BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang sangat penting bagi
pelaksanaan
dan
peningkatan
pembangunan
nasional
untuk
mencapai
kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Soemitro, 1977). Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan Negara dan pembangunan nasional. Salah satu jenis pajak yang menjadi potensi sumber pendapatan Negara kita adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yaitu iuran yang dikenakan terhadap orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak, memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan (Rahman, 2011, h. 41). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak pusat yang objeknya berada di daerah. Hasil penerimaan PBB merupakan penerimaan Negara (dalam hal ini Pemerintah Pusat) dan disetor sepenuhnya ke rekening kas Negara. Sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri nomor: 213/PMK.07/2010, Nomor: 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai 1
2
Pajak Daerah, mulai 1 Januari 2010 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) menjadi Pajak Daerah sepanjang Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terkait dengan Perdesaan dan Perkotaan telah diterbitkan. Apabila dalam jangka waktu dari 1 Januari 2010 s.d paling lambat 31 Desember 2013 Peraturan Daerah belum diterbitkan, maka Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) tersebut masih tetap dipungut oleh Pemerintah Pusat.Mulai 1 Januari 2014, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) merupakan pajak daerah. Sesuai dengan instruksi Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Brebes Pasal I dan Pasal II, Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang sebelumnya merupakan pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat akan diserahkan pengelolaannya ke Pemerintah Daerah selambat-lambatnya 1 Januari 2014. Sebuah instruksi alamiah yang memberikan kewenangan penuh kepada Pemerintah Daerah dalam mengelola aset serta calon penerimaan daerahnya sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang menjunjung asas pengelolaan daerah secara kuat dan mandiri. Untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Brebes diharapkan semua pihak dapat ikut serta dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari Pajak Bumi dan Bangunan. Semua pihak tersebut meliputi pihak-pihak yang berwenang untuk melalukan pemungutan terhadap Pajak Bumi dan Bangunan beserta Wajib Pajak itu sendiri. Dalam kaitannya dengan pemungutan PBB, efektivitas berarti bahwa pemerintah daerah mampu melakukan
3
pemungutan PBB sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku dalam hal merealisasikan penerimaan PBB yang telah direncanakan dibandingkan dengan target penerimaan PBB yang telah ditetapkan. Efisien berarti bahwa pemerintah daerah mampu melakukan pemungutan PBB dengan baik, atau dengan kata lain dalam menjalankan pekerjaannya pemerintah harus memperhatikan seberapa efisien biaya yang dikeluarkan dalam melakukan pemungutan. Hal yang mendasar dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan didasarkan pada fakta bahwa dalam melaksanakan tugas-tugasnya, pemerintah membutuhkan biaya yang sangat besar dalam rangka mensukseskan pembangunan yang telah berjalan. Biaya tersebut dapat ditempuh diantaranya dengan pemungutan pajak. Pajak ini merupakan potensi yang harus terus digali dalam menambah penerimaan daerah dikarenakan objek pajak ini adalah bumi dan bangunan yang jelas sebagian besar masyarakat memilikinya. Potensi pajak di Kabupaten Brebes dikatakan cukup besar, dikarenakan luas wilayah Kabupaten Brebes mencapai 1.662,96 km2 dengan jumlah penduduk 1.747.034 jiwa yang merupakan Kabupaten dengan jumlah penduduk terpadat di Jawa Tengah dan merupakan Kabupaten terluas nomor 2 (dua) di Jawa Tengah setelah Cilacap (Brebes Dalam Angka Tahun 2012). Selain itu, masih ada masyarakat yang mempunyai kualifikasi sebagai wajib pajak yang menurut ketentuan UndangUndang berpotensi menjadi wajib pajak, tetapi baru sedikit yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Setiap pemerintah Kabupaten/Kota diberi target PBB berbeda-beda, sesuai dengan potensi pajak yang dimiliki. Target tersebut, secara umum dibagi kedalam
4
lima kelompok. Kelompok I daerah dengan target PBB Rp 12 miliar/tahun, kelompok II (Rp 13 miliar-Rp 17 miliar), kelompok III (Rp 18 miliar-Rp 35 miliar), kelompok IV (Rp 36 miliar-Rp75 miliar), dan kelompok V (di atas 75 miliar). Target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai sumber pendapatan daerah pemerintah Kabupaten Brebes berada pada kelompok III. Pada Tabel 1.1 dapat dilihat realisasi penerimaan relatif perbandingannya dengan target Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Brebes selama 5 tahun terakhir (2008-2012) yang mengalami penurunan pencapaian realisasi penerimaan dari target Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini membuat Kabupaten Brebes semakin jauh dari prestasi lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebelum jatuh tempo, karena dari tahun 2000-2008 Kabupaten Brebes terbukti mewujudkan prestasi lunas PBB tercepat Nasional sebelum jatuh tempo (Raharjo, 2009). Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diKabupaten Brebes Tahun 2008-2012 Tahun
Realisasi (Rp)
Target (Rp)
Persentase (%)
Kriteria
2008
15,678,186,189
15,735,533,017
99.64%
Efektif
2009
18,998,878,235
19,100,610,024
99.47%
Efektif
2010
19,696,113,765
19,828,165,926
99.33%
Efektif
2011
20,665,212,519
21,679,181,847
95.32%
Efektif
2012
19,809,512,466
23,510,591,957
84.26%
Cukup Efektif
95.60%
Efektif
Rata-rata
Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, 2012.
5
Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah, ditetapkan besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) sebesar Rp. 10.000.000,00 dengan tarif pajak sebesar 0,3%. Namun, dengan diadakannya pengalihan wewenang pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan ke Pemerintah Daerah, maka menurut Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Brebes, tarif efektif PBB adalah 0,1% untuk objek yang Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) kurang dari 1 milyar dan 0,2% untuk NJOP yang nilainya lebih besar dari 1 milyar. Meskipun pemungutan pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi Negara kita, namun dalam proses pemungutannya tidak jarang mengalami kendala dan masalah seperti kurang fahamnya masyarakat dalam mengurus Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), adanya SPPT yang bermasalah, kurangnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak, serta melemahnya koordinasi antara pihak Kecamatan dengan Desa/Kelurahan. Pemerintah Kabupaten Brebes sebagai yang berwenang dalam melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tentu memiliki strategi dalam melakukan pemungutan pajak agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Menurut Bryson (1995), Strategi adalah salah satu cara untuk membantu organisasi mengatasi lingkungan yang selalu berubah serta membantu organisasi untuk membantu dan memecahkan masalah terpenting yang mereka hadapi.
6
Beberapa strategi yang sedang dilakukan di Kabupaten Brebes diantaranya yaitu dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan. Pemerintah Daerah dapat melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak. Ekstensifikasi dilakukan dengan mencari wajib pajak yang baru, yang sebenarnya memiliki potensi pajak yang besar. Sedangkan upaya intensifikasi diantaranya dapat ditempuh melalui pendataan objek dan subjek pajak, penilaian, memonitor penyampaian SPPT, memperluas basis penerimaan, memperkuat proses pemungutan, meningkatkan kesadaran wajib pajak, serta penagihan pajak yang dilaksanakan terhadap tunggakan pajak yang belum dipenuhi oleh wajib pajak. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini sebagai bahan pembuatan skripsi dengan memberi judul “ANALISIS STRATEGI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
TERHADAP
PENINGKATAN
TARGET
DAN
REALISASI
PENERIMAANNYA DARI TAHUN 2008-2012 DI KABUPATEN BREBES”.
1.2
Rumusan Masalah Dari latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diambil
suatu perumusan masalah dari penelitian ini yaitu: 1.
Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Brebes?
2.
Bagaimana strategi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan(DPPK) di Kabupaten Brebes?
7
3.
Bagaimana tingkat efisiensipemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Brebes pada Tahun 2008-2012?
4.
Bagaimana tingkat efektivitaspemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Brebes pada Tahun 2008-2012?
1.3
Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:
1.
Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Brebes.
2.
Untuk mengetahui bagaimana strategi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) di Kabupaten Brebes.
3.
Untuk mengetahui tingkat efisiensipemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Brebes pada Tahun 2008-2012
4.
Untuk mengetahui tingkat efektivitaspemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Brebes pada Tahun 2008-2012
1.4
Manfaat Penelitian
8
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk semua pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini, baik manfaat secara praktis maupun secara teoritis. Manfaat Teoritis Beberapa manfaat secara teoritis dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut.
1.
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi jurusan Akuntansi dan dapat memberi gambaran mengenai strategi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap peningkatan target dan realisasi penerimaannya.
2.
Menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang relevan.
Manfaat Praktis Beberapa manfaat secara praktis dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut. 1.
Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai strategi pemerintah dalam menangani pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta peranannya dalam peningkatan target dan realisasi penerimaannya.
2.
Bagi pembaca, penelitian ini memberikan informasi secara tertulis maupun sebagai referensi mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta untuk menambah pengetahuan masyarakat agar menjadi Wajib Pajak yang bijak dalam membayar pajak kepada Negara agar dapat mengurangi besarnya tunggakan pajak.
1.5
Sistematika Penulisan
9
Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : BAB I
PENDAHULUAN Bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penelitian.
BAB II
TINJAUAN LITERATUR Bab ini berisi tentang tinjauan teoritis.
BAB III
METODE PENELITIAN Bab ini berisi jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengambilan data, serta analisis data.
BAB IV
PEMBAHASAN Bab ini terdiri dari gambaran umum perusahaan dan pembahasan.
BAB V
PENUTUP Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.
