FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN WAJIB PAJAK DALAM PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN WAJIB PAJAK BADAN (Studi Kasus Pada KPP Pratama Kebayoran Lama)
SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Disusn Oleh : DESY ANGGRAENI NIM: 207082000234
PROGRAM STUDI AKUNTANSI/ PERPAJAKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1432 H/ 2011 M
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN WAJIB PAJAK DALAM PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN WAJIB PAJAK BADAN (Studi Kasus Pada KPP Pratama Kebayoran Lama)
Disusn Oleh : DESY ANGGRAENI NIM: 207082000234
PROGRAM STUDI AKUNTANSI/ PERPAJAKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1432 H/ 2011 M
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH
Yang bertanda tangan dibawah ini: Nama
: Desy Anggraeni
NIM
: 207082000234
Fakultas
: Ekonomi dan Bisnis
Jurusan
: Akuntansi Pajak
Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan Skripsi ini, saya: 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan. 2. Tidak melakukan plagiat terhadap naskah karya orang lain. 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya. 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data. 5. Mengerjakn sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini. Jikalau dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung-jawabkan, ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan diatas, maka saya siap untuk dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Ciputat,
Juni 2011
Yang Menyatakan,
(Desy Anggraeni)
iv
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
A. DATA PRIBADI 1. Nama
: Desy Anggraeni
2. Tempat Tanggal Lahir
: Tangerang, 23 Desember 1989
3. Alamat
: Jl. Baru L.U.K RT 07 RW 02 Bakti Jaya, Setu - Tangerang Selatan 15315
4. Nomor Telepon
: 0856 8423 497
5. Agama
: Islam
B. PENDIDIKAN a. Pendidikan Formal 1. 1995 – 2001
: SDI Al Amanah
2. 2001 – 2004
: SLTP Al Amanah
3. 2004 – 2007
: SMK Al Amanah
4. 2007 – 2011
: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
b. Pendidikan Non Formal 1. 2009 – 2010
: LBPP LIA Ciputat
2. 2011 – Sekarang
: EF Cinere
3. 2011 –Sekarang
: Brevet Pajak STAN
C. PENGALAMAN ORGANISASI 1. 2001 – 2002
: Bendahara OSIS Tingkat SMP
2. 2002 – 2003
: Ketua OSIS Tingkat SMP
3. 2003 – 2004
: Ketua Umum Pramuka dan Paskibra Tingkat SMP
4. 2004 – 2005
: Ketua Seksi Ilmiah Tingkat SMA
5. 2005 – 2006
: Ketua Umum Pramuka dan Paskibra Tingkat SMA v
6. 2006 – 2007
: Ketua Seksi Olahraga Basket Tingkat SMA
D. PRESTASI 1. Tahun 2001
: Juara III Lomba Puisi Tingkat SMP
2. Tahun 2003
: a. Juara I Beregu Lomba Pramuka Tingkat SMP Kecamatan Cisauk b. Juara I Beregu Lomba Basket Tingkat SMP
3. Tahun 2004
: Juara III Tunggal Panahan Tingkat Pelajar Daerah
4. Tahun 2005
: Juara II Lomba Puisi Tingkat SMA
5. Tahun 2006
: a. Juara III Lomba Paskibra Tingkat SMA Kecamatan Cisauk b. Juara I Beregu Lomba Basket Tingkat SMA
6. Tahun 2007
: a. Juara III Beregu Panahan Tingkat Provinsi Banten b. Juara III Lomba Akuntansi Tingkat SMA Kecamat Cisauk
E. LATAR BELAKANG KELUARGA 1. Ayah
: Mursalih
2. Tempat & Tanggal Lahir
: Tangerang, 05 0ktober 1970
3. Pekerjaan
: Karyawan Swasta
4. Ibu
: Alm. Rumsani
5. Tempat & Tanggal Lahir
: Tangerang, 07 November 1966
6. Alamat
: Jl. Baru L.U.K RT 07 RW 02 Bakti Jaya, Setu - Tangerang Selatan 15315
7. Telepon
: 0882 1107 6018
vi
FACTORS THAT EFFECT THE WILLINGNESS OF TAXPAYER IN REPORTING THE ANNUAL REPORTING FORM OF FIRM TAXPAYER.
By: Desy Anggraeni State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta
ABSTRACT The purpose of this research is to analize factors that effect the willingness of taxpayer in reporting the annual reporting form of firm taxpayer at KPP Pratama Kebayoran Lama. The samples of this research are 100 (one hundred) respondents of firm taxpayers. Statistics method that used is factor analysis. Sampling method that used is judgement sampling. Data quality test that used on this research is validity test and reliability test. Meanwhile, hypothesis test on this research use KMO and Barlette’s Test and Measure of Sampling Adequacy (MSA). And the result concludes based on the result of Anti-image Matrices, shows that all variables are the factors that effect the willingness of firm taxpayer with using the validity test of Rotated Component Matrix method that results in 3 (three) factors that effect the willingness of taxpayer in reporting the annual reporting form of firm taxpayer. Keywords: Knowledge Level, Penalties, Ease, Consciousness Level, Sunset Policy, Perception, Monitoring System On Reporting Tax Payment and Willingness.
vii
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN WAJIB PAJAK DALAM PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN WAJIB PAJAK BADAN
Oleh: Desy Anggraeni Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fakor-faktor yang mempengaruhi kemauan Wajib Pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kebayoran Lama. Sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan yang berjumalah 100 (seratus) responden. Metode statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis faktor. Metode sampling yang digunakan adalah Judgement sampling. Uji kualitas data yang dugunakan dalam penelitian ini adalah Uji Validitas dan Uji Reliabilitas. Sementara itu, pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan Kaiser-MeyerOlkin (KMO) and Barlette’s Test dan Measure of Sampling Adequacy (MSA). Dan hasil menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil Anti-image Matrices, menunjukan bahwa seluruh variabel merupakan faktor yang mempengaruhi kemauan Wajib Pajak Badan dan dengan menggunakan uji kelayakan metode Rotated Component Matrix terbentuk 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi kemauan Wajib Pajak dalam penyamapaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan. Kata Kunci: Tingkat Pengetahuan, Sanksi, Kemudahan, Tingkat Kesadaran, Sunset Policy, Persepsi, Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak, dan Kemauan.
viii
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah S.W.T, atas segala rahmat dan hidayahnya, shalawat serta salam saya curahkan kepada Nabi Muhammad S.A.W, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan apa yang saya harapkan. Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian syarat yang ditetapkan dalam rangka mengakhiri studi pada jenjang Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, saya tidak lupa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah mendukung dalam penyusunan skripsi saya ini, antara lain kepada : 1. Kedua orang tua yang penulis cintai dan hormati sepanjang hidup, yang dengan rasa cinta dan kasih sayangnya secara tulus telah mengurus, membesarkan, mendidik penulis hingga sekarang ini serta memberikan semangat dan doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis. Makasih Ibu dan Bapak, desy sayang banget sama kalian. Ini desy persembahkan khusus buat Ibu, walaupun Ibu sudah tidak ada, tapi desy yakin ibu bisa merasakan semua. De’ sayang banget sama Ibu. 2. Sahabatku tercinta (Zulhia Muslihah Ama ”lehot” dan Yuristawati “obibz”) yang tidak pernah henti memberikan semangat dan motivasinya kepada aku, dan selalu ada diwaktu susah maupun senang. Terima kasih kawan terbaik ku. 3. Bapak Prof. Dr. Abdul Hamid, MS, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 4. Ibu Rahmawati, SE., MM selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 5. Ibu Yessi Fitri, SE., Ak., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
ix
6. Bapak Prof. Dr. Ahmad Rodoni, MM selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu, memberikan saran dan pengarahan serta bimbingan dengan kesabaran hingga terselesaikannya skripsi ini. 7. Ibu Zuwesty Eka Putri,SE., M.Ak selaku pembimbing 2 yang telah memberikan saran dan pengarahan serta bimbingan dengan kesabaran dan keikhlasan hingga terselesaikannya skripsi ini. 8. Segenap dosen yang telah mentransformasikan ilmu pengetahuannya kepada penulis, serta seluruh staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (Mba Ani, Empo, Mas Heri, Mas Ajiz, Mas Alfred, Ibu Siska) penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dan segala bantuannya selama penulis menuntut ilmu. 9. Galih Hardewo “bagonx”, Rachmad Ramadhani “arab”, M. Ash Shiddiq “Mettew” dan Adi Ahmadi “Ucox”, kita tetep bersahabat seperti ini ya, jangan sampe pisah walaupun sudah lulus nanti. Kalian cepet menyusul ya, biar cepet sukses. 10. Buat kamu yang selalu ada dihatiku, yang selalu menyemangati hidupku, aku pasti bisa seperti kamu menggapai kesuksesan. Makasih ya Aa. 11. Pihak-pihak lain, yang aku tidak dapat sebutkan namanya satu persatu.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak.
Jakarta, Juni 2011
(Desy Anggraeni)
x
DAFTAR ISI
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI ................................................................. i LEMBAR PENGESAHAN UJIAN KOMPR ..................................................... ii LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI .................................................... iii LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ........................................... iv DAFTAR RIWAYAT HIDUP ............................................................................. v ABSTRACT ........................................................................................................... vii ABSTRAK ............................................................................................................. viii KATA PENGANTAR ........................................................................................... ix DAFTAR ISI .......................................................................................................... xi DAFTAR TABEL ................................................................................................. xiv DAFTAR GAMBAR ............................................................................................. xvi DAFTAR LAMPIRAN ......................................................................................... xvii BAB I PENDAHULUAN A. LatarBelakang ...................................................................................... 1 B. PerumusanMasalah .............................................................................. 15 C. TujuanPenelitian .................................................................................. 15 D. ManfaatPenelitian ................................................................................ 15
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA A. KonsepDasarPerpajakan .................................................................... 17 1.PengertianPajak ............................................................................... 17 2.FungsiPajak ..................................................................................... 18 3.JenisPajak ........................................................................................ 18 4.Tata Cara PemungutanPajak ........................................................... 20 5.HambatanPemungutanPajak ........................................................... 24 6.SuratPemberitahuan (SPT) .............................................................. 25 xi
B. Tingkat PengetahuanWajibPajak ....................................................... 29 C. SanksiDalamPerpajakan ..................................................................... 31 D. KemudahanDalam Proses PengisianSuratPemberitahuan ................. 36 E. Tingkat Kesadaran yang DimilikiOlehWajibPajak ............................ 38 F. Sunset Policy ...................................................................................... 40 G. Persepsi yang Baik Atas Efektifitas Sistem Perpajakan .................... 48 H. Sistem Monitoring PelaporanPembayaranPajak (MP3)..................... 49 I. KemauanWajibPajak ........................................................................... 52 J. KeterkaitanAntarVariabel .................................................................... 54 K. PenelitianTerdahulu ........................................................................... 60 L. KerangkaPemikiran ............................................................................ 70 M. PerumusanHipotesis ......................................................................... 74 BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Ruang Lingkup Penelitian ................................................................ 75 B. MetodePenentuanSampel ................................................................. 76 C. MetodePengumpulan Data ............................................................... 78 D. MetodeAnalisis Data ........................................................................ 79 1. StatistikDeskriptif ........................................................................ 80 2. UjiKualitas Data .......................................................................... 80 3. UjiKuantitas Data ......................................................................... 82 E. DefinisiOperasionalVariabelPenelitian ............................................ 94 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN A. Sekilas Gambaran UmumObjekPenelitian ....................................... 100 1. SejarahSingkat KPP PratamaKebayoran Lama ........................... 100 2. Visi, Misi, dan Nilai KPP PratamaKebayoran Lama ................... 100 3. StrukturOrganisasi ....................................................................... 102 4. Fungsi dan Tugas KPP PratamaKebayoran Lama ....................... 102 5. Cakupan Wilayah Kerja ............................................................... 103 6. KarakteristikdanJumlahWajibPajak ............................................. 104 xii
7. Pelayanan ..................................................................................... 105 8. PenegakanHukum ........................................................................ 105 9. KesiapanSumberDayaManusia .................................................... 106 B. StatistikDeskriptif Responden .......................................................... 107 C. Analisis Data..................................................................................... 109 1. HasilAnalisisUjiKualitas Data ..................................................... 109 a. Uji Validitas ............................................................................. 109 b.UjiReliabilitas ........................................................................... 113 2. UjiAnalisisFaktor ......................................................................... 114 BAB V
KESIMPULAN DAN IMPLIKASI A. Kesimpulan ........................................................................................ 128 B. Implikasi ............................................................................................. 129 C. Saran ................................................................................................... 130
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................ 132 LAMPIRAN ........................................................................................................... 136
xiii
DAFTAR TABEL
NomorKeteranganHalaman 1.1
Data PenerimaanPPhTahun 2006 – 2011............................................. 3
2.1
SanksiAdministrasiBunga 2% Perbulan............................................... 32
2.2
SanksiAdministrasiDendaAdministrasi ............................................... 33
2.3
SanksiAdministrasiKenaikan 50% dan 100% ...................................... 33
2.4
UU No.28 Tahun 2007Pasal 37A......................................................... 41
2.5
Jenis-jenisPengampunanPajak ............................................................. 42
2.6
Spesifikasi Program sunset policy ........................................................ 44
2.7
SanksiPerpajakanTerkait Program sunset policy ................................. 45
2.8
PersyaratanPemanfaatansunset policy .................................................. 47
2.9
PenelitianTerdahulu ............................................................................. 61
3.1
BobotdanKategoriSkalaLikert .............................................................. 79
3.2
DefinisiOperasionalVariabelPenelitian ................................................ 97
4.1
Jumlah WP KPP PratamaKebayoran Lama ......................................... 105
4.2
Komposisi SDM KPP PratamaKebayoran Lama ................................. 107
4.3
Data StatistikResponden ...................................................................... 107
4.4
UjiValiditasVariabel Tingkat Pengetahuan WP ................................... 109
4.5
UjiValiditasVariabelSanksiDalamPerpajakan ..................................... 110
4.6
UjiValiditasVariabelKemudahanDalamProses Pengisian SuratPemberitahuan (SPT) ................................................................... 110
4.7
UjiValiditasVariabel Tingkat Kesadaranyang Dimiliki WajibPajak ........................................................................................... 111
4.8
UjiValiditasVariabelsunset policy ........................................................ 111
4.9
UjiValiditasVariabelPersepsi yang BaikAtasEfektivitas SistemPerpajakan ................................................................................. 112
xiv
4.10
UjiValiditasVariabelSistem MP3 ......................................................... 112
4.11
UjiValiditasVariabelKemauanWajibPajak........................................... 113
4.12
Hasil Uji Realibilitas ............................................................................ 114
4.13
KMO andBarlette’s Test ...................................................................... 117
4.14
Anti-image Matrices ............................................................................. 117
4.15
Uji Communalities ............................................................................... 118
4.16
Uji Total Variance Explained ............................................................... 120
4.17
UjiComponent Matrixa ............................................................................................................124
4.18
UjiRotated Component Matrixa ........................................................................................125
xv
BAFTAR GAMBAR
Nomor
KeteranganHalaman
2.1
KerangkaPemikiran ................................................................................ 73
3.1
Langkah-langkahDalamAnalisisFaktor .................................................. 88
4.1
StrukturOrganisasi KPP PratamaKebayoran Lama ................................ 102
4.2
Jenis Usaha ............................................................................................. 107
4.3
PengetahuanPajak ................................................................................... 107
xvi
DAFATAR LAMPIRAN
NomorKeteranganHalaman 1
SuratIzinRiset ............................................................................................ 136
2
KuesionerPenelitian .................................................................................. 137
3
HasilOlahan Data Kuesioner..................................................................... 147
4
HasilUjiValiditasdanUjiReliabilitas ......................................................... 170
5
HasilAnalisisFaktor................................................................................... 179
xvii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Menurut Khemal Pambudi dan Nessia Permana (2009:2), Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara, dan itu telah menjadi kesepakatan bersama. Bahkan pajak saat ini menjadi satu-satunya sumber penerimaan terbesar
pembangunan bangsa,
untuk
kesejahteraan
bangsa.
Seandainya negeri ini tidak ada pengemplang pajak, secara tidak langsung mau tidak mau kesejahteraan masyarakat miskin akan menurun, atau jumlah penduduk miskin akan berkurang. Menurut Siti Resmi (2007:14), dana dari penerimaan pajak sebagai sumber utama APBN dialokasikan untuk mendanai berbagai sendi kehidupan bangsa, seperti sektor pertanian, perdagangan, industri, kesehatan, dan pendidikan. Dapat dilihat betapa sektor pajak sangat berperan dalam memenuhi kebutuhan pembangunan suatu negara. Oleh karena itu, pajak harus dikelola dengan baik agar tujuan dari pajak itu sendiri dapat tercapai. Menurut Khemal Pambudi dan Nessia Permana (2009:2), kita tahu bahwa jumlah penduduk miskin di negara Indonesia hingga saat ini mencapai angka tiga puluh sembilan (39) juta jiwa dari total lebih dari dua ratus (200) juta penduduk. Apabila semua orang yang berpenghasilan membayar kewajiban perpajakannya 1
1
maka pemerintah dapat mengurangi angka kemiskinan tersebut. Pajak sebagai pemberi kontribusi terbesar dalam penerimaan negara mempunyai dampak yang sangat besar bagi kelangsungan pembangunan negara ini. Walupun masih ada sektor-sektor lain yang juga memberikan kontribusinya dalam penerimaan negara. Pemerintah selaku pelaksana kegiatan kenegaraan mewajibkan setiap warga negara untuk membayar pajak, karena dari pajak itu pula sistem pemerintahan dapat dijalankan dengan baik. Dana yang diterima dari sektor pajak dimanfaatkan untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur yang ada. Dengan tujuan untuk memakmurkan dan meningkatkan pembangunan di Indonesia. Dari tahun ke tahun jumlah penerimaan dari sektor pajak telah mengalami peningkatan. Hal itu tidak luput dari adanya Undang-Undang yang mengatur tentang kewajiban pembayaran pajak bagi setiap warga negara yang mempunyai penghasilan dan usaha di Indonesia. Ada berbagai jenis pajak yang dikenakan kepada masyarakat, namun dari beberapa diantaranya yaitu, Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang di kenakan pada bentuk usaha tetap (BUT). Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Wajib Pajak (WP) Badan berkewajiban menyelenggarakan pembukuan. Oleh karena itu, dalam menghitung Pajak Penghasilan (PPh), Wajib Pajak (WP) Badan dapat menggunakan laporan keuangan komersial yang dihasilkan oleh pembukuan perusahaan tersebut. Tetapi, laba (rugi) komersial seperti yang tercantum dalam laporan laba (rugi) komersial harus dilakukan koreksi fiskal. 2
Menurut Early Suandy (2007:99), peningkatan penerimaan dalam negeri dari sektor pajak adalah yang wajar karena secara logis jumlah pembayaran pajak dari tahun ketahun akan semakin banyak sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan penerimaan dari sektor minyak dan gas cenderung menunjukkan penurunan akibat cadangan sumber daya alam (SDA) yang semakin lama semakin terbatas. Dapat dilihat daftar penerimaan Pajak Penghasilan lima (50 tahun terakhir pada tabel berikut.
Keterangan
Tabel 1.1 Data Penerimaan Pajak Penghasilan Tahun 2006 - 2010 2006 2007 2008 RAPBN APBN RAPBN APBN RAPBN APBN 587.897,1 631.667,9 583.675,6 658.700,8 725.843,0 652.121,9
Penerimaan Perpajakan Pandapatan 547.445,9 619.766,2 Dalam Negeri Pajak 14.342,9 33.645,0 Perdagangan Internasional Keterangan 2009 RAPBN APBN Penerimaan 729.162,2 742.738,0 Perpajakan Pandapatan 702.033,9 715.534,5 Dalam Negeri Pajak 27.131,4 27.203,5 Perdagangan Internasional Sumber: www.fiskal.go.id
568.272,8 623.358,7 697.347,0 632.098,8
15.402,8
36.342,1
28.496,0
20,023,1
2010 RAPBN APBN 658.243,8 678.656,6 709.898,2 724.876,3
26.989,1
26.556,9
Gambar 1.1, menunjukkan bahwa jumlah penerimaan pajak di Indonesia selama tahun 2006-2010 mengalami fluktuasi. Penerimaan pajak pada 2006 melebihi
3
target 437,708 miliar, Penerimaan pajak pada 2007 melebihi dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 75,025.2 miliar. Dari tahun 2007 ke tahun 2008 terjadi penurunan penerimaan pajak sebesar Rp. 6,578.9 miliar, bahkan penerimaan pajak tahun 2008 sebesar Rp. 725,843,0 miliar berada di bawah target sebesar Rp. 652,121,9 miliar. Penerimaan pajak pada tahun 2008 mengalami penurunan diakibatkan oleh penurunan tarif PPh, yakni dari paling tinggi 35 persen menjadi maksimal 30 persen bagi wajib pajak pribadi. Selain itu, ada penurunan tarif PPh wajib pajak badan dari maksimal 30 persen menjadi 28 persen dan bisa diturunkan lagi ke 25 persen. Penyebab lainnya adalah dinaikkannya batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sebesar 20 persen dari Rp 13,2 juta per tahun menjadi Rp 15,84 juta per tahun. Begitu juga dengan tanggungan istri dan tiga orang anak yang dinaikkan PTKP-nya dari Rp 1,2 juta menjadi Rp 1,32 juta per tahun per orang. Penerimaan pajak pada tahun 2009 sebesar Rp. 742,738,0 miliar dan penerimaannya juga melebihi target. dan Penerimaan pajak pada 2010 meningkat sebesar 20,413.8 miliar disebabkan penurunan tarif PPh wajib pajak badan menjadi 25 persen dari 28 persen. Menurut Andika Satriyo (2009:2), salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak yaitu dengan dilakukannya reformasi kebijakan dan reformasi administrasi perpajakan. Pemerintah melaksanakan reformasi perpajakan ini sebenarnya adalah untuk meningkatkan tax ratio. Namun tujuan itu tidak akan tercapai hanya dengan perubahan Undang-Undang saja. Harus disertai pembenahan administrasi yang dapat menumbuhkan kepatuhan Wajib Pajak (WP) dengan 4
mengubah persepsi dan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Selain untuk meningkatkan tax ratio, tujuan reformasi dan modernisasi adalah memberikan pelayanan yang lebih baik, nyaman, ramah, mudah, efisien, tidak berbelit-belit sehingga Wajib Pajak (WP) tidak beranggapan bahwa membayar pajak itu merupakan hal yang berbelit-belit yang harus dihindari. Menurut Early Suandy (2007:99), sistem perpajakan setelah reformasi berintikan kesederhanaan, menunjang pemerataan, dan memberikan kepastian. Sistem yang baru tidak akan memungut pajak atas seluruh masyarakat, melainkan hanya memperoleh sumbangan yang besar dari hasil pemungutan pajak atas perusahaan-perusahaan besar dan individu-individu yang berpenghasilan. Untuk menaikkan penerimaan pajak perlu dilakukan penyempurnaan aparatur perpajakan dengan melakukan komputerisasi dan peningkatan mutu para Wajib Pajak (WP) yang telah diberi kebebasan dan kepercayaan yang besar dalam menghitung dan membayar pajaknya sendiri. Dan untuk menambah jumlah Wajib Pajak (WP) perlu dilakukan intensifikasi pungutan. Menurut Diaz Priantara (2009:296), kemauan Wajib Pajak (WP) merupakan bagian dari Self Assessment System (SAS) dimana Wajib Pajak diberikan kepercayaan dalam menghitung, memperhitungkan, membayar sendiri, dan melaporkan seluruh kewajiban perpajakannya ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hal ini berbeda dengan kondisi sebelum tahun 1984 dimana kewajiban perpajakan seorang Wajib Pajak (WP) ditetapkan oleh Pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Wajib Pajak (WP) bersikap pasif menunggu penetapan tersebut. 5
Sudah tentu pemberian kepercayaan tersebut membawa konsekuensi berupa kewajiban untuk menyatakan dengan benar dan lengkap segala kewajiban perpajakannya, dan kepercayaan itu tidak boleh dilalaikan atau disalah gunakan. Menurut Dominicus Doli dan Khoiru Rusydi (2009:4), Self Assessment System (SAS) yang dianut dalam sistem perpajakan di Indonesia menuntut Wajib Pajak (WP) untuk bertanggungjawab atas penghitungan, pelaporan dan pembayaran pajaknya. Bentuk pertanggungjawaban itu terlihat dari keakuratan data yang dipaparkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT), tanpa adanya usaha untuk memanipulasi nominal dan sumber penghasilan. Pertanggungjawaban itu kemudian diwujudkan dalam bentuk kepatuhan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak (WP) tersebut terdaftar. Indikasi utama dari tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP) Badan adalah dalam hal pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Menurut Diaz Priantara (2000:8), Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan surat yang digunakan Wajib Pajak (WP) untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terhutang menurut ketentuan peraturan Undang-Undang Perpajakan. Salah satu kewajiban setiap Wajib Pajak (WP) adalah mengisi dengan benar, jelas, dan lengkap, serta menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara langsung atau melalui pos tercatat pada waktu yang telah ditentukan ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kantor-kantor tersebut adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan Pajak (Kapenpa). 6
Apabila Wajib Pajak (WP) dapat mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan informasi dan penghitungan pajak secara benar, lengkap, dan jelas, maka tujuan ditetapkannya asas Self Assessment System (SAS) dapat terwujud dan memudahkan sebagian tahapan pengolahan dan administrasi data perpajakan. Menurut Early Suandy (2007:158), bagi pihak pemungut pajak (Fiskus), Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan sarana untuk melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak (WP). Salah satu bentuk dari pengawasan itu adalah dengan dilakukaannya pemeriksaan terhadap Wajib Pajak (WP), yang bertujuan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak (WP). Menurut Diaz Priantara (2009:296), Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berperan atau berfungsi menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan atas kepatuhan para Wajib Pajak (WP) dalam melaksanakan kepercayaan itu. Oleh karena itu, pengawasan dan pembinaan menjadi bagian penting dan integral dari sistem Self Assessment System (SAS). Namun kasus yang terjadi pada saat ini adalah akibat perbedaan persepsi dengan kantor pajak dan permasalahan karena ketidak mampuan BUMN kecil membayar pajak karena likuiditas yang minim serta karena masalah lainnya seperti administrasi dan pidana, namun ada pajak yang sebenarnya fakturnya sudah diterima BUMN tapi tidak tercatat di Ditjen Pajak. Kendati masih memiliki permasalahan pajak, BUMN juga mencatat adanya kelebihan pembayaran pajak (Kompas, pada tanggal 5 November 2009). 7
Oleh karena itu Self Asessment System (SAS) harus dilakukan dengan baik dan Surat Pemberitahuan (SPT) yang merupakan bagian dari alat pembayaran pajak harus dilaporkan dengan benar serta aparat pajakpun harus melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga tidak terjadi kesalahan pengungkapan pajak antara Wajib Pajak (WP) dengan aparat pajak. Menurut Rina Haerani (2008:4), dan langkah nyata yang diambil pemerintah untuk dapat terus menggali potensi penerimaan pajak yaitu melalui modernisasi perpajakn yang melalui modernisasi perpajakn yang dimulai sejak tahun 2002. Modernisasi ini dilakukan melalui perbaikan sistem admintrasi perpajakan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak. Upaya lain yang dilakukan pemerintah yaitu dapat dilakukan melalui amandemen UndangUndang Perpajakan, intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan, serta menerapkan kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan kemauan Wajib Pajak membayar pajak. Pada tahun 2007, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008. Bersamaan dengan berlakunya UndangUndang tersebut, diberlakukan pula sebuah kebijakan baru dalam dunia perpajakan di Indonesia, yaitu sunset policy. Penelitian yang dilakukan oleh Dominicus Doli dan Khoiru Rusydi (2009), Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Untuk Wajib Pajak Badan, menekankan pada empat
(4)
faktor
yang
mempengaruhi
kepatuhan
penyampaian
Surat 8
Pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk Wajib Pajak (WP) Badan yaitu, tingkat pengetahuan Wajib Pajak (WP), sanksi pajak, kemudahan dalam proses pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), tingkat kesadaran yang dimilki oleh Wajib Pajak (WP). Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda, uji F, uji t, dan uji koefisien determinasi. Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa faktor tingkat pengetahuan Wajib Pajak (WP), sanksi pajak, kemudahan dalam proses pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), tingkat kesadaran yang dimilki oleh Wajib Pajak (WP) secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Dan berdasarkan uji koefisien determinasi, diketahui bahwa sebesar 80,9% keempat (4) faktor tersebut mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak (WP) dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi
kemauan
Wajib
Pajak
(WP)
dalam
penyampain
Surat
Pemberitahuan (SPT) Tahunan adalah tingkat kesadaran Wajib Pajak (WP). Perbedaan penelitian ini dengan Dominicus Doli dan Khoiru Rusydi adalah Dominicus Doli dan Khoiru Rusydi menguji tentang kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk Wajib Pajak (WP) Badan. Dan studi kasus dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan. Sedangkan Peneliti menguji tentang kemauan Wajib Pajak (WP) dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak (WP) Badan dan menggunakan studi kasus yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kebayoran Lama dengan objek Wajib Pajak (WP) Badan. 9
Penelitian mengenai Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas yang dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010), ada tiga (3) faktor yang mempengaruhi kemauan Wajib Pajak (WP) dalam membayar pajak yaitu, kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman terdapat peraturan perpajakan, dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah persamaan regresi berganda, uji validitas dan reliabilitas. Hasil penelitian menyebutkan bahwa faktor kesadaran membayar pajak dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak, sedangkan faktor pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemauan Wajib Pajak (WP) untuk membayar pajak. Perbedaan penelitian ini dengan Widayati dan Nurlis adalah Widayati & Nurlis hanya menggunakan tiga (3) faktor yaitu kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman terdapat peraturan perpajakan, dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan. Dan studi kasus dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gambir Tiga dan yang menjadi objek penelitian adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Sedangkan Peneliti menggunakan tujuh (7) indikator dengan menambahkan empat (4) faktor lainnya yang memepengaruhi kemauan Wajib Pajak (WP) dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak (WP) Badan yaitu, sanksi dalam 10
perpajakan, kemudahan dalam proses pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), Sunset Policy dan Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3). Dan metode analisis data yang digunakan Peneliti adalah analisis faktor. Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Tatiana Ratung dan Priyo Hari Adi (2009), Dampak Program Sunset Policy Terhadap Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak, menekankan pada tiga (3) faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) pelaku usaha yaitu, kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah persamaan analisis regresi sederhana, statistik deskriptif jawaban responden, uji validitas dan reliabilitas. Hasil pengujian statistik ditemukan bahwa kebijakan sunset policy memberikan pengaruh positif terhadap ketiga faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. Kebijakan sunset policy direspon secara positif oleh Wajib Pajak (WP), yaitu dengan semakin meningkatnya kemauan membayar pajak. Hal ini berarti harapan terjadinya penerimaan pajak yang signifikan dari adanya kebijakan ini bukanlah sesuatu yang mustahil. Perbedaan penelitian ini dengan Tatiana Ratung dan Priyo Hari Adi adalah Tatiana Ratung dan Priyo Hari Adi hanya menggunakan tiga (3) faktor dampak program sunset policy terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak yaitu, kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman 11
terhadap peraturan perpajakan, dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan. Dan studi kasus dilakukan pada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) diwilayah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Salatiga. Sedangkan Peneliti menggunakan tujuh (7) indikator yang memepengaruhi kemauan Wajib Pajak (WP) dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak (WP) Badan yaitu, tingkat pengetahuan Wajib Pajak (WP), sanksi dalam perpajakan, kemudahan dalam proses pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), tingkat kesadaran yang dimiliki Wajib Pajak (WP), sunset policy, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, dan Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3). Dengan menggunakan studi kasus yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kebayoran Lama di Jakarta Selatan dengan objek Wajib Pajak (WP) Badan. Penelitian mengenai Pengaruh Penerapan Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak yang dilakukan oleh Mienati Somya Lasmana dan I Made Narsa (2005), ada tiga (3) variabel dengan satu (1) X yaitu penerapan Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) dan dua (2) Y yaitu tingkat kepuasan PKP (Y1) dan tingkat kepatuhan (Y2). Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dilakukan analisis model dan pengujian hipotesis yaitu uji validitas, uji reliabilitas dan uji F. Hasil penelitian menyebutkan bahwa Penerapan Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan PKP, tetapi dengan hasil uji F sebesar 23,5% 12
artinya banyak sekali faktor diluar model atau sekitar 76,5% yang mempengaruhi tingkat kepatuhan PKP. Demikian pula dengan tingkat kepuasan PKP berkorelasi positif dan signifikan dengan tingkat kepatuhan PKP, tetapi tingkat kepuasan hanya dapat menjelaskan sekitar 27,5% perubahan tingkat kepatuhan PKP. Perbedaan penelitian ini dengan Mienati Somya Lasmana dan I Made Narsa menguji tentang pengaruh Penerapan Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dengan menggunakan studi empiris pada kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa bagian Timur I. Dan dengan menggunakan tiga (3) variabel yaitu satu (1) X dan dua (2) Y. Sedangkan Peneliti menggunakan studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kebayoran Lama dengan objek Wajib Pajak (WP) Badan. Selain itu Peneliti menggunakan tujuh (7) indikator yang mempengaruhi kemauan Wajib Pajak. Peneliti melakukan studi kasus pada Wajib Pajak (WP) Badan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kebayoran Lama di Jakarta Selatan sebagai sampel, karena objek dari pajak banyak terdapat diwilayah Jakarta Selatan, yaitu banyak entitas yang berbentuk badan dan yang menjadi bagian dari pendapatan pajak. Dalam letak geografis Kebayoran Lama sangat strategis dalam hal peningkatan pendapatan dengan melalui pembangunan usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak (WP) yang pastinya mempunyai dampak yang signifikan terhadap pendapatan pajak. Selain itu alasan dilakukannya studi kasus oleh Peneliti dengan mengambil sampel dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kebayoran Lama 13
Jakarta Selatan agar data yang diperoleh lebih objektif melalui penyebaran keusioner dan mengetahui kemauan Wajib Pajak (WP) dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak (WP) Badan di dua (2) kecamatan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kebayoran Lama yaitu Kecamatan Pesanggerahan dan Kecamatan Kebayoran Lama yang ruang lingkupnya cukup besar, serta mendapatkan hasil yang lebih valid atas objek pajak yang menjadi sampel penelitian. Berdasarkan latar belakang dan analisis penelitian terdahulu yang telah dijelaskan diatas bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemauan Wajib Pajak (WP) dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak (WP) Badan. Oleh karena itu Peneliti tertarik untuk membuat penelitian lebih lanjut
tentang kemauan Wajib Pajak
(WP) dalam penyampaian
Surat
Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak (WP) Badan dengan menambahkan beberapa faktor lainnya, karena Peneliti ingin mengetahui apakah faktor-faktor yang telah diuji oleh Dominicus Doli dan Khoiru Rusydi, Widayati dan Nurlis, Tatiana Ratung dan Priyo Hari Adi, dan Mienati Somya Lasmana dan I Made Narsa mempengaruhi kemauan Wajib Pajak (WP) dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak (WP) Badan. Dalam penelitian ini Peneliti hanya mengambil tujuh (7) indikator yang dapat mempengaruhi tingkat kemauan Wajib Pajak (WP) dalam penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak (WP) Badan yaitu, tingkat pengetahuan Wajib Pajak (WP), sanksi dalam perpajakan, kemudahan dalam proses pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), tingkat kesadaran 14
yang dimiliki Wajib Pajak (WP), sunset policy, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, dan Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3). Oleh karena itu Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kebayoran Lama”.
B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini
adalah
“faktor-faktor
apa saja
yang
mempengaruhi kemauan Wajib Pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Badan?”.
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.Tujuan Penelitian Sesuai dengan perumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam
penelitian
ini
adalah
untuk
menganalisis
faktor-faktor
yang
mempengaruhi kemauan Wajib Pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Badan. 2. Manfaat Penelitian a. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kebayoran Lama Memberikan masukan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di 15
Jakarta Selatan tentang seberapa maksimal pelayanan yang diberikan kepada para Wajib Pajak dan dapat di upayakan perbaikan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat. b. Bagi Masyarakat (Wajib Pajak) Meningkatkan kesadaran dan motivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Terutama dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Badan. c. Bagi Peneliti 1. Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Sebagai ladang untuk memperluas pola berfikir serta memperluas wawasan dalam memperkaya diri dengan ilmu pengetahuan. d. Bagi Peneliti Selanjutnya Dapat digunakan sebagai referensi bagi Peneliti selanjutnya yang berminat terhadap masalah perpajakan, yaitu sebagai tambahan wawasan, informasi, dan masukan untuk membantu memberikan gambaran yang lebih jelas.
16
BAB II LANDASAN TEORI
A. Konsep Dasar Perpajakan 1. Pengertian Pajak Banyak para ahli dalam bidang perpajakan yang memberikan pengertian atau definisi pajak yang berbeda-beda, namun demikian berbagai definisi tersebut mempunyai tujuan yang sama sehingga mudah dipahami. Perbedaannya terletak pada sudut pandang masing-masing pihak. Beberapa pengertian pajak adalah sebagai berikut: Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2009:1) : “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Menurut Prof. Dr. PJA Adriani dalam Waluyo (2008:2) : “Pajak adalah iuran rakyat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas dengan tugas negara yang menyelenggarkan pemerintahan”. Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja dalam Waluyo (2008:3) : “Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.
17
17
Dari ketiga pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur: a. Iuran dari rakyat kepada negara yang berhak memungut pajak hanyalah negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang). b. Berdasarkan Undang-Undang, pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta pelaksanaan aturan pelaksanaannya. c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaranpengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 2. Fungsi Pajak Menurut Mardiasmo (2009:1), terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan negara) dan fungsi regularend (pengatur). a. Fungsi Budgetair (sumber keuangan negara) Yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, baik rutin maupun pembangunan. b. Fungsi Regularend (pengatur) Yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. 3. Jenis Pajak Menurut Waluyo (2008:12), terdapat berbagai jenis pajak yang dapat
18
dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokkan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya. a. Menurut Golongan 1. Pajak Langsung Yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contohnya, Pajak Penghasilan. 2. Pajak Tidak Langsung Yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya, Pajak Pertambahan Nilai. b. Menurut Sifat Pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip adalah sebagai berikut: 1. Pajak Subjektif Yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contohnya, Pajak Penghasilan. 2. Pajak Objektif Yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contohnya, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. c. Menurut Pemungut dan Pengelolanya 1. Pajak Negara (Pajak Pusat)
19
Yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contohnya, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Meterai. 2. Pajak Daerah Yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik daerah tingkat II (pajak kabupaten/ kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contohnya, pajak reklame, pajak hiburan. 4. Tata Cara Pemungutan Pajak Menurut Waluyo (2008:16), tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak. a. Stelsel Pajak 1. Stelsel Nyata (riel stelsel) Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis, dan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan rill diketahui). 2. Stelsel Anggapan (fictive stelsel) Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dibayar
20
selama
tahun
berjalan,
tanpa
harus
menunggu
akhir
tahun.
Kelemahannya adalah pajak yang tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya. Contohnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. 3. Stelsel Campuran Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihannya dapat diminta kembali. b. Asas Pemungutan Pajak Menurut Early Suandy (2007:27), pemungutan pajak harus adil dalam pelaksanaannya dan bebannya juga dipikul oleh masyarakat, tidak boleh melakukan diskriminasi atau pemberian keistimewaan kepada salah satu golongan Wajib Pajak, terdapat kepastian hukum bagi Wajib Pajak maupun aparatur pajak. Beberapa azas-azas pemungutan pajak yang menjadi dasar penyusunan hukum pajak, yaitu terdiri dari: 1. Azas Falsafah Hukum Undang-Undang Perpajakan harus mengabdi kepada keadilan,
21
baik dalam arti perUndang-Undang maupun pelaksanaanya. Oleh karena itu Undang-Undang Perpajakan harus memperhatikan teori seperti teori bakti, teori asuransi, teori kepentingan, taori daya pikul, teori daya beli. 2. Azas Yuridis Hukum pajak harus dapat memberikan jaminan/ kepastian hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan bagi Warga Negara Asing dan warganya. Oleh karena itu pemungutan pajak negara hukum haruslah berdasarkan Undang-Undang, agar tercapai kepastian hukum. Hal-hal yang perlu diperhatikan ialah: a. Hak-hak aparatur perpajakan harus dijamin dapat dilaksanakan dengan lancar. b. Wajib Pajak harus mendapat jaminan hukum agar tidak diperlakukan dengan semena-mena oleh aparatur pajak. Wajib Pajak tidak hanya dituntut memenuhi kewajibannya, tetapi hak Wajib Pajak juga harus diperhatikan. c. Harus ada jaminan terhadap kerahasiaan diri Wajib Pajak Orang Pribadi maupun perusahaan. 3. Azas Finansial Sesuai dengan fungsi budgeter, maka biaya pemungutan pajak harus seminimal mungkin, dan hasil pungutan pajak hendaknya cukup untuk menutupi pengeluaran negara. Harus pula diperhatikan saat pengenaan pajak hendaknya sedekat mungkin dengan terjadinya
22
perbuatan, peristiwa, keadaan yang menjadi dasar pengenaan pajak. 4. Azas Ekonomis Selain fungsi budgeter, pajak juga dipergunakan sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, tidak mungkin suatu negara menghendaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakat, karena itu pemungutan pajak sebagai berikut: a. Harus diusahakan supaya jangan sampai menghambat lancarnya produksi dan perdagangan. b. Harus diusahakan, supaya jangan menghalang-halangi rakyat dalam usahanya menuju kemakmuran dan jangan sampai merugikan kepentingan umum. c. Sistem Pemungutan Pajak Menurut Mardiasmo (2009:7), sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 ( iga), yaitu: 1. Official Assessment System Yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakannya untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan per Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Ciri-ciri Official Assessment System adalah sebagai berikut: a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada Fiskus. b. Wajib Pajak bersifat pasif.
23
c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh Fiskus. 2. Self Assessment System Yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan per Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Yaitu memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. 3. With Holding System Yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan per UndangUndang yang berlaku. 5. Hambatan Pemungutan Pajak Menurut Mardiasmo (2009:8), menyatakan bahwa hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi: a. Perlawanan pasif Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak,
yang dapat
disebabkan antara lain, perkembangan intelektual dan moral masyarakat, sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat, sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.
24
b. Perlawanan aktif Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada Fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain: 1. tax avoidance, usaha meringkankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-Undang. 2. tax evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang-Undang (menggelapkan pajak). 6. Surat Pemberitahuan (SPT) 1. Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) Menurut Mardiasmo (2009:29), Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak (WP) digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan per Undang-Undang Perpajakan. Menurut Waluyo (2008:31), pengaturan SPT tersebut selanjutnya dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan berdasarkan UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan aturan pelaksanaan pada tingkat di bawahnya seperti Peraturan Menteri Keuangan. 2. Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) Menurut Waluyo (2008:31), Pasal 3 Undang-Undang KUP juga 25
menegaskan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak untuk mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang: a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/ atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak. b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/ atau bukan objek pajak. c. Harta dan kewajiban, dan/ atau d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan per Undang-Undang Perpajakan. Bagi Pegusaha Kena Pajak (PKP), fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang: a. Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran, dan b. Pembayaran dan/ atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, sesuai dengan ketentuan praturan per Undang-Undang Perpajakan.
26
Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi SPT adalah sebagai sarana melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya. 3. Jenis Surat Pemberitahuan (SPT) Menurut Mardiasmo (2009:32), secara garis besar SPT dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu: a. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan (SPT) untuk suatu masa pajak. b. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan (SPT) untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak meliputi: a. SPT Tahunan Pajak Penghasilan. b. SPT Masa yang terdiri dari: 1. SPT Masa Pajak Penghasilan. 2. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai, dan 3. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai. Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak dapat berbentuk: a. Formulir kertas (hardcopy), dan b. e-SPT. 4. Batas Waktu Penyampaian SPT Menurut Mardiasmo (2009:33), batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah:
27
a. Untuk SPT Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak. b. Untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak, atau c. Untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak. 5. Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT Menurut Mardiasmo (2009:34), apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyamapaian SPT, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar: a. Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai. b. Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk SPT Masa lainnya. c. Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan. d. Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi. Menurut
Mardiasmo
(2009:34), Wajib
Pajak
yang karena
kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh Wajib Pajak dan Wajib Pajak tersebut wajib melunasi
28
kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).
B. Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak Menurut Widayati dan Nurlis (2010:6), pengetahuan adalah hasil kerja fikir (penalaran) yang merubah tidak tahu menjadi tahu dan menghilangkan keraguan suatu perkara. Menurut Dominicus Doli dan M. Khoiru Rusydi (2009:9), tingkat pengetahuan Wajib Pajak merupakan pemahaman Wajib Pajak secara menyeluruh terhadap segala peraturan perpajakan. Selanjutnya pemahaman tersebut diimplementasikan terhadap suatu sikap patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Indikasi dari tingkat pengetahuan itu adalah pemahaman terhadap peraturan serta kebijakan perpajakan, pemahaman akan kewajiban dalam menyampaikan SPT, serta pemahaman akan adanya sanksi pajak dalam hal keterlambatan/ kealpaan dalam menyampaikan SPT. Menurut Tatiana Ratung dan Priyo Hari Adi (2009:11), indikasi dari tingkat pengetahuan adalah pemahaman akan peraturan perpajakan (syaratsyarat) terkait pembayaran pajak, yaitu: 1. Wajib Pajak harus memiliki NPWP. 2. Wajib Pajak harus melaporkan SPT. Untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak
29
atau tanggal 30 April. Syarat-syarat tersebut dapat dijadikan indikator kemauan membayar pajak oleh Wajib Pajak dengan dua alasan berikut. Pertama, Wajib Pajak baru yang mau membayar pajak akan mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan Wajib Pajak lama yang telah memiliki NPWP mau membayar pajak karena kepemilikan tersebut mewajibkan Wajib Pajak untuk membayar pajak secara berkelanjutan. Kedua, kepemilikan NPWP selanjutnya harus ditindak lanjuti dengan pelaporan SPT oleh Wajib Pajak. Menurut Riqoh Musyaroqoh (2010:29), tinggi rendahnya pengetahuan teknis perpajakan Wajib Pajak mengenai kesediaan membayar pajak dapat diketahui dari pengukuran sebagai berikut: 1. Pengetahuan tentang tarif pajak penghasilan (WP OP dan WP Badan). a. Tarif pajak WP Badan sebesar 25%. b. Tarif pajak WP OP menggunakan tarif pajak progresif, yaitu persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. 2. Pengetahuan tentang batas pajak penghasilan. 3. Pengetahuan tentang denda apabila terlambat pelaporan SPT dan sanksi apabila tidak benar dalam pengisian SPT. 4. Pengetahuan tentang PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak). 5. Pengetahuan tentang PPh (Pajak Penghasilan). Sedangkan tinggi rendahnya pengetahuan manfaat pajak terhadap kesediaan membayar pajak dapat diketahui dari pengukuran sebagai berikut:
30
1. Pengetahuan manfaat pajak untuk subsidi BBM (Bahan Bakar Minyak). 2. Pengetahuan manfaat pajak untuk sarana pembayaran utang luar negeri. 3. Pengetahuan manfaat pajak dalam tingkat keamanan masyarakat. 4. Pengetahuan manfaat pajak dalam pelayanan aparat negara. 5. Pengetahuan manfaat pajak dalam pelayanan kesehatan oleh pemerintah. 6. Pengetahuan manfaat pajak dalam pembangunan fasilitas umum. Menurut Supriyanti dan Nur Hidayati (2007:42), rendahnya kepatuhan Wajib Pajak yang berdampak pada kemauan Wajib Pajak (WP), penyebabnya antara lain pengetahuan sebagian besar Wajib Pajak, serta persepsi Wajib Pajak tentang pajak dan petugas pajak masih rendah.
C. Sanksi Dalam Perpajakan Menurut Mardiasmo (2009:7), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa
ketentuan
peraturan
per
Undang-Undang
Perpajakan
(norma
perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dan tingkat kemauan Wajib Pajak itu sangat berkaitan dengan sanksi yang diterapkan, seperti halnya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) adalah denda yang dikenakan untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan. Dalam Undang-Undang Perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang
31
diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana adalah: a. Sanksi Administrasi Merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan ada 3 (tiga) macam sanksi administrasi, yaitu berupa bunga, denda, dan kenaikan. 1. Bunga 2% per bulan, dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini. Tabel 2.1 Bunga 2% per bulan No.
Masalah
Cara Membayar/ Menagih
1.
Pembetulan sendiri SPT (SPT Tahunan atau SPT Masa) tetapi belum diperiksa.
SSP/ SPT
2.
Dari penelitian rutin: PPh Pasal 25 tidak/ kurang bayar. PPh Pasal 21, 22, 23 dan 26 serta PPh yang terlambat dibayar. SKPKB, SPT, SKPKBT tidak/ kurang dibayar atau terlambat dibayar. SPT salah tulis/ salah hitung.
SSP/ SPT SSP/ SPT SSP/ SPT SSP/ SPT
3.
Dilakukan pemeriksaan, pajak kurang dibayar (maksimum 24 bulan).
SSP/ SPT
4.
Pajak diangsur/ ditunda; SKPKB, SKKPP, SPT.
SSP/ SPT
5.
SPT Tahunan PPh ditunda, pajak kurang dibayar.
SSP/ SPT
32
2. Denda Administrasi, dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini. Tabel 2. 2 Denda Administrasi No.
Masalah
Cara membayar/ menagih
1.
Tidak/ terlambat memasukan/ menyampaikan SPT.
SPT ditambah Rp 100.000,atau Rp 500.000,atau Rp 1.000.000,-.
2.
Pembetulan sendiri, SPT Tahunan atau SPT Masa tetapi belum disidik.
SSP ditambah 150%.
3.
Khusus PPN: SSP/ SPKPB a. Tidak melaporkan usaha. (ditambah 2% b. Tidak membuat/ mengisi faktur. denda dari dasar c. Melanggar larangan membuat faktur (PKP pengenaan). yang tidak dikukuhkan).
4.
Khusus PBB: a. SPT, SKPKB tidak/ kurang dibayar atau SPT+denda 2% terlambat dibayar. (maksimum 24 bulan). b. Dilakukan pemeriksaan, pajak kurang bayar. SKPKB+denda administrasi dari selisih pajak yang terutang.
3. Kenaikan 50% dan 100%, dapat dilihat pada tabel 2.3 dibawah ini. Tabel 2.3 Kenaikan 50% dan 100% No.
Masalah
1.
Dikeluarkan SKPKB dengan penghitungan secara jabatan: a. Tidak memasukan SPT: 1. SPT Tahunan (PPh Pasal 29).
Cara membayar/ menagih
SKPKB ditambah kenaikan 50%.
Bersambung pada halaman berikutnya.
33
Tabel 2.3 (lanjutan) No.
Masalah
Cara membayar/ menagih
2. SPT Tahunan (PPh Pasal 21, 23, 36 dan PPN).
SKPKB ditambah kenaikan 100%.
Tidak menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 KUP.
SKPKB. 50% PPh Pasal 29. 100% PPh Pasal 21, 23, 26 dan PPN.
c. Tidak memperlihatkan buku/ dokumen, tidak memberi keterangan, tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, sebagaimana dimaksud pasal 29.
SKPKB. 50% PPh Pasal 29. 100% PPh Pasal 21, 23, 26 dan PPN.
2.
Dikeluarkan SKPKBT karena: ditemukan data baru, data semula yang belum terungkap setelah dikeluarkan SKPKB.
SKPKBT 100%.
3.
Khusus PPN: Dikeluarkan SKPKB karena pemeriksaan, dimana PKP tidak seharusnya mengkompensasi selisih lebih, menghitung tarif 0% diberi restitusi pajak.
SKPKB 100%.
b.
b. Sanksi Pidana Merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang
digunakan Fiskus agar norma perpajakan
dipatuhi. Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan ada (3) tiga macam sanksi pidana yaitu, denda pidana, kurungan, dan penjara. 1. Denda pidana Berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya
34
diancam/ dikenakan kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada Wajib Pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun kejahatan. 2. Pidana Kurungan Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditunjukkan kepada Wajib Pajak, dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan diancamkan kepada si pelanggar norma itu tetentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana kurungan selama-lamanya sekian. 3. Pidana Penjara Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada Wajib Pajak. Menurut Mardiasmo (2009:34), sanksi dalam perpajakan yang dikenakan sesuai dengan tindakan yang dilakukan yaitu baik atas kealpaan ataupun kesengajaan. 1. Kealpaan Setiap orang yang karena kealpaannya: a. Tidak menyampaikan SPT, atau
35
b. Menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibaya, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun. 2. Kesengajaan Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT dan/ atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Pidana tersebut ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.
D. Kemudahan Dalam Proses Pengisian Surat Pemberitahuan Sri Mulyani dalam Dominicus Doli dan M. Khoiru Rusydi (2009:5),
36
mengungkapkan bahwa kemudahan dan kesederhanaan sistem perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Kemudahan akan memberikan impulse tersendiri bagi Wajib Pajak, dengan alasan logis bahwa mereka tidak perlu
melakukan
pengorbanan
yang
besar
untuk
dapat
memenuhi
kewajibannya. Menurut Diaz Priantara (2009:296), proses pengisian SPT menganut self assessment system, dimana ”Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, dan menetapkan besarnya jumlah Pajak Penghasilan yang terutang dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak”. Menurut Dominicus Doli dan M. Khoiru Rusydi (2009:10), untuk dapat menghitung, memperhitungkan, dan menetapkan besarnya jumlah Pajak Penghasilannya, hal utama yang dibutuhkan Wajib Pajak adalah kemudahan. Indikator dari kemudahan itu bisa dilihat dengan kesederhanaan formulir Surat Pemberitahuan (SPT) yang ada saat ini, ditunjang dengan petunjuk pengisian yang mudah dimengerti, serta pemberlakuan e-SPT yang membantu memudahkan pelaporan SPT. Menurut Adam Smith dalam Diaz Priantara (2009:4) : “Kemudahan dalam proses pengisian surat pemberitahuan termasuk dalam Asas Convenience mengandung arti bahwa pemungutan pajak harus memperhatikan saat-saat dan waktu yang tepat yang memungkinkan Wajib Pajak dengan mudah memenuhi kewajibannya”. Dalam asas ini ditekankan pula bahwa pembayaran pajak harus memberi kesan mudah dan menyenangkan sehingga mendorong Wajib Pajak senang membayar pajak. Penyederhaan ketentuan formal administratif (tata cara Wajib Pajak berinteraksi dengan Direktorat Jenderal Pajak dalam
37
pemenuhan kewajiban perpajakan) maupun ketentuan material (cara menghitung dan menentukan kewajiban perpajakan) juga sudah menjadi tuntutan saat ini. Perolehan SPT pun harus dipermudah agar kemauan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT dapat terlaksanakan. Dimana fasilitas-fasilitas yang harus dilengkapi oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam memperoleh SPT sehingga tidak menimbulkan keengganan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT. Dan Perhatian khusus aparat pajak dan buku petunjuk pengisian yang mudah dimengerti dalam pengisisan SPT akan mendorong diri Wajib Pajak dalam menjalankan kewajibannya.
E. Tingkat Kesadaran yang Dimiliki oleh Wajib Pajak Menurut Sri Astuti dan Rini (2008:5), kesadaran perpajakan adalah suatu sikap sadar terhadap fungsi pajak, berupa konstelasi komponen kognitif, afektif dan konatif, yang berinteraksi dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak. Kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis untuk Wajib Pajak, yaitu kerelaan Wajib Pajak memberikan konstribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah. Menurut Dominicus Doli dan M. Khoiru Rusydi (2009:10), kesadaran merupakan keinginan secara sukarela untuk menjalankan kewajiban. Sebagai warga negara (yang baik), kewajibannya adalah memenuhi kewajiban perpajakan, termasuk menyampaikan SPT. Indikasi dari tingkat kesadaran
38
Wajib Pajak ini dapat dinilai dari dua hal. Yang pertama adalah kesadaran dalam hal penyampaian SPT itu sendiri yang dilakukan tanpa adanya unsur paksaan atau perasaan terpaksa, dan yang kedua adalah apakah penyampaian SPT didorong oleh pengetahuan akan pentingnya pajak untuk membiayai pembangunan. Menurut Dominicus
Doli
dan M.
Khoiru
Rusydi
(2009:5),
Kenyataanya tidak banyak orang yang secara sadar akan kewajiban perpajakannya dan mengerti essensi dari pajak itu sendiri melainkan hampir sebagian besar orang melaksanakan kewajiban perpajakannya hanya memenuhi ketentuan yang sudah ada. Hal ini mengindikasikan bahwa budaya kurangnya kesadaran (lack of awareness) sangat berpotensi mengurangi tingkat kepatuhan. Menurut Irianto (2005) dalam Tatian Ratung dan Priyo Hari Adi (2009:11), menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong Wajib Pajak untuk membayar pajak. Terdapat tiga bentuk kesadaran utama terkait pembayaran pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, Wajib Pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib Pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak
39
berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-Undang dan dapat dipaksakan. Wajib Pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.
F. Sunset Policy Menurut Wawan Hermansyah dan Tarjo (2009:5), Sunset Policy merupakan kebijakan pemberian fasilitas perpajakan yang berlaku hanya tahun 2008 dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga yang diatur dalam pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007) dan Surat Edaran Ditjen Pajak No. SE-34/PJ/2008. Menurut Waluyo
(2008:334),
sebagai
implementasi
kebijakan
perpajakan yaitu sunset policy dengan diterbitkan aturan pelaksaan yang terutang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2008 tanggal 29 April 2008 yang pemberlakuannya sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2008. Aturan Menteri Keuangan dimaksud untuk dipedomani bagi Wajib Pajak yang memanfaatkan fasilitas Sunset Policy hanya untuk tahun 2008, dan selanjutnya diterbitkan Surat Edaran Nomor SE 34/PJ/2008 tentang Penegasan Pelaksanaan Pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umur dan Tata Cara Perpajakan.
40
Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2007), sunset policy adalah fasilitas penghapusan sanksi administrasi pajak berupa bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Adapun pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini. Tabel 2.4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 37A Ayat 1
Ayat 2
Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Sumber: (Dirjen Pajak, 2007).
Wajib Pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya UndangUndang ini diberikan penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk Tahun Pajak sebelum diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan tidak dilakukan pemeriksaan pajak, kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar atau menyatakan lebih bayar.
Menurut Tatiana Ratung dan Priyo Hari Adi (2009:5), berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penghapusan sanksi administrasi dalam program sunset policy adalah (1) penghapusan sanksi administrasi terhadap Wajib Pajak yang belum memiliki NPWP, (2) penyampaian dan pembetulan SPT yang salah, dan (3) penghapusan sanksi administrasi atas kurang bayar pajak.
41
Program sunset policy memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memulai kewajiban perpajakannya dengan benar melalui pembetulan SPT Tahunan PPh. sunset policy diberlakukan dalam jangka waktu terbatas dan merupakan bagian dari program pengampunan pajak yang diterapkan dalam perpajakan Indonesia. Menurut Devano dan Rahayu (2006) dalam Tatiana Ratung dan Priyo Hari Adi (2009:6), pengampunan pajak (tax amnesty) merupakan kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi Wajib Pajak yang tidak patuh menjadi Wajib Pajak patuh. Dan pengampunan pajak bermacam-macam. Adapun jenis-jenis pengampunan pajak diuraikan dalam tabel 2.5 berikut ini. Tabel 2.5 Jenis-jenis Pengampunan Pajak No.
Jenis Pengampunan Pajak
1. Amnesti yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak, termasuk bunga dan dendanya, dan hanya mengampuni sanksi pidana perpajakan. Tujuannya adalah untuk memungut pajak tahun-tahun sebelumnya, sekaligus menambah jumlah wajib pajak terdaftar. 2. Amnesti yang mewajibkan pembayaran pokok pajak masa lalu yang terutang berikut bunganya, namun mengampuni sanksi denda dan sanksi pidana pajaknya. 3. Amnesti yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak yang lama, namun mengampuni sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi pidana pajaknya. Bersambung pada halaman berikutnya.
42
Tabel 2.5 (lanjutan) No.
Jenis Pengampunan Pajak
4. Amnesti yang mengampuni pokok pajak di masa lalu, termasuk sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi pidananya. Tujuannya adalah untuk menambah jumlah wajib pajak terdaftar, agar ke depan dan seterusnya mulai membayar pajak. Sumber: Devano dan Rahayu (2006). Menurut Bako (2004), pengampunan pajak memiliki beberapa manfaat. Pertama, bagi negara, pengampunan pajak dapat meningkatkan tax ratio (penerimaan pajak). Kedua, bagi wajib pajak yang belum memiliki NPWP, pengampunan pajak dapat menghindarkan sanksi perpajakan. Ketiga, bagi aparat perpajakan, pengampunan pajak dapat meningkatkan jumlah wajib pajak dan menertibkan administrasi perpajakan sehingga upaya meningkatkan penerimaan pajak bisa lebih optimal. Menurut Tatiana Ratung dan Priyo Hari Adi (2009:7), baik bagi Wajib Pajak lama maupun Wajib Pajak baru, program sunset policy memberikan manfaat berupa keringanan utang pajak. Akan tetapi, Wajib Pajak baru mendapat manfaat tambahan yaitu, tidak dikenakannya sanksi atas ketidak pemilikan
NPWP sebelumnya.
Oleh
karena
program
sunset
policy
diperuntukkan bagi Wajib Pajak lama dan Wajib Pajak baru. Menurut Silitonga (2008), bahwa salah satu cara inovatif untuk meningkatkan penerimaan pajak tanpa menambah beban pajak baru kepada masyarakat, dunia usaha, dan para pekerja adalah melalui program pengampunan
pajak.
Pengampunan
pajak
diharapkan
menghasilkan
penerimaan pajak yang selama ini belum dibayar dan meningkatkan kepatuhan
43
serta efektivitas pembayaran karena daftar kekayaan Wajib Pajak makin akurat. Menurut James Alm (1998), menyatakan bahwa pengampunan pajak harus memiliki beberapa spesifikasi penting yaitu, (1) spesifikasi jumlah pajak yang belum dibayar, bunga, dan denda-denda lainnya terhadap pajak yang akan diampuni, (2) spesifikasi pembayar pajak yang memenuhi syarat untuk memperoleh pengampunan, dan (3) spesifikasi jenis pajak yang dilibatkan dalam pengampunan pajak. Berdasarkan isi dan syarat-syarat pemanfaatan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan spesifikasi dari program sunset policy. Adapun spesifikasi sunset policy diringkas dalam tabel 2.6 berikut ini. Tabel 2.6 Spesifikasi Program Sunset Policy No.
Jenis Spesifikasi
Hasil Spesifikasi
1.
Jumlah pajak yang diampuni.
2.
Pembayar diampuni.
3.
Jenis Pajak (yang pengampunan).
pajak
yang
Sebesar sanksi administrasi (bunga) atas pokok pajak yang belum dibayar. dapat Wajib pajak lama dan wajib pajak baru.
diberikan Pajak Penghasilan.
Menurut Tatiana Ratung dan Priyo Hari Adi (2009:8), program sunset policy memberikan kelonggaran kepada Wajib Pajak. kelonggaran ini selanjutnya akan diikuti dengan penerapan sanksi perpajakan. Wajib Pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakan secara benar sebelum masa pelaksanaan program sunset policy diharuskan untuk memanfaatkan program tersebut guna menghindari sanksi perpajakan, mengingat Undang-Undang
44
Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 35A memberikan wewenang kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk mengakses data dan informasi berkaitan dengan perpajakan. Sanksi perpajakan ditetapkan dengan beberapa pasal dalam UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007. Sanksi perpajakan yang dapat dikenakan kepada Wajib Pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakan secara benar melalui program sunset policy diuraikan dalam tabel 2.7 berikut ini. Tabel 2.7 Sanksi Perpajakan Terkait Program Sunset Policy No.
Bentuk Pelanggaran
Sanksi
1.
Tidak mendaftarkan diri (Pasal 39) untuk memperoleh NPWP a. Sanksi Administrasi (tidak memiliki NPWP). Denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. b. Sanksi pidana Pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun.
2.
Penyampaian SPT (Pasal 7) melewati jangka waktu a. Denda sebesar Rp 1.000.000untuk yang ditentukan. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan. b. Denda sebesar Rp 100.000 untuk SPT Tahunan Pajak PenghasilaN Wajib Pajak Orang Pribadi.
3.
Sudah menyampaikan (Pasal 8) SPT tepat waktu, namun a. Bunga 2% per bulan atas jumlah ada kesalahan, dan pajak yang kurang dibayar dihitung membetulkan sendiri SPT sejak saat penyampaian Surat Tahunan yang Pemberitahuan berakhir sampai mengakibatkan utang dengan tanggal pembayaran. pajak menjadi lebih besar. Bersambung pada halaman berikutnya.
45
Tabel 2.7 (lanjutan) No.
Bentuk Pelanggaran
Sanksi
4.
Salah mengisi SPT, (Pasal 8) namun dengan kesadaran a. Kenaikan sebesar 50% dari pajak sendiri mengungkapkan yang kurang dibayar. ketidakbenaran pengisian SPT (Sudah dilakukan pemeriksaan namun belum diterbitkan Surat Ketetapan Pajak).
5.
Melakukan suatu (Pasal 8) ketidakbenaran pajak, a. Denda sebesar 150% dari jumlah namun dengan kesadaran pajak yang kurang dibayar. sendiri mengungkapan ketidakbenaran tersebut dan melunasi kurang bayar pajak (Sudah dilakukan pemeriksaan tetapi belum dilakukan penyidikan)
6.
Kurang bayar pajak (Pasal 9) (Pembayaran dilakukan a. Bunga sebesar 2% per bulan dihitung setelah tanggal jatuh mulai dari berakhirnya batas waktu tempo penyampaian SPT penyampaian SPT Tahunan PPh Tahunan) sampai dengan pembayaran dilakukan. Sumber: (www.pajak.go.id). Setelah masa pengampunan pajak berakhir, pemerintah akan melakukan penegakan hukum pajak (law tax enforcement) secara intensif. Sebagai bagian dari penegakan hukum pajak, sanksi-sanksi yang diuraikan pada Tabel 6 akan secara tegas dilaksanakan. Menurut Tatiana Ratung dan Priyo Hari Adi (2009:10), berdasarkan keseluruhan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sunset policy memiliki dua substansi penting, yaitu penghapusan sanksi administrasi dalam masa berlakunya program dan
penegasan sanksi-sanksi perpajakan setelah
46
berakhirnya masa program. Kedua substansi tersebut diharapkan dapat mendorong kemauan membayar pajak Untuk dapat memanfaatkan program sunset policy, Wajib Pajak harus memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana diuraikan dalam tabel 2.8 berikut ini. Tabel 2.8 Persyaratan Pemanfaatan Sunset Policy Wajib Pajak Baru
Wajib Pajak Lama
a. Secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dalam tahun 2008-April 2009. b. Tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan. c. Menyampaikan SPT Tahunan Tahun Pajak 2007 & sebelumnya terhitung sejak memenuhi persyaratan subjektif & objektif paling lambat tanggal 31 Maret 2009, dan d. Melunasi seluruh pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari penyampaian SPT Tahunan PPh, sebelum SPT tersebut disampaikan.
a. Telah memiliki NPWP sebelum tanggal 1 Januari 2008. b. Terhadap SPT Tahunan PPh yg dibetulkan belum diterbitkan SKP. c. Terhadap SPT Tahunan PPh yg dibetulkan belum dilakukan pemeriksaan atau dalam hal sedang dilakukan pemeriksaan, Pemeriksa Pajak belum menyampaikan SPHP. d. Telah dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, tetapi Pemeriksaan Bukti Permulaan tersebut tidak dilanjutkan dengan tindakan penyidikan karena tidak ditemukan adanya Bukti Permulaan tentang tindak pidana di bidang perpajakan. e. Tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan. f. Menyampaikan SPT Tahunan Tahun Pajak 2006 & sebelumnya paling lambat tanggal 31 Desember 2008, dan
Bersambung pada halaman berikutnya.
47
Tabel 2.8 (lanjutan) Wajib Pajak Baru
Wajib Pajak Lama g. Melunasi seluruh pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari penyampaian SPT Tahunan. h. PPh sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah PPh yang dibayar sendiri dan dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh.
Sumber: (Dirjen Pajak, 2007).
G. Persepsi Yang Baik Atas Efektifitas Sistem Perpajakan Menurut Tatiana Ratung dan Priyo Hari Adi (2009:12), bentuk-bentuk persepsi dan alasan persepsi tersebut dapat mengindikasikan kemauan membayar pajak oleh Wajib pajak. Pertama, Wajib Pajak merasa jumlah pajak yang harus dibayar tidak memberatkan atau paling tidak sesuai dengan penghasilan yang diperoleh. Kedua, Wajib Pajak menilai sanksi-sanksi perpajakan dilakssanakan dengan adil. Ketiga, Wajib Pajak menilai pemanfaatan pajak sudah tepat. Keempat, Wajib Pajak menilai aparat pajak memberikan pelayanan dengan baik. Menurut Supriyanti dan Nur Hidayati (2007:42), Wajib Pajak mempersepsikan pajak itu sebagai pungutan wajib bukan sebagai wujud peran serta mereka karena mereka merasa belum melihat dampak nyata pajak bagi negara dan masyarakat, apalagi ditambah persepsi mereka terhadap aparat pajak. Selama ini banyak Wajib Pajak yang berpersepsi negatif pada aparat pajak yang terlihat pada rendahnya pelayanan pada Wajib Pajak.
48
Menurut Widayanti dan Nurlis (2010:7), hal-hal yang mengindikasikan efektifitas sistem perpajakan yang saat ini dapat dirasakan oleh Wajib Pajak antara lain pertama, adanya sistem pelaporan melalui e-SPT, e-Filling dan eRegistration. Wajib Pajak dapat melaporkan pajak secara lebih mudah dan cepat. Kedua, pembayaran melalui e-Banking yang memudahkan Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran dimana saja dan kapan saja. Ketiga, penyampaian SPT melalui drop box yang dapat dilakukan di berbagai tempat, tidak harus di KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. Keempat adalah bahwa peraturan perpajakan dapat diakses secara lebih cepat melalui internet, tanpa harus menunggu adanya pemberitahuan dari KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. Dan yang kelima, adalah pendaftaran NPWP yang dapat dilakukan secara online melalui e-register dari website pajak. Hal ini akan memudahkan Wajib Pajak untuk memperoleh NPWP secara lebih cepat.
H. Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) 1. Pengertian Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) Menurut Mienati Somya Lasmana dan I Made Narsa (2005:131), dalam hal mengimplementasikan strategi perpajakan, maka perlu dilakukan reformasi perpajakan secara total mulai dari Undang-Undang Perpajakan, reorganisasi struktur di DJP, Sumber Daya Manusia dan juga pembaharuan administrasi
perpajakan
dengan
mengedepankan
sistem
informasi
perpajakan yang serba canggih dan terbuka, seperti e-payment, yang intinya untuk memudahkan Wajib Pajak (WP) dalam melaksanakan kewajiban
49
pajaknya dengan tujuan untuk menghasilkan penerimaan pajak yang lebih meningkat. Penerapan Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) merupakan upaya untuk menyempurnakan sistem administrasi perpajakan. Sistem ini memiliki beberapa kelebihan yaitu, a) kemudahan pembayaran, b) keakuratan dan realtime, c) mengurangi SSP/SSB/SSPCB fiktif, dan mengurangi kontak langsung antara Wajib Pajak (WP) dengan aparat pajak, d) adanya rasa aman, nyaman, dan jauh dari perasaan cemas, ketika melakukan pembayaran pajak dengan jumlah yang besar. Penerapan Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) diharapkan dapat meningkatkan kepuasan Pengusaha Kena Pajak (PKP) sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Adanya pembayaran pajak melalui sistem online ini merupakan respon terhadap tuntutan sistem perbankan yang ada, disamping memberi keamanan dan kemudahan bagi masyarakat. Untuk itu, masyarakat sejak dini telah dapat mengantisipasi keamanan pembayaran pajak yang dilakukan, yaitu dengan memilih bank yang memenuhi ketentuan online dengan Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3). 2. Tata Cara Pelaksanaan Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) Menurut Mienati Somya Lasmana dan I Made Narsa (2005:132), secara fisik Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) dapat dilihat sebagai suatu koneksi antar satu komputer Bank Persepsi (gateway
50
BP) yang terhubung secara online dengan komputer Ditjen Pajak (gateway DJP). Koneksi antara gateway BP dan gateway DJP terhubung melalui sarana komunikasi data berupa frame relay atau modem. Komputer pada setiap cabang dari bank terhubung ke gateway BP, sehingga semua komunikasi data dari cabang BP ke gateway DJP harus melalui gateway BP. Gateway BP diisi dengan program Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) yang spesifikasi dan bahasa komunikasinya telah ditentukan oleh DJP. Pelaksanaan Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) yang diatur melalui Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. Kep162/PJ/2003 dan Surat Edaran Nomor SE-02/PJ/2003 dan SE-22/PJ/2003, diharapakan dapat lebih meningkatkan akurasi dan kelancaran informasi setoran pajak, sehingga berguna bagi pengawasan kepatuhan penyetoran maupun kepatuhan administrasi tempat penyetoran pajak. Guna efektivitas pengelolaan penerimaan setoran pajak secara online, ditetapkan kembali bank yang dapat ditunjuk sebagai bank persepsi atau bank devisa persepsi. Syarat yang harus dipenuhi adalah mempunyai status sebagai bank umum, memenuhi kriteria tingkat kesehatan selama 12 (dua belas) bulan terakhir minimal tergolong cukup sehat, didukung dengan peralatan yang memadai, bersedia mematuhi ketentuan yang berlaku, bersedia diperiksa atas pelaksanaan pengelolaan setoran penerimaan negara yang diterima, memiliki jaringan sistem informasi yang berhubungan langsung secara online antara kantor pusat dengan kantor cabangnya,
51
memiliki sistem informasi yang dapat dihubungkan secara online dengan sistem informasi Ditjen Anggaran dan DJP, dan mendapatkan pertimbangan tertulis dari Ditjen Pajak (DP). Penyetoran pajak di bank persepsi atau bank devisa persepsi ini dilakukan sesuai dengan prosedur pengoperasian pada fasilitas pelayanan penyetoran pajak yang ada. Bukti penyetoran pajak yang telah diolah dengan sistem pembayaran secara online dianggap sah sebagai bukti penyetoran/ pembayaran pajak, bila Surat Setoran Pajak (SSP) khusus telah diberi Nomor Transaksi Bank (NTB) dan Nomor Transaksi Pembayaran Pajak (NTPP).
I. Kemauan Wajib Pajak Dalam Penyampaian SPT Tahunan Menurut Tatian Ratung dan Priyo Hari Adi (2009:10), kemauan membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung. Menurut Tatian Ratung dan Priyo Hari Adi (2009:1), menunjukan kemauan membayar pajak didukung oleh kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan. Menurut Erly Suandy (2008:147), dalam Self Assessment System (SAS), Wajib Pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar, dan
52
melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak. Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dan untuk pelaporan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT). Dengan demikian: 1. Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan per Undang-Undang Perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya Surat Ketetapan Pajak. 2. Jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan per Undang-Undang Perpajakan. 3. Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang. Kemauan Wajib Pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan disebabkan oleh bebarapa faktor yang mendukung. Yang berawal dari suatu paksaan yang berlandaskan hukum sampai terbentuknya rasa kerelaan dalam memenuhi kewajibannya untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan yang disebabkan oleh dampak dari faktor-faktor yang mendukung atas kemauan Wajib Pajak. Menurut Devano dan Rahayu (2006), kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, pelayanan pada Wajib Pajak, penegakan hukum perpajakan, tarif pajak, dan sistem administrasi perpajakan.
53
Menurut Nurmantu (2009), kepatuhan dibagi menjadi dua (2) macam yaitu Pertama, kepatuhan formal dimana suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan dengan minitik beratkan pada nama dan bentuk kewajiban saja, tanpa memperhatikan hakekat kewajiban itu. Misalnya menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Orang Pribadi sebelum tanggal 31 Maret ke KPP, dengan mengabaikan apakah isi SPT PPh tersebut sudah benar atau belum. Yang penting SPT PPh sudah disampaikan sebelum tanggal 31 Maret. Kedua, kepatuhan materil yaitu, suatu keadaan dimana Wajib Pajak selain memenuhi kewajiban yang berhubungan dengan nama dan bentuk kewajiban perpajakan, juga terutama memenuhi hakekat kewajiban perpajakannya. Di sini Wajib Pajak yang bersangkutan, selain memperhatikan tanggal penyampaian SPT PPh juga memperhatikan kebenaran yang sesungguhnya dari isi dan hakekat SPT PPh tersebut.
J. Keterkaitan Antar Variabel 1. Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kemauan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Menurut Widayati dan Nurlis (2010:6), beberapa indikator bahwa Wajib Pajak (WP) mengetahui dan memahami peraturan perpajakan yang berpengaruh terhadap kemauan Wajib Pajak yaitu, a) kepemilikan NPWP, b) pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak, c) pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan, d) pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak, e) Wajib
54
Pajak (WP) mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP, f) bahwa Wajib Pajak (WP) mengetahui dan memahami peraturan pajak melalui training perpajakan yang mereka ikuti. Menurut Supriyati dan Nur Hidayati (2007:48), bertambahnya wawasan Wajib Pajak (WP) mampu memberikan kesadaran akan pentingnya pajak bagi mereka, masyarakat dan negara. Tingginya tingkat pengetahuan akan
mendorong
pribadi
Wajib
Pajak
(WP)
dalam
menjalankan
kewajibannnya sehingga timbul rasa suka rela yang akan menyebabkan kemauan membayar pajak dan menyampaikan SPT sesuai dengan ketentuan perpajakan. 2. Sanksi Dalam Perpajakan Terhadap Kemauan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Menurut Waluyo (2008:30), sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa bagi Wajib Pajak dengan sengaja tidak mendaftarkan diri, atau menyalah gunakan atau menggunakan hak tanpa NPWP, tidak manyampaikan Surat Pemberitahuan, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali dan paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
55
Menurut Dominicus Doli dan M. Khoiru Rusydi (2009:25), variabel sanksi-sanksi dalam perpajakan memilki dua item, yaitu sanksi atas keterlambata/ kealpaan dalam menyampaikan SPT, dan denda Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Wajib Pajak yang terlambat/ alpha dalam menyampaikan SPT Tahunan. Kedua masalah sanksi tersebut mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP) dalam menyampaikan SPT Tahunan. Wajib Pajak (WP) akan patuh (karena tekanan) karena mereka berfikir adanya sanksi berat akibat ilegal dalam usahanya untuk menyelundupkan pajak. Dengan meningkatnya kepatuhan maka akan menumbuhkan rasa kemauan Wajib Pajak (WP) terhadap penyampaian SPT. 3. Kemudahan Dalam Proses Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Terhadap Kemauan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Menurut Dominicus Doli dan M. Khoiru Rusydi (2009:25), kemudahan dalam proses pengisian SPT dapat dilihat dari formulir SPT yang ada saat ini. Akan lebih mudah bagi Wajib Pajak untuk mengisi SPT dengan format yang lebih sederhana. Semua harus dibuat sesederhana mungkin, tapi bukan disederhanakan. Penyederhanaan yang terdiri dari Induk SPT, 6 (enam) lampiran umum dan 7 (tujuh) lampiran khusus, membuat SPT tersebut membutuhkan buku petunjuk yang mudah dipahami dan dimengerti oleh Wajib Pajak. Setelah SPT sudah diisi dengan benar, masih terdapat opsi dalam hal penyampaian SPT tersebut, yaitu melalui e-SPT. Dengan adanya e-SPT,
56
Wajib Pajak dapat manyampaikan SPT-nya secara online, tanpa harus datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak. Variabel kemudahan dalam pengisian SPT memiliki tiga item, yaitu formulir SPT yang sudah sederhana, petunjuk/ buku petunjuk yang mudah dimengerti, dan e-SPT yang sangat membantu Wajib Pajak, yang berpengaruh terhadap kemauan Wajib Pajak (WP) terhadap penyampaian SPT. 4. Tingkat Kesadaran Yang Dimilki Oleh Wajib Pajak Terhadap Kemauan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Menurut Dominicus Doli dan M. Khoiru Rusydi (2009:26), penyampaian SPT yang dilakukan tanpa merasa terpaksa melainkan didorong oleh pengetahuan akan pentingnya pajak untuk membiayai pembangunan merupakan indikator dari pola kepatuhan Wajib Pajak. Kesadaran merupakan hal penting agar pembayaran (pajak) bisa lancar tanpa perlu pemaksaan. Menurut Sri Astuti dan Rini (2008:12), kesadaran perpajakan adalah suatu sikap sadar terhadap fungsi pajak yang mnimbulkan konsekuensi untuk membayar pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah. Variabel tingkat kesadaran yang dimiliki Wajib Pajak ada dua item, yaitu penyampaian SPT yang dilakukan tanpa merasa terpaksa, dan penyampaian SPT yang didorong oleh pengetahuan akan pentingnya pajak untuk membiayai pembangunan, yang akan berdampak kepada kemauan Wajib Pajak terhadap penyampaian SPT.
57
5. Sunset Policy Terhadap Kemauan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Menurut Tatian Ratung dan Priyo Hari Adi (2009:2), salah satu kebijakan tarbaru pemerintah dalam perpajakan adalah pelaksanaan program Sunset Policy. Program menekankan pada aspek penghapusan sanksi administrasi pajak dan diharapkan hal ini dapat mendorong Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar. Penghapusan sanksi administrasi dalam program Sunset Policy adalah penghapusan sanksi administrasi
terhadap
Wajib
Pajak
yang
belum
memilki
NPWP,
penyampaian dan pembetulan SPT yang salah, dan penghapusan sanksi administrasi atas kurang bayar pajak. Menurut Tatian Ratung dan Priyo Hari Adi (2009:14), pengampunan pajak selalu mempengaruhi kepatuhan pajak (tax compliance) oleh Wajib Pajak dimana kemauan membayar pajak termasuk didalamnya. Variabel Sunset Policy memiliki dua item, yaitu Wajib Pajak agar memenuhi kewajiban perpajakannya secara jujur pada masa yang akan datang, dan sanksi pajak dipandang dapat dilaksanakan secara adil, logis, konsisten, dan dapat menjangkau para pelanggar. 6. Persepsi Yang Baik Atas Efektifitas Sistem Perpajakan Terhadap Kemauan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Menurut Philip Kottler dalam Trianah Agustinah (2009:9), persepsi merupakan proses seseorang individu memilih, mengorganisir, menafsirkan masukan-masukan informasi untuk menciptakan sebuah gambaran yang bermakna tentang dunia. 58
Trianah Agustinah (2009:9), bahwa persepsi merupakan aktivitas seorang yang sekaligus juga makhluk individual dengan cara mengindera, mengintegrasikan, dan memberikan penilaian terhadap obyek-obyek fisik maupun obyek sosial yang dapat bersifat positif atau negatif, senang atau tidak senang, yang dapat memotivasi perilaku individual menjadi positif atau tidak. Persepsi seseorang sangat berperan penting dalam mendorong kemauan yang timbul dalam dirinya dalam melaksanakan sesuatu (kewajibannya). 7. Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) Terhadap Kemauan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Menurut Mienati Somya Lasmana dan I Made Narsa (2005:145), upaya pemerintah dalam meningkatkan tingkat kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak (WP) melalui penerapan sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3), tampaknya harus dibarengi dengan upaya yang lain. Pasal 29 ayat (1) UU No.16 Tahun 2000 KUP telah mengisyaratkan bahwa DJP berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan per Undang-Undang. Fungsi pengawasan untuk penegakan hukum melalui pemeriksaan bertujuan untuk mencapai “Full Voluntary Compliance” yaitu sebuah kepatuhan yang tulus ikhlas/ sukarela dari Waji
Pajak yang akan
menimbulkan kemaun Wajib Pajak (WP) dalam menjalankan kewajiban
59
perpajakannya.
K. Penelitian Terdahulu Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya, hasil peneliti yang satu tidak sama dengan yang lainnya. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan tingkat ekonomi, subjek penelitian, variabel penelitian, dan metode penelitian. Sehingga sampai saat ini masih tetap dilakukan penelitian mengenai kemauan Wajib Pajak (WP) dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan guna mengetahui secara pasti faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kemauan Wajib Pajak (WP) dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak (WP) Badan.
60
Tabel 2.9 Penelitian Terdahulu Terkait Variabel Faktor-faktor Kemauan Wajib Pajak No 1.
Peneliti Judul Dominicus Doli Faktor-faktor dan Khoiru Rusydi yang (2009). mempengaruhi kepatuhan panyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk Wajib Pajak Badan.
Variabel Metode Variabel Independen a. Analisis data yang a. (X): digunakan dalam a. Tingkat penelitian ini pengetahuan Wajib adalah Pajak. menggunakan b. SanksipPajak. metode Regresi c. Kemudahan dalam Linier Berganda. proses b. Instrumen yang d. Pengisian SPT. digunakan tingkat kesadaran dalam yang dimilki oleh penelitian ini Wajib Pajak. adalah b. kuesioner. Variabel Dependen c. Teknik analisis (Y): data yang a. Kepatuhan Wajib digunakan adalah Pajak dalam Uji Validitas dan penyampaian SPT Uji Realibilitas. Tahunan. d. Untuk pengujian c. signifikasi Menggunakan Uji F (F-Test), Uji t (tTest), Uji Determinas (r2).
Temuan Faktor tingkat pengetahuan Wajib Pajak (WP), sanksi pajak, kemudahan dalam proses pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), tingkat kesadaran yang dimilki oleh Wajib Pajak (WP) secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Berdasarkan uji koefisien determinasi, diketahui bahwa sebesar 80,9% keempat (4) faktor tersebut mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak (WP) dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi kemauan Wajib Pajak (WP) dalam penyampain Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan adalah tingkat kesadaran WP.
Bersambung pada halaman berikutnya.
61
Tabel 2.9 (lanjutan) No 2.
Peneliti Judul Widayati dan Nurlis Faktor-faktor (2010). yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas.
Variabel Variabel Independen (X): a. Kesadaran membayar pajak. b. Pengetahuan dan pemahaman terdapat peraturan perpajakan. c. Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan. Variabel Dependen (Y): a. Kemauan Wajib Pajak dalam membayar pajak
Metode Temuan a. Metode analisis a. Faktor kesadaran membayar data yang pajak dan persepsi yang baik digunakan dalam atas efektifitas sistem penelitian ini perpajakan mempunyai adalah persamaan pengaruh yang tidak signifikan regresi berganda. terhadap kemauan Wajib Pajak b. Teknik analisis untuk membayar pajak. data yang b. Faktor pengetahuan dan digunakan adalah pemahaman tentang peraturan Uji Validitas pajak mempunyai pengaruh dan Uji yang signifikan terhadap Realibilitas. kemauan Wajib Pajak (WP) untuk membayar pajak. c. Hasil uji reliabilitas didapatkan bahwa nilai koefisien cronbach alpha variabel-variabel penelitian lebih besar dari 0,600 yaitu sebesar 0,777, disimpulkan bahwa variabel independen tersebut reliabel. Dan hasil uji validitas pada corrected Item Total Correlation menunjukan nilai yang lebih besar dari r tabel. Sehingga seluruh pertanyaan dapat dikatakan valid.
Bersambung pada halaman berikutnya. 62
Tabel 2.9 (lanjutan) No 3.
Peneliti Tatian Ratung dan Priyo Hari Adi (2009).
Judul Dampak Program Sunset Policy Terhadap Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak.
Variabel Metode Temuan Variabel Independen a. Metode analisis a. Hasil pengujian statistik (X): data yang ditemukan bahwa kebijakan a. Kesadaran digunakan dalam Sunset Policy memberikan membayar pajak. penelitian ini pengaruh positif terhadap b. Pengetahuan dan adalah persamaan ketiga faktor-faktor yang pemahaman analisis regresi mempengaruhi kemauan terhadap peraturan sederhana. membayar pajak, yaitu perpajakan. b. Teknik analisis kesadaran membayar pajak, c. Persepsi yang baik data yang pengetahuan dan pemahaman atas efektifitas digunakan adalah terhadap peraturan sistem perpajakan. Uji Validitas dan perpajakan, dan persepsi yang Uji Reliabilitas. baik atas efektifitas sistem Variabel Dependen perpajakan. (Y): b. Kebijakan Sunset Policy a. Kemauan direspon secara positif oleh membayar pajak Wajib Pajak (WP), yaitu bagi Wajib Pajak dengan semakin Orang Pribadi meningkatnya kemauan (WPOP) pelaku membayar pajak. usaha. c. Harapan terjadinya penerimaan pajak yang signifikan dari adanya kebijakan sunset policy bukanlah sesuatu yang mustahil.
Bersambung pada halaman berikutnya.
63
Tabel 2.9 (lanjutan) No 4.
Peneliti Judul Mienati Somya Pengaruh Lasmana dan I Penerapan Made Narsa (2005). Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.
Variabel Metode Temuan Variabel Independen a. Metode analisis a. Penerapan Sistem MP3 (X): data yang terbukti berpengaruh positif a. Penerapan Sistem digunakan dalam dan signifikan terhadap Monitoring penelitian ini tingkat kepatuhan PKP, tetapi Pelaporan adalah analisis dengan hasil uji F sebesar Pembayaran Pajak model. 23,5% artinya banyak sekali (MP3). b. Teknik analisis faktor diluar model atau data yang sekitar 76,5% yang Variabel Dependen digunakan adalah mempengaruhi tingkat (Y): Uji Validitas, Uji kepatuhan PKP. a. Tingkat kepuasan Reliabilitas, Uji F. b. Tingkat kepuasan PKP PKP. berkorelasi positif dan b. Tingkat signifikan dengan tingkat kepatuhan. kepatuhan PKP, tetapi tingkat kepuasan hanya dapat menjelaskan sekitar 27,5% perubahan tingkat kepatuhan PKP. 5. Supriyanti dan Nur Pengaruh Variabel Independen a. Metode analisis a. Variabel pengetahuan pajak Hidayati (2007). Pengetahuan (X): data yang memiliki pengaruh terhadap Pajak dan a. Pengetahuan digunakan dalam kepatuhan Wajib Pajak. salah Persepsi Wajib tentang pajak. penelitian ini satu penyebabnya adalah mulai Pajak Terhadap b. Persepsi terhadap adalah analisis bertambahnya tingkat Kepatuhan petugas pajak. regresi linier pengetahuan Wajib Pajak yang sederhana. diperoleh langsung dari petugas pajak ataupun Bersambung pada halaman berikutnya. 64
Tabel 2.9 (lanjutan) No
6.
Peneliti
Judul Wajib Pajak.
Marziana Binti Hj. Perceptions Of Mohamad dan Taxpayers With Norkhazimah Bt. Level Of Ahmad (2009). Compliance: A Comparison In The East Coast Region,Malaysia (Persepsi WP Dengan Tingkat Kepatuhan: Sebuah Bersambung pada halaman berikutnya.
Variabel Metode Temuan c. Persepsi terhadap b. Teknik analisis sosialisasi yang dilakukan oleh kriteria Wajib data yang DJP. Pajak Badan. digunakan adalah b. Variabel persepsi Wajib Pajak analisis deskriptif terhadap petugas pajak dan Variabel Dependen serta Uji Validitas persepsi terhadap kriteria (Y): dan Uji Wajib Pajak patuh tidak a. Kepatuahn Wajib Reliabilitas, memiliki pengaruh terhadap Pajak. metode kuesioner. kepatuhan Wajib Pajak, salah satu penyebabnya adalah frekuensi sosialisasi DJP, bertambahnya pengetahuan Wajib Pajak, dan kesederhanaan peraturan perpajakan. Variabel Independen a. Studi ini dianalisis a. Hasil dari studi ini, kami (X): dengan menyimpulkan bahwa persepsi a. Persepsi terhadap menggunakan dan pengetahuan Self Assesment SPSS. mempengaruhi tingkat System (SAS): b. Analisis terdiri dari kepatuhan pajak. Persepsi WP 1. Kepuasan. lima bagian, yaitu juga berhubungan erat dengan 2. Pengetahauan. pengujian pengetahuan dan pengalaman. keandalan, analisis Walaupun begitu, studi ini Variabel Dependen frekuensi, statistik tidak dapat digeneralisasikan (Y): deskriptif, kepada seluruh WP di a. Tingkat kepatuhan.
65
Tabel 2.9 (lanjutan) No
Peneliti
Judul Perbandingan di Daerah Pantai Timur, Malaysia).
Variabel
Metode Temuan uji korelasi dan Malaysia, karena ini hanya analisis Chimencakup tiga negara bagian Square. saja. c. Instrumen yang b. Studi juga menunjukkan WP digunakan dalam patuh lebih memahami penelitian ini pentingnya penerimaan pajak adalah kuesioner untuk pertumbuhan ekonomi dengan diukur dari suatu negara. Kesadaran skala likert. mereka dari pentingnya penerimaan pajak mungkin mempengaruhi keputusan mereka untuk memamatuhi hukum pajak. c. Disamping kepuasan, pengetahuan dalam pajak juga memiliki pengaruh signifikan dalam keputusan, baik untuk mematuhi dengan waktu yang spesifik dibutuhkan oleh hukum pajak. Hasilnya menunjukkan bahwa WP yang mengetahui normalnya diserahkan pengembalian pajak mereka dalam waktu yang
Bersambung pada halaman berikutnya.
66
Tabel 2.9 (lanjutan) No Peneliti
7.
Judul
Simon James dan Tax Compliance, Clinton Alley Self-Assessment (2004) and Tax Administration (Kepatuhan Pajak, SelfAssessment System Dan Administrasi Pajak).
Variabel
Variabel Independen (X): a. Self Assesment System. b. Administrasi Pajak. Variabel Dependen (Y): a. Kepatuahan.
Metode
Temuan disyaratkan, dibandingkan dengan WP yang kurang mengetahui. a. Terdapat dua pendekatan utama yaitu pendekatan ekonomi dan pendekatan prilaku, yang digunakan untuk mendorong WP untuk mematuhi sistem perpajakan. b. Pendekatan ekonomi, biasanya membatasi hukuman, dibutuhkan untuk memaksa kepatuhan oleh para WP yang daripada menolak untuk melunasi utang mereka sebagai warga negara. Dan pendekatan ekonomi tetap memiliki tempat dalam kepatuhan pajak beralasan untuk dilakukannya menduga kepatuhan pajak, untuk tingat yang lebih besar atau lebih kecil, kesadaran finansial mempengaruhi perilaku WP, sebagai contoh, pengmaksimalisasi kesejahteraan pemegang saham
Bersambung pada halaman berikutnya.
67
Tabel 2.9 (lanjutan) No
Peneliti
Judul
Variabel
Metode
Temuan dalam perusahaan. c. Pendekatan prilaku, terdapat bahaya dalam penggunaan semacam pendekatan prilaku. Hal ini disarankan bahwa perpajakan adalah sebuah maksud untuk sebuah akhir dan sebuah ketidakperluan rezim pemaksaan yang kasar, seperti yang muncul untuk digunakan di beberapa negara, mengalihkan dari seluruh pelatihan dalam mendapatkan uang untuk keuntungan masyarakat. Lebih jauh lagi, semacam kekasaran dapat mengurangi kemauan dari warga negara yang bertanggung jawab lainnya untuk mematuhi dengan dimengertinya sebagai sistem yang tidak adil. d. Self assessment meningkatkan risiko bahwa sebuah layanan pendapatan mungkin terlalu berlindung kepada hukuman
Bersambung pada halaman berikutnya. 68
Tabel 2.9 (lanjutan) No
Peneliti
Judul
Variabel
Metode
Temuan dengan segera yang dikendalikan oleh kebijakan kepatuhan. Dengan pengenalan dari self assessment, revolusi dari teknologi dan kebutuhan yang mendesak dari lingkungan global, hal ini merupakan jebakan dimana tidak ada birokrasi pengumpul pendapatan, yang seharusnya diperbolehkan jatuh atau bubar.
Sumber: Data Primer Diolah.
69
L. Kerangka Pemikiran Menurut Tatian Ratung dan Priyo Hari Adi (2009:10), konsep kemauan membayar pajak dikembangkan melalui dua subkonsep yaitu, konsep kemauan membayar pajak dan konsep pajak. Pertama, konsep kemauan membayar merupakan suatu nilai dimana seseorang rela untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang atau jasa. Kedua, konsep pajak. Menurut Mr. Dr. Nj. Taylor dalam Waluyo (2008:2), pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh negara dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata
digunakan
untuk
menutup
pengeluaran-pengeluaran
umum.
Sedangkan menurut Diaz Priantara (2009:2), pajak adalah iuran partisipasi seluruh anggota masyarakat kepada negara berdasarkan kemampuan (daya pikulnya) masing-masing yang dapat dipaksakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan dan pembayar pajak tidak menerima imbalan atau kontribusi yang dapat dihubungkan secara langsung dengan pajak yang telah dibayarnya. Kemauan membayar pajak diimbangi dengan kemauan penyampaian SPT oleh Wajib Pajak baik Wajib Pajak Badan ataupun Wajib Pajak Orang Pribadi. Peyampaian SPT Tahuan maupun Masa adalah merupakan kewajiban Wajib Pajak sebagai subjek pajak dan jika tidak melaksanakannya akan dikenakan sanksi yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Faktor-faktor
yang
mempengaruhi
kemauan
Wajib
Pajak
dalam 70
penyampaian SPT Tahunan
Wajib Pajak Badan yaitu pertama, tingkat
pengetahuan Wajib Pajak dimana peranan aparat pajak sangat bermain penting dalam hal penopang pengetahuan Wajib Pajak, karena dengan sosialisasi mengenai perpajakan maka pengetahuan Wajib Pajak akan bertambah mengenai perpajakan. Baik dalam hak kewajibannya sebagai Wajib Pajak maupun haknya sebagai Wajib Pajak. Dengan demikian ini akan mendorong kemauan Wajib Pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT). Kedua, sanksi dalam perpajakan dimana Undang-Undang yang mengikatnya yang memiliki sifat memaksa dan yang tidak menjalankannya akan dikenakan sanksi yang sesuai dengan proporsinya yang telah diatur dalam Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Ketiga, kemudahan dalam proses pengisian Surat Pemberitahuan merupakan solusi yang paling tepat untuk meningkatkan kemauan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT yang merupakan kewajibannya. Keempat, tingkat kesadaran yang yang dimilki oleh Wajib Pajak adalah hal yang paling utama karena sesuatu yang berawal dari diri sendiri (Wajib Pajak) akan pasti menghasilkan hasil yang sangat baik, dan kemelekatan kesadaran yang dimilki oleh Wajib Pajak dalam dirinya akan
memilki dorongan yang kuat untuk
menjalankan kewajibannya sebagai Wajib Pajak yang baik dengan menyampaikan SPT nya sendiri karena Indonesia menganut sistem Self Assessment System (SAS). Kelima, Sunset Policy yang merupakan kebijakan adanya pengampunan pajak yang dilakukan perpajakan dengan fasilitas penghapusan sanksi administrasi pajak berupa bunga sebagimana diatur dalam Pasal 37A Undang71
Undang Nomor 28 Tahun 2007. Keenam, Persepsi yang Baik Atas Efektifitas Sistem Perpajakan, merupakan sudut pandang yang diberikan Wajib Pajak atas kinerja perpajakan dalam memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak baik dalam melayani dan mengawasi perpajakan. Ketujuh, Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) dapat dicerminkan melalui pembayaran pajak secara elektronik yang disebut e-payment. Yaitu kerjasama antara bank persepsi dengan DJP yang akan memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak.
72
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran
Berdasarkan keterangan diatas maka dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut: Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Wajib Pajak Dalam Penyampaian SPT Tahuanan Wajib Pajak Badan
Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak
Sanksi Dalam Perpajakan
Kemudahan Dalam Proses Pengisian SPT
Tingkat Kesadaran yang Di Miliki Wajib Pajak
Sunset Policy
Persepsi yang Baik Atas Efektifitas Sistem Perpajakan
Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak
Analisis Faktor
Faktor Ke-1
Faktor Ke-2
Faktor Ke-3
Faktor Ke-4
Faktor Ke-n
73
M. Perumusan Hipotesis Hipotesis adalah dugaan sementara yang mungkin benar atau salah. Hipotesis ditolak bila faktanya menyangkal dan diterima jika faktanya membenarkan. Jadi hipotesis merupakan dugaan sementara yang perlu dibuktikan kebenarannya. Pengujian hipotesis statistik adalah prosedur yang memungkinkan keputusan dapat dibuat yaitu keputusan untuk menolak atau menerima hipotesis, digunakan data yang sedang diuji. Dalama penelitian ini penulis merumuskan hipotesis, yaitu : 1. H0 : bj = 0, tidak terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan Wajib Pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Badan. 2. Ha : bj ≠ 0, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan Wajib Pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Badan.
74
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A. Ruang Lingkup Penelitian Penelitian ini dilakukan Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kebayorana Lama di Jakarta Selatan. Penelitian ini mencangkup dalam bidang perpajakan yaitu bertujuan untuk memperoleh bukti yang dapat diuji hipotesis berupa data primer yang didapat dari Wajib Pajak (WP) Badan melalui penyebaran kuesioner. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui indikator mana yang paling dominan dan berpengaruh signifikan terhadap kemauan Wajib Pajak (WP) dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas (independent variable) yaitu faktor-faktor yang melekat pada kemauan Wajib Pajak (WP) dalam penyampaian SPT Tahunan yaitu tingkat pengetahuan Wajib Pajak (WP), sanksi dalam perpajakan, kemudahan dalam proses pengisian Surat Pemberitahuan, tingkat kesadaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak (WP), sunset policy, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, dan sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3). Sedangkan variabel tidak bebas (dependent variable) dalam penelitian ini adalah kemauan Wajib Pajak (WP) dalam penyampaian SPT Tahunan.
75
75
B. Metode Penentuan Sampel 1. Populasi Menurut Nur Indrianto (2002:115), populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu mempunyai karakteristik tertentu. Dan menurut Sugiyono (2006:115) dalam Riqoh Musyaroqoh (2010:53), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi pada penelitian ini adalah para Wajib Pajak Badan yang dikenakan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kebayoran Lama. 2. Sampel Menurut Indrianto (2002:115), definisi sampel adalah sebagian elemenelemen dari populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan. Menurut Suliyanto (2006:93), teknik pengambilan sampel sangat bergantung pada struktur populasi dan tujuan riset, apakah populasi memiliki tingkatantingkatan di mana antar tingkatan memiliki karakteristik yang berbeda atau malah sama. Kemudian, apakah sampel harus memiliki kriteria-kriteria tertentu atau tidak. Besar kecilnya jumlah sampel minimal tidak hanya didasarkan pada presentase populasi, tetapi ada beberapa pertimbangan untuk menentukan jumlah sampel yang diperlukan. Patokan untuk menentukan berapa ukuran sampel minimal yang harus diambil dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode slovin. 76
Menurut Suliyanto (2006:92), sampel yang baik adalah sampel yang benarbenar dapat digunakan untuk menggambarkan karakteristik populasinya. Dengan demikian, tidak berarti bahwa sampel yang besar pasti lebih baik daripada sampel yang kecil. Metode ini dipilih untuk menentukan sampel penelitian dengan mengambil sampel berdasarkan Wajib Pajak Badan yang menyetor Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kebayoran Lama di Jakarta Selatan. Menurut Suliyanto (2006:98), metode pemilihan sampel pada dasarnya merupakan cara yang digunakan dalam mengambil sampel, apakah dengan pendekatan probabilitas atau dengan pendekatan nonprobabilitas akan bergantung pada tujuan riset. Menurut Suliyanto (2006:113), probability sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana setiap anggota mempunyai kesempatan (probabilitas) untuk dijadikan sampel. Dan nonprobability sampling merupakan teknik pengambilan sampel di mana tiap anggota populasi tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode judgement sampling. Judgement sampling menurut Abdul Hamid (2007:29), yaitu responden yang sesuai dengan karakteristik populasi yang diinginkan, siapapun responden yang bersangkutan, dimana dan kapan saja ditemui dijadikan sebagai elemenelemen sampel penelitian.
77
C. Metode Pengumpulan Data Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research), data primer dan teknik kuesioner. 1. Penelitian kepustakaan (library research) Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, dan menelaah berbagai literatur, artikel, teori, buku, jurnal, dan yang mendukung pembahasan masalah dalam penelitian ini. 2. Data Primer Menurut Suliyanto (2006:131), data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama. Kelebihan data primer adalah data yang dikumpulkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan peneliti. Kelemahan data primer adalah cara mendapatkan data, biasanya relatif lebih sulit dan memerlukan biaya yang lebih mahal. Pada penelitian ini data primer dikumpulkan dengan menggunakan metode survei (datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kebayoran Lama di Jakarta Selatan) dan teknik kuesioner. 3. Teknik Kuesioner Menurut Suliyanto (2006:140), metode kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara membagi daftar pertanyaan kepada responden agar responden tersebut memberikan jawabannya. Dalam penelitian ini menggunakan teknik kuesioner yang dibagikan 78
berdasarkan pada faktor-faktor yang melekat pada kemauan Wajib Pajak Badan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yaitu tingkat pengetahuan Wajib Pajak (WP), sanksi-sanksi dalam perpajakan, kemudahan dalam proses pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), tingkat kesadaran Wajib Pajak (WP) Badan, sunset policy, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, dan sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3). Jenis skala yang digunakan untuk menjawab bagian pertanyaan penelitian adalah skala likert. Menurut Indriantoro dan supomo (2002:14), skala likert adalah metode yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang suatu fenomena sosial. Tabel 3.1 Bobot dan Kategori Skala Likert No.
Jenis Jawaban
1. SS = Sangat Setuju 2. S = Setuju 3. R = Ragu-ragu 4. TS = Tidak Setuju 5. STS = Sangat Tidak Setuju Sumber: Data Diolah
Bobot 5 4 3 2 1
D. Metode Analisis Data Menurut Riqoh Musyaroqoh (2010), data adalah sesuatu yang digunakan atau dibutuhkan dalam penelitian dengan menggunakan parameter tertentu yang telah ditentukan. Jenis data dibagi menjadi data kualitatif dan data kuantitatif. Dalam penelitian ini Peneliti menggunakan metode data kuantitatif dengan 79
menggunakan analisis statistik melalui pendekatan analisis faktor. Menurut Suliyanto (2006:134), data kuantitatif yaitu menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Sedangkan data kualitatif adalah data yang berupa pendapat atau judgement sehingga tidak berupa angka, melainkan berupa kata atau kalimat. Langkah-langkah yang digunakan untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan Wajib Pajak (WP) dalam penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan adalah dengan uji kualitas data dan uji analisis faktor. 1. Statistik Deskriptif Menurut Imam Ghozali dalam bukunya Aplikasi SPSS (2009), Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian dan demografi responden. Statistik deskriptif menjelaskan skala jawaban responden pada setiap variabel yang diukur dari minimum, maksimum, rata-rata dan standar deviasi. Disamping itu juga untuk mengetahui demografi responden yang terdiri dari kategori, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan sebagainya. 2. Uji Kualitas Data Untuk melakukan uji kualitas data atas data primer dalam penelitian ini, dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Menurut Suliyanto (2006:146), validitas dan reliabilitas akan menentukan hasil riset. Artinya, riset yang menggunakan alat ukur dengan validitas dan reliabilitas yang telah teruji akan 80
menghasilkan riset yang valid dan reliabel. Namun sebaliknya, riset yang menggunakan instrumen dengan validitas dan reliabilitas yang belum teruji akan memberikan hasil riset yang tidak valid dan tidak reliabel, bahkan informasi yang keliru tentang permasalahan yang dipecahkan. a. Uji Validitas Menurut
Suliyanto
(2006:146),
validitas
sebuah
alat
ukur
ditunjukkan dari kemampuannya mengukur apa yang seharusnya di ukur. Validitas harus mengandung dua hal, faktor ketepatan dan faktor kecermatan. Mungkin terjadi suatu alat ukur tepat untuk mengukur besaran variabel, tetapi kurang cermat dalam melakukan pengukuran tertentu, maka alat ukur tersebut dapat dikatakan tidak valid. Menurut Imam Ghozali dalam bukunya Aplikasi SPSS (2009:49), uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai Corrected Item - Total Correlation dengan nilai r hitung dengan r tabel, untuk degree of freedom (df) = n − 2, dimana n adalah jumalah sampel dan menggunakan alpha = 0,05. b. Uji Reliabilitas Menurut Suliyanto (2006:149), uji reliabilitas pada dasarnya adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Jika hasil pengukuran yang dilakukan secara berulang relatif sama maka pengukuran tersebut dianggap memiliki tingkat reliabilitas yang baik. Hasil pengukuran dapat dipercaya hanya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran 81
terhadap kelompok obyek yang sama diperoleh hasil yang relatif sama (aspek yang diukur belum berubah) meskipun tetap ada toleransi bila terjadi perbedaan. Menurut Imam Ghozali dalam bukunya Aplikasi SPSS (2009:45), reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Peneliti melakukan uji reabilitas dengan menghitung Cronbach’s Alpha dari masing-masing instrumen dalam suatu variabel. Instrumen yang dipakai dalam variabel tersebut dikatakan andal (reliabel) apabila memiliki Croanbach’s Alpha lebih dari 0,60 tau 60%. Uji kualitas data ini menggunakan bantuan program SPSS 17.0. 3. Uji Kuantitas Data Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis data dengan menggunakan: a. Analisis Faktor 1. Konsep Dasar Analisis Faktor Menurut Suliyanto (2006:200), analisis faktor adalah suatu teknik untuk menganalisis saling ketergantungan (interdependence) antara beberapa variabel secara simultan dengan tujuan menyederhanakan bentuk hubungan antara beberapa variabel yang diteliti menjadi sejumlah faktor yang lebih sedikit dari pada variabel yang diteliti, yang berarti dapat juga menggambarkan struktur data suatu riset. 82
Menurut Widhiarsono (2009:1), analisis faktor adalah prosedur untuk mengidentifikasi item atau variabel berdasarkan kemiripannya. Kemiripan tersebut ditunjukkan dengan nilai korelasi yang tinggi. Itemitem yang memiliki korelasi yang tinggi akan membentuk satu kerumunan faktor. Menurut Suliyanto (2006:148), dalam analisis faktor, diuji apakah item yang membentuk variabel memiliki keeratan satu sama lain. Disini akan diperoleh hasil bahwa variabel yang memiliki kemiripan akan membentuk satu variabel, sedangkan item yang tidak memiliki kemiripan akan membentuk variabel yang lain. Menurut Riqah Musyaroqoh (2010:56), faktor adalah konstrak buatan peneliti berdasarkan item-item dalam faktor tersebut. Karena faktor didapatkan dari seperangkat item yang memiliki interkorelasi yang tinggi, peneliti kemudian harus merasionalisasi seperangkat item kemudian memberi label untuk menggambarkan seperangkat item tersebut. Menurut Imam Ghozali dalam bukunya Aplikasi SPSS (2009:304), dapat tidaknya dilakukan analisis faktor adalah melihat matrik korelasi secara keseluruhan. Untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel digunakan uji Bartlett test of sphericity. Jika hasilnya signifikan berarti matrik korelasi memiliki korelasi signifikan dengan sejumlah variabel. Uji lain yang digunakan untuk melihat interkorelasi antar variabel dan dapat tidaknya analisis faktor dilakukan adalah measure of sampling adequacy 83
(MSA). Nilai MSA bervariasi dari 0 sampai 1, jika nilai MSA<0.50 maka analisis faktor tidak dapat dilakukan. Menurut Dermawan Wibisono (2008:238), terdapat beberapa teknik analisis interdependensi variabel yang dapat dikelompokan ke dalam analisis faktor yaitu: a. Analisis Komponen Utama (Principles Component Analysis) Merupakan teknik reduksi data yang bertujuan untuk membentuk kombinasi linier dari variabel awal dengan memperhitungkan sebanyak mungkin jumlah variasi variabel awal yang mungkin. b. Analisis Faktor Umum (Common Factor Analysis) Merupakan
model
faktor
yang
digunakan
untuk
mengidentifikasikan sejumlah dimensi dalam data (faktor) yang tidak mudah untuk dikenali. Tujuan utamanya adalah mengidentifikasikan dimensi laten yang direpresentasikan dalam himpunan variabel asal. Menurut Dermawan Wibisono (2008:240), analisis faktor berusaha menyederhanakan hubungan yang kompleks dan beragam di antara sekumpulan variabel penelitian yang diamati, dengan jalan mengungkapkan dimensi-dimensi atau faktor-faktor yang sama, yang dapat menghubungkan variabel-variabel tersebut, serta memperhatikan struktur laten dari data penelitian. 2. Jenis analisis faktor Menurut
Dermawan
Wibisono
(2008:237),
menurut 84
kegunaannya analisis faktor diklasifikasikan menjadi dua (2) bagian, yaitu sebagai berikut: a. Analisis Faktor Eksploratori (Exploratory Factor Analysis) Analisis faktor digunakan untuk menyelidiki dan mendeteksi suatu pola dari variabel-variabel yang ada, dengan tujuan untuk menemukan suatu konsep baru dan kemungkinan pengurangan data dari data dasar. Dimana seorang peneliti membuat seperangkat item yang mengukur kemauan Wajib Pajak (WP) Badan. Item tersebut merupakan operasionalisasi dari teori dan indikator mengenai kemauan Wajib Pajak (WP). Peneliti hendak mengidentifikasi beberapa faktor yang ada di dalam seperangkat item tersebut. Dari analisis faktor kemudian didapatkan ada 7 indikator yang menggambarkan kemauan Wajib Pajak (WP), antara lain tingkat pengetahuan Wajib Pajak (WP), sanksi dalam perpajakan, kemudahan dalam proses pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), tingkat kesadaran yang dimiliki Wajib Pajak (WP), sunset policy, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, dan sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3). b. Penegasan suatu hipotesa (confirmatory uses) Analisis faktor digunakan untuk mengadakan pengujian suatu hipotesis mengenai struktur dan variabel-variabel baru yang berkaitan dengan sejumlah faktor yang signifikan dan factor loading yang 85
diharapkan. Dimana seorang peneliti merancang sebuah alat ukur mengenai dukungan sosial. Alat ukur tersebut berisi seperangkat item yang diturunkan dari tujuh (7) dimensi dukungan sosial. Peneliti berusaha memastikan apakah alat ukur yang dibuatnya benar-benar menjelaskan ketujuh (7) dimensi tersebut. Ia kemudian melakukan analisis faktor konfirmatori. Hasil dari analisis faktor menunjukkan bahwa pembagian ketujuh (7) indikator akhirnya dibuktikan. c. Alat pengukur (measuring devices) Analisis faktor digunakan untuk membentuk variabel-variabel untuk digunakan sebagai variabel baru pada analisis berikutnya. 3. Persyaratan Dalam Analisis Faktor Menurut Suliyanto (2006:200), syarat untuk membangun faktor analisis adalah sebagai berikut: a. Hubungan antar variabel terobservasi harus linear dan nilai korelasi tidak boleh NOL (artinya harus benar-benar ada hubungannya). b. Variabel komponen hipotesis yang disebut faktor ada dua yaitu, common factors,
yaitu selalu dianggap TIDAK berkorelasi dengan unique
factors. Common faktors lebih sedikit dari pada variabel asli. Dan unique faktor, yaitu biasanya dianggap sama dengan jumlah variabelnya. 4. Model Analisis Faktor Menurut Bilson Simamora (2005:106), analisis faktor dapat digunakan untuk mengidentifikasi struktur hubungan antar variabel 86
ataupun antar responden, mencari dimensi-dimensi lain yang mewakili variabel-variabel, mencari korelasi antar responden, selain itu juga digunakan untuk mengurangi data. Faktor-faktor tersebut merupakan besaran acak yang tidak dapat diamati secara langsung. Model analisis faktor dinyatakan dengan rumus sebagai berikut: Xi = Aij + Ai2F2 + Ai3F3 …………. + AimFm + ViUi Dimana: Xi
: Variabel standar yang ke-i
Aij
: Koefisien multiple regresi standar dari variabel ke-I pada common factor
F
: Common factor
Vi
: Koefisien regresi berganda standar dari variabel ke-I pada faktor unik-i
Ui
: Faktor
Unik Variabel-i
m
: Banyaknya common factor Faktor unik berkorelasi satu dengan yang lain dan dengan common
factor. Common factor dapat dinyatakan sebagai kombinasi dari variabel yang diteliti. Dengan persamaan: Fi = Wi1X1 + Wi2X2 + Wi3X3 + …………… + WikXk Dimana: Fi
: Faktor ke-1 yang diestimasi
Wi : Bobot atau koefisien Core Factor
87
Xk : Banyaknya variabel X pada faktor ke-k 5. Langkah-langkah dalam analisis faktor Menurut Dermawan Wibisono (2008: 245), langkah analisis faktor dapat digambarkan seperti pada gambar 3.1 berikut ini: Gambar. 3.1 Langkah-langkah dalam Analisis Faktor Masalah Penelitian
Matriks Korelasi
Ekstraksi Faktor
Matriks Faktor Sebelum Rotasi jumlah faktor
Matriks Faktor Setelah Rotasi jumlah faktor
Menurut Dermawan Wibisono (2008:245), langkah-langkah analisis faktor tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: a. Tahap 1 (masalah penelitian) Variabel yang dipilih adalah yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, data mentah variabel ini merupakan hasil pengukuran metriks. Untuk kasus khusus, variabel dummy (berkode 0-1) dapat digunakan
88
meskipun dikategorikan sebagai data non parametik. b. Tahap 2 (matriks korelasi) Matriks korelasi merupakan matriks yang memuat koefisien korelasi dari semua pasangan variabel dalam penelitian. Matriks ini digunakan untuk mendapatkan nilai kedekatan hubungan antar variabel manifes. Nilai kedekatan ini dapat digunakan untuk melakukan beberapa pengujian untuk melihat kesesuaian dengan nilai korelasi yang diperoleh dari analisis faktor. Untuk menguji kesesuaian pemakaian analisis faktor, digunakan metode Kaiser-Meyer-Olkin (KMO). KMO adalah indeks pembanding besarnya koefisien korelasi observasi dengan besarnya korelasi parsial. Jika nilai kuadrat koefisien korelasi parsial dari semua pasangan variabel lebih kecil daripada jumlah kuadrat koefisien korelasi, maka harga KMO akan mendekati satu, yang menunjukan kesesuaian penggunaan analisis faktor. KMO dapat dihitung dengan menggunakan:
Keterangan: rij : koefisien korelasi sederhana antara variabel i dan variabel j aij : koefisien korelasi parsial antara variabel i dan variabel j
89
Menurut Kaiser (1974) dalam Dermawan Wibisono (2008:247), menyatakan: 1. KMO sebesar 0,9 adalah sangat memuaskan. 2. KMO sebesar 0,8 adalah memuaskan. 3. KMO sebesar 0,7 adalah harga menengah. 4. KMO sebesar 0,6 adalah cukup. 5. KMO sebesar 0,5 adalah kurang memuaskan. 6. KMO sebesar < 0,4 adalah tidak dapat diterima. Untuk menentukan apakah proses pengambilan sampel telah memadai atau tidak digunakan pengukuran Measure of Sampling Adequacy (MSA). MSA yang rendah merupakan perimbangan untuk membuang variabel tersebut pada tahap analisis selanjutnya. Dan MSA digunakan untuk melihat variabel-variabel mana saja yang layak untuk dibuat analisis faktor serta untuk mengetahui apakah faktor-faktor yang dijadikan sebagai faktor analisis mempunyai korelasi yang kuat atau tidak dengan nilai > atau = 0,5. Jika nilainnya > atau = 0,5 maka semua faktor pembentuk variabel tersebut telah alid dan tidak ada faktor yang direduksi. Pada bagian Anti Image Correlation, jika nilai dari Uji Measure
of
Sampling
Adequacy
(MSA)
<
0,5,
maka
untuk
memperbaikinya nilai MSA paling kecil dan kurang dari 0,5. Dapat digunakan dengan rumus:
90
Menurut Imam Gozali (2009:304), angka MSA berkisar antara 0 – 1. Dengan kriteria sebagai berikut: MSA = 1,
: variabel tersebut dapat diprediksi tanpa kesalahan oleh variabel lain.
MSA > 0,5,
: variabel masih bisa diprediksi dan bisa dianalisis lebih lanjut.
MSA < 0,5
: variabel tidak bisa diprediksi dan tidak bisa dianalisis lebih lanjut, atau dikeluarkan dari variabel lainnya.
Menurut Riqoh Musyaroqoh (2010:62), selain itu pada penelitian ini digunakan juga Total Variance Explained sebagai alat ukur melihat besaran pengaruh sebuah faktor di dalam sebuah variabel. c. Tahap 3 (ekstraksi faktor) Menentukan jumlah faktor yang diekstrak dapat dianalogikan dengan memfokuskan lensa mikroskop. Pengaturan yang terlalu dekat ataupun terlalu jauh menyebabkan ketidak jelasan dan posisi lensa yang tepat hanya diperoleh dari beberapa kali pengaturan atau penggeseran, begitu pula untuk menentukan jumlah faktor yang diekstrak dengan tepat. Untuk mengekstraksi faktor dikenal dua metode rotasi, yaitu: 1. Orthogonal factors Ekstraksi faktor dengan cara merotasikan sumbu faktor yang
91
kedudukannya saling tegak lurus satu dengan lainnya. Dengan melakukan rotasi ini maka setiap faktor bersifat independen terhadap faktor lain karena sumbunya saling tegak lurus. Orthogonal factor solution digunakan bila analisis bertujuan untuk mereduksi jumlah variabel tanpa mempertimbangkan seberapa berartinya faktor yang diekstraksi. 2. Oblique factors Ekstraksi faktor dilakukan dengan merotasikan sumbu faktor yang kedudukannya saling membentuk sudut dengan besar sudut tertentu. Dengan rotasi ini maka korelasi antar setiap faktor masih diperhitungkan karena sumbu faktor tidak saling tegak lurus satu dengan lainnya. Oblique factor solution digunakan untuk memperoleh jumlah faktor yang secara teoritis cukup berarti. Ekstraksi faktor digunakan untuk menentukan jenis-jenis faktor yang akan dipakai. Estimasi faktor dapat menggunakan metode Principal Componen Analysis (selain itu terdapat metode common factor analysis). Dengan metode ini, akan terbentuk kombinasi linier dari variabel-veriabel observasi. Dalam analisis faktor, total variansi (communality) terbentuk dari: a. Common (variansi umum), menunjukan variansi variabel bersama antara tiap variabel
penelitian. 92
b. Spesific (variansi unik), menunjukan variansi variabel spesifik tertentu. c. Error, akibat ketidak andalan dalam proses pengambilan data. Menurut Dermawan Wibisono (2008:248), setelah ekstraksi faktor, kemudian dilakukan perhitungan eigenvalue, yang menyatakan nilai variansi dari variabel manifes. Banyaknya faktor ditentukan berdasarkan nilai persentase dari variansi total yang ditetapkan oleh variabel tersebut. Variansi nilai tersebut merupakan jumlah variansi masing-masing variabel yang disebut eigen. d. Tahap 4 (matriks faktor sebelum rotasi) Matriks faktor sebelum dirotasi digunakan untuk mengekstraksi kemungkinan-kemungkinan pengelompokan variabel ke dalam sejumlah faktor yang telah diekstraksi. Matriks ini merangkum informasi mengenai bobot variabel ke dalam setiap faktor. Informasi yang terkandung di dalam matriks ini belum dapat digunakan untuk menginterpretasikan dengan jelas mengenai pengelompokan variabel dalam setiap faktor karena bobot masing-masing variabel pada setiap faktor belum jauh berbeda. Agar dapat diperoleh bobot variabel yang mudah untuk diinterpretasikan, matriks faktor ini harus dirotasikan. e. Tahap 5 (matriks faktor setelah dirotasi) Matriks faktor ini bertujuan untuk mempermudah interpretasi dalam menentukan variabel-variabel mana saja yang tercantum dalam 93
suatu faktor, beberapa metode yang digunakan untuk merotasikan faktor antara lain: 1. Metode quartimax Bertujuan untuk merotasikan faktor awal hasil ekstraksi sehingga pada akhirnya diperoleh hasil rotasi di mana setiap variabel memberi bobot yang tinggi di satu faktor dan sekecil mungkin pada faktor lain. 2. Metode variamax Bertujuan untuk merotasi faktor awal hasil ekstraksi sehingga pada akhirnya diperoleh hasil rotasi di mana dalam satu kolom nilai yang ada sebanyak mungkin mendekati nol. Hal ini berarti di dalam setiap faktor tercakup sesedikit mungkin variabel. 3. Metode equimax Bertujuan untuk mengkombinasikan metode quartimax dan varimax.
E. Definisi Operasional Variabel Penelitian Definisi dari operasional variabel menurut Indrianto (2002:69), adalah definisi yang diberikan kepada variabel atau konstrak dengan cara memberi arti atau mengspesifikasikan kegiatan ataupun memberi suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel atau konstak tersebut. Dengan adanya definisi operasional variabel yang diukur dapat memberikan gambaran bagaimana variabel 94
tersebut diukur. Operasional variabel penelitian merupakan pendefinisian variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun operasional variabel penelitian yang digunakan terdiri dari variabel independen (X) yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan Wajib Pajak dan variabel dependen (Y) yaitu kemauan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan. 1. Variabel Independen Variabel independen adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan Wajib Pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, yang terdiri dari: a. Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak (WP) (X1). Merupakan sejauh mana pengetahuan yang dimiliki Wajib Pajak (WP) dalam perpajakan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. b. Sanksi Dalam Perpajakan (X2). Merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti atau dipatuhi. Dan sebagai alat pencegah agar Wajib Pajak (WP) tidak melanggar norma perpajakan yang berlaku. c. Kemudahan
Dalam
Proses
Pengisian
Surat
Pemberitahuan
(X3).
Penyederhanaan proses pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) sehingga mempermudah
Wajib
Pajak
(WP)
dalam
menjalankan
kewajiban
perpajakannya, dan mempermudah interaksi Wajib Pajak (WP) dengan 95
Direktorat Jenderal Pajak (DJP). d. Tingkat Kesadaran Yang Dimiliki Oleh Wajib Pajak (WP) (X4). Keinginan sukarela Wajib Pajak (WP) dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. e. Sunset Policy (X5). Yang merupakan fasilitas penghapusan sanksi administrasi pajak berupa bunga sebagiamana diatur dalam Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. f. Persepsi yang Baik Atas Efektifitas Sistem Perpajakan (X6). Yaitu sudut pandang yang diberikan Wajib Pajak (WP) atas kinerja perpajakan dalam memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak (WP) baik dalam melayani dan mengawasi perpajakan. g. Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) (X7). Merupakan upaya untuk
menyempurnakan
sistem
administrasi
perpajakan,
dengan
memberikan kemudahan pembayaran, keakuratan dan realtime. 2. Variabel Dependen Variabel Dependen adalah variabel yang dipengaruhi variabel lain. Variabel ini sering disebut variabel kriteria dan variasi perubahan variabel tergantung ditentukan oleh variasi perubahan variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel dependen adalah Kemauan Wajib Pajak (WP) (Y). Merupakan rasa suka rela memberikan kontibusi kepada negara untuk kepentingan umum, baik melalui pajak ataupun retribusi yang diberikan Wajib Pajak (WP) tanpa mendapatkan kotraprestasi secara langsung.
96
Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel Penelitian
Variabel
Dimensi
Indikator
a. Kepemilikan NPWP. b. Penyampaian SPT. Tingkat c. Pengetahuan Tarif Pengetahuan PPh Wajib Pajak Wajib Pajak Badan. (Domicus d. Pembangunan Doli dan b. Manfaat Pajak. fasilitas umum. Khoiru e. Sarana pembayaran Rusydi:2009) Utang Luar Negeri. . f. Pelayanan Kesehatan. g. Subsidi BBM. a. Sanksi Pidana. a. Denda Pidana. b. Pidana Kurungan. Sanksi b. Sanksi c. Pidana penjara. Dalam Administrasi. d. Pelipat gandaan Perpajakan sanksi administrasi (Domicus dan pidana. Doli dan e. Denda Khoiru keterlambatan Rusydi:2009) pelaporan SPT. . f. Sanksi administrasi berupa kenaikan 50%. Kemudahan a. Penyederhanaan a. Penyederhanaan Dalam Ketentuan formulir SPT. Proses Formal b. Pemberlakuan Pengisian Administratif. e-SPT. Surat c. Kemudahan Pemberitahu memperoleh SPT. an (SPT) d. Perhatian khusus (Domicus aparat pajak. Doli dan b. Penyederhanaan e. Buku petunjuk Khoiru Ketentuan pengisian SPT yang Rusydi:2009) Material. mudah dimengerti. . f. Perhitungan pajak
Skala Pengukuran
a. Teknis Perpajakan.
Likert
Likert
Likert
97
a. Indikasi Tingkat a. kesadaran. b.
Tingkat Kesadaran yang Di Miliki Wajib Pajak (Domicus Doli dan Khoiru Rusydi:2009) .
b. Fungsi Pajak.
c.
d.
e.
f.
a. Program Sunset a. Policy.
b.
Sunset Policy (Tatiana Ratung dan Priyo Hari Adi:2009).
c.
b. Fungsi Policy.
Sunset d.
e.
yang sederhana. Penyampaian SPT dilakukan tanpa adanya paksaan. Penyampaian SPT didorong pengetahuan pentingnya pajak. pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. pajak ditetapkan dengan UndangUndang. Membayar pajak tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayar akan merugikan negara. Penghapusan sanksi administrasi bagi Wajib Pajak yang belum memilki NPWP. Penghapusan sanksi administrasi atas penyampaian dan pembetulan SPT. Penghapusan sanksi administrasi atas kurang bayar pajak. Keringanan utang pajak bagi WP lama ataupun WP baru. Meningkatkan
Likert
Likert
98
pendapatan pajak. c. Jenis pajak yang f. Pajak Penghasilan diberikan (PPh). pengampunan a. Bentuk a. Jumlah pajak yang persepsi. dibayar. Persepsi b. Sanksi-sanksi yang Baik perpajakan. Atas c. Pemanfaatan pajak. Efektifitas b. Efektifitas d. Penyampaian SPT Sistem Sistem melalui drop box . Perpajakan Perpajakan. e. Peraturan (Widayati perpajakan yang dan Nurlis up-date. :2010). f. Fasilitas perpajakan yang modern. a. Manfaat MP3 a. Kompensasi MP3 Monitoring b. Mengetahui Pelaporan prosedur sistem Pembayaran dengan baik. Pajak (MP3) c. Mengetahui dengan (Mienati cepat kesalahan Somya yang terjadi. Lasmana dan b. Proses MP3 d. Mampu mengatasi I Made masalah setiap saat. Narsa:2005). e. Fasilitas yang berteknologi. a. Dorongan Diri a. Menyiapkan Sendiri. dokumen perpajakan. b. Mendaftarkan diri Kemauan sebagai Wajib Wajib Pajak Pajak. Badan c. Mencari informasi (Tatiana mengenai Ratung dan pelaksaaan Priyo Hari perpajakan. Adi:2009). b. Peraturan d. Alokasi dana Perpajakan. penghasilan. e. Pembayaran pajak yang existance. Sumber: Data Diolah
Likert
Likert
Likert
99
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Sekilas Gambaran Umum Objek Penelitian 1. Sejarah Singkatan Kantor Pelayan Pajak (KPP) Pratama Kebayoran Lama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kebayoran Lama dibentuk sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: PMK132/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Sebagai KPP modern, struktur organisasi mengalami perubah sesuai fungsi yang menggabungkan fungsi pelayanan KPP, fungsi pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) dan fungsi pemeriksaan Kantor Pemeriksaan Pajak (Karikpa) ke dalam satu atap pelayan KPP Pratama. 2. Visi, Misi, dan Nilai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama a. Visi Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.
100 100
b. Misi Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan UndangUndang
Perpajakan
yang
mampu
mewujudkan
kemandirian
pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. c. Nilai 1) Integritas yaitu menjalankan tugas dan pekerjaan dengan selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral, yang diterjemahkan dengan bertindak jujur, konsisten, dan menepati janji. 2) Profesionalisme yaitu memiliki kompetensi dibidang profesi dan menjalankan tugas dan pekerjaan sesuai dengan kompetensi, kewenangan, serta norma-norma profesi, etika, dan sosial. 3) Inovasi yaitu memiliki pemikiran yang bersifat terobosan dan atau alternatif pemecahan masalah yang kreatif, dengan memperhatikan aturan dan norma yang berlaku. 4) Teamwork yaitu memiliki kemampuan untuk bekerjasama dengan orang, pihak lain, serta membangun network untuk menunjang tugas dan pekerjaan.
101
3. Stuktur Organisasi
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi KPP Pratama Kebayoran Lama Kepala Kantor
Pelayanan
Pengawasan dan Konsultasi
Ekstensifikasi
Pemeriksaan
Penagihan
Subbag Umum
Fungsional Pemeriksaan
4. Fungsi dan Tugas a. Pelayanan Layanan NPWP dan PKP, layanan administrasi dokumen dan berkas perpajakan, penyuluhan dan konsultasi tekhnis penyuluhan perpajakan, dan konsultasi tekhnis penyuluhan perpajakan, bimbingan Wajib Pajak atau help desk, layanan PBB dan BPHTB, pengurangan PBB. b. Intensifikasi & Ekstensifikasi Pengawasan kepatuhan (soft enforcement profiling, mapping, banchmarking Wajib Pajak), analisis kinerja Wajib Pajak, penerbitan syarat himbauan, case management, pendapatan subjek dan objek pajak, pemutakhiran basis data, appraisal objek PBB. c. Hard Enforcement Restitusi,
administrasi
dan
pelaksanaan
pemeriksaan
pemeriksaan, administrasi piutang pajak, penagihan paksa, sita, lelang. 102
PDI
d. Pendukung Urusan rumah tangga kantor, keuangan, SPM, data penerimaan MPN, administrasi pengolahan data Wajib Pajak, dukungan tekhnis komputer, aplikasi sistem. 5. Cakupan Wilayah Kerja KPP Kebayoran Lama melayani Wajib Pajak yang berdomisili di wilayah Kecamatan Kebayoran Lama dan Kecamatan Pesanggrahan, yang terdiri atas sebelas (11) kelurahan, yaitu: a. Kecamatan Kebayoran Lama terdiri atas: 1) Kel Pondok Pinang 2) Kel Kebayoran Lama Selatan 3) Kel Kebayoran Lama Utara 4) Kel Cipulir 5) Kel Grogol Selatan 6) Kel Grogol Utara b. Kecamatan Pesanggrahan terdiri atas: 1) Kel Bintaro 2) Kel Pesanggrahan 3) Kel Ulujami 4) Kel Petukangan Selatan 5) Kel Petukangan Utara
103
Wilayah layanan tersebut dibagi menjadi empat (4) seksi pengawasan dan konsultasi (Seksi Waskon) dengan merujuk kepada batas jalan, batas alam, dan blok Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Untuk melakukan pengawasan dan memberikan bimbingan kepada Wajib Pajak (WP) di wilayah tersebut, telah ditugaskan dua puluh (20) orang pegawai Account Representative (AR). Para AR di Seksi Waskon bertanggungjawab untuk memberikan layanan perpajakan atas seluruh jenis pajak termasuk layanan PBB dan layanan Bea Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) secara langsung, edukasi, asistensi serta mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. 6. Karakteristik dan Jumlah Wajib Pajak Wilayah KPP Kebayoran Lama meliputi pula permukiman masyarakat menengah keatas seperti perumahan Pondok Indah, Permata Hijau, Kebayoran, dan Senayan, dengan potensi orang pribadi yang sangat besar untuk dilakukan pengalihan penerimaan pajaknya. Untuk Wajib Pajak Badan, jenis usaha yang dominan adalah usaha perdagangan di ikuti sektor jasa. Industri pengolahan atau pabrikasi hanya 5% dari keseluruhan sektor usaha. Dengan potensi wilayah dan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang lebih besar maka KPP Kebayoran Lama memiliki banyak kesempatan untuk dapat melakukan ekstensifikasi namun disisi lain jumlah WPOP yang sangat besar juga dapat mempengaruhi beban administrasi dan pelayanan bagi KPP Kebayoran Lama.
104
Tabel 4. 1 Jumlah Wajib Pajak KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama Jenis Wajib 2005 2006 2007 Pajak WP Badan Terdaftar 9.736 10.535 11.262 Efektif 9.711 10.323 11.231 WP Orang 24.017 26.955 28.597 Pribadi Terdaftar 23.995 26.822 28.325 Efektif Sumber: KPP Pratama Kebayoran Lama.
2008
2009
2010
11.857 11.803
12.694 14.295 12.640 14.257
40.560 40.295
78.686 98.894 77.331 98.121
7. Pelayanan Selain mengemban visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak, KPP Kebayoran Lama memiliki tujuan untuk bisa terus meningkatkan kesadaran para Wajib Pajak akan kewajibannya melalui peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak. Upaya KPP Kebayoran Lama tidak cukup hanya dengan meminta kepada Wajib Pajak agar mematuhi ketentuan perpajakan saja, tetapi KPP Kebayoran Lama juga berkewajiban untuk dapat selalu memberikan informasi dan edukasi kepada Wajib Pajak, serta selalu meyakinkan bahwa tindakan memenuhi kewajiban perpajakan dapat dilakukan semudah dan sesederhana mungkin. 8. Penegakan Hukum Untuk menjaga moral dan menegakkan asas keadilan bagi Wajib Pajak yang patuh maka terhadap Wajib Pajak yang tidak patuh akan dilakukan tindakan lebih berupa dilakukannya pemeriksaan khusus dan penagihan aktif. Ketidakpatuhan Wajib Pajak tersebut bukan saja karena unsur kesengajaan namun juga karena kekurang pahaman atas ketentuan 105
perpajakan dari kelalaian untuk melakukan suatu kewajiban. Untuk itu, tindakan pemeriksaan dan penagihan aktif selalu memprioritaskan resiko tertinggi sesuai analisis resiko yang dibuat oleh AR. Sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan khusus, AR akan mengirimkan surat himbauan, surat tegoran dan panggilan konseling kepada Wajib Pajak. 9. Kesiapan Sumber Daya Manusia Sebagai KPP modern yang menerapkan prinsip good governance dalam memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak, maka setiap pegawai KPP Kebayoran Lama telah dibekali pengetahuan perpajakan serta standar perilaku yang secara jelas mengatur tentang kewajiban dan larangan pegawai (kode etik pegawai DJP). Peningkatan pengetahuan pegawai dilakukan dengan melakukan pembelajaran bersama secara rutin dan diskusi terbuka atas kasus permasalahan Wajib Pajak sehingga dicapai solusi terbaik. KPP Kebayoran Lama akan selalu meningkatkan kemampuan pegawai sampai pada tingkat reputasi yang baik dalam hal kecakapan teknis, efisien, dan efektif dalam hal kecepatan pelayanan, tepat, dan memberikan keputusan yang adil. Setiap pegawai KPP Kebayoran Lama telah menyadari bahwa setiap tindakan, sikap, dan keputusan yang dibuat kepada Wajib Pajak dalam rangka pelaksanaan tugasnya akan mempunyai pengaruh langsung terhadap kepercayaan Wajib Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
106
Tabel 4. 2 Komposisi Sumber Daya Manusia KPP Pratama Kebayoran Lama No 1 2 3 4
Tingkat Pendidikan D1 DII DIII DIV S1
Golongan
SD SMP SMA I 1 II 2 8 4 15 III 21 1 IV Sumber: KPP Pratama Kebayoran Lama.
4 9
32 1
5
Jumlah S2
7 2
S3
1
B. Statistik Deskriptif Responden Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu dengan cara membagikan kuesioner yang berjumlah 100 buah kepada Wajib Pajak berdasarkan data Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Kebayoran Lama. Karakteristik responden disajikan dalam tabel 4.3 berikut ini: Tabel 4.3 Data Statistik Responden Jenis Kategori 1. Jenis Usaha
2. Pengetahuan Pajak
Keterangan a. b. c. d. a. b. c. d.
Pedagang Pabrikan Jasa Lain-lain Brevet Penyuluhan Pajak Tidak Ada Lain-lain
Jumlah Responen 43 14 38 5 23 28 15 24
Persentase 43% 14% 38% 5% 23% 28% 15% 24%
Sumber: Data diolah. Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat dilihat bahwa responden berdasarkan jenis usaha lebih dominanasi pada usaha sektor pedagang yaitu berjumlah 43 orang sedangkan responden dengan jenis usaha pabrikan berjumlah 14 orang, responden dengan jenis usaha jasa berjumlah 38 orang 107
1 33 75 4
dan jenis usaha lainya sebanyak 5 orang. Selanjutnya berdasarkan pengetahuan pajak ya ng diperoleh, didominasi oleh responden yang memperoleh informasi dari penyuluhan pajak berjumlah 28 orang, kemudian dari pengetahuan pajak lainya berjumlah 24 orang, responden yang memperoleh pengetahuan dari brevet berjumlah 23 orang dan responden yang tidak memperoleh pengetahuan berjumlah 15 orang. Gambar 4.2 Jenis Usaha
Tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa sekitar 43 orang atau 43% responden didominasi oleh jenis usaha pedagang, responden dengan jenis usaha jasa sebanyak 38 orang atau 38%, responden dengan jenis usaha pabrikan sebanyak 14 orang atau 14% dan sisanya sebesar 5 orang atau 5% responden dengan jenis usaha lainya. Gambar 4.3 Pengetahuan Pajak
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar responden yang memperoleh pengetahuan dari penyuluhan pajak 108
dengan jumlah 28 responden atau sebesar 28%, responden dengan pengetahuan pajak yang diperoleh dari lainya berjumlah 24 orang atau sebesar 24%, responden dengan pengetahuan pajak yang diperoleh dari brevet berjumlah 23 atau sebesar 23 %, dan responden yang tidak mendapat pengetahuan dari manapun 15 responden atau sebesar 15%. C. Analisis Data 1. Uji Kualitas Data a. Uji Validitas Pengujian validitas dari instrumen penelitian dilakukan dengan menghitung angka korelasional atau r hitung dari nilai jawaban tiap responden untuk tiap butir pertanyaan, kemudian dibandingkan dengan r tabel. Nilai r tabel 0,165, didapat dari jumlah kasus – 2, atau 100 – 2 = 98, tingkat signifikansi 5%, maka didapat r tabel 0,165. Menurut Imam Gozali (2009:49), setiap butir pertanyaan dikatakan valid bila angka korelasional yang diperoleh dari perhitungan lebih besar atau sama dengan r tabel. Tabel 4.4 Uji Validitas Variabel Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak Pertanyaan Nilai r hitung TPWP1 0.739 TPWP2 0.752 TPWP3 0.720 TPWP4 0.736 TPWP5 0.651 TPWP6 0.547 TPWP7 0.559 TPWP8 0.493 Sumber: Data SPSS.
Nilai r tabel 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165
Kriteria Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid
109
Tabel 4.4 menunjukkan variabel tingkat pengetahuan wajib pajak mempunyai kriteria valid untuk semua item pertanyaan dengan nilai r hitung lebih besar dari r tabel. Berikut tabel 4.5 menjelaskan hasil uji validitas Variabel sanksi dalam perpajakan. Tabel 4.5 Uji Validitas Variabel Sanksi Dalam Perpajakan Pertanyaan Nilai r hitung SDP1 0.775 SDP2 0.657 SDP3 0.736 SDP4 0.730 SDP5 0.816 SDP6 0.742 SDP7 0.761 Sumber: Data SPSS.
Nilai r tabel 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165
Kriteria Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid
Tabel 4.5 menunjukkan variabel sanksi dalam perpajakan mempunyai kriteria valid untuk semua item pertanyaan dengan nilai r hitung lebih besar dari r tabel. Berikut tabel 4.7 menjelaskan hasil uji validitas variabel kemudahan dalam proses pengisian SPT Tabel 4.6 Uji Validitas Variabel Kemudahan Dalam Proses Pengisian SPT Pertanyaan Nilai r hitung KDPP1 0.707 KDPP2 0.626 KDPP3 0.636 KDPP4 0.740 KDPP5 0.762 KDPP6 0.759 KDPP7 0.795 Sumber: Data SPSS.
Nilai r tabel 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165
Kriteria Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid
Tabel 4.6 menunjukkan variabel kemudahan dalam proses pengisian SPT, mempunyai kriteria valid untuk semua item pertanyaan 110
dengan nilai r hitung lebih besar dari r tabel. Berikut tabel 4.7 menjelaskan hasil uji validitas variabel tingkat kesadaran yang dimiliki wajib pajak Tabel 4.7 Uji Validitas Variabel Tingkat Kesadaran yang Dimiliki Wajib Pajak Pertanyaan TKDWP1 TKDWP2 TKDWP3 TKDWP4 TKDWP5 TKDWP6 TKDWP7 TKDWP8 TKDWP9 Sumber: Data SPSS.
Nilai r hitung 0.539 0.474 0.600 0.710 0.757 0.716 0.773 0.767 0.798
Nilai r tabel 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165
Kriteria Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid
Tabel 4.7 menunjukkan variabel tingkat kesadaran yang dimiliki wajib pajak, mempunyai kriteria valid untuk semua item pertanyaan dengan nilai r hitung lebih besar dari r tabel. Berikut tabel 4.8 menjelaskan hasil uji validitas variabel sunset policy. Tabel 4.8 Uji Validitas Variabel Sunset Policy Pertanyaan SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6 SP7 SP8 Sumber: Data SPSS.
Nilai r hitung 0.720 0.672 0.721 0.629 0.646 0.649 0.695 0.703
Nilai r tabel 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165
Kriteria Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid
111
Tabel 4.8 menunjukkan variabel Sunset Policy mempunyai kriteria valid untuk semua item pertanyaan dengan nilai r hitung lebih besar dari r tabel. Berikut tabel 4.9 menjelaskan hasil uji validitas variabel persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan Tabel 4.9 Uji Validitas Variabel Persepsi yang Baik Atas Efektivitas Sistem Perpajakan Pertanyaan Nilai r hitung PBESP1 0.649 PBESP2 0.662 PBESP3 0.572 PBESP4 0.654 PBESP5 0.548 PBESP6 0.539 PBESP7 0.629 Sumber: Data SPSS.
Nilai r tabel 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165
Tabel 4.9 menunjukkan variabel
persepsi yang
Kriteria Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid
baik atas
efektivitas sistem perpajakan mempunyai kriteria valid untuk semua item pertanyaan dengan nilai r hitung lebih besar dari r tabel. Berikut tabel 4.10 menjelaskan hasil uji validitas Variabel Sistem MP3 Tabel 4.10 Uji Validitas Variabel Sistem MP3 Pertanyaan Nilai r hitung SM1 0.444 SM2 0.524 SM3 0.401 SM4 0.510 SM5 0.502 SM6 0.601 SM7 0.709 SM8 0.411 Sumber: Data SPSS.
Nilai r tabel 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165
Kriteria Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid
112
Tabel 4.10 menunjukkan variabel Variabel Sistem MP3 mempunyai kriteria valid untuk semua item pertanyaan dengan nilai r hitung lebih besar dari r tabel. Berikut tabel 4.11 menjelaskan hasil uji validitas Variabel Kemauan Wajib Pajak Tabel 4.11 Uji Validitas Variabel Kemauan Wajib Pajak Pertanyaan KWP1 KWP2 KWP3 KWP4 KWP5 KWP6 KWP7 KWP8 Sumber: Data SPSS
Nilai r hitung 0.741 0.580 0.676 0.420 0.676 0.649 0.619 0.442
Nilai r tabel 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165
Kriteria Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid
Tabel 4.11 menunjukkan variabel Variabel Kemauan Wajib Pajak mempunyai kriteria valid untuk semua item pertanyaan dengan nilai r hitung lebih besar dari r tabel. b. Uji Reliabilitas Uji reliabilitas hanya dapat dilakukan setelah suatu instrumen telah
dipastikan
validitasnya.
Pengujian
reliabilitas
ini
untuk
menunjukan tingkat reliabilitas konsistensi internal teknik yang digunakan adalah dengan mengukur koefisien Cronbach’ Alpha dengan bantuan program SPSS 17. Nilai alpha bervariasi dari 0 – 1, suatu pertanyaan dapat dikategorikan reliable jika nilai alpha lebih besar dari 0.60.
113
Tabel 4.12 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak (X1) Sanksi Dalam Perpajakan (X2) Kemudahan Dalam Proses Pengisian SPT (X3) Tingkat Kesadaran Yang Dimiliki Wajib Pajak (X4) Sunset Policy Persepsi yang Baik Atas Efektivitas Sistem MP3 Kinerja Auditor (Y) Sumber: Data SPSS
Cronbach's Alpha 0,883 0,916 0,905
N of Items
0,905
9
0,897 849 792 850
8 7 8 8
8 7 7
Berdasarkan data pada tabel di atas yang terdiri dari seluruh variabel penelitian masing-masing memiliki nilai cronbach alpha 0.883, 0.916, 0.905, 0.905, 0.897, 0 .849, 0.792 dan 0.850. Menurut Imam Gozali (2009:49), semua instrumen dinyatakan reliabel karena memiliki nilai cronbach alpha lebih dari 0.60. Karena semua butir pertanyaan sudah reliabel, kesimpulanya instrumen penelitian ini bisa digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama dan akan menghasilkan data yang sama pula (konsisten). 2. Uji Analisis Faktor Analisis faktor dalam penelitian ini menggunakan metode Kaiser – Meiyer - Olkin (KMO) yang nilainya lebih dari (0,5) dan metode pengukuran Measure of Sampling Adequacy (MSA). Adapun proses seleksi variabel dalam penelitian ini adalah:
114
a. Uji Kaiser – Meiyer - Olkin (KMO) dan Barlette’s Test Uji KMO dilakukan untuk mengetahui apakah faktor-faktor dalam penelitian valid atau tidak. Menurut Imam Gozali (2009:307), angka KMO dan Barlette’s Test harus di atas (0,5). Ketentuan tersebut didasarkan pada kriteria: 1) Jika probabilitas (sig) < 0,05 maka variabel penelitian tidak dapat dianalisis lebih lanjut. 2) Jika probabilitas (sig) > 0,05 maka variabel penelitian dapat dianalisis lebih lanjut. b. Anti Image Matrics Menurut Imam Gozali (2009:304), untuk melihat variabelvariabel mana yang layak untuk dibuat analisis faktor serta untuk mengetahui faktor-faktor yang dijadikan sebagai faktor analisis mempunyai korelasi yang kuat atau tidak dengan nilai lebih besar atau sama dengan (0,5). Jika nilainya lebih besar atau sama dengan (0,5) maka semua faktor pembentuk variabel tersebut telah valid dan tidak ada faktor yang direduksi. Pada bagian Anti-image Correlation yang pertama kali harus dikeluarkan adalah variabel yang memiliki nilai MSA paling kecil dan kurang dari (0,5). Besarnya angka MSA berkisar antara 0 dan 1 dengan kriteria sebagai berikut: 1) MSA =1, item tersebut dapat diprediksi tanpa kesalahan oleh item lain. 2) MSA > 0,5, item masih bisa diprediksi dan dianalisis lebih lanjut 115
3) MSA < 0,5, item tidak bisa diprediksi dan tidak bisa dianalisis lebih lanjut. c. Eigenvalue Eigenvalue digunakan untuk menganalisis layak suatu faktor baru. Syarat layak menjadi suatu faktor baru adalah eigenvalue lebih besar atau sama dengan 1, sedangkan apabila terdapat faktor yang memilki eigenvalue kurang dari 1 maka faktor tersebut akan dikeluarkan atau tidak digunakan. d. Kumulatif Varians Nilai Kumulatif Varians menunjukan besarnya tingkat keterwakilan faktor baru yang terbentuk terhadap faktor awal atau semula. Syaratnya apabila faktor baru yang terbentuk mampu mewakili faktor awal atau semula maka nilai kumulatif varians > 60%. e. Nilai loading Nilai loading bertujuan untuk mengetahui layak atau tidaknya suatu varian masuk ke dalam faktor baru. Nilai loading ini dapat dilihat dari eigenvalue, jika eigenvalue lebih dari 1 maka suatu varians layak masuk ke dalam faktor baru. Dalam penelitian ini tahap pertama pada analisis faktor adalah menilai 62 pernyataan yang akan membentuk tujuh variabel independen. Data ini diolah dengan alat bantu software SPSS 17.0. Ketujuh variabel yang telah dianggap valid dan reliabel, kemudian dimasukan ke dalam analisis faktor untuk diuji apakah nilainya 116
lebih besar dari nilai KMO dan Barlett’s Test yang di atas 0,5. Berikut ini adalah tabel dari nilai KMO dan Barlett’s Test. Tabel 4.13 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square
.677 372.002
Df
21
Sig.
.000
Sumber: Data diolah. Pengujian untuk melihat apakah ada data dan variabel/ item cukup layak, dapat dilihat nilai dari statistik KMO. Tabel 4.20 menunujukan bahwa nilai KMO adalah 0,677 dan tingkat signifikansinya 0,000. Nilai KMO yang lebih besar dari 0,5 menunjukan bahwa variabel-variabel yang digunakan dapat dianalisis lebih lanjut dengan analisis faktor. Tabel 4.14 Anti-image Matrices TPWP SDP KDPP TKDWP Anti-image Covariance
TPWP
PBAESP SM
-.006
.005 -.002
-.211 -.072
SDP
-.135
.420
-.131
.093 -.013
-.046 -.080
KDPP
-.006 -.131
.278
-.122 -.137
.065 -.067
.093
-.122
.370 -.148
SP
-.002 -.013
-.137
-.148
PBAESP
-.211 -.046
.065
SM
-.072 -.080
TKDWP
Anti-image Correlation
.279 -.135
SP
TPWP SDP KDPP TKDWP SP
.005
-.059
.062
.313
.016
.025
-.059
.016
.334
.108
-.067
.062
.025
.108
.856
-.395
-.022
.017 -.005
-.691 -.147
a
-.383
.236 -.036
-.123 -.133
-.022 -.383
a
-.381 -.464
.215 -.137
.627
a
-.395 .717 .017
.236
-.005 -.036
.696
-.381 -.464
.711
a
-.433
-.169
.110
a
.049
.049
a
.202
-.433 .751
PBAESP
-.691 -.123
.215
-.169
.049
.584
SM
-.147 -.133
-.137
.110
.049
.202 .533a
a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)
Sumber: Data diolah. 117
Angka MSA dalam tabel Anti-image Matrices yang terdapat pada Anti-image Correlation, yaitu angka korelasi yang bertanda a (arah dari kiri atas ke kanan bawah). Agar dapat diprediksi dan dianalisis lebih lanjut nilai Anti-image Correlation untuk masing-masing variabel harus lebih besar dari 0,5. Dari hasil output pada tabel di atas menunjukan bahwa hasil Antiimage Matrices yang terdapat pada Anti-image Correlation menunjukan bahwa masing-masing variabel memiliki nilai MSA sebesar 0.627 untuk tingkat pengetahuan Wajib Pajak (TPWP), 0.717 untuk sanksi dalam perpajakan (SDP), 0.696 untuk kemudahan dalam proses pengisian Surat Pemberitahuan (KDPP), 0.711 untuk tingkat kesadaran yang dimiliki Wajib Pajak (TKDWP), 0.751 untuk sunset policy (SP), 0.584 untuk persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan (PBAESP) dan 0.533 untuk Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (SM). Berdasarkan hasil output pada tabel di atas, nilai MSA secara keseluruhan nilai MSA-nya sudah diatas 0,5 dengan tingkat signifikansi jauh dibawah 0,05. Maka variabel dan sampel yang ada secara keseluruhan sudah dapat dianalisis lebih lanjut. Tabel 4.15 Uji Communalities Initial TPWP SDP KDPP TKDWP SP PBAESP SM
1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Extraction .886 .751 .863 .815 .857 .860 .923
Extraction Method: Principal Component Analysis.
Sumber: Data diolah. 118
Selanjutnya, berdasarkan output SPSS yang ada pada tabel di atas kita dapat melihat nilai komunalnya. Dimana pada dasarnya communalities adalah proporsi dari varian suatu item peubah asal yang bisa dijelaskan oleh faktor utamanya. Nilai communalities menjelaskan seberapa besar keragaman atau varians item/ peubah asal yang dapat diterangkan oleh fakto-faktor yang terbentuk. Nilai-nilai yang ada menunjukan kemampuan faktor-faktor yang terbentuk dalam menerangkan varian item/ peubah asal. Nilai yang terbesar dimiliki oleh variabel Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak sebesar 0,923 yang artinya 92,3 % varian dari variabel Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak dapat diterangkan oleh faktor-faktor yang terbentuk. Sedangkan nilai terkecil dimiliki oleh variabel sunset policy yaitu sebesar 0,751 yang artinya 75,1 % varian dari Sunset Policy dapat diterangkan oleh fakto-faktor yang terbentuk. Semakin besar nilai communalities, berarti semakin erat hubungannya dengan faktor yang terbentuk. Tahapan selanjutnya adalah melakukan pengujian Total Variance Explained. Menurut Singgih Santoso (2004 :43), menjelaskan bahwa tabel Total Variance Explained menggambarkan jumlah faktor yang terbentuk. Dalam melihat faktor
yang terbentuk
dapat
dilihat pada nilai
eigenvaluenya. Untuk menentukan faktor yang terbentuk. Maka harus dilihat nilai eigenvaluenya harus berada di atas satu (1). Jika sudah berada di bawah satu (1) maka sudah tidak terdapat faktor yang terbentuk. Eigenvalue menunjukan kepentingan relatif masing-masing faktor dalam menghitung varians dari total variabel yang ada. Jumlah angka eigenvalue susunanya selalu diurutkan pada nilai yang terbesar sampai yang terkecil.
119
Tabel 4.16 Uji Total Variance Explained Initial Eigenvalues % of Variance
Extraction Sums of Squared Loadings
Cumulative %
Component
Total
1 2 3 4
2.808 2.081 1.067
40.110 29.731 15.239
40.110 69.841 85.079
.462
6.604
91.683
5
.226
3.225
94.908
6
.187
2.666
97.574
7
.170
2.426
100.000
Total 2.808 2.081 1.067
% of Variance 40.110 29.731 15.239
Cumulative % 40.110 69.841 85.079
Rotation Sums of Squared Loadings Total 2.534 2.280 1.142
% of Variance
Cumulative %
36.196 32.572 16.311
Extraction Method: Principal Component Analysis.
Sumber: Data diolah Tabel Total Variance Explained di atas terlihat bahwa hanya terdapat tiga faktor yang terbentuk. Hal ini senada dengan kriteria pembentukan jumlah faktor dalam analisis faktor. Menurut Singgih Santoso (2007:43), jika eigenvalue kurang dari 1 maka tidak dapat digunakan pembentukan faktor. Karena dengan satu sampai tiga faktor angka eigenvalue masih > 1. Akan tetapi untuk empat faktor, angka eigenvalue sudah < 1, yakni 0,462 sehingga proses faktoring berhenti pada tiga faktor saja. Jumlah faktor pada analisis faktor ini ditentukan berdasarkan nilai proporsi kumulatif. Bila nilai proporsi kumulatifnya berkisar antara 60% 70%, maka komponen tersebut dapat dipilih sebagai komponen/ faktor utamanya. Berdasarkan ketentuan tersebut maka terdapat tiga komponen utama yang mempunyai proporsi kumulatifnya berkisar antara 60% - 70%. Sehingga ketiga
komponen utama tersebut merupakan ringkasan
informasi terbaik dari sejumlah item yang dianalisis. Pada tabel di atas 120
36.196 68.768 85.079
dapat dijelaskan terbentuknya tiga faktor setelah terjadi penyederhanaan dari beberapa item aslinya. Faktor pertama dengan proporsi kumulatif berkisar antara 60% - 70% mampu menjelaskan 40,110 % dari keragaman total item-item penelitian, pada faktor kedua dapat menjelaskan 29,731% dari keragaman total, sedangkan pada faktor ketiga dapat menjelaskan 15,239% dari keragaman total. Jadi kumulatif ketiga faktor yang terbentuk dapat menerangkan sebesar 85,079% dari total keragaman item-item penelitian. Dari hasil analisis faktor, pada pengujian Kaiser-Meiyer-Olkin (KMO) dan Barlette’s Test didapat nilai sebesar 0,677 > 0,5, maka proses analisis dapat dilanjutkan. Untuk nilai Measure of Sampling Adequancy (MSA) pada masing-masing pernyataan/ sub variabel agar analisis dapat dilanjutkan nilai MSA > 0,5, sedangkan berdasarkan hasil hasil SPSS pada penelitian ini diketahui bahwa seluruh variabel merupakan faktor yang membentuk kemauan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dominicus Doli dan Khoiru Rusydi (2009), menekankan pada empat (4) faktor yang mempengaruhi kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk Wajib Pajak (WP) Badan yaitu, tingkat pengetahuan Wajib Pajak (WP), sanksi pajak, kemudahan dalam proses pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), tingkat kesadaran yang dimilki oleh Wajib Pajak (WP). Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda, uji F, uji t, dan uji koefisien determinasi. Hasil 121
penelitian tersebut menyebutkan bahwa faktor tingkat pengetahuan Wajib Pajak (WP), sanksi pajak, kemudahan dalam proses pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), tingkat kesadaran yang dimilki oleh Wajib Pajak (WP) secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Dan berdasarkan uji koefisien determinasi, diketahui bahwa sebesar 80,9% keempat (4) faktor tersebut
mempengaruhi
kepatuhan
Wajib
Pajak
(WP)
dalam
menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi kemauan Wajib Pajak (WP) dalam penyampain Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan adalah tingkat kesadaran Wajib Pajak (WP). Hasil penelitian diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Tatiana Ratung dan Priyo Hari Adi (2009), menekankan pada tiga (3) faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) pelaku usaha yaitu, kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah persamaan analisis regresi sederhana, statistik deskriptif jawaban responden, uji validitas dan reliabilitas. Hasil pengujian statistik ditemukan bahwa kebijakan Sunset Policy memberikan pengaruh positif terhadap ketiga faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. Kebijakan Sunset Policy direspon secara positif oleh Wajib Pajak (WP), yaitu dengan semakin 122
meningkatnya kemauan membayar pajak. Hal ini berarti harapan terjadinya penerimaan pajak yang signifikan dari adanya kebijakan ini bukanlah sesuatu yang mustahil. Dan sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Marziana Binti Hj. Mohamad dan Norkhazimah Bt. Ahmad (2009), bahwa persepsi dan pengetahuan mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Persepsi WP juga berhubungan erat dengan pengetahuan dan pengalaman. Studi juga menunjukkan WP patuh lebih memahami pentingnya penerimaan pajak untuk pertumbuhan ekonomi dari suatu negara. Kesadaran mereka dari pentingnya penerimaan pajak mungkin mempengaruhi keputusan mereka untuk memamatuhi hukum pajak. Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010), dengan judul Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas, tidak sesuai dengan hasil penelitian menyebutkan bahwa faktor kesadaran membayar pajak dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak, sedangkan faktor pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemauan Wajib Pajak (WP) untuk membayar pajak. Berdasarkan hasil pengujian Total Variance Explained diperoleh bahwa dari lima variabel yang dianalis terbentuk riga faktor. Faktor pertama dengan proporsi kumulatif berkisar antara 60% - 70% mampu 123
menjelaskan 40,110 % dari keragaman total item-item penelitian, pada faktor kedua dapat menjelaskan 29,731% dari keragaman total, sedangkan pada faktor ketiga dapat menjelaskan 15,239% dari keragaman total. Jadi kumulatif
ketiga faktor yang terbentuk dapat menerangkan sebesar
85,079% dari total keragaman item-item penelitian. Tabel 4.17 Uji Component Matrixa Component 1 TPWP SDP KDPP TKDWP SP PBAESP SM
2 .575 .703 .820 .703 .767 .412 .240
3 .741 .476 -.427 -.510 -.511 .770 .096
-.081 .171 .089 -.246 -.087 -.314 .925
Extraction Method: Principal Component Analysis. a. 3 components extracted.
Sumber: Data diolah. Tahapan selanjutnya adalah menentukan item-item yang dominan pada setiap komponen tersebut. Hal ini dapat dilihat dari Component Matrix yang menunjukan distribusi item penelitian ketiga faktor yang terbentuk. Component Matrix terdiri dari item awal terhadap faktor yang terbentuk. Dengan melihat faktor pembobot dapat ditentukan suatu item masuk ke faktor mana dengan melihat besarnya faktor pembobot pada setiap item terhadap tiga komponen utama tersebut (ekstraksi). Pada awalnya, ekstraksi tersebut masih sulit untuk menentukan item dominan yang termasuk dalam faktor karena nilai korelasi yang hampir sama dari
124
beberapa item. Kesulitan tersebut terjadi pada variabel tersebut masuk ke faktor satu, faktor dua atau faktor tiga. Tabel 4.18 Uji Rotated Component Matrixa Component 1 TPWP SDP KDPP TKDWP SP PBAESP SM
2 .040 .266 .896 .893 .925 -.079 .021
3 .937 .751 .098 .024 .032 .908 .054
.086 .341 .223 -.133 .035 -.172 .959
Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. a. Rotation converged in 3 iterations.
Sumber: Data diolah. Untuk mengatasi hal itu maka dilakukan rotasi yang dapat dilihat pada tabel 4.25 di atas. Dalam penelitian ini rotasi yang dipakai adalah dengan metode varimax. Mekanisme rotasi varimax adalah dengan membuat korelasi item hanya dominan terhadap satu faktor. Caranya dengan membuat korelasi item mendekati nilai mutlak 1 dan 0 pada setiap faktor, sehingga memudahkan dalam interpretasi item dominan. Dapat dilihat bahwa setelah rotasi. Kita dapat lebih mudah menentukan ke faktor satu, faktor dua atau faktor tiga suatu item atau peubah masuk. Dalam penelitian ini terbentuk tiga faktor karena memiliki eigenvalue diatas 1 (satu). Faktor-faktor tersebut adalah: a. Faktor Pertama di dominasi oleh kemudahan dalam proses pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) yang memiliki nilai eigenvalue 1,076 dengan nilai loading 0,896, tingkat kesadaran yang dimiliki Wajib 125
Pajak (WP) Badan memiliki nilai eigenvalue 0,462 dengan nilai loading 0,893, dan sunset policy memiliki nilai eigenvalue 0,226 dengan nilai loading 0,925. b. Faktor Kedua didominasi oleh tingkat pengetahuan Wajib Pajak (WP) yang memiliki nilai eigenvalue 2,808 dengan nilai loading 0,937, sanki dalam perpajakan memiliki nilai eigenvalue 2,081dengan nilai loading 0,751, dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan memiliki nilai eigenvalue 0,187 dengan nilai loading 0,908. c. Faktor ketiga terdiri dari Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) yang memiliki nilai eigenvalue 0,170 dengan nilai loading 0,959. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT Tahunan Badan adalah
tingkat
pengetahuan Wajib Pajak (WP), sanksi dalam perpajakan, kemudahan dalam proses pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), tingkat kesadaran yang dimiliki Wajib Pajak (WP), Sunset Policy, persepsi yang baik atas efektifitas
sistem
perpajakan,
dan
Sistem
Monitoring
Pelaporan
Pembayaran Pajak (MP3). Dan faktor yang paling dominan mempengaruhi kemauan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT Tahunan Badan adalah Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) dengan nilai loading 0,959. Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) ini merupakan upaya untuk menyempurnakan sistem administrasi perpajakan. 126
Sistem ini memiliki beberapa kelebihan yaitu, kemudahan pembayaran, keakuratan dan realtime, mengurangi SSP/SSB/SSPCB fiktif, dan mengurangi kontak langsung antara Wajib Pajak (WP) dengan aparat pajak, adanya rasa aman, nyaman, dan jauh dari perasaan cemas, ketika melakukan pembayaran pajak dengan jumlah yang besar. Penerapan Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) diharapkan dapat meningkatkan kepuasan Pengusaha Kena Pajak (PKP) sehingga dapat meningkatkan kemauan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Penyempurnaan sistem administrasi ini akan memberikan kemudahan pada Wajib Pajak dan akan mendorong kemauan Wajib Pajak untuk menyampaikan SPT Tahunannya.
127
BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI
A. Kesimpulan Berdasarkan pada data berupa kuesioner yang dikumpulkan terhadap 100 (seratus) Wajib Pajak Badan yang terdaftar pada KPP Pratama Kebayoran Lama dan pengujian yang dilakukan terhadap permasalahan dengan menggunakan model analisis faktor, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan wajib pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kebayoran Lama terdiri dari tiga faktor terbentuk dengan menggunakan uji kelayakan dengan metode Rotated Component Matrix, faktor tersebut adalah: a. Faktor Pertama, terdiri dari kemudahan dalam proses pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), tingkat kesadaran yang dimiliki Wajib Pajak (WP) Badan, dan sunset policy. b. Faktor Kedua, terdiri dari tingkat pengetahuan Wajib Pajak (WP), sanksi dalam perpajakan, dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan. c. Faktor ketiga, terdiri dari Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak.
128
128
B. Impkasi Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, implikasi pertama dalam penelitian ini yaitu ditemukan hasil bahwa seluruh variabel yang terdiri dari kemudahan dalam proses pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), tingkat kesadaran yang dimilki Wajib Pajak (WP) Badan, sunset policy dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, tingkat pengetahuan Wajib Pajak (WP) dan sanksi dalam perpajakan, Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3), memiliki hubungan dan pengaruh terhadap kemauan Wajib Pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Badan. Diamana kemauan membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung. Namun, walaupun hasil penelitian ini menunjukan bahwa ketujuh (7) indikator tersebut adalah faktor yang mempengaruhi kemauan Wjib Pajak dalam Penyamapaian SPT Tahunan Badan, Peneliti menyarankan untuk menguji lebih dalam pengaruh variabel tersebut dengan dimensi atau instrumen yang lebih baik dan menambahkan indikator lain yang dapat mempengaruhi kemauan Wajib Pajak Badan. Implikasi kedua, kemauan sebagai Wajib Pajak yang patuh sangat erat kaitannya dengan faktor internal yaitu diri sendiri seperti tingkat kesadaran yang dimilki Wajib Pajak dan tingkat pengetahuan Wajib Pajak, sedangkan faktor eksternal jauh lebih berpengaruh yaitu kinerja yang diberikan oleh 129
aparat pajak sehingga menimbulkan sebuah persepsi dan faktor lainnya seperti kemudahan dalam proses pengisian SPT, sunset policy,sanksi dalam perpajakan dan sistem MP3. Berdasarkan penelitian tersebut, maka aparat pajak harus meningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak. Semua faktor memiliki hubungan positif dengan kesediaan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT Tahunan Untuk Wajib Pajak Badan. Wajib Pajak tidak akan menyampaikan SPT Tahunan apabila mereka tidak mengetahui tujuan dan manfaat dari penyampaian SPT, kemudahan pengisian SPT akan membuat Wajib Pajak bersedia menyampaikan SPT Tahunan secara sukarela dan mereka melakukan itu karena tidak ingin dikenakan sanksi atas keterlambatan penyampaian SPT. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukkan yang penting bagi para instansi pajak yang terkait mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT Tahunan Badan. Hal ini karena peran dan pertisipasi seluruh masyarakat Indonesi tanpa memandang golongan manapun sangatlah dibutuhkan demi kelancaran reformasi perpajakn dan dalam pencapaian target penerimaan negara dari sektor pajak.
C. Saran Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan simpulan penelitian yang telah dilakukan, maka berikut ini disampaikan saran-saran yang bersifat
130
operasional dan spesifik untuk berbagai pihak yang memerlukan, yaitu sebagai berikut: a. Penelitian berikutnya hendaknya menambah wilayah studi penelitian dari studi kasus menjadi studi empiris sehingga hasil penelitian yang diperoleh lebih objektif. b. Perlunya dilakukan penambahan jumlah responden atau objek penelitian, sehingga akan menghasilkan data yang lebih baik lagi. c. Perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam dengan menggunakan instrumen penelitian dengan memperbanyak item-item pertanyaan dan mendiskusikan item tersebut dengan pihak yang memahami konsep indikator-indikator
yang
relevan
sehingga
diharapkan
dapat
lebih
meningkatkan validitas alat ukur yang digunakan dalam mengukur setiap variabel d. Aparat pajak hendaknya mengkaji beberapa karakteristik Wajib Pajak yang mempengaruhi prilaku masyarakat Wajib Pajak, tidak hanya melihat faktor sosial, budaya, dan ekonomi tetapi juga mempertimbangkan faktor kepribadian dan psikologis (seperti faktor motivasi, faktor kecemasan, dan faktor pengharapan) Wajib Pajak, karena hal tersebut dapat mempengaruhi prilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakanya.
131
DAFTAR PUSTAKA
Agustinah, Trianah. “Analisis Pengaruh Persepsi Penyanderaan (GIJZELING) Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”, Skripsi FEB UIN Jakarta, 2009. Alm, James. “Tax Policy Analysis: The Introduction of a Russian Tax Amnesty”, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=471321, Diakses pada tanggal 2 Maret 2009. Astuti, Sri dan Rini. “Analisis Faktor-faktor Yang Melekat Pada Wajib Pajak PBB Dan Pengaruhnya Terhadap Kesadaran Perpajakan”, Skripsi FEB UIN Jakarta,2008. Bako,
Ronny. “Amnesti Pajak, Suatu Keharusan?”, http://group.yahoo.com/group/forum-pajak/message/10639, Diakses pada tanggal 23 Maret 2009.
Devano, S dan Siti Rahayu. “Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu”, Kencana, Jakarta, 2006. Diaz, Priantara. “Kupas Tuntas Pengawasan, pemeriksaan, dan Penyidikan Pajak”, Indeks, Jakarta, 2009. Doli, Domonicus dan Khoiru Rusydi. “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Untuk Wajib Pajak Badan”, Jurnal Universitas Brawijaya, 2009. Gozali, Imam. “Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS”, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009. Haerani, Rina. “Analisis Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan Terhadap Sunset Policy”, Skripsi FEB UIN Jakarta, 2008. Hamid, Abdul. ”Panduan Penulisan Skripsi”, FEIS UIN Press, Jakarta, 2007. Haerani, Rina. “Analisis Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Terhadap Sunset Policy”, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008. Hermansyah, Wawan dan Tarjo. “Persepsi Wajib Pajak Terhadap Sunset Policy”, Jurnal FE Universitas TrunojoyoMadura Jawa Timur, 2009.
132
132
Indrianto, Nur dan Bambang Supomo. “Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen”, BPFE Yogyakarta, 2002. Irianto, Slamet Edi. “Politik Perpajakan: Membangun Demokrasi Negara”, UII Press, Yogyakarta, 2005. Kansil, C. S. T. “Hidup Berbangsa dan Bernegara (Pedoman Hidup Bernegara untuk Siswa Indonesia)”, Erlangga, Jakarta, 1993. Khotimah, Husnul. “Pengaruh Pendidikan, Pelatihan, Pembinaan, Pengalaman Kerja, dan Komitmen Organisasi Terhadap Prestasi Kerja Konsultan Pajak”, Skripsi FEB UIN Jakarta, 2010. Kompas. “BPK Siap Audit Pajak BUMN”, http://www.kompas.com, Diakses Pada Tanggal 5 November 2009. Kotler, Philip. “Manajemen Pemasaran: Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian di Indonesia Oleh Ancella Anitawati Hermawan”, Salemba Empat, Jakarta, 1995. Lasmana, Mienati Somya. “Pengaruh Penerapan Aiatem MP3 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”, urnal Universitas Brawijaya, 2005. Mardiasmo. “Perpajakan”, Edisi Revisi, Andi Offset, Yogyakarta, 2009. Mulyani, Sri. “Penerimaan Pajak Bakal Terpangkas”, http://www.pajak.go.id, Diakses pada tanggal 21 Oktober 2009. Musyaroqoh, Riqoh. “Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kesediaan Wajib Pajak Dalam Penyamapaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi” , Skripsi FEB UIN Jakarta, 2010. Marzina Binti Hj. Muhammad dan Norkhazimah Binti Ahmad. “Perception Of Taxpayers With Level Of Compliance: A Comparison In The East Coast Region, Malaysia”, Jurnal College Of Business Management and Accounting Universiti Tenaga Nasional Malaysia, 2009. Nurmantu, safri. “Kepatuhan Perpajakan”, http://www.safri-nurmantu.com/, Diakses Pada Tanggal 29 Juli 2009. Pambudi, Khemal dan Nessia Permana. “Dampak Berlakunya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Terhadap Penerimaan Sektor Pajak”, Simposium Nasional Perpajakan, 2009. Peraturan Menteri Keuangan No.66/PMK.03/2009. Http://kanwilpajak.go.id/file_share/pnu/pmk_66_2009.pdf, Diakses pada tanggal 22 Desember 2009.
133
Ratung, Tatiana dan Priyo Hari Adi. “Dampak Program Sunset Policy Terhadap Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak”, Jurnal FE Universitas Satya Wacana Salatiga, 2009. Resmi, Siti. “Perpajakan: Teori dan Kasus”, Salemba Empat, Jakarta, 2007. Santoso, Singgih. “Panduan Lengkap Menguasai Statistika Dengan SPSS 17”, USU Press, Medan, 2006. Satriy, Andika. “Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Setiabudi Satu”, Jurnal Universitas Pembangunan Nasional Jakarta, 2009. Silitonga, Erwin. “Ekonomi Bawah Tanah dan Pengampunan Pajak”, http://www.unisosdem.org/article_detail.php? &gid=3, Diakses Pada Tanggal 23 Maret 2009. Simamora, Bilson. “Memenangkan Pasar Dengan Pemasaran Efektif dan Profitabilitas”, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009. Soemitro, Rochmat. “Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan”, Eresco, Bandung, 2007. Suandy, Early. “Hukum Pajak”, Salemba Empat, Jakarta, 2007. Sugiyono. “Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS”, Universitas Diponegoro, Semarang, 2006. Suliyanto. “Metode Riset Bisnis”, ANDI Yogyakarta, Yogyakarta, 2006. Supriyanti dan Nur Hidayati. “Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”, Jurnal STIE Perbanas Surabaya, 2008. Surat Edaran No. 34/PJ/2008, “Tentang Penegasan Pelaksanaan Pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Beserta Ketentuan Pelaksanaannya”. Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007, “Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”.
134
Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008, “Tentang Pajak Penghasilan”. Waluyo. “Perpajakan Indonesia”, Salemba Empat, Jakarta, 2008. Wardiyanto, Bintoro. “Tax Amnesty Policy (The Framework Prospective of Sunset Policy Implementation Based on The Act NO. 28 of 2007”, http://nindityo.com/2008/03/23/sunset-policy-pengampunan-pajak-di-uukup-2008/pdf, Diakses Pada Tanggal 8 Maret 2009. Wibisono, Dermawan. “Riset Bisnis Bagi Praktisi dan Akademisi”, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2008. Widhiarso, Wahyu. “Prosedur Analisis Faktor dengan Menggunakan Program Komputer, Handout Mata Kuliah Psikometri”, Fakultas Psikologi UGM, http://elisa.ugm.ac.id/files/wahyu_psy/mi6SHcv9/Prosedur%20Analisis% 20Faktor%20Dengan%20Menggunakan%20Komputer.pdf, Diakses Pada Tanggal 15 februari 2010. www.pajak.go.id
135
LAMPIRAN 1 SURAT IZIN RISET
136
LAMPIRAN 2 KUESIONER PENELITIAN
137 137
KUESIONER FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN WAJIB PAJAK DALAM PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN WAJIB PAJAK BADAN Kepada Yth, Bapak/ Ibu Wajib Pajak KPP Pratama Kabayoran Lama Dengan Hormat, Nama saya Desy Anggraeni, Mahasiswi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, program Strata Satu (S1) Ilmu Akuntansi Perpajakan. Saat ini saya sedang melaksanakan penelitian sebagai syarat untuk menyelesaikan tugas akhir kuliah. Judul penelitian yang saya lakukan yaitu “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Badan”. Responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Kabayoran Lama, bersama dengan surat permohonan ini, saya bermaksud untuk meminta kesediaan Bapak/ Ibu untuk menjadi responden yang akan memberikan informasi yang saya butuhkan dengan cara menjawab pertanyaan yang dilampirkan dalam surat ini. Jawaban yang diperoleh melalui daftar pertanyaan ini akan dianalisa, disusun dan disajikan dalam bentuk laporan penelitian tugas akhir guna mendapatkan gelar sarjana. Untuk itu, saya mohon Bapak/ Ibu membaca setiap pertanyaan dengan baik dan menjawab pertanyaan dengan sebenar-benarnya agar dapat memberikan jawaban yang jelas atas perumusan masalah dalam penelitian ini yang nantinya diharapakan dapat berguna untuk kepentingan umum. Saya akan menjaga kerahasiaan identitas Bapak/ Ibu sesuai dengan etika penelitian. Penelitian ini tidak akan berarti tanpa partisipasi Bapak/Ibu meluangkan waktu untuk mengisi semua pertanyaan dalam penelitian ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Bapak/ Ibu dalam meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner ini.
138
Karakteristik Responden Bapak/Ibu dimohon untuk mengisi dan memberikan tanda check list (√) pada salah satu kolom yang tersedia dibawah ini. Nama Perusahaan*
=
Bidang Usaha
= a. Pedagang b. Pabrikan
Pengetahuan Pajak
= a. Brevet
di Dapat Dari
b. Penyuluhan Pajak
c. Jasa d. lain-lain ……... c. Tidak Ada d. Lain-lain ……..
Petunjuk pengisian untuk indikator (X1), (X2), (X3), (X4), (X5), (X6), dan (X7) adalah jawaban dapat diberikan dengan cara memberi check list (√) pada salah satu kolom sebagai jawaban, sesuai dengan kondisi yang saudara rasakan, yaitu : SS
= Sangat Setuju
S
= Setuju
R
= Ragu-ragu
TS
= Tidak Setuju
STS
= Sangat Tidak Setuju
Keterangan : *Boleh Tidak Diisi
139
DAFTAR PERTANYAAN PENELITIAN
1. Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak No 1.
2.
3.
4.
5.
6. 7
8
Pertanyaan Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak(WP) Badan dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Batas tanggal penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan adalah tanggal 30 April. Tarif Pajak Penghasilan (PPh) untuk Wajib Pajak (WP) Badan adalah 25%. Penerimaan pajak digunakan untuk pembiayaan pembangunan fasilitas umum. Penerimaan pajak merupakan sarana pembayaran Utang Luar Negeri (ULN). Dana dari penerimaan pajak sebagai sumber utama APBN. Pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak digunakan untuk pelayanan kesehatan oleh pemerintah. Pendapatan pajak yang diterima digunakan untuk subsidi BBM.
SS
S
R
TS
STS
SS
S
R
TS
STS
2. Sanksi Dalam Perpajakan No 1.
Pertanyaan Denda pidana dikenakan kepada Wajib Pajak dan juga diancamkan kepada pejabat pajak ataupun pihak
140
No
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Pertanyaan ketiga yang melakukan tindakan pidana yang bersifat pelanggaran maupun kejahatan. Pidana kurungan dikenakan kepada Wajib Pajak dan pihak ketiga yang melakukan pelanggaran dalam perpajakan. Pidana penjara dikenakan kepada Wajib Pajak dan pejabat pajak yang melakukan kejahatan dalam perpajakan. Pidana penjara dan atau denda pidana dapat dilipat duakan (2X) apabila melakukan tindak pidana perpajakan sebelum lewat satu (1) tahun. Denda keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan adalah Rp 1.000.000,-. Sanksi administrasi pajak berupa kenaikan 50% dikenakan bagi Wajib Pajak (WP) Badan yang tidak melakukan pembukuan dan atau pencatatan. Sanksi administrasi berupa denda pada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) sebesar 50% dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 29 apabila pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) dilakukan dengan tidak memperlihatkan buku/ dokumen, dan tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
SS
S
R
TS
STS
3. Kemudahan Dalam Proses Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) No 1.
Pertanyaan Saat ini formulir Surat Pemberitahuan (SPT) sudah sederhana.
SS
S
R
TS
STS
141
No 2. 3.
4.
5.
6.
7.
Pertanyaan Pemberlakuan e-SPT sangatlah membantu Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan. SPT dapat diperoleh dengan mudah dan cepat dengan mengakses melalui internet. Aparat Pajak memberikan bantuan ke pada Wajib Pajak untuk mempermudah dalam pengisian SPT. Penyuluhan pajak yang dilakukan DJP dengan memberikan informasi terbaru, sangat membantu Wajib Pajak dalam melakukan kewajibannya. Buku petunjuk pengisian SPT menerangkan dengan jelas petunjuk pengisian SPT sehingga mempermudah Wajib Pajak dalam mengisi SPT. Penyederhanaan perhitungan pajak terhutang mendorong terlaksananya sistem pemungutan pajak Self Assessment System (SAS).
SS
S
R
TS
STS
S
R
TS
STS
4. Tingkat Kesadaran yang Di Miliki Wajib Pajak No 1.
2.
3.
4.
Pertanyaan Saya melakukan penyampaian SPT dengan rasa suka rela tanpa adanya paksaan. Saya menyampaikan SPT karena menyadari begitu pentingnya peranan pajak. Menyampaikan SPT merupakan suatu kewajiban sebagai warga negara yang baik. Membayar pajak dan menyampaikan SPT merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.
SS
142
No 5.
6.
7.
8. 9.
Pertanyaan Saya menyadari bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan pajak dapat merugikan negara. Saya melakukan kewajiban perpajakan karena pajak ditetapkan dengan Undang-Undang (UU) dan dapat dipaksakan dengan tidak mendapat kontraprestasi langsung. Saya menyadari kelalaian dalam kewajiban penyampaian SPT akan dikenakan sanksi, karena telah ditetapkan dengan Undang-Undang. Pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada negara. Penyampaian SPT dan pembayaran pajak yang tidak sesuai akan berakibat pada kerugian yang akan ditanggung negara.
SS
S
R
TS
STS
SS
S
R
TS
STS
5. Sunset Policy No 1.
2.
3.
4.
Pertanyaan Penghapusan sanksi administrasi bagi Wajib Pajak yang belum memilki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan bagian program Sunset Policy. Penghapusan sanksi administrasi atas penyampaian dan pembetulan SPT akan meningkatkan kemauan Wajib Pajak dalam perpajakan. Penghapusan sanksi administrasi atas kurang bayar pajak dapat meningkatkan kemauan Wajib Pajak dalam perpajakan. Sunset Policy memberikan keringanan utang pajak tidak hanya kepada Wajib Pajak lama tetapi juga pada Wajib Pajak baru.
143
No 5.
6.
7.
8.
Pertanyaan Penghapusan sanksi administrasi bagi Wajib Pajak baru yang belum memilki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dapat terhindar dari sanksi perpajakan. Sunset Policy dapat meningkatkan jumlah Wajib Pajak dan pendapatan pajak yang tertunda secara lebih optimal. Jenis Pajak Penghasilan (PPh) merupakan jenis pengampunan pajak yang diberikan oleh program Sunset Policy. Pengampunan Pajak atas Pajak Penghasilan dapat meningkatkan kemauan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajibannya lebih lanjut.
SS
S
R
TS
STS
R
TS
STS
6. Persepsi yang Baik Atas Efektifitas Sistem Perpajakan No 1.
2.
3. 4.
5.
Pertanyaan Jumlah pajak yang harus dibayar tidak memberatkan Wajib Pajak (WP) atau sesuai dengan penghasilan yang diperoleh. Sanksi perpajakan dilaksanakan dengan adil terhadap semua subjek Wajak. Pengalokasian pemanfaatan pajak dinilai sudah tepat. Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) melalui drop box dapat dilakukan dimana saja dan memudahkan Wajib Pajak (WP). Peraturan perpajakan dapat diakses secara lebih cepat melalui internet tanpa harus menunggu pemberitahuan dari Kantor Pelayanan
SS
S
144
No
6. 7
Pertanyaan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak (WP) terdaftar. Pelaporan pajak melalui e-SPT dan eFilling sangat efektif. Pendaftaran NPWP dapat dilakukan melalui e-Registration dari website pajak.
SS
S
R
TS
STS
S
R
TS
STS
7.Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) No 1.
2.
3. 4.
5.
6.
7. 8.
Pertanyaan Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) telah memberikan manfaat lebih besar dibandingkan dengan beban yang kami tanggung dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Sistem MP3 telah memberikan informasi yang akurat, tepat dan relevan sesuai dengan apa yang saya harapkan. Proses pembayaran pajak tidak berbelit. Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak Sistem memiliki tingkat ketelitian yang sangat tinggi. Sistem MP3 telah memberikan informasi yang akurat, tepat dan relevan sesuai dengan apa yang saya harapkan. Bank Persepsi dan atau Bank Devisa Persepsi yang melayani sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) cukup representatif. Jika terjadi antrian, semuanya berjalan teratur/ tertib. Peralatan dan perlengkapan jaringan komputer yang digunakan cukup canggih dan modern.
SS
145
8. Kemauan Wajib Pajak Badan No 1.
2.
3.
4.
5.
6. 7. 8.
Pertanyaan Wajib Pajak menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk membayar pajak. Wajib Pajak berusaha mencari informasi mengenai tempat dan cara membayar pajak. Wajib Pajak berusaha mencari informasi mengenai batas waktu pembayaran dan penyetoran pajak. Sebelum melakukan pembayaran pajak Wajib Pajak melakukan konsultasi dengan pihak yang memahami tentang peraturan pajak. Wajib Pajak mendaftarkan diri sendiri sebagai Wajib Pajak untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Wajib Pajak menyampaikan SPT atas kemauan dan keinginan sendiri. Wajib Pajak mengalokasikan dana untuk membayar pajak. Saya membayar pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan tidak melanggar norma.
SS
S
R
TS
STS
146
LAMPIRAN 3 HASIL OLAHAN DATA KUESIONER
147
Jawaban Kuesioner Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3
4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 3
4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5
4 3 4 5 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 5 5 4 3 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 3 4 4
4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4
4 4 4 4 3 5 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 5 4 3 3 3 4 3 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 5 4 4 2 5 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 3 4
4 4 4 4 4 4 5 4 2 5 3 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 2 3 4 4 5 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4
32 32 34 36 30 33 34 32 29 33 29 30 35 32 33 31 31 34 38 34 30 21 32 32 30 33 31 32 33 35 33 34 32 32 31 31
148
4 5 4 4 3 5 4 4 4 2 4 4 4 4 5 5 5 3 4 3 4 4 4 5 3 5 5 4 4 4 5 4 3 5 5 4 4 5
4 5 4 4 2 5 4 4 4 2 4 5 4 3 5 5 5 4 4 2 3 4 4 4 3 5 5 4 4 4 5 4 3 5 5 4 4 5
4 5 3 4 3 5 3 4 4 2 4 5 4 4 4 5 5 5 4 2 5 4 4 4 3 5 5 4 4 4 5 4 3 5 5 4 4 5
4 5 5 4 3 4 4 4 4 2 5 5 4 4 5 4 4 4 5 1 5 4 4 4 3 5 5 4 4 4 5 4 3 5 5 4 4 5
5 4 4 4 3 4 4 4 5 1 5 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 5 3 5 5 4 4 4 5 4 3 5 5 4 4 5
4 4 4 4 3 4 3 4 4 2 4 5 4 4 5 4 4 4 4 2 4 5 4 4 4 5 3 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 5
4 4 5 4 3 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 3 4 1 4 4 4 3 4 5 3 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 5
3 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 5 4 4 4 3 5 4 4 2 4 4 3 4 4 5 3 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 5
32 36 33 32 23 35 30 32 33 15 34 37 31 31 36 34 37 31 33 16 33 33 31 33 28 36 33 28 33 32 34 32 28 36 33 29 31 37 149
4 3 5 3 4 5 3 4 4 5 4 3 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4
4 3 5 3 4 5 3 4 4 5 4 3 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4
4 3 5 3 4 5 3 4 4 5 4 3 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4
4 3 5 3 4 5 3 4 4 5 4 3 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4
4 3 5 3 4 5 3 4 4 5 4 3 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4
4 4 4 5 4 3 3 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 3 4 5 4 4 3 3 4
4 4 4 5 4 3 3 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 3 4 5 4 4 3 3 4
4 4 4 5 4 3 3 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 3 4 5 4 4 3 3 4
32 30 34 30 35 32 25 30 35 38 32 28 34 33 30 34 30 35 29 32 35 32 32 29 24 32
Jawaban Kuesioner Sanksi Dalam Perpajakan 4 4 4 5 4 4 4 4
4 3 4 5 4 4 3 4
4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 5 4 5 3 4
4 5 4 5 3 4 4 4
3 5 3 4 3 4 4 5
3 5 4 4 4 4 4 4
26 30 27 32 26 29 26 29
150
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 3 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 5 4 4 5 2 5 4 5 4 2
3 4 4 4 4 5 4 3 4 3 4 4 5 4 5 5 5 3 5 3 4 4 4 3 4 3 4 3 5 4 4 3 2 4 3 4 4 1
4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 3 4 3 3 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 4 4 3 5 4 4 5 2
4 5 3 4 5 3 4 4 3 3 4 4 5 3 5 4 4 5 4 5 3 4 3 4 4 4 5 4 5 5 4 4 3 4 5 4 4 2
3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 3 4 4 3 3 4 5 4 4 5 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 5 4 4 4 3
4 4 3 3 4 3 5 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 5 5 2
3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 2 5 5 4 4 3
25 30 25 27 30 27 31 24 26 27 26 30 30 22 28 29 26 27 29 29 27 27 29 27 27 28 28 26 32 31 28 29 18 32 30 30 30 15 151
4 5 3 4 4 3 4 4 4 2 4 4 5 4 4 5 3 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 3 3 4 5 4
4 4 4 4 5 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 5 3 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 3 3 4 5 4
4 4 3 4 4 5 5 4 5 3 5 4 4 4 4 5 3 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 3 3 4 5 4
4 4 4 4 4 3 5 4 5 2 5 5 4 4 4 5 3 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 3 3 4 5 4
4 4 4 4 4 4 5 4 4 2 5 4 4 4 4 5 3 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 3 3 4 5 4
4 4 4 4 4 4 5 4 4 1 4 4 4 5 4 5 3 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 3 3 4 5 4
5 4 4 5 5 4 5 4 4 2 5 4 5 4 4 5 3 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 3 3 4 5 4
29 29 26 29 30 27 33 28 30 14 32 29 30 29 31 32 24 25 35 28 21 28 30 31 25 26 31 32 25 31 25 32 31 21 24 28 35 31 152
4 4 5 4 4 4 4 5 3 4 5 4 4 3 3 4
4 4 5 4 4 4 4 5 3 4 5 4 4 3 3 4
4 4 5 4 4 4 4 5 3 4 5 4 4 3 3 4
4 4 5 4 4 4 4 5 3 4 5 4 4 3 3 4
4 4 5 4 4 4 4 5 3 4 5 4 4 3 3 4
4 4 5 4 4 4 4 5 3 4 5 4 4 3 3 4
4 4 5 4 4 4 4 5 3 4 5 4 4 3 3 4
25 29 32 25 31 25 28 35 21 28 35 28 28 21 21 28
Jawaban Kuesioner Kemudahan Dalam Proses Pengisian SPT 4 5 3 4 5 4 3 4 4 5 4 3 5 5 3 4 3 4
5 4 4 3 5 4 3 4 5 4 4 3 4 4 3 5 3 4
5 4 4 3 5 4 3 4 5 4 3 4 4 5 4 4 4 5
4 5 3 4 4 5 4 3 4 5 3 4 4 4 4 5 4 5
4 5 3 4 4 5 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 4 4
4 5 3 4 4 5 4 3 5 5 4 5 5 4 3 5 3 4
4 5 3 4 4 5 4 3 5 4 4 5 5 5 3 4 3 5
30 33 23 26 31 32 25 24 32 32 25 28 32 32 24 31 24 31
153
5 3 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 3 4 5 4 3 4 4 5 4 3 5 5 3 4 3 4 5 3 4 4 5 4 4 5
4 3 4 4 5 4 4 5 4 3 5 4 5 4 4 3 5 4 3 4 5 4 4 3 4 4 3 5 3 4 4 3 4 4 5 4 4 5
4 3 3 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 3 5 4 3 4 5 4 3 4 4 5 4 4 4 5 4 3 3 4 5 4 4 5
5 3 3 4 5 4 3 3 4 3 5 3 4 5 3 4 4 5 4 3 4 5 3 4 4 4 4 5 4 5 5 3 3 4 5 4 3 3
5 3 4 4 5 5 3 3 5 4 4 4 4 5 3 4 4 5 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 4 4 5 3 4 4 5 5 3 3
4 3 4 4 5 5 4 3 4 3 5 3 4 5 3 4 4 5 4 3 5 5 4 5 5 4 3 5 3 4 4 3 4 4 5 5 4 3
4 3 3 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 3 4 4 5 4 3 5 4 4 5 5 5 3 4 3 5 4 3 3 4 5 5 4 5
31 21 25 28 35 31 26 29 32 25 31 26 30 33 23 26 31 32 25 24 32 32 25 28 32 32 24 31 24 31 31 21 25 28 35 31 26 29 154
5 4 4 4 4 5 3 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 3 3 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 3 4
4 3 5 4 4 5 3 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 3 3 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 3 4
5 4 4 4 4 5 3 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 3 3 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 3 4
4 3 5 3 4 5 3 4 4 5 4 3 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 3 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 3 4
5 4 4 4 4 5 3 4 4 5 4 3 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 3 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 3 4
4 3 5 3 4 5 3 4 4 5 4 3 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 3 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 3 4
5 4 4 4 4 5 3 4 4 5 4 3 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 3 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 3 4
32 25 31 26 31 32 24 25 31 32 25 24 31 32 25 27 31 32 25 31 25 32 31 21 24 28 35 31 25 27 32 25 31 25 28 35 21 28 155
5 4 4 3 3 4
5 4 4 3 3 4
5 4 4 3 3 4
5 4 5 3 3 5
5 4 5 3 3 5
5 4 5 3 3 5
5 4 5 3 3 5
35 28 32 21 21 32
Jawaban Kuesioner Tingkat Kesadaran yang Dimiliki Wajib Pajak 5 4 4 3 4 5 4 3 4 5 4 5 5 4 3 5 4 5 4 3 3 4 5 5 4 5 4 3
5 4 4 3 4 5 4 3 4 5 3 5 4 5 4 4 4 4 5 3 4 4 5 4 3 5 5 4
5 4 4 3 4 5 4 3 5 4 3 3 4 4 3 5 3 4 5 3 4 4 5 4 3 3 4 3
4 5 3 4 4 5 4 3 5 4 3 3 4 5 4 4 3 5 4 3 3 4 5 4 4 3 5 4
4 5 3 4 4 5 4 3 4 5 4 4 5 4 3 5 4 5 4 3 3 4 5 4 4 4 4 3
4 5 3 4 4 5 4 3 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 3 4 4 5 5 4 3 5 4
4 5 3 4 4 5 4 3 5 4 4 4 5 4 3 5 3 4 5 3 4 4 5 5 3 3 4 3
5 4 4 3 4 5 4 3 5 4 3 5 4 5 4 4 3 5 5 3 3 4 5 5 3 3 5 4
5 4 4 3 4 5 4 3 4 5 3 3 4 4 3 5 4 5 4 3 3 4 5 4 3 3 4 3
41 40 32 31 36 45 36 27 40 41 31 36 40 40 31 41 32 41 41 27 31 36 45 40 31 32 40 31
156
5 3 5 4 4 3 4 5 4 3 4 5 4 5 5 4 3 5 4 5 4 3 3 4 5 5 4 5 4 3 5 3 4 5 3 4 4 5
4 4 5 4 4 3 4 5 4 3 4 5 3 5 4 5 4 4 4 4 5 3 4 4 5 4 3 5 5 4 4 4 4 5 3 4 4 5
5 3 5 4 4 3 4 5 4 3 5 4 3 3 4 4 3 5 3 4 5 3 4 4 5 4 3 3 4 3 5 3 4 5 3 4 4 5
4 4 4 5 3 4 4 5 4 3 5 4 3 3 4 5 4 4 3 5 4 3 3 4 5 4 4 3 5 4 4 4 4 4 3 4 5 4
5 4 4 5 3 4 4 5 4 3 4 5 4 4 5 4 3 5 4 5 4 3 3 4 5 4 4 4 4 3 5 4 4 4 3 4 5 4
4 3 4 5 3 4 4 5 4 3 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 3 4 4 5 5 4 3 5 4 4 3 4 4 3 4 5 4
5 4 4 5 3 4 4 5 4 3 5 4 4 4 5 4 3 5 3 4 5 3 4 4 5 5 3 3 4 3 5 4 4 4 3 4 5 4
4 3 5 4 4 3 4 5 4 3 5 4 3 5 4 5 4 4 3 5 5 3 3 4 5 5 3 3 5 4 4 3 4 4 3 4 5 4
5 4 5 4 4 3 4 5 4 3 4 5 3 3 4 4 3 5 4 5 4 3 3 4 5 4 3 3 4 3 5 4 4 4 3 4 5 4
41 32 41 40 32 31 36 45 36 27 40 41 31 36 40 40 31 41 32 41 41 27 31 36 45 40 31 32 40 31 41 32 37 38 28 35 42 39 157
4 3 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 3 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 3 4 5 4 5 3 3 5
4 3 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 3 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 3 4 5 4 5 3 3 5
4 3 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 3 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 3 4 5 4 5 3 3 5
4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 3 5 4 4 4 4 4 3 3 4 5 4 4 5 3 4 4 5 3 4 4 3
4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 3 5 4 4 4 4 4 3 3 4 5 4 4 5 3 4 4 5 3 4 4 3
4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 3 5 4 4 4 4 4 3 3 4 5 4 4 5 3 4 4 5 3 4 4 3
4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 3 5 4 4 4 4 4 3 3 4 5 4 4 5 3 4 4 5 3 4 4 3
4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 3 5 4 4 4 4 4 3 3 4 5 4 4 5 3 4 4 5 3 4 4 3
4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 3 5 4 4 4 4 4 3 3 4 5 4 4 5 3 4 4 5 3 4 4 3
36 39 37 38 41 36 38 38 41 44 35 38 32 39 35 36 39 37 35 29 32 35 44 35 39 42 30 36 39 42 33 33 36 33
158
Jawaban Kuesioner Sunset Policy 4 5 3 4 5 4 3 4 5 4 3 4 5 4 4 5 3 5 5 3 4 4 5 4 4 3 4 3 5 3 4 5 3 4 5 4
4 5 3 4 5 4 3 4 5 4 4 4 5 5 3 4 4 5 4 3 4 4 5 4 4 4 5 4 4 3 4 5 3 4 5 4
4 5 3 4 5 4 3 4 4 5 4 4 5 4 3 5 4 4 4 3 4 4 5 5 3 4 4 3 5 3 4 5 3 4 5 4
5 4 4 3 5 4 3 4 4 5 3 4 4 5 4 4 3 4 5 3 4 4 5 5 3 4 5 4 4 3 5 4 4 3 5 4
5 4 4 3 5 4 3 4 5 4 4 4 5 4 4 5 3 5 5 3 3 4 5 5 3 4 4 3 5 4 5 4 4 3 5 4
4 5 3 4 5 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 3 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 3 4 5 4
4 5 3 4 5 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 4 5 5 4 4 4 3 5 3 4 5 3 4 5 4
4 5 3 4 5 4 3 4 4 5 3 4 5 4 4 4 3 4 4 3 4 4 5 5 4 3 5 4 4 3 4 5 3 4 5 4
34 38 26 30 40 32 24 32 36 36 29 32 37 34 30 36 28 36 35 24 29 32 40 38 29 30 36 28 36 26 34 38 26 30 40 32
159
3 4 5 4 3 4 5 4 4 5 3 5 5 3 4 4 5 4 4 3 4 3 5 3 4 5 3 4 5 4 3 4 5 5 4 4 5 4
3 4 5 4 4 4 5 5 3 4 4 5 4 3 4 4 5 4 4 4 5 4 4 3 4 5 3 4 5 4 3 4 5 5 4 4 5 4
3 4 4 5 4 4 5 4 3 5 4 4 4 3 4 4 5 5 3 4 4 3 5 3 4 5 3 4 5 4 3 4 5 5 4 4 5 4
3 4 4 5 3 4 4 5 4 4 3 4 5 3 4 4 5 5 3 4 5 4 4 3 4 5 3 4 5 4 3 4 5 5 4 4 5 4
3 4 5 4 4 4 5 4 4 5 3 5 5 3 3 4 5 5 3 4 4 3 5 4 4 4 3 4 5 4 5 4 4 3 5 4 3 5
3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 3 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 5 4 5 4 4 3 5 4 3 5
3 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 4 5 5 4 4 4 3 5 3 4 4 3 4 5 4 5 4 4 3 5 4 3 5
3 4 4 5 3 4 5 4 4 4 3 4 4 3 4 4 5 5 4 3 5 4 4 3 4 4 3 4 5 4 5 4 4 3 5 4 3 5
24 32 36 36 29 32 37 34 30 36 28 36 35 24 29 32 40 38 29 30 36 28 36 26 33 35 25 31 40 32 32 32 34 30 34 32 30 37 160
4 5 3 5 4 3 4 4 5 5 4 4 5 4 5 3 4 5 3 4 5 4 5 3 3 5
4 5 3 5 4 3 4 4 5 5 4 4 5 4 5 3 4 5 3 4 5 4 5 3 3 5
4 5 3 5 4 3 4 4 5 5 4 4 5 4 5 3 4 5 3 4 5 4 5 3 3 5
4 5 3 5 4 3 4 4 5 5 4 4 5 4 5 3 4 5 3 4 5 4 5 3 3 5
5 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 3 3 4 5 3 4 5 3 4 5 4 3 4 5 3
5 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 3 3 4 5 3 4 5 3 4 5 4 3 4 5 3
5 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 3 3 4 5 3 4 5 3 4 5 4 3 4 5 3
5 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 3 3 4 5 3 4 5 3 4 5 4 3 4 5 3
35 34 30 34 30 32 30 32 36 35 30 27 30 30 38 25 33 39 25 31 40 32 32 28 30 32
Jawaban Kuesioner Persepsi yang Baik Atas Efektivitas Sistem Perpajakan 4 4 4 5 3 4 5 4
3 4 4 5 4 4 4 4
4 4 4 5 4 4 5 4
5 4 4 5 4 5 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 5 4 4 5 4
28 28 28 33 27 29 31 28
161
4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 3 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 3 5 4 4 4 2
4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 3 4 5 4 4 2 5 4 4 4 2
4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 3 4 3 5 3 4 4 2
4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 3 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 2
4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 3 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 1
4 4 3 3 4 4 4 4 4 5 5 4 3 4 3 4 3 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 2
3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 2 5 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 2
27 31 27 27 30 28 30 29 28 30 34 30 26 21 29 28 26 28 28 28 29 32 29 30 28 29 27 27 29 32 29 28 22 31 26 28 29 13 162
4 4 4 4 5 5 5 3 4 3 4 4 4 5 4 4 4 5 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 3 5 4
4 5 4 3 5 5 5 4 4 2 3 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4
4 5 4 4 4 5 5 5 4 2 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4
5 5 4 4 5 4 4 4 5 1 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 3 4 4
5 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 3 2 4 4
4 5 4 4 5 4 4 4 4 2 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 5 4 4 3 3 4 4
4 4 3 4 4 4 4 3 4 1 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 2 4 4
30 32 27 27 32 31 32 27 29 14 29 29 28 29 26 30 28 32 27 29 31 28 27 31 27 27 30 28 30 29 28 30 31 30 26 19 29 28 163
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4
4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 3 4 5 4 4
3 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 3 4
4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4
4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4
3 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4
26 28 28 28 29 29 29 30 28 29 27 27 29 32 29 28
Jawaban Kuesioner Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4
4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5
4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5
4 4 5 4 2 2 4 4 3 4 4 2 4 3 4 3 3 2
4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 3
4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
32 34 34 34 32 30 31 30 32 32 32 33 33 31 32 31 31 31
164
4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 2 3 4 4 3 5 4 4 4 3 4 5 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4
4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 5 3 2 5 4 4 3 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4
5 4 4 4 2 2 2 2 4 2 4 3 3 4 4 1 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 2 5 2 4 5 5 4 3
5 4 3 4 4 4 4 4 2 4 5 3 3 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 3 5 3 4 4 2 2
2 4 3 5 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 3 3 3 3 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 4 4 4 3 5 4 5 4 4 2 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4
3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 2 2 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4
4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 2 3 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4
31 33 29 33 30 30 30 30 30 30 33 20 20 33 32 31 31 37 35 37 36 36 33 36 35 35 39 32 32 33 29 31 29 30 32 35 31 29
165
3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 3 3 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5
4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 2 2 3 3 4 2 2 4 5 5 2 4 4 4 5 5 4 4 4 4
2 2 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5
4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 5 3 2 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4
4 3 3 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 2 2 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 5 3 2 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4
4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 2 2 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 5 4 5 3 4 4 4 5 5
29 29 31 32 32 33 33 29 33 30 30 30 30 32 31 32 29 29 29 29 31 31 37 19 17 37 39 39 31 39 35 38 35 37 38 36 38 37
166
5 4 5 4 4 4
4 4 4 4 4 3
5 5 5 4 2 4
5 5 4 4 4 5
5 5 4 4 4 4
5 5 4 4 4 5
5 5 4 4 4 4
5 4 4 4 4 4
39 37 34 32 30 33
4 2 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4
32 37 35 31 32 34 33 33 33 32 32 32 32 35 30 32 30 31 31 26 30 30 32 30 31 31 32 33
Jawaban Kuesioner Kemauan Wajib Pajak 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4
4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 5
4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4
4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4
4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 5 4 5 4
4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 5 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4
4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4
167
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 5 4 5 3 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4
4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 3 3 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4
5 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 2 3 1 2 3 4 2 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 2 4 4
4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 5 4 5 3 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4
4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 4 3 3 3 5 5 5 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4
4 5 4 4 3 3 3 3 5 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 1 3 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 3
4 5 3 4 3 3 3 3 5 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3
33 34 29 32 29 30 29 30 33 29 32 29 29 29 29 32 32 28 19 16 28 30 30 29 38 35 38 30 36 36 33 37 38 37 33 31 32 30
168
4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 4
4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4
4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 2 3 1 2 3
3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 5 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 2 3 4
4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 4
3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 1 3 4
4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 3 3 3 3 5 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 2 4 4
4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 5 3 4 3 3 3 3 5 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 2 4 4
30 29 32 26 30 30 31 30 30 31 31 33 33 33 29 32 29 29 29 29 33 28 32 27 27 27 27 32 32 26 23 16 26 31
169
LAMPIRAN 4 HASIL UJI VALIDITAS DAN UJI RELIABILITAS
170
170
Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak
Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Deleted
Item Deleted
Corrected Item-
Cronbach's Alpha
Total Correlation
if Item Deleted
TPWP1
27.90
12.293
.739
.859
TPWP2
27.88
11.743
.752
.857
TPWP3
27.95
12.129
.720
.861
TPWP4
27.93
11.823
.736
.859
TPWP5
28.01
12.414
.651
.868
TPWP6
28.07
13.035
.547
.878
TPWP7
28.06
12.865
.559
.877
TPWP8
28.06
13.087
.493
.883
Reliability Statistics Cronbach's Alpha .883
N of Items 8
171
Sanksi Dalam Perpajakan
Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Deleted
Item Deleted
Corrected Item-
Cronbach's Alpha
Total Correlation
if Item Deleted
SDP1
23.88
11.056
.775
.900
SDP2
23.98
11.171
.657
.913
SDP3
23.85
11.341
.736
.904
SDP4
23.86
10.990
.730
.905
SDP5
23.91
11.133
.816
.897
SDP6
24.00
10.909
.742
.904
SDP7
23.86
11.031
.761
.901
Reliability Statistics Cronbach's Alpha .916
N of Items 7
172
Kemudahan Dalam Proses Pengisian SPT
Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Deleted
Item Deleted
Corrected Item-
Cronbach's Alpha
Total Correlation
if Item Deleted
KDPP1
24.62
11.571
.707
.893
KDPP2
24.68
11.957
.626
.901
KDPP3
24.62
12.016
.636
.900
KDPP4
24.62
11.046
.740
.889
KDPP5
24.54
11.180
.762
.886
KDPP6
24.56
10.936
.759
.887
KDPP7
24.50
10.939
.795
.882
Reliability Statistics Cronbach's Alpha .905
N of Items 7
173
Tingkat Kesadaran yang Dimiliki Wajib Pajak
Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Deleted
Item Deleted
Corrected Item-
Cronbach's Alpha
Total Correlation
if Item Deleted
TKDWP1
32.38
18.884
.539
.905
TKDWP2
32.38
19.571
.474
.909
TKDWP3
32.54
18.413
.600
.901
TKDWP4
32.55
18.290
.710
.892
TKDWP5
32.49
18.172
.757
.889
TKDWP6
32.45
18.412
.716
.892
TKDWP7
32.51
17.768
.773
.887
TKDWP8
32.51
17.606
.767
.887
TKDWP9
32.59
17.638
.798
.885
Reliability Statistics Cronbach's Alpha .905
N of Items 9
174
Sunset Policy
Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Deleted
Item Deleted
Corrected Item-
Cronbach's Alpha
Total Correlation
if Item Deleted
SP1
28.45
14.008
.720
.880
SP2
28.41
14.608
.672
.884
SP3
28.45
14.169
.721
.880
SP4
28.45
14.614
.629
.889
SP5
28.48
14.474
.646
.887
SP6
28.48
14.959
.649
.887
SP7
28.52
14.555
.695
.882
SP8
28.54
14.433
.703
.882
Reliability Statistics Cronbach's Alpha .897
N of Items 8
175
Persepsi yang Baik Atas Efektivitas Sistem Perpajakan Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Deleted
Item Deleted
Corrected Item-
Cronbach's Alpha
Total Correlation
if Item Deleted
PBAESP1
24.19
7.044
.649
.822
PBAESP2
24.23
6.785
.662
.819
PBAESP3
24.18
7.099
.572
.833
PBAESP4
24.07
6.813
.654
.821
PBAESP5
24.27
7.229
.548
.836
PBAESP6
24.38
7.450
.539
.837
PBAESP7
24.36
6.798
.629
.825
Reliability Statistics Cronbach's Alpha .849
N of Items 7
176
Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Deleted
Item Deleted
Corrected Item-
Cronbach's Alpha
Total Correlation
if Item Deleted
SM1
28.18
12.897
.444
.778
SM2
28.29
12.006
.524
.766
SM3
28.19
11.448
.401
.798
SM4
28.05
12.210
.510
.768
SM5
28.26
11.831
.502
.769
SM6
28.17
12.122
.601
.756
SM7
27.92
11.509
.709
.738
SM8
27.92
13.064
.411
.782
Reliability Statistics Cronbach's Alpha .792
N of Items 8
177
Kemauan Wajib Pajak
Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Deleted
Item Deleted
Corrected Item-
Cronbach's Alpha
Total Correlation
if Item Deleted
KWP1
26.74
10.861
.741
.819
KWP2
26.73
10.846
.580
.833
KWP3
26.84
10.378
.676
.821
KWP4
27.03
10.999
.420
.855
KWP5
26.66
10.691
.676
.823
KWP6
26.93
10.349
.649
.824
KWP7
26.90
10.253
.619
.828
KWP8
27.00
11.152
.442
.850
Reliability Statistics Cronbach's Alpha .850
N of Items 8
178
LAMPIRAN 5 HASIL ANALISIS FAKTOR
179 179
KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. Bartlett's Test of Sphericity
.677
Approx. Chi-Square
372.002
df
21
Sig.
.000
Anti-image Matrices TPWP Anti-image
KDPP
TKDWP
SP
PBAESP
SM
.279
-.135
-.006
.005
-.002
-.211
-.072
SDP
-.135
.420
-.131
.093
-.013
-.046
-.080
KDPP
-.006
-.131
.278
-.122
-.137
.065
-.067
.005
.093
-.122
.370
-.148
-.059
.062
SP
-.002
-.013
-.137
-.148
.313
.016
.025
PBAESP
-.211
-.046
.065
-.059
.016
.334
.108
SM
-.072
-.080
-.067
.062
.025
.108
.856
Anti-image
TPWP
.627
a
-.395
-.022
.017
-.005
-.691
-.147
Correlation
SDP
-.395
.717
a
-.383
.236
-.036
-.123
-.133
KDPP
-.022
-.383
.696
a
-.381
-.464
.215
-.137
.017
.236
-.381
.711
a
-.433
-.169
.110
SP
-.005
-.036
-.464
-.433
a
.049
.049
PBAESP
-.691
-.123
.215
-.169
.049
a
.202
SM
-.147
-.133
-.137
.110
.049
Covariance
TPWP
SDP
TKDWP
TKDWP
.751
.584
.202
.533
a
a. Measures of SamplingAdequacy(MSA)
180
Uji Communalities Initial
Extraction
TPWP
1.000
.886
SDP
1.000
.751
KDPP
1.000
.863
TKDWP
1.000
.815
SP
1.000
.857
PBAESP
1.000
.860
SM
1.000
.923
Extraction Method: Principal Component Anal
Total Variance Explained
Initial Eigenvalues
Component
Total
Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings
% of Variance Cumulative %
Total
% of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %
1
2.808
40.110
40.110
2.808
40.110
40.110 2.534
36.196
36.196
2
2.081
29.731
69.841
2.081
29.731
69.841 2.280
32.572
68.768
3
1.067
15.239
85.079
1.067
15.239
85.079 1.142
16.311
85.079
4
.462
6.604
91.683
5
.226
3.225
94.908
6
.187
2.666
97.574
7
.170
2.426
100.000
Extraction Method: Principal Component Analysis.
181
Component Matrixa Component 1
2
3
TPWP
.575
.741
-.081
SDP
.703
.476
.171
KDPP
.820
-.427
.089
TKDWP
.703
-.510
-.246
SP
.767
-.511
-.087
PBAESP
.412
.770
-.314
SM
.240
.096
.925
Extraction Method: Principal Component Analysis. a. 3 components extracted.
Rotated Component Matrixa Component 1
2
3
TPWP
.040
.937
.086
SDP
.266
.751
.341
KDPP
.896
.098
.223
TKDWP
.893
.024
-.133
SP
.925
.032
.035
-.079
.908
-.172
.021
.054
.959
PBAESP SM
Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. a. Rotation converged in 3 iterations.
182
