SINERGI PUSAT DAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN PENDEKATAN KELUARGA UNTUK MEWUJUDKAN INDONESIA SEHAT
KUWAT SRI HUDOYO SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT 1
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN MEWUJUDKAN INDONESIA SEHAT 2
TRISAKTI: Mandiri di bidang ekonomi; Berdaulat di bidang politik; Berkepribadian dalam budaya 9 AGENDA PRIORITAS (NAWA CITA) Agenda ke 5: Meningkatkan kualitas Hidup Manusia Indonesia
PROGRAM INDONESIA PINTAR
PROGRAM INDONESIA SEHAT
PROGRAM INDONESIA KERJA PROGRAM INDONESIA SEJAHTERA
RENSTRA 2015-2019
PARADIGMA SEHAT
PENDEKATA N KELUARGA
JKN
PENGUATAN YANKES
KELUARGA SEHAT
DTPK
NUSANTAR A SEHAT
NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA
3 DIMENSI PEMBANGUNAN: PEMBANGUNAN MANUSIA, SEKTOR UNGGULAN, PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN
VISI DAN MISI PRESIDEN
INDONESIA SEHAT A
B
Pendekatan Keluarga
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)
Dukungan pembiayaan PROMOTIF PREVENTIF
PENERAPAN PARADIGMA SEHAT 4
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN
Permenkes Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan
Tujuan untuk dilaksanakan secara dini Tuntutan publik
5
PENGERTIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal
6
PRINSIP STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) 1
Merupakan kebutuhan dasar bagi setiap individu secara universal
2
Pemenuhan kebutuhan dasar dapat dipenuhi sendiri oleh warga negara, atau oleh pemerintah daerah
3
Merupakan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan daerah provinsi maupun kabupaten/kota
5
6
Merupakan kewajiban bagi pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota untuk menjamin setiap warga negara memperoleh kebutuhan dasarnya Berlaku secara nasional 7
CIRI SPM BIDANG KESEHATAN 1
Merupakan pelayanan yang diberikan di tingkat primer
2
Melibatkan lintas sektor dan masyarakat/swasta, untuk mencapai cakupan maksimal, tidak mungkin sendiri
3
Harus cakupan total (Univesal Coverage)
4
Menggunakan sumber daya daerah dan kebijakan Pemda
5
Perlu menggunakan Pendekatan keluarga dan Germas 8
JENIS PELAYANAN 1. Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar 2. Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar; 3. Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanankesehatan sesuai standar; 4. Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar; 5. Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar;
6.
7.
8. 9.
10. 11.
12.
Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun
mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar; Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar; Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar; Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar; Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar; Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar; dan Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar. 9
PENDEKATAN KELUARGA 10
PENGERTIAN PENDEKATAN KELUARGA Pendekatan Keluarga adalah salah satu cara Puskesmas untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan atau meningkatkan akses pelayanan kesehatan dengan mendatangi keluarga
Sumber Foto: achmad fiqqy fierly
Tujuan Pendekatan Keluarga: 1. Meningkatkan akses keluarga terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif 2. Mendukung pencapaian SPM Kab/Kota dan SPM Provinsi 3. Mendukung pelaksanaan JKN 4. Mendukung tercapainya program indonesia sehat
Pendekatan pelayanan yang mengintegrasikan UKP & UKM secara berkesinambungan, dengan target keluarga, didasari data & informasi dari profil kesehatan keluarga 11
STRATEGI PENDEKATAN KELUARGA UNTUK MENCAPAI KELUARGA SEHAT 1. Sasaran Utama adalah Keluarga 2. Mengutamakan Promotif dan Preventif( disertai penguatan UKBM) 3. Kunjungan Rumah (Outreach) 4. Mewujudkan cakupan Total Coverage 5. Melalui Pendekatan Siklus Kehidupan 12
12 INDIKATOR KELUARGA SEHAT 1
Keluarga mengikuti KB
Penderita hipertensi berobat teratur
Ibu bersalin di faskes
Gangguan jiwa berat tidak ditelantarkan
Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap
Tidak ada anggota keluarga yang merokok
Bayi diberi ASI eksklusif selama 6 bulan
Keluarga mempunyai akses terhadap air bersih
Pertumbuhan balita dipantau tiap bulan
Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat
Penderita TB Paru berobat sesuai standar
Sekeluarga menjadi anggota JKN/askes 13
PENTAHAPAN PELAKSANAAN PROGRAM INDONESIA SEHAT MELALUI PENDEKATAN KELUARGA
470 PUSKESMAS , 64 Kab/Kota 9 Prov 4 Puskesmas 4 Kab/Kota 4 Prop
2926 Puskesmas, 34 Prov, 514 Kab/Kota
2018
2019
2017 2016
2015
5852 Puskesmas, 34 Prov, 514 Kab
9754 Puskesmas, 34 Prov 514 Kab
Kab/Kota dapat mengembangkan sendiri PISPK diluar lokus Puskesmas tahun 2017 karena pelatih sudah tersedia di 34 Propinsi dan 514 kab/kota
14
SEBARAN LOKUS PUSKESMAS INTEGRASI PENDEKATAN KELUARGA TAHUN 2017 Kaltara: 14
Aceh : 213 Medan : 285 Riau : 84
Sulut : 42
Kep. Riau: 49
Sumbar : 103
Kaltim: 47
Kalbar: 64
Babel : 28
Kalteng: 25
Jambi : 67 Palembang : 104 Kalsel: 69 Lampung : 111 Bengkulu : 45 DKI Jakarta : 85 Jawa Tengah: 301 Banten : 63 Jawa Timur : 360 Jawa Barat : 210 DIY : 29 Bali : 51
Data Lokus : Klik >>>
Maluku Utara: 16
Gorontalo : 12 Papua Barat : 17
Sulbar : 11 Sulteng : 79 Sulsel : 135
Papua : 35
Maluku : 16
Sultra: 32
NTB : 86 NTT : 37
TOTAL : 2.926 PKM
Binwil Wilayah: Klik >>>
15
IMPLEMENTASI PENDEKATAN KELUARGA PROSES PENDATAAN & INFO KESEHATAN
1
2
PELATIHAN Materi Pelatihan, a.I PISDPK
PENDATAAN
ANALISIS DATA KELUARGA & INTERVENSI Manajemen Puskesmas
Input Data Keluarga, PINKESGA, Mengolah Data, Tabulasi Data,
MANAGEMEN PUSKESMAS
3
Analisis Masalah E-aplikasi, Manual/Formulir
Perencanaan: RUK RPK Pelaksanaan Intervensi
Aplikasi KS
Prioritas Pemecahan Masalah Lokmin Bulanan, Triwulan
Wasdal dan Penilaian
Tenaga Pembina Keluarga, Tenaga Teknis, Tenaga pengolah Data, Tenaga Managemen PKM
12 INDIKATOR KELUARGA SEHAT
ANALISIS DATA KELUARGA
16
SASARAN SINERGI PUSAT & DAERAH • SDK (MAN, MONEY, MATERIAL) • PELATIHAN
INPUT
PROSES • • • •
PENDATAAN ANALISIS INTERVENSI KEBERLANJUTAN
• PEMELIHARAAN • PENINGKATAN
OUTPUT 17
PROSES PENDEKATAN KELUARGA PERSIAPAN PELATIHAN PEMBINA KELUARGA INSTRUMEN
PENDATAAN KELURGA
PELATIHAN MANAJEMEN PUSKESMAS
ANALISIS DATA KELURGA
PELATIHAN TEKNIS
INTERVENSI
PROSES BERKELANJUTAN
KELUARGA SEHAT
18
ALUR PROGRAM &PEMBIYAAN PENDEKATAN KLG
UKBM
PUSAT
PROV
KAB/KOTA
PUSK
UKBM
UKBM
SPM PENDEKATAN INSTITUSI GERMAS APBN
APBD, DEKONSENTRASI
M A S Y A R A K A T
APBD, DAK FISIK, DAK NON FISIK,JKN, DANA DESA 19
PEMBIAYAAN OPERASIONAL PROGRAM KESMAS 2017 PUSAT
KAB/KOTA
PROVINSI APBN
APBD PROVINSI
APBD KAB/KOTA DAK FISIK DAK NON FISIK - BOK - JAMPERSAL
DEKONSENTRASI
- AKREDITASI
20
Perwujudan sinergi Pusat dan daerah • SPM sebagai tanggungjawab daerah dalam pelaksanaan diperkuat melalui pendekatan keluarga yang diperluas indikatornya • Saling mengisi pemenuhan kebutuhan sumberdaya kesehatan ( man, money, material) yang diperlukan • Proses yang berjalan dengan baik akan menghasilkan pencapaian SPM dan keluarga sehat melalui peningkatan Indek Keluarga Sehat (IKS) 21
KEBIJAKAN PROGRAM KESMAS MELALUI PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN 2017 KUWAT SRI HUDOYO SETDITJEN KESEHATAN MASYARAKAT 22
DAK NON FISIK 2017 1. 2. 3. 4. 5. 6.
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD TUNJANGAN PROFESI GURU TAMBAHAN PENGHASILAN GURU TUNJANGAN KHUSUS GURU BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA 7. DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM 8. DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 23
DANA ALOKASI KHUSUS BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL)
AKREDITASI RUMAH SAKIT
AKREDITASI PUSKESMAS
BOK PUSKESMAS
BOK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN UKM SKUNDER DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA
BOK DISTRIBUSI OBAT DAN E- LOGISTIK TAHUN 2017
PERMENKES NO 71/2016 24
DAK NON FISIK TUJUAN 1. Dukungan dana untuk pembangunan kes di daerah dlm Terlaksananya RKP
SASARAN
2. Dukungan upaya kes Promotif preventif
1. DINKES KAB/KOTA 3. Dukungan pencapaian SPM kab/Kota 4. Dukungan pencapaian puskesmas dan RSUD terakreditasi 5. Dukungan pelaksanaan manajemen pengelolaan obat dan vaksin di instalasi Farmasi Kab/Kota
2. UPT KAB KOTA
3. RS 4. PUSKESMAS
25
KEBIJAKAN OPERASIONAL UMUM 1. 2.
3. 4. 5. 6. 7.
PEMDA tetap berkewajiban mengalokasikan dana untuk kesehatan sebesar 10 % dari APBD (UU 36/2009) DAK bidang Kesehatan bukan dana Utama untuk penyelenggaraan pembangunan kesehatan di daerah Dinkes Provinsi sebagai koordinator dalam perencanaan, pelaksanaan dan monev DAK bidang Kesehatan Tidak Boleh Duplikasi dan Tidak boleh menggeser anggaran antar DAK Non Fisik Kegiatan mengacu pada JUKNIS 2017 dengan prioritas kegiatan di sesuaikan kondisi daerah masing masing Kadinkes dapat mengusulkan ke Bupati/Walikota tentang pelimpahan wewenang KPA kepada kepala puskesmas Pengelolaan dan pertanggungjawaban mengikuti aturan kemenkeu dan 26 kemendagri
KEBIJAKAN OPERASIONAL KHUSUS Dukungan manajemen Satker SKPD Dinkes kab/Kota atau Puskesmas BLUD MAKSIMAL 5% ( BOK Pusk, BOK Fasyankes rujukan UKM kab/kota dan jampersal) BOK untuk meningkatkan kinerja dalam upaya kesehatan PROMOTIF DAN PREVENTIF
BOK utamanya untuk dukungan BIAYA OPERASIONAL UKM JAMPERSAL untuk mendekatkan AKSES Ibu Hamil, Bersalin dan nifas dan dukungan biaya PERSALINAN bagi yang miskin, tidak mampu dan tidak memiliki jaminan kesehatan Penetapan Alokasi BOK Puskesmas dan Jampersal oleh Kepala Dinas Kab/Kota Biaya Distribusi Obat dan BMHP untuk menjamin ketersediaan dalam jumlah cukup Akreditasi Puskesmas dan RS untuk pemenuhan target nasional 27
MANAJEMEN PELAKSANAAN DAK NON FISIK TA 2017 A. PERENCANAAN
D.
B.
PELAPORAN
PENGELOLAAN
C.PEMANTAUAN DAN EVALUASI 28
A. PERENCANAAN • Kepala Daerah yang menerima DAK Tahun 2017 dan Kepala SKPD yang melaksanakan perlu melakukan sinkronisasi antara rencana kegiatan dengan dokumen perencanaan pusat dan daerah. • DAK Bidang Kesehatan digunakan untuk mencapai target prioritas nasional sesuai RKP 2017 dan RKPD 2017. • Rencana penggunaan mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2017 yang dituangkan dalam rencana kegiatan yang rinci setiap bulan. • Penggunaan DAK sinergis antar sumber daya yang tersedia.
29
B. PENGELOLAAN • Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) disalurkan ke puskesmas melalui Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. • Jaminan persalinan disalurkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. • Akreditasi puskesmas disalurkan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. • Akreditasi rumah sakit disalurkan melalui rumah sakit.
30
C. PEMANTAUAN DAN EVALUASI Pemantauan dan evaluasi DAK mencakup kinerja program dan kinerja keuangan. Lingkup pemantauan dan evaluasi meliputi: •Kesesuaian antara kegiatan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan dengan usulan kegiatan yang ada dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). •Kesesuaian pemanfaatan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dengan petunjuk teknis dan pelaksanaan di lapangan. •Realisasi waktu pelaksanaan, lokasi, dan sasaran pelaksanaan dengan perencanaan. •Evaluasi pencapaian kegiatan DAK berdasarkan input, proses, output. •Evaluasi pencapaian target Program Prioritas Nasional Bidang Kesehatan sesuai dengan target unit teknis, RKP 2017 dan Renstra Kemenkes 2015 – 2019. 31
C. PEMANTAUAN DAN EVALUASI (2) • Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi dilakukan oleh Tim Koordinasi Pusat, provinsi dan Kab/Kota sesuai Petunjuk pelaksaaan pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK dalam SEB 3 Menteri 2008 • Pemantauan dan evaluasi capaian indicator secara terpadu ditiap jenjang administrasi sesuai format dan ketentuan yang berlaku
32
D. PELAPORAN • Tatacara Pemantauan dan Evaluasi Pengiriman laporan secara berjenjang Pelaporan pelaksanaan DAK non Fisik (BOK dan Jampersal) mengacu pada capaian indicator program RKP dan RENSTRA sesuai format laporan rutin Dinkes Kab/Kota melaporkan triwulanan hasil pelaksanaan aplikasi e logistic melalui bank data pusat Review atas laporan yang diterima secara berjenjang kembali kepada pelaksana di lapangan • Pelaksanaan Pelaporan* • Jenis Pelaporan (Laporan bulanan,triwulanan, tahunan, laporan penyerapan DAK ke kemenkeu, • Tujuan Pelaporan (Menkes, Mendagri, Menkeu) 33 • Alur Pelaporan: di Puskesmas, Kab/Kota dan Provinsi**
*Pelaksanaan pelaporan • Kepala SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Direktur Rumah Sakit Provinsi/Kabupaten/Kota melaporkan pelaksanaan kegiatan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan meliputi jenis kegiatan, lokasi kegiatan, realisasi keuangan dan realisasi fisik kepada Dinas Kesehatan Provinsi, paling lambat 7 hari setelah triwulan selesai (pelaporan bulan Maret, Juni, September, Desember). • Dinas Kesehatan Provinsi melakukan kompilasi laporan pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan di wilayah kerjanya, kemudian hasil kompilasi meliputi jenis kegiatan, lokasi kegiatan, realisasi keuangan dan realisasi fisik tersebut dilaporkan kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal up. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran paling lambat 14 hari setelah triwulan selesai (Maret, Juni, September, Desember). • Kepatuhan daerah dalam menyampaikan laporan triwulanan dapat dijadikan pertimbangan dalam pengalokasian DAK tahun berikutnya sesuai peraturan perundang-undangan. 34
**ALUR PELAPORAN TRIWULAN DI TINGKAT PROVINSI
**ALUR PELAPORAN TRIWULAN TINGKAT KAB/KOTA (tiap tanggal 10 bulan berikutnya) LAPORAN
(tiap tanggal 15 bulan berikutnya)
REVIEW LAPORAN
REVIEW
LAPORAN
REVIEW
**ALUR PELAPORAN RUTIN BULANAN CAPAIAN PROGRAM DI PUSKESMAS (tiap tanggal 5 bulan berikutnya)
PUSAT KEMENKES, KEMENKEU DAN KEMENDAGRI
35
BOK DAN JAMPERSAL TAHUN 2017
36
BOK DAN JAMPERSAL TAHUN 2017 • BOK dan Jampersal tahun 2017 Merupakan kelanjutan dari tahun 2016 • Tertuang dalam Permenkes No 71/2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017 • Terdapat Perluasan ruang lingkup.
37
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN TUJUAN
4. INSTALASI FARMASI
1. Peningkatan akses dan mutu YANKES promotif dan preventif diluar gedung 2. Dukungan manajemen untuk menunjang kinerja, menjamin ketersediaan obat, vaksin dan BMHP 3. Pemberdayaan masyarakat 4. Menyelenggarakan Kerjasama lintas sector dalam mendukung program kesehatan 5. Penguatan fungsi rujukan UKM sekunder di kab/kota 38
KEBIJAKAN OPERASIONAL 1. Sebagai dana bantuan operasional BUKAN DANA UTAMA
2. Untuk PENINGKATAN KINERJA PKM, KAB/KOTA, BALKESMAS
3. Dukungan biaya operasional PENINGKATAN JANGKAUAN melalui PENDEKATAN KELUARGA
5. Mendukung KELANJUTAN PROGRAM STBM
6. Dukungan biaya distribusi dan pemanfaatan e-logistik
7. Sinergi dengan sumber dana lainnya, tidak duplikasi
4. Mendukung PENINGKATAN AKSES yankes melalui Nusantara Sehat
8. Ketentuan lanjutan dapat diATUR DAERAH 39
RINCIAN PENGALOKASIAN 1. Besaran alokasi untuk dinas kesehatan kab/kota sebagai fasilitas UKM sekunder sesuai lampiran JUKNIS 2. Besaran alokasi balai kesehatan masyarakat sebesar Rp 200 juta/per balai/tahun (bila ada) 3. Besaran alokasi dana BOK Puskesmas sesuai lampiran sebelum dibagi ke setiap Puskesmas terlebih dahulu dialokasikan untuk : 1) Nusantara sehat sebesar Rp 200 juta/NS/tahun 2) Pemicuan desa STBM sebesar Rp 7,5 juta/desa/tahun 4. Alokasi dana bok puskesmas total setelah dikurangi untuk Nusantara Sehat dan desa STBM dibagi untuk semua puskesmas secara proporsional 5. Khusus untuk puskesmas dengan program Nusantara Sehat dan desa STBM maka besaran alokasi dana BOK pusk hasil perhitungan pada point 3 ditambah dengan alokasi Nusantara Sehat dan atau desa STBM 40
PENGGUNAAN DI PUSKESMAS 1. UKM esensial dan UKM pengembangan termasuk pendukung kegiatan, pemberdayaan masyarakat, dan kerjasama lintas sektor serta manajemen Puskesmas termasuk administrasi; 2. Percepatan pencapaian keluarga sehat melalui PENDEKATAN KELUARGA 3. Pelaksanaan Fungsi MANAJEMEN PUSKESMAS (P1,P2 dan P3 ) 4. UKM yang dilaksanakan oleh Tim NUSANTARA SEHAT Pelayanan kesehatan keluar gedung; 5. Kegiatan untuk mewujudkan desa STBM; dan 6. Pengangkatan tenaga kontrak promosi kesehatan di Puskesmas yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan ketentuan khusus 41
KEGIATAN MANAJEMEN PUSKESMAS (P1,P2,P3) NO 1
2
3
KEGIATAN Manajemen Puskesmas
Penyediaan bahan habis pakai Konsultasi, pembinaan teknis
2 3 4
JENIS KEGIATAN Penyusunan perencanaan Puskesmas/Penyusunan POA Lokakarya mini Puskesmas bulanan/tribulanan Evaluasi/Penilaian kinerja Rapat-rapat lintas program dan lintas sektoral
1
Pembelian ATK
2
Fotocopy/penggandaan form keluarga sehat
1
Konsultasi ke kabupaten/kota
1
2 4
Sistem informasi
1 2
Pembinaan teknis ke jaringan, jejaring, UKBM, Institusi Penggandaan laporan 42 Pengiriman laporan
PENGGUNAAN DI BALAI KESEHATAN MASYARAKAT 1. Peningkatan akses YANKES promotif dan preventif di luar gedung 2. Pemberdayaan masyarakat 3. Sosialisasi, advokasi, kampanye PHBS 4. Fungsi rujukan UKM dari dan ke Puskesmas 5. Pelaksanaanya berinergi dengan PKM untuk mendukung outreach PKM melalui PENDEKATAN KELUARGA 6. JUKNIS kegiatan ditetapkan oleh DINKES dan BALKESMAS 43
PENGGUNAAN DI DINAS KESEHATAN KAB/KOTA 1. Dinkes Kab/Kota sebagai Fasilitas UKM Rujukan Sekunder dan Dukungan manajemen pengelola keuangan SATKER 2. Koordinasi Lintas Program, Lintas Sektor termasuk dengan Puskesmas (Program) 3. Pembinaan program UKM ke Puskesmas minimal 4 kali pertahun termasuk menghadiri lokakarya mini Puskesmas 4. Sosialisasi, advokasi dan kampanye UKM di tingkat Kab/Kota 5. Rujukan UKM dari dan ke Puskesmas berupa fasilitasi, backup sarpras, tenaga, tehnologi dan Yankes (KLB, Bencana, dll) 6. Pelaksanaan Program STBM di kab/Kota termasuk Membayar honor tenaga kontrak STBM Kabupaten dan operasional 44
DUKUNGAN MANAJEMEN DI KAB/KOTA DAN PUSKESMAS BLUD • MAKSIMAL 5 % DARI TOTAL ALOKASI BOK Pusk, BOK UKM skunder dan Jampersal
NO KEGIATAN 1. Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja
JENIS KEGIATAN 1 Honor satker SKPD termasuk Pengelola keuangan pusk sesuai peraturan yang berlaku 2
2
Pembinaan Administrasi
1
2 3
Dukungan administrasi antara lain ATK, penggandaan Rapat-rapat, pertemuan koordinasi, sosialisasi, perencanaan, monitoring dan evaluasi
Pembinaan administrasi tata kelola keuangan Puskesmas Konsultasi 45
PEMANFAATAN BOLEH UNTUK 1. Transport lokal bagi nakes, lintas sektor, kader 2. Perjalanan dinas PNS dan Non PNS
TIDAK BOLEH UNTUK 1. Belanja tidak langsung (Gaji dan tunjangan) 2. Belanja modal
3. Belanja bahan pakai habis 4. Belanja bahan/material promotif & preventif 5. Belanja cetak & penggandaan
6. Belanja makanan & minuman 7. Penyelenggaran pertemuan, rapat & sosialisasi 8. Honorarium PNS dan Non PNS
3. Kuratif & rehabilitatif
4. Pembelian Obat & vaksin 5. Pemeliharaan gedung & kendaraan 6. Biaya Transport rujukan 46
KEBIJAKAN JAMPERSAL TAHUN 2017
47
LATAR BELAKANG Dana Jampersal tahun 2017 ini digunakan untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, nifas dan bayi baru lahir terutama di daerah yang memiliki akses ke fasilitas kesehatan sulit dan tidak memiliki biaya untuk persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan 48
JAMPERSAL TUJUAN 1. Meningkatkan akses YANKES bg ibu
hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir ke Faskes kompeten 2. Meningkatkan jumlah persalinan di
Faskes yang kompeten
PUSKESMAS DINKES KAB/KOTA
RUMAH SAKIT
3. Menurunkan kasus komplikasi pada Ibu
hamil, bersalin, Nifas dan bayi baru lahir
SASARAN 49
KEBIJAKAN OPERASIONAL (1) a. Dana Jampersal Dilaksanakan oleh DINKES Kab/Kota untuk mendekatkan akses pelayanan KIA; b. JAMPERSAL untuk memobilisasi persalinan ke fasilitas kesehatan c. Penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) mempertimbangkan sumber daya kesehatan di daerah dan kebutuhan lapangan. d. Dana Jampersal dapat digunakan untuk membiayai persalinan/ perawatan kehamilan risiko tinggi di fasilitas pelayanan kesehatan bagi ibu hamil/bersalin miskin dan tidak mampu yang belum mempunyai jaminan pembiayaan oleh JKN/KIS, atau jaminan lainnya. Penerima bantuan hanya berlaku di perawatan/pelayanan kelas III sesuai dengan pelayanan bagi penerima bantuan iuran (PBI) dan tidak diperbolehkan naik kelas e. Tidak boleh Duplikasi pendanaan dengan sumber lain 50
KEBIJAKAN OPERASIONAL (2) f. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menghitung kebutuhan pemanfaatan dana Jampersal untuk masing-masing kegiatan yang akan dibiayai dari dana Jampersal untuk wilayah kabupaten/kota sesuai dengan prioritas. g. Dana Jampersal dapat dimanfaatkan secara fleksibel dalam lingkup Jaminan Persalinan sesuai kebutuhan di daerah dan dapat diatur dalam juknis dan alokasi dana Jampersal merupakan pagu maksimal h. Pembayaran kegiatan jampersal menggunakan sistem klaim dari fasilitas pelayanan kesehatan atau penanggung jawab kegiatan jampersal kepada bendahara yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota i. Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan dan pemanfaatan dana Jampersal diatur lebih lanjut di daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku 51
RUANG LINGKUP 1. Rujukan persalinan dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten 2. Sewa dan operasional rumah tunggu kelahiran (RTK) 3. Pertolongan persalinan,perawatan kehamilan risti, KB pasca salin dan perawatan bayi baru lahir
52
PENGALOKASIAN DANA JAMPERSAL Dana Jampersal dialokasikan untuk Dinas Kesehatan Kabupaten /Kota dihitung berdasarkan formula: • Memperhatikan jumlah ibu hamil/ibu bersalin yang mempunyai hambatan akses menuju fasilitas pelayanan kesehatan untuk pertolongan persalinan, • Tidak mempunyai biaya untuk membayar jasa persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan dan • kebutuhan sewa rumah tunggu kelahiran dan operasionalnya sebagai tempat transit sementara mendekati hari kelahiran. • Alokasi dana Jampersal per kabupaten/kota merupakan pagu maksimal sehingga dalam pemanfaatannya harus diperhitungkan secara cermat dengan memilih kegiatan berdasar skala prioritas
53
PENGGUNAAN DANA JAMPERSAL (1) Penggunaan dana Jampersal di setiap kabupaten/kota ditetapkan berdasar tingkat prioritas dengan memperhatikan jumlah sasaran dan ketersediaan anggaran dengan kegiatan meliputi : a. Rujukan ibu hamil/ibu bersalin ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai kompetensi pertolongan persalinan pergi dan pulang meliputi : 1. Rujukan ibu hamil/bersalin normal dari rumah ibu hamil ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer baik melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan primer 2. Rujukan ibu hamil risiko tinggi dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier atau dari fasilitas pelayanan kesehatan primer ke Fasilitas Pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier baik melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke Fasilitas pelayanan Kesehatan rujukan sekunder/tersier 3. Rujukan ibu hamil risiko tinggi untuk pelayanan perawatan kehamilan ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tertier atas indikasi medis 54
PENGGUNAAN DANA JAMPERSAL (2) b. Sewa dan Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) termasuk makan dan minum bagi pasien, keluarga pendamping dan petugas kesehatan/kader minimal 1 RTK didekat RS Rujukan c. Pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi atas indikasi bila diperlukan di kelas III Fasilitas Pelayanan kesehatan yang kompeten berupa : 1. Biaya jasa pertolongan persalinan/perawatan kehamilan, 2. Pelayanan KB pasca persalinan dengan kontrasepsi disediakan BKKBN 3. Perawatan bayi baru lahir dan skrining hipotiroid kongenital. 4. Pembiayaan untuk pelayanan ante natal (ANC) dan pelayanan nifas (PNC) tidak termasuk dalam paket Jampersal kecuali ibu hamil Risiko tinggi yang atas indikasi medis perlu pelayanan/perawatan di fasilitas rujukan sekunder/tersier. 5. Penerima bantuan Jampersal tidak diperbolehkan naik kelas dengan biaya sendiri dan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada penerima bantuan iuran (PBI). Besaran biaya pertolongan persalinan dan perawatan sesuai dengan yang berlaku pada penyelenggaran Jaminan Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 55
PENGGUNAAN DANA JAMPERSAL d. Dukungan manajemen/pengelolaan Jampersal Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan untuk kegiatan sosialisasi, verifikasi klaim, survey dan kontrak RTK, pembinaan, pendampingan petugas kesehatan, dan dukungan administrasi
Dana Jampersal tidak boleh dimanfaatkan untuk belanja tidak langsung, belanja modal, pembelian obat dan vaksin serta bayar iuran/premi.
56
PEMANFAATAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Transport lokal atau perjalanan dinas petugas kesehatan termasuk kader Sewa mobilitas/sarana transportasi rujukan Sewa rumah untuk Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) Makan dan minum di RTK Langganan air, listrik , kebersihan Jasa pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan Honor PNS dan non PNS Penyelenggaraan rapat, pertemuan, sosialisasi Penyediaan barang pakai habis Penyediaan bahan dan material Belanja pencetakan dan penggandaan Belanja jasa pengiriman spesimen 57
AKREDITASI NAMA PROVINSI / KAB / KOTA
BOK
JAMPERSAL AKREDITASI RS
AKREDITASI PUSKESMAS
JUMLAH
ACEH Kab. Simeulue
5.839.879.000 1.295.047.000
-
923.930.000
8.058.856.000
Kab. Aceh Singkil
6.008.140.000 1.730.064.000
475.000.000
-
8.213.204.000
Kab. Aceh Selatan
10.705.498.000 1.905.564.000
-
-
12.611.062.000
8.944.062.000 2.525.564.000
-
1.225.640.000
12.695.266.000
Kab. Aceh Timur
13.839.923.000 4.443.889.000
-
2.448.850.000
20.732.662.000
Kab. Aceh Tengah
7.151.846.000 2.157.814.000
-
1.225.640.000
10.535.300.000
Kab. Aceh Barat
6.611.243.000 1.946.239.000
-
777.460.000
9.334.942.000
Kab. Aceh Besar
15.227.871.000 4.174.189.000
-
1.225.640.000
20.627.700.000
Kab. Pidie
14.391.411.000 3.862.639.000
-
1.438.450.000
19.692.500.000
Kab. Aceh Tenggara
58
AKREDITASI NAMA PROVINSI / KAB / KOTA
BOK
JAMPERSAL AKREDITASI RS
AKREDITASI PUSKESMAS
JUMLAH
ACEH
Kab. Bireuen
9.702.507.000 1.796.864.000
-
-
11.499.371.000
17.042.134.000 5.451.522.000
-
2.332.380.000
24.826.036.000
Kab. Aceh Barat Daya
6.256.988.000 1.131.722.000
-
Kab. Gayo Lues
5.658.284.000 1.285.747.000
-
Kab. Aceh Tamiang
7.315.619.000 2.778.589.000
Kab. Nagan Raya
6.914.454.000 1.416.139.000
-
Kab. Aceh Jaya
5.054.786.000 1.297.372.000
-
777.460.000 7.129.618.000
Kab. Bener Meriah
6.301.332.000 1.330.114.000
-
640.990.000 8.272.436.000
Kab. Pidie Jaya
5.736.108.000 1.215.997.000
-
640.990.000 7.593.095.000
Kota Banda Aceh
4.812.180.000
787.372.000 -
640.990.000 6.240.542.000
Kab. Aceh Utara
893.930.000 8.282.640.000 -
475.000.000
6.944.031.000
893.930.000 1.225.640.000
11.463.138.000 9.556.233.000
59
TERIMA KASIH 60
