SKRIPSI. Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo. Oleh

i

PELAKSANAAN PROSES PENDAFTARAN TANAH AJUDIKASI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA KENDARI

SKRIPSI Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo

Oleh

ANNISA WULANDARI STB: H1 A1 12 340

BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HALU OLEO KENDARI 2016 x

ii

x

iii

x

iv

ABSTRAK Annisa Wulandari Stb. H1 A1 12 340 ,Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo „„Pelaksanaan Proses Pendaftaran Tanah Ajudikasi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pada Kantor Pertanahan Kota Kendari‟‟ Di Bawah Bimbingan Bapak DR. Muhamad Satria. S.H.,M.Kn. Sebagai Pembimbing I dan Ibu Jumiati Ukkas S.H.,MH. Sebagai Pembimbing II. Adapun tujuan penelitian adalah 1). Untuk mengetahui proses pendaftaran tanah untuk pensertifikatan yang dilaksanakan oleh panitia Ajudikasi Kantor pertanahan kota kendari telah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. 2). Untuk mengetahui factor-faktor yang menghambat proses pendaftaran tanah khususnya dalam proses kegiatan ajudikasi pada kantor pertanahan kota kendari. Tipe Penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris yaitu penelitian yang didasarkan pada kenyataan yang berlaku dilapangan khusunya pada proses pendaftaran tanah untuk pensertifikatan yang dilaksanakan oleh panitia ajudikasi Kantor Pertanahan Kota Kendari telah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Berdasarkan Hasil Penelitian maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:1). Proses pendaftaran tanah yang dilakukan oleh pihak kantor pertanahan kota kendari Panitia Ajudikasi telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang diamanatkan dalam peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dengan melalui tahapan-tahapan pendaftaran tanah yaitu dengan mengumpulkan data fisik, dan mengadakan pengukuran untuk menentukan batas –batas bidang tanah yang bersangkutan.2).faktor-faktor yang menghambat proses pendaftaran tanah adalah :a).adanya kesalahan informasi oleh pihak pemohon.b).adanya sanggahan/keberatan dari pihak lain pada saat proses pendaftaran tanah Ajudikasi berlangsung dan, c).pemohon menggunakan jasa orang lain.

Kata Kunci : Tanah , Proses pendaftaran tanah, ajudikasi

xiv

v

KATA PENGANTAR

Tiada kata lain selain mengucapkan Puji Syukur kepada ALLAH SWT atas terselesaikannya skripsi ini dengan judul “PELAKSANAAN PROSES PENDAFTARAN TANAH AJUDIKASI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA KENDARI ” Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mencapai Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Halu oleo. Penulis menyadari

bahwa

penulisan

skripsi ini masih jauh dari

kesempurnaan oleh karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis dapatkan, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mohon maaf atas segala kekurangan. Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa ada bantuan dan kerjasama dari pihak lain. Oleh karena itu melalui kata pengantar ini penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mambantu dan mendorong terwujudnya skripsi ini. Pertama dan utama, penulis hantarkan sembah sujud dan rasa terima kasih, teriring doa, penghormatan, dan penghargaan yang mendalam

kepada orang

tuaayahanda tercinta ASLAN BACHTIAR S.H dan ibunda tercinta SITTI

v x

vi

AISYAH S.E yang telah mengasuh dan mendidik serta membesarkan sekaligus memberikan

motivasi yang tak terhingga dan selalu memberikan dukungan

selama menjalankan studi hingga sampai penyusunan skripsi ini, Selanjutnya penulis menyadari sepenuhnya bahwa terwujudnya skripsi ini berkat bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak utamanya pembimbing penulis yang penuh perhatian dan kesungguhan serta memiliki jiwa pembimbing sejati, mencurahkan ilmu serta waktu yang sangat berharga demi keberhasilan penulis. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Bpk DR. MUHAMAD SATRIA, S.H.,M.K.n selaku Pembimbing I dan juga inspirator penulis dalam segala hal baik itu dari segi akademis, maupun yang non akademis dan kepada Ibu JUMIATI UKKAS S.H., M.H, selaku Pembimbing II yang telah memberikan pelajaran berharga kepada penulis . Terima kasih dan penghargaan yang sama dihantarkan pula kepada semua pihak yang langsung maupun tidak langsung berperan mengantarkan penulis dari awal hingga akhir terselesaikannya skripsi ini kepada : 1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Usman Rianse, MS, selaku Rektor Universitas Halu oleo. 2. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Jufri, S.H., MS, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Halu oleo. 3. Wakil Dekan Bidang Administrasi, Bapak Rizal Muchtazar SH., LLM, Wakil Dekan Bidang Umum, Perancanaan dan Keuangan, Bapak Herman, S.H.,

xvi

vii

LL.M, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Bapak Jabalnur ., SH., MH 4. Ibu Heryanti, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Halu oleo. 5. Bapak Dr. Guswan Hakim,S.H.,M.H , Ibu Heryanti, S.H., M.H., & Bapak Rasmuddin,S.H.,M.H , selaku dosen penguji penulis. 6. Bapak Haris Yusuf, S.H., M.H, selaku Koordinator Program Studi. 7. Ibu Dr. Deity Yuningsih, S.H., M.H, selaku Kepala Lab. Perdata. 8. Ibu Nur Intan, S.H, M.H., selaku Ketua Bagian Konsentrasi Hukum Perdata. 9. Ibu Jumiati Ukkas, S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selama ini telah mendampingi penulis selama menjalankan proses perkuliahan. 10. Bapak/Ibu Dosen Pengajar pada Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmunya demi memperluas wawasan terhadap dunia ilmu pengetahuan pada umumnya dan disiplin ilmu hukum pada khususnya. 11. Terima kasih kepada Keluarga yang banyak memberikan dukungan semangat, motivasi dan doa, Nenek tercinta Ibu HJ. SITTI ROSMAH R., tante-tante dan Om tersayang SITTI SULAEHA, S.P., RAHMAWATI, M.Si., Abdurrakhman, SKM., adik tersayang RISKI WULANSARI dan sepupu-sepupu tersayang ADILAH SAHRANI RAKHMAN, SALSABIL RAKHMAN, LAILATUL NURFITRIA SALAM, FATIH SHOLAHUDDIN SALAM dan AFIFAH RAKHMAN.

vii x

viii

12. Teman-teman lainnya yang senantiasa memberi masukan bahkan kritik dalam penyusunan skripsi ini (Fadilah Bakkareng, S.H., Noki Arnela, Rustam Efendy, Dwika Nabila, Citra Megasari Trisila, Suminar ). 13. Teman-Teman KKN NUSANTARA Desa BUKE Kec. RANOOHA LESTARI Kab. Konawe Selatan (yaser, dedi rahmat, sofie, dian, dedi aman, aksan, via, reke, feisal) dan pakde, Ibu, mama alfi, bapak alfi yang telah menerima saya untuk tinggal dikediaman mereka selama berada di tempat KKN tersebut, saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya. 14. Teman-teman seperjuangan saya yang selalu membantu dikala susah dan senang( Rukayanti, Andriani Ruslan,Hildawati Dan Mitriani) 15. Dan ucapan terima kasih banyak buat Ananda Terkasih FIRMANSYAH yang telah menemani saya berjuang bersama-sama dan selalu memberikan dukungan yang luar biasa besarnya . Akhir kata semoga allah SWT melimpahkan rahmat dan pahala yang setimpal di sisi-nya dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat terutama kepada penulis maupun pembaca. Aamiin.

Hormat Saya

Annisa Wulandari

viii x

ix

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ..........................................................................................

i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ...............................................

ii

HALAMAN PENGESAHAN .............................................................................

iii

ABSTRAK ...........................................................................................................

iv

KATA PENGANTAR…. ....................................................................................

v

DAFTAR ISI ........................................................................................................

ix

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ...........................................................................................

1

B. Rumusan Masalah ......................................................................................

6

C. Tujuan Penelitian ........................................................................................

6

D. Manfaat Penelitian......................................................................................

7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Pengertian Tanah ........................................................................................

8

B. Ruang Lingkup Hak-Hak Atas Tanah ........................................................

13

C. Pengertian Pendaftaran Tanah ...................................................................

18

D. Tujuan Pendaftaran Tanah .........................................................................

20

E. Kekuatan Pembuktian Sertifikat Hak Milik Atas Tanah ............................

22

F. Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah .......................................................

29

BAB III METODE PENELITIAN A. Tipe Penelitian............................................................................................

34

B. Lokasi Penelitian ........................................................................................

34

C. Populasi dan Sampel ..................................................................................

34

ix x

x

D. Teknik Pengumpulan Data .........................................................................

35

E. Analisis Data ...............................................................................................

36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Proses Pendaftaran Tanah ajudikasi Pada Kantor Pertanahan Kota Kendari .....................................................................................................

37

B. Faktor – faktor yang menghambat Pelaksanaan pendaftaran tanah Ajudikasi ...................................................................................................

49

BAB V PENUTUP A. Kesimpulan ................................................................................................

53

B. Saran ...........................................................................................................

53

DAFTAR PUSTAKA

xx

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah. Tanah merupakan salah satu kebutuhan primer bagi manusia bahkan sampai meninggalpun manusia masih membutuhkan tanah. Kebutuhan manusia terhadap tanah dewasa ini makin meningkat. Hal ini disebabkan semakin bertambahnya jumlah penduduk, sementara disisi lain luas tanah tidak bertambah. Tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu dari permukaan bumi, hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu di permukaan bumi, yang terbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar. Dasar kepastian hukum dalam peraturan-peraturan hukum tertulis sebagai pelaksanaan UndangUndang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, memungkinkan para pihak-pihak yang berkepentingan untuk dengan mudah mengetahui hukum yang berlaku dan wewenang serta kewajiban yang ada atas tanah yang dipunyai. Dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 1 ayat (1) menguraikan yang dimaksud dengan pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengelolaan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuansatuan rumah susun, termaksud pemberian surat tanda bukti haknya bagi

1

2

bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Pengertian hak milik menurut Henri Lie A. Weng (1998 :3), Hak milik adalah hak untuk menikmati secara bebas dan memperlakukan secara sesuka si

pemilik

hak

yang

sempurna,

pemilik

dapat

menggunakannya,

menikmatinya, memusnahkannya, membuangnya, menjualnya. Secara umum pengaturan mengenai hak milik atas tanah dalam Undang-Undang Pokok Agraria dapat dilihat dalam Bagian III Bab II Pasal 20 sampai dengan Pasal 27, menurut prinsip-prinsip umum tentang hak milik atas tanah. Hak milik itu berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Pokok Agraria bahwa merupakan hak yang turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dan memberi wewenang untuk mempergunakan bagi segala macam keperluan selama waktu yang tidak terbatas sepanjang tidak ada larangan khusus untuk itu. Sifat terkuat dan terpenuhi artinya yang paling kuat dan penuh bagi pemegang hak milik dan mempunyai hak untuk bebas dengan menjual, menghibahkan, menukarkan dan mewariskan. Hak penguasaan atas tanah berisikan serangkaian wewenang, kewajiban dan atau larangan bagi pemegang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang mengenai tanah yang dihakinya, karena telah ditetapkan Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan pemerintah tentang pendaftaran tanah. Pemberian batasan menurut Pasal 4 Undang-Undang Pokok Agraria terhadap kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah

3

dalam batas-batas menurut peraturan lainnya yang lebih tinggi. Ali Achmad Chomzah (2002 : 11) menyatakan bahwa hukum tanah adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang bersumber pada hak perseorangan dan badan hukum mengenai tanah yang dikuasainya atau dimilikinya. Dalam rangka memberi kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah dan diberikan penegasan terhadap kekuatan sertifikat. Dampak arti praktisnya selama belum dibuktikan yang sebaliknya data fisik data yuridis dalam perbuatan hukum maupun sengketa didepan pengadilan harus diterima sebagai data yang benar. Individu atau badan hukum lainnya tidak dapat menuntut tanah yang telah bersertifikat atas nama orang lain atau badan hukum lainnya jika selama 5 tahun sejak dikeluarkan tidak mengajukan gugatan dipengadilan. Pelaksanaan untuk tercapainya jaminan dan kepastian hukum hak-hak atas

tanah

diselenggarakan

pendaftaran

tanah

dengan

mengadakan

pengukuran, pemetaan tanah dan penyelenggaraan tata usaha hak atas tanah merupakan hubungan hukum orang atau badan hukum dengan sesuatu benda yang menimbulkan kewenangan atas obyek bidang tanah dan memaksa orang lain untuk menghormatinya akibat dari pemilikan. Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria menugaskan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah yang bersifat rechts. Pendaftaran tanah berfungsi untuk mengetahui status bidang tanah, siapa pemiliknya, apa haknya, berapa luasnya, untuk apa dipergunakan. Untuk memperoleh kekuatan hukum rangkaian kegiatan pendaftaran tanah secara sistematis, pengajuan kebenaran

4

materil pembuktian data fisik dan data yuridis hak atas tanah, ataupun lain hal yang dibutuhkan sebagai dasar hak pendaftaran tanah, dan atau riwayat asal usul pemilikan atas tanah, jual-beli, warisan, tidak terlepas pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendaftaran tanah yang dilakukan secara sistematis sampai saat ini masih dianggap belum maksimal dan prosedural dalam masyarakat, walaupun sebelum dilakukan pengukuran oleh tim teknis telah dilakukan pematokan awal oleh para pemilik tanah. Kota Kendari sebagai salah satu kota yang sedang berkembang di Indonesia, masyarakatnya juga memiliki hubungan erat dengan tanah. Tanah merupakan sumber kehidupan sekaligus aktifitas seharihari, oleh karena itu setiap tanah yang dimiliki masyarakat butuh pengakuan atas kepemilikan tanah tersebut. Peranan dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kendari dalam melakukan pendaftaran tanah sangat dibutuhkan mulai dari tahap permohonan pendaftaran tanah oleh pihak yang berhak atas tanah atau yang dikuasainya diperlukan peran aktif dan ketelitian dari pihak BPN sebagai penyelenggara pendaftaran tanah yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kantor pertanahan Kota Kendari. Berbagai masalah yang muncul seperti adanya sertifikat ganda, penyerobotan lahan yang diikuti dengan tindakan penertiban sertifikat oleh pihak yang tidak berhak merupakan beberapa masalah pertanahan yang kerap muncul di masyarakat berkaitan dengan kegiatan pendaftaran tanah, dimana hal tersebut di sebabkan antara lain oleh ketidaktahuan masyarakat tentang obyek tanah yang ternyata telah memiliki

5

sertifikat, kembali dimohonkan untuk diterbitkan sertifikatnya lagi (satu obyek tanah memiliki dua sertifikat). Hal ini terjadi karena masalah terbatasnya pengumuman kepada masyarakat oleh pihak BPN dari proses pendataan data fisik dan data yuridis samapi dengan penerbitan sertifikat. Proses sertifikat tanah merupakan sebuah proses sistematis dimana proses ajudikasi yang merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya adalah salah satu proses di dalamnya,

ketika

dalam

proses

ajudikasi

terdapat

masalah

dalam

penanganannya, seperti adanya ketidakakuratan baik itu data fisik ataupun data yuridis maka akan mengganggu secara keseluruhan proses pensertifikatan tanah. Proses ajudikasi yang merupakan kegiatan dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya, merupakan sebuah proses yang penting karena kebenaran data fisik dan data yuridis adalah yang utama agar tidak terjadi masalah pada sertifikat yang timbul dikemudian hari. Dengan banyaknya berbagai kasus sengketa tanah yang berpendapat di Kota Kendari, ternyata menarik perhatian terhadap kasus-kasus yang masalahnya adalah sertifikat ganda, dimana ketika sebuah proses pendaftaran tanah telah dilakukan sesuai dengan prosedur tentunya tidak akan terjadi permasalahan.

6

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian secara ilmiah tentang “Pelaksanaan Proses Pendaftaran Tanah Ajudikasi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pada Kantor Pertanahan Kota Kendari ” B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang dikemukakan pada uraian di atas, maka yang menjadi fokus permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut : 1. Apakah proses pendaftaran tanah untuk pensertifikatan yang dilaksanakan oleh panitia Ajudikasi Kantor Pertanahan Kota Kendari sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah? 2. faktor-faktor apakah yang menghambat proses pendaftaran tanah ajudikasi khususnya dalam proses kegiatan ajudikasi pada Kantor Pertanahan Kota Kendari? C. Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian ini secara umum adalah : a. Untuk mengetahui proses pendaftaran tanah untuk pensertifikatan yang dilaksanakan oleh panitia Ajudikasi Kantor Pertanahan Kota Kendari sudah sesuai dengan PP No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

7

b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat proses pendaftaran tanah khususnya dalam proses kegiatan ajudikasi pada Kantor Pertanahan Kota Kendari. D. Manfaat Penelitian a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontsibusi pemikiran yang komprehensif mengenai hukum khususnya mengenai pendaftaran tanah untuk pensertifikatan yang dilaksanakan oleh panitia ajudikasi. b. Sebagai bahan masukan bagi Kantor Badan Pertanahan Nasional khususnya BPN Kota Kendari. c. Sebagai bahan informasi bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Pengertian Tanah Istilah tanah dalam bahasa Indonesia dapat dipakai dalam berbagai arti, Maka dalam penggunaanya perlu diberikan suatu batasan, agar dapat diketahui dalam arti apa istilah tersebut digunakan. Dalam Hukum Agraria sebutan “Tanah” dipakai dalam arti yuridis sebagai suatu pengertian yang telah diberikan batasan resmi oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Dalam Pasal 4 UUPA dinyatakan bahwa :“Atas dasar hak menguasai dari negara ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum”. Sedangkan Ter Har (1993 : 69 ) Mengemukakan bahwa : “Hubungan antara manusia dan tanah, yaitu tanah tempat mereka dimakamkan dan yang menjadi tempat kediaman orang-orang halus pelindungnya beserta arwah leluhurnya, tanah tempat meresap daya-daya hidup, termasuk juga hidupnya umat, oleh

karenanya tergantung dari padanya, maka pertalian itu yang

dirasakan dan berakar dalam akar pikirannya itu dapat dan

seharusnya

dianggap sebagai pertalian hukum(rechtsbetrekking) umat manusia dengan tanah”. Dengan demikian bahwa tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi. Dalam arti tanah dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang dengan hak-hak yang disediakan oleh UUPA, untuk dapat

8

9

digunakan dan dimanfaatkan.Menurut kamus besar bahasa Indonesia (1994 : 19) memberikan pengertian tanah adalah : 1. Permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali 2. Keadaan bumi di suatu tempat 3. Permukaan bumi yang diberi batas 4. Bahan-bahan dari, bumi sebagai bahan sesuatu . Selanjutnya makna tanah yang dikemukakan oleh Mathias Haryadi (Erari, 2009 : 27) adalah : “Tanah bagi rakyat adalah basis paling elementer yang menentukan hidup matinya manusia. tanah adalah pijakan fundental yang menentukan kelangsungan hidup manusia yang mengandung tiga arti yaitu : (1) tanah adalah tempat manusia mendirikan rumah, diatas tanah dan dalam rumah ia tinggal, manusia menemukan basis hidup dan identitasnya. (2). diatas tanah itu manusia berhubungan dengan hewan dan tumbuh-tumbuhan. (3). tanah memiliki arti ekonomi yang sangat kaya, satu-satunya dan tak mungkin tergantikan”. Sedangkan Budi Harsono (1999 : 18 ) menyatakan bahwa “Istilah tanah memiliki kesamaan dengan kata agraris yang mana hal tersebut memiliki arti yang sangat luas yaitu mencakup bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya. bahwa yang dipunyai dengan hak atas tanah itu adalah tanahnya dalam arti sebagian tertentu dari permukaan bumi. Tetapi wewenang menggunakan yang bersumber pada hak tersebut diperluas hingga meliputi juga penggunaan tanah sebagian tubuh bumi yang ada di bawah tanah dan air serta ruang yang ada di atasnya”. Dengan demikian maka tubuh bumi

10

dan air serta ruang yang dimaksud itu bukan kepunyaan pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dalam arti ia hanya diperbolehkan untuk menggunakannya. Dasar hukum ketentuan hak-hak atas tanah diatur dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) yang berbunyi : ayat (1). Atas dasar hak menguasai negara atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 2, ditentukan adanya macam-macam hak atas tanah permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum. ayat

(2). Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberikan

wewenang

untuk

menggunakan

tanah

yang

bersangkutan demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batasbatas Hak atas tanah bersumber dari hak menguasai negara atas tanah dapat diberikan kepada perorangan baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, sekelompok orang secara bersama-sama dan badan hukum baik badan hukum privat maupun badan hukum publik. Menurut Soedikno Mertokusumo, wewenang yang dipunyai oleh pemegang hak atas tanah terhadap tanahnya dapat dibagi menjadi 2 bagian yaitu :

11

1). Wewenang Umum Wewenang yang bersifat umum yaitu pemegang hak atas tanah yang mempuyai wewenang untuk mengunakan tanahnya, termasuk juga tubuh bumi dan air dan ruang angkasa yang ada diatasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan

yang langsung berhubungan dengan penggunaan

tanah itu dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi (pasal 4 ayat (2) UUPA). 2). Wewenang khusus Wewenang yang bersifat khusus yaitu pemegang hak atas tanah mempuyai wewenang untuk menggunakan tanahnya sesuai

dengan

macam hak atas tanahnya, misalnya wewenang tanah pada hak milik adalah suatu kepentingan pertanian dan atau mendirikan bangunan, wewenang tanah pada hak guna bangunan adalah menggunakan tanah hanya untuk mendirikan bangunan dan mempuyai bangunan di atas tanah yang bukan miliknya, wewenang pada tanah hak guna usaha adalah menggunakan tanah hanya untuk kepentingan perusahaan di bidang pertanian, perikanan, dan perkebunan. Adapun macam-macam hak atas tanah di muat dalam pasal 16 pasal 53 UUPA, adalah sebagai berikut Pasal 16 menyatakan : “hak-hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ialah : hak milk, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak memungut hasil hutan,

hak

membuka tanah dan hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-

12

hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53”. Sedangkan dalam pasal 53 ayat (1) menyatakan : “Hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 huruf h, ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan Undang-undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya dalam waktu yang singkat”. Berdasarkan uraian diatas, maka hak-hak atas tanah yang disebutkan

dalam pasal 16 pasal 53 UUPA tidak bersifat limitatif,

artinya di samping hak-hak atas tanah yang di sebutkan dalam UUPA, kelak dimungkinkan lahirnya hak atas tanah baru yang diatur secara khusus dengan undang-undang. Selain tanah-tanah tersebut dalam Hukum Tanah Nasional dijumpai tanah-tanah lain yang juga dikuasai dengan hakhak atas tanah primer, yang juga termasuk dalam pengertian tanah-tanah hak, Yaitu tanah-tanah yang dikuasai dengan hak-hak individual adalah sebagai berikut : a). Di atas tanah hak ulayat, yang diperoleh para warga masyarakat hukum adat bersangkutan, menurut Hukum Adat yang berlaku, setelah mengalami konversi. b). Di atas tanah Kaum, yang diperoleh para warganya menurut hukum adat Kaum yang bersangkutan, setelah mengalami konversi.

13

c). Di atas tanah Hak Pengelolan, yang atas permintaan pemegang Hak Pengelolaan yang bersangkutan, diberikan oleh Negara, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional, kepada pihak-pihak yang memerlukan, d). Diatas tanah yang termasuk Kawasan Hutan, yang dengan persetujuan Menteri Kehutanan, diberikan oleh Negara, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional, kepada pihak-pihak yang memerlukan untuk kegiatan usaha yang tidak langsung berhubungan dengan kegiatan Hak Penguasaan Hutan. Pada kenyataannya hak-hak ini belum ada. Walaupun ada ketentuan hukumnya

dalam INPRES 1/1976. Budi Harsono

(2005:278). B. Ruang lingkup Hak-Hak Atas Tanah Mengenai Hak Atas Tanah terdapat pada pasal-pasal UUPA yang menyebutkan adanya dan macamnya hak-hak atas tanah adalah Pasal 4 ayat 1 dan 2, pasal 16 ayat 1 dan 53, Pasal 4 ayat 1 dan 2 bunyinya sebagai berikut : 1). Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai dimaksud dalam Pasal 2, ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orangorang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum. 2). Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah

yang bersangkutan,

demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya

14

sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undangundang ini dan peraturan-peraturan hukum yang lebih tinggi. 1. Jenis – jenis Hak Atas Tanah 1). Hak Milik a. Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. b. Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. c. Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hak milik. d. Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya (Bank Negara, perkumpulan koperasi pertanian, badan keagamaan dan badan sosial). e. Terjadinya hak milik karena hukum adat dan Penetapan Pemerintah, serta karena ketentuan undang-undang. f. Hak milik, setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak lain, harus didaftarkan di Kantor Pertanahan setempat. Pendaftaran dimaksud merupakan pembuktian yang kuat. 2). Hak Guna Usaha a. Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan dengan jangka waktu 35 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 25 tahun. Sesudah jangka waktu dan

15

perpanjangannya

berakhir

ke

pemegang

hak

dapat

diberikan

pembaharuan Hak Guna Usaha di atas tanah yang sama. b. Diberikan paling sedikit luasnya 5 hektar, jika lebih dari 25 hektar harus dikelola dengan investasi modal yang layak dengan teknik perusahaan yang baik sesuai dengan perkembangan zaman. c. Hak guna usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain d. Hak Guna Usaha dapat dipunyai oleh warga negara Indonesia, dan Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia ,Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha adalah tanah Negara ,Hak Guna Usaha terjadi karena penetapan Pemerintah e. Hak Guna Usaha setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak lain, harus didaftarkan di Kantor Pertanahan setempat. Pendaftaran dimaksud merupakan pembuktian yang kuat. Hak Guna Usaha dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani Hak Tanggungan. 3). Hak Guna Bangunan a. Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, yang dapat berupa tanah Negara, tanah hak pengelolaan, tanah hak milik orang lain dengan jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 20 tahun. Setelah berakhir jangka waktu dan perpanjangannya dapat diberikan pembaharuan baru Hak Guna Bangunan di atas tanah yang sama.

16

b. Hak guna bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. c. Hak Guna Bangunan dapat dipunyai warga negara Indonesia, dan Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. d. Hak Guna Bangunan terjadi karena penetapan Pemerintah. e. Hak Guna Bangunan setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak lain, harus didaftarkan di Kantor Pertanahan setempat. Pendaftaran dimaksud merupakan pembuktian yang kuat. f. Hak Guna Bangunan dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani Hak Tanggungan. 4). Hak Pakai a. Hak pakai adalah hak untuk menggunakan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan Undang-undang b. Hak pakai dapat diberikan : 1) Selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu. 2) Dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun.

17

3) Pemberian hak pakai tidak boleh disertai syaratsyarat yang mengandung unsur-unsur pemerasan. A . Yang dapat mempunyai hak pakai ialah : 1). Warga negara Indonesia o Orang asing yang berkedudukan di Indonesia o Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia o Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. o Sepanjang mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara maka hak pakai hanya dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin penjabat yang berwenang. o Hak pakai atas tanah milik hanya dapat dialihkan kepada pihak lain,

jika

hal

itu

dimungkinkan

dalam

perjanjian

yang

bersangkutan. 5). Hak Sewa a. Seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah, apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa. b. Pembayaran uang sewa dapat dilakukan :  Satu kali atau pada tiap-tiap waktu tertentu.  Sebelum atau sesudah tanahnya dipergunakan.

18

 Perjanjian sewa tanah yang dimaksudkan dalam pasal ini tidak boleh

disertai

syarat-syarat

yang

mengandung

unsur-unsur

pemerasan. c. Yang dapat menjadi pemegang hak sewa ialah :  Warga negara Indonesia, Orang asing yang berkedudukan di Indonesia.  Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.  Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. 6). Hak Membuka Tanah dan Hak Memungut Hasil Hutan a. Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warga negara Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. b. Dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan secara syah tidak dengan sendirinya diperoleh hak milik atas tanah itu.

C. Pengertian Pendaftaran Tanah Dalam pembangunan jangka panjang kedua

peranan tanah bagi

pemenuhan berbagai keperluan akan meningkat, baik sebagai tempat bermukim maupun untuk kegiatan usaha. Sehubungan itu akan meningkat pula kebutuhan akan dukungan berupa jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan. Pemberian kepastian hukum di bidang pertanahan, pertama-tama memerlukan tersedianya perangkat hukum yang tertulis, lengkap dan jelas,

19

yang dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa dan isi ketentuan ketentuannya. ( Budi Harsono 1999 : 456 ) Dalam pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria, menjelaskan sebagai berikut : “Untuk menjamin

kepastian hukum oleh pemerintah

diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah”. Sedangkan Budi Harsono ( 2005 : 460 ) menyatakan bahwa : “Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan pengelolaan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian sertifikat sebagai surat tanda bukti Milik Atas Satuan Rumah Susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya”.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka UUPA memerintahkan untuk diselenggarakannya pendaftaran tanah dalam rangka

menjamin

kepastian hukum. Pendaftaran tanah tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Menurut Soejono dan Abdurrahman (2005 : 33 ) ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah antara lain : 1). Menegaskan adanya peran serta masyarakat dalam kegiatan pendaftaran tanah, sebagaimana disebutkan dalam berbagai peraturan perundangundangan seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang lingkungan Hidup, atau Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

20

2). Membuka lebih banyak kemudahan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, sehingga masyarakat lebih bergairah untuk mendaftarkan tanahnya walaupun tanpa mengurangi prinsip ditegakannya kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah. 3). Bilamana pendaftaran tanah, kita lihat sebagai kewajiban bagi setiap pemegang hak, maka apabila ada pemegang hak yang melalaikan kewajibannya perlu ada sanksi terhadap kelalaiannya. Dengan adanya sanksi terhadap mereka yang yang melalaikan kewajibannya diharapkan akan dapat lebih memacu pelaksanaan pendaftaran tanah tersebut. Menurut Pitlo dalam bukunya “ Het Systems Van Het Nederlands Privaatrecht”. dikutif oleh Soejono (2004 : 46 ) menyebutkan bahwa : “Pada saat dilakukannya pendaftaran tanah maka hubungan hukum pribadi antara seseorang dengan tanah diumumkan kepada pihak ketiga atau masyarakat umum sejak saat itulah pihak ketiga dianggap mengetahui adanya hubungan hukum antara orang dengan tanahnya dimaksud, untuk mana ia menjadi terikat dan wajib menghormati hal tersebut sebagai suatu kewajiban yang timbul dari suatu kepatutan”. Dari hal tersebut diatas dapat kita ketahui bahwa betapa pentingnya arti pendaftaran tanah dalam hubungannya dengan hak keperdataan seseorang individu dalam masyarakat. D. Tujuan Pendaftaran Tanah Tujuan pendaftaran tanah dalam pasal 3 menyebutkan sebagai berikut : 1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak

21

lain yang terdaftar, agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. 2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah, agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun yang terdaftar. 3. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan . Dengan demikian penyajian data yang diselenggarakan oleh kantor Pertanahan

Kabupaten/Kotamadya tata usaha pendaftaran tanah lebih

dikenal sebagai daftar umum yang terdiri atas peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah, dan daftar nama. Menurut Bachtiar Effendie (2003 : 46 ) mengemukakan bahwa :“Pendaftaran tanah bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum dan kepastian hak terhadap pemegang hakhak atas tanah. Dengan adanya pendaftaran tanah akan diharapkan bahwa seseorang akan merasa aman tidak ada gangguan atas hak yang dimilikinya”.Sedangkan Soedharyo Soimin (2004 : 162 ) menyatakan bahwa : “Tujuan pendaftaran tanah adalah untuk menghimpun dan menyediakan informasi yang lengkap mengenai bidang-bidang tanah yang dipertegas dengan dimungkinkannya menurut

Peraturan Pemerintah,

pembukuan bidang-bidang tanah yang data fisik dan atau data yuridisnya belum lengkap atau masih disengketakan, walaupun untuk tanah-tanah yang demikian belum dikeluarkan sertifikat sebagai tanda bukti haknya”.

22

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka perbuatan hukum dalam pendaftaran tanah adalah merupakan suatu peristiwa yang sangat penting, karena menyangkut hak keperdataan seseorang. Hukum keperdataan adalah merupakan hak asasi seseorang manusia yang harus kita junjung tinggi dan hormati oleh sesama manusia lainnya yang bertujuan untuk mencapai kedamaiaan dalam ikatan kehidupan kemasyarakatan. Selanjutnya Bachtiar Effendie, mengemukakan bahwa :„Tujuan pendaftaran tanah adalah untuk terwujudnya kepastian hukum hak-hak atas tanah di seluruh wilayah tanah air, seperti telah diatur dalam pasalpasal 19,23,32,38, yang mengharuskan pemerintah/pemegang hak atas tanah

yang

bersangkutan

untuk

melaksanakan

pendaftaran

tanah/pendaftaran hak atas tanah. Adapun pelaksanan pendaftaran tanah /pendaftaran hak atas tanah itu sifatnya rechts kadaster dengan asas bahwa sekedar penguasaan saja atas sebidang tanah belumlah merupakan jaminan bahwa orang tersebut berhak atas tanahnya (asas nemo plus yuris)‟. Dengan demikian bahwa terbuka kemungkinan timbulnya perselisihan / sengketa hak atas tanah. karena stelsel yang dipakai dalam pendaftaran tanah/pendaftaran hak atas tanah menurut peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 adalah stelsel negatif (cenderung kepada positif) yang dapat memberikan kemungkinan kepada yang merasa lebih berhak untuk membuktikan bahwa ia pemilik sebenarnya atas tanah yang bersangkutan.

23

E. Kekuatan Pembuktian Sertifikat Hak Milik Atas Tanah. Sertifikat yang dikeluarkan merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. Ini berarti sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang tercantum didalamnya harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam melakukan perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam berperkaran di Pengadilan. Sebagai kelanjutan dari pemberian perlindungan hukum kepada pemegang sertifikat dinyatakan dalam Ketentuan Pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997 Ayat 1: Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya. Ayat 2: Dalam hal sudah diterbitkan sertifikat secara sah, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam jangka waktu 5 tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan. Dalam Hukum Adat dikenal adanya lembaga yang berkaitan dengan pendaftaran tanah dalam rangka menutupi kelemahan-kelemahan dari sistem yang ada,yaitu lembaga lampau waktu (Rechtsverwerking). Hukum Adat tidak mengenal “aquisitieve verjaring”. Dalam Hukum Adat jika seseorang sekian lama membiarkan tanahnya tidak dikerjakan, kemudian tanah tersebut dikerjakan orang lain yang memperolehnya dengan itikad baik, maka

24

hilanglah haknya untuk menuntut kembali tanahnya itu. Konsep inilah yang diambil oleh Hukum Agraria kita sebagai suatu lembaga Rechtsverwerking. Konstruksi hukumnya adalah apabila selama lima tahun pemegang hak atas tanah semua lalai untuk menggunakan tanahnya sesuai dengan sifat dan tujuan haknya, serta membiarkan hak atas tanahnya dikuasai dan didaftarkan oleh pihak lain yang beritikad baik dan ia tidak mengajukan gugatan ke pengadilan, berarti yang bersangkutan telah menelantarkan tanahnya dan kehilangan haknya untuk menggugat. Penyelenggara pendaftaran tanah ialah Badan Pertanahan Nasional. Sedangkan Pelaksana pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan pejabat lain yang ditugaskan melaksanakan kegiatankegiatan tertentu berdasarkan UU. PPAT ialah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tanah tertentu sebagai yang diatur dalam perundang-undangan yang bersangkutan yaitu akta pemindahan dan pembebanan hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dan akta pemberian kuasa untuk membebankan hak tanggungan. PPAT diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agraria/Kepala BPN. Sebelum ada PPAT tetap dapat ditunjuk PPAT sementara yaitu Pejabat Pemerintah yang menguasai daerah yang bersangkutan (Kepala Desa). Dalam penjelasan umum dikemukakan bahwa akta PPAT merupakan sumber utama dalam rangka pemeliharaan data pendaftaran tanah. Dalam melaksanakan pendaftaran tanah secara sistematik, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh

25

Panitia Ajudikasi yang dibentuk oleh Menteri Agraria/Kepala BPN. Ajudikasi ialah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya. Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya meliputi : 1. Pengumpulan dan pengolahan data fisik 2. Pengumpulan dan pengolahan data yuridis serta pembukuan haknya 3. Penerbitan sertifikat 4. Penyajian data fisik dan data yuridis 5. Penyimpanan daftar umum dan dokumen Dalam kegiatan pengumpulan data yuridis diadakan perbedaan antara pembuktian hak-hak baru dan hak lama. Hak baru ialah hak yang baru diberikan atau diciptakan sejak mulai berlakunya PP 24/1997. Sedangkan hak-hak lama ialah hak-atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak yang ada pada waktu mulai berlakunya UUPA dan hak-hak yang belum didaftar menurut PP 10/1961. Untuk keperluan pendaftaran, Hak atas tanah baru dibuktikan dengan: 1. Penetapan pemberian hak 2. Asli akta PPAT 3. Hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hak pengelolaan. 4. Tanah wakaf dibuktikan dengan akta ikrar wakaf

26

5. Hak milik atas satuan rumah susun dibuktikan dengan akta pemisahan 6. Hak tanggungan dibuktikan dengan akta pemberian hak tanggungan. Untuk pembuktian hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti tertulis, keterangan saksi, dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh panitia ajudikasi/Kepala Kantor Pertanahan dianggap cukup untuk mendaftar hak. Bukti-bukti tersebut dapat berupa :  Grosse akta hak eingendom 1. Surat tanda bukti hak milik 2. Sertifikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan PMA 9/1959 3. Surat keputusan pemberian hak milik 4. Akta pemindahan hak dibawah tangan maupun yang dibuat PPAT 5. Akta ikrar wakaf 6. Risalah lelang 7. Surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah 8. Petuk pajak bumi/landrente, girik, pipil, kekitir dan verponding Indonesia 9. Surat keterangan riwayat tanah. Tujuan penerbitan suatu sertifikat dimaksudkan agar pemegang hak dapat dengan mudah untuk membuktikan haknya. Oleh karena itu sertifikat merupakan alat pembuktian yang kuat yang diberikan kepada pemegang hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun. Dalam Pasal 32 menjelaskan bahwa :

27

ayat (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat yang mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. ayat (2) Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya maka pihak lain yang merasa mempuyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut diatas bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang tercantum didalamnya maka harus diterima sebagai data yang benar, baik

dalam melakukan

perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam berperkara di Pengadilan. Jadi sudah merupakan hak yang mutlak data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertifikat harus sesuai dengan data yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan, karena data tersebut diambil dari surat ukur dan buku tanah. Dalam PP No. 10/1961 menyebutkan bahwa surat ukur adalah bagian dari sertifikat, dan merupakan petikan dari pendaftaran tanah.

28

Jadi data yuridisnya harus sesuai dengan peta pendaftaranya. Selanjutnya PP No 24/1997 bahwa surat ukur merupakan dokumen yang mandiri di samping peta pendaftaran. Artinya surat ukur memuat data fisik bidang tanah hak yang bersangkutan. Budi Harsono, (1999 : 464). Bachtiar Effendi, (2009 : 26 ) menyatakan bahwa “Kekuatan bukti sertifikat tanah adalah tidak mutlak, karena sistem pendaftaran tanah yang dianut

dalam UUPA adalah sistem negatif, dimana menurut sistem ini

bahwa segala apa yang tercantum di dalam sertifikat tanah

itu adalah

dianggap benar sampai dapat dibuktikan keadaan yang sebaliknya (tidak benar) di muka sidang Pengadilan Negeri dan oleh karenanya masih bisa digugurkan sepanjang dapat membuktikan ketidak absahannya berdasarkan proses acara perdata sebagaimana yang diatur dalam 164 HIR/284 RBG”. Sertifikat merupakan alat pembuktian yang kuat dan tujuan pendaftaran tanah yang diselenggarakan adalah dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, menjadi tampak dan dirasakan arti praktisnya, walaupun sistem yang digunakan adalah sistem negatif. Ketentuan tersebut tidak mengurangi asas pemberian perlindungan yang seimbang, baik kepada pihak yang mempuyai tanah dan dikuasai serta digunakan sebagaimana mestinya maupun kepada pihak yang memperoleh dan menguasainya dengan itikad baik dan dikuatkan dengan pendaftaran tanah yang bersangkutan. Pasal 32 ayat (2) memberikan penjelasan bahwa pendaftaran tanah yang

penyelenggaraanya

diperintahkan

oleh

negara

UUPA

tidak

29

menggunakan sistem publikasi, yang kebenarannya data yang disajikan dijamin oleh negara, melainkan menggunakan sistem publikasi negatif. Di dalam sistem publikasi negatif Negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan. Tetapi walaupun demikian tidaklah dimaksudkan untuk menggunakan sistem publikasi negatif murni. Hal tersebut tampak dari peryataan dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA, bahwa surat tanda bukti hak yang di terbitkan berlaku sebagai alat bukti yang kuat dan dalam pasal 23,32 dan pasal 38 UUPA, bahwa pendaftaran berbagai peristiwa hukum merupakan alat pembuktian yang kuat. Selain itu dari ketentuan-ketentuan mengenai prosedur pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyajian data fisik dan data yuridis serta penerbitan sertifikat dalam Peraturan Pemerintah ini, tampak jelas usaha yang benar, karena pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum. Sehubngan dengan itu diadakanlah ketentuan dalam ayat (2). Ketentuan dalam ayat (2) bertujuan, pada satu pihak untuk berpegang pada sistem publikasi negatif dan pada lain pihak untuk secara seimbang memberi kepastian hukum kepada pihak yang dengan itikad baik menguasai sebidang tanah dan didaftar sebagai pemegang hak dalam buku tanah, dengan sertifikat sebagai tanda buktinya, yang menurut UUPA berlaku

sebagai alat pembuktian yang kuat.

Sedangkan kelemahan sistem negatif adalah, bahwa pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah dan sertifikat selalu menghadapi kemungkinan gugatan dari pihak lain yang merasa mempuyai tanah itu.

30

F. Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah. a. Pengertian Pembatalan Hak Atas Tanah Pembatalan hak atas tanah adalah pembatalan keputusan pemberian suatu hak atas tanah atau sertifikat hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum administrasi dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. b. Hukum Pembatalan Hak Atas Tanah. 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 4. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 5. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 6. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 7. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2006 8. Peraturan kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2011.

31

c. Tujuan Pembatalan Hak Atas Tanah. Pembatalan Hak Atas Tanah ini, bertujuan untuk memberikan kepastian hukum akan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah di Indonesia. d. Manfaat Pembatalan Hak Atas Tanah. Pembatalan Hak Atas Tanah ini bermanfaat untuk mengetahui akar, sejarah dan tipologi kasus pertanahan dalam rangka merumuskan kebijakan strategis penyelesaian kasus pertanahan di Indonesia dan menyelesaikan kasus pertanahan yang disampaikan kepada Kepala BPN RI agar tanah dapat dikuasai, dimiliki, dipergunakan serta dimanfaatkan oleh pemiliknya serta dalam rangka kepastian dan perlindungan hukum. e. Sebab-Sebab Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah. Pembatalan sertipikat hak atas tanah , dapat dilakukan, karena: a. Adanya cacat hukum administrasi dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah. Terkait dengan adanya cacat hukum administrasi dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas tanah dapat dilihat dalam Pasal 62 ayat (1) Peraturan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 yang menetukan bahwa “Sertifikat hak atas tanah yang mengandung cacat hukum administrasi dilakukan pembatalan atau pemerintah pencatatan perubahan pemeliharaan data pendaftaran tanah menurut peraturan Perundang-Undangan”. Selanjutnya Pasal 62 ayat (2) menetapkan bahwa:

32

1. kesalahan

prosedur

pendaftaran hak

dalam

proses

penetapan

dan/atau

tanah;

2. kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran peralihan hak dan/atau sertifikat pengganti; 3. kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat; 4. kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan/atau perhitungan luas; 5. tumpang tindih hak atau sertifikat hak atas tanah; 6. kesalahan subyek dan/atau obyek hak; dan 7. kesalahan

lain

dalam

penerapan

peraturan

Perundang-

Undangan.

Terkait dengan perbuatan hukum dalam menerbitkan Keputusan Pembatalan Hak Atas Tanah diatur dalam Pasal 63 yang menetapkan bahwa: “Perbuatan hukum administrasi pertanahan terhadap sertifikat hak atas tanah yang cacat hukum administrasi dilaksanakan dengan: (a) menerbitkan Keputusan pembatalan;

dan/ atau (b) pencatatan

pemeliharaan data

pendaftaran tanah”. b. Sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (incraht). Berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, badan atau pejabat yang berwenang dapat melakukan suatu tindakan hukum berupa pembatalan

33

Sertifikat Hak Atas Tanah termasuk juga Hak Milik Atas tanah. Tindakan hukum pembatalan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 55 Ayat (1) Peraturan - peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 yang menetapkan bahwa:“Tindakan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat berupa: (a). pelaksanaan dari seluruh amar putusan; (b). pelaksanaan sebagian amar putusan; dan/atau (c). hanya melaksanakan perintah yang secara tegas tertulis pada amar putusan”. Terkait dengan pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah dapat dilihat dalam Pasal 56 ayat (1) yang menetapkan bahwa “Perbuatan hukum pertanahan berupa penerbitan, peralihan dan/atau pembatalan hak atas tanah untuk melaksanakan putusan pengadilan dilaksanakan dengan keputusan pejabat yang berwenang”. Jadi dalam hal dilakukan pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah baik. Karena cacat hukum administrasi maupun sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterbitkan suatu Keputusan sebagai bentuk dari tindakan hukum dari pejabat yang diberikan wewenang untuk menerbitkan Keputusan pembatalan hak milik atas tanah. Terkait dengan wewenang dalam melakukan Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah termasuk Sertipikat Hak milik Atas tanah dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011, yang menetapkan bahwa: “Pemutusan hubungan

34

hukum atau pembatalan hak atas tanah atau pembatalan data pemeliharaan data pendaftaran tanah dilaksanakan oleh Kepala BPN RI”. Selanjutnya dalam Pasal 58 ayat (1) menetapkan bahwa: “Kepala BPN RI menerbitkan keputusan, peralihan dan/atau pembatalan hak atas tanah untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, maka yang mempunyai wewenang untuk melakukan pembatalan sertifikat hak milik atas tanah adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

35

BAB III METODE PENELITIAN A. Tipe Penelitian Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian Empiris. Penelitian empiris adalah penelitian yang didasarkan pada fakta dan kenyataan yang berlaku di lapangan khususnya Proses pendaftaran Tanah Ajudikasi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pada Kantor Pertanahan Kota Kendari. B. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian ini bertempat Kantor Pertanahan Kota Kendari dengan pertimbangan bahwa dalam proses pendaftaran tanah secara ajudikasi selama ini sampai saat ini dianggap belum maksimal dan prosedulah dalam masyarakat sehingga penulis tertarik untuk mengadakan penelitian. C. Populasi dan Sampel 1. Populasi Penentuan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terkait dalam proses pendaftaran tanah pada Kantor pertanahan Kota Kendari. 2. Sampel Dalam penelitian ini di tentukan dengan teknik Purposife Sampling (sampel bertujuan) dengan perincian sebagai berikut: 1. Pejabat Kantor Pertanahan Kota Kendari. 2. Panitia Ajudikasi 3. Masyarakat 35

36

D. Tekhnik Pengumpulan Data Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini melalui dua cara yaitu: a. Studi Kepustakaan Sumber data ini diperoleh dengan membaca mengumpulkan dan menginventarisasi data-data sekunder, yaitu mempelajari ketiga bahan hukum di atas yang menyangkut tentang pembatalan sertifikat hak atas tanah dalam perjanjian jual beli tanah. b. Studi Lapangan Merupakan teknik pencarian data yang dilakukan di lapangan yang secara langsung akan mendapatkan informasi mengenai masalah yang akan diteliti. Dalam metode ini dipakai dua macam pengumpulan data, yaitu: 1)

Interview (Wawancara) Merupakan proses komunikasi yang bertujuan guna memperoleh informasi melalui Tanya jawab lisan kapada responden. Melalui responden ini diharapkan dapat diperoleh informasi yang benar. Interview ini akan dilakukan dengan Pejabat Kantor Pertanahan kota kendari.

2).

Pengamatan (Observasi) Adalah merupakan salah satu cara pengumpulan data melalui pengamatan dari peristiwa dan kejadian yang benar-benar ada dalam kenyataan. Pengamatan ini oleh penulis dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga dengan metode ini

37

diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih terperinci dan mendalam tentang apa yang tercakup dalam pokok permasalahan penelitian ini. 3).Pengambilan sampel. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode non random sampling, artinya tidak semua unsur dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sample. Sample yang digunakan adalah Pejabat Kantor Pertanahan, karena dalam hal ini Pejabat Kantor Pertanahan dianggap kompeten terhadap proses pendaftaran hak atas tanah. E. Analisis Data Dalam penulisan penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Karena data-data yang diperoleh bersumber pada peraturanperaturan dan bahan bacaan yang ada hubungannya dengan proses pendaftaran tanah dan dipadukan dengan pendapat para responden secara tertulis atau lisan di lapangan. Kemudian dicari pemecahannya dan akhirnya dapat dibuat kesimpulan dari data yang bersifat khusus terhadap hal-hal yang bersifat umum yang berkaitan dengan proses pendaftaran tanah.

38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Proses Pendaftaran Tanah Ajudikasi Pada Kantor Pertanahan Kota Kendari. Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi pengumpulan dan pengolahan data fisik, pembuktian hak dan pembukuannya, penerbitan sertifikat, penyajian data fisik dan data yuridis, penyimpanan daftar umum dan dokumen. Dalam kegiatan pendaftaran tanah secara sistematik dimulai dengan pembuatan peta dasar pendaftaran. Di wilayah-wilayah yang belum ditunjuk sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistematik oleh Badan Pertanahan Nasional diusahakan tersedianya peta dasar pendaftaran untuk keperluan pendaftaran tanah secara sporadik, diatur dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Ajudikasi adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftarannya. Dalam melaksanakan pendaftaran tanah secara sistematik, kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh Panitia Ajudikasi yang dibentuk oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk. Tim yang dibentuk oleh BPN tersebut diberi nama Panitia Ajudikasi yang terdiri dari dua komponen pokok, yaitu tim yuridis dan tim teknis. Tim yuridis melaksanakan tugas dalam rangka pengumpulan surat-surat yang berkaitan dengan data kepemilikan tanah. sedangkan tim teknis melaksanakan tugas pengukuran. Target waktu 38

39

penyelesaian pelaksanaan ajudikasi adalah 1 Tahun anggaran, dengan target bidang yang telah ditetapkan oleh Kepala BPN. Satu Panitia Ajudikasi dapat meliputi beberapa desa System pendaftaran yang digunakan disebut system pendaftaran secara sistematis, artinya pengukuran yang dilaksanakan merupakan satu rangka system kordinat. Ajudikasi merupakan salah satu implementasi dari peraturan perundang-undangan dibidang pertanahan khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA. Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, Peraturan Pemerintah Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta peraturan lainnya. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan H. Asmin Tombili selaku Kepala Pertanahan Kota Kendari menjelaskan bahwa : “Berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka untuk melaksanakan pendaftraan tanah secara sistematik didasarkan pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang agraria/pertanahan. Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasubsi Pendaftaran Tanah dan peralihan Hak atas tanah Kantor Pertanahan Kota Kendari Edison menjelaskan bahwa : “ Ajudikasi merupakan salah satu proyek dari BPN Pusat dan terdapat daerah-daerah untuk wilayah pelaksanaan proyek tersebut dengan kuota yang dimilikinya pula, proyek ajudikasi mirip dengan proyek PRONA yang pernah juga dlaksnakan oleh BPN.

40

Mewujudkan hal tersebut merupakan beban kerja sangat berat, namun nekad dan kuat motivasi yang tinggi serta optimisme dan tanggung jawab penuh, oleh karena itu panitia dan tim ajudikasi merupakan pelaksana tim yang bekerja dengan cermat, teliti dan akurat sebab ini bersangkutan dengan sertifikasi hak atas tanah yang merupakan tanda bukti mengumpulkan dan menetapkan kebenaran data fisik serta data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya membentuk tim ajudikasi. Adapun susunan Panitia Ajudikasi terdiri dari ; a. Seorang Ketua Panitia merangkap anggota yang dijabat oleh seorang pegawai Badan Pertanahan Nasional. b. Beberapa orang yang terdiri : 1. Seorang pegawai Bada Pertanahan Nasional yang mempuyai kemampuan pengetahuan di bidang pendaftaran tanah. 2. Seorang pegawai Badan Pertanahan Nasional yang mempuyai kemampuan pengetahuan di bidang hak-hak atas tanah. 3. Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan dan atau seorang Pamong Desa/ Kelurahan yang ditunjuknya. Keanggotaan Panitia Ajudikasi dapat ditambah dengan seorang anggota yang sangat diperlukan dalam penilaian kepastian data yuridis mengenai bidang-bidang tanah diwilayah desa/kelurahan yang bersangkutan. Berdasarkan hasil wawancara Kasi Hak Atas Tanah dan Pendaftran Tanah, Abdul Razak hasil wawancara tanggal 20 Juni 2016 menjelaskan bahwa :

41

“Program sertifikasi hak atas tanah yang dilaksanakan melalui Ajudikasi mempunyai sasaran kegiatan sertifikasi bidang tanah yang dipunyai masyarakat., sehingga diharapkan seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati manfaat dan arti pentingnya kemakmuran masyarakat. “ Tanah yang menjadi objek ajudikasi adalah ; 1. Tanah-tanah yang belum bersertifikat 2. Tanah milik adat (terdaftar pada Buku C Desa) dan Tanah Negara 3. Tanah tidak sengketa 4. Tanah tidak sedang dijaminkan Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, Abdul Razak (Wawancara, 20 Juni 2016) adapun tahap pelaksanaan ajudikasi : 1.

Usulan lokasi desa yang disesuaikan dengan kriteria

2.

Penetapan lokasi desa sebagai lokasi Ajudikasi oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional RI.

3.

Pembentukan Tim Panitia Ajudikasi Oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional RI

4.

Penyuluhan oleh Tim Ajudikasi dan Tim Penyuluh Kantor Pertanahan

5.

Pembentukan Satuan Tugas Pengumpul Data Yuridis oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi

6.

Pendataan oleh Satgas Pengumpul Data Yuridis dibantu oleh Satgas Kemitraan untuk kelengkapan berkas permohonan dan penyerahan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD)

42

7.

Pemasangan Titik Dasar Teknis orde IV dan pengukuran kerangka dasar teknis

8.

Penetapan batas bidang tanah oleh pemilik tanah dengan persetujuan tetangga yang berbatasan di setiap sudut bidang tanah dan dilaksanakan pemasangan tanda batasnya.

9.

Pengukuran bidang-bidang tanah berdasarkan tanda batas yang telah ditetapkan dan terpasang.

10. Sidang Panitia Ajudikasi untuk meneliti subyek dan obyek tanah yang dimohon dengan memperhatikan persyaratan yang dilampirkan 11. Pembuktian hak melalui PENGUMUMAN yang diumumkan selama 1 (satu) bulan, guna memberikan kesempatan para pihak untuk mengajukan sanggahan/keberatan 12. Pengesahan atas pengumuman 13. Pembukuan hak dan proses penerbitan sertipikat hak atas tanah 14. Penyerahan sertipikat hak atas tanah di setiap Desa, peserta membawa KTP asli atau surat kuasa bila dikuasakan.

Persyaratan yang harus dipenuhi para pemohon/peserta ajudikasi, hasil wawancara dengan Kasubsi Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah Kantor Pertanahan Kota Kendari, Edison S, (Wawancara, 22 Juni 2016) menerangkan bahwa : 1. Perolehan Tanah sebelum Tahun 1997. a. Surat Permohonan b. Surat Pernyataan penguasaan fisik sistimatis bermeterai Rp. 6.000,

43

c. Identitas pemohon (KTP) yang dilegalisir oleh yang berwenang d. Surat Kuasa bermeterai Rp. 6.000,-bila dikuasakan kepada pihak lain e. Surat perwalian bila masih dibawah umur bermeterai Rp. 6.000,diketahui Kades f.

Salinan Letter D/C yang dilegalisir oleh yang berwenang

g. Bukti Perolehan tanahnya (segel jual beli, segel hibah, surat keterangan warisan dll). h. Foto copy SPPT dilegalisir oleh yang berwenang. i. Berita Acara kesaksian diketahui 2 orang saksi j. Surat pernyataan lain yang diperlukan bermeterai Rp. 6.000,-k. Memasang patok tanda batas. Permanen (menurut syarat sebagaimana PMNA/Ka BPN No.3/1997). 2. Perolehan Tanah sesudah Tahun 1997. Tanah yang diperoleh melalui : a. Jual Beli / Hibah. 1. Surat Permohonan 2. Surat Pernyataan penguasaan fisik sistimatis bermeterai Rp. 6.000,3. Foto copy KTP para pihak dilegalisir oleh yang berwenang 4. Foto copy SPPT dilegalisir oleh yang berwenang. 5. Akta jual beli / hibah meterai 2 buah Rp. 12.000,-6. Salinan Letter C yang dilegalisir oleh yang berwenang 7. Bukti SSB BPHTB

44

8. Bukti SSP PPh kalau kena pajak PPh 9. Sketsa pemecahan bidang tanah 10. Surat pernyataan pemilikan tanah pertanian bermetersi Rp.6.000,-11. Memasang patok tanda batas. Permanen (menurut syarat sebagaimana PMNA/Ka BPN No. 3/1997) b. Warisan 1.Foto copy KTP para ahli waris dilegalisir oleh yang berwenang 2.surat Pernyataan penguasaan fisik sistimatis bermeterai Rp. 6.000,3.Surat kematian 4.Surat keterangan Warisan bermetari Rp. 6.000,5.Surat Perwalian / surat pengampuan 6.Salinan Letter C yang dilegalisir oleh yang berwenang 7.Foto copy SPPT dilegalisir oleh yang berwenang. 8.Surat pernyataan lain bermeterai Rp. 6.000,-9.Memasang patok tanda batas.Permanen (menurut syarat sebagaimana PMNA/Ka BPN No. 3/1997). c. Warisan dan pembagian hak bersama 1. Foto copy KTP para ahli waris dilegalisir oleh yang berwenang 2. Surat Pernyataan penguasaan fisik sistimatis bermeterai Rp. 6.000,-3. Surat kematian 4. Surat keterangan Warisan bermetari Rp. 6.000,5. Foto copy SPPT dilegalisir oleh yang oleh yang berwenang 6. Salinan Letter C yang dilegalisir oleh yang berwenang

45

7. Akta Pembagian Hak bersama (APHB) materai 2 buah Rp. 12.000,8. Bukti SSB BPHT 9. Surat pernyataan lain bermeterai Rp. 6.000,-10. Memasang patok tanda batas. Permanen (menurut syarat sebagaimana PMNA/Ka BPN No. 3/1997) Dalam pelaksanaan kegiatan Ajudikasi berdasarkan wawancara dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari, H. Asmin Tombili (Wawancara, 23 Juni 2016) menjelaskan bahwa :“semua biaya berupa Biaya Pendaftaran Hak, Biaya Pengukuran Biaya Pemeriksaan Tanah adalah gratis (pemohon tidak dipungut biaya), dengan ketentuan semua persyaratan sebagaimana diatas telah lengkap dan benar. Biaya yang timbul sebagai akibat dari pemenuhan persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana diatas menjadi tanggung jawab pemohon/peserta Ajudikasi (tidak bebas biaya). Kantor Pertanahan Kota Kendari pada tahun anggaran 1997 mendapatkan alokasi target sebanyak 6.000 bidang tanah” Adanya pemberian biaya gratis tersebut tidak lepas dari beberapa asas pendaftaran tanah yaitu :

1. Azas sederhana Azas sederhana dalam pendaftaran tanah dimaksudkan agar ketentuanketentuan pokoknya maupun prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama para pemegang hak atas tanah. Sedangkan azas aman dimaksudkan untuk menunjukkan, bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga

46

hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuan pendaftaran tanah itu sendiri.

2. Azas Terjangkau Azas terjangkau dimaksudkan keterjangkauan bagi pihak-pihak yang memerlukan,

khususnya

dengan

memperhatikan

kebutuhan

dan

kemampuan golongan ekonomi lemah. Pelayanan yang diberikan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah harus bisa terjangkau oleh para pihak yang memerlukan.

3. Azas mutakhir Azas

mutakhir

dimaksudkan

kelengkapan

yang

memadai

dalam

pelaksanaannya dan kesinambungan dalam pemeliharaan datanya. Data yang tersedia harus menunjukkan keadaan yang mutakhir. Untuk itu perlu diikuti kewajiban mendaftar dan pencatatan perubahan-perubhan yang terjadi di kemudahan hari.

4. Azas Terbuka Azas mutakhir menuntut dipeliharanya data pendaftaran tanah secara terus menerus dan berkesinambungan, sehingga data yang tersimpan di Kantor Pertanahan selalu sesuai dengan keadaan nyata di lapangan, dan masyarakat dapat memperoleh keterangan mengenai data yang benar setiap saat. Untuk itulah diberlakukan pula azas terbuka.

47

Berdasarkan hasil wawancara dengan Heriyanto (wawancara, 23 Juni 2016) sebagai salah satu pemohon dengan proses ajudikasi menyatakan bahwa : “proses pendaftaran tanah Ajudikasi yang dilakukan oleh kantor pertanahan sudah sesuai dengan prosedur yang dilakukan yaitu dengan melalui tahapantahapan yang ada. Hanya yang menjadi kendala adalah adanya biaya yang dipungut dari pihak/oknum pegawai kantor tersebut”.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, Abdul Razak (Wawancara, 23 Juni 2016) menjelaskan : “Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan” Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan. Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.(Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997) Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang

48

bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari, H. Asmin Tombili (Wawancara, 23 Juni 2016) menyatakan : “Dalam menetapkan batas-batas bidang tanah Panitia Ajudikasi atau Kepala Kantor Pertanahan memperhatikan batas-batas bidang atau bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan. Bidang-bidang tanah yang sudah ditetapkan batas-batasnya, diukur dan selanjutnya dipetakan dalam peta dasar pendaftaran” Bidang atau bidang-bidang tanah yang sudah dipetakan atau dibubuhkan nomor pendaftarannya pada peta pendaftaran dibukukan dalam daftar tanah. Bagi bidang-bidang tanah yang sudah diatur serta dipetakan dalam peta pendaftaran, dibuatkan surat ukur untuk keperluan pendaftaran haknya. Untuk keperluan pendaftaran hak atas tanah baru dibuktikan dengan: 1) Penetapan pemberian hak dari Pajabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan. 2) Asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik; 3) Hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hak pengelolaan oleh Pejabat yang berwenang;

49

4) Tanah wakaf dibuktikan dengan akta ikrar wakaf; 5) Hak milik atas satuan rumah susun dibuktikan dengan akta pemisahan; 6) Pemberian

hak

tanggungan

dibuktikan

dengan

akta

pemberian hak tanggungan. Kasubsi Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah Kantor Pertanahan Kota Kendari, Edison S (Wawancara, 23 Juni 2016) memberikan penjelasan bahwa : “untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya” Daftar isian beserta peta bidang atau bidang- bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan. Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari, H. Asman Tombili (Wawancara, 23 Juni 2016 ) menjelaskan bahwa : “Pengumuman dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah

50

secara sistematik atau di kantor pertanahan dan kantor kepala desa/kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadik serta di tempat lain yang dianggap perlu. Selain pengumuman, dalam hal pendaftaran tanah secara sporadik individual, pengumuman dapat dilakukan melalui media massa” Dalam jangka waktu pengumuman tersebut ada yang mengajukan keberatan mengenai data fisik dan atau data yuridis yang diumumkan, Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik mengusahakan agar secepatnya keberatan yang diajukan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat atau melalui jalur pengadilan. (Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah). Setelah jangka waktu pengumuman berakhir, data fisik dan data yuridis yang diumumkan tersebut oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik disahkan dengan suatu berita acara.Bila jangka waktu pengumuman berakhir dan masih ada kekurangkelengkapan data fisik dan atau data yuridis yang bersangkutan atau masih ada keberatan yang belum diselesaikan, maka pengesahan dilakukan dengan catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap dan atau keberatan yang belum diselesaikan. Berita acara pengesahan menjadi dasar untuk : a. Pembukuan hak atas tanah yang bersangkutan dalam buku tanah. b. Pengakuan hak atas tanah. c. Pemberian hak atas tanah. Hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf dan hak milik atas satuan

51

rumah susun didaftar dengan membukukanya dalam buku tanah yang memuat data yuridis dan data fisik bidang tanah yang bersangkutan, dan sepanjang ada surat ukurnya dicatat pula pada surat ukur tersebut. Pembukuan dalam buku tanah serta pencatatannya pada surat ukur merupakan bukti bahwa hak yang bersangkutan beserta pemegang haknya dan bidang tanahnya yang diuraikan dalam surat ukur secara hukum telah di daftar . (Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997). Setelah semua kegiatan tersebut maka, sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud di atas. Pendaftaran Tanah sebagai salah satu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus berkesinambungan dan teratur dalam rangka pemberian sertifikat sebagai surat tanda bukti haknya bagi bidangbidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Proses pendaftaran tanah yang dilakukan oleh pihak Kantor Pertanahan Kota Kendari Panitia Ajudikasi telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. B. Faktor-Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Ajudikasi. Dalam banyak peristiwa mengenai pelaksanaan pendaftaran tanah kadangkala terjadi hambatan–hambatan yang mengganggu terlaksananya kegiatan tersebut. Seperti diketahui bahwa pendaftaran tanah adalah

52

rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus berkesinambungan

dan

teratur

meliputi

pengumpulan,

pengelolaan,

pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan yuridis , dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun termaksud pemberian sertifikat, sebagai surat tanda bukti hanya bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun termasuk pemberian sertifikat sebagai surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa faktor–faktor yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan pendaftaran tanah (ajudikasi) disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu : 1. Adanya kesalahan informasi yang diberikan oleh pihak pemohon. Kesalahan informasi yang diberikan oleh pemohon disebabkan kurang proaktifnya masyarakat sebagai pemohon untuk datang langsung ke kantor pertanahan menanyakan hal-hal apa saja yang menjadi persyaratan administrasi yang harus disiapkan dalam proses awal pendaftaran tanah, sehingga kebanyakan dari masyarakat yang datang untuk melakukan pendaftaran tanahnya syarat-syarat administrasinya yang harus dipenuhi tidak lengkap sehingga dikembalikan berkasnya dan tidak diproses lebih lanjut oleh panitia bagian pemeriksaan berkas. Kesalahan informasi awal yang diberikan juga kadangkala terjadi dari pihak kantor pertanahan, hal ini terjadi akibat kurangnya sosialisasi

53

kemasyarakat

dengan

penyuluhan-penyuluhan

yang dilakukan di

masyarakat sehingga informasi yang didapat oleh pemohon kurang yang berakibat pada saat pemohon mendaftarkan tanahnya, berkas administrasi yang diserahkan oleh pemohon tidak lengkap. Hal ini menjadi dasar dari informasi yang kurang lengkap diberikan oleh pihak kantor pertanahan, dengan Edison S, Kasubsi Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah Kantor Pertanahan Kota Kendari.Juga berdasarkan hasil wawancara dengan pemohon yang melakukan pendaftaran tanah Ajudikasi Heryanto, menyatakan bahwa pihak Kantor Pertanahan kurang melakukan sosialisasi ke masyarakat sehingga kami sebagai pemohon kurang mendapatkan informasi. (Wawancara, 23 Juni 2016) 2. Adanya sanggahan/keberatan dari pihak lain pada saat proses pendaftaran tanah Ajudikasi berlangsung. Sanggahan/keberatan dari pihak lain disebabkan karena tanah yang didaftarkan pemohon adalah tanah sengketa sehingga pada saat prosesnya tanah tersebut tidak dilanjutkan oleh panitia yang melakukan pengukuran dan pemetaannya dikembalikan terlebih dahulu kepada pemohon untuk menyelesaikan

sengketa

tanah

tersebut

dan

apabila

sengketa

permasalahan tanah tersebut telah selesai maka panitia akan melanjutkan kembali pengukuran dan pemetaan yang pernah dilakukannya (Hasil wawancara, 23 Juni 2016 dengan Edison S, Kasubsi Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah Kantor Pertanahan Kota Kendari).Namun,

54

kadangkala yang terjadi apabila sengketa hak atas tanah telah diselesaikan oleh pihak pemohon maka yang seharusnya adalah dilanjutkan prosedur pendaftarannya. Akan tetapi pemohon harus mendaftarkan kembali lagi dari tahap awal pendaftaran tanah. 3. Pemohon menggunakan jasa orang lain. Pemohon menggunakan jasa orang lain (calo) disebabkan karena pemohon tidak mau susah dalam hal pengurusan administrasinya sehingga mereka menggunakan jasa orang lain, ini dikarenakan pemohon hanya menginkan kemudahannya saja tanpa harus bolak balik ke kantor pertanahan untuk mendaftarkan tanahnya. Penggunaan jasa orang lain diakibatkan oleh berbelit-belitnya prosedur administrasi pada pandaftaran yang menyebabkan pemohon ingin segera menyelesaiakan proses dengan menggunakan jasa calo. Penggunaan jasa calo juga menimbulkan konsekuensi seperti adanya biaya di luar biaya pendaftaran.

(Hasil

wawancara, 23 Juni 2016 dengan Edison S, Kasubsi Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah Kantor Pertanahan Kota Kendari). Walaupun ditemukan beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaannya, ajudikasi membawa pengaruh yang cukup besar dalam peningkatan jumlah bidang tanah yang telah didaftarkan haknya., yang dibuktikan dari tingkat produktivitas pelaksanaan ajudikasi pertahun .

55

BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan

hasil

penelitian

dan

pembahasan

maka

penulis

dapat

menyimpulkan sebagai berikut : 1. Proses pendaftaran tanah yang dilakukan oleh pihak Kantor Pertanahan Kota Kendari Panitia Ajudikasi telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang diamanatkan dalam peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah dengan melalui tahapan-tahapan pendaftaran tanah yaitu dengan mengumpulkan data fisik dan mengadakan pengukuran untuk menentukan batas-batas bidang tanah yang bersangkutan. 2. Faktor-faktor yang menghambat proses pendaftaran tanah adalah: a) Adanya kesalahan informasi oleh pihak pemohon, b) adanya sanggahan/keberatan dari pihak lain pada saat proses pendaftaran tanah Ajudikasi berlangsung dan, c) Pemohon mengunakan jasa orang lain. B. Saran - Saran 1. Agar pihak Kantor Pertanahan Kota Kendari dapat melakukan proses pendaftaran tanah Ajudikasi sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. hal tersebut untuk menjaga tidak terjadinya lagi sengketa tanah atau sertifikat ganda.

55

56

2. Agar pihak Kantor pertanahan Kota Kendari dalam melakukan proses pendaftaran tanah senantiasa memperhatikan kelengkapan imformasi dan data fisik yang diberikan oleh pemohon.

57

Daftar Pustaka Muhammad,Abdulkadir,2005.Beberapa Aspek Pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria Diindonesia. Bandung; Alumni Syani, Abdul, 2004. Sosiologi, Skematika,Teori Dan Terapan. Jakarta; Bina Aksara Chomzah , Ali Achmad, 2002 . Masalah Tanah Dan Pembangunan Di Indonesia .Jakarta; Ghalia Indonesia. Parlindungan, P.A, 2003, Aneka Hukum Agraria. Bandung. ______,_____,1999. Pendaftaran Tanah Di Indonesia (Berdasarkan Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997 Dilengkapi Dengan Jabatan Pembuat Akta Tanah Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 ), Bandung; Mandar Maju. Harsono,Budi, 1999. Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang – Undang Pokok Agraria , Isi Dan Pelaksanaannya, Jakarta;Djambatan. ____________,2005. Hukum Agraria Indonesia ,Himpunan Peraturan – Peraturan Hukum Tanah , Jakarta; Djambatan. Sutiyoso ,Bambang ,2005. Aktualita Hukum Dalam Era Reformasi ,Jakarta ;Ghalia Indonesia. Mustafa, Bachan, 2004. Hukum Agraria Dalam Presfektif ,Bandung ; Remaja Karya. Effendi, Bachtiar ,2009. Mencegah Sengketa Tanah , Jakarta ; Rajawali. P, Erary .K , 2009. Tanah Kita,Hidup Kita ,Jakarta ;Pustaka Sinar Harapan. Ruchiyat, Eddy,2004. Praktek Pengurusan Sertifikat Hak Atas Tanah ,Jakarta; Rajawali Press. Weng , Henry Lie E , 1998 . Hukum Perdata Dan Hukum Benda ,Yogyakarta ; Liberty. G , Kaerto Saputra ,1986 . Masalah Pertanahan Di Indonesia ,Jakarta ; Bina Aksara. Harahap , M Yahya ,2005 .Hukum Acara Perdata ,Jakarta;Sinar Grafika.

57

58

Makaro , Muh Taufik,2004. Pokok –Pokok Hukum Acara Perdata , Jakarta ; Adi Mahatsyah. Zein ,Ramli,2003. Hak Pengelolaan Dalam System UUPA , Jakarta ; Rineka Cipta. Murad ,Rusmadi,2001. Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah ,Bandung ; Alumni Soimon, Soedarharyo, 2004. Status Hak Dan Pembebasan Tanah , Jakarta ; Sinar Grafika. _______,Soehadi, 2009 .Sengketa Tentang Tanah Usaha Nasional , Surabaya . Soedibio ,Tjitro ,Dan,______ , Subekti , 2006 . Masalah Pertanahan Di Indonesia ,Jakarta; Bina Aksara. Mertokusumo, Sudikno ,2009. Hukum Dan Politik Agraria ,Jakarta ; Karunia Universitas Terbuka. Bzn B, Teer Haar , 1993 . Terjemahan K.Ny . Soebakti Poespono Asas –Asas Dan Susunan Hukum Ada ,Jakarta ; Pradiya Pramita. Santoso ,Urip , 2005 . Hukum Agraria Dan Hak –Hak Atas Tanah ,Jakarta ; Kencana.

58