9
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional suatu negara, memerlukan pembiayaan baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Banyak negara yang sudah menyadari bahwa pasar modal merupakan suatu sarana yang bernilai positif dan produktif guna mendorong perekonomian negaranya masing-masing. Di samping itu, pasar modal merupakan alternatif baru bagi para pemodal untuk melakukan investasi. Berbagai alternatif investasi yang telah ada seperti perbankan, properti, dan komoditi para pemodal dapat melakukan pilihan-pilihan investasi secara tepat serta memberikan manfaat terbaik. 1 Kegiatan pasar modal hampir di seluruh belahan dunia sudah tidak mengenal lagi batas waktu dan negara. Perkembangannya saat ini dapat dipantau secara nasional dan global dari waktu ke waktu, sehingga tidak menutup kemungkinan bagi pasar modal suatu negara dapat menjadi tujuan investasi bagi investor negara lain, dan biasanya melibatkan dana yang tidak sedikit. Situasi dan kondisi yang demikian tentu saja memiliki konsekuensi bagi para pelaku pasar modal yang ingin tetap eksis dan ingin meraih kesempatan untuk diakui sebagai pemain kelas dunia dengan
1
Jusuf Anwar, Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi, (Bandung: Alumni 2008), hal.3
10
menunjukkan komitmen untuk berperilaku sesuai dengan ketentuan atau aturan main yang lazim berlaku secara global. 2 Meskipun kegiatan pasar modal bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, namun semua kegiatan tersebut tidak terlepas dari kemungkinan ada resiko, berarti kegiatan di pasar modal merupakan mata uang atau koin yang bermuka dua. Satu sisi akan memberikan keuntungan, sisi lain kegiatan dihadapkan pada resiko. Oleh karena itu diperlukan pengetahuan dan pengalaman yang cukup, serta naluri bisnis untuk menganalisa efek mana yang akan dibeli dan efek mana yang akan dijual, di samping mempunyai dana atau modal. 3 Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan baik berupa obligasi, saham, reksa dana, dan sebagainya. Pasar modal pada dasarnya mirip dengan pasar pada umumnya, yaitu tempat bertemunya penjual dan pembeli, perbedaannya adalah pada komoditas yang diperdagangkan. Semua yang diperjualbelikan di pasar modal diharapkan akan mendapatkan keuntungan pada masa yang akan datang. 4 Proses jual beli di pasar modal seperti yang telah disebutkan di atas mengenai surat-surat berharga dapat dikatakan sebagai bentuk jual beli yang tidak berdiri sendiri, hal ini dikarenakan dalam prosesnya dibantu oleh pihak-pihak lain. Sebut saja penjamin emisi efek yang merupakan pihak paling banyak terlibat membantu emiten
2
Tim Studi Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan “ Kajian Perilaku Perusahaan Efek Dalam Menjalankan Kegiatan Sebagai Perantara Pedagang Efek” tahun 2010, hal: 1 3 Sumantoro, Pengantar Tentang Pasar Modal di Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hal: 15 44 Hulwati, Transaksi Saham di Pasar Modal Perspektif Hukum Ekonomi Islam, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hal.9
11
dalam rangka penerbitan saham. 5 Perusahaan yang telah siap untuk melakukan penawaran umum akan menawarkan saham kepada masyarakat dan masyarakat dapat membeli saham tersebut melalui agen-agen penjual yang telah ditunjuk. 6 Setelah tahapan penawaran umum dilaksanakan atau sering juga disebut dalam pasar perdana, kemudian perusahaan akan melangkah ke tahapan selanjutnya yaitu memasuki pasar sekunder. Disinilah proses jual beli saham yang dilakukan oleh para investor ataupun emiten lainnya yang ada di bursa efek dan disini pula peran dari pialang saham sangat menentukan dalam bertransaksi di pasar modal. 7 Melakukan transaksi perdagangan saham di bursa efek pada prinsipnya dapat dilakukan dengan dua cara yaitu; dengan bantuan pialang saham dan tanpa bantuan pialang saham. Dengan bantuan pialang saham dapat dilakukan oleh pialang dengan cara pialang saham melakukan proses jual beli saham di lantai bursa (trading floor)8 ataupun dengan cara remote trading dimana sistem perdagangan jarak jauh yang memungkinkan order transaksi di kantor perusahaan efek dimana saja langsung dikirim ke sistem perdagangan bursa efek tanpa harus melalui terminal milik perusahaan efek yang ada di lantai bursa. 9 Untuk tanpa bantuan pialang saham, investor dapat melakukan transaksi secara langsung ke bursa dengan kata lain investor dapat melakukan jual-beli saham secara langsung dengan menggunakan 5
Iswi Hariyani, R, Serfianto, dkk, Merger, Konsolidasi, Akuisisi & Pemisahan Perusahaan: Cara Cerdas Mengembangkan & Memajukan Perusahaan, (Jakarta: Visimedia, 2011) , hal. 295 6 Ibid, hal. 296 7 Widhoatmodjo Sawidji, Cara Sehat Investasi di Pasar Modal, (Jakarta: PT Jumalindo Aksara Grafika, 1996), hal: 28 8 Bursa Efek Indonesia, “Proses Pelaksanaan Perdagangan di Bursa”, dalam http://www.idx.co.id/id-id/beranda/tentangbei/mekanismeperdagangan/saham.aspx. Diakses pada tanggal 19 Agustus 2014 9 Jaka E. Cahyono, Investing in JSZ Now? No, I’m Not That Fool: Another 22 Strategi dan Teknik. Meraih Untung di Bursa Saham, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2002), hal. 193
12
perangkat keras seperti gadget yang dapat dijadikan media bertransaksi. Investor dapat memilih kedua cara di atas namun keduanya memiliki sisi kelemahan masingmasing. Akan tetapi di Indonesia, online trading menjadi permasalahan karena kecepatan eksekusinya tidak terlalu bagus. Akses onlie trading mengalami lambat dalam proses transaksi apalagi lokasi nasabah dengan sever JATS jauh . 10 Alasan jaringan akses di atas senada dengan apa yang dinyatakan oleh M. Pintor Nasution sebagai
Head of Capital Market Information Center – Medan
Marketing Division dari Bursa Efek Indonesia, bahwa online trading terkadang menjadi masalah
ketika akses internet sedang lambat oleh karena itu untuk
menghindari kendala ini M. Pintor Nasution menyarankan agar transaksi jual beli saham sebaiknya dilakukan dengan bantuan pialang saham. 11 Pada pokoknya pialang saham bukan merupakan profesi sembarangan, untuk dapat melakukan perdagangan pada suatu bursa efek, pialang saham umumnya harus terdaftar sebagai anggota pada bursa efek yang bersangkutan. Ketentuan keanggotaan suatu bursa efek biasanya ditetapkan oleh Otoritas bersama Self Regulatory Organization (SRO) dimana bursa efek berada. Di Indonesia Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga pengawas pasar modal (otoritas) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan lembaga self regulatory organization, serta ditunjang oleh Kliring dan Penjamin Efek Indonesia (KPEI) dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
10
Gregorius Sihombing, Kaya dan Pinter Jadi Trader & Investor Saham, (Yogyakarta: Indonesia Cerdas, 2008), hal. 152 11 Hasil wawancara dengan M. Pintor Nasution, Head of Capital Market Infotmation Center – Medan Marketing Division, Bursa Efek Indonesia tanggal 16 Juni 2014
13
Peran pialang saham kepada investor adalah
membantu investor dalam
menilai saham mana yang cocok dengan keadaan keuangan si investor dan pilihan keuntungan serta tingkat keberanian investor untuk mengambil resiko. Para pialang saham akan memberikan nasehat dan saran-saran mereka, serta biasanya juga akan melaksanakan keinginan investor untuk membeli atau menjual sekuritas tertentu. Peran pialang saham tersebut dilakukan ketika investor memang hanya menggunakan jasa perantara, maka apa yang dilakukan pialang saham terhadap investor dapat digolongkan sebagai bisnis kepercayaan. Dengan demikian adanya persyaratan kejujuran dan integritas moral yang tinggi sangat diperlukan dalam melaksanakan amanat dari investor. Hilangnya kepercayaan nasabah berarti hilangnya peluang bisnis perusahaan efek bahkan lebih dari itu dapat merusak tujuan dan sistem pasar modal itu sendiri. Disinilah dituntut profesionalisme para pialang saham yang harus dapat menimbulkan kepercayaan investor. Perlindungan dan kepastian hukum bagi setiap pelaku pasar modal sangat mutlak dibutuhkan. 12 Hubungan antara investor dengan pialang saham merupakan hubungan yang saling menguntungkan, ketika investor mendapatkan jasa dari seorang pialang saham maka pialang saham tersebut akan mendapatkan komisi tertentu atas transaksi tersebut. Besarnya komisi yang diterima oleh pialang saham adalah sebesar 0,3% atau paling besar 1%. 13 Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hubungan yang terjalin antara investor dengan pialang saham merupakan hubungan simbiosis mutualisme.
12
Jusuf Anwar, Op. Cit, hal: 20 Johar Arifin dan A. Fauzi, Cara Cerdas Merancang dan Menghitung Pensiun dengan Excel, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2007), hal. 177 13
14
Bentuk kepercayaan yang diberikan oleh seorang investor kepada pialang saham selain untuk melakukan jual-beli saham, terdapat kepercayaan lainnya yaitu seorang pialang saham dapat keluar masuk ke dalam rekening investor, karena tanpa ini pialang saham tidak dapat melakukan proses jual beli saham. Walaupun penggunaan dana yang ada di dalam rekening saham milik investor membutuhkan persetujuan dari investor terlebih dahulu, akan tetapi keleluasaan ini adalah suatu bentuk kepercayaan yang diberikan oleh investor kepada pialang saham yang terkadang disalahgunakan. Keleluasaan yang dimiliki oleh pialang saham untuk memasuki rekening saham milik seorang investor ini menjadi bomerang tersendiri bagi investor karena terdapat pialang-pialang saham nakal yang dengan sengaja menggunakan dana nasabah untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan dari perusahaan yang diwakilinya. Tanpa ada persetujuan dari investor, pialang saham menggunakan sejumlah dana nasabah tersebut untuk membeli saham. 14 Berdasarkan informasi dari M. Pintor Nasution terdapat kasus dimana pialang saham menggunakan dana investor tanpa sepengetahuan investor tersebut. Investor mengetahui dananya diambil ketika investor melihat dananya telah terjadi pengurangan. 15 Selain itu, pialang saham juga berperilaku tidak jujur dengan mendahulukan kepentingan pribadinya dari pada mendahulukan kepentingan investor. Sebagai contoh, ketika ada saham yang dinilai memberi keuntungan besar apabila saham
14
Hasil wawancara dengan M. Pintor Nasution, Head of Capital Market Infotmation Center – Medan Marketing Division, Bursa Efek Indonesia tanggal 16 Juni 2014 15 Hasil wawancara dengan M. Pintor Nasution, Head of Capital Market Infotmation Center – Medan Marketing Division, Bursa Efek Indonesia tanggal 16 Juni 2014
15
tersebut dibeli. Di saat yang bersamaan, investor berkeinginan membeli saham tersebut, namun karena ketidakjujuran dari pialang saham maka pada akhirnya apa yang diperintahkan oleh investor tersebut tidak menjadi prioritas dari pialang saham. Pada dasarnya terdapat beberapa peraturan yang telah dikeluarkan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, atau biasa disebut Bapepam-LK, diantaranya peraturan Nomor V.E.1 tentang Perilaku Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek (PPE), Peraturan Nomor V.D.1 Tentang Pengawasan Terhadap Wakil dan Pegawai Perusahaan Efek dan Peraturan OJK Nomor 1/POJK/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Aturan-aturan ini mengatur mengenai bagaimana dan apa-apa saja yang seharusnya dilakukan oleh pialang saham terhadap investor. Akan tetapi bagaimana pun, tetap saja ada perilaku dari pialang saham yang tidak dapat dikendalikan yang mana pengawasan tidak selalu dapat menyentuk seluruh pialang saham di Indonesia. Tindakan pialang saham yang tidak beritikad baik seperti; membocorkan kerahasiaan investor yang meminta jasa Pialang Saham untuk menjual sahamnya, membocorkan rahasia investor kepada investor lainnya, sehingga menyebabkan investor dirugikan, atau pialang saham yang juga memiliki saham dalam perusahaan efek tersebut rentan lebih mendahulukan kepentingan diri pialang saham dari pada investor yang telah memberi kuasa kepada pialang saham untuk melakukan pembelian saham atau penjualan saham milik investor tersebut pada dasarnya telah melanggar kode etik yang dibuat oleh Bapepam-LK yang diantaranya Peraturan Nomor V.E.1 tentang Perilaku Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Sebagai
16
Perantara Pedagang Efek (PPE) dan Peraturan Nomor V.D.1 tentang Pengawasan Terhadap Wakil dan Pegawai Perusahaan Efek Terdapatnya tindakan pialang saham yang telah melanggar aturan-aturan yang telah dibuat oleh Bapepam-LK tersebut serta kode etik yang ada, menjadi ulasan yang sangat penting dan sangat menarik untuk dianalisis atas jenis-jenis tindakan pialang saham yang tidak beritikad baik sehingga merugikan investor dan bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh peraturan-peraturan pasar modal di Indonesia atas tindakan tidak beritikad baik tersebut.
B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dalam penulisan ini merumuskan tiga permasalahan yang diteliti sebagai berikut: 1. Bagaimana tanggungjawab hukum pialang saham kepada investor pada kegiatan di Pasar Modal? 2. Bagaimana bentuk – bentuk perbuatan pialang saham yang tidak beritikad baik? 3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah atas perbuatan pialang saham yang tidak beritikad baik?
C. Tujuan Penelitian Berdasarkan uraian dari rumusan permalahan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui tanggungjawab hukum pialang dalam memperantarai hubungan emiten dengan investor pada kegiatan di pasar modal
17
2. Untuk mengetahui bentuk - bentuk perbuatan pialang saham yang tidak beritikad baik 3. Untuk mengetahui ketentuan perundang-undangan terkait dengan bentuk bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah atas perbuatan pialang saham yang tidak beritikad baik
D. Manfaat Penelitian Dalam kegiatan penelitian ini memberikan sejumah manfaat bagi semua Pihak, yang dapat dikelompokkan dalam dua bagian yakni: 1. Manfaat Teoritis Penelitian ini memberikan sejumlah manfaat yakni bahan kajian penelitian lebih lanjut bagi para akademisi maupun masyarakat umum serta dapat memberikan manfaat menambah khasanah ilmu hukum dalam Pasar Modal berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah atas perbuatan pialang saham yang tidak beritikad baik 2. Manfaat Praktis Penelitian ini memberikan informasi kepada praktisi hukum, perusahaan sekuritas, investor, emiten, Otoritas Jasa Keuangna, Bursa Efek Indonesia serta pelaku pasar modal secara keseluruhan berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah atas perbuatan pialang saham yang tidak beritikad baik.
E. Keaslian Penelitian Berdasarkan informasi yang ada dari penelusuran yang telah dilakukan di Kepustakaan Universitas Sumatera Utara dan Kepustakaan Fakultas Hukum
18
Universitas Sumatera Utara oleh peneliti, maka penelitian ini dengan judul “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Perbuatan Pialang Saham Yang Tidak Beritikad Baik” belum pernah ada yang melakukan penelitian ini sebelumnya namun ada beberapa tesis terdahulu yang menyangkut dengan masalah pialang yaitu: 1. Purnama Sari Putri (037005066) dengan judul “Tanggung Jawab Pialang Dalam Perdagangan Saham di Dalam Pasar Modal” 2. Megarita (057005013) “Perlindungan hukum terhadap pembeli saham yang digadaikan dalam kaitannya dengan perjanjian kredit” 3. Parlin Dony Sipayung (077005088) “Perlindungan Hukum Bagi Investor terhadap penghentian perdagangan saham emiten di Pasar Modal Indonesia” 4. Syarief Oesman Ahimsa (037005050) “Perlindungan Hukum Bagiinvestor Terhadap Praktek Insider Trading Dalam Perdagangan Saham Di Bursa Efek” Meskipun demikian permasalahan dan penyajian dari penelitian ini tidaklah sama dengan penelitian tersebut khususnya penelitian yang dilakukan oleh Purnama Sari Putri. Dalam penelitian terdahulu membahas tanggung jawab pialang saham atas prinsip keterbukaan kepada investor serta tanggung jawab hukum dan perlindungan yang diberikan kepada investor sebagai akibat adanya fakta material yang menyesatkan dari pialang saham, sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai perbuatan dari pialang saham yang tidak beritikad baik dimana bentuk tidak itikad baik ini bukan tidak hanya mengenai memberikan informasi jelas (prinsip keterbukaan) tetapi terdapat beberapa jenis dari bentuk tidak itikad baik. Dalam penelitian ini, peneliti akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan tindakan tidak
19
tidak baik serta mengklasifikasikan jenis-jenis dari tindakan tidak beritikad baik tersebut. Penelitian ini adalah asli karena sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional, objektif, dan terbuka, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenaranya secara ilmiah dan terbuka atas masukan serta saran-saran yang membangun, dan apabila dikemudian hari ternyata telah melanggar asas-asas keilmuan, maka peneliti bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
F. Kerangka Teori dan Konsepsional 1. Kerangka Teori Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum, Indonesia mengukuhkan dirinya sebagai negara hukum yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi: Indonesia adalah negara hukum, Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, dengan sendirinya perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum. Negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya. Perlindungan hukum merupakan pengakuan terhadap harkat dan martabat warga negaranya sebagai manusia. Karena itu Teori Perlindungan Hukum ini menjadi sangat penting. Teori Perlindungan Hukum yang berkembang atau yang sering dipakai adalah teori perlindungan hukum dari Philipus M Hadjon dalam bukunya yang berjudul Pelindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia – Sebuah Buku Tentang Prinsip-
20
prinsipnya, Penanganannya dan Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. Menurut peneliti belum ada Teori Perlindungan Hukum lain yang lebih general atau berlaku umum. Maksudnya belum ada yang mengemukakan pendapat tentang perlindungan hukum yang tidak menitikberatakan pada hukum tertentu. Karena banyak yang mengemukakan tentang teori perlindungan hukum tetapi menitikberatkan pada hukum tertentu, seperti Hukum Perlindungan Konsumen, Perlindungan hukum terhadap saksi, Perlindungan Anak, Perlindungan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual, dan lain-lain. Semua teori tersebut selalu merujuk pada Teori Perlindungan Hukum milik Philipus M Hadjon. Oleh karena teori-teori Perlindungan Hukum yang ada menitikberatkan atau lebih mengkhususkan pada hukum tertentu, maka belum ada juga pengertian tentang perlindungan hukum yang general atau berlaku umum. Menurut Philipus M Hadjon, yang mengemukakan prinsip negara hukum Pancasila: a) Adanya hubungan hukum antara pemerintah dengan rakyat berdasarkan asas kerukunan; b) Hubungan fungsional yang proposional antara kekuasaan-kekuasaan Negara; c) Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir; d) Keseimbangan antara hak dan kewajiban. 16 Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang
16
Philipus M. Hadjon. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hal: 37
21
pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Aspek dominan dalam konsep barat tertang hak asasi manusia menekankan eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia dan statusnya sebagai individu, hak tersebut berada di atas negara dan di atas semua organisasi politik dan bersifat mutlak sehingga tidak dapat diganggu gugat. Karena konsep ini, maka sering kali dilontarkan kritik bahwa konsep Barat tentang hak-hak asasi manusia adalah konsep yang individualistik. Kemudian dengan masuknya hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi serta hak kultural, terdapat kecenderungan mulai melunturnya sifat indivudualistik dari konsep Barat. Perumusan prinsi-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep rechtstaat dan ”Rule of The Law”. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi menusia diarahkan kepada
22
pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. 17 Atas dasar ini, perlindungan hukum terhadap tindakan pialang saham yang tidak beritikad baik sebagai dasar dari hak-hak asasi manusia dapat merujuk kepada Peraturan OJK Nomor 01/POJK/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Perlindungan konsumen yang dimaksud adalah perlindungan terhadap Konsumen dengan cakupan perilaku pelaku usaha jasa keuangan. Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 01/POJK/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, investor dalam hal ini disebut sebagai konsumen, 18 sedangkan pialang efek yang merupakan perwakilan dari perusahaan sekuritas adalah sebagai pelaku usaha dalam sektor jasa keuangan. 19 Jika dilihat dari sarananya perlindungan hukum dibagi menjadi dua, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif. Menurut Philipus M Hadjon, di Indonesia belum ada pengaturan secara khusus mengenai sarana perlindungan hukum preventif. Hukum preventif merupakan serangkaian upaya tindakan yang dimaksudkan sebagai pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran atau penyimpangan ketentuan yang ada. 20 Penegakaan hukum preventif ini dapat dilakukan dengan memberikan bekal pemahaman dan kesadaran bagi masyarakat maupun pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah perlindungan hukum atas investor terhadap perbuatan pialang saham
17
Ibid, hal. 38 Pasal 1 angka 2 Peraturan OJK Nomor 01/POJK/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan 19 Pasal 1 angka 1 Peraturan OJK Nomor 01/POJK/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan 20 Y. Sri Pudyatmoko, Perizinan: Problem dan Upaya Pembenahan, (Jakarta: Grasindo, 2009), hal. 111 18
23
yang tidak beritikad baik agar memahami apa yang diinginkan oleh pembuat perundang-undangan. Philipus M Hadjon lebih menitikberatkan kepada sarana perlindungan hukum yang represif, seperti penanganan perlindungan hukum di lingkungan Peradilan Umum. Ini berarti bahwa perlindungan hukum baru diberikan ketika masalah atau sengketa sudah terjadi, sehingga perlindungan hukum yang diberikan oleh Peradilan Umum bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Begitu juga dengan teori-teori lain yang menyinggung tentang perlindungan hukum juga membahas sarana perlindungan hukum yang bersifat represif. 21 Perwujudan sarana perlindungan hukum yang bersifat preventif dapat dilihat dalam peraturan mengenai, perlindungan hukum terhadap investor dalam Pasar Modal, contohnya Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Perlindungan hukum yang diberikan berkaitan dengan investor dalam pasar modal, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No: 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan apabila pialang saham melakukan tindakan yang merugikan investor. Dengan adanya perlindungan hukum, Investor dapat melaksanakan aktifitas pasar modalnya dengan perasaan aman dan nyaman. Tetapi di lain pihak, investor harus melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai investor terhadap peratuaran perundang-undangan yang berlaku. Perwujudan lain mengenai sarana perlindungan hukum yang bersifat preventif dalam pelaksasaanya yaitu dalam pembuatan perjanjian atau kontrak, antara investor 21
Ibid
24
dengan Pialang Saham atau PPE. Dalam hukum perdata Indonesia mengenal apa yang dinamakan asas kebebasan berkontrak, yang tercantum dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Disana dikatakan bahwa kedua belah Pihak yang mengadakan perjanjian, dapat menetukan sendiri apa isi dari perjanjian tersebut, dan apa yang tertuang dalam perjanjian tersebut akan menjadi undangundang bagi Pihak yang bersangkutan dengan perjanjian tersebut. Oleh karena itu perjanjian atau kontrak harus dibuat dengan kesepakatan bersama kedua belah Pihak dan harus mewakili kepentingan kedua belah Pihak, tidak boleh berat sebelah. Ketika membuat perjanjian juga harus di cantumkan klausula mengenai kejadian-kejadian yang tidak diduga di masa akan datang yang mungkin terjadi, termasuk juga mengenai penyelesaian sengketa jika terjadi sengketa di kemudian hari, serta mengenai pilihan hukum yang dihendaki bersama kedua belah Pihak. Ini menunjukkan bahwa ada perwujudan perlindungan hukum yang preventif. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata menyebutkan “Suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik”. Pasal ini bermakna perjanjian yang telah disepakatai oleh para Pihak harus dilaksanakan sesuai dengan kepatutan dan keadilan. Secara teoritis itikad baik dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu: 22 a. Itikad baik subjektif, yaitu sebelum perjanjian dilaksanakan para Pihak harus menunjukkan kejujuran. Biasanya itikad baik subjektif ada pada tahap negosiasi, dimana para Pihak secara terbuka memberikan informasi yang sesungguhnya tentang siapa dirinya dengan memberikan bukti berupa dokumen tentang dirinya (misalnya dokumen anggaran dasar jika Pihak dalam perjanjian adalah badan hukum PT) dan Pihak lain wajib memeriksa dengan teliti) b. Itikad baik objektif, yaitu pada saat pelaksanaan perjanjian harus sesuai dengan kepatutan atau keadilan 22
Antari Innaka, Sa’ida Rusdiana dan Sularto, Penerapan Asas Itikad Baik Tahap Prakontraktual Pada Perjanjian Jual Beli Perumahaan, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hal: 505
25
Apabila memahami pengertian asas itikad baik diatas, maka akan dapat disimpulkan bahwa tidak itikad baik adalah sebelum perjanjian dilaksanakan para Pihak tidak menunjukkan kejujuran. Tidak itikad baik secara subjektif akan bermakna, para Pihak tidak akan secara terbuka memberikan informasi yang sesungguhnya tentang siapa dirinya dengan tidak memberikan informasi apapun seperti berupa bukti dokumen. Tidak itikad baik secara objektif akan bermakna pada saat pelaksanaan perjanjian tidak sesuai dengan kepatutan atau keadilan.
23
Pengertian yang diberikan terkait tidak itikad baik yang merupakan lawan frase dari itikad baik adalah asas yang seharusnya tidak dapat diterapkan di dalam kegiatan bisnis di Indonesia. Perjanjian seharusnya memiliki itikad baik dari kedua belah Pihak yang melakukan perjanjian tersebut, hal ini bertujuan untuk kesuksesan dari tujuan perjanjian tersebut dibuat. Antara nasabah dengan pialang saham pada prinispnya telah terjalin hubungan perjanjian dimana pialang saham merupakan Pihak yang dapat melakukan eksekusi jual beli saham (berdasarkan perintah nasabah) apabila nasabah tidak dapat melakukan ekseksui jual beli saham), namun apabila pialan saham sudah tidak beritikad baik dalam hal ini tidak itikad baik secara objektif maka pelakasanaan untuk eksekusi jua beli saham tidak akan berjalan dengan kepatutan atau keadilan. Dengan memahami teori asas tidak itikad baik maka akan mengetahui berupa tindakan dari pialanh saham khususnya tidak itikad baik secara objektif yaitu disaat pelaksanaan perjanjian antara pialang saham dengan nasabah.
23
Ibid
26
2. Konsepsional Bagian kerangka konsepsional ini akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan konsep yang digunakan dalam penelitian ini, agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang ditentukan sesuai dengan judul penelitian ini, adapun penjelasan konsepsional sebagai berikut: a. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. 24 Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah atas perbuatan pialang saham yang tidak beritikad baik, sebagaimana yang diatur di dalam Undangundang Pasar Modal, para pialang saham diberi batasan dalam melakukan penjualan saham milik investor, dan ketentuan tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap investor. Dengan merujuk kepada Pasal 1 angka 3 Pasal 1 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No: 1/POJK.07/2013, maka perlindungan hukum terhadap nasabah adalah perlindungan terhadap konsumen dengan cakupan perilaku pelaku usaha jasa keuangan. b. Investor adalah pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi, 25 pada umumnya investor dibagi menjadi dua, yaitu investor individual (individual / retail investors), dan investor intitusional (intitutional investors), investor individual terdiri dari individu-individu, yang
24
Satjipto Raharjo. Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah. (Jakarta: Jurnal Masalah Hukum, Vol.III/No-01/April/1993), hal: 39 25 Eduardus Tandelilin, “Portopolio dan Investasi Teori dan Aplikasi” (Yogyakarta: Kanisius 2010), hal: 2-3
27
melakukan aktifitas investasi, sedangkan investor intitusional biasanya terdiri dari perusahaan-perusahaan asuransi, lembaga penyimpan dana, lembaga dana pensun mau pun perusahaan investasi. 26 c. Pialang saham biasa disebut dengan Perantara Pedagang Efek (PPE), atau juga disebut, Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE), seringkali disebut juga broker dealer. PPE adalah Pihak yang mewakili jual beli efek untuk kepentingan sendiri ataupun Pihak lain, 27 d. Perbuatan tidak beritikad baik adalah suatu ketidak jujuran, bermaksud untuk menggelapkan, dengan curang dalam melakukan perjanjian dengan seseorang. 28 Dalam proses penjualan saham oleh pialang saham, Pasal 38 Undang-undang Psar Modal
menjelaskan bahwa PE
yang
bertindak sebagai PPE dilarang
melakukan transaksi atas Efek yang tercatat pada Bursa Efek untuk Pihak terafiliasi atau kepentingan sendiri apabila nasabah yang tidak terafiliasi dari PE tersebut telah memberikan instruksi untuk membeli dan atau menjual Efek yang bersangkutan dan PE tersebut belum melaksanakan instruksi tersebut. Larangan tersebut berlaku bagi PE yang bertindak selaku PPE dalam hal yang bersangkutan akan membeli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak terafiliasinya di mana pada saat yang bersamaan terdapat pesanan beli dari Pihak yang tidak terafiliasi dengan persyaratan transaksi Efek yang sama atau lebih tinggi dari persyaratan transaksi Efek untuk kepentingan PPE yang bersangkutan atau Pihak terafiliasinya. 26
Ibid Mohammad Samsul, “Pasar Modal dan Managamen Portopolio” (Bandung: Erlangga 2006), hal: 98 28 Saduran dari bahasa asli bad faith: deceit, intent to defraud, dishonesty in dealingwith someone Kamus oxford advanced learner’s dictionary 27
28
Akan tetapi, dalam hal PPE dimaksud membeli Efek dengan persyaratan transaksi Efek yang lebih tinggi dibandingkan dengan persyaratan yang diajukan oleh Pihak yang tidak terafiliasi, PPE dimaksud dapat membeli Efek tersebut, baik untuk kepentingan dirinya sendiri maupun Pihak terafiliasinya. e. Nasabah
menurut
Peraturan
Bank
Indonesia
No.7/7/PBI/2005
jo
No.
10/10/PBI/2008 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah Pasal 1 angka 2 yang adalah pihak yang menggunakan jasa bank, termasuk pihak yang tidak memiliki rekening namun memanfaatkan jasa bank untuk melakukan transaksi keuangan (walk-in customer). Nasabah adalah orang atau badan yang mempunyai rekening simpanan atau pinjaman pada bank˝ 29 G. Metode Penelitian Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten, melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi data yang telah dikumpulkan. 30 Oleh karena penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodolgi penelitian yang ditetapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. 31
29
Saladin Djaslim, Dasar-dasar Manajemen Pemasaran Bank, (Jakarta : CV Rajawali, 1994),
hal: 32 30
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Pres, 2005) hal: 5-6 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hal: 64 31
29
1. Jenis dan Sifat Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaedahkaedah hukum atau norma-norma. 32 dalam hal ini tentu yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah atas perbuatan pialang saham yang tidak beritikad baik, dengan melakukan riset di Pusat Informasi Pasar Modal Bursa Efek Indonesia sebagai sumber data primer. Penelitian normatif dapat dikatakan juga dengan penelitian sistematik hukum sehingga bertujuan mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok/dasar dalam hukum, yakni masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan obyek hukum. 33 Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis adalah penelitian dengan penelusuran dokumen atau lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap investor atas pialang saham yang tidak beritikad baik, dan Pendekatan analitis (analytical approach) memiliki arti bahwa suatu pendekatan yang dilakukan demi mencari makna pada istilah-istilah hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, dengan demikian peneliti akan memperoleh
32
Jhony Ibrahim, Teori dan metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Surabaya: Bayumedia, 2008) hal: 282 33 Ibid
30
pengertian atau makna baru dari istilah-istilah hukum dan menguji penerapannya secara praktis dengan menganalisis putusan-putusan hakim. 34 2. Sumber data Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang didukung oleh data primer. Data skunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder, bahan hukum tertier yaitu : a. Bahan hukum primer Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari aturan-aturan hukum yang terdapat pada berbagai perangkat hukum atau peraturan perundangundangan, seperti KUH Perdata, KUH Dagang, Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Peraturan Pemerintah dan Peraturan yang telah dikeluarkan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, atau biasa disebut Bapepam-LK, diantaranya peraturan Nomor V.E.1 Tentang Perilaku Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek (PPE) dan Peraturan Nomor V.D.1 Tentang Pengawasan Terhadap Wakil dan Pegawai Perusahaan Efek, yang dianggap perlu ditinjau kembali mengingat peraturanperaturan tersebut dikeluarkan tahun 1996. b. Bahan hukum sekunder Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal, pendapat-pendapat sarjana yang bertujuan untuk menjelaskan mengenai bahan hukum primer tersebut. 34
Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 188
31
c. Bahan hukum tertier Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia dan sebagainya. Data sekunder tersebut didukung oleh data primer yang diperoleh melalui wawancara terhadap Pusat Informasi Pasar Modal Bursa Efek Indonesia dan BNI sekuritas yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah atas perbuatan pialang saham yang tidak beritikad baik.
3. Teknik Pengumpulan Data Untuk mencakup analisis data maka data sekunder dikumpulkan dari studi pustaka dengan mengumpulkan alat pengumpulan data berupa studi pustaka dan, studi dokumen, yang relevan dengan penelitian ini di perpustakaan dan melakukan indentifikasi data. Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan tersebut selanjutnya akan dipilih guna memperoleh peraturan-peraturan di dalam undangundang terkait, yang berisi kaedah-kaedah hukum yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang dihadapi dan disistematikakan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan penelitian ini. Penelitian ini juga mengumpulkan data, dokumen-dokumen yang relevan dimana yang diperoleh dari Pusat Informasi Pasar Modal Bursa Efek Indonesia yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah atas perbuatan pialang saham yang tidak beritikad baik.
32
Data skunder tersebut didukung oleh data primer yang diperoleh dari wawancara, dengan bentuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan seputar tindakan pialang saham yang tidak beritikad baik terhadap nasabah, oleh
nara sumber
yaitu Pusat Informasi Pasar Modal Bursa Efek Indonesia, dan perusahaan sekuritas.
4. Analisis Data Data sekunder baik berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dan dianalisi secara normatif, analisis tersebut dilakukan dengan mengkaji Peraturan-peraturan dan undang-undang yang ada dengan permasalahan yang ada dan selanjutnya membuat sistematika dalam bentuk kaidah
hukum
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga menghasilkan klasifikasi yang relevan. Data yang dipersoleh dari hasil penelitian dikelompokkan menurut permasalahan yang selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif. Analisa secara kualitatif dimaksudkan untuk menganalisa dengan penjelasan dalam bentuk kalimat bukan dengan angka-angka. Berdasarkan analisa terhadap substansi pembahasan dalam penulisan ini, maka dapat dilakukan penfasiran dengan metode interpretasi yang dikenal dalam ilmu hukum. Hasil dari interpretasi yuridis ini diharapkan dapat menjawab segala permasalahan hukum yang diajukan dalam penulisan ini secara lengkap.
