 1989
Alamat Rumah
: Jalan Selamat Nomor 34, Pekanbaru
Judul Skripsi
: Tinjaun Pelaksanaan Simpan Pinjaman Pada Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Riau Dihubungkan
dengan
Nomor
Tahun
25
Undang-Undang 1992
Tentang
Perkoperasian Saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, tidaj dibuat oleh orang lain. Juga belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila dikemudian hari skripsi ini terbukti merupakan hasil karya orang lain atau hasil mencontek skripsi orang, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar kesarjanaan saya. Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada pelaksanaan dari pihak manapun. Pekanbaru, 20 Juni 2011 Yang Menyatakan
Fauzi Akmal
2
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap : Nama
: Fauzi Akmal
NPM
: 071010444
Fakultas
: Hukum
Program Studi
: Ilmu Hukum/Perdata
Pembimbing I
: H. Hamdani, S.H., M.H.
Pembimbing II
: Efendi Ibnususilo, S.H., M.H.
Judul Skripsi
: Tinjaun Pelaksanaan Simpan Pinjaman Pada Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Riau Dihubungkan
dengan
Nomor
Tahun
25
Undang-Undang 1992
Tentang
Perkoperasian.
Dengan Perimcian Sebagai Berikut : Catatan Oleh No. Tanggal Pembimbing I Pembimbing II
1.
24/05/2011
X
2.
25/05/2011
X
Berita Acara Bimbingan
Paraf
Perbaiki : - Tabel (tidak terputus) - BAB III uraikan secara sistematis - Perbaiki Abstrak dan kesimpulan - Awal kalimat tidak menggunakan kata sambung
3
3.
11/06/2011
X
4.
15/06/2011
X
5.
15/06/2011
X
6
17/06/2011
X
- Perbiki tabel di halaman 39 - Uraikan bentuk perjanjiannya - Perbaiki kesimpulan Lengkapi : - Sebutkan hak dan kewajiban - Kesimpulan dan abstrak ACC ke Pembimbing I Perbaiki dan Lengkapi : - Kata Pengantar - Daftar pustaka dan lampiran diberi halaman ACC dapat dilanjutkan untuk daftar ujian skripsi Pekanbaru, 20 Juni 2011 Dekan Zulherman Idris, S.H., M.H NPK 95 01 02 222
4
ABSTRAK Salah satu bentuk usaha yang dilakukan oleh koperasi ialah kegiatan simpan pinjam. Tentunya dalam pengembalian pinjaman dikenakan bunga. Namun untuk peminjaman yang dilakukan pihak PUSKUD ini dinilai bahwa bunga yang ditetapkan dalam persyaratan untuk mendapatkan fasilitas pinjaman 2,5% perbulan cukup tinggi dibandingkan dengan bunga yang diberikan oleh Bank dalam hal pinjam-meminjam yakni tidak lebih dari 14 % pertahunnya yang dapat menimbulkan wanprestasi. Penelitian ini masalah pokok yang diteliti adalah Bagaimana pelakasanaan simpan pinjam pada Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Riau dihubungkan dengan UndangUndang Nomor 25 Tahun 1992 Tetntang Perkoperasian. Bagaimana proses penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan simpan pinjam pada Pusat Koperasi Unit Desa Riau. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Observational Research dengan cara survey yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan terhadap objek penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara dan kuesioner. Ditinjau dari sifatnya, maka penelitian ini bersifat deskriptif karena penellitian ini bermaksud memberikan gambaran secara jelas dan terperinci tentang permasalahan yang menjadi pokok penelitian. Hasil dari penelitian ini ialah Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam pada Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Riau dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dilakukan sepenuhnya oleh Unit Simpan Pinjam yang berpegang teguh pada asas kekeluaragan mulai dari pendaftaran hingga proses pengembalian sesuia dengan apa yang telah disebutkan pada pasal 1 Undang-Undang Perkoperasian Tahun 1992 Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Namun dalam hal penetapan bunga pengembalian pinjaman PUSKUD menetapkan bunga yang terlau tinggi 2,5 % per bulan yang mengakibatkan nasabah melakukan cedera janji atau wanprestasi. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Manager USP-PUSKUD Riau yaitu sebanyak lima (5) anggota. Mengenai bentuk formulir perjanjiannya terdapat kekurangan, yakni tidak disebutkannya hak dan kewajiban para pihak secara jelas di dalam formulir perjanjian tersebut. Proses penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan simpan pinjam pada Pusat Koperas Unit Desa (PUSKUD) Riau dilakukan dengan melayang surat teguran sebelum adanya tindak lanjut oleh pihak PUSKUD. Surat teguran dilayangkan kepada nasabah yang memilki kemampuan tetapi tidak memilki kemauan untuk membayar. Surat teguran dilayang sebanyak 3 (tiga) kali berturut-berturut selama 3 (tiga) bulan. Dalam menyelasikan masalah tersebut pihak koperasi lebih cenderung menggunakan kebijakan sendiri yakni dengan cara musyawarah. Sedangkan menggunakan jalur pengadilan pihak PUSKUD tidak pernah menggunakannya padahal setiapa koperasi sebagai badan hukum mempunyai wewenang akan hal itu, dengan alasan menjunjung tinggi asas kekeluaragaan.
5
6
Persembahan Teristimewa untuk yang terhormat Ayahanda H. Ibrahim Buyung, S.,H., dan Ibunda Hj. Raisa Taher Atas segenap ketulusan, kasih sayang, perhatian, pengertian, dan kesabaran dalam mendidik dan membesarkan ananda
Juga yang Adinda hormati Kakanda Robbi Akmal, S.,PI., M.,SI. dan Istrinya Nurul Sukriani, S.E., kakanda Rusdi Akmal, S.PT., dan kakanda Mardiati dan suaminya Abdul Hasim yang telah menjaga dan memberikan adinda nasihat yang bermanfaat
serta adikku ku tersayang Megawati, semoga keberhasilan ini kiranya menjadi motivasi agar lebih serius dan lebih baik dalam menggapai cita-cita untuk membahagiakan kedua orang tua kita. Amin...!!
7
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr. Wb. Alhmdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah S.W.T. atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Pelaksanaan Simpan Pinjam Pada Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Riau Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian” sesuai dengan rencana yang diharapkan. Shalawat dan salam juga penulis haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammada S.A.W. dengan ucapan Allahuma Sholi ‘Ala Muhammad, karena berkat beliaulah yang membawa zaman berilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Alasan pengambilan judul penuliasan skripsi adalah dalam hal penetapan bunga pengembalian pinjaman. PUSKUD menetapkan bunga yang terlau tinggi, sebesar 2,5 % per bulan yang mengakibatkan nasabah melakukan cedera janji atau wanprestasi Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menyelesaikan Pendidikan Ilmu Hukum dan persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terwujud. Sehubungan dengan itu penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada :
8
1.
Bapak Prof. Dr. H. Detri Kraya, S.E., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengenyam pendidikan di Universitas Islam Riau.
2.
Bapak Zulherman Idris, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan petunjuk dan arahan bagi para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3.
Bapak H. Hamdani, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan memberikan ilmunya untuk memberikan petunjuk dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
4.
Bapak Efendi Ibnususilo, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan memberikan ilmunya untuk memberikan petunjuk dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
5.
Bapak H. Abd. Thalib, S.H., MCL., selaku Kepala Bagian Perdata dan Ekonomi Bisnis Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan segenap perhatian dan dukungan kepada penulis.
6.
Kepada Bapak Zarwan, S.E., selaku Manejer Unit Simpan Pinjam PUSKUD Riau, Bapak Purwadi Selaku Staff PUSKUD Riau yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan data dan informasi mengenai penelitian ini, sehingga penelitian ini bisa diselesaikan.
7.
Bapak Efendi Ibnususilo S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak M. Musa S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, Bapak Admiral S.H., M.H.,
9
selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Yang telah memberikan petunjuk dan arahan dalam penelitian ini. 8.
Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau atas segenap ilmu yang telah diberikan, semoga menjadi amalan bagi Bapak dan Ibu Dosen semua serta menjadi ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
9.
Bapak dan Ibu Pimpinan beserta Staff Tatat Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan dengan baik, sejak awal penulis mengikuti pendidikan hingga sampai sekarang ini.
10. Bapak H. Abd Thalib, S.H., MCL., dan Bapak Admiral, S.H., M.H., atas segenap perhatian dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. 11. Sahabat-sahabat penulis : Ahmad Riyadi, Andri Yusal, Arief Budiman, Handini Shaputri, S.H., Jasmadi, S.H., Marghareta Charolin Manurung, S.H., Nurmauli, S.H., dan Rendi Dian Perdana, S.H., yang telah memberikan dukungan kepada penulis dan telah banyak membantu penulis dalam pembuatan skripsi ini, serta teman-teman seperjuangan di kelas E dan teman-teman HIMADATANIS yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 12. Serta segenap pihak yang tidaklah mungkin dapat penulis sebutkan satu persatu mengingat keterbatasan yang ada. Berlandaskan kepada pepatah “tak ada gading yang tak retak” penulis pun menyadari kekurangan akan penulisan dan penelitian ini.
10
Selanjutnya mungkin Bapak/Ibu/Sdr/i yang kebetulan membaca skripsi ini menemukan kesalahan, kekurangan penulisan mohon diberi tahu dan selanjutnya dapat diajukan untuk kesempurnaan skripsi. Kepada semua pihak yang telah membantu demi terwujudnya skripsi ini serta yang memberi kritik dan saran mudah-mudahan mendapat imbalan dari Allah SWT. dengan pahala sesuai dengan yang apa yang diberikan kepada penulis. Akhir kata penulis mengucapkan Wabillahituufiq walhidayah Wassalamu’alaikum Wr. Wb. Pekanbaru, Mei 2011 Penulis,
Fauzi Akmal
11
DAFTAR ISI Halaman
HALAMAN JUDUL ................................................................................
i
PERNYATAAN BAHWA SKRIPSI HASIL KARYA SENDIRI .......
ii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRISPI ...........................................
iii
SK PENUJUKAN PEMBIMBING I ......................................................
iv
SK PENUJUKAN PEMBIMBING II .....................................................
v
ABSTRAK ................................................................................................
vi
KATA PENGANTAR ..............................................................................
ix
DAFTAR ISI .............................................................................................
xiii
DAFTAR TABEL ....................................................................................
xv
DAFTAR SINGKATAN ..........................................................................
xvi
DAFTAR ISTILAH .................................................................................
xvii
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang .................................................................................
1
B. Identifikasi Masalah .......................................................................
10
C. Tinjauan Kepustakaan ....................................................................
11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .......................................................
17
E. Metode Penelitian ............................................................................
18
BAB II TINJAUN UMUM A. Tinjauan Umum Koperasi ...............................................................
23
B. Tinjauan Umum Tentang Proses Simpan Pinjam Pada Koperasi ...
29 12
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Pelaksanaan Simpan Pinjam Pada Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Riau dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian ..................................................................................
35
B. Proses Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Simpan Pinjam Pada Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Riau ...................................
55
BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan .....................................................................................
65
B. Saran ................................................................................................
66
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
13
DAFTAR TABEL TABEL
Halaman
III.1. Jawaban Responden Terhadap Keberadaan USP-PUSKUD Riau ....
36
III.2. Jawaban Responden Tentang Cara Pendaftaran Sebagai Anggota/Nasabah Pada USP-PUSKUD Riau .........................................................................
39
III.3. Jawaban Responden Tentang Mengajukan Permohonan Pinjaman Kepada USPPUSKUD Riau ..................................................................................
41
III.4. Jawaban Responden Terhadap Persyaratan Pinjaman Yang Telah Ditetapkan Oleh USP-PUSKUD Riau ................................................................
46
III.5. Jawaban Responden Tentang Jaminan Yang Diajukan Kepada USP-PUSKUD Riau ...................................................................................................
48
III.6. Jawaban Responden Tentang Waktu Untuk Mendapatkan Pinjaman oleh USPPUSKUD Riau ..................................................................................
50
III.7. Jawaban Responden Tentang Suku Bunga Pinjaman Sebesar 2,5 % per Bulan Pada USP-PUSKUD Riau ................................................................
53
III.8. Jawaban Responden Tentang Keterlambatan Dalam Membayar Bunga Pengembalian Pinjaman Pada USP-PUSKUD Riau .........................
57
III.9. Jawaban Responden Tentang Faktor Terjadinya Wanprestasi dalam Pelaksanaan Simpan Pinjam Pada PUSKDU Riau ...............................................
59
III.10. Jawaban Responden Tentang Surat Teguran Dari Pihak USP-PUSKUD Riau ...........................................................................................................
61
III.11. Jawaban Responden Tentang Penyelesaian Wanprestasi Pada PUSKUD dengan Menggunakan Jalur Pengadilan ...........................................
63
14
DAFTAR SINGKATAN
AD ART BPKB GBHN HTTP ICA IICS ILO KK KSP KTP KEPMEN KEPRES PP PT PUSKUD SDM STNK UUD UU USP WWW
= Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga = Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor = Garis Besar Haluan Negara = Hypertext Transfer Protocol Overview = International Cooperative Alliance = ICA Identity Cooperative Statement = International Labor Organitation = Kartu Keluarga = Koperasi Simpan Pinjam = Kartu Tanda Penduduk = Keputusan Menteri = Keputusan Presiden = Peratuan Pemerintah = Perseroan Terbatas = Pusat Koperasi Unit Desa = Sumber Daya Manusia = Surat Tanda Nomor Kendaraan = Undang-Undang Dasar = Undang-Undang = Unit Simpan Pinjam = World Wide Web
15
DAFTAR ISTILAH Breach of contracts
: Pelanggaran Kontrak
Capacity
: Kapasitas
Capital
: Modal
Character
: karakter
Collateral
: Jamiman
Condition
: Kondisi
Cooperation
: Kerja sama
Cooperative
: Koperasi
Coopere
: Bekerja sama
Flat
: Datar/rata
Lex Generalis
: Peraturan yang bersifat umum
Non Yuridis
: Penyelesaian perkara diluar pengadilan
Partial Breach
: Pelaksanaan perjanjian masih mungkin dilaksanakan
Person
: Orang/perorangan
Philantropis
: Kedermawaan
Plafon Pinjaman
: Batas tertinggi (biaya, kredit, dsb) yang disediakan
Profitability
: Kemampuan
Protection
: Perlindungan
Purpose
: Tujuan/maksud/guna
Repayment
: Pembayaran Kembali
Return
: Keuntungan
Risk-bearing Ability : Resiko Self Responsiblity
: Tanggung jawab
Somasi
: Peringatan kepada pihak yang lalai melakukan prestasi
Wanprestasi
: Inkar janji/cedera janji
Yuridis
: Penyelesaian perkara dengan jalur pengadilan
16
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Pada saat sekarang ini pembangunan yang sedang dilakukan adalah suatu rangkaian dari kegiatan pembangunan yang terdahulu, yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan itu sendiri tidak mungkin hanya dilakukan oleh pemerintah saja, melainkan rakyat juga mempunyai peranan penting didalamya untuk ikut serta dan berpartisipasi guna menunjang cita-cita pembangunan serta terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Titik berat pembangunan diletakkan pada bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama pembangunan seiring dengan kualitas sumber daya manusia dan didorong secara saling memperkuat, saling terkait dan terpadu dengan pembangunan bidang-bidang lainnya yang dilaksanakan selaras, serasi dan seimbang guna keberhasilan pembangunan dibidang ekonomi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pembangunan Nasional.
17
Bertitik tolak pada pembangunan tersebut, maka pemerintah dan rakyat Indonesia mempunyai kewajiban untuk manggali, mengolah dan membina kekayaan alam guna mencapai masyarakat yang adil dam makmur sesuai dengan Undangudang Dasar 1945 Pasal 33 yang berbunyi: “pemanfaatan kekayaan alam tersebut oleh rakyat Indonesia diselenggarakan dalam susunan ekonomi atas asas kekeluargaan dan kegotong royongan”. Salah satu cara untuk mewujudkan pembangunan sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu tercapainya masyarakat yang adil dan makmur baik materiil maupun spirituil adalah berkoperasi. Pengertian koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 ayat (1), bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Dengan demikian, terdapat tiga unsur penting dalam tata perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dalam demokrasi ekonomi, yaitu sebagai beriktu: (1) Sektor Negara, (2) Sektor swasta, dan (3) Koperasi. Selain itu pula koperasi merupakan salah satu dari 3 badan hukum yang terdapat di Indesia selain dari Perseroan Terbatas (PT) dan Yayasan.
18
Sebagai organisasi ekonomi, perkembangan Koperasi tidak mungkin dapat dilepaskan dari kondisi persaingan yang dihadapinya dengan pelaku-pelaku ekonomi yang lain. Sehubungan dengan hal yang diatas tersebut, maka pemerintah diharapkan dapat menjamin berlangsungnya proses persaingan itu secara sehat. Dalam rangka pelaksanaan demokrasi ekonomi, koperasi harus makin dikembangkan dan ditingkatkan kemampuannya serta dikelola secara efisien, karena Koperasi
merupakan
wadah
perekonomian
yang
sesuai
dalam
menumbuhkembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan ekonomi yang bercirikan demokratis, kebersamaan dan kekeluargaan guna memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Koperasi memiliki peranan penting dalam kegiatan perekonomian. Karena Koperasi dinilai mampu memberikan berbagai kelebihan kepada para anggota atau masyarakat yang memanfaatkan keberadaan Koperasi, yang mempunyai fungsi dan peran seperti yang tertuang dalam Pasal (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 sebagai berikut:1
1
Sutantya Rahardja Hadhikusuma, Hukum Koperasi Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta 2005, hlm. 40. 19
1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anngota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan ekonomi dan sosialnya; 2. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat; 3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian Nasional dengan Koperasi sebagai soko gurunya; 4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian Nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Dengan berkembangnya koperasi, hal ini memberikan bukti bahwa pendemokrasian ekonomi telah berlangsung di Negara kita, karena sebagian terbesar dari seluruh rakyat Indonesia yang relatif lemah telah ikut serta menjadi pemilik dan berperan serta dalam mewujudkan cita-cita perekonomian Bangsa Indonesia, yaitu hidup sejahtera, adil, dan makmur.2 Jika dilihat kembali ketentuan Pasal 15 dan 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 Tentang Pokok-pokok Koperasi beserta penjelasnnya, maka dapat diketahui adanya empat tingkatan organisasi Koperasi yang didasarkan atau
2
Kartasapoetra dkk, Koperasi Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 10 20
disesuaikan dengan tingkat daerah administrasi pemerintahan. Empat tingkatan Koperasi tersebut dapat dijelaskan seperti berikut:3 1. Induk Koperasi, terdiri dari sekurang-kurangnya 3(tiga) gabungan koperasi yang berbadan hukum. Induk Koperasi berada atau berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia (Tingkat Nasional) 2. Gabungan Koperasi, terdiri dari sekurang-kurangnya 3(tiga) Pusat Koperasi yang berbadan hukum. Gabungan Koperasi ini berkedudukan di Daerah Tingkat I (tingkat Propinsi) 3. Pusat Koperasi, terdiri dari sekurang-kurangya 5(lima) Koperasi Primer yang berbadan hukum. Pusat Koperasi ini berkedudukan di daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota) 4. Koperasi Primer, terdiri dari sekurang-kurangnya 20(dua puluh) orang yang telah memenuhi syarat-syarat keanggotaan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang. Adapun yang menjadi kegiatan Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Riau ialah sebagai berikut: 1.
Perdagangan pupuk, baik yang bersubsidi maupun non subsidi
2.
Kegiatan simpan pinjam/perkreditan. Mengenai pemberian pinjaman oleh Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD)
Riau yang dilakukan oleh Unit Simpan Pinjam (USP) PUSKUD Riau, berdasarkan 3
Sutantya Rahardja Hadhikusuma, Op. Cit, hlm. 60. 21
pada Pasal 44 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang berbunyi sebagai berikut : 1. Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkan melalui kegiatan simpan pinjam dari dan untuk: a. Anggota koperasi yang bersangkutan; b. Koperasi lain dan atau anggotanya. 2. Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha koperasi. 3. Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Sebelum pihak Unit Simpan Pinjam (USP) PUSKUD Riau mengabulkan permohonan pinjaman, terlebih dahulu dilakukan rangakaian penelitian apakah debitur yang bersangkutan dapat dipercaya untuk menembalikan pinjaman sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Penelitian tersebut meliputi watak, kemampuan, modal, jaminan, dan kondisi ekonomi. Pada hakekatnya pinjaman yang diberikan oleh Unit Simpan Pinjam (USP) kepada debitur adalah uang yang berasal dari berbagai bentuk simpanan anggota, modal dari tabungan masyarakat, bantuan dari pemerintah, Bank Milik Negara maupun sumber-sumber lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-
22
Undang yang berlaku. Uang tersebut diserahkan pada PUSKUD untuk diurus dan dipergunakan sebaik-sebaiknya. Pinjaman yang diberikan oleh Unit Simpan Pinjam (USP) harus dibuatkan dalam suatu perjanjian pinjaman yang telah ditetapkan oleh pihak USP PUSKUD Riau dalam bentuk peranjian standar dan wajib disepakati oleh pihak yang berkepentingan akan hal itu. Dalam pemberian pinjaman, PUSKUD menetapkan syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh debitur, yaitu: 1. Persyaratan calon peminjam, yaitu: a. Untuk Pegawai, harus memiliki penghasilan yang tetap dan merupakan pegawai baik suatu instansi Pemerintah ataupun Swasta yang bonafit, sedangkan untuk pengusaha harus memiliki surat izin usaha yang berlokasi di kawasan kota Pekanbaru. b. Mengisi formulir permohonan pinjaman yang disediakan USP PUSKUD Riau dengan dilengkapi: 1) Photo copy KTP Suami & Istri. 2) Photo copy kartu keluarga (KK). 3) Photo copy surat nikah bagi yang sudah berkeluarga.
23
4) Pas photo Suami & Istri ukuran 3x4 2 lembar. 5) Photo copy bukti kepemilikan jaminan 2 rangkap (seperti: Sertifikat tanah, BPKB ataupun STNK bermotor). 2. Persyaratan peminjaman sebagai berikut: a. Jangka waktu paling lama 18 bulan b. Bunga 2,5 % per bulan flat c. Apabila sudah dipenuhi, wajib menabungkan minimal 5 % dari jumlah pinjaman dan menyerahkan bukti kepemilikan jaminan yang asli.
Pada dasarnya kredit (pinjaman) memang diperbolehkan untuk dikenakan biaya tambahan atau yang sering disebut dengan bunga perbulannya seperti yang diatur pada Pasal 1765 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1765 ini mengatakan: “adalah diperbolehkan memperjanjikan uang atau lain barang yang menghabis karena pemakaian” Namun untuk peminjaman yang dilakukan pihak PUSKUD ini dinilai bahwa bunga yang ditetapkan dalam persyaratan untuk mendapatkan fasilitas pinjaman 2,5 % perbulan cukup tinggi dibandingkan dengan bunga yang diberikan oleh Bank dalam hal pinjam-meminjam yakni tidak lebih dari 14 % pertahunnya. Ini dibuktikan dengan
adanya
wanprestasi dalam melakukan pembayaran cicilan pinjaman
perbulannya yang pada tahun 2009 sebanyak enam orang.
24
Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Pelaksanaan Simpan Pinjam Pada Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Riau Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian”. Agar memberi arah dalam penelitian ini, penulis merasa perlu memberikan batasan terhadap judul penelitian ini, sehingga mudah untuk memahami. Adapun pembatasan tersebut adalah : Tinjauan adalah melihat dan mempelajari suatu masalah secara mendalam, kemudian memberikan pandangan terhadap masalah itu. Masalah yang dimaksud yaitu besarnya bunga yang ditetapkan oleh PUSKUD ke nasabahnya. Pelaksanaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah serangkaian kegiatan dalam perkoperasian termasuk kegiatan simpan pinjam modal atau uang. Simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota kopeasi yang besangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya.4 Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) adalah koperasi skunder yaitu koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi primer. PUSKUD dalam hal ini
4
Lihat Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam Oleh Koperasi. 25
adalah berkedudukan di Pekanbaru, Provinsi Riau (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Puskud Riau). Undang-Undang adalah ketentuan-ketentuan dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah suatu Negara5. Peraturan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Jadi tinjauan pelaksanaan simpan pinjam pada Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Riau dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian adalah meninjau atau mempelajari suatu masalah secara mendalam kemudian memberikan pandangan terhadap proses simpan pinjam pada PUSKUD Riau dengan nasabah atau debitur yang membutuhkan dan untuk modal usaha dengan perjanjian bahwa nasabah atau debitur akan mengembalikan pinjaman dengan tambahan bunga yang telah di syaratkan dan disepakati oleh nasabah atau debitur dan pembayarannya dilakukan secara angsuran menurut jangka waktu yang telah ditentukan. B. Identifikasi Masalah Sesuai dengan permasalahan yang penulis kemukakan pada latar belakang masalah, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :
5
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, kamus besar bahasa Indonesia edisi ketiga, balai pustaka, Jakarta , 2006, hlm. 1338. 26
1. Bagaimana pelaksanaan simpan pinjam pada Pusat Koperasi Unit Desa Riau dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian? 2. Bagaimana proses penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan simpan pinjam pada Pusat Koperasi Unit Desa Riau? C. Tijauan Kepustakaan Kata koperasi, memang bukan asli dari bahasa Indonesia. Banyak
yang
berpendapat bahwa koperasi berasal dari bahasa Inggris: co-operation, cooperative, atau bahasa Latin: coopere, atau dalam bahasa Belanda: cooperatie, cooperatieve, yang kurang lebih berarti bekerja bersama-sama, atau kerja sama, atau usaha bersama atau yang bersifat kerja sama.6 Koperasi adalah suatu organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagaai anggota menurut peraturan yang ada dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah dan anggotanya.7 Pengertian yang diberikan oleh Bapak Koperasi Indonesia yakni Bapak Hatta Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong-menolong tersebut didorong oleh
6 7
Andjar Pachta dkk, Hukum Koperasi Indonesia, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 15 Sutantya Rahardja Hadhikusuma, Op. Cit., hlm. 1-2. 27
keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan “seorang buat semua dan semua buat seorang”.8 A. Chaniago dalam buku "Perkoperasian Indonesia", memberi definisi koperasi sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang memberi kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.9 Organisasi Buruh Sedunia (Intemational Labor Organization/ILO), dalam resolusinya nomor 127 yang dibuat pada tahun 1966, membuat batasan mengenai ciri-ciri utama koperasi yaitu:10 1.
Merupakan perkumpulan orang-orang;
2.
Yang secara sukarela bergabung bersama;
3.
Untuk mencapai tujuan ekonomi yang sama;
4.
Melalui pembentukan organisasi bisnis yang diawasi secara demokratis dan;
5.
Yang memberikan kontribusi modal yang sama dan menerima bagian resiko dan manfaat yang adil dari perusahaan di mana anggota aktifberpartisipasi.
8
http://ahim.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/9893/BAB+II.ppt http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2009/12/pengertian-koperasi-20/ 10 http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2009/12/pengertian-koperasi-20/ 9
28
Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang dimaksud dengan Koperasi adalah “badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”. Dari berbagai definisi yang ada mengenai koperasi, terdapat hal-hal yang menyatukan pengertian tentang koperasi, antara lain yaitu: 1. Koperasi adalah perkumpulan orang-orang yang mempunyai kebutuhan dan kepentingan ekonomi yang sama, yang ingin dipenuhi secara bersama melaui pembentukan perusahaan bersama yang dikelola dan diawasi secara demokratis; 2. Koperasi adalah perusahaan, di mana orang-orang berkumpul tidak untuk menyatukan modal atau uang, melainkan sebagai akibat adanya kesamaan kebutuhan dan kepentingan ekonomi; 3. Koperasi adalah perusahaan yang hams memberi pelayanan ekonomi kepada anggota. Dalam ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dinyatakan bahwa jenis koperasi didasarkan pada kesamaan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Salah satunya adalah Koperasi Simpan Pinjam atau yang disebut juga dengan koperasi kredit. Dimana pengertian dari Koperasi Simpan Pinjam ini adalah
29
koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari orang-orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam soal perkreditan atau simpan pinjam.11 Koperasi berbeda dengan Perseroan Terbatas atau PT. PT mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: didirikan dengan akta notaris dan disahkan oleh Departemen Kehakiman, merupakan persekutuan modal, tidak langsung mengerjakan kepentingan anggota, anggotanya bersifat menunggu, maju mundurnya usaha tergantung pada kecakapan direksinya, besar kecilnya keuntungan berdasarkan kepada jumlah saham yang dimiliki dan besarnya keuntungan yang diterima dibatasi dan pada umumnya acuh tak acuh terhadap kesejahteraan masyarakat. Sedangkan ciri-ciri koperasi dibandingkan dengan PT adalah: didirikan dengan akta di bawah tangan dan didaftarkan serta disahkan oleh Direktorat Koperasi, merupakan perkumpulan orangorang, anggota aktif ikut serta dan usaha dititikberatkan pada kebutuhan para anggota, maju mundurnya usaha koperasi tergantung pada keaktifan para anggota, koperasi tidak mengenal keuntungan, tetapi sisa hasil usaha, dan kesejahteraan masyarakat merupakn tujuan utama.12 Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 5 disebutkan prinsip koperasi, yaitu:13 1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. 11
Sutantya Rahardja Hadhikusuma, Op. Cit.. hlm. 65 Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, Dinamika Koperasi, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 66. 13 http://id.wikipedia.org/wiki/Koperasi 12
30
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis. 3. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota (andil anggota tersebut dalam koperasi). 4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. 5. Kemandirian. 6. Pendidikan perkoprasian. 7. kerjasama antar koperasi. Koperasi adalah organisasi ekonomi. Karena itu untuk mencapai tujuan memenuhi kebutuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan para anggotanya, koperasi melakukan kegiatan usaha.14 Salah satu kegiatan perkoperasian pada Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Riau adalah usaha simpan pinjam. Peminjaman ini dibuat dalam suatu perjanjian yang ditentukan oleh PUSKUD dalam bentuk perjanjian yang berbentuk perjanjian standar. Perjanjian pinjam meminjam uang menurut Bab XIII Buku III KUH Perdata mempunyai sifat rill. Hal ini disimpulkan dari bunyi Pasal 1754, yaitu pinjam meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian,
14
Ninik Widiyanti dan Sunindhia, Koperasi Indonesia dan Perekonomian Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hlm. 194. 31
dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Jadi prestasi yang telah diterima oleh pihak debitur akan dipergunakan dan pengembalian prestasi tersebut akan dikembalikan pada jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Ini merupakan kewajiban dari pihak debitur seperti yang diatur dalam Pasal 1763 dan Pasal 1764 KUH Perdata: 1. Pihak penyimpan mempunyai kewajiban mengembalikan uang pinjman dalam jumlah dan nilai yang sama beserta bunga pada waktu yang telah ditentukan. 2. Mentaati ketentuan dan syarat-syarat yang telah disepakati. Dalam pelaksanaan pemberian kredit baik oleh bank maupun oleh lembaga keuangan lain bukan bank, pasti memiliki syarat-syarat yang mengatur tentang hak dan kewajiban dari para pihak. Adapun kewajiban-kewajiban dari yang memberikan pinjaman diatur dalam Pasal 1759 sampai dengan Pasal 1762 KUH Perdata. Dari uraian diatas secara umum dapat dilihat bahwa kewajiban pihak debitur ialah sebagai berikut: 1. Kewajiban membayar hutang 2. Kewajiban membayar biaya-biaya 3. Kewajiban membayar bunga.
32
Setiap pinjaman yang diberikan harus didukung dengan jaminan yang cukup dan dapat menutup resiko kerugian yang timbul akibat kemungkinan terjadinya tunggakan ataupun kemacetan pengembalian pinjaman.15 Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bentuk wanprestasi ada empat macam, yaitu:16 1. Tidak melakukan prestasi sama sekali 2. Melaksanakan prestasi tetapi hanya sebagian 3. Melaksanakan prestasi tapi terlambat 4. Melaksanakan prestasi namun tidak sebagaimana mestinya. D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian Adapun yang menjadi tujuan penulis untuk melakukan penelitian ini adalah : 1. Untuk Mengetahui pelaksanaan simpan pinjam pada Pusat Koperasi Unit Desa Riau dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. 2. Untuk mengetahui proses penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan simpan pinjam pada Pusat Koperasi Unit Desa Riau.
15
Tjiptoadinugroho, Masalah Perbankan dan Perkreditan, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990, hlm. 99 16 Abd Thalib dan Admiral, Hukum Keluarga dan Perikatan, UIR Press, Pekanbaru, 2008, hlm. 169-170 33
Adapun yang menjadi manfaat dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Penelitian ini bermanfaat untuk menambah dan memperluas pengetahuan penulis baik teori maupun praktek mengenai prosedur simpan pinjam pada koperasi. 2. Penelitian ini memberikan sumbangan saran ilmu pengetahuan, sebagai bacaan perpustakaan yang behubungan dengan pelaksanaan simpan pinjam dan juga sebagai bahan masukan bagi peneliti yang akan datang untuk dijadikan sebagai bahan perbandingan. 3. Sebagai bahan masukan bagi instansi terkait dalam pelaksanaan simpan pinjam. Dalam hal ini adalah PUSKUD (Pusat Koperasi Unit Desa) dan bagi para pengurus koperasi dan anggota atau nasabah yang telah memperoleh pinjaman, untuk memecahkan masalah yang timbul. E. Metode Penelitian Untuk lebih mempermudah penelitian, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut : 1. Jenis dan Sifat Pebelitian Dilihat dari jenisnya, penelitian ini tergolong pada penelitian Observational Research dengan cara survey dengan menggunakan alat pengumpul data kuesioner dan wawancara. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif,
34
yaitu untuk membuat gambaran kenyataan yang diteliti secara lengkap dan jelas tentang pelaksanaan simpan pinjam pada Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Riau dengan Anggotanya atau nasabah.
2. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian ini adalah di kota Pekanbaru, khususnya pada Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Riau yang beralamat di Jalan Sudirman Nomor 179, Pekanbaru. Dengan alasan wilayah inilah tempat objek penelitian tersebut berdomisili sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data dan gambaran secara umum tentang pelaksanaan simpan pinjam pada PUSKUD Riau. Selain itu juga, terdapat permasalahan yakni besarnya bunga pinjaman yang mencapai 2,5 % per bulan flat yang melebihi bunga yang diberikan oleh bank sehingga terjadilah wanprestasi yang pada tahun 2009 juga sebanyak enam nasabah. 3. Populasi dan Sampel Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah : a. Manager Unit Simpan Pinjam (USP) Pada Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Riau 1 orang b. Nasabah yang memanfaatkan kegiatan simpan pinjam untuk permodalan (produktif) pada Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Riau yang
35
melakukan keterlambatan dalam pembayaran pengembalian pinjaman atau wanprestasi sebanyak 5 orang.
4. Alat Pengumpul Data Adapun dalam memperoleh data–data yang dipergunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan alat pengumpul data berupa : a. Kuesioner adalah suatu daftar pertanyaan yang dibuat dan disusun secara sistematis kemudian diserahkan kepada responden untuk diisi, yang hasilnya diolah untuk data dalam penelitian ini. Yang menjadi responden adalah nasabah yang melakukan keterlambatan dalam pembayaran pengembalian pinjaman pada PUSKUD Riau. b. Wawancara ialah Tanya jawab langsung antara penulis dengan responden untuk memperoleh data dan informasi yang akurat dan mendalam. Yang menjadi responden untuk diwawancarai adalah Pengawas/pengurus dan Manager Unit Simpan Pinjam (USP) PUSKUD Riau. Wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara secara sistematis dimana penulis terlebih dahulu mempersiapkan pedoman wawancara yaitu berupa daftar pertanyaan yang akan di tanyakan pada wawancara nanti, sehinngga diharapkan tidak ada data-data yang terlewatkan.
5. Jenis dan Sumber Data
36
Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang terdiri dari : a. Data Primer Adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dengan melakukan wawancara dengan responden yang berhubungan dengan masalah pokok dalam penelitian ini yaitu mengenai pelaksanaan simpan pinjam di Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Riau, serta bagaimana pula penyelesaiannya jika terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan simpan pinjam tersebut. b. Data Sekunder Adalah data yang berasal dari Peraturan PerUndang-Undang yang meliputi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, serta buku-buku literatur dan pendapat para ahli lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.
6. Analisis Data Data yang telah dikumpulkan melalui kuesioner diolah dengan cara mengelompokan data berdasarkan jenis data dan disajikan dalam bentuk tabel, sedangkan data yang didapat dari wawancara diolah dan disajikan dalm bentuk uraian kalimat. Setelah itu penulis menganalisa dan membahas dengan
37
memperhatikan dan menghubungkan serta membandingkan dengan teori, peraturan-peraturan hukum, atau pendapat para ahli. Dari pembahasan tersebut penulis menarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yaitu dari data yang bersifat khusus kearah data yang bersifat umum.
38
BAB II TINJAUAN UMUM
A. Tinjauan Umum Koperasi Koperasi merupakan suatu perkumpulan yang berbadan hukum17 dengan keangotaan yang terbuka dan sukarela. Menjalankan usaha bersama untuk memenuhi kebutuhan dibidang ekonomi secara bersama berdasarkan Undang-Undang.18 Syarat utama untuk mendirikan sebuah koperasi, baik yang diatur di dalam Undang-Undang Koperasi Tahun 1992 maupun yang diatur di dalam UndangUndang Koprasi Tahun 1967 sangat mudah, yaitu hanya memerlukan calon pendiri sebanyak 20(dua puluh) orang. Dari 20 orang tersebut kemudian dapat menjadi anggota semua, dan diantara mereka dapat dipilih menjadi anggota pengurus, maupun anggota pengawas.19 Ide koperasi lahir dalam era kejayaan kapitalisme. Jika kapitalisme berpijak pada pada paham tentang pentingnya peran modal dalam kegiatan ekonomi, maka koperasi lebih mengutamakan peranan manusia dalam memupuk modal. Dengan
17
Status sebagai badan hukum untuk koperasi didapat dengan diperolehnya pengesahan terhadap Akta Pendirian oleh notaris yang memuat Anggaran Dasar Koperasi. Dengan diperoleh pengesahan terhadap Akta pendirian tersebut, maka koperasi tersebut telah resmi memperoleh status sebagai Badan Hukum. 18 Andjar Pachta dkk, Op. Cit. hlm. 76 19 Ibid. hlm. 84 39
demikian, perbedaannya terletak pada penekanan faktor-faktor produksi dalam kegiatan ekonomi.20 Koperasi-koperasi yang didirikan di dalam negara-negara yang menganut paham kapitalis justru memperoleh dan menemukan fungsinya sebagai salah satu badan usaha yang melakukan usaha perbaikan tingkat kehidupan ekonomi dari orangorang yang berasal dari kelompok pekerja atau orang-orang yang jatuh miskin sebagai akibat dari pelaksanaan sistem kapitalisme.21 Secara faktor, timbulnya koperasi disebabkan antara lain karena kesukaran dalam mencukupi kebutuhan hidup, karena terjadi perbedaan penghasilan untuk menunjang hidup. Selain itu terjadi persaingan yang ketat dalam bidang ekonomi, ketidakpuasan kerja dan lain-lain kesukaran ekonomi, yang mengakibatkan timbulnya naluri untuk saling bersama-sama bersatu untuk dapat mencari jalan keluar untuk mengatasinya diantara orang-orang yang senasib. Ini sekaligus menunjukkan kepada kita selain sifat sosial dan sifat kebersamaan, motif ekonomi merupakam motif utama di dalam berkoprasi.22 Dengan demikian, dalam berkoperasi ada unsur-unsur yang dapat dipenuhi secara bersama dalam rangka kemampuan ekonomi para anggotanya. Sehingga ada pomeo yang populer dikalangan anggota koperasi yaitu dari anggota, untuk anggota, dan oleh anggota.23
20
Ibid. hlm. 14 Ibid. hlm. 14 22 Ibid. hlm. 26 23 Ibid. hlm. 14 21
40
Ketentuan hukum yang menjadi landasan operasional koperasi di wilayah Negara Kesatuan RI tidak hanya sebatas pada Konstitusi (UUD 1945); mulai dari Pedoman Kebijaksanaan Publik di sektor ekonomi (GBHN), Peraturan Dasar (UU), peraturan teknis pelaksanaan tentang perkoperasian (PP, Kepres, Kepmen), sampai dengan berbagai aspek-aspek dan asas-asas umum hukum yang sering disebut dengan ketentuan yang lex generalis dalam hukum perdata pun menjadi dasar kegiatan koperasi.24 Oleh karena itu, dalam pelaksanaan kehidupan koperasi baik dalam geraknya secara internal maupun interaksinya keluar, perlu dipahami terlebih dahulu dasar hukum apa saja yang terkait dengan aktivitas berkoperasi. Hakikat koperasi dari ungkapan Charles Gide, yang berbunyi bahwa koperasi “kalau mau berkembang dan tetap setia pada dirinya dan tidak menyimpang menjadi bentuk lain, maka nilai-nilai moral yang mendasarinya harus merupakan realitas hidup dalam kegiatan maupun tingkah laku orang-orang koperasi”.25 Dengan perkataan lain hakikat koperasi bukan ditentukan oleh nama yang disandangnya atau hak badan hukum yang diperolehnya dari pemerintah, akan tetapi apakah asas dan prinsip-prinsipnya sudah merupakan realita-realita hidup dalam kegiatan maupun tingkah laku koperasi dan anggotanya. Koperasi merupakan suatu sistem dan sebagaimana diketahui sistem itu merupakan himpunan komponen-komponen atau bagian yang saling berkaitan yang secara bersama-sama berfungsi mencapai tujuan. 24 25
Ibid. hlm. 75 Ibid. hlm. 21 41
Tujuan yang dimaksud adalah tujuan ekonomi atau dengan kata lain bahwa koperasi harus berdasarkan atas motif ekonomi atau mencari keuntungan, sedangkan bagian-bagian yang saling berkaitan tersebut merupakan unsur-unsur ekonomi seperti digunakannya sistem pembukuan yang baku, diadakannya pemeriksaan secara periodik, adanya cadangan, dan sebagianya.26 Sedangkan unsur sosial, bukan dalam arti kedermawanan (philantropis), tetapi lebih untuk menerangkan kedudukan anggota dalam organisasi, hubungan antarsesama anggota dan hubungan anggota dengan pengurus. Juga unsur sosial ditemukan dalam cara koperasi yang demokratis, kesamaan derajat, kebebasan keluar masuk anggota, calon aanggota persaudaraan, pembagian sisa hasil usaha kepada anggota secara profesional dengan jasanya, serta menolong diri sendiri.27 Koperasi bersifat suatu kerja sama antara orang-orang yang masuk golongan kurang mampu dalam hal kekayaan (kleine luiden) yang ingin meringankan beban hidup atau beban kerja.28 Adapun prinsip dasar koperasi sebagaimana yang dinyatakan dalam UndangUndang Perkoperasian adalah sebagai berikut:29 1. Keangotaan didalam koperasi bersifat sukarela dan terbuka; 2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis;
26
Ibid. hlm. 22 Ibid. hlm. 22 28 Ibid. hlm. 22 29 Ibid. hlm. 81 27
42
3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota; 4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; 5. Kemandirian. Kongres ke-100 ICA di Manchester menetapkan ICA Indenity Cooperative Statement (IICS) yang selain memperbarui, juga menetapkan definisi, nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi.30 Pada dasarnya koperasi dapat dibedakan menjadi sebagai berikut:31 1. Koperasi Konsumsi (menyediakan barang konsumsi anggota); 30
Ibid. hlm. 22-25 Nilai-nilai yang menjadi dasar koperasi adalah kemandirian, bertangung jawab, demokrasi, kesetaraan, keadalian, dan solidaritas. Sedangkan untuk prinsip-prinsip koperasi, yaitu: Prinsip ke-1: Voluntary and Open Membership (Sukarela dan Terbuka) Koperasi adalah organisasi sukarela, terbuka kepada semua orang untuk dapat menggunakan pelayanan yang diberikannya dan mau menerima tangung jawab keanggotaan, tanpa membedakan jenis kelamin, sosial, suku, politik, atau agama. Prinsip ke-2: Democratic Member Control (Kontrol Anggota Demokratis) Koperasi adalah organisasi demokratis yang dikontrol oleh anggotanya, yang aktif berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan dan membuat keputusan. Prinsip ke-3: Member Economic Participation (Partisipasi Ekonomi Anggota) Anggota berkontribusi secara adil dan pengawasan secara demokrasi atas modal koperasi. Prinip ke-4: Autonomy and Indepedence (Otonomi dan Independen) Koperasi adalah organisasi mandiri yang dikendalikan oleh anggota-anggotanya. Walaupun koperasi membuat perjanjian dengan organisasi lainnya termasuk pemerintah atau menambah modal luar, koperasi harus tetap dikendalikan secara demokrasi oleh anggota dan mempertahankan otonomi koperasi. Prinsip ke-5: Education, Training, and Information (Pendidikan. Pelatian,dan Informasi) Koperasi menyediakan pendidikan dan pelatihan untuk anggota, wakil-wakil yang dipilih, manager, dan karyawan sehingga mereka dapat berkntribusi secara efektif untuk perkembangan koperasi. Prinsip ke-6: Cooperation among Cooperatives (Kerja Sama Antar-Koperasi) Koperasi melayani anggota-angotanya dan memperkuat gerakan melalui kerja sama dengan struktur koperasi lokal, Nasional, dan Internasional. Prinsip ke-7: Concern for Community (Perhatian terhadap Komunitas) Koperasi bekerja untuk erkembangan yang berkesinambungan atas komunitasnya. 31 Ibid. hlm. 26 43
2. Koperasi Produksi (menghasilkan barang berasama); 3. Koperasi Simpan Pinjam (menerima tabungan dan memberi pinjaman); 4. Koperasi Serba usaha (campuran). Adapun yang menjadi sumber dana untuk memupuk permodalan koperasi, termasuk koperasi indonesia, antara lain sebagai berikut:32 1. Modal Sendiri, berasal dari: a. Simpanan pokok; b. Simpanan Wjaib; c. Dana Cadangan; dan d. Hibah. 2. Modal Pinjaman, berasal dari: a. Pinjaman dari anggota; b. Pinjaman dari anggota koperasi lain; c. Pinjaman dari koperasi lain; d. Pinjam dari bank dan lembaga keuangan lainnya; e. Pinjaman dengan cara penerbitan obligasi dan surat utang lainnya; atau f. Sumber-sumber pinjaman lain yang dibenarkan. Koperasi sebagai pusat pelayanan kegiatan perekonomian di daerah pada umumnya mempunyai bidang-bidang kegiatan pelayanan sebagai berikut:33 1. Usaha simpan-pinjam 32 33
Ibid. hlm. 116 Tuti Trisnawani, Akutansi Untuk Koperasi dan UKM, Salemba Empat, Jakarat, 2009, hlm.
1 44
2. Penyediaan dan penyaluran bahan kebutuhan pokok dan jasa-jasa lainnya 3. Pengolahan dan pemasaran hasil-hasil produksi 4. Kegiatan perekonomian yang dibutuhkan. Dalam rangka meningkatkan kemampuan usaha, berbagai faktor harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh dan diupayakan untuk selalu dikembangkan. Faktor-faktor ini antara lain terdiri atas unsur-unsur:34 1. Sumber daya manusia (SDM) sebagai petugas pelaksana terutama kewirausahaan; 2. Sarana dan prasarana yang dimiliki, atau yang perlu harus dimiliki; 3. Permodalan; 4. Faktor eksternal yang terdiri atas potensi ekonomi diwilayah kerja koperasi dan kebijaksanaan (iklim usaha yang diciptakan olah pemerintah bagi koperasi dan koperasi mampu melakukan interaksi terhadap kebijaksanaan yang bersangkutan).
B. Tinjauan Umum Tentang Proses Simpan Pinjam Pada Koperasi Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkan melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau 34
Ibid. hlm. 2 45
anggotanya. Pada Pasal 2 ayat (1), dikatakan bahwa kegiatan usaha simpan pinjam hanya dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yaitu koperasi yang pelaksanaanya meliputi menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari anggota dan calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya serta memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya.35 Simpanan yang dimaksud adalah usaha untuk melayani simpanan-simpanan para anggota koperasi, seperti simpanan wajib, simpanan pokok dan simpanan cadangan. Simpanan pokok adalah biaya administrasi pada waktu anggota pertama kali mendaftar, simpanan wajib adalah tabungan yang dibayar secara berkala bisa perbulan atau perminggu sesuai dengan peraturan dan kesepakatan, sedangakan dana cadangan adalah dana yang diperoleh bukan dari anggota. Pendirian Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Mengenai Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.36 Permintaan pengesahan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam diajukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan
35
Lihat Pasal 19 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam Oleh Koperasi 36 Lihat Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam Oleh Koperasi 46
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam Oleh Koperasi dengan tambahan lampiran:37 1. Rencana kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun 2. Administrasi dan pembukuan 3. Nama dan riwayat hidup calon Pengelola 4. Daftar sarana kerja. Koperasi Simpan Pinjam atau koperasi kredit didirikan untuk memberikan kesempatan kepada anggotanya untuk memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan bunga yang ringan. Akan tetapi untuk dapat memberikan pinjaman atau kredit itu koperasi memerlukan modal. Modal utama adalah simpanan anggota sendiri. Dari uang simpanan yang dikumpulkan bersama-sama itu diberikan pinjaman kepada anggota yang perlu dibantu. Oleh karena itu, maka koperasi kredit lebih tepat disebut dengan istilah Koperasi Simpan Pinjam. Selain itu, KSP juga dapat menghimpun modal pinjaman dari:38 1. Anggota; 2. Koperasi lainnya dan atau anggotanya; 3. Bank dan lembaga keungan lainnya; 4. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;
37
Lihat Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam Oleh Koperasi 38 Lihat Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam Oleh Koperasi 47
5. Sumber lain yang sah. Landasan kerja KSP/USP koperasi:39 1. KSP/USP koperasi menyelenggaran kegiatan usahanya berdasrkan nilainilai, norma dan prinsip koperasi sehingga dapat dengan jelas menunjukkan jati diri koperasi. 2. KSP/USP koperasi adalah alat dari rumah tangga anggota untuk mandiri dalam mengatasi masalah kekurangan modal (bagi anggta pengusaha) atau kekurangan likuiditas (bagi anggota rumah tangga). 3. Maju mundurnya KSP/USP koperasi menjadi tanggung jawab seluruh anggota sehingga berlaku asas self responsibility. 4. Anggota koperasi yang memiliki USP berada dalam satu kesatuan sistem kerja koperasi, diatur menurut norma-norma yang tercantum pada AD dan ART koperasi. 5. KSP/USP koperasi harus dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada anggotanya jika dibandingkan dengan manfaat yang diberikan oleh lembaga keuangan lainnya. 6. KSP/USP koperasi berfungsi sebagai lembaga intermediasi dalam hal ini KSP/USP koperasi bertugas untuk meghimpun dana dari anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya serta menyalurkan kembali
39
Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, Standar Operasional Prosedur Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi, Jakarta. hlm. 3 48
dana tersebut dalam bentuk pinjaman kepada anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya. Koperasi Simpan Pinjam sangat membantu nadi perekonomian masyarakat, khususnya usaha-usaha kecil atau tradisional yang membutuhkan pinjaman modal, melalui kegiatan usaha simpan pinjam yang bersifat profesional kepada anggota dengan tingkat bunga yang diharapakan dapat memberikan tingkat bunga yang lebih murah jika dibandingkan dengan tingkat bunga komersial yang diberikan oleh lembaga keuangan lainnya yakni sebesar 1,5 % perbulan (lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat bunga komersial pada lembaga perbankan misalnya sebesar 2 % perbulannya).40 Agar suatu koperasi dapat mencapai tujuan dan sasarannya, maka persyaratanpersyaratan pinjaman yang diperlukan antara lain:41 1. Peminjam adalah anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggota koperasi lain. 2. Mempunyai usaha produktif. 3. Mempunyai
penghasilan
yang
dinilai
cukup
untuk
mengangsur
pinjamannya. 4. Tidak memiliki tunggakan pinjaman. 5. Hasil penilaian layak untuk diberikan pinjaman.
40
Ibid. hlm. 5 Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Modul Diklat Berbasis Kompetensi KSP/USP Koperasi Pola KonvensionalModul ke-4, 2006, hlm. 3
41
49
Terdapat enam proses tahap penyaluran pinjaman, yaitu:42 1. Tahap aplikasi/pelayanan permohonan pinjaman; 2. Tahap penilaian atas permohonan pinjaman; 3. Tahap pengambilan keputusan; 4. Tahap pembuatan perjanjian pinjaman; 5. Tahap pencairan; dan 6. Tahap pembayaran angsuran pinjaman.
Tahap penilaian atas permohonan pinjaman dinilai cukup kritis karena akan menentukan apakah pinjaman yang diajukan calon peminjam tersebut meamang benar-benar dibutuhkan, serta sejauh mana kelayakan usaha dan kemampuan membayar kembali pinjaman oleh calon peminjam. Dalam melakukan penilaian atas permohonan pinjaman, bagian pinjaman dan manager KSP/USP-Koperasi dapat menggunakan beberapa metode penilaian antara lain:43 1. Metoda 3 R: Return, Repayment, Risk-bearing ability. 2. Metoda 5 P: Purpose, Party, Payment, Profiitability, Protection. 3. Metoda 5 C: Character, Capacity, Capital, Collateral, Conditions.44
42 43 44
Ibid. hlm. 4 Ibid. hlm, 5 Metoda 5 C merupakan metoda yang paling umum digunakan oleh kalangan koperasi. 50
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan Simpan Pinjam Pada Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Riau dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Sebelum masuk ke dalam pembahasan koperasi secara teknis, ada baiknya terlebih dahulu melihat koperasi dari sudut hukum perikatan, karena dalam suatu organisasi apa pun bentuknya, tentu akan terjadi hubungan-hubungan hukum. Demikian juga halnya dengan badan hukum koperasi. Dengan terjadinya hubungan-hubungan hukum tersebut menyebabkan organisasi koperasi harus mendapatkan dukungan berupa landasan hukum yang mengatur semua hubungan-hubungan itu, baik dalam bentuk Undang-Undang, peraturan-peraturan teknis terkait, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan lain-lain.45 Pengaturan mengenai hubungan-hubungan hukum tersebut, secara teknis diawali oleh Undang-Undang Hukum Perdata, khusunya dalam Bab III Tentang Perikatan. Berdasarkan bunyi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian bahwa koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada
45
Andjar Pachta dkk., Op. Cit. hlm. 78 51
khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarakan hasil wawancara pada tanggal 16 Maret 2011 dengan salah seorang pengurus PUSKUD Riau, bahwasanya untuk mewujudkan tujuan dari koperasi tersebut oleh PUSKUD Riau didakanlah kegiatan simpan-pinjam guna memberikan bantuan modal atau pinjaman bagi nasabah yang membutuhkannya.46 Dari kuesioner yang disebarkan kepada nasabah USP-PUSKUD Riau sebagai responden, dapat diketahui tentang keberadaan Unit Simpan Pinjam Pusat Koperasi Unit Desa Riau yang bisa dilihat pada tabel diabawah ini : Tabel III.1 Jawaban Responden Terhadap Keberadaan USP-PUSKUD Riau No.
Jawaban Responden
Jumlah
Persentase
1.
Tahu
5
100 %
2.
Tidak tahu
-
-
Jumlah
5
100 %
Sumber : Data Lapangan Diolah Pada Tahun 2011.
46
Hasil wawancara penulis dengan Manager USP PUSKUD Riau pada tanggal 16 Maret 2011. 52
Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa yang melakukan kegiatan simpanpinjam pada Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Riau ialah Unit Simpan Pinjam (USP-PUSKUD Riau). Hal ini dilihat dari 5 responden atau (100 %) seluruhnya mengatakan mengetahui akan keberadaan Unit Simpan Pinjam tersebut. Pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi dikatakan kegiatan usaha simpan pinjam hanya dilaksanakan oleh koperasi simpan pinam atau Unit Simpan Pinjam. Pada ayat (3) dikatakan Unit Simpan Pinjam dapat dibentuk oleh Koperasi Primer atau Koperasi Skunder.47 Pelaksanaan kegiatan simpan-pinjam pada PUSKUD Riau sepenuhnya dilaksanakan oleh satu unit yang didirikan oleh PUSKUD Riau yaitu Unit Simpan Pinjam (USP). Tujuan dan sasaran Unit Simpan Pinjam (USP) adalah untuk mengembangkan permodalan bagi usaha anggota yang produktif. Dengan kegiatan menyimpan dan meminjam dari dan oleh anggota. Unit Simpan Pinjam ini merupakan badan otonom/mandiri dalam pengertian bahwa Unit Simpan Pinjam ini terpisah dan dikelola oleh personil yang terpisah pula dari unit lainnya, serta mempunyai tugas, hak, wewenang, dan tanggung jawab sesuai dengan ruang lingkup usaha Unit Simpan Pinjam tanpa campur tangan dari pengurus PUSKUD Riau. 47
Lihat Pasal 2 ayat (1) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam Oleh Koperasi. 53
Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Manajer Unit Simpan Pinjam pelaksanaan kegiatan simpan-pinjam adalah sebagai berikut:48 1. Mendaftar menjadi anggota koperasi dengan melengkapi persayaratan Administrasi, meliputi: a. Mengajukan permohonan tertulis kepada pengurus Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Riau, serta menandatanganinya. b. Membayar simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. c. Mematuhi hak dan kewajiban sebagai anggota koperasi. 2. Mengajukan permohonan pinjaman ke bagian kredit dengan melengkapi syarat-syarat yang diminta oleh bagian kredit. 3. Pihak dari bagian kredit meminta persetujuan kepada manajer Unit Simpan Pinjam. 4. Setelah dianggap lengkap dan layak, kemudian pihak Unit Simpan Pinjam melakukan survey ditempat kediaman nasabah atau tempat usaha nasabah. 5. Tahap pencairan. Pada tahap pencairan pihak USP memegang surat asli dari barang atau benda yang dijadikan sebagai jaminan. 6. Tahap pengembalian pinjaman. Melalui kuesioner yang disebarkan kepada nasabah sebagai responden dapat diketahui jawaban tentang cara pendaftaran untuk menjadi anggota atau nasabah pada Unit Simpan Pinjam PUSKUD Riau adalah dengan mengajukan permohonan secara 48
Hasil wawancara penulis dengan Manager USP PUSKUD Riau pada tanggal 16 Maret 2011. 54
tertulis yang telah disediakan oleh bagian kredit dan diajukan kembali kebagian kredit USP-PUSKUD Riau. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel III.2 Jawaban Responden Tentang Cara Pendaftaran Sebagai Nasabah Pada USP-PUSKUD Riau No. 1.
Jawaban Responden
Jumlah
Mengajukan permohonan secara
5
Persentase
tertulis 2.
Mengajukan permohonan secara
-
-
5
100 %
lisan Jumlah Sumber : Data Lapangan Diolah Pada Tahun 2011. Dari abel diatas, dapat diketahui bahwa tentang cara pendaftaran untuk menjadi nasabah pada Unit Simpan Pinjam PUSKUD Riau harus mengajukan permohonan secara tertulis dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh bagian kredit USP-PUSKUD Riau. Hal ini terbukti dari 5 responden atau (100 %) seluruhnya mengatakan bahwa cara pendaftaran untuk menjadi nasabah harus mengajukan permohonan secara tertulis dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh bagian kredit dan diajukan kembali kebagian kredit USP-PUSKUD Riau.
55
Hal tersebut diatas dibenarkan oleh Manager Unit Simpan Pinjam Pusat Koperasu Unit Desa Riau dalam wawancara yang penulis lakukan. Dalam hasil wawancara yang penulis lakukan, bahwasanya untuk menjadi anggota atau nasabah, calon anggota atau nasabah harus mengajukan permohonan secara tertulis dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh bagian kredit dan diserahkan kembali ke bagian kredit Unit Simpan Pinjam Pusat Koperasi Unit Desa Riau.49 Sebagai suatu perkumpulan, koperasi tidak akan mungkin terbentuk tanpa adanya anggota sebagai tulang punggungnya. Semakin banyaknya anggota maka semakin kokoh kedudukan koperasi sebagai suatu badan usaha ditinjau dari segi organisasi maupun dari sudut ekonomis. Menurut ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, dinyatakan bahwa yang dapat menjadi anggota koperasi ialah setiap Warga Negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Pada Pasal 19 ayat (1), dinyatakan keanggotaan koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha koperasi.50 Setelah calon nasabah sudah menjadi nasabah atau menjadi anggota dari Unit Simpan Pinjam Pusat Koperasi Unit Desa Riau, anggota atau nasabah suda dapat memanfaatkan pelayanan dari kegiatan koperasi. Salah satu bentuk pelayanan
49
Hasil wawancara penulis dengan Manager USP PUSKUD Riau pada tanggal 16 Maret 2011. 50 Lihat Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. 56
tersebut ialah pemanfaatan kegiatan simpan pinjam. Untuk mengetahui lebih jelas bagaiamana nasabah atau anggota dalam mengajukan permohonan pinjaman, dapat dilihat pada table dibawah ini : Tabel III.3 Jawaban Responden Tentang Mengajukan Permohonan Pinjaman Kepada USP-PUSKUD Riau No.
Jawaban Responden
Jumlah
Persentase
1.
Permohonan Tertulis
5
100 %
2.
Permohonan Lisan
-
-
Jumlah
5
100 %
Sumber : Data Lapangan Diolah Pada Tahun 2011. Dari tabel di atas menunjukan bahwa dalam mengajukan permohonan pinjaman dilakukan dengan mengajukan permohonan pinjaman secara tertulis dengan mengisi formulir yang disediakan oleh USP-PUSKUD Riau. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan data lapangan yang penulis olah dari jawaban responden, dari 5 responden atau (100 %) seluruhnya menjawab permohonan tertulis. Dapat diketahui bahwa untuk mengajukan permohonan pinjaman diajukan dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Unit Simpan Pinjam Pusat Koperasi Unit Desa Riau.
57
Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Manager Unit Simpan Pinjam Pusat Koperasi Unit Desa Riau, tentang cara pengajuan permohonan pinjaman dilakukan dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh Unit Simpan Pinjam dan diserahkan kembali melalui bagian kredit untuk dianalisa.51 Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Perkoperasian, dikatakan setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap koperasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar. Salah satu hak tersebut ialah memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama anatar sesama anggota.52 Dilihat dari sudut pandang hukum perikatan, metode perjanjian yang digunakan oleh PUSKUD dalam memberikan fasilitas pinjaman termasuk ke dalam perjanjian sepihak. Dikatakan sepihak karena tidak terdapat tawar menawar antara pihak koperasi dengan calon peminjam. Inilah yang kemudian disebut perjanjian standar atau perjanjian baku. Perjanjian baku biasanya berupa sebuah formulir yang berisi mengenai kesepakatan antara pelaku usaha dan konsumen. Di dalam formulir tersebut pihak pelaku usaha sudah mengatur mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Nantinya yang perlu dilengkapi hanya hal-hal yang bersifat subyektif, seperti waktu dan identitas.53
51
Hasil wawancara penulis dengan Manager USP PUSKUD Riau pada tanggal 16 Maret 2011. 52 Lihat Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. 53 http://www.tunardy.com/perjanjian-baku-atau-perjanjian-standar/ 58
Meskipun memberi keuntungan dalam hal efisiensi, namun perjanjian baku memiliki kekurangan. Yakni menempatkan konsumen dalam posisi yang lemah. Hal ini terjadi karena yang membuat perjanjian tersebut adalah pihak pelaku usaha. Biasanya yang bertugas untuk membuat perjanjian ini adalah staff legal dari pelaku usaha. Seorang staff legal tentu memiliki pemahaman yang sangat baik mengenai hukum dan mengetahui “celah hukum” yang dapat dimanfaatkan demi kepentingan pelaku usaha. Mengenai hak dan kewajiban para pihak yang terkait dalam perjanjian pemberian tidak diterangkan secara jelas dalam formulir yang telah disiapkan oleh pihak PUSKUD Riau, melainkan hanya mencantumkan identitas calon peminjam, besar permohonan pinjaman, keperluan pinjaman, dan jangka waktu peminjaman. Mengenai hak dan kewajiban tersebut hanya diterangkan secara lisan. Ada pun hak dan kewajiban dalam pelaksanaan perjanjian pemberian pinjaman pada PUSKUD Riau antara lain :54 1. Hak dan kewajiban USP-PUSKUD Riau sebagai kreditur a.
Hak USP-PUSKUD Riau sebagai kerditur USP dalam perjanjian pemberian pinjaman mempunyai hak, adapun hak tersebut sebagai berikut : 1) Menagih pembayaran dari tiap-tiap anggota/nasabah yang memanfaatkan fasilitas pinjaman.
54
Hasil wawancara penulis dengan Manager USP PUSKUD Riau pada tanggal 13 Juni 2011. 59
2) Menerima
sejumlah
pembayaran
dari
anggota/nasabah
ditambah dengan bunga sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan di dalam perjanjian. 3) Berhak menyita barang yang dijaminkan dalam perjanjian apabila si peminjam melakukan inkar janji. b.
Kewajiban USP-PUSKUD Riau sebagai kreditur Kewajiban USP-PUSKUD Riau selaku pihak yang memberikan pinjaman yaitu menyerahkan uang atau dana yang telah diperjanjikan kepada anggota/nasabah.
2. Hak dan kewajiban Calon Peminjam sebagai debitur a. Hak Calon peminjam sebagai debitur Adalah berhak atas sejumlah uang yang telah diperjanjikan oleh USP-PUSKUD Riau b. Kewajiban Calon Peminjam sebagai debitur Adalah mengembalikan uang pinjaman sesuai dengan jangka waktu, jumlah, serta bunga yang telah ditentukan dalam perjanjian. Kewajiban debitur dalam pelaksanaan pemberian pinjaman diatur pada Pasal 1763 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatakan siapa yang menerima pinjaman sesuatu, wajib mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama, dan pada waktu yang ditentukan.
60
Dalam mengajukan permohonan, calon nasabah hendaknya melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak Unit Simpan Pinjam Pusat Koperasi Unit Desa Riau sebagai berikut:55 1. Syarat umum, yang berupa identitas seperti Kartu Tanda Penduduk(KTP). Kartu Keluarga (KK), Surat Nikah bagi calon nasabah yang sudah menikah. 2. Melampirkan studi kelayakan usaha. 3. Melampirkan photocopi jaminan. 4. Maksud dan tujuan. Dalam hal ini nasabah harus melaporkan dengan jelas apa maksud dan tujuannya ingin mendapatkan pinjaman dari Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Riau. 5. Besarnya pinjaman dalam jangka waktu. Dalam hal ini penilaian besar kecilnya pinjaman di ajukan nasabah tergantung pada usaha yang dijalaninya. 6. Mengisi surat perjanjian yang telah disiapkan oleh pengurus USPPUSKUD Riau. Dari kuesioner yang disebar kepada nasabah USP-PUSKUD Riau sebagai responden, dapat diketahui tentang sulit atau tidaknya persyaratan yang telah ditetapkan pihak USP-PUSKUD Riau dan harus dipenuhi oleh nasabah agar permohonannya dapat dikabulkan dapat dilihat dari tabel dibawah ini : 55
Hasil wawancara penulis dengan Manager USP PUSKUD Riau pada tanggal 16 Maret 2011. 61
Tabel III.4 Jawaban Responden Terhadap Persyaratan Pengajuan Permohonan Pinjaman yang Telah Ditetapkan Oleh USP-PUSKUD Riau No.
Jawaban Responden
Jumlah
Persentase
1.
Tidak Sulit
4
80 %
2.
Lumayan Sulit
1
20 %
3.
Sangat Sulit
-
-
Jumlah
5
100 %
Sumber : Data Lapangan Diolah Pada Tahun 2011. Dari tabel diatas menunjukan bahwasanya persyaratan yang ditetapkan oleh USP-PUSKUD Riau tergolong kepada persayaratan yang tidak terlalu sulit untuk dipenuhi. Hal ini dibuktikan dari 4 responden atau (80 %) menjawab tidak sulit dan 1 responden atau (20 %) menjawab lumayan sulit, sedangkan yang menjawab sangat sulit tidak ada. Pada Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dikatakan bahwa koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagi berikut: (a). Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; (b). Pengelolaan dilakukan secara demokratis.56
56
Lihat Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. 62
Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk sahnya suatu perjanjian diperlakukan 4 syarat, yaitu : 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. Suatu hal tertentu; 4. Sebab yang halal. Pinjaman yang diberikan oleh Unit Simpan Pinjam PUSUD Riau didasarkan atas kepercayaan, sehingga dengan demikian pemberian pinjaman merupakan pemberian kepercayaan kepada nasabah yang memintanya. Meskipun demikian Unit Simpan Pinjam PUSKUD Riau wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan koperasi,antara lain pihak Unit Simpan Pinjam PUSKUD Riau menetapkan salah satu syarat yang harus dipenuhi ialah adanya jaminan. Fungsi dari agunan atau pinjaman adalah sebagai alat untuk mengurangi resiko atas fasilitas yang diberikan oleh pihak koperasi apabila terjadi inkar janji (wanprestasi) oleh peminjam. Agunan atau jaminan dapat berupa benda bergerak ataupun berupa benda tidak bergerak. Sesuai dengan kuesioner yang disebarkan kepada responden, dapat diketahui dengan jelas tentang bentuk jaminan yang diberikan responden untuk mendapatkan pinjaman atau modal kepada USP-PUSKUD Riau dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
63
Tabel III.5 Jawaban Responden Tentang Jaminan yang diajukan Kepada USP-PUSKUD Riau No.
Jawaban Responden
Jumlah
Persentase
1.
Benda bergerak
2
40 %
2.
Benda tidak bergerak
3
60 %
Jumlah
5
100 %
Sumber : Data Lapangan Diolah Pada Tahun 2011. Dari tabel di atas menunjukan bahwasanya pinjaman yang mengajukan benda tidak bergerak adalah berjumlah 2 responden atau (40 %) dan yang memberikan jaminan dalam bentuk benda tidak bergerak adalah berjumlah 3 responden atau (60 %). Berdasarkan hasi wawancara yang penulis lakukan dengan Manager USPPUSKUD Riau, jaminan yang diajukan oleh anggota yang menjadi calon peminjam dapat berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak. Namun dalam hal penyerahannya cuku dengan menyerah photocopian dari surat-surat benda yang dijadikan jaminan. Setelah pencarian barulah diserahkan yang aslinya kepada pihak Unit Simpan Pinjam PUSKUD Riau.57
57
Hasil wawancara penulis dengan Manager USP PUSKUD Riau pada tanggal 16 Maret 2011. 64
Dari hasil wawancara dan kuesioner yang penulis sebarkan pada responden untuk memperoleh data, dapat dikatakan perjanjian yang dilakukan oleh pihak Unit Simpan Pinjam PUSKUD Riau adalah suatu perjanjian atas beban. Pasal 1314 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan suatu perjanjian atas beban, adalah suatu perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.58 Yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian, haruslah suatu hal atau barang yang cukup jelas atau tertentu. Syarat ini perlu untuk dapat menetapkan kewajiban si berhutang, jika terjadi perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian, paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Bahwa barang tersebut harus ada atau sudah ada ditangan si berhutang pada waktu perjanjian dibuat, tidak diaharuskan oleh Undang-Undang.59 Setelah adanya jaminan serta syarat-syarat yang lain dipenuhi, maka setelah itu pihak Unit Simpan Pinjam PUSKUD Riau adalah memberikan atau mengabulkan dana pinjaman yang diajukan oleh nasabah yang menjadi si pemohon. Untuk mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan USP-PUSKUD Riau dalam mengabulkan , penulis telah mendapatkan jawaban dari responden melalui kuesioner yang dituangkan dalam tabel di bawah ini :
58
R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Paradnya Paramita, Jakarta, 2006. hlm. 338. 59 R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakrata, 2001. hlm. 138. 65
Tabel III.6 Jawaban Responden Tentang Waktu Untuk Mendapatkan Pinjaman Oleh USP-PUSKUD Riau No.
Jawaban Responden
Jumlah
Persentase
1.
Kurang dari 1 minggu
-
-
2.
1 minggu
1
80 %
3.
2 minggu
4
20 %
Jumlah
5
100 %
Sumber : Data Lapangan Diolah Pada Tahun 2011. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 4 responden atau
(80 %)
menyatakan, pinjaman yang mendapatkan uang dalam waktu 2 minggu. Selebihnya 1 responden atau (20 %) menyatakan mendapatkan pinjaman dalam waktu 1 minggu setelah diajukannnya permohonan pinjaman. Menurut hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Manager USPPUSKUD Riau pada tanggal 16 Maret 2011, waktu paling lama yang dibutuhkan USP-PUSKUD Riau dalam mengabulkan permohonan pinjaman ialah 1 minggu. Waktu 1 minggu tersebut digunakan untuk melakukan survey ke tempat tinggal nasabah atau ketempat dimana benda tak bergerak yang dijadikan jaminan itu terletak
66
untuk tujuan evaluasi. Setelah dianggap mampu barulah dana yang dibutuhkan oleh nasabah tersebut dikabulkan.60 Hal ini diperjelas lagi oleh isi dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam Oleh Koperasi, yakni dalam Pasal 19 ayat (2) yang mengatakan “dalam memberikan pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam wajib memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman”.61 Melakukan peninjauan/survey dilakukan untuk mendapatkan keteranganketerangan sehingga dapat memperkuat dari hasil wawancara dan data yang telah diajukan oleh calon peminjam. Hal-hal yang digali adalah :62 1. Kondisi dan reputasi Anggota/Nasabah. 2. Penilaian aspek legal, aspek pemasaran, aspek teknis produksi. 3. Penilaian dari rekan atau mitra bisnis. 4. Penilaian terhadap agunan/jaminan yang diajukan oleh anggota/nasabah calon peminjam. 5. Membuat laporan hasil survey penilaian kelayaka usaha dengan telah memperhiungkan kebutuhan pinjaman. 60
Hasil wawancara penulis dengan Manager USP PUSKUD Riau pada tanggal 16 Maret 2011. 61 Lihat Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam Oleh Koperasi. 62 Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Modul Diklat Berbasis Kompetensi KSP/USP Koperasi Pola KonvensionalModul 4:Penyaluran Dana, 2006, hlm. 7 67
Tibalah saat pengambilan keputusan. Tahap pengambilan keputusan ini sangat menentukan, karena tingkat kolektibilitas suatu pinjaman nantinya banyak tergantung pada keputusan ini. Keliru dalam pengambilan keputusan berarti akan menambah jumlah pinjaman yang bermasalah. Oleh karena itu dalam tahap keputusan ini perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :63 1. Pengambilan keputusan haruslah berdasarkan prinsip penyaluran pinjaman yang sehat dengan cara memahami, mengerti dan menguasai tata cara penyaluran pinjaman yang sehat. 2. Bila terhadap permohonan pinjaman diputuskan untuk ditolak atau ditangguhkan, agar diberikan alasannya kepada anggota/nasabah calon peminjam dan dicatat pada buku permohonan pinjaman. 3. Kebijakan pinjaman dan ketentuan lainnya yang tertulis, termasuk syaratsyarat pinjaman pada hasil penilaian seperti plafond pinjaman yang disetujui, penggunaan pinjaman, suku bunga pinjaman, jangka waktu pinjaman dan persyaratan lainnya. Mengenai tingkatan suku bungan pinjaman pada Unit Simpan Pinjam PUSKUD Riau, maka penulis telah mandapatkan informasi melalui kuesioner, untuk lebih jelasnya mengenai jawaban-jawaban anggota/nasabah yang menjadi responden dapat dilihat dari tabel dibawah ini :
63
Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Modul Diklat Berbasis Kompetensi KSP/USP Koperasi Pola KonvensionalModul 4:Penyaluran Dana, 2006, hlm. 7 68
Tabel III.7 Jawaban Responden Tentang Suku Bunga Pinjaman Sebesar 2,5 % per bulan Pada USP-PUSKUD Riau No.
Jawaban Responden
Jumlah
Persentase
1.
Tinggi
5
100 %
2.
Rendah
-
-
Jumlah
5
100 %
Sumber : Data Lapangan Diolah Pada Tahun 2011. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa suku bunga yang telah ditetapkan oleh pihak Unit Simpan Pinjam PUSKUD Riau ialah tinggi. Hal ini terbukti dari 5 responden atau (100 %) seluruhnya menyatakan bahwa tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh Unit Simpan Pinjam PUSKUD Riau adalah tinggi. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Manager Unit Simpan Pinjam PUSKUD Riau pada tanggal 16 Maret 2011, tingginya tingkat suku bunga memang diakui oleh Manager Unit Simpan Pinjam pada Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Riau. Hasil dari suku bunga tersebut dimasukkan kedalam kas Unit Simpan Pinjam untuk dipergunakan sebagai modal tambahan pinjaman untuk
69
dipinjamkan kembali pada anggota atau nasabah yang mengajukan permohonan pinjaman.64 Bila dibandingkan dengan tingkat suku bunga pada bank sebagai lembaga keuangan lainnya, maka suku bunga yang ditetapkan oleh Unit Simpan Pinjam terlalu tinggi.65 Hal ini bisa saja membuat koperasi perlahan-lahan akan ditinggalkan oleh calon peminjam dalam hal permohonan pinjaman modal. Sebagai badan usaha, koperasi di dalam menjalankan kegiatan usahanya tentu juga menghendaki untuk mendapatkan keuntungan. Jika koperasi bisa mendapatkan keuntungan yang banyak, maka keuntungan tersebut dapat disisihkan sebagian untuk cadangan koperasi, yang selanjutnya dapat dipergunakan untuk menambah modal koperasi. Apabila modal koperasi bertambah besar, maka dengan sendirinya lingkup usaha koperasi akan dapat bertambah besar pula. Oleh karena itu koperasi dan para pelakunya (pengurus, Manager/pengelola, dan anngota) harus mampu bekerja secara efisien untuk dapat bersaing dengan pelaku ekonomi lainnya dalam menjalankan kegiatan usaha di segala bidang ekonomi, sehingga mampu untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.66 Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III, diatur mengenai meminjamkan dengan bunga yakni pada Pasal 1765, “adalah
diperbolehkan
memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau lain barang yang menghabis 64
Hasil wawancara penulis dengan Manager USP PUSKUD Riau pada tanggal 16 Maret 2011. 65 Hasil wawancara penulis dengan Manager USP PUSKUD Riau pada tanggal 16 Maret 2011. 66 Sutantya Rahardja Hadikusuma, Op. Cit. hlm. 103. 70
karena pemakaian.”67 Kemudian dilanjutkan lagi oleh Pasal 1767, dikatakan bahwa ada bunga menurut Undang-Undang dan ada yang ditetapkan dalam perjanjian. Bunga menurut Undang-Undang ditetapkan di dalam Undang-Undang. Bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut Undang-Undang dalam segala hal yang tidak dilarang oleh Undang-Undang. Besarnya bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian harus ditetapkan secara tertulis (bunga menurut Undang-Undang adalah menurut Lembaran Negara tahun 1884 Nomor 2 yakni 6 %.68
B. Proses Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Simpan Pinjam Pada Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Riau. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Dalam restatement of law of contracts (Amerika Serikat), wanprestasi atau breach of contracts dibedakan menjadi dua macam, yaitu total breachts dan partial breachts. Total breachts artinya pelaksanaan kontrak tidak mungkin dilaksanakan, sedangkan partial breachts artinya pelaksanaan perjanjian masih mungkin untuk dilaksanakan.69
67
Lihat Pasal 1765 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lihat Pasal 1767 ayat (1), (2), dan (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pedata. 69 Salim, H.L., Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarata 2003. hlm. 98-99 68
71
Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi, somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali. apabila somasi tidak diindahkannya, maka kreditur berhak mebawa persoalan itu ke Pengadilan, dan Pengadilanlah yang akan memutuskan apakah debitur wanprestasi atau tidak.70 Dalam pelaksanaan simpan pinjam pada Unit Simpan Pinjam PUSKUD Riau, apabila anggota atau nasabah tidak melakukan apa yang dijanjikan yakni dalam hal pembayaran pengembalian pinjaman, maka telah melakukan inkar janji yang biasa dikenal dengan wanprestasi. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Manager Unit Simpan PUSKUD Riau, anggota atau nasabah yang melakukan keterlambatan atau penunggakan pada pelaksanaan kegiatan simpan pinjam dalam hal membayar pengembalian pinjaman adalah sebanyak 5 anggota atau nasabah.71 Berdasarkan hasil kuesioner yang penulis ajukan kepada anggota atau nasabah sebagai responden, wanprestasi yang dimaksud diatas ialah keterlambatan dalam membayar bunga pengembalian pinjaman sebagaimana yang telah ditetapkan dalam surat perjanjian yang dibuat dan disetujui oleh anggota atau nasabah itu sendiri. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
70
Ibid, hlm. 99 Hasil wawancara penulis dengan Manager USP PUSKUD Riau pada tanggal 16 Maret 2011.
71
72
Tabel III.8 Jawaban Responden Tetntang Keterlambatan Dalam Membayar Bunga Pengembalian Pinjaman Pada USP-PUSKUD Riau No.
Jawaban Responden
Jumlah
Persentase
1.
Terlambat Dala Membayar bunga
5
100 %
2.
Tidak
-
-
Jumlah
5
100 %
Sumber : Data Lapangan Diolah Pada Tahun 2011. Data dari tabel diatas mengambarkan bahwa semua responden 5 atau (100 %) menyatakan bahwa mereka terlambat membayar bunga pengembalian pinjaman kepada Unit Simpan Pinjam PUSKUD Riau, sebagaimana yang telah disepakati bersama. Terlambatnya membayar bunga tersebut akibat dari besarnya jumlah bunga yang ditentukan oleh pihak USP-PUSKUD Riau dan adanya pengalihan untuk keperluan lainnya. Sehingga keuntungan dari hasil usaha anggota atau nasabah tidak mencukupi untuk membayar bunga tersebut. Hal tersebut diatas diperkuat lagi dengan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Manager Unit Simpan Pinjam pada Pusat Koperasi Unit Desa Riau pada tanggal 16 Maret 2011, yaitu wanprestasi yang dilakukan oleh anggota atau nasabah yang memanfaatkan fasilitas pinjaman ialah keterlambatan daam membayar 73
bunga pengembalian yang telah disepakati oleh anggota atau nasaba tersebut. Hal tersebut tidak terlepas dari peranan pihak pemberian pinjaman dalam hal ini adalah pihak USP-PUSKUD Riau, yang seharusnya teliti dan mengetahui secara jauh seluk beluk usaha yang dilakukan anggota atau nasabah sebelum permohonan pinjaman dikabulkan.72 Pada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dikatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dikatakan penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak terpenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat tenggang waktu yang telah dilampaukannya. Inkar janji atau wanprestasi tidak akan terjadi dengan begitunya, melainkan ada faktor-faktor yang mengakibatkannya. Berdasarkan hasil kuesioner yang penulis sebarkan kepada anggota atau nasabah sebagai responden, dapat diketahui faktorfaktor yang mengakibatkan terjadinya inkar janji atau wanprestasi dalam pelaksanaan simpan pinjam pada Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Riau. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 72
Hasil wawancara penulis dengan Manager USP PUSKUD Riau pada tanggal 16 Maret 2011. 74
Tabel III.9 Jawaban Responden Tentang Faktor Terjadinya Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Simpan Pinjam pada PUSKUD Riau No.
Jawaban Responden
Jumlah
Persentase
1.
Usaha macet
5
42 %
2.
Bencana alam/kecelakaan
-
-
3.
Keperluan lain yang lebih penting
5
42 %
4.
Terbebankan dengan tingkat bunga
2
16 %
Jumlah
12
100 %
Sumber : Data Lapangan Diolah Pada Tahun 2011. Dari tabel di atas dapat diketahui faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan simpan pinjam pada Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD), keseluruhan anggota atau nasabah sebagai responden mengatakan faktor penyebab wanprestasi tersebut disebabkan karena macetnya usaha yang meraka jalankan dan juga keuntungan dari usaha mereka tersebut dipergunakan ke hal yang lebih dianggap penting, sedangkan faktor yang disebabkan oleh tingginya tingkat suku bunga hanya 2 responden yang menjawabnya.
75
Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Manager Unit Simpan Pinjam PUSKUD Riau, bahwa faktor penyebab terjadinya keterlambatan dalam pengembalian pinjaman tersebutkan disebabkan oleh, kurang berkembangnya usaha yang dijalankan oleh anggota atau nasabah yang memanfaatkan fasilitas pinjaman, dan adanya keperluan lain yang lebih diutamakan oleh anggota atau nasabah tersebut, sehingga terjadilah yang namanya wanprestasi atau inkar janji dalam pelaksanaan simpan pinjam pada PUSKUD Riau.73 Dengan adanya persoalan wanprestasi ini mengakibatkan pihak PUSKUD yang dalam hal ini ialah Unit Simpan Pinjam mencari jalan dan upaya untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Upaya tersebut dapat ditempuh secara yuridis maupun non yuridis. Secara sistematis langkah-langkah yang ditempuh oleh pihak Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Riau dalam menyelesaikan persoalan wanprestasi ini ialah sebagai berikut :74 1. Somasi/Surat Teguran Sebanyak tiga (3) kali; 2. Musyawarah; 3. Penyitaan Barang yang dijadikan jaminan;
73
Hasil wawancara penulis dengan Manager USP PUSKUD Riau pada tanggal 16 Maret 2011. 74 Hasil wawancara penulis dengan Manager USP PUSKUD Riau pada tanggal 16 Maret 2011. 76
4. Menggunakan jalur Pengadilan (bila tidak juga menemukan jalan keluar penyelesaian waspestasi tersebut). Langakah pertama yang ditempuh PUSKUD Riau pertama kali ialah melayangkan surat teguran atau somasi kepada anggota atau nasabah yang telah inkar janji dalam pengembalian pinjaman dengan tujuan agar hendaknya melunasi pinjamannya. Surat teguran bertujuan untuk memberikan teguran atau peringatan atas kelalaian dalam pengembalian pinjaman oleh nasabah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel III.10 Jawaban Responden Tentang Surat Teguran dari Pihak USP-PUSKUD Riau No.
Jawaban Responden
Jumlah
Persentase
1.
Ada
5
100 %
2.
Tidak ada
-
-
Jumlah
5
100 %
Sumber : Data Lapangan Diolah Pada Tahun 2011. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa semua anggota atau nasabah yang menjadi responden 5 atau (100 %) menyatakan tentang adanya pemeberitahuan semacam surat teguran dalam pelaksanaan simpan pinjam dari pihak USP-PUSKUD
77
Riau atas kelalaian yang telah dialakukan oleh anggota atau nasabah yang bermasalah. Hal ini diperjelas lagi oleh hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Manager Unit Simpan Pinjam PUSKUD Riau, bahwasanya surat teguran tersebut diadakan sebagai upaya untuk memberikan peringatan kepada anggota atau nasabah yang mempunyai kemampuan untuk membayar tetapi tidak mempunyai kemauan untuk membayar.75 Setelah surat teguran tersebut dilayangkan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan kepada anggota atau nasabah yang bermasalah namun ia tak mengindahkan surat teguran tersebut, tindakan selanjutnya yang diambil oleh pihak USP-PUSKUD Riau ialah melakukan musyawarah. Apabila tidak juga mendapatkan penyelesaian, maka langkah selanjutnya ialah penyitaan barang yang dijadikan jaminan pada saat hendak mengajukan permohonan.76 Mengenai tentang bagaiamana caranya memperingatkan seorang debitur, agar ia dapat dikatakan lalai jika ia tidak memenuhi teguran itu telah diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan “si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah
75
Hasil wawancara penulis dengan Manager USP PUSKUD Riau pada tanggal 16 Maret 2011. 76 Hasil wawancara penulis dengan Manager USP PUSKUD Riau pada tanggal 16 Maret 2011. 78
dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewat waktu yang ditentukan”. Penyelesaian masalah wanprestasi di lingkungan Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Riau sama dengan yang dilakukan oleh Bank secara umumnya yaitu melalui jalur Pengadilan atau dengan kebijaksanaan PUSKUD Riau sendiri. Namun dalam prakteknya penyelesaian permasalahan dalam hal penegembalian pinjaman pada Pusat Koperasi Unit Desa Riau dilakukan dengan kebijakan dari pihak PUSKUD Riau sendiri tanpa melalui proses Pengadilan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel III.11 Jawaban Responden Tentang Penyelesaian Wanprestasi Pada PUSKUD Riau Dengan Menggunakan Jalur Pengadilan No.
Jawaban Responden
Jumlah
Persentase
1.
Pernah
-
-
2.
Tidak pernah
5
100 %
Jumlah
5
100 %
Sumber : Data Lapangan Diolah Pada Tahun 2011.
79
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa seluruh responden 5 atau (100 %) menyatakan
penyelesaian
wanprestasi
pada
PUSKUD
Riau
tidak
pernah
menggunakan jalur Pengadilan, melainkan dengan cara musyawarah. Hal tersebut diperkuat lagi dengan wawancara yang penulis lakukan dengan Manager USP-PUSKUD Riau, bahwasanya dalam menyelesaikan wanprestasi Unit Simpan Pinjam PUSKUD belum pernah menggunakan jalur Pengadilan, dengan alasan lebih mengutamakan asas kekeluargaan. Sebagai badan usaha yang berstatus badan hukum, maka keberadaan koperasi diakui seperti manusia (person) atau subyek hukum yang memeliki kecakapan bertindak, memilki wewenang untuk memepunyai dan mencari harta kekayaan, serta dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti: membuat perjanjian-perjanjian apapun, menggugat dan digugat di muka Pengadilan, dan sebagainya.77
77
Sutantya Rahardja Hadhikusuma, Op. Cit. hlm. 80-81 80
BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan : 1. Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam pada Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Riau dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dilakukan sepenuhnya oleh Unit Simpan Pinjam yang berpegang teguh pada asas kekeluargaan mulai dari pendaftaran hingga proses pengembalian sesuai dengan apa yang telah disebutkan pada Pasal 1 UndangUndang Perkoperasian Tahun 1992 Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Namun dalam hal penetapan bunga pengembalian pinjaman PUSKUD menetapkan bunga yang terlalu tinggi 2,5 % per bulan yang mengakibatkan nasabah melakukan cedera janji atau wanprestasi. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Manager USP-PUSKUD Riau yaitu sebanyak lima (5) anggota. Mengenai bentuk formulir perjanjiannya terdapat kekurangan, yakni tidak disebutkannya hak dan kewajiban para pihak secara jelas di dalam formulir perjanjian tersebut.
81
2. Proses penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan simpan pinjam pada Pusat Koperas Unit Desa (PUSKUD) Riau dilakukan dengan melayangkan surat teguran sebelum adanya tindak lanjut oleh pihak PUSKUD. Surat teguran dilayangkan kepada nasabah yang memiliki kemampuan tetapi tidak memiliki kemauan untuk membayar. Surat teguran dilayangkan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-berturut selama 3 (tiga) bulan. Dalam menyelesaikan masalah tersebut pihak koperasi lebih cenderung menggunakan kebijakan sendiri yakni dengan cara musyawarah. Sedangkan menggunakan jalur Pengadilan pihak PUSKUD tidak pernah menggunakannya padahal setiap koperasi sebagai badan hukum mempunyai wewenang akan hal itu, dengan alasan menjunjung tinggi asas kekeluargaan. B. Saran Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut : 1. Kepada PUSKUD Riau khususnya Unit Simpan Pinjam sebagai unit yang khusus menjalankan kegiatan simpan pinjam memberikan pengarahan tentang suku bunga yang diberikan kepada calon peminjam, walaupun telah terdapat pada formulir pengajuan permohonan pinjaman agar hendaknya tidak terjadi masalah di kemudian hari. Dalam melaksanakan
82
tinjauan atau survey hendaknya diperhitungkan secara seksama untuk dijadikan pertimbangan apakah si nasabah mampu nantinya dalam pengembalian pinjaman beserta bunga pinjamannya. Kepada seluruh anggota atau nasabah Unit Simpan Pinjam Pada Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Riau yang memanfaatkan pinjaman hendaknya memahami betul persayaratan-persyaratan yang telah ditetapkan PUSKUD, apakah merasa mampu dalam pemenuhannya nanti, memperhatikan dan memahami akan usaha yang akan dilakukan agar tidak terjadi yang namanya macetnya usaha sehingga mengurangi pemasukan yang didapat selama ini. 2. Diharapkan kepada seluruh anggota atau nasabah agar memberikan iktikad baik dengan membayar pengembalian pinjaman sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan demi kelancaran kegiatan usaha simpan pinjam pada Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Riau. Kepada pihak PUSKUD Riau dalam hal ini ditujukan kepada Unit Simpan Pinjam selaku unit yanng mempunyai tugas dalam pelaksanaan simpan pijnam pada Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Riau, bertindaklah dengan tegas dalam menyelesaikan persoalan wanprestasi yang dapat terjadi sewaktuwaktu.
83
