BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting
bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional. Tujuan lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat. Upaya untuk mengelola penerimaan negara dari sektor pajak dapat dilakukan dengan cara meningkatkan peran serta masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Pelaksanaan pembangunan nasional harus merata diseluruh Tanah Air dan ini tidak terlepas dari adanya pembangunan daerah merupakan bagian yang sangat penting dari pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah pembangunan dari, oleh, dan untuk rakyat, dilaksanakan di semua aspek kehidupan bangsa yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial, budaya dan aspek pertahanan keamanan. Pembangunan daerah merupakan suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola seluruh sumber daya yang ada dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kesejahteraan rakyat, guna memperlancar pembangunan nasional maka perlu digunakan dana yang berasal dari penerimaan negara yaitu dari pemungutan pajak pusat atau negara dan pajak daerah. Hasil penerimaan pajak daerah tersebut digunakan bagi pembangunan kota itu sendiri, terlebih dengan diberlakukan otonomi daerah. Sumber penerimaan daerah yang dapat menjamin keberlangsungan pembangunan di daerah dapat diwujudkan dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peneriman pajak daerah memiliki peran penting
1
Universitas Kristen Maranatha
2
BAB I – Pendahuluan
dalam rangka pembiayaan pembangunan di daerah. Berdasarkan pada potensi yang dimiliki masing-masing daerah, peningkatan dalam penerimaan Pendapatan Asli daerah (PAD) ini akan dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Pemungutan pajak berdasarkan wewenang atau pihak yang memungut dapat dibagi menjadi dua, yaitu : pajak negara atau pusat dan pajak daerah. Dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jenis–jenis pajak daerah kabupaten atau kota adalah : a. Pajak Hotel Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1, pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). b. Pajak Restoran Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran
Universitas Kristen Maranatha
3
BAB I – Pendahuluan
adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering. c. Pajak Reklame Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1, pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum. d. Pajak Parkir Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1, pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. e. Pajak Hiburan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1, pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran .
Universitas Kristen Maranatha
4
BAB I – Pendahuluan
f. Pajak Penerangan Jalan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1, pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. g. Pajak Mineral bukan logam dan Batuan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1, pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara. h. Pajak Air Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1, pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. i. Pajak Sarang Burung Walet Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 psal 1, pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet. Burung walet adalah satwa yang termasuk marga Collocalia, yaitu Collocalia fuchliap haga, Collocalia maxina, Collocaliaesculanta, dan Collocalia linchi.
Universitas Kristen Maranatha
5
BAB I – Pendahuluan
j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten atau kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan pedalaman dan atau laut. k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1, pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Hak atas tanah dan atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan. Berdasarkan uraian diatas dengan dasar pertimbangan maka penulis memilih judul penelitian : “Peranan Pemungutan Pajak Daerah terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung”. (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung
Universitas Kristen Maranatha
6
BAB I – Pendahuluan
1.2
Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimanakah Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung memungut pajak daerah? 2. Seberapa jauh peranan pemungutan pajak daerah terhadap peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung?
1.3
Maksud dan Tujuan Penelitian
Maksud dilakukan penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data-data yang akan dijadikan sebagai bahan untuk penulisan skripsi. Tujuan penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui bagaimanakah Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung memungut pajak daerah. 2. Untuk mengetahui seberapa jauh peranan pemungutan pajak daerah terhadap peningkatan penerimaan Pendapatan Aslli Daerah (PAD) Kota Bandung.
1.4
Manfaat Penelitian
Hasil dari penelitian yang dilakukan penulis ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait, diantaranya :
Universitas Kristen Maranatha
7
BAB I – Pendahuluan
1. Bagi penulis Harapan penulis penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan luas dan pengetahuan mengenai peranan pajak daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang di terapkan melalui ilmu yang telah diajarkan dan di dapat saat perkuliahan dan mengaplikasikannya ke dalam penelitian ini. 2. Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung Harapan penulis penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui peranan pajak daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandung dan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan dan masukan dalam upaya peningkatan penerimaan jumlah pajak daerah sehingga dapat berpengaruh positif terhadap pembangunan daerah Kota Bandung dalam rangka kesejahteraan masyarakat. 3. Peneliti lainnya Harapan penulis penelitian ini dapat membantu untuk memberikan bahan referensi dan sumber informasi tambahan yang di perlukan bagi mereka yang khususnya melakukan penelitian dan penulisan dengan tema yang sama mengenai peranan pajak daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 4. Masyarakat
Harapan penulis penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang permasalahan pajak daerah yang selama ini menjadi perbincangan di kalangan masyarakat, agar dapat lebih memahami bagaimana dan seberapa
Universitas Kristen Maranatha
8
BAB I – Pendahuluan
jauh peranan pemungutan atau penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung.
Universitas Kristen Maranatha
