KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
PENINGKATAN SINERGI ANTARA PEMERINTAH PUSAT-DAERAH UNTUK MENSUKSESKAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS Disampaikan dalam acara: MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN REGIONAL KALIMANTAN
Jakarta, 24 Februari 2015
KERANGKA PAPARAN
Pengantar
Strategi Pembangunan
Perkuatan Dimensi Pembangunan Dimensi Pembangunan Manusia Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan
Kinerja Pembangunan
Peningkatan Sinergi Antara Pemerintah Pusat-daerah
Penutup
Slide - 2
1
PENGANTAR
PENGANTAR
RPJMN 2015-2019 memuat sasaran-sasaran pembangunan nasional yang pendanaannya dapat bersumber dari APBN, BUMN, APBD dan masyarakat
Tahun 2015 merupakan penjabaran tahun pertama dari pelaksanaan RPJMN 2015-2019
Dilakukan penyesuaian terhadap RKP dan APBN 2015 untuk memberi penekanan pada program dan kegiatan yang terkait dengan pencapaian sasaran RPJMN 2015-2019
Diperlukan penyesuaian terhadap Rancangan Renstra KL 2015 – 2019 (ditetapkan 3 bulan setelah RPJMN 2015 – 2019 yang di – Perpreskan pada 8 Januari 2015)
Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota diharapkan dapat menyelaraskan RPJMD Provinsi/Kabupten/Kota dengan RPJMN 2015-2019.
Slide - 4
RPJMN 2015-2019 • Trisakti • Visi Misi • Nawa Cita • Strategi Pembangunan • Norma Pembangunan • 3 Dimensi Pembangunan • Dimensi pembangunan manusia • Dimensi pembangunan sektor unggulan • Dimensi pemerataan dan kewilayahan • Kondisi Perlu Semuanya tertuang dalam Buku I, Buku II, dan Buku III, dan Matriks RPJMN 2015-2019, Perpres No 2 Tahun 2015
Slide - 5
RPJMN 2015 - 2019
Terdiri dari: Buku I
memuat kebijakan umum pembangunan, kerangka ekonomi makro, dan agenda pembangunan nasional yang memuat kegiatan prioritas nasional selama lima tahun ke depan.
Buku II
memuat arah sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan yang dijabarkan menjadi kegiatan prioritas untuk masing-masing bidang pembangunan
Buku III
memuat arah pembangunan kewilayahan
Slide - 6
2
STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL
VISI MISI PEMBANGUNAN VISI PEMBANGUNAN NASIONAL untuk tahun 2015-2019 adalah:
"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong" Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) MISI PEMBANGUNAN yaitu: 1.
Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2.
Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3.
Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4.
Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5.
Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6.
Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7.
Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Slide - 8
9 AGENDA PRIORITAS – NAWA CITA 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh WN 2. Membangun tata kelola Pemerintahan yg bersih, efektif, demokratis dan terpercaya 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dg memperkuat daerah-daerah dan desa dlm kerangka Negara Kesatuan 4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik 8. Melakukan revolusi karakter bangsa 9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Slide - 9
MENUJU INDONESIA YANG JAUH LEBIH BAIK
1. Mengejar peningkatan daya saing 2. Meningkatkan kualitas manusia, termasuk melalui pembangunan mental 3. Memanfaatkan dan mengembalikan potensi yang hilang di sektor maritim dan kelautan 4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas 5. Mengurangi ketimpangan antarwilayah
6. Memulihkan kerusakan lingkungan 7. Memajukan kehidupan bermasyarakat Slide - 10
STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA 1) 2)
3)
Membangun untuk manusia dan masyarakat; Upaya peningkatan kesejahteran, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar. Perhatian khusus diberikan kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelakupelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan; Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem
3 DIMENSI PEMBANGUNAN DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA
DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN
DIMENSI PEMERATAAN & KEWILAYAHAN
Pendidikan
Kedaulatan Pangan
Antarkelompok Pendapatan
Kesehatan Perumahan Mental / Karakter
Kedaulatan Energi & Ketenagalistrikan Kemaritiman dan Kelautan Pariwisata dan Industri
Antarwilayah: (1) Desa, (2) Pinggiran, (3) Luar Jawa, (4) Kawasan Timur
KONDISI PERLU Kepastian dan Penegakan Hukum
Keamanan dan Ketertiban
Politik & Demokrasi
Tata Kelola & RB
QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA Slide - 11
SASARAN MAKRO RPJMN 2015-2019 2014* (Baseline)
2015
2019
73,83 (metode lama)
69,4 (metode baru)
76,3 (metode lama)
Indeks Pembangunan Masyarakat1
0,55
-
Meningkat
Indeks Gini
0,41
0,40
0,36
Pertumbuhan ekonomi
5,1%
5,7%
8,0 %
Indikator Pembangunan Manusia dan Masyarakat Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
PDB per Kapita (Rp ribu) tahun dasar
2010 PDB per Kapita (Rp ribu) tahun dasar 2000 Tingkat Kemiskinan
43.403 40.785
-
72.217
10,96 % *)
10,3
7,0-8,0%
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
5,94%
5,6%
4,0-5,0%
1
Indeks pembangunan masyarakat merupakan indeks komposit yang mengukur sifat kegotongroyongan, toleransi, dan rasa aman masyarakat *) Tingkat kemiskinan Bulan September 2014, sebelum adanya kebijakan pengurangan subsidi BBM pada Bulan November 2014 *Perkiraan
**Maret 2014
Slide - 12
3
PERKUATAN DIMENSI PEMBANGUNAN
DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA
SASARAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT (1/3) Pendidikan Indikator
2014 (Baseline)
2019
Pendidikan Rata-rata lama sekolah penduduk usia
diatas 15 tahun Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun Prodi perguruan tinggi minimal berakreditasi B Persentase SD/MI berakreditasi minimal B Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B Pesentase Kompetensi Keahlian SMK berakreditasi minimal B Rasio APK SMP/MTs antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya Rasio APK SMA/SMK/MA antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya
Arah Kebijakan
Pendidikan 1. Melanjutkan upaya untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar berkualitas
8,1 (tahun)
8,8 (tahun)
94,1%
96,1 (%)
50,4%
68,4 (%)
68,7%
84,2%
62,5%
81,0%
73,5%
84,6%
4. Meningkatkan relevansi pendidikan kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja
48,2%
65,0%
0,85 (2012)
0,90
5. Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan
0,53 (2012)
0,60
2. Meningkatkan akses Pendidikan Menengah yang berkualitas 3. Memperkuat peran swasta dalam menyediakan layanan pendidikan menengah yang berkualitas
6. Meningkatkan Kualitas Pembelajaran
Slide - 15
SASARAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT (2/3) Pembangunan Kesehatan No 1
Indikator Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat 1. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran 2. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup
2
3
Arah Kebijakan 2014 (Baseline) 346 (SDKI 2012) 32 (2012/2013) 19,6 (2013)
3. Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen) 4. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) 32,9 (2013) anak baduta (persen) Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular 1. Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 297 (2013) penduduk 2. Prevalensi HIV (persen) 0,46 (2013) 3. Prevalensi tekanan darah tinggi (persen) 25,8 (2013) 4. Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+ tahun 15,4(2013) (persen) 5. Persentase merokok penduduk usia 15-19 tahun 7,2 (2013) Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan 1. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 0 puskesmas terakreditasi 2. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi 1.015 3. Jumlah puskesmas yang minimal memiliki lima jenis tenaga kesehatan
2019 306 24 17 28
245 <0,5 23,4 15,4 5,4 5.600 95
1. Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang Berkualitas 2. Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat 3. Meningkatkan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 4. Memantapkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan 5. Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar yang Berkualitas 6. Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas 7. Meningkatkan Ketersediaan, Penyebaran, dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan 8. Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan Kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan 9. Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan
5.600
Slide - 16
SASARAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT (3/3) Pembangunan Perumahan, Air Minum dan Sanitasi 2014 (BASELINE)
2019
70%
100%
60,9%
100%
Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan
38.431 Ha
0 Ha
Kekurangan Tempat Tinggal (Backlog) Berdasarkan Perspektif Menghuni
7,6 Juta
5 Juta
INDIKATOR Akses Air Minum Layak
Akses Sanitasi Layak
Arah Kebijakan:
1.
2.
3.
4.
5.
Meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai Menjamin ketahanan air melalui peningkatan pengetahuan perubahan sikap dan perilaku dalam pemanfaatan air minum dan pengelolaan sanitasi Penyediaan infrastruktur produktif dan manajemen layanan melalui penerapan manajemen asset Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi yang dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat Peningkatan efektifitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur air minum dan sanitasi
Slide - 17
DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN
SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN (Kedaulatan Pangan) INDIKATOR
2014 (baseline)
2019
Produksi DN untuk Kedaulatan Pangan - Padi (Juta Ton)
70,6
82,0
- Jagung (Juta Ton)
19,13
24,1
- Kedelai (Juta Ton)
0,92
2,6
- Gula (Juta Ton)
2,6
3,8
- Daging Sapi (Ribu Ton)
452,7
755,1
- Produksi perikanan (juta ton)
12,4
18,8
- Pembangunan dan Peningkatan Jaringan irigasi air permukaan , air tanah dan rawa (juta ha)
8,9
9,89
- Rehabililtasi jariangan irigasi permukaan, air tanah dan rawa (juta ha)
2,71
3,01
189,75
304,75
21
49
Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Irigasi:
- Pembangunan dan Peningkatan irigasi tambak (ribu ha) - Pembangunan waduk)*
CACATAN: Untuk 3 tahun pertama: fokus pada swasembada padi. Untuk kedele fokus pada konsumsi DN utamanya untuk tahu dan tempe; Gula, daging sapi dan garam fokus pada pemenuhan konsumsi rumah tangga.
ARAH KEBIJAKAN:
1.Peningkatan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas produksi DN: Padi: (i) penyelesaian pengamanan lahan berkelanjutan (menahan konversi sawah) dan perluasan sawah baru 1 juta ha dan jaringan irigasi; (ii) revitalisasi penyuluhan dan sistem perbenihan-1.000 desa berdaulat benih dan 1.000 desa pertanian organik; (iv) bank untuk pertanian-UKM-Koperasi; Produk perikanan: 40 juta ton (ikan dll)** 2.Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan: (i) pembangunan gudang dg fasilitas pasca panen; pengendalian impor melalui pemberantasan mafia impor; (ii) penguatan cadangan pangan dan stabilisasi harga pangan; (iii) pengembangan sistem logistik ikan. 3.Meningkatkan perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat: (i) konsumsi protein: telur, ikan, dan daging, sayur dan buah; (ii) penggunaan pangan lokal non beras . 4.Mitigasi gangguan terhadap kedaulatan pangan: (i) benih adaptif perubahan iklim, sekolah iklim dan asuransi pertanian.
* Kumulatif 5 tahun
Slide - 19
SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN (Kedaulatan Energi) INDIKATOR
2014 (baseline)
2019*
81,5%
96,6%
843KWh
1.200KWh
818
700
1.224
1.295
421
400
- Gas bumi DN
53%
64%
- Batubara DN
24%
60%
-
6
2
3
11.960
17.960
40
118
200 ribu
1 jt
-
1
Rasio elektrifikasi Konsumsi Listrik Perkapita Peningkatan Produksi SD Energi: - Minyak Bumi (ribu BM/hari) - Gas Bumi (ribu SBM/hari) - Batubara (Juta Ton) Penggunaan DN (DMO):
Regasifikasi onshore (unit) Pembangunan FSRU (unit) Jaringan pipa gas (km) Pembangunan SPBG (unit)
Jaringan gas kota (sambungan rumah) Pembangunan kilang baru (unit)
ARAH KEBIJAKAN: 1. Meningkatkan produksi energi primer (minyak, gas dan batubara): lapangan baru, IOR/EOR, pengembangan gas non konvensional (shale gas dan CBM). 2. Meningkatkan Cadangan Penyangga dan Operasional Energi: (i) cadangan energi pemerintah; (ii) pengadaan kontrak jangka menengah dan panjang untuk SD energi. 3. Meningkatkan peranan energi baru terbarukan dalam bauran energi: (i) insentif dan harga yang tepat; (ii) pemanfaatan bahan bakar nabati. 4. Meningkatkan Aksesibilitas: (i) mendorong penggunaan SD energi utk penggunaan setempat; (ii) pemanfaatan gas kota; (iii) konversi BBM ke BBG. 5. Peningkatan efisiensi dalam penggunaan energi: (i) pengembangan insentif dan mekanisme pendanaan utk teknologi hemat/efisiensi energi; (ii) audit energi; (iii) peningkatan peran perusahaan layanan energi (ESCO). 6. Meningkatkan pengelolaan subsidi BBM yang lebih transparan dan tepat sasaran 7. Memanfaatkan potensi Sumber Daya Air untuk PLTA (kelistrikan)
* Dengan badan usaha Slide - 20
SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN (Maritim dan Kelautan) INDIKATOR
2014 (BASELINE)
2019
Memperkuat Jatidiri sebagai negara Maritim Penyelesaian pencatatan/deposit pulau-pulau kecil ke PBB
13.466
Penyelesaian batas maritim antar 1 negara negara Pemberantasan Tindakan Perikanan Liar • Meningkatnya ketaatan pelaku 52% perikanan Membangun Konektivitas Nasional: Pengembangan pelabuhan untuk menunjang tol laut Pengembangan pelabuhan penyeberangan Pembangunan kapal perintis
17.466 (Selesai th 2017) 9 negara
87%
--
24
210
270
50 unit
104 unit
Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan Produksi hasil perikanan (juta ton ) Pengembangan pelabuhan perikanan Peningkatan luas kawasan konservasi laut
22,4
40-50
21 unit
24 unit
15,7 juta ha
20 juta ha
ARAH KEBIJAKAN: 1. Penyelesaian tata batas dan batas landas kontinen di luar 200 mil laut, serta penamaan pulau2 dan pendaftarannya; 2. Pengaturan dan pengendalian ALKI; 3. Penguatan lembaga pengawasan laut; 4. Peningkatan Koordinasi Dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana;
5. Meningkatkan pembangunan sistem transportasi multimoda; 6. Melakukan upaya keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan; 7. Percepatan pengembangan ekonomi kelautan;
8. Meningkatkan dan mempertahankan kualitas, daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut; 9. Meningkatkan wawasan dan budaya bahari serta penguatan SDM dan Iptek kelautan; 10. Meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan serta masyarakat pesisir Slide - 21
SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN (Pariwisata dan Industri) INDIKATOR Pariwisata Kontribusi terhadap PDB Nasional Wisatawan Mancanegara (Orang) Wisatawan Nusantara (Kunjungan) Devisa (triliun rupiah)
2014 (Baseline)
2019
4,2%
8%
9 juta
20 juta
250 juta
275 juta
120
260
Sasaran Pertumbuhan:
Kontribusi dalam PDB Penambahan jumlah Industri skala menengah dan besar * Kumulatif 5 tahun
1. Pemasaran Pariwisata Nasional: mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan manca negara dan mendorong peningkatan wisatawan nusantara 2. Pembangunan Destinasi Pariwisata: meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata sehingga berdayasaing di dalam negeri dan di luar negeri
3. Pembangunan Industri Pariwisata: meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata nasional serta meningkatkan keragaman dan daya saing produk / jasa pariwisata nasional di setiap destinasi periwisata yang menjdai fokus pemasaran 4. Pembangunan Kelembagaan Pariwisata: membangun sumber daya manusia pariwisata serta organisasi kepariwisataan nasional
Industri Industri (%)
ARAH KEBIJAKAN:
4,7
8.6
20,7%
21,6%
-
9.000 unit*
5. Pengembangan Perwilayahan Industri di luar Pulau Jawa 6. Penumbuhan Populasi Industri dengan menambah paling tidak sekitar 9 ribu usaha 7. Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas (Nilai Ekspor dan Nilai Tambah Per Tenaga Kerja)
Slide - 22
DIMENSI PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN
SASARAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN DAN ANTARWILAYAH (1/3) Indikator
2014 (Baseline)
2019
Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan a.
Penurunan desa tertinggal
s.d. 5,000 desa tertinggal
b.
Peningkatan desa mandiri
paling sedikit 2,000 desa
Pengembangan Kawasan Perbatasan a.
b.
Pengembangan Pusat Ekonomi Perbatasan (Pusat Kegiatan Strategis Nasional/PKSN)
Peningkatan keamanan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan
3 (111 lokasi prioritas)
12 pulau-pulau kecil terluar berpenduduk
10 (187 lokasi priorias)
92 pulau kecil terluar/terdepa n
ARAH KEBIJAKAN: Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan 1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa termasuk permukiman transmigrasi sesuai dengan kondisi geografis Desa. 2. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat Desa termasuk di permukiman transmigrasi. 3. Pembangunan sarana bisnis/pusat bisnis di perdesaan. 4. Pengembangan komunitas teknologi perdesaan. 5. Pembangunan sumber daya manusia, peningkatan keberdayaan, dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat Desa termasuk di permukiman transmigrasi 6. Penguatan Pemerintahan Desa 7. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan perdesaan termasuk di kawasan transmigrasi. 8. Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan termasuk kawasan transmigrasi untuk mendorong keterkaitan desakota. Pengembangan Kawasan Perbatasan 1. Peningkatan keamanan wilayah perbatasan sebagai halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman. 2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat wilayah perbatasan melalui peningkatan penyediaan kebutuhan fasilitas sosial dan ekonomi, akses infrastruktur.
Slide - 24
SASARAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN DAN ANTARWILAYAH (2/3) 2014 (Baseline)
Indikator
2019
Pembangunan Daerah Tertinggal
a. Jumlah Daerah Tertinggal b. Kabupaten terentaskan c. Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal d. Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal
42
b. Kawasan Industri c. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) * rata-rata 2010-2014
Pengembangan Daerah Tertinggal 1. Promosi potensi daerah tertinggal untuk mempercepat pembangunan 2. Pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar publik. 3. Pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung SDM yang berkualitas. 4. Pembangunan infrastruktur./konektivitas.
122 (termasuk 9 DOB) 70 7,1% *)
80 7,24%
16,64%
14,0%
Pembangunan Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Luar Jawa
68,46
69,59
1. Pengembangan potensi ekonomi wilayah, melalui percepatan Industrialisasi/hilirisasi pengolahan SDA (a) menciptakan nilai tambah; (b) menciptakan kesempatan kerja baru, terutama industri manufaktur, industri pangan, industri maritim, dan pariwisa. 2. Percepatan pembangunan konektivitas/ infrastruktur 3. Pengembangan SDM dan IPTEK 4. Pengembangan regulasi dan kebijakan
Pembangunan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Luar Jawa a. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Luar Jawa
ARAH KEBIJAKAN:
7
14
n.a.
14
4
4
** di Pulau Jawa ada 1 KEK (KEK Tanjung Lesung)
5. Peningkatan iklim investasi dan iklim usdaha a.l: Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);dan pemberian insentif fiskal dan non fiskal .
Slide - 25
SASARAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN DAN ANTARWILAYAH (3/3) Indikator
2014 (Baseline)
2019
Pembangunan Kawasan Perkotaan
ARAH KEBIJAKAN: 1. Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional.
a.
Pembangunan Metropolitan di Luar Jawa sebagai PKN dan Pusat Investasi
2
2+ 5(usulan baru)
b.
Optimalisasi 20 kota otonomi berukuran sedang di Luar Jawa sebagai PKN/PKW dan penyangga urbanisasi di Luar Jawa
2. Percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk mewujudkan kota aman, nyaman, dan layak huni.
43 kota belum optimal perannya
20 dioptimalkan perannya
3. Pembangunan kota hijau berketahanan iklim dan bencana.
Penguatan 39 pusat pertumbuhan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) atau Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
--
39 pusat pertumbuha n yang diperkuat
5. Peningkatan kapasitas pembangunan perkotaan.
Pembangunan 10 Kota Baru Publik
--
10 Kota Baru
c.
d.
yang
4. Pengembangan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal. tata
kelola
Slide - 26
PEMBANGUNAN TECHNO PARK DAN SCIENCE PARK SASARAN : Terbangunnya 100 Techno Park di daerah-daerah kabupaten/kota, dan Science Park di setiap provinsi. ARAH KEBIJAKAN :
Pembangunan Tecno Park diarahkan berfungsi sebagai:
pusat penerapan teknologi di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan pengolahan hasil (pasca panen) yang telah dikaji oleh lembaga penelitian, swasta, perguruan tinggi untuk diterapkan dalam skala ekonomi; tempat pelatihan, pemagangan, pusat disseminasi teknologi, dan pusat advokasi bisnis ke masyarakat luas;
Pembangunan Science Park diarahkan berfungsi sebagai:
penyedia pengetahuan terkini oleh dosen universitas setempat, peneliti dari lembaga litbang pemerintah, dan pakar teknologi yang siap diterapkan untuk kegiatan ekonomi; penyedia solusi-solusi teknologi yang tidak terselesaikan di Techno Park; sebagai pusat pengembangan aplikasi teknologi lanjut bagi perekonomian lokal.
Slide - 27
PEMBANGUNAN SCIENCE AND TECHNO PARK Menuju Bangsa Berdaya Saing
PRESIDEN
TIM PENGARAH: Menteri PPN/Bappenas; Menteri Ristek dan Dikti; Menteri Pertanian; Menteri Kelautan dan Perikanan; Menteri Perindustrian; dsb
BPPT National Science and Techno Park
Puspitek Serpong (BPPT, LIPI, BATAN)
PROVINSI/ KELOMPOK PROVINSI
KABUPATEN/ KOTA
Techno Park
Techno Park
Science Park
Science Park
Science Park
Techno Park
Techno Park
Techno Park
Techno Park
Techno Park
Techno Park
Techno Park
Slide - 28
Contoh : Pondok Pusaka Techno Park, Kabupaten Kaur, Bengkulu
Slide - 29
KINERJA PEMBANGUNAN
4
Provinsi Kalimantan Barat Provinsi Kalimantan Tengah Provinsi Kalimantan Selatan Provinsi Kalimantan Timur Provindi Kalimantan Utara
LAJU PERTUMBUHAN PDRB MENURUT PROVINSI 2014
6,21 5,02 4,85
2,02
Sumber: BPS, 2015
Slide Slide -- 31 31
Persentase Penduduk Miskin Provinsi (%)
Papua
Papua Barat
Nusa Tenggara Timur
Maluku
Gorontalo
Bengkulu
Nusa Tenggara Barat
Aceh
DI Yogyakarta
Lampung
Sumatera Selatan
Sulawesi Tengah
Jawa Tengah
Sulawesi Tenggara
Jawa Timur
Sulawesi Barat
Sumatera Utara
Sulawesi Selatan
Jawa Barat
Jambi
Sulawesi Utara
10
Kalimantan Barat
Riau
Maluku Utara
Sumatera Barat
Kep Riau
Kalimantan Timur
4.81
Kalimantan Tengah
Banten
Kep Bangka Belitung
5
Kalimantan Selatan
Bali
15
DKI Jakarta
PRESENTASE PENDUDUK MISKIN MENURUT PROVINSI (September 2014)
30
25
20
Indonesia 10,96
6.076.31 8.07
0
Persentase Penduduk Miskin Nasional (%)
Slide - 32
% TPT Provinsi
Maluku
Banten
Aceh
DKI Jakarta
Jawa Barat
Sulawesi Utara
8
Kalimantan Timur
Kepulauan Riau
Riau
Sumatera Barat
Sumatera Utara
Nusa Tenggara Barat
Jawa Tengah
Maluku Utara
Kep. Bangka Belitung
Sulawesi Selatan
Jambi
Papua Barat
Sumatera Selatan
Lampung
Sulawesi Tenggara
Jawa Timur
Gorontalo
Kalimantan Barat
3.24
Kalimantan Selatan
Sulawesi Tengah
Bengkulu
Papua
DI Yogyakarta
Nusa Tengggara Timur
4
Kalimantan Tengah
Sulawesi Barat
6
Bali
PRESENTASE TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) MENURUT PROVINSI (Agustus 2014)
12
10
Indonesia 5,94 7.38
3.804.04
2
0
% TPT Indonesia
Slide - 33
SASARAN LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH PULAU KALIMANTAN PER PROVINSI TAHUN 2015-2019
SASARAN LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH PULAU KALIMANTAN PER PROVINSI TAHUN 2015-2019
SASARAN TINGKAT PENGANGGURAN WILAYAH PULAU KALIMANTAN PER PROVINSI TAHUN 2015-2019
DAYA SAING PROVINSI DI INDONESIA 2013 Rank 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Provinsi DKI Jakarta Jawa Timur Kalimantan Timur Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Banten Kepulauan Riau Bali Riau Sulawesi Selatan Sumatera Selatan Kalimantan Selatan Sulawesi Utara Gorontalo Aceh Sumatera Barat
Skor 1,7576 0,6644 0,5523 0,5113 0,4282 0,2757 0,2343 0,1708 0,1371 0,1152 0,0993 0,0816 0,0146 -0,0259 -0,1330 -0,1444 -0,1559
Rank 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Sumber: Asian Competitiveness Institute, 2013
Provinsi Sulawesi Tenggara Sumatera Utara Lampung Sulawesi Barat Kalimantan Barat Sulawesi Tengah Papua Jambi Kalimantan Tengah Bengkulu Nusa Tenggara Barat Kepulauan Bangka Belitung Papua Barat Maluku Maluku Utara Nusa Tenggara Timur
Skor -0,1655 -0,1683 -0,1956 -0,2062 -0,2273 -0,2311 -0,2378 -0,2506 -0,2681 -0,2735 -0,2969 -0,3085 -0,3179 -0,3438 -0,5107 -0,6014 Slide Slide -- 37 37
RASIO ELEKTRIFIKASI DAN ENERGI YANG DIKONSUMSI PER KAPITA TAHUN 2013 Pelanggan WILAYAH
SUMATERA
Penduduk (1.000)
Rumah Tangga (1.000)
RT (1.000)
KWh Jual
Persen terhadap Indonesia
KWh (1.000)
Persen terhadap Indonesia
Rasio kWh Elektrifkasi jual/kapita (%)
53.539,0
13.056,4
9.917
19,78
25.739
13,95
75,95
480,75
141.985,6
38.193,2
31.655
63,13
137.029
74,28
82,88
965,09
BALI & NUSA TENGGARA
13.721,1
3.480,9
2.203
4,39
5.687
3,08
63,30
414,49
KALIMANTAN
14.751,4
3.674,4
2.617
5,22
6.988
3,79
71,23
473,74
SULAWESI
18.216,9
4.262,2
3.019
6,02
7.266
3,94
70,83
398,85
6.604,1
1.537,2
733
1,46
1.773
0,96
47,72
268,46
LUAR JAWA
106.832,5
26.011,3
18.461
36,82
49.463
26,81
70,97
463,00
JAWA
141.985,6
38.193,3
31.655
63,13
138.081
74,85
82,88
972,50
64.204,3
50.145
100,00
184.482
100,00
78,10
741,44
JAWA
MALUKU & PAPUA
Sumber: Statistik Listrik, 2013 (BPS)
INDONESIA
248.818,1
Slide - 38
PRODUKSI DAN KONSUMSI LISTRIK PER KAPITA (KWH PER KAPITA)
No.
Negara
Konsumsi Listrik Per Kapita (KwH)
Produksi Listrik (KwH)
1
Singapore
8.404,23
45.999.000.000
2
Malaysia
4.246,47
130.090.000.000
3
China
3.297,97
4.715.716.000.000
4
Thailand
2.315,99
155.986.000.000
5
Vietnam
1.073,28
99.179.000.000
6
India
684,106
1.052.330.000.000
7
Indonesia
679,7
182.384.000.000
Sumber: World Bank, 2011
Slide - 39
BEBERAPA CONTOH WILAYAH YANG MENGALAMI KRISIS LISTRIK ATAU POTENSIAL MENGALAMI KRISIS LISTRIK Wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumut dan Aceh) :
• Sudah mengalami defisit hingga 150 - 200 MW, akibat disitanya PLTGU Belawan 180 MW (tidak beroperasi) oleh Kejaksaan karena terkait kasus hukum pengadaan turbin. • Terlambatanya beberapa proyek PLTU (FTP I), yaitu PLTU Pangkalan Susu (2x200 MW), PLTU Nagan Raya (2x100) NAD, dan PLTU Teluk Sirih 2x100 MW Sumatera Barat. Wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo
• Mengalami defisit daya sekitar 20-30 MW , karena penurunan produksi listrik PLTA Tonsea, PLTA Tanggari I dan II karena kemarau, debet air Danau Tondano menurun hingga di bawah 200 cm, juga PLTP Lahendong (20MW) telah mengalami penurunan debit uap, serta kerusakan PLTU Amurang 2x30 MW. Potensi Krisis Listrik di Jawa-Bali
• Terlambatanya pelaksanaan beberapa pembangunan PLTU terutama PLTU Batang 2x1.000 MW Jawa Tengah, PLTU Indramayu 1.000 MW, dan PLTU Mulut Tambang unit 8,9,10 -3.000 MW Sumatera Bagian Selatan (termasuk pembangunan jaringan transmisi Jawa-Sumatera).
• Diperkirakan cadangan daya (reserved margin) dapat menurun hingga 18 % pada tahun 2016 dan 16 % pada tahun 2017, Kondisi ideal reserved margin adalah 30 %. Slide - 40
RENCANA PENGEMBANGAN ENERGI LISTRIK
KALIMANTAN BARAT
KEGIATAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH NASIONAL DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional
PERHUBUNGAN DARAT PengembanganSistem Transit dan Semi BRT Kota Pontianak PERHUBUNGAN UDARA Pengembangan Bandara Supadio Pembangunan Bandara Singkawang Pengembangan Bandara Perintis di Provinsi Kalbar (Sintang) PERHUBUNGAN LAUT Pengembangan Pelabuhan Teluk Melano (Teluk Batang) Pengembangan Pelabuhan Pontianak,Pantai Kijing* Pengembangan Pelabuhan Padang Tikar JALAN Pembangunan Jalan Siduk - Sei Keli - Nangatayap Pembangunan Jalan Ketapang - Siduk - Sukadana - Teluk Batang Pembangunan Jalan Tebas-Sentebang-Tn.Hitam-Jeruju-Liku - Merbau - Temajok Pembangunan Jalan Tn.Hitam - Sp.Bantanan - Galing - Aruk Pembangunan Jembatan Tayan Slide - 43
KEGIATAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH NASIONAL DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional
JALAN Pembangunan Jalan Nanga Pinoh - Batas Kalteng Pembangunan Jembatan Kapuas II Pembangunan Jalan Lingkar Luar Pontianak Pembangunan Jalan Perbatasan Ruas Temajuk - Gunung Kukud - Simpang Tanjung Pembangunan Jalan Perbatasan Ruas Teberau - Bts.Kec.Siding - Bts. Kab. Sanggau - Bts Kec Sekayam - Bts. Kab. Sintang Pembangunan Jalan Perbatasan Ruas Putussibau - Nanga Era - Bts Kaltim Pembangunan Jalan RASAU - SEPULAU ASDP
Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan
Dermaga Penyeberangan Kemboja* Dermaga Penyeberangan Sintete* Dermaga Penyeberangan Sekadau Dermaga Penyeberangan Teluk Malike Dermaga Penyeberangan Sungai Durian* Slide - 44
KEGIATAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH NASIONAL DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional KETENAGALISTIKAN PLTU Kalbar-1 200 MW PLTG/MG Mobile PP Kalbar 100 MW PLTG/MG Pontianak Peaker-1 100 MW Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi Pembanguan PLTS Komunal dan PLTMH Telekomunikasi dan Infromatika Pembangunan Serat Optik antar seluruh kabupaten/kota Pengembangan transmisi penyiaran TVRI SUMBER DAYA AIR Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Sanggau Ledo Bengkayang Pembangunan Outer Ring Canal Kota Metropolitan Pontianak Kota Pontianak Perkuatan Tebing Sungai Kapuas Sei Nipah Kuning Kota Pontianak Kota Pontianak Pembangunan Sarana/Prasarana Pengendali Banjir Kota Sintang Kab Sintang Pembangunan Sarana/Prasarana Pengendali Banjir Kab. Kapuas Hulu Kab Kapuas Hulu Pembangunan Bendungan Segedong Kab Pontianak Pembangunan Bendungan Kapuas Hulu Kab Kapuas Hulu Peningkatan kapasitas Waduk Panepat ( 10 Ha) Kota Pontianak Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa Air Baku Kota Ketapang Kab Ketapang Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa Air Baku Sungai Potan Kab Kapuas Hulu Slide - 45
KEGIATAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH NASIONAL DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional
PENDIDIKAN Peningkatan pelayanan pendidikan daerah perbatasan dan pulau (dalam bentuk sekolah berasrama). Pembangunan Politeknik di Kabupaten Bengkayang, Kapuas Hulu dan Sanggau. KESEHATAN Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak (difokuskan untuk 10 kabupaten tertinggal dan daerah perbatasan) Pemenuhan tenaga medis Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan dasar Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan rujukan (Kab. Sanggau, Kab. Kapuas Hulu, Kab. Sambas, Kab. Bengkayang) Pengendalian penyakit HIV dan AIDS Penanggulangan gizi buruk
KALIMANTAN TENGAH
KEGIATAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH NASIONAL DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional PERKERETAAPIAN DIPERUNTUKKAN BAGI PENGANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG Pembangunan Jalur KA : Kudangan – Nanga Bulik – Kumai Pembangunan Jalur KA Puruk Cahu – Kuala Kurun – Rabambang – Tumbang Samba – Sampit- Kuala Pembuang – Teluk Segintung Pembangunan Jalur KA Tumbang Samba – Rantau Pulut -Nanga Pembangunan Jalur KA Kuala Kurun – Rambambang – palangkaraya – Pulang Pisau – Batanjung (Kuala Kapuas) Pembangunan Jalur KA Puruk Cahu – Bangkuang / Mangkatip - Batanjung Pembangunan Jalur KA Banjarmasin-Palangkaraya PERHUBUNGAN UDARA Pengembangan Bandara Tjilik Riwut Pembangunan Bandara Muara Teweh PERHUBUNGAN LAUT Pengembangan Pelabuhan Laut Batanjung, Teluk Segintung dan Pelabuhan Kumai Pengembangan Pangkalan Bun Pengembangan Pelabuhan Tongkang Bangkuang Pengembangan Pelabuhan Bagendang* Pembangunan Pelabuhan Tanjung Perawan di Kab.Pulang Pisau Pembangunan Pelabuhan Pulau Damar di Kabupaten Katingan Relokasi Pelabuhan Pangkalan Bun ke Sebuai di Kabupaten Kotawaringin Barat Slide - 48
KEGIATAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH NASIONAL DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional JALAN Pembangunan Jalan Palangkaraya-Bukittliti-Bkt.Batu-Buntok-Ampah Pembangunan Jalan Sampit-Samuda-Ujung Pandaran Pembangunan Jalan Tumbang Samba-Tbg Senawang-Bts Kalbar Pembangunan Jembatan Tumbang Samba ASDP Pengembangan Dermaga Penyeberangan Baok Pemb. Dermaga Sungai di Kasongan Baru di Kec. Katingan Hilir Pengadaan Bus Air Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sungai RPM Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sungai Kasongan Baru* Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sungai Petanak* KETENAGALISTRIKAN PLTMG Bangkanai (FTP2) 140 MW PLTU Kalselteng 1 100 MW Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi Persiapan Jaringan Kabel Listrik bawah Laut KalimantanTengah ke Jawa tengah Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan
Slide - 49
KEGIATAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH NASIONAL DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional Telekomunikasi dan Infromatika Pembangunan Serat Optik antar seluruh kabupaten/kota Pengembangan transmisi penyiaran TVRI SUMBER DAYA AIR Pembangunan Prasarana Air Baku Kotawaringin Barat Kab Kotawaringin Barat Revitalisasi lahan rawa ex PLG PENDIDIKAN Program PAUD : a. BOP PAUD; b. Rintisan PAUD; dan c. Gugus PAUD Program Pendidikan Dasar a. Peningkatan mutu SD; b. Peningkatan mutu PK-PLK; c. Peningkatan mutu SMP; dan d. P2TK Dikdas (tunjangan guru kualifikasi, daerah khusus/terpencil, tunjangan profesi, dan tunjangan fungsional non-PNS) Program Pendidikan Menengah dan Luar Biasa : a. Layanan Peningkatan mutu Pendidikan SMA; b. Layanan Peningkatan mutu SMK; dan c. P2TK Dikmen (tunjangan kualifikasi guru, daerah khusus/terpencil, tunjangan profesi, dan tunjangan fungsional non-PNS) Program Pendidikan Non-formal dan Informal : Peningkatan mutu Layanan kursus dan keterampilan
Slide - 50
KEGIATAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH NASIONAL DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional KESEHATAN Pelayanan Kesehatan Dasar : Diperlukan akreditasi dan peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan dasar Pelayanan Kesehatan Perorangan : a. Membangun sistem penanggulangan kegawat daruratan terpadu; b. Peningkatan pemenuhan layanan spesialistik; dan c. Peningkatan kepastian tenaga kesehatan strategis untuk mendukung target MDGs Peningkatan dan Perbaikan Sarana Prasarana : Peningkatan/pengembangan rumah sakit jiwa kalawa atei Program Jaminan Kesehatan dan Kefarmasian : a. Jaminan kesehatan, diperlukan untuk pembayaran premi (Jamkesda Kalteng Barigas) agar masyarakat miskin yang belum menerima (JKN-PBI) dapat masuk dalam kartu Kalteng Barigas; b. Peningkatan ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan; dan c. Peningkatan produksi dan distribusi kefarmasian Penanggulangan Masalah Kesehatan : a. Penanganan krisis kesehatan; b. Penanganan rabies; c. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM); d. Sistem Surveillance terpadu; e. Universal Child Immunization (UCI); f. Eliminasi Malaria; g. Pemberantasan Tb paru; h. Penemuan kasus HIV/AIDS; dan i. Penanggulangan filariasis
KALIMANTAN SELATAN
KEGIATAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH NASIONAL DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional PERKERETAAPIAN DIPERUNTUKKAN BAGI PENGANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG Pembangunan KA Tanjung-Paringin- Rantau- Martapura-Bandara Syamsoedin Noor Banjarmasin Pembangunan jalur kereta api : Banjarmasin Pelaihari Batu Licin Sengayam Tanah Grogot Pembangunan Jalur KA Tanjung-Balikpapan Pembangunan Jalur KA Banjarmasin-Palangkaraya PERHUBUNGAN DARAT PengembanganSistem Transit dan Semi BRT Kota Banjarmasin* PERHUBUNGAN UDARA Pengembangan Bandara Gusti Syamsir Alam Pengembangan Bandara Syamsudian Noor Banjarmasin PERHUBUNGAN LAUT Pengembangan Pelabuhan Laut Batulicin Pembangunan Pelabuhan Seibuku (sebuku) Pengembangan Pelabuhan Pelaihari/Swarangan Pengembangan Pelabuhan Trisakti Banjarmasin* Pengembangan Pelabuhan Marabatuan
Slide - 53
KEGIATAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH NASIONAL DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional JALAN Pembangunan Jalan akses Kawasan Industri Batulicin ke Pelabuhan Batulicin Pembangunan Jalan akses menuju Pelabuhan Pelaihari di Kabupaten Tanah Laut Pembangunan Jalan Benua Anyar - Margasari-Ma. Muning-Kandangan Pembangunan Jalan Kandangan - Hampang- Batu Licin Pembangunan Jalan Kawasan Industri Batulicin Ruas Batulicin-Lumpangi, Batulicin-Mentewe, BatulicinPagatan, Batulicin-S.Kupang, dan Simp. Kodeco-Mentewe Pembangunan Jalan Pelabuhan Trisakti Banjarmasin (Trisakti - Pasir Mas - Jembatan Barito) Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Trisakti dan Pelabuhan Pelaihari Peningkatan Jalan Ambungan - Tajau Pecah Pembangunan Jalan Lingkar (Sei Ulin dan Batu Licin) Pembangunan Jembatan Penghubung Pulau Laut ASDP Pengembangan Dermaga Penyeberangan P. Sebuku* KETENAGALISTRIKAN PLTGU/MGU Kalsel Peaker 1 200 MW PLTG/MG Mobile PP Kalselteng (Seberang Barito) 100 MW PLTG/MG Mobile PP Kalselteng (Trisakti dan Kayutangi) 100 MW PLTU Kalsel (FTP2) 2x100 MW PLTU Kalselteng 2 100 MW Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi Pembangunan PLTS Komunal Program Listrik Gratis
KEGIATAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH NASIONAL DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional TELEKOMUNIKASI DAN INFROMATIKA Pembangunan Serat Optik antar seluruh kabupaten/kota Pengembangan transmisi penyiaran TVRI SUMBER DAYA AIR Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Batang Alai Pembangunan Pengendali Erosi dan Proteksi S. Barito di Marabahan, Kab Batola Pembangunan Pengendali Erosi dan Proteksi S. Martapura, Kota Banjarmasin Pembangunan Pengendali Erosi dan Proteksi Sungai Martapura, Kab Banjar Pembangunan Pengendali Erosi dan Proteksi S. Tabalong (3 Lokasi) Pengendalian Banjir Santui, Kintap dan Batu Licin Pengendalian Banjir, Jorong, Asam - Asam & Kintap Pengendalian Banjir Kandang Jaya Normalisasi Sungai Martapura Pembangunan Pengaman Pantai Aluh Aluh Pembangunan Waduk Tapin Tanah Bendungan Tapin Pembangunan Embung Tala Pembangunan Embung Tanbu Pembangunan Air Baku Banjar Bakula Slide - 55
KEGIATAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH NASIONAL DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional PENDIDIKAN Pembangunan sekolah baru SD, SMP, SMA/SMK Pembangunan ruang kelas baru SD, SMP, SMA/SMK. Rehabilitasi ruang kelas SD, SMP, SMA/SMK. Peningkatan kualifikasi pendidikan guru (S1) Pendidikan keaksaraan dan pendidikan paket A, paket B, dan paket C KESEHATAN Pembangunan Puskesmas yang terakreditasi (1 kecamatan = 1 puskesmas) Peningkatan sarana prasarana kesehatan Bina gizi kesehatan ibu dan anak Penyehatan lingkungan BOK PERUMAHAN SPAM Regional Banjarbakula Rusunawa Kab Banjar 4TB, Kab Kotabaru 1TB, Banjarmasin 2TB, Hulu Sungai Utara 1 TB Penanganan Kawasan kumuh di Banjarmasin, Kab Barito Kuala, Kotabaru, dan Kab Banjar
Slide - 56
KALIMANTAN TIMUR
KEGIATAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH NASIONAL DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional PERKERETAAPIAN DIPERUNTUKKAN BAGI PENGANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG Pembangunan jalur KA antara Balikpapan - Samarinda Pembangunan jalur KA antara Muara Wahau - Muara Bengalon (swasta) Pembangunan jalur KA antara Murung Raya – Kutai Barat – Paser – Penajam Paser Utara – Balikpapan (swasta) Pembangunan Jalur KA Tanjung-Balikpapan PERHUBUNGAN DARAT PengembanganSistem Transit dan Semi BRT Kota Samarinda* PengembanganSistem Transit dan Semi BRT Kota Balikpapan* PERHUBUNGAN UDARA Pembangunan Bandara Tana Paser Pengembangan Bandara Bontang Pengembangan Bandara Samarinda Baru Pengembangan Bandara Datah Dawai Pembangunan Bandara Perintis Long Apari PERHUBUNGAN LAUT Pengembangan Terminal Peti Kemas Palaran Pembangunan Pelabuhan Internasional Maloy/Sangkulirang* Pelabuhan Kuala Samboja Pengembangan Pelabuhan Internasional Balikpapan (Terminal Peti Kemas Kariangau) Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Penajam Paser Pengembangan Pelabuhan Tanah Grogot Pengembangan Pelabuhan Samarinda Pembangunan infrastruktur pelabuhan sebagai pendukung Integrated Mining Development MEC Coal Slide - 58 Project
KEGIATAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH NASIONAL DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional JALAN Pembangunan Jalan Akses Jembatan Pulau Balang Pembangunan Jalan Sangkulirang-Taliyasan-Guntur-Tanjung Redep Pembangunan Jalan Tol Samarinda - Balikpapan Pembangunan Jalan Akses Maloy Pembangunan Jembatan Loa Kulu Pembangunan Jembatan Pulau Balang Pembangunan Jembatan Tullur Aji Jejangkat Pembangunan Jalan Singkuang – Bandara Kalimarau Pembangunan Jembatan Kelay (Kab. Berau) Pembangunan Jalan Perbatasan Bts Kalbar - Tiong Ohang - Long Pahangai Pembangunan Jalan Lingkar Samarinda Pembangunan Jalan Perbatasan Bts Kalbar - Tiong Ohang - Long Pahangai-Batas Kaltara ASDP Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sungai Batu Dinding Kab. Kutai Barat
Slide - 59
KEGIATAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH NASIONAL DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional KETENAGALISTRIKAN PLTG/MG Kaltim Peaker 2 100 MW PLTU Kaltim (FTP2) 2x100 MW PLTU Kaltim 4 100 MW Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi PLT Biomass sawit dan limbah sawit (Energi Baru Terbarukan) PLTS Komunal INFRASTRUKTUR ENERGI Pembangunan Jaringan gas kota di Samarinda Telekomunikasi dan Infromatika Pembangunan Tower Telekomunikasi di daerah pedalaman dan perbatasan Pembangunan Serat Optik antar seluruh kabupaten/kota Pengembangan transmisi penyiaran TVRI
Slide - 60
KEGIATAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH NASIONAL DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional SUMBER DAYA AIR Pembangunan Waduk Teritip Kab. Balikpapan Pembangunan Bendung Tepian Buah (1.500 Ha) Kab. Berau Pembangunan Bendung Sidomukti Kab. Kukar Pembangunan Bendung Sukabumi Kab. Kukar Pembangunan Bendung Ritan Lama Kab. Kukar Pembangunan Bendung Mejang Kab. Kutim Peningkatkan DR. Sebakung Kab. PPU Pembangunan Bendali V Banjir Papan Lestari Sepinggan Kota Balikpapan Kota Balikpapan Lanjutan Penanganan Banjir dan Pengaman Tebing Sungai Karang Mumus Kota Samarinda Kota Samarinda Pembangunan Pintu Air dan Pompa Banjir Muara Sungai Karang Mumus Kota Samarinda Kota Samarinda Lanjutan Pembangunan Bendungan Teritip Kota Balikpapan Kota Balikpapan Pembangunan Bendungan Sepaku Semoi Kab. PPU Pembangunan Bendungan Lambakan Kab. PPU Pengerukan dan Konservasi DAS Danau Semayang Kab. Kukar Pengerukan dan Konservasi DAS Danau Melintang Kab. Kukar Pembangunan Embung Aji Raden Kota Balikpapan Pembangunan Intake Keledang Kapasitas 900 Lt/dt Kota Samarinda Pengadaan & Pemasangan Jaringan Transmisi Air Baku Dia 800 mm Intake Loa Kulu -IPA Lok Bahu L = 8.4 KM Kota Samarinda
KEGIATAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH NASIONAL DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional PENDIDIKAN Pengembangan Politeknik Negeri Samarinda (penguatan Program Studi Nautika) Pengembangan Institut Teknologi Kalimantan serta Institut Seni dan Budaya (ISBI) Penyediaan layanan pendidikan di daerah perbatasan (Kab. Mahakam Ulu) Pembangunan asrama untuk SMA unggulan, terutama untuk daerah perbatasan (Kab. Mahakam Ulu) KESEHATAN Peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan dasar : 1. Pembangunan puskesmas baru: Long Apari, Long Bagun dan Long Pahangai (Kab. Mahakam Ulu, Kaltim); 2. Rehabilitasi puskesmas; 3. Alat Kesehatan; dan 4. Pusling perairan (Kab. Berau, Kutai Barat dan Mahakam Ulu) Pengembangan puskesmas 24 jam menjadi RS Pratama (Diusulkan untuk Kab. Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda (lokasi perbatasan)) Pemenuhan peralatan kesehatan RS Pratama (Lokasi di 5 kabupaten: Kab. Paser, Kab. Kutai Barat, Kab. Kutai Timur, Kab. Mahakam Ulu, Kab. Berau) PERUMAHAN Pembangunan TPA Sanitary Landfil dan IPAL (Samarinda, Balikpapan, Bontang) Pengurangan Kawasan Kumuh (Samarinda, Balikpapan dan Bontang)
KALIMANTAN UTARA
KEGIATAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH NASIONAL DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional PERHUBUNGAN UDARA Pengembangan Bandara Tanjung Harapan, Bulungan Pengembangan Bandara Juwata-Tarakan Pembangunan Bandara Maratua Peningkatan Bandara Perintis Binuang Kec. Krayan Selatan Pembangunan Bandar Udara Sebatik PERHUBUNGAN LAUT Pengembangan Pelabuhan Nunukan Pengembangan Pelabuhan Tarakan Pembangunan Pelabuhan Bongkar Muat Barang di Pesawan Tg. Selor Pengembangan Pelabuhan Tunon Taka Pengembangan Pelabuhan Malundung Pengembangan Pelabuhan Sebatik Pembangunan Pelabuhan Internasional di Tanah Kuning Pembangunan Pelabuhan Bebatu (Kabupaten Tanah Tidung)
Slide - 64
KEGIATAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH NASIONAL DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional JALAN Pembangunan Jalan Perbatasan Long Nawang - Long Bujungan - Long Kemuat - Langap – Malinau Pembangunan Jalan Mesalong-Sasipu--Tou Lumbis Pembangunan Jalan Perbatasan Malinau – Punan - Long Bawan – Long Midang Pembangunan Jalan Long Nawang – Metulang – Long boh – Bts Kaltim Pembangunan Jalan Penghubung Kab. Bulungan – Tarakan Pembangunan Jembatan Pendukung Pengembangan Kota Baru Tarakan ASDP Pengembangan Dermaga Penyeberangan Nunukan Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sebatik Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan/Ferry Tarakan Peningkatan Pelabuhan Ferry Ancam KETENAGALISTRIKAN PLTMG Tanjung Selor 15 MW PLTMG Nunukan 2 10 MW Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi PLTA Besahan (Kayan 3) dan PLTA Long Sempanjang Total kapasitas 1000 MW
Slide - 65
KEGIATAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH NASIONAL DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional TELEKOMUNIKASI DAN INFROMATIKA Pembangunan Tower Telekomunikasi di daerah pedalaman dan perbatasan Pembangunan Serat Optik antar seluruh kabupaten/kota Pengembangan transmisi penyiaran TVRI SUMBER DAYA AIR Pembangunan DR. Sepunggur Kab. Bulungan Pembangunan DR. Salim batu Kab. Bulungan Pembangunan DR. Teras Baru Kab. Bulungan Pembangunan Pengendalian Banjir Tanjung Belimbing (Kanal, Retarding Basin dan Drainase) Kota Malinau Kab. Malinau Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi D.R. Tanjung Buka Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi D.R. Sepunggur Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi D.R. Salim Batu Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi D.R. Teras Baru Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi D.R. Selang Ketok Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi D.T. Tanah Kuning Persiapan Pembangunan 5 Bendungan di Sungai Kayan (Kab Bulungan) dan 3 bendungan di Sungai Mentarang (Kab Malinau) Pembangunan embung di Kota Tarakan Pembangunan Waduk PLTA Besahan (Kayan -K3) dan Pembangunan Waduk PLTA Long Sempajang (Mentarang 3) (1000 MW)
Slide - 66
KEGIATAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH NASIONAL DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional PENDIDIKAN Pembangunan sekolahbaru TK, SD, SMP, SMA, SMK Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan Pembangunan asrama sekolah KESEHATAN Pembangunan untuk RS Pratama di Kab. Tana Tidung (Tana lia, bebatu), Kab. Nunukan (sebayu dan krayan), Kab. Malinau (long ampung, RS Langap). Penyediaan alkes, jaringan, untuk RS Pratama di Pratama di Kab. Tana Tidung (Tana lia, bebatu), Kab. Nunukan (sebayu dan krayan), Kab. Malinau (long ampung), RSUD Tarakan besera pembangunan gedung radioterapi, Pembangunan RS type D di Kota Tana Tidung (pengembangan dari Puskesmas menjadi RS) Pengadaan tenaga kesehatan di Kab. Malinau (dokter spesialis, bidan, perawat, ahli gizi) Pembangunan baru RS Provinsi tipe A di Tanjung Selor, Kaltara PERUMAHAN Pembangunan rumah khusus daerah perbatasan 230 KK di Kec Krayan Selatan dan 845 KK di Kec Lumbis Ogong Pembangunan infrastruktur kawasan permukiman untuk rumah khusus di daerah perbatasan Pembangunan konsep persampahan ramah lingkungan untuk Ibu Kota Kaltara
REVOLUSI MENTAL
Kemendagri, Kemenag, Kemensos, Kemenkominfo, Kemenpora, Kemen PP & PA, BKKBN, Pemda
Peningkatan kemandirian ekonomi & daya saing bangsa
Kemendag, Kemen Industri, Kemen Pariwisata, Kemen UKM, Kemen BUMN, Kemen KP, Pemda
Pembangunan Pendidikan yang berkualitas dan kebudayaan yang memacu daya cipta & inovasi
Peningkatan peran lembaga sosial, agama, keluarga, media publik
Kemendikbud, KemRistek & Dikti, Kemenag, Pemda
BAPPENAS : KOORDINASI PERENCANAAN MENKO : KOORDINASI PELAKSANAAN
Kemendikbud, Kemendagri, Kemensos, Pemda
Kemensos, Kemendikbud, Kemen Desa, Trans, PDT, Pemda
Peningkatan kepatuhan & penegakan hukum dan reformasi lembaga peradilan
PENINGKATAN KUALITAS MANUSIA DAN MASYARAKAT
Pengembangan kepribadian & peneguhan jati diri bangsa
Pemanfaatan Modal Sosial dan Modal Budaya
Perkuatan kelembagaan politik & reformasi birokrasi pemerintahan
Kemenkumham, Polri, Kejagung, KPK, Pemda
Kemendagri, Kemen PAN & RB, KPK, Pemda Slide - 68
5
PENUTUP
TINDAK LANJUT Dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019: a.
Kementerian/Lembaga diharuskan menyusun Renstra K/L dengan mengacu pada RPJMN 2015 – 2019.
b.
Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota diharapkan dapat menyelaraskan RPJMD Provinsi/Kabupten/Kota dengan RPJMN 2015-2019. i. Bagi Provinsi, Kabupaten dan Kota yang akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, penyusunan RPJMD Provinsi, Kabupaten dan Kota 2015-2019 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan RPJMN 2015-2019. ii. Bagi Provinsi, Kabupaten dan Kota yang telah menetapkan RPJMD sebelum ditetapkannya RPJMN 2015-2019, penyelarasan RPJMD masing-masing dilakukan dalam penyusunan RKPD yang diselaraskan dengan RKP mulai tahun 2015 dan tahun-tahun berikutnya sampai dengan berakhirnya periode RPJMN 2015-2019. Slide - 70
PENYELARASAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DENGAN DAERAH
Pedoman
RPJP Nasional
Diacu
Bahan
RPJM Nasional
Renja KL
RPJM Daerah Pedoman
Renstra SKPD
Pedoman
RKP
Rincian APBN
RAPBN
APBN
RAPBD
APBD
RKA SKPD
Rincian APBD
Diserasikan melalui MUSRENBANG
Diperhatikan
Pedoman
RKA-KL
Bahan (diserasikan dlm RAKORPUS & Trilateral Meeting)
Diacu Dijabarkan
Pedoman
Dijabarkan
Bahan
RKP Daerah
Diacu
Pedoman
UU SPPN (No.25/2004)
Pedoman
Bahan
Renja SKPD
Pedoman
Pemerintah Daerah
RPJP Daerah
Pedoman
Pedoman
Pemerintah Pusat
Renstra KL
UU KeuNeg (No.17/2003) Slide - 71
BAGAN ALUR PENYUSUNAN RPJMN DAN PENYELARASAN RENSTRA DAN RPJMD Musrenbang Jangka Menengah Nasional
Aspirasi Masyarakat RPJPN 2005-2025 Background Study
Hasil Evaluasi RPJMN
SIDANG KABINET
VISI MISI PRESIDEN TERPILIH
Rancangan Teknokratik RPJMN
RANCANGAN AWAL RPJMN
RANCANGAN AKHIR RPJMN
RANCANGAN RANCANGAN RPJMN RPJMN
(Perpres 2/2015)
Pedoman Penyesuaian SIDANG KABINET
Bilateral Meeting Penyesuaian Renstra K/L
TRILATERAL MEETING
Pedoman Penyusunan
Rancangan Teknokratik Renstra K/L
Penelaahan
Rancangan Renstra K/L
RENSTRA K/L
Pembagian Tugas
Hasil Evaluasi Renstra
RPJMN 2015-2019
PEMERINTAH DAERAH (Provinsi, Kabupaten/Kota)
RPJMD/RKPD
Difasilitasi oleh: -Kementerian PPN/Bappenas -Kementerian Dalam Negeri -Kementerian Keuangan
Bilateral Meeting Penyelarasan RPJMD
Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri. Menteri PPN/Bappenas, dan Menteri Keuangan
Slide - 72
PENINGKATAN SINERGI ANTARA PEMERINTAH PUSAT-DAERAH UNTUK MENSUKSESKAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Sinergi Dalam Pembangunan Infrastruktur Sinergi Dalam Bidang Regulasi Sinergi Dalam Bidang Iklim Investasi Dan Iklim Usaha
PENINGKATAN SINERGI DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
Dalam rangka mensukseskan pembangunan nasional, peran Pemda sangat sentral untuk: Dukungan pembangunan infrastruktur regional dan lokal yang diperlukan untuk menghubungkan infrastruktur nasional dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi (klaster industri) agar diperoleh manfaat (multiplier effects) secara optimal. Pemda perlu mendorong percepatan proses pembebasan lahan di wilayahnya dengan berpedoman kepada peraturan yang berlaku. Komitmen untuk mensukseskan pembangunan nasional bukan hanya antara Pemerintah Pusat, BUMN dan swasta. Pemda pun harus terlibat dan mengantisipasi sehingga anggaran belanja modal daerah (APBD) dapat dipakai untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional ini.
Slide - 74
PENINGKATAN SINERGI DALAM BIDANG REGULASI ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH (1/2) 1. Regulasi/proses perizinan bersifat lintas kewenangan dibutuhkan koordinasi dan sinergi antara dinas-dinas perizinan di daerah dan departemen teknis. Panduan perizinan usaha yang transparan akan meniadakan in-konsistensi antara peraturan-peraturan di tingkat pusat dan daerah, dan mengurangi in-efisiensi proses perizinan.
2. Pemahaman filosofi dan prinsip pungutan sangat diperlukan sebelum menerapkan pungutan/retribusi di daerah diperlukan kejelasan subjek dan objeknya, kejelasan hak dan kewajiban wajib pungut/pemda, serta relevansi antara tujuan dan isi perda.
3. Masih banyak Provinsi dan Kabupaten/Kota yang belum merevisi RTRW sesuai dengan UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Hal ini dapat menghambat proses pemberian izin usaha bagi investor karena salah satu kriteria pemberian izin usaha adalah kesesuaian lokasi usaha dalam tata ruang wilayah. Perlu adanya percepatan penyelesaian penyusunan RTRW.
Slide - 75
PENINGKATAN SINERGI DALAM BIDANG REGULASI ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH (2/2) 4. Terkait dengan percepatan pelaksanaan pembangunan nasional perlu dilakukan debottlenecking regulasi yang menghambat proses investasi di daerah, melalui: •
Menghilangkan tumpang tindih antar peraturan yang sudah ada baik di tingkat pusat dan daerah, maupun antara sektor/lembaga;
•
Merevisi atau menerbitkan peraturan daerah yang sangat dibutuhkan untuk mendukung percepatan pelaksanaan pembangunan nasional;
•
Memberikan insentif kepada kegiatan-kegiatan ekonomi utama yang sesuai dengan prioritas pembangunan nasional;
•
Mempercepat dan menyederhanakan proses serta memberikan kepastian perizinan.
Slide - 76
PENINGKATAN SINERGI DALAM BIDANG IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
1. Penyederhanaan prosedur dilakukan melalui Penerapan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan arah kebijakan yaitu penerapan SPIPISE di PTSP sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas PTSP. 2. Pembatalan perda bermasalah dan pengurangan biaya untuk memulai usaha seperti Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP). 3. Perbaikan logistik nasional dan daerah dilakukan melalui pengembangan dan penetapan Sistem Logistik Nasional yang menjamin kelancaran arus barang dan mengurangi biaya transaksi/ekonomi biaya tinggi serta didukung oleh infrastruktur yang memadai melalui skema pendanaan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS). 4. Perbaikan sistem informasi tetap dilakukan melalui pengoperasian secara penuh National Single Window (NSW) untuk impor dan ekspor. 5. Sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan dan iklim usaha
Slide - 77
Terima Kasih
LAMPIRAN
LOKASI PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH PULAU KALIMANTAN RPJMN 2015- 2019
LOKASI PRIORITAS PENGEMBANGAN KAWASAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN WILAYAH PULAU KALIMANTAN
LOKASI DAERAH TERTINGGAL WILAYAH PULAU KALIMANTAN 2015-2019
LOKASI PRIORITAS KAWASAN PERBATASAN WILAYAH PULAU KALIMANTAN 2015-2019
INDEKS RISIKO BENCANA WILAYAH PULAU KALIMANTAN
