SIKAP POLRI DINILAI MEMALUKAN

Pendiri B. SIAHAAN

EDISI: 010 TAHUN I SENIN 01 - 14 AGUSTUS 2011

Pemimpin Umum PAREL NAIBAHO, SE.MM Pemimpin Redaksi

JENRI SITANGGANG

E-mail: [email protected] EDISI: 010 TAHUN I SENIN 01 - 14 AGUSTUS 2011

HARGA: @Rp 3.500, LUAR JAWA + ONGKOS KIRIM

HOTLINE PASANG IKLAN DAN PENGADUAN KANTOR REDAKSI : 021-3190 2301 / 0813 1533 8511

Sudin P2B Pemkoad Jakpus Bongkar Bangunan Tanpa Izin

Disperindagkop Kota Tangerang Gelar Bazar Sembako Murah

Maraknya bangunan bermasalah, baik membangun tanpa izin, melanggar GSB, GBJ maupun menyalahi peruntukan ataupun melanggar ketinggian bangunan merupakan suatu pelecehan dan menabrak Perda Nomor 7 Tahun 1991,

Disaat kebutuhan pokok mulai merangkak naik pada moment bulan ramadhan, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kota Tangerang menggelar bazar sembako murah.

BACA HALAMAN ....... 03

Pemko Batam Perhatikan Nasib Petani Pemerintah pusat menggelontorkan bantuan sebesar Rp2,7 miliar untuk Program Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP). Selain, PUAP, bantuan untuk para petani sebesar Rp4,7 miliar untuk kegiatan program pasar tani, pengembangan karet, peremajaan kelapa, rumah kompos, embung dan sumur resapan serta Lembaga Mandiri Mengakar di Masyarakat (LM3).

BACA HALAMAN .......... 04

BACA HALAMAN ............ 05

Terkait Pemeriksaan Anas Urbaningrum di Blitar

***SELEBRITIS ***

Manohara Odelia Pinot

Tak Nyaman Berbikini LAMA tidak terdengar kiprahnya dalam dunia hiburan, selebriti cantik, Manohara justru kembali dengan tampilan yang lebih memukau ketika ditemui di acara MNC Life Style Awards di Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta Pusat, Senin (25/7) lalu. Manohara yang sempat menjadi istri dari pangeran Kelantan, Malaysia ini tampil dalam gaya yang glamour dan

BACA BERITANYA DI HALAMAN 11

SIKAP POLRI DINILAI MEMALUKAN Jakarta, Metropolitan Pos Mabes Polri dinilai memberi perlakuan istimewa kepada Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Pasalnya, Polri memeriksa Anas sebagai saksi pelapor dalam kasus pencemaran nama baik di Polres Blitar. Waktunya pun diajukan sehari, menjadi Selasa (26/7) dari jadwal semula Rabu (27/7), karena permintaan Anas. Sikap Polri itu dinilai sangat memalukan, mencederai rasa keadilan, dan melukai persamaan hak di depan hukum. Anas melaporkan koleganya di Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, pada 5 Juli 2011 atas dugaan pencemaran nama baik ke Mabes Polri di Jakarta. Mestinya, karena laporan Anas di Mabes Polri, pemeriksaan pun dilakukan di tempat yang sama. BERSAMBUNG KE HAL.....11

PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO SAAT MELANTIK TIMUR PRADOPO MENJADI KAPOLRI

INVESTIGASI

TERKAIT KASUS KORUPSI APBD DINAS PU DKI

Penyelidikan Kejati DKI Diragukan Jakarta, Metropolitan Pos Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Donny Kadnezar Irdan SH MH melalui Kepala Asisten Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat, (Kasipenkum dan Humas), Suhendra, masih tertutup informasi belum berani mengungkapkan hasil penyelidikan kepada wartawan. Wartawan sudah berapa kali menghubungi Suhendra

***

tidak berhasil, bahkan hand phone selulernya tidak diangkat, dan salah satu staf Asisten Intelijen Kejati DKI Jakarta, Evi, mengatakan, Suhendra Masih expos diruang Asisten Intelijen Kejati, Deden Riki, tidak bisa diganggu, ujarnya. Sementara, wartawan masih mengejar berita hasil penyelidikan Kejati tersebut, Kamis, (28/7). Pada hal sebelumnya Suhendra sudah mengatakan

PERISTIWA ***

Walikota Bandung Ancam Buruh Bandung, Metropolitan Pos Wali Kota Bandung, Dada Rosada mengancam tidak akan menemui para buruh kawasan industri Kiaracondong Jumat (29/7/2011) mendatang, jika buruh melakukan aksi demo besar-besaran Kamis (28/7). Sebaliknya, jika demo urung dilakukan, maka Dada bersama dengan tim revitalisasi, unsur Muspida dan PT Mega Chandra Purabuana akan memberi waktu dan bertemu dengan para buruh. “Kalau buruh tidak demo maka Jumat saya akan menerima perwakilan buruh sesuai janji, tapi kalau jika buruh demo, ya saya tidak akan menerima” ujar Dada. di Pendopo Kota Bandung, Selasa (26/7/2011). Dada mengatakan selama ini belum menemui perwakilan buruh karena padatnya agenda. “Saya, Kamis jangan demo besar-besaran karena Jumat pasti akan saya terima. Kalau orang lain barangkalai tidak akan menerima, tapi saya akan terima. BERSAMBUNG KE HAL.....11

***

MAFIA ANGGARAN

Panja Jangan Sekedar Pencitraan DPR

*** SOROT ***

Polsek Ciputat Ciduk Penganiaya Wartawan

pejabat dinas PU DKI resmi diperiksa Intel Kejati dalam tahap penyelidikan terkait kasus korupsi APBD tahun 2010 sebesar Rp362,57 Miliar di Dinas PU DKI Jakarta, Selasa, (05/ 07), sekitar pukul 12.40 Wib. Selain itu, bukti hasil audit BPK RI tahun 2008 sebesar Rp38 Miliar diduga dikorupsi pejabat dinas PU DKI Jakarta. Kepala Dinas Pekerjaan

Jakarta, Metropolitan Pos Pembentukan panitia khusus (pansus) atau panitia kerja (panja) mafia anggaran jangan didasarkan atas faktor pencitraan semata atau untuk kepentingan politik tersembunyi. Namun, pembentukan panja dan pansus mafia anggaran harus sungguh-sungguh dalam rangka memperbaiki sistem anggaran di parlemen. Demikian pendapat yang disampaikan Wakil Ketua DPR Pramono Anung dan anggota Fraksi Partai Demokrat DPR M Nasir di Jakarta, Rabu (27/7).

Tangerang, Metropolitan Pos Kasus penganiayaan wartawan Tabloid dibekuk Polsek Ciputat, Keberhasilan Kepolisian Sektor Ciputat membekuk Zyo, 35 tahun, yang diduga sebagai pelaku penganiayaan terhadap Abdul Haris, 30 tahun, wartawan tabloid di Tangerang Selatan. “Pelaku ditangkap di Serua, Ciputat,”kata Kepala Kepolisiian Sektor Ciputat Komisaris Alif, sabtu lalu. Si pelaku yang merupakan warga Cilandak Barat, Jakarta selatan,

BERSAMBUNG KE HAL.....11

BERSAMBUNG KE HAL.....11

BERSAMBUNG KE HAL.....11

KUPAS TUNTAS ***

Pungli Soal Jawaban UN Untuk Sekolah SMA Favorit di Jakarta

Andar Situmorang Desak Foke Copot Kadisdik DKI Jakarta, Metropolitan Pos Andar Situmorang SH, Direktur Executive GACD, mendesak Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, untuk mencopot Kepala Dinas Pendidikan Tinggi DKI Jakarta, DR Taufik Yudi Muliyanto, pasalnya, sekolah SMA Favorit dibiarkan ada pungli soal jawaban Ujian Nasional untuk siswa baru, seperANDAR SITUMORANG SH. ti di SMA N 107, SMA N 44. Andar Situmorang SH, mengatakan bila Kepala Dinas Pendidikan Tinggi DKI Jakarta , DR Taufik Yudi Muliyanto tidak di copot, Andar akan melaporkan kasus pungli ini ke Polda Metro Jaya, dengan dasar ada bukti dan saksi siswa baru yang sudah memberikan uang ujian nasional (UN) tersebut ke Kepala Sekolah Favorit. Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, seharusnya meninjau sekolah favorit tersebut sesuai informasi pungli tersebut di SMA favorit. Kepala sekolah tersebut tidak dicopot atau tidak diberikan sanksi ini akan menjadi budaya Pungli bagi Kepala sekolah. BERSAMBUNG KE HAL.....11

Pejabat Dinas Pendidikan DKI Jadi Tersangka Korupsi Jakarta, Metropolitan Pos Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat (Kajari Jakbar) Fri Hartono, SH MH, menetapkan tiga orang tersangka korupsi. Salah seorang diantara ketiga tersangka korupsi tersebut merupakan pegawai swasta. Sementara dua orang lagi,

masing-masing merupakan pegawai Suku Dinas Pendidikan Dasar (Sudin Dikdas) dan pegawai Unit Pelayanan Tehnis Rumah Susun Tambora (UPT Rusun Tambora. Demikian disampaikan Kajari Jakbar, Fri Hartono, SH MH, kepada MP diruang kerjan-

ya baru-baru ini. Dikatakan, penanganan perkara korupsi memerlukan waktu yang cukup lama, karena dibutuhkan ketelitian dan kehati-hatian yang matang dalam menetapkan tersangka korupsi. “Kita tidak boleh terburu-buru dan BERSAMBUNG KE HAL.....11

Lagi Diperiksa Kasus Korupsi Dikdas Jakpus di Kejati DKI

Zaenal Soleman Malah Cuti Pergi Umroh Jakarta, Metropolitan Pos Lagi diperiksa kasus korupsi APBD tahun 2009 Suku dinas Pendidikan dasar (Sudin Dikdas) Jakarta Pusat di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta malah Kepala Suku dinas Pendidikan dasar Jakarta Pusat, DR Zaenal Soleman cuti pergi umroh. Kasudin Dikdas Jakpus, DR Zaenal Soleman, ketika dikonfirmasi wartawan melalui telpon selulernya, mengatakan, “ Saya lagi cuti pergi um-

roh”, ungkapnya. Sementara, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Donny Kadnezar Irdan SH MH melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum/Humas Kejati DKI, Suhendra, Kepada Metropolitan Pos, belum bisa menjelaskan kasus penyelidikannya. Kepala Sudin Dikdas Jakpus, DR Zaenal Soleman diundang ke Kejati DKI Jakarta, dalam hal penyelidikan/ BERSAMBUNG KE HAL.....11

ZAENAL SOLEMAN

2

OPINI

EDISI: 010 TAHUN I SENIN 01 - 14 AGUSTUS 2011

DITERBITKAN OLEH PT SUKSES PARNA SEJAHTERA SK MENHUM & HAM RI : Nomor : AHU-0016178.AH.01.09. Tahun 2011 PENASEHAT HUKUM Drs. Jatenangan Manalu SE MM H.Hum, Hotman Sitorus SH MH, Paulus Subandi SH MH, Poltak Siringoringo SH MH., Sabar Siahaan SH. Ferdinan Montorori SH.MH. PENDIRI Jenri Sitanggang, B. Siahaan, Robert Naibaho PEMIMPIN UMUM Parel Naibaho SE.MM. PEMIMPIN REDAKSI Jenri Sitanggang WAKIL PEMIMPIN REDAKSI P. Marbun REDAKTUR EXECUTIVE Peris Sitanggang, C. Sigalingging REDAKTUR PELAKSANA B. Manalu REDAKTUR Hasudungan Siregar MANAGER PEMASARAN TM. Harianja SEKRETARIS REDAKSI Jurisman Sitanggang BAGIAN KEUANGAN Rinaldi Josua Naibaho FOTOGRAFER Arman H. Pasaribu DEWAN REDAKSI Jenri Sitanggang, Peris Sitanggang, Robert Naibaho, Parel Naibaho, B. Manalu STAF REDAKSI Jahuale Sitanggang, Nur Syamsu, Rimbun Gurning, Jhonni T. Tampubolon LITBANG Perdi Sitanggang, Onasis Sitanggang, Jonni Sitanggang Edy Pasaribu, Robert Naibaho, Marlon Naibaho SE., Tony Naibaho SE. STAF AHLI Wasinthon Simbolon, SE.MEc. (Ekonomi & Politik), Amistan Purba SE.S.Si.MM. (Ekonomi, Sosial & Politik) William S. Naibaho SH. (Budaya, Pariwisata & HAKI) BAGIAN SIRKULASI Mulatua Sitanggang, Rinaldi Josua PENASEHAT Andar Situmorang SH ML, Perdi Sitanggang, M Sitanggang, Kol. (Pur) Drs. Lauasa M. Hutagalung Alamat Redaksi : Jl. Kramat Raya No 1 Blok B Gedung Paseban, Jakarta Pusat 10450 Telp. 021-51393635, 31902301 Fax. 021- 31902301 E-mail: [email protected]

Rekening Bank : Bank BCA Rek No : 0948118320 Bank BRI Rek No 086201003057507 A.N: JENRI SITANGGANG

TARIF IKLAN Iklan Kuping Ukuran Standart Iklan Warna Ukuran 3R Iklan Warna Ukuran 4R Photo Iklan Kolom Ukuran Standart Iklan 1 Halaman Penuh Warna Iklan 1/2 Halaman Warna Iklan ¼ Halaman Warna Iklan 3/4 Halaman Warna

= RP 500.000,= RP 1.000.000,= RP 2.000.000,= RP 50.000,= RP 24.000.000,= RP 12.000.000,= RP 6.000.000,= RP 3.000.000,-

Dibutuhkan Perwakilan, Biro dan Wartawan : 1. Tangerang 2. Depok 3. Ciamis 4. Tasikmalaya 5. Banjar 6. Sumedang 7. Majalengka 8. Cianjur 9. Subang 10. Bandung Barat

11. Provinsi Jabar 12. Provinsi Jawa Timur 13. Denpasar 14. Nusa Tenggara 15. Kalimantan Timur 16. Kalimantan Selatan 17. Sumatera Utara 18. Sumatera Barat 19. Sumatera Selatan 20. Lampung

Bagi anda yang berminat Hubungi Kantor Redaksi Jurisman Sitanggang : 081315338511

Selamatkan Kredibilitas KPK TAK cukup Komisi Pemberantasan Korupsi membentuk Komite Etik untuk menyelamatkan kredibilitasnya. Ketua KPK Busyro Muqoddas harus pula memastikan komite ini mengusut secara serius tudingan yang dilancarkan Muhammad Nazaruddin, bekas Bendahara Umum Partai Demokrat. Hasil verifikasi Komite pun mesti dibeberkan secara gamblang kepada masyarakat. Semua itu perlu dilakukan lantaran tudingan Nazaruddin amat berat. Tersangka kasus suap proyek wisma atlet yang kini kabur ke luar negeri itu menuding bahwa beberapa anggota pimpinan KPK pernah bertemu dengan dirinya. Ia mengaku bertemu dua kali dengan Chandra M. Hamzah. Nazar juga menyatakan pernah bertemu dengan M. Jasin; Deputi Penindakan Ade Raharja; penyidik Roni Samtana; dan juru bicara lembaga ini, Johan Budi S.P. Pengakuan ini merupakan pukulan telak. Dalam buku saku Kode Etik KPK secara jelas disebutkan bah-

wa, selain membawa saksi, mereka dilarang berhubungan langsung dengan tersangka, calon tersangka, atau keluarganya. Kalaupun perlu mengadakan pertemuan, ini juga harus dalam konteks melaksanakan tugas. Hasilnya wajib dilaporkan pula ke forum pimpinan KPK. Itulah yang perlu diverifikasi oleh Komite Etik, apakah pertemuan-pertemuan itu sepengetahuan pemimpin KPK yang lain atau dilakukan secara diam-diam. Komite juga mesti membongkar motif yang sebenarnya. Sebagian dari mereka, misalnya, berargumen bahwa pertemuan itu terjadi pada saat komisi antikorupsi diserang oleh kalangan DPR. Dengan kata lain, kegiatan ini merupakan bagian dari lobi-lobi untuk menghentikan konflik antara KPK dan politikus Senayan. Alasan seperti ini tetap harus dipertanyakan, karena bisa jadi ada deal yang justru membuat lembaga ini terkooptasi. Komite juga mesti menelisik tudingan terhadap

Chandra Hamzah yang amat serius. Komisioner ini tak hanya dituduh pernah bertemu dengan Nazaruddin, tapi juga dituding menerima suap. Kalaupun tuduhan mendapat suap ini sulit dibuktikan, tetap saja Chandra bisa dipersalahkan bila tidak bisa menjelaskannya secara masuk akal. Begitu pula tuduhan terhadap Ade Raharja. Pejabat KPK ini telah mengakui bertemu dengan Nazaruddin di sebuah restoran pada September 2010. Dalam pertemuan itu mereka menyinggung soal kasus solar home system di Departemen Tenaga Kerja. Kasus ini melibatkan perusahaan keluarga Nazaruddin. Meski Ade mengaku menolak permintaan Nazaruddin agar KPK menghentikan kasus itu, pernyataan tersebut tak bisa serta-merta diterima sebagai sebuah kebenaran. Pemeriksaan serius dan keputusan yang fair bagi komisioner yang dituding Nazaruddin akan menjadi modal besar untuk memulihkan kredibilitas KPK.

Langkah ini kemudian perlu diikuti dengan konsolidasi internal untuk mengatasi keretakan. Bagaimanapun, pembentukan Komite Etik telah membuat para komisioner saling curiga. Kredibilitas itu akan semakin cepat pulih bila semua langkah tersebut juga

diikuti dengan tindakan konkret, yakni mengusut tuntas kasus Nazaruddin dan rekan-rekannya. Dengan sendirinya, tindakan ini akan membantah tuduhan bahwa KPK telah berkompromi dengan petinggi partai yang berkuasa. (***)

Mengendalikan Pungutan di Perguruan Tinggi Negeri Biaya masuk perguruan tinggi negeri (PTN), terutama PTN favorit, yang telah diswastanisasi dalam bentuk perguruan tinggi badan hukum milik negara (PT BHMN) dikeluhkan oleh masyarakat karena terlalu mahal. Pungutan yang tinggi itu juga berlaku bagi mahasiswa baru yang dijaring melalui Seleksi Nasional Mahasiswa PTN (SNMPTN) atau seleksi bersama antar-PTN. Masyarakat kaget karena, berdasarkan pengalaman masa lalu, mahasiswa yang diterima melalui jalur seleksi bersama itu membayar murah dan hampir sama di seluruh PTN. Bila terdapat perbedaan, selisihnya hanya bilangan ratusan ribu, tidak mencapai bilangan juta. Tapi, sekarang, di satu PTN saja, seperti di Universitas Gadjah Mada, di antara sesama mahasiswa baru angkatan 2011 pun ada perbedaan, karena bayarnya amat bergantung pada penghasilan orang tua. Wajar bila kebijakan baru tersebut menimbulkan reaksi publik karena mengubah tatanan kehidupan yang sudah lama dijalani oleh masyarakat, bahwa mahasiswa yang diterima melalui jalur seleksi bersama itu diperlakukan sama dan jauh lebih ringan dibanding mereka yang diterima melalui jalur seleksi mandiri. Masyarakat berasumsi, perbedaan besaran uang masuk itulah yang membedakan penerimaan melalui seleksi bersama dengan seleksi mandiri. Bila bayarnya sama-sama tidak menentu, mengapa harus dibedakan antara seleksi bersama dan mandiri? Memperbesar akses Pada saat pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, masyarakat senang karena PP tersebut mengoreksi berbagai kebijakan pendidikan tinggi, terutama di PTN dan PT BHMN, yang sudah meninggalkan komitmennya untuk mencerdaskan warga lantaran model seleksi penerimaan mahasiswa baru di PT BHMN mayoritas memakai sistem seleksi mandiri, dan besaran membayarnya se-

langit. Kuota mahasiswa yang diterima melalui seleksi bersama terlalu kecil dan variatif. Di UGM, misalnya, kuota mahasiswa baru melalui seleksi bersama hanya 10 persen, sedangkan Universitas Airlangga, Surabaya, mengalokasikan 54 persen. Ujian mandiri pun dilaksanakan jauh sebelum ujian nasional (UN). Hal yang diapresiasi dari PP Nomor 66 Tahun 2010 ini adalah pemerintah mematok kuota mahasiswa baru melalui seleksi bersama minimum 60 persen dari total jumlah mahasiswa baru yang diterima. Pola penerimaan secara nasional tersebut tidak termasuk penerimaan mahasiswa melalui penelusuran minat dan bakat atau bentuk lain yang sejenis. Dengan demikian, jumlah mahasiswa baru yang diterima melalui ujian mandiri kurang dari 40 persen. Selain itu, seleksi mandiri hanya boleh dilaksanakan setelah SNMPTN, atau secara otomatis dilaksanakan setelah UN. Sebelumnya, seleksi mandiri sebelum UN sehingga mengacaukan konsentrasi murid-murid kelas III sekolah menengah atas: antara konsentrasi untuk UN dan ikut seleksi mandiri yang waktunya berdekatan serta corak soalnya amat berbeda. Akibatnya juga sering muncul kasus, pelajar kelas III SMA sudah dinyatakan diterima di suatu PT BHMN, tapi tidak lulus UN, dan akhirnya terpaksa ikut ujian paket C. Ini ironis sekali. Di samping itu, PP Nomor 66 Tahun 2010 tersebut mengatur perihal kewajiban PTN dan PT BHMN mengalokasikan tempat bagi calon peserta didik yang memiliki potensi akademik memadai dan kurang mampu secara ekonomi paling sedikit 20 persen dari jumlah keseluruhan peserta didik baru. Mereka juga wajib memberikan beasiswa kepada minimum 20 persen dari jumlah mahasiswa. Semua aturan mengenai sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru itu dimaksudkan untuk memperbesar akses golongan miskin lantaran jumlah golongan miskin di PTN dan PT BHMN terus menurun, tinggal 4 persen saja. Ternyata harapan masyarakat yang

semula berbunga dengan terbitnya PP Nomor 66 Tahun 2010 tersebut sirna ketika pada realitasnya mereka yang dinyatakan lolos seleksi bersama (SNMPTN) pun harus membayar uang banyak, bahkan untuk Fakultas Kedokteran di UGM mencapai Rp 100 juta. Perlu standardisasi Belajar dari tingginya keluhan masyarakat atas mahalnya biaya masuk PTN/PT BHMN, terutama yang diterima melalui seleksi bersama, maka jelas diperlukan adanya standardisasi biaya masuk PTN/PT BHMN, baik yang diterima melalui jalur seleksi mandiri maupun SNMPTN, terutama menyangkut batas atasnya sesuai dengan asas kepatutan. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Profesor Dr Djoko Santoso sebagai orang yang berpengalaman memimpin Institut Teknologi Bandung tentu mempunyai referensi yang cukup untuk membuat standardisasi uang masuk PTN/PT BHMN. Hal itu mengingat ITB merupakan salah satu PT BHMN papan atas, sehingga bisa diketahui berapa bila ingin membuat PTN sekelas ITB dan bila kelasnya di bawahnya ITB. Dari kalkulasi itu dapat dihitung pula berapa pemasukan dari pemerintah, swasta, dan mahasiswa. Dengan demikian, dapat diketahui berapa besaran maksimal yang perlu dibayarkan oleh calon mahasiswa melalui seleksi bersama dan berapa pembayaran maksimal bagi calon mahasiswa baru yang dijaring melalui seleksi mandiri. Jadi standardisasi itu lebih menyangkut soal batas maksimalnya, batas minimumnya tidak perlu. Akal sehat saya menyatakan bahwa uang masuk bagi mahasiswa baru di PTN/ PT BHMN itu yang rasional Rp 5-10 juta. Dasarnya adalah uang Rp 5 juta masih bisa diupayakan oleh mereka yang berpenghasilan per bulan Rp 4 juta yang hidup di kota besar atau berpenghasilan Rp 2 juta yang hidup di kota kecil, meskipun dengan cara meminjam. Adapun angka Rp 10 juta tidak terlalu kecil bagi mereka yang punya peng-

hasilan per bulan Rp 7,5 juta dan hidup di kota besar atau Rp 5 juta dan hidup di kota kecil. Jika minimum Rp 10 juta, itu hanya dapat diakses oleh mereka yang memiliki penghasilan di atas Rp 3 juta dengan hidup di kota kecil atau di atas Rp 5 juta dan hidup di kota besar. Perlu diingat bahwa biaya yang dikeluarkan oleh orang tua calon mahasiswa baru itu bukan hanya biaya masuk, tapi juga uang kos/kontrakan, wira-wiri sejak pendaftaran SNPMN, serta kebutuhan lain untuk menjadi mahasiswa baru. Sementara itu, uang orang tua sudah terkuras habis sejak anaknya di kelas III SMA untuk mengikuti bimbingan belajar lantaran sekolah tidak menjamin anaknya lulus UN dengan nilai baik. Orang tua juga harus menabung untuk membayar sumbangan pembinaan pendidikan semesteran. Standar maksimal yang sama berlaku pula untuk fakultas kedokteran. Adapun standar maksimal uang masuk melalui jalur mandiri Rp 30 juta. Lebih dari itu tentu banyak yang mampu, tapi berdampak buruk pada etika kehidupan di masa mendatang. Yaitu, bila biaya kuliah terlalu mahal, setelah lulus, orientasinya mengembalikan modal kuliah. Maka rasa pengabdian kepada sesama nol. Dan bila bekerja sebagai pegawai negeri sipil, tidak mungkin tidak korupsi untuk mengembalikan modal kuliah tersebut. Biaya kuliah di fakultas kedokteran perlu disamakan dengan fakultas lain dengan harapan: pertama, yang diterima di fakultas kedokteran adalah orang yang pintar, bukan orang yang mampu membayar, agar kualitas dokter kita tetap bermutu dan mengurangi risiko malpraktek. Kedua, agar setelah lulus menjadi dokter, orientasi mereka tidak untuk mengembalikan modal dengan mengeksploitasi pasien, tapi melayani masyarakat, sehingga problem etis selama ini, yakni pasien miskin ditolak berobat, bisa terhindarkan. Semakin mahal biaya kuliah di fakultas kedokteran, maka potensi pasien miskin ditolak berobat semakin tinggi. (***)

Koordinator Liputan Polda Metro Jaya : Mulyawan. Biro Jakarta Timur : Maruli P., Rimbun Gurning Biro Jakarta Utara : Jonni Sitanggang Biro Jakarta Pusat : Achmad Sugiharianto ME Pengadilan Negeri Jakarta Pusat : Mohammad Furqon. Biro Jakarta Barat: Malino Sianipar, M. Antonius P.SH. Biro Jakarta Selatan: Rimbun, Widiawati. Biro Kota/Kabupaten Bekasi: Biro Depok : Hotman Pardede (Kepala) Perwakilan Banten: Haryanto (Kepala), Awaludin (Wakil) Biro Kabupaten Tangerang: Tumbur Limbong (Kepala), G. Harry Simbolon, Batara Aritonang, Marudut Harapan Sijabat, Alden Robertus Simbolon. Biro Kotamadya Tangerang: Tigor Sijabat (Kepala), Erwin Sinaga (Koordinator). Biro Kotamadya Tangerang Selatan: Pa’bona Marbun (Kepala) Perwakilan Riau: Manuasi Nainggolan SH (Kepala), Nopalis Parulian Hutahaean, Effendi Aritonang. Perwakilan Sumatera Utara: Happy Silalahi (Kepala) Biro Samosir: Sahat Sitanggang (Kepala). Perwakilan Kepri: Pirton Panahatan Hutabarat (Kepala) Biro Batam: Junael Lumban Batu (Kepala). Perwakilan Lampung: Perwakilan Jawa Barat: TM. Harianja SH. (Kepala), M. Saragih. Biro Bandung : Faozanolo Laia (Kepala) Biro Bandung Barat : S. Sitanggang (Kepala). Perwakilan Kalimantan Barat : Biro Ketapang: Agus Tami (Kepala), Biro Nusa Tenggara Timur: Achmad (Kepala) Biro Sumba Timur: Arifin. PERCETAKAN : CV. Jona Putra Perkasa (Isi diluar tanggungjawab percetakan).

WARTAWAN METROPOLITAN POS DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIKNYA SELALU DILENGKAPI KARTU IDENTITAS DAN SURAT TUGAS SERTA NAMANYA TERCANTUM DALAM BOKS REDAKSI

3

METROPOLITAN

EDISI: 010 TAHUN I SENIN 01 - 14 AGUSTUS 2011

SEKILAS

Sejumlah Taman di Jakbar Tak Terurus

Lahan untuk SMKN 53 Diserobot Warga Jakarta, Metropolitan Pos Aset Pemprov DKI seluas satu hektar di RW 10, Kelurahan Cengkarengbarat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, yang peruntukannya untuk SMK 53 yang akan dipindahkan dari Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Tamansari, telah diserobot sejumlah warga untuk bangunan liar dan tempat usaha pemancingan ikan. Ironisnya, kondisi ini telah terjadi sejak bertahun-tahun lalu, tetapi tidak mendapatkan tindakan tegas dari Pemkot Administrasi Jakarta Barat. “Kok bisa-bisanya lahan kosong satu hektar yang peruntukannya untuk SMKN 53 jadi banyak bangunan liar dan usaha pemancingan? Artinya tidak ada pengamanan dari pihak Pemkot Administrasi Jakarta Barat selama ini,” ungkap Andhika N, salah seorang pejabat Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI saat meninjau lahan tersebut, Senin (25/7). Ia mengakui, lahan di samping kantor sekretariat RW itu sebenarnya sudah dipancangkan papan nama, tapi karena sudah lama dan berkarat membuat tulisan pada plang tersebut sudah tidak jelas. “Memang sudah puluhan tahun papan ini tidak pernah diperbarui. Tapi karena lahan ini merupakan aset pemerintah seharusnya pihak kelurahan juga turut membantu menjaganya. Jangan dibiarkan hingga seperti sekarang banyak bangunan dan usaha pemancingan ikan,” tegasnya. Sedangkan untuk upaya penertiban, Andhika menuturkan masalah tersebut harus dilaporkan ke pimpinan terlebih dahulu. “Soal penanganannya saya tidak dapat memutuskan. Tapi harus laporkan dahulu ke pimpinan saya,” jelasnya. Sementara itu Ketua RW 10, Kelurahan Cengkarengbarat, Adi Putra, mengatakan selama ini tidak ada pihak yang mengamanatkan maupun secara tertulis untuk membantu menjaga lahan tersebut. Adi mengaku, beberapa pihak yang tidak ia kenal justru pernah mengukur lahan tersebut. “Kalau kami mau melarang, tidak ada dasar kami. Itu urusan Pemprov DKI jika aset itu milik Pemprov DKI,” tandasnya. Tim

61 SPBU ‘Nakal’ Kena Sanksi Pertamina Jakarta, Metropolitan Pos Akibat masih maraknya penyelewengan ataupun penyalahgunaan terhadap BBM Bersubsidi PT Pertamina (persero) memberikan sanksi terhadap 61 SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) yang tersebar di Indonesia. Demikian disampaikan Mochammad Harun, selaku VP Corporate Communication Pertamina melalui siaran persnya kepada detikFinance, Jakarta, Jumat (22/7/2011). “Secara nasional, setidaknya terdapat 61 SPBU ‘Nakal’ yang dijatuhi sanksi oleh Pertamina,” kata Harun. SPBU-SPBU ‘nakal’ tersebut, sebanyak 30 SPBU tersebar di wilayah Sumatera dan 31 SPBU tersebar di wilayah Kalimantan (Region VI). “Sebanyak 24 SPBU di Kalimantan diberi sanksi berupa surat teguran/ peringatan. 6 SPBU lainnya dikenai denda untuk mengembalikan kerugian kepada Pertamina, mulai dari Rp 30 juta hingga Rp 62 juta,” papar Harun. Sementara itu, satu SPBU dikenai sanksi Pertamina dengan diberhentikan pasokan BBM selama satu bulan. “Dari data yang ada, SPBU yang mendapat sanksi membayar ganti rugi ada di Kalimantan Barat. Karena terbukti menjual solar bersubsidi tidak melalui dispenser sebanyak 16 KL (Kiloliter). Total denda pengembalian kerugian yang dikenakan Pertamina kepada SPBU tersebut sebesar Rp 62.550.400,” lanjut Harun. Kemudian, lanjutnya, jika masih ada SPBU yang ‘membandel’ pihaknya mengancam sanksi yang lebih berat dan mencabut izin untuk berusaha. Sejauh ini pihaknya berusaha menghimbau terkait hal tersebut. “Mentaati tata niaga penjualan BBM Bersubsidi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jangan menjual BBM Bersubsidi kepada mereka yang tidak berhak, seperti pengecer, spekulan apalagi kalangan industri. Selain dicabut ijinnya itu bisa dipidanakan ke pengadilan,” ungkapnya. Hasudungan

Sudin P2B Pemkoad Jakpus Bongkar Bangunan Tanpa Izin Jakarta, Metropolitan Pos Maraknya bangunan bermasalah, baik membangun tanpa izin, melanggar GSB, GBJ maupun menyalahi peruntukan ataupun melanggar ketinggian bangunan merupakan suatu pelecehan dan menabrak Perda Nomor 7 Tahun 1991, yang dibuat agar tata kota Jakarta semakin teratur dan tertata rapi. Dapat disayangkan masih banyak pemilik bangunan yang membandal, menganggap aparat pemda DKI dapat dibungkam dengan gepokan rupiah atau iming-iming lainnya, sehingga pemilik dapat membangun dengan leluasa meskipun bangunannya melanggar, bahkan belum mengantongi izin selembar pun. Tetapi ini tidak berlaku bagi aparat Pemda Seksi P2B Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat, pada Kamis (21/7) membludoser bangunan 4 ruko 2 lantai yang berlokasi di Jalan AM Sangaji No. 22 RT.003/04 Kelurahan Petojo Utara Kecamatan Gambir Jakarta Pusat, disaksikan petugas dari Dinas P2B DKI Jakarta Agus Priyono dan Budi Ramadhani, sesuai instruksi Kepala Dinas P2B DKI Jakarta, Ir. Wiryatmoko, dan surat perintah bongkar (SPB) langsung

ditandatangani Kasudin P2B Jakpus Ir. Busrol Amin. Petugas P2B Jakpus didampingi Seksi P2B Kecamatan Gambir Lasmono memantau langsung pembongkaran serta merontokkan bangunan tersebut dengan buldoser dari Dinas P2B DKI Jakarta Dinas Teknis Jatibaru. Menurut Ir. Sugiyarto, Kepala Seksi Pengawasan dan Penertiban Bangunan Sudin P2B Jakpsus, pemilik sudah beberapa dipanggil, surat SP4 sudah dilayangkan, penyegelan sudah dipasang tapi pemilik masih membandal. Oleh karena itu pihaknya terpaksa dengan tupoksi yang dijalankan, bangunan tersebut harus dibongkar dan dirontokkan dengan menggunakan boldoser, agar pemilik bangunan jera dan mau mengurus perizinannya. Kepala Seksi P2B Kecamatan Gambir Lasmono, mengatakan

seharusnya pemilik bangunan mengurus dahulu perizinannya barulah bangunan berdiri. Tetapi ini pelaksanaan pembongkar sesuai instruksi SPB Kasudin P2B Jakpus dan sudah sesuai tufoksi yang dijalankan. Salah satu karyawan yang berada di lokasi dekat bangunan yang dibongkar yang tidak mau disebut namanya, mengatakan baguslah bangunan tersebut dibongkar agar membuat efek jera pemiliknya atau pemborongnya yang akalakalan yang tidak mau mengurus izin terlebih dahulu, padahal ini sangat riskan, bila sudah dibongkar maka rugilah pemilik bangunan tersebut. Lasmono menambahkan, belum lama ini juga dilaksanakan pembongkaran di Jalan Tanjung Selor Kelurahan Cideng yang dibongkar dan ditarik menggunakan sling dari mobil operasional, karena pemiliknya tidak mau mengurus izin.”Sesuai tufoksi kami harus tegas membongkar bangunan tersebut, agar efek jera bagi pemilik bangunan untuk mengurus izin bila ingin membangun, sehingga kas daerah dapat masuk dari pembayaran izin yang diajukan. Mulyawan/Widya

Jakarta, Metropolitan Pos Taman itu biasanya indentik dengan bersih, sejuk, indah serta hijau. Didalam taman warga duduk nyantai sambil bersendagurau menikmati udara segar. Namun sejak Kepala Suku Dinas (Kasudin) Pertamanan Jakarta Barat dipimpin oleh Ir. Adida Noor kesan tersebut diatas hilang ditelan waktu, malah sebaliknya yang terjadi dilapangan semua taman pada gersang. Ibu Ida pedagang Warung Tegal (Warteg) yang ada jalan pedongkelan raya, tepatnya pintu air cengkareng drain mengatakan pada MP, “ Lihat itu mas, taman ini panjangnya hampir 500meter, mana pagarnya pada ambruk, tanamannya pada layu dan mati, begitu juga tempat duduknya yang ada pada hancur berantakan. Ini taman sudah 5 tahun tidak pernah dirawat, sehingga kelihatan seram dan gersang”, kata Ida. Begitu juga dengan bapak Agus yang tinggal di Pesing, sembari ngopi dipinggir bawah Playover pesing curhat pada MP,” Taman ini tidak terlihat seperti taman, karena jarang dirawat dan tanaman yang ada didalam pada layu dan kering, Yah...kelihatan gersang. Ketua Umum LSM INFAKUM Peris Aripin saat diminta komentarnya tentang taman tapi gersang mengatakan, “ Setiap tahun untuk perawatan taman ada anggarannya kurang lebih sebesar 2 Miliyar, Namun tidak jelas kemana anggaran tersebut.” kata Peris. Berdasarkan informasi dari salah seorang Jaksa yang enggan di publikasikan mengatakan,” Memang benar saat ini Adida Noor lagi diperiksa berdasarkan laporan dari berbagai LSM yang sudah lengkap datanya mengenai dugaan kasus korupsi antara tahun 2009 - 2010",Kata Jaksa tersebut pada MP. Malino

AHMAD FAUJI :

OYK Bukan Melarang Warga Datang Ke Jakarta Jakarta, Metropolitan Pos Sebenarnya dilakukan Operasi Yustisi Kependudukan (OYK) adalah bukan untuk melarang setiap warga datang ke Jakarta, tetapi demi untuk tertibnya Administrasi Kependudukan seperti, KTP, AKTA, serta Kartu Keluarga (KK) demikian Kepala Suku Dinas ( Kasudin ) Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Barat, Ahmad Fauji dengan MP membuka perbincangan minggu lalu dikantornya. Fauji sapaan akrabnya melanjudkan,”Begitu seseorang sudah memiliki KTP Elektronik Nasional yang akan berlaku mulai tanggal 1 agustus 2011 maka nomor induk kependudukan yang ada di KTP berlaku seumur hidup, namun berlakunya masa KTP tetap 5 tahun,” Kata Fauji. Dalam mengejar program 100 hari kerja dari Departemen Dalam Negri mengenai pembuatan KTP elektronik nasional tersebut, maka semua pegawai dari Kelurahan, Kecamatan hingga Kesudin , bekerja pagi hingga malam hari, walaupun hari sabtu dan minggu demi untuk mensukseskan program tersebut. Pembuatan KTP elektroknik nasional ini diberlakukan masih di tiga wilayah, yaitu, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu. Diakhir perbincangan Fauji mengatakan serta menghimbau kepada warga Jakarta Barat agar datang kesetiap wilayah kelurahan untuk mengganti atau mengubah KTP yang lama baik masih yang berlaku menjadi KPT Elektronik Nasional”, Kata Fauji. Malino

Indonesia Negara Kematian Tertinggi Jakarta, Metropolitan Pos Indonesia adalah salah satu Negara yang tingkat kematian tertinggi dari serangan jantung. Hal ini berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan Yayasan Jantung Indonesia (YJI). Yayasan Jantung Indonesia adalah salah

satu lembaga social yang mempunyai peran penting dalam pelayanan informasi dan kegiatan didalam menurunkan angka kematian akiabat seranggan jantung dan kesehatan masayrakat. Oleh itu Yayasan Jantung Indonesia (YJI) bekerjasama dengan Federasi Olahraga Masyarakat Indonesia (FOHMI) melaku-

kan kegiatan Senam Jantung Sehat Melalui Olahraga Aerobic dengan Motto “Untuk meninggkatkan (SDM) Sumber Daya Manusia dengan Senam Jantung Sehat dan Aerobic”. Erna Wahyo selaku Ketua Pelaksana mengatakan kegiatan ini adalah sebagai wujud pelaksanaan Fohmi didalam kepeduliian dan ke-

prihatinan atas tingginya angka kematiaan akibat seranggan jantung, maka denggan kegiattan ini diharapkan para peserta pelatihan tersebut yang berasal dari Jabotabek yang dengan latar belakang bermacam propfesi tersebut nantinya dapat berperan aktif didalam masyrakat dan lingkungan didalam mewujudkan Manusia Indonesia yang sehat. RG

GUBERNUR DKI JAKARTA BUKA FESTIVAL JALAN JAKSA Jakarta, Metropolitan Pos Jalan Jaksa merupakan salah satu jalan yang berada di Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat sudah terkenal sejak lama sebagai ikon tempat berkumpulnya dan menginap turisturis Manca Negara maupun lokal. Dengan tarif penginapan yang terjangkau bagi turis asing (back Packer) yang mempunyai uang tidak terlalu banyak, biasanya turis tersebut kebanyakan mahasiswa luar yang mengisi liburan panjangnya dengan mengililingi pulaupulau dan kota-kota pariwisata Indonesia. Biasanya penginapan di Jalan Jaksa hanyalah tempat transit bagi bule-bule mancanegara sebelum ke daerah wisata tujuan mereka, misalnya Jogyakarta, Bali, Lombok dan kota-kota lainnya, bahkan keliling kota Jakarta melihat pariwisata Jakarta. Dengan adanya penginapan murah dan kafe-kafe dan makanan khas Jakarta, serta keramahan warga Kebon Sirih yang kebanyakan menjadi penunjuk wisata (guide), sehingga geliat keramaian suasana jalan Kebon Sirih baik siang dan malam semakin terasa sebagai daerah tujuan wisata di Ibukota Jakarta. Dari adanya ikon jalan Kebon Sirih sebagai salah satu tujuan wisata yang sudah

terkenal di Mancanegara mendorong Suku Dinas Pariwisata Kota Administrasi Jakarta Pusat setiap tahunnya menggelar Festival Jalan Jaksa, yang dibuka oleh Gubernur DKI Fauzi Bowo, pada Sabtu malam (23/7). Dalam acara Festival menampilkan berbagai stand makanan dan cindera mata dari delapan kecamatan di Jakarta Pusat. Standstand warga Kebon Sirih, baik makanan khas Jakarta maupun kerajinan, batik dan kebu-

dayaan dari Jakarta, seperti Ondel-ondel, Tari Selamat Datang, Kesenian Musik Rebana, Hadroh, Pencak Silat, Palang Selamat Datang, Reok Ponorogo, festival kebudayaan dari Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Bengkulu dan Betawi, yang memukau para penonton sambil menikmati jajanan kuliner yang disediakan di stand-stand berbagai aneka pilihan. Dalam perayaan festival tersebut, tidak ketinggalan Stand Finalis Abang None 2011,

Warung None, Komunitas Pelukis, dan Partisipasi Stand Industri Pariwisata. Dalam sambutannya, Gubernur DKI Fauzi Bowo mengatakan, bahwa Jalan Jaksa merupakan kawasan pariwisata internasional dan sudah terkenal di mancanegara, bahkan merupakan salah satu daerah faporit bagi turis untuk dikunjungi ketika mereka dating ke ibukota Jakarta. H. Fauzi Bowo juga mengingatkan kepada warga Jalan Jaksa agar menjaga keamanan, kenyamanan dan kebersihan, sehingga akan menarik turis asing dan domestic berkunjung ke Jalan Jaksa. Gubernur mengharapkan agar festival Jalan Jaksa dapat dilaksanakan di tahun yang akan dating. Menurut Walikota Administrasi Jakarta Pusat, H. Saifullah, festival Jalan Jaksa untuk tahun ini lokasinya diperluas hingga ke Jalan Wahid Hasyim, dan ini akan membuat suasana semakin semarak dan meriah. Sementara itu, Kepala Suku Dinas Pariwisata Jakpus, H. Triyugo Prasetyo mengatakan, rangkaian Festival Jalan Jaksa adalah dengan memberikan santuan dan bantuan kepada petugas kebersihan dan petugas keamanan dalam (Pamdal) Kantor Walikota Jakarta Pusat. “Sedangkan tahun kemarin diberikan untuk anak yatim piatu di lokasi festival,” ujar Triyugo. Widya

4

MEGAPOLITAN

EDISI: 010 TAHUN I SENIN 01 - 14 AGUSTUS 2011

SEKILAS Pembenahan Pasar Ciputat Terkendala Penyerahan Aset Tangerang, Metropolitan Pos Pembenahan Pasar Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten, mengalami kendala karena masih termasuk dalam aset Pemerintah Kabupaten Tangerang. “Pasar Ciputat masih bagian dari aset Pemkab Tangerang sehingga sangat sulit bagi Pemkot Tangsel untuk melakukan pembenahan,” kata Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang Selatan Dewanto di Tangerang Rabu (27/7). Sebelumnya, Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie berjanji akan melakukan pembenahan terhadap Pasar Ciputat. Hal tersebut dilakukan untuk mengatasi pedagang kaki lima musiman yang saat ini sudah marak mendirikan lapak dagangan di bahu jalan. Bila tidak dilakukan penertiban, maka keberadaan PKL musiman akan membuat kamacetan di wilayah sekitar yang saat ini dalam proses penanganan oleh Dishubkominfo. Sedangkan kondisi kios yang berada di dalam Pasar Ciputat masih kosong. Alasannya, pedagang menilai bila menjual di kios tidak akan laku. Dewanto menambahkan pihaknya pun sudah melakukan koordinasi dengan pengelola pasar. Hanya saja, keberadaan PKL musiman sulit untuk ditangani. Selain itu, Dewanto juga sudah berulang kali menyampaikan permohonan kepada Pemkab Tangerang melalui wali kota Tangsel agar penyerahan aset pasar dapat segera direalisasikan. Namun, hingga saat ini, proses tersebut masih tersendat beberapa hal dan belum dapat dipastikan waktu penyerahannya. Akibatnya, Pemkot Tangsel hanya baru sekedar melakukan penanganan sampah agar tidak terjadi penumpukan seperti yang terjadi sebelumnya. “Untuk penanganan Pasar Ciputat, hanya baru sekedar pengangkutan sampah saja. Sedangkan untuk infrastruktur lainnya, masih menungu penyerahan aset,” katanya. Marbun

E-KTP Diharapkan Cegah Pemalsuan Identitas Tangerang, Metropolitan Pos Pemerintah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, mengharapkan penerapan kartu tanda penduduk elektronik atau E-KTP dapat menekan pemalsuan identitas. “Semoga, penerapan E-KTP dapat mencegah pemalsuan identitas untuk tindak kriminal yang marak terjadi,” kata Asisten Daerah I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Tangerang Mas Iman Kusnandar, di Tangerang, Rabu (27/7). Selain itu, Mas Iman juga mengatakan, bila penerapan E-KTP yang akan diberlakukan di seluruh daerah, akan mencegah terjadinya kepemilikan KTP ganda. “Karena ini adalah program nasional, nomor induk kependudukan yang dimiliki warga akan berlaku seumur hidup dan tidak dapat disalahgunakan oleh orang lain,” katanya. Penerapan E-KTP, kata dia, merupakan ketetapan yang dituangkan dalam UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006, dan serangkaian peraturan lainnya. Peraturan itu, seperti Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009, dan Peraturan UU nomor 35 tahun 2010 yang menyatakan aturan tata cara dan implementasi teknis dari E-KTP yang dilengkapi dengan sidik jari dan chip. Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Ena Karlina menjelaskan bahwa E-KTP juga dapat diharapkan sebagai upaya melacak berbagai kejahatan. Di antaranya, kata dia, pemberantasan teroris, pelacakan TKI ilegal, hingga kasuskasus penjualan manusia (human trafficking). Kemudian, menurut dia, penerapan EKTP juga dapat membantu untuk menyediakan basis data kependudukan yang digunakan saat pemilihan umum (pemilu). “Nantinya, tidak akan ada lagi masalah dalam pendataan penduduk. Karena, basis yang dimiliki sudah lengkap dan nasional,” katanya. Limbong

JELANG RAMADHAN,

Disperindagkop Kota Tangerang Gelar Bazar Sembako Murah Tangerang, Metropolitan Pos Disaat kebutuhan pokok mulai merangkak naik pada moment bulan ramadhan, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kota Tangerang menggelar bazar sembako murah. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih murah dari harga dipasaran. Hal demikian disampaian Kepala Disperindagkop Kota Tangerang, M Nur kepada penulis. Kadis menjelaskan bahwa kegiatan bazar sembako murah adalah kegiatan rutin yang dilakukan Pemkot setiap tahunnya, kadang evennya bukan hanya dilakukan saat ramadhan saja, melainkan eventevent lain yang dirasa perlu dilakukan operasi bazar murah.

“Kami memang tidak melakukan operasi pasar untuk sembako, kecuali beras, itupun dari pusat langsung. Akan tetapi untuk sedikit meringankan beban masyarakat menjelang bulan ramadhan, Disperindagkop bekerjasama dengan beberapa pengelola pasar modern menggelar bazar sembako murah,” terang Kadis. Bazar sembako murah ini

dikatakan Kadis akan dilaksanakan diseluruh Kecamatan yang ada di Kota Tangerang. Untuk waktu dan tempatnya akan diserahkan pada kesiapan kecamatan yang dituju. Hingga saat ini Bazar murah sudah dilangsungkan di Kecamatan Tangerang, dimana disiapkan sekitar 1000 paket setiap kecamatannya. Isi dari paket sembako murah yang dijual oleh Disperindagkop bersama rekanannya ini berisikan, gula pasir, minyak goreng, indomie, teh, beras dan beberapa barang lainnya yang masuk dalam kategori barang kebutuhan pokok seharihari. “Dari setiap paket yang yang akan ditebus masyarakat selisihnya bisa Rp. 2000 hingga Rp. 3000 per item, sehingga masyarakat dapat menyisihkan sisa belanjanya untuk alokasi lain menjelang ramadhan kali ini,” ucapnya lagi. Sementara itu, Kabid Perdagangan, Sudadi mengatakan bahwa kegiatan ini biasanya amat dinanti masyarkat. Untuk itu Disperindagkop dalam pelaksanaannya melibatkan aparatur pemerintahan setempat untuk dapat mengatur pembagian kupon bagi masyarakat sekitar, “ Ini dilakukan untuk menghindari penebusan ganda oleh satu keluarga, kami berusaha agar seluruh masyarakat dapat menikmati pelayanan ini,” tuturnya.  Tigor

Kota Tangerang Daerah Pertama Dalam Pengajuan Pelatihan Elektronik Audit Berbasis Komputer di LKPP Tangerang, Metropolitan Pos Kota Tangerang merupakan kota/kabupaten pertama di Indonesia yang mendapatkan pelatihan elektronik audit berbasis komputer untuk layanan lelang secara online. Dimana pelatihan ini merupakan salah satu cara untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia(SDM) maupun peningkatakn kinerja dari inspektorat dalam melakukan pengawasan dalam setiap kegiatan yang berhubungan langsung dengan pelelangan. Menurut keterangan Kepala Inspektorat Kota Tangerang, Dadi Budaeri bahwa berdasarkan informasi dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa Kota

Tangerang merupakan kota/ kabupaten yang mengajukan pelatihan elektronik. “Kota Tangerang yang pertama dalam hal ini, sedangkan kota/ kabupaten yang lain masih melakukan audit secara manual, sebab di Kota Tangerang sudah menerapkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE),” ungkap Dadi Budaeri. Dadi menambahkan, peserta pelatihan ini diikuti oleh 50 peserta yang berasal dari inspektorat. “Memang sudah harus dipersiapkan SDM-SDM ini untuk bisa mengawasi dan mengantisipasi dalam kegiatan pelelangan,” paparnya. Sementara itu, tujuannya diadakannya pelatihan ini yakni

untuk mengetahuii permasalahan yang terjadi dalam pelelangan, apakah permasalahan berada pada sistem, rekanan atau dari operator. “SDM yang sudah dipersiapkan akan bisa langsung mengetahui kesalahan ada dipihak mana,” katanya.  Tigor

Walikota Membuka Diskusi Tokoh Umat Islam Se-Banten Tangerang, Metropolitan Pos Walikota Tangerang H Wahidin Halim meminta kepada seluruh elemen masyarakat agar mewaspadai paham-paham atau isme-isme yang berkembang dan menyesatkan. Sehingga masyarakat tidak terjebak untuk melakukan tindakan radikal dan terorisme yang merugikan kepentingan masyarakat secara luas. Guna mengantisipasi tindakan radikalisme dan terorisme tersebut, lanjut Walikota, semua pihak, baik itu pemerintah, aparat keamanan maupun masyarakat harus bersinergi dan bekerja keras untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Penegasan itu disampaikan Walikota saat memberikan sambutan pada kegiatan Diskusi Tokoh Umat Islam se-Provinsi Banten dengan mengusung tema “Peran Ulama Dalam Menangkal Radikalisme dan Terorisme”, Rabu (28/7) di ruang Akhlakul Karimah gedung Pusat Pemerintahan (Puspem) Kota Tangerang. Walikota juga menegaskan bahwa perilaku radikalisme bisa dikanalisasi dengan pemahaman nilai-nilai agama oleh para pemeluknya. Misal, sebagai umat Islam hendaknya memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran dalam Al Qur’an dan Hadist. Sehingga setiap tingkah laku umat muslim senantiasa dilandasi nilai-nilai Islam itu sendiri. Diskusi Tokoh Umat Islam se-Provinsi Banten itu sendiri menghadirkan sejumlah narasumber, seperti Nasir Abas, mantan anggota Jaringan Islamiyah serta juru bicara Abu Bakar Ba’asyir, AM Romly. Nasir Abas yang sekarang berprofesi sebagai pengamat terorisme tersebut memaparkan tema Perjuangan Idiologi Islam Dengan Kekerasan. Sedangkan AM Romly membeberkan persoalan seputar Membendung Arus Kekerasan Mengatasnamakan Agama. Tim

Pantau Polusi Pabrik

Pemkab Tangerang Bentuk Tim Tangerang, Metropolitan Pos Pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten, menurunkan tim untuk memantau polusi udara oleh asap pabrik di Desa Matagara, Kecamatan Panongan. Ini dilakukan karena banyak protes dari warga setempat. “Tim pemantau itu akan diterjunkan Senin (25/7) ke lokasi dan meninjau pabrik di Panongan,” kata Sekretaris Daerah Pemkab Tangerang, H. Hermansyah dihubungi, Sabtu (23/7). Dia mengatakan, tim tersebut beranggotakan petugas dari Badan Lingkungan Hidup Daerah, Badan Pengawasan Daerah serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Pernyataan tersebut sehubungan warga yang bermukim di Desa Budi Mulya, Kecamatan Cikupa dan Desa Matagara Kecamatan Panongan, resah karena beberapa pabrik di lingkungan mereka diduga mencemarkan udara sekitar. Dua pabrik masing PT Sanex Steel Indonesia (SSI) dan PT Lautan Steel (LS) di Desa Matagara, Kecamatan Panongan karena dianggap mencemarkan udara sehingga pemukiman warga tidak nyaman akibat mengirup udara kotor. Bahkan warga memasang spanduk bernada protes terhadap keberadaan pabrik tersebut pada halaman depan perusahaan itu. Menurut Hermansyah, pihaknya mengharapkan tim itu akan bekerja maksimal dan memberikan laporan akurat terkait pencemaran udara. Sebelumnya, Direktur PT SSI Said Teglageni mengatakan pihaknya membenahi peralatan dan berjanji akan memenuhi semua ketentuan pemerintah terkait pencemaran. “Kami mematuhi semua aturan dan mengharapkan karyawan juga tidak mengabaikannya,” kata Direktur pabrik yang memperkerjakan sekitar 1.000 buruh itu. Sementara itu, Kepala Bidang Bina Hukum dan Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Daerah Pemkab Tangerang, Karnata mengatakan pihaknya sudah melayangkan surat kepada pimpinan PT SSI dan SI agar menutup empat tungku peleburan baja karena dapat mencemarkan polusi udara. Karnata mengatakan, surat teguran itu sudah empat dikirimkan ke pimpinan pabrik agar mereka memperbaiki kondisi pabrik termasuk tungku peleburan baja. Limbong

Focus Group Discussion Penyusunan Grand Design Pengembangan UMKM di Kota Depok Depok, Metropolitan Pos Bertempat di Aula Lantai 5, Gd.Setda pada hari Rabu(27/7), telah berlangsung FGD (Focus Group Discussion) Penyusunan Grand Design Pengembangan UMKN di Kota Depok yang di selenggarakan oleh Bagian Ekonomi, Setda Kota Depok. Kegiatan ini di buka oleh Bpk. Ir. Utuh Karang Topanesa, selaku Asisten Ekonomi Pembangunan dan Sosial, untuk selanjutnya pemaparan tentang Penyusunan Grand Design UMKM ini oleh nara sumber DR.Ir. Nining I.Soesilo, selaku Ketua UMKM Center Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia. Hadir pula beberapa OPD terkait di dalam grup diskusi ini , antara lain Dinas Koperasi UMKM dan Pasar, Disnakersos, Disperindag, Dinas Pertanian serta organisasi seperti ASPERINDO, KADIN, APINDO, IWAPI, juga para pemilik/pengelola UMKM se-Kota Depok. Adapun tujuan yang ingin di capai dalam kegiatan ini adalah : 1. Mengetahui gambaran/profil dan karakteristik UMKM di Kota Depok 2. Mengidentifikasi Potensi dan Permasalahan UMKM di Kota Depok

3. Menyusun Visi dan Misi Pengembangan UMKM di Kota Depok 4. Menganalisis Data dan Pemetaan/ Mapping UMKM secara global di Kota Depok 5. Menyajikan Rekomendasi Strategi dan Kebijakan (15 tahun ke depan) bagi UMKM di Kota Depok baik menyangkut pertumbuhan iklim usaha, pembiayaan dan penjaminan serta kemitraan. Narasumber dalam diskusi ini ibu Nining, yang di bantu oleh asistennya ibu Yanti, mengutarakan bahwa “Pada dasarnya UMKM di Kota Depok ini memiliki peluang yang cukup be-

sar untuk berkembang, tinggal bagaimana peluang ini di manajemen dengan baik menjadi satu kekuatan yang besar dan terbaik di Kota Depok ini”. Setelah pemaparan tentang bagaimana Penyusunan Grand Design UMKM ini oleh ibu Yanti, para peserta di buat 3 kelompok diskusi yang terdiri dari kelompok biru : yakni kelompok Jasa dan perdagangan; kelompok kuning : yakni kelompok perikanan,pertanian dan peternakan; serta kelompok merah: yakni kelompok industri kreatif dan manufaktur. Dari pembagian 3 kelompok tersebut masing-masing kelompok

mengisi kuesioner yang didiskusikan apa yang di butuhkan dan yang perlu di kembangkan dari UMKM di Kota Depok ini sesuai dengan pertanyaanpertanyaan yang ada di kuesioner tersebut. Tujuan utama dari hasil kuesioner ini adalah : 1. Melihat dan mengklasifikasikan secara kuantitatif faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pengembangan UMKM Kota Depok 2. Menganalisis faktor-faktor pengembangan UMKM memetakannya dan mendefinisikan strategi berdasarkan pemetaan tersebut. 3. Melihat alternatif kebijakan yang mungkin dilakukan berdasarkan hambatan dan tantangan ke depan berikut periode implementasinya. Dengan begitu, di harapkan menghasilkan keluaran atau output seperti yang tertera di dalam tujuan kegiatan pelaksanaan FGD ini yakni strategi dan kebijakan pengembangan UMKM Kota Depok untuk 15 tahun ke depan yang terangkum dalam Grand Design Pengembangan UMKM di Kota Depok. Hotman

5

EKONOMI & BISNIS

EDISI: 010 TAHUN I SENIN 01 - 14 AGUSTUS 2011

SEKILAS

100 Pedagang Pasar Ciracas Peroleh SIUP Gratis

Penerimaan PBB Jakbar Baru Capai Rp 135 Miliar Jakarta, Metropolitan Pos Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Barat mesti bekerja ekstra keras untuk mencapai target pajak bumi dan bangunan (PBB) yang ditetapkan tahun ini. Sebab, hingga Juli 2011, realisasi penerimaan PBB baru mencapai 32,8 persen atau sekitar Rp 135 miliar dari target sebesar Rp 413 miliar. Padahal sesuai target yang ditetapkan hingga Juli, penerimaan PBB seharusnya sudah mencapai 80 persen. Sementara perolehan PBB Jakarta Barat tahun 2010 mencapai 119,8 persen atau sekitar Rp 440,46 miliar melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp 367,9 miliar. Meski demikian, Pemkot Administrasi Jakbar tetap optimis hingga batas akhir pembayaran Agustus mendatang target yang ditetapkan akan tercapai. Salah satu upaya yang akan dilakukan yaitu meminta pihak kelurahan bekerja sama dengan pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama melakukan upaya jemput bola. “Setiap kelurahan harus berupaya agar para wajib membayar kewajibannya. Bahkan kalau perlu dilakukan pelayanan pembayaran PBB malam hari,” ujar Rustam Effendi, Asisten Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Barat, Kamis (28/7). Selain melalui upaya sistem jemput bola, Rustam juga meminta agar dalam pembuatan SPPT tidak terjadi kesalahan data semisal nama, luas tanah dan bangunan, alamat dan sebagainya. “Jangan sampai terjadi lagi kesalahan data setiap tahun sehingga bisa menghambat penyampaian SPPT yang akhirnya juga menghambat pembayaran pajak, ungkapnya. Sesuai ketentuan, untuk wajib pajak buku I dengan nilai pembayaran PBB Rp 100.000 ke bawah, buku II Rp 101.000 – Rp 500.000, buku III Rp 501.000 – Rp 2 juta, buku IV Rp 2 juta – Rp 5 juta dan buku V dengan nilai pajak Rp 5 juta ke atas. Dari kelima jenis wajib pajak tersebut paling banyak yang belum membayar PBB yaitu perusahaan yang diduga menunda pembayaran karena dipergunakan untuk kepentingan perusahaan dan bisnis. “Untuk itu, saya berharap para Lurah memanggil WP yang belum melunasi PBB buku I dan II. Sedangkan camat memanggil WP sesuai buku III,” terang Rustam. Malino

Pemkot Bandung Lakukan Sidak Pasar Bandung, Metropolitan Pos Wakil Wali Kota Bandung Ayi Vivananda mengatakan jajaran pemerintah kota (Pemkot) akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) beberapa hari kedepan di beberapa pasar. “Kami bersama satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) akan segera lakukan sidak, untuk masalah waktu belum ditentukan, yang pasti dalam waktu dekat,” kata Ayi, di Bandung, Sabtu (23/7/2011). Ia mengatakan, dalam sidak nanti akan meninjau harga-harga sembako di pasar dan bagaimana kualitas dari produk-produk yang ada di pasaran. “Masyarakat perlu berhati-hati saat berbelanja, karena di bulan Ramadan juga biasanya banyak produk-produk kedaluwarsa yang dijual,” katanya. Ayi mengimbau para pedagang untuk tidak memanfaatkan momen bulan Ramadan dan Lebaran sebagai sarana menghabiskan stok barang yang sudah kedaluwarsa. Sementara itu, menurut Ketua Persatuan Pasar dan Warung Tradisonal (Pesat) Jawa Barat, Usep Iskandar Widjaya, harga sembako di pasaran kota Bandung dan daerahnya terus meningkat. “Kami menduga adanya permainan dari spekulan , kita sudah melakukan pengecekan di pasar-pasar kota Bandung dan daerah sekitarnya ada beberapa harga kebutuhan pokok yang naiknya luar biasa,” katanya. Dia mengatakan, belum mengerti atas kenaikan tersebut, sehingga Pesat mengira ada kenaikan harga yang diatur oleh spekulan. “Hal itu tidak boleh terus dibiarkan karena itu sangat merugikan konsumen dan pedagang tersebut, kemarin kita lihat harga daging ayam saja mencapai Rp 29.000 per kilogram dan harga telur mencapai Rp 15.000 per kg,” papar Usep. Dia mengharapkan pemerintah setempat segera melakukan operasi-operasi khusus memantau harga kebutuhan pokok di pasaran karena itu bisa menjadi gejolak sosial. Faozanolo Laia

Pemko Batam Perhatikan Nasib Petani Batam, Metropolitan Pos Pemerintah pusat menggelontorkan bantuan sebesar Rp2,7 miliar untuk Program Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP). Selain, PUAP, bantuan untuk para petani sebesar Rp4,7 miliar untuk kegiatan program pasar tani, pengembangan karet, peremajaan kelapa, rumah kompos, embung dan sumur resapan serta Lembaga Mandiri Mengakar di Masyarakat (LM3). Bantuan tersebut diberikan kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di Batam. Jumlah keseluruhan Gapoktan di Batam sebanyak 35 Gapoktan, namun yang mendapatkan bantuan baru 27 Gapoktan. Penyerahan bantuan Gapoktan diberikan secara simbolis oleh Walikota Batam, Ahmad Dahlan kepada ketua Gapoktan, Senin (26/7) di Seitemiang Batam. Ketua panitia yang juga merupakan salah satu ketua Gapoktan, Arif mengatakan jumlah petani di Batam sekitar 80 ribu tersebar di Batam dan Hinterland. Saat ini, hasil pertanian Batam mampu menghasilkan 50 ribu ton per tahun. “Jumlah ini masih bisa bertambah apabila

dikelola dengan baik,” katanya. Para petani, sebut Arif berharap nasib petani semakin diperhatikan. Pasalnya, saat ini petani tidak mempunyai lahan sendiri atau hanya hak pakai saja. “Apabila sewaktu-waktu lahan itu akan dibangun, petani harus rela melepas lahanyya. Padahal petani sudah investasi cukup besar,” katanya. Kepala Dinas Kelautan, Pertanian, Peternakan dan Kehutanan (KP2K) Kota Batam, Suhartini mengatakan program pemerintah pusat ini sangat membantu bagi perkembangan pertanian di Batam. Bantuan tersebut diberikan dikelola langsung oleh para petani. “Dinas hanya mengawa-

si saja, jangan sampai peruntukannya tidak sesuai dengan ketentuan,” katanya. Bantuan ini diharapkan dapat membantu permodalan para petani di Batam. Pemanfaatan bantuan ini bisa dipergunakan untuk membeli benih, pupuk dan lainnya. Walikota Batam, Ahmad Dahlan mengatakan setelah ada bantuan dari pusat, pemerintah daerah juga akan memberikan dana pendampingan yang akan dianggarkan pada 2012 mendatang. “Saat ini Batam mampu menyediakan kebutuhan pertanian sendiri sebanyak 10 persen. Harapannya, empat tahun kedepan, pemenuhan sayuran lokal mencapai 50 persen,” katanya. Desain awal Batam merupakan daerah industri, bukan pertanian. Dengan demikian, di Batam memang tidak disiapkan lahan pertanian. Namun saat ini Pemko Batam akan mulai memasukkan lahan pertanian dalam rancangan tata ruang Batam. “Kedepan, lahan pertanian akan diakui secara legal oleh pemerintah,” tutur Dahlan.  Pirton

Jakarta, Metropolitan Pos Untuk memudahkan pedagang dalam mengembangkan usahanya, Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (Sudin KUMKMP) Jakarta Timur menggelar pelayanan pembuatan surat izin usaha perdagangan (SIUP) gratis di Pasar Ciracas, Selasa (26/7). Alhasil, sebanyak 100 pedagang di pasar tersebut memperoleh SIUP gratis melalui layanan one day service. Dengan kepemilikan SIUP, para pedagang otomatis mendapatkan legalitas usaha serta mendapatkan kemudahan dalam hal pinjaman modal ke bank untuk lebih mengembangkan usahanya. Selain itu, pelayanan jemput bola ini merupakan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa mengurus SIUP sangat mudah dan cepat. Kegiatan ini merupakan yang keempat kalinya sepanjang tahun ini. Sebelumnya, layanan SIUP sehari jadi sudah digelar di Pasar Rawamangun, kantor walikota, dan Pasar Induk Kramatjati. Selama pelaksanaan one day service di tiga lokasi itu, tercatat ada 19 SIUP mikro yang telah diterbitkan bagi pedagang kecil menengah. Rencananya, pada bulan Ramadhan nanti, layanan SIUP gratis digelar di Mal Cijantung dan Pasar Gembrong di Cipinangbesar Utara. Kasudin KUMKMP Jakarta Timur, Sri Indrastuti, mengatakan, tahun 2011 ini ditargetkan ada 3.000 SIUP yang diterbitkan. Baik melalui layanan one day service maupun melalui loket pelayanan SIUP di Blok B2 Lantai 1 kantor walikota setempat. “Kegiatan ini untuk membantu para pedagang melegalkan usahanya dengan mudah. Kami berharap para pedagang dapat memanfaatkan sistem pelayanan ini dengan sebaik-baiknya. Melalui one day service ini, kami ingin membuktikan membuat SIUP itu mudah,” ungkap Sri Indrastuti. Para pedagang di Pasar Ciracas menyambut gembira pelaksanaan one day service yang dipusatkan di lantai 2 pasar tersebut. Terlebih selembar SIUP ini dapat dijadikan jaminan untuk meminjam modal di bank. Nano (40), salah seorang pedagang sembako di Los ALO nomor 142 Pasar Ciracas, mengaku sangat senang dengan adanya layanan jemput bola tersebut. Selama ini, ia memang ingin memiliki SIUP namun belum tahu caranya. Untuk mendapatkan selembar SIUP, persyaratannya sangat mudah. Antara lain, pedagang mengisi formulir, melampirkan fotokopi KTP, izin domisili dari manajer pasar, materai 6000 satu lembar dan pas photo ukuran 3x4 dua lembar. “Makanya begitu ada layanan SIUP gratis, saya langsung mengurusnya. Lumayan bisa untuk mengajukan pinjaman ke bank untuk menambah modal usaha,” ucapnya. Wakil Kepala Pasar Ciracas, Lasiyo, mengatakan, layanan one day service SIUP ini sangat memudahkan pedagang karena tak perlu repot-repot datang ke Sudin KUMKMP di kantor walikota. “Buktinya, pedagang terlihat sangat antusias,” kata Lasiyo. Maruli

200 Pengusaha UKM Diberi Pelatihan Pemkot Bandung Akui Jakarta, Metropolitan Pos Untuk meningkatkan perluasan usaha yang dikelola pengusaha sektor usaha kecil menengah (UKM), Pemprov DKI Jakarta terus memberikan pelatihan manajemen usaha setiap tahun bagi pengusaha UKM di DKI Jakarta. Pelatihan yang diselenggarakan Pusat Pengembangan Produktivitas Daerah (P3D) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DKI Jakarta terbukti mampu membantu para pengusaha UKM, khususnya dalam mengatasi kendala pemasaran dan permodalan. Hingga semester I tahun 2011 (Januari-Juni), P3D berhasil melatih sebanyak 200 pengusaha UKM dari target sebanyak 750 pengusaha UKM di tahun ini. Kepala Disnakertrans DKI Jakarta, Deded Sukandar mengatakan, P3D Disnakertrans DKI Jakarta memiliki fungsi membimibing dan melatih para pengusaha UKM di bidang manajemen dan produktivitas dalam upaya meningkatkan kemampuan berusaha dan peningkatan produktivitas. “Sebab, selama ini masih banyak pengusaha yang masih terbatas pengetahuannya soal manajemen usaha sehingga mereka selalu terbentur pada kendala pemasaran dan permodalan,” ujar Deded, Selasa (26/7). Dalam P3D Disnakertrans DKI Jakarta terdapat sembilan kegiatan pelatihan produktivitas yakni, pengembangan motivasi berprestasi, pelatihan kewirausahaan, pelatihan manajemen mutu terpadu, pelatihan supervisi produktivitas serta pelatihan pengukuran analisa dan produktifitas perusahaan. Lalu, pendidikan pengukuran produktivitas tenaga kerja, penyuluhan peningkatan produktivitas dan bimbingan kon-

sultasi usaha kecil. “Jika usaha perusahaan UKM dapat diperluas, tentu dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi. Ini akan membawa dampak positif terhadap upaya kami dalam menurunkan angka pengangguran di ibu kota,” kata Deded. Ketua Balai Pengembangan Produktifitas Daerah (BPPD) Disnakertrans DKI Jakarta, Mulyani mengatakan, dari pelatihan pengembangan produktivitas dan pelatihan manajemen usaha, dapat memajukan usaha para UKM binaan Disnakertrans. Pada tahun 2010, UKM binaan BPPD mencapai 475 unit UKM, sedangkan UKM binaan Koperasi sudah mencapai 449.671 unit, terdiri dari UKM formal sebanyak 219.324 usaha dan UKM informal sebanyak 230.347 usaha. “Jumlah UKM di Jakarta sudah sangat banyak, namun sayangnya, para pengusaha sangat minim dalam keterampilan pemasaran dan pengetahuan tentang manajemen usaha. Karena itu, melalui P3D, kami berupaya membantu pengusaha UKM menjadi pengusaha yang profesional,” kata Mulyani. Diungkapkannya, selama semester I tahun 2011, pihaknya telah melakukan 9 kegiatan pelatihan pengembangan produktivitas kepada 200 pengusaha UKM dalam 8 angkatan pelatihan. Rencananya, akan dilakukan pelatihan kembali kepada 550 pengusaha UKM pada semester II tahun 2011 (Juli-Agustus). “Setelah mengikuti pelatihan ini, mereka tahu bisa mendapatkan untung cukup besar dari usahanya. Karena mereka diajarkan pembukuan usaha, membuat proposal pinjaman modal dan lain sebagainya,” tandasnya. Jenri

Kecolongan Kasus Gizi Buruk Bandung, Metropolitan Pos Pemerintah Kota Bandung kecolongan atas kasus gizi buruk yang menimpa Keiza Yuliani (4) warga Kota Bandung.Wakil Wali Kota Bandung Ayi Vivananda berjanji akan menanggung biaya perawatan Keiza. “Kita rawat. Kita optimalkan peran masyarakat dalam perawatan (Keiza),” kata Ayi, saat menengok Keiza di rumahnya Jalan Braga Gg Affandi RT 03/04 Kelurahan Braga Kecamatan Sumur Bandung, Jawa Barat, Rabu (27/7/2011). Ayi mengimbau, supaya masyarakat melaporkan temuan kasus anak terlantar, kurang giji, hingga gizi buruk ke pihaknya. Untuk kasus Keiza, terjadi karena penyakit dan tidak mendapat perawatan semestinya. Akibat sakitnya, Keiza tidak bisa menelan sehingga dia mengalami gizi buruk. “Kita rumuskan supaya Keiza dirawat di rumah sakit,” ujar Ayi. Selama ini Keiza dirawat kakeknya, Ayat. Namun Ayat harus merawat istrinya Yuyu yang juga sakit. Sehingga perawatan terhadap Keiza tidak bisa maksimal. Nutrisionis Puskesmas Tamblong yang pernah merawat Keiza, Umi Susanti mengungkapkan bahwa Keiza memang mengalami kekurangan gizi. Tumbuh kembang Keiza jauh berada di bawah standar WHO yang idealnya anak seusia Keiza memiliki berat badan 15 kilogram. Namun Keiza hanya me-

miliki berat badan 6,6 kilogram. Gizi buruk yang dialami Keiza, lanjut Umi, sebenarnya dipengaruhi banyak faktor. Salah satunya oleh penyakit bawaan sejak lahir, yakni meningitis. “Sejak usia 11 bulan Keiza menderita meningitis. Ini masalahnya kompleks,” sebut Umi, di tempat yang sama. Pihaknya juga telah menawarkan supaya Keiza dirawat di rumah sakit. Dengan alasan tidak ada yang menunggui, Keiza batal dirawat di rumah sakit. “Kita sudah tawarkan dua kali supaya Keiza dirawat di rumah sakit,” kata Umi. Bahkan pihaknya sudah menyediakan kader ibu asuh untuk merawat Keiza. Ibu asuh bertugas untuk membemberian makanan tambahan (PMT) yang hingga kini masih berlangsung. “Jadi bantuan juga sudah ada dari pemerintah,” tambahnya. Dia membantah, jika gizi buruk yang diderita Keiza terjadi sejak dalam kandungan. Menurutnya, masalah Keiza cukup kompleks termasuk soal orangtuanya. Intinya, Keiza termasuk anak KTD (kelahiran tidak diinginkan). TM.Harianja

6

PENDIDIKAN & IPTEK

EDISI: 010 TAHUN I SENIN 01 - 14 AGUSTUS 2011

92 Siswa Berprestasi Dapat Laptop

SEKILAS Kepsek SDN Bambuapus 04 Pagi Akan Dicopot Jakarta, Metropolitan Pos Tindakan penyegelan SDN Bambuapus 04 Pagi, Cipayung, Jakarta Timur, yang dilakukan 110 orangtua murid disesalkan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta, Taufik Yudi Mulyanto. Ia menilai tindakan itu tidak mencerminkan edukasi pada anak-anak mereka, dan justru mempertontonkan tindakan kekerasan yang tak patut dicontoh. Menurutnya, jika tuntutannya meminta kepala sekolah mundur, tak perlu dilakukan penyegelan. Sebab, saat ini sedang dalam proses administrasi di dinas, dan yang pasti kepala sekolah tersebut akan diganti secepatnya dalam pekan ini. “Penggembokan bukan pada tempatnya. Di lingkungan sekolah, orangtua harusnya memberikan edukasi yang sejalan dengan pendidikan, bukan malah akhirnya merugikan anak-anak yang akan sekolah. Kami butuh waktu untuk mengganti seorang kepala sekolah, karena ada prosedur yang harus dilalui,” kecam Taufik Yudi Mulyanto, Rabu (27/7). Sebelumnya, 110 orangtua murid SDN Bambuapus 04 Pagi, Cipayung, Jakarta Timur, menggembok gerbang sekolah, pukul 15.45. Penyegelan terpaksa dilakukan karena tuntutan mereka agar kepala sekolah dilengserkan dari jabatannya tidak kunjung terpenuhi. Padahal orangtua murid sudah mengajukan tuntutan berkali-kali kepada Seksi Pendidikan Dasar Cipayung maupun Suku Dinas Pendidikan Dasar (Dikdas) Jakarta Timur. Akibat penyegelan itu, sekitar 500 siswa terancam tidak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar pada Kamis (28/7) besok. “Terpaksa kami menyegel sekolah karena tuntutan tak pernah dipenuhi. Tuntutan kami hanya satu, kepala sekolah harus mundur dari jabatannya sekarang juga, karena tidak transparan dalam penggunaan dana BOS/BOP dan sebagainya,” tegas Murtono, juru bicara orangtua murid yang juga mantan ketua komite sekolah. Tuntutan mundur orangtua murid ini sebenarnya bukan baru kali pertama, tetapi sudah empat kali namun belum ada realisasinya. Mereka juga menutut agar kegiatan ekstrakurikuler yang telah dihentikan kepala sekolah sejak setahun lalu dengan alasan tak jelas agar dihidupkan kembali. Jenri

Pemkab Bandung dan Kemenag

Luncurkan Gerakan Gemar Mengaji Bandung, Metropolitan Pos Warga Kab. Bandung diharapkan mematikan pesawat televisi selepas Magrib sampai salat Isya untuk memberikan kesempatan kepada anakanak dan generasi muda memperdalam ilmu agama. “Pemkab Bandung, Kemenag, dan seluruh ormas Islam Kab.Bandung akan meluncurkan Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji atau Gemar Mengaji pada Sabtu ini (23/7),” kata Ketua Gemar Mengaji. KH. Yayan Hasuna Hudaya, di Kemenag Kab. Bandung. Kamis (21/7). Menurut Kiai Yayan, Gemar Mengaji merupakan tindak lanjut dari Instruksi Menteri Agama untuk membiasakan tradisi gerakan magrib mengaji di kalangan masyarakat Islam. “Gerakan ini juga untuk menguatkan kembali kebiasaan magrib mengaji. Kami harapkan dari Magrib sampai Isya para orangtua mematikan pesawat televisinya,” katanya didampingi kasi Penamas Kemenag Kab. Bandung,H. Undang Lukmanulhakim. Peluncuran Gemar Mengaji akan dilaksanakan pada hari Sabtu (23/7) di Lapangan Upakarti Pemkab Bandung oleh Menag Drs.H. Suryadharma Ali, Bupati H.Dadang M. Naser, Kepala Kanwil Kemenag Jawa Barat H. Saeroji. “Peluncuran gerakan ini diikuti seluruh elemen masyarakat Kab. Bandung yakni ulama, pesantren, ormas-ormas Islam, para camat, Kepala KUA kecamatan, penyuluh Agama Islam fungsional dan Honorer, Guruguru di lingkungan Kemenag dan serta Madrasah Diniyah sebanyak 4.500 orang,” katanya.  Harianja

Lomba Cerdas Cermat Matematika Se-Jabodetabek Depok, Metropolitan Pos Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta menyelenggarakan Lomba Cerdas Cermat Matematika (LCCM) XI Tingkat Madrasah dan Sekolah Islam se-Jabodetabek Tahun 2011. Pelaksanaan lomba untuk Kota Depok berlangsung Senin(25/7) di MTs Negeri Cimanggis , Jl. Raya Kampung Sawah Kel. Jatimulya Kec. Cilodong Kota Depok diawali sambutan Ketua BEM J Pendidikan Matematika UIN Jakarta, Hendri Ferdyansyah, Kepala Sekolah MTs Negeri Cimanggis A.Munawaruddin, S.Ag dan dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok Asep Rahmat. Dalam sambutannya, beliau menitipkan tiga hal kepada peserta lomba. Yang pertama Masalah Agama, yaitu kepercayaan harus dipegang teguh. Hal yang kedua, Ilmu Pengetahuan, para peserta harus haus akan ilmu pengetahuan, dengan lebih serius menggali

dan mencari ilmu pengetahuan. Hal ini bisa dilakukan melalui internet dan perpustakaan. Jadi ditekankan harus jadi orang yang penasaran akan ilmu pengetahuan. Hal terakhir adalah Kebangsaan. Indonesia adalah satu-satunya dan tidak bisa ditawartawar. NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika adalah hal-hal yang harus dihayati penuh dan dipegang teguh oleh peserta didik dan gurugurunya “Dengan adanya lomba ini, keempat hal tersebut dapat meresap ke sanubari anakanak dan gurunya,” tutup beliau mengakhiri sambutannya. Peserta adalah siswa/i Madrasah dan Sekolah Islam yang berada di wilayah Jabodetabek

yang telah terdaftar pada panitia LCCM XI. Setiap madrasah/ sekolah berhak mengirimkan utusan maksimal 2 regu dimana setiap regu terdiri dari 3 orang peserta aktif dan 1 orang peserta cadangan. Lomba dibagi menjadi 2 tahap , tahap pertama merupakan babak penyisihan yang dilakukan di kabupaten atau kota masing-masing wilayah Jabodetabek. Juara I, II, III dari masing-masing wilayah merupakan peserta seleksi pusat yang akan dilaksanakan di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Sementara Tahap Kedua, merupakan tahap seleksi pusat dan final yang bertempat di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Tahap kedua ini akan diikuti oleh Juara I, II, III dari masingmasing wilayah se-Jabodetabek untuk memperebutkan piala bergilir dan piala tetap se-Jabodetabek. Tahap final ini akan dilaksanakan dengan cara Cerdas Cermat. Hotman

SERING MANGKIR

Kepala SD Cikadut Kota Bandung Segera Dicopot Bandung, Metropolitan Pos Sesuai dengan UU No.30 tahun 1999 tentang kedisplinan Pegawai Negeri Sipil dan PP No.53 tahun 2010, apalagi seorang pendidik yang harus mengacu ke UU No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan tehadap publik, seperti penggunaan dana Bos yang wajib transparansi. Baru-baru ini wartawan Metropolitan Pos, mau konfirmasi kepada Kepala SD Cikadut Sri Rusmiarsih S.Pd akan tetapi

tidak pernah di tempat alias menghindar, kepada setiap wartawan yang datang untuk klarifikasi tentang penggunaan dana Bos, yang diduga adanya KKN oleh sebab itu Kepsek selalu mangkir. Menurut narasumber orang tua siswa SD Cikadut yang tidak mau disebut namanya mengatakan bahwa Kepala Sekolah tersebut jarang masuk Sekolah, dan juga sering terjadi Sekolah membebankan siswa untuk membeli buku LKS. Metropoli-

tan Pos menindaklanjuti hasil informasi dan temuan tersebut ke Kepala Bidang TK/SD Kota Bandung Ende M akan tetapi tidak berada di tempat menurut stafnya sedang rapat. Selain temuan penyalahgunaan dana bos, diduga Kepsek SD Cikadut melakukan pembohongan kepada publik yaitu diduga melaporkan ke Disdik Kota Bandung ke bagian Kepegawaian adanya tenaga guru honor yang berinisial A tetapi fiktif. TM.Harianza

Jakarta, Metropolitan Pos Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan apresiasi khusus kepada siswa berprestasi. Ya, penghargaan diberikan kepada 92 siswa tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK yang meraih nilai tertinggi Ujian Nasional (UN), meraih medali emas dari perlombaan tingkat provinsi, nasional, dan internasional. Selain itu, ada juga 8 sekolah negeri dan swasta tingkat SD, SMP, SMA dan SMK mendapatkan penghargaan karena berhasil meraih nilai rata-rata tertinggi pada UN 2011. Penghargaan diberikan langsung Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, di Balaikota DKI, Kamis (28/7). Seluruh siswa berprestasi mendapatkan piagam penghargaan dan laptop yang merupakan hasil rakitan siswa SMK Jakarta. Sedangkan 8 sekolah peraih nilai UN tertinggi mendapatkan satu televisi layar datar yang juga merupakan hasil rakitan SMK Negeri 5. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Taufik Yudi Mulyanto, mengatakan ada sebanyak 92 siswa yang berhak mendapatkan apresiasi atas prestasi yang dicapainya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, olahraga, dan akademis. Ke-92 siswa berpretasi tersebut, terdiri dari 13 peserta didik yang meraih nilai tertinggi dalam UN 2011 dengan rincian 3 siswa SD, 2 siswa SMP, 6 siswa SMA dan 2 siswa SMK. Lalu ada 53 siswa yang meraih medali emas dalam ajang Festival dan Lomba Seni Siswa (FLS2) Provinsi dan Olimpiade Olahraga Siswa (O2S) Provinsi. Dengan rincian ada sebanyak 47 siswa meraih medali emas di FLS2 Provinsi, terdiri dari 3 siswa SD, 24 siswa SMP, 13 siswa SMA dan 7 siswa SMK. Sedangkan siswa meraih medali emas dalam O2S Provinsi ada 6 orang, terdiri dari 2 siswa TK Luar Biasa dan 4 siswa SD. Sementara itu peraih medali emas even FLS2 tingkat Nasional, O2S Nasional dan Olimpiade Sains Nasional (OSN) ada sebanyak 20 orang yang terdiri dari 3 siswa SD, 10 siswa SMP, 1 siswa SMA, dan 6 siswa SMK. Selain itu, ada 6 siswa SMA Negeri 48 yang berhasil meraih juara II pada Kompetisi Think Quest Internasional. Keenam siswa ini membuat karya ilmiah berbahasa Inggris tentang pembuatan bioplastik dan kertas ramah lingkungan dari bahan ganggang, bambu dan kentang. “Prestasi tersebut dapat diraih karena bimbingan dari para pembina, para guru, dan para kepala sekolah dalam mendidik para peserta didik dalam mencapai kecerdasan yang menyeluruh dan terpadu. Yaitu meliputi kecerdasan intelektual, moral, sosial, mental dan kecerdasan spiritual,” kata Taufik Yudi. Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, menyampaikan rasa bangganya atas prestasi yang telah diraih siswa DKI Jakarta di berbagai ajang perlombaan di tingkat provinsi, nasional, dan internasional. “Prestasi ini tidak hanya menunjukkan kualitas pendidikan Kota Jakarta sangat tinggi, dan mengharumkan nama Jakarta. Juga meningkatkan citra dan martabat bangsa dan negara Indonesia di dunia internasional. Untuk itu, saya berterima kasih atas jerih lelah payah kalian,” kata Fauzi Bowo. Dia mengimbau agar seluruh siswa tersebut terus mengikuti berbagai kompetisi yang digelar di tingkat provinsi, nasional, dan internasional. Sebab dengan mengikuti berbagai kompetisi, akan mempertajam, mengasah dan meningkatkan kemampuan, keterampilan dan ilmu pengetahuan yang telah didapat. Tidak hanya itu, mereka akan bertambah kreatif, berinovasi dan cerdas dalam bidang pengetahuan dan keterampilan yang ditekuninya. “Saya yakin dengan membuka peluang kompetisi seluas-luasnya bagi para peserta didik di DKI Jakarta, kita akan melihat ternyata anak-anak yang cerdas dan hebat sangat banyak di ibu kota,” ujarnya. Karena itu, lanjutnya, Pemprov DKI tetap berkomitmen terus menjadikan dunia pendidikan sebagai program unggulan dalam pembangunan daerah dan akan terus meningkatkan alokasi anggaran pendidikan setiap tahun. Tahun ini saja, anggaran pendidikan mendapatkan alokasi tertinggi dari keseluruhan APBD DKI 2011. Jumlahnya mencapai 27 persen dari total APBD sebesar Rp 28,51 triliun. Jenri

Sekda Depok Membuka Road Show Gerakan Membaca Depok, Metropolitan Pos Road Show Gerakan Membaca resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Kota Depok Hj. Ety Suryahati dengan mengucap basmalah dan pemukulan bedug. Road Show yang terselenggara atas kerjasama antara Badan Perpustakaan & Kearsipan Daerah dengan Kantor Arsip & Perpustakaan Kota Depok, digelar di lapangan Balaikota Depok, Selasa (26/7). Road Show yang mengusung tema ‘Ayo Membaca’, dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Depok, Muspida Kota Depok, TP PKK Propinsi Jawa Barat, Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Propinsi Jawa Barat (BAPUSIPDA), Wakil Ketua TP PKK Kota Depok, para Kepala OPD, Dhar-

ma Wanita Kota Depok, para Kepala Perpustakaan Universitas & Sekolah se-Kota Depok, serta para pelajar SMA & SMP. Kepala Kantor Arsip & Perpustakaan Kota Depok Dwi Rahma, mengucapkan selamat datang kepada BAPUSIPDA dan berterimakasih atas kerjasamanya sehingga dapat terwujud Road Show di Kota Depok. “Perpustakaan adalah cara pintar untuk pintar. Buku adalah jendela yang dapat membuka cakrawala dunia. Karena begitu berartinya manfaat buku & perpustakaan, maka kami menyelenggarakan acara ini. Manfaatkanlah kegiatan ini karena hanya dilaksanakan satu hari saja. Semoga dengan Road Show ini, kita dapat mencip-

takan generasi yang cerdas dan kreatif” ungkap Dwi yang dilanjutkan dengan pembacaan puisi berbahasa sunda oleh Dea Pramesti. Kepala BAPUSIPDA Hj. Heni Heryani menginformasikan bahwa Road Show gerakan membaca diselenggarakan di 6 Kabupaten/ Kota di Jawa Barat. “Keenam Kota/ Kabupaten yang terpilih adalah Kabupaten Bandung, Kabupaten Ciamis, Kota Cirebon, Kota Depok, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Garut. Tujuan Road Show ini untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap budaya baca melalui pemberdayaan perpustakaan dan membangun karakter bangsa dengan ilmu penge-

tahuan serta pengenalan dan penghayatan budaya. Semoga Road Show ini dapat menjadi media untuk menciptakan generasi yang tangguh di masa mendatang” harap Heni Heryani. Awali sambutan, Sekretaris Kota Depok menghimbau untuk bersama-sama mewujudkan tanggung jawab dengan menyumbang/ mewakafkan minimal satu buah buku untuk masyarakat Kota Depok yang akan dikelola oleh Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Depok. “Generasi muda yang baik adalah generasi muda yang cerdas. Kecerdasan disebabkan karena gemar membaca (membaca hati, membaca fikiran, membaca situasi dan membaca buku).

Dengan membaca buku akan membuka cakrawala dan wawasan berpikir kita. Bahkan dengan membaca buku, kita bisa merambah dunia. Melalui kegiatan road show dan gerakan wakaf buku “one man one book” ini, mari kita kembangkan minat baca masyarakat dan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya manfaat membaca, baik dari Pemerintah maupun masyarakat” ajak Ety Suryahati yang dilanjutkan dengan peninjauan mobil sadar arsip, mobil perpustakaan keliling serta pameran arsip dan dokumentasi. Road Show yang ditutup dengan permaianan drama dari pelawak 4 sekawan juga menghadirkan bazar buku dan bedah buku. Hotman

7

POLITIK & HUKUM

EDISI: 010 TAHUN I SENIN 01 - 14 AGUSTUS 2011

HARTONO TANUWIDJAJA, SH MSI:

Liu Nyian Fung Pemilik Sah Sertifikat HGB No.251/Duri Utara Jakarta, Metropolitan Pos Berdasarkan Akta Jual Beli No.342/Tambora/1993, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan PPAT John Leonard Woworuntu, SH tertanggal 24 juni 1993, Penggugat Intervensi Liu Nyian Fung, merupakan pemilik sah sertifikat HGB No.251/ Duri Utara, atas persil tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Krendang No.27C, Kecamatan Tambora Jakarta Barat. Demikian disampaikan Advokat datangani akte jual beli tersebut. Setelah tergugat intervensi II Hartono Tanuwidjaja, SH Msi, kuasa hukum penggugat intervensi Liu melakukan balik nama, terhadap serNyian Fung, dalam kesimpulannya tifikat HGB No.251/Duri Utara ke pada perkara perdata No.96/PDT.G/ atas namanya sendiri, selanjutnya Intv/2010/PN.Jkt.Bar, yang disidan- tergugat intervensi II mengajukan gkan di Pengadilan Negeri Jakarta permohonan kredit kepada PT.Bank Mandiri Tbk, Cabang Jakarta TamBarat (PN Jakbar) baru-baru ini. Dikatakan, keberadaan serti- rin, dengan jaminan sertifikat HGB fikat HGB No.251/Duri Utara terse- No.251/Duri utara dan telah dibebani but, telah dilaporkan hilang bersa- hak tanggungan sejak 17 Mei 2008 ma tiga sertifikat lainnya, akibat hingga 5 Februari 2010. Selain telah mengajukan sertifikat terjadinya tindak pidana pencurian dalam keluarga dan pemalsuan HGB No.251/Duri Utara, menurut surat yang dilakukan oleh tergugat Hartono Tanuwidjaja, SH MSi, terintervensi II. Hal tersebut dibukti- gugat intervensi II juga patut diduga kan, melalui surat tanda peneri- keras telah membuat sertifikat aspal, maan laporan No.Pol: 056/K/II/ yang digunakan sebagai objek jami2010/Sektor Tambora, tertanggal nan untuk pengembalian hutang ter1 Februari 2010, atas nama pelapor gugat intervensi II. Liu Nyian Fung. Lebih lanjut Hartono Tanuwidjaja menambahkan, semua sertifikat HGB No.251/Duri Utara tersebut, dicuri oleh tergugat intervensi II, dan telah dibalik nama secara illegal dengan Akta Jual Beli No.2829/2008, tertanggal 31 Oktober 2008, yang dibuat oleh Zainal Abidin SH, selaku PPAT, pada hal penggugat intervensi HARTONO TANUWIDJAJA, SH.M.SI. tidak pernah menan-

Menurut Hartono Tanuwidjaja, perbuatan tergugat intervensi II, yang menguasai sertifikat HGB No.251/Duri Utara, merupakan perbuatan melawan hokum berupa pencurian dalam keluarga dan pemalsuan surat, yang telah dilaporkan kepada pihak berwajib. Hingga saat ini, terhadap sertifikat HGB 251/Durei Utara tesebut, belum dilakukan pencatatan Roya ke BPN Jakarta Barat, sehingga tidak dapat dijamionkan dan masih tercatat beban hak tanggungan PT.Bank Mandiri NO.8747/2008, terytanggal 17 November 2008 pada Buku Warkah Tanah di BPN Jakarta Barat, sehingga tidak dapat dijaminkan ulang kepada pihak ke III. Karena itu, Hartono Tanuwidjaja SH MSi, kuasa hukum penggugat intervensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang memriksa dan menangani perkara Aquo berkenan memberikan putusan; mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan penggugat intervensi dalam perkara tersebut, menyatakan penggugat intervensi sebagai pemilik yang sah dari sebidang tanah dengan sertifikat HGB No.251/Duri Utara seluas 90 M2 yang terletak di Jl.Krendang Raya No.27C Kelurahan Duri Utara Tambora Jakarta Barat dan menyatakan surat pengakuan hutang tertanggal 26 Februari 2009 yang telah dilegalisasi dengan No:020/L/ARL/II/2009 oleh turut tergugat intervensi Jo Akta Kuasa Jual No.15 tertanggal 26 Januari 2009, yang dibuat dihadapan turut tergugat intervensi antara penggugat konvensi/tergugat intervensi I dan tergugat intervensi II sebagai perjanjian dengan causa yang tidak halal dan wajib dinyatakan batal demi hukum. Ius

PULUHAN KASUS KORUPSI NTT DISIDIK Kupang, Metropolitan Pos Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, ESM Hutagalung, mengatakan selama JanuariJuli 2011 ini, kejaksaan di provinsi kepulauan itu telah menangani 35 kasus tindak pidana korupsi. Semuanya sudah ditingkatkan ke penyidikan. “Kasus tindak pidana korupsi pengelolaan uang subsidi KMP Pulau Sabu di PD Flobamor pada 2005-2009 dengan tersangka mantan direktur utama perusahan itu, Benediktus Muda, sudah diserahkan berkas perkara tahap satu pada 20 Juni lalu,” kata Hutagalung, di Kupang, Jumat. Dalam kasus yang melibatkan tiga mantan direktur utama PD Flobamor itu kata dia, kerugian negara yang ditemukan mencapai Rp2.440.338.150.

Sementara 34 kasus tindak pidana korupsi lainnya masih dalam tahapan penyidikan dan diharapkan paling lambat akhir tahun ini sudah bisa dilakukan penyerahan berkas perkara untuk proses persidangan di pengadilan, katanya. “Sampai Juli ini ada 35 kasus tindak pidana korupsi yang sudah kita tingkatkan ke penyidikan. Kasus-kasus ini ditangani di Kejaksaan Tinggi dan 12 kejaksaan negeri di NTT,” katanya. Kasus-kasus tersebut antara lain, kasus tindak pidana korupsi penyimpangan dalam pelaksanaan pengerjaan rehabilitasi pembangunan rumah sederhana korban bencana alam type 5x6 m pada Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara yang merugikan keuangan negara Rp882.254.000. Selain itu, kasus penyelewenangan

dana bantuan subsidi peningkatan mutu pendidikan layanan khusus oleh Lembaga Anita Media Center, kasus pengelolaan anggaran perjalanan dinas luar daerah pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Kupang tahun 2009 dengan kerugian negara Rp451.850.000. Serta kasus penyimpangan pengadaan jukung serat gelas bermotor dan alat tangkap gill net multifilament sebanyak 55 unit pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Flores Timur tahun 2007 dengan kerugian negara Rp303.374.000. Mengenai jumlah uang negara yang berhasil di selamatkan, dia mengatakan, sudah sekitar Rp481,5 juta lebih. Jumlah tersebut terdiri dari Rp306 juta yang dikembalikan oleh para tersangka dan sisanya merupakan hasil rampasan. Achmad

Direskrimum Polda Metro Jaya Tangkap Pelaku Pencurian Jakarta, Metropolitan Pos Direktorat Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Metro Jaya menjatuhkan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan atau turut serta membantu tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 KUHP jo. Pasal 55 KUHP jo. Pasal 56 KUHP, terhadap pelaku. Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Gd. PPS Kampus A Universitas Negeri Jakarta Kel. Rawamangun Kec. Pulogadung Jakarta Tim. Pelapor, SUTOYO diduga dilakukan oleh tersangka Saepul Rochman als. IPUL,dkk. Akibat peristiwa tersebut, korban (PPS Universitas Negeri Jakarta) mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah). Tempat kejadian perkara di Gd. PPS KAMPUS A Universitas Negeri Jakarta Kel. Rawamangun Kec.Pulogadung Jakarta Timur. Tersangka merupakan SAEPUL ROCHMAN alias IPUL, MIYO WAHYUDIANTO alias MIYO, MUSTAKIM alias TAKIM, RATNO alias GRENDEL, SUTEJO bin PARMAN alias. YONO, dan HAN yang masih tahap pencarian. Modus operandi dilakukan masuk ke dalam ruangan dengan cara merusak teralis jendela dan pintu ruangan menggunakan alat berupa linggis dan gergaji besi, kemudian mengambil brankas yang berisi uang tunai.. Barang bukti yang ditemukan yaitu 1 unit mobil Toyota Avansa warna Hitam No.Pol : B-1880-EFB, uang tunai sebesar Rp. 39.650.000, 2 buah linggis dan 2 buah gergaji besi, 1 buah brankas besi merk DAICHI, 5 buah handphone, uang tunai sebesar Rp 15.094.000, 1 buah jam tangan G-Shock, serta 1 buah gelang emas bermata berlian,dan uang

tunai Rp. 10.000.000. Dalam aksi pencurian tersebut, peranan masing-masing tersangka adalah , SAEPUL ROCHMAN alias IPUL berperan sebagai yang mengajak melakukan aksi pencurian dan memberikan gambaran letak lokasi brankas serta gambara situasi di lokasi serta ikut mengawasi keadaan sekitar pada saat tersangka lainnya masuk ke dalam ruangan untuk mengambil brankas. MIYO WAHYUDIANTO alias MIYO berperan sebagai yang menyediakan fasilitas diantarannya adalah membeli alat dan menyewa mobil. Selain itu juga mengikuti dan mengawasi keadaan sekitar pada saat tersangka lainnya masuk ke dalam ruangan untuk mengambil brankas, MUSTAKIM alias TAKIM dan SUTEJO bin PARMAN alias YONO masuk ke dalam ruangan dengan cara merusak teralis jendela dan pintu menggunakan gergaji besi dan linggis. Selanjutnya mengambil brankas dan membawanya dengan cara digotong, serta RATNO alias GRENDEL dan HAN berperan mengawasi keadaan sekitar pada saat tersangka lainnya masuk ke dalam ruangan untuk mengambil brankas. Tersangka SAEPUL ROCHMAN alias IPUL mendapatkan bagian uang hasil pencurian tersebut sebesar Rp. 40.000.000 sedangkan tersangka 5 orang lainnya mendapakan hasil bagian sebesar Rp 35.000.000. Rencana yang di tindak lanjuti yaitu melakukan penangkapan terhadap tersangka atas nama HAN. Melakukan pencarian barang bukti alat kejahatan dan barang bukti hasil kejahatan lainnya, dan melakukan pemberkasan dan mengirim berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum. Muliyanto/ Widiawati

Proses Penyidikan Kebakaran Pergudangan Kosambi Jalan di Tempat Tangerang, Metropolitan Pos Pada Jumat tanggal 22 Oktober 2010 terjadi kebakaran hebat di komplek pergudangan Kosambi Permai jalan Raya Prancis, desa Jati Mulya, Kecamatan Kosambi, Kota Tangerang. Asal muasal kebakaran dari gudang bahan penyimpanan bahan-bahan kimia milik PT. Langgeng Makmur Persada di Blok E-22,23 dan melahap 12 gudang lainnya yaitu Blok-E18,19,20,21,24, dan Blok E-55,56,57,58,59,60,61. Salah satu gudang di Blok E24 yang ludes terbakar berikut seluruh isinya mesin-mesin dan kayu manis senilai ± 3,7 Milyar milik PT. Dede Cannel Company. Di samping itu terdapat korban jiwa 2 orang meninggal dunia dan 5 orang mengalami luka bakar serius yang semuanya adalah pegawai PT. Dede Cannel Company. Selama proses penyidikan semula di seluruh areal kebakaran terpasang police line, namun sampai dengan saat ini police line tersebut sudah raib dan sudah hampir 9 bulan penyidikan yang dilakukan oleh unit identifikasi Polres Tangerang Tigaraksa masih berjalan di tempat.

Proses penyidikan masih jalan di tempat, tetapi oleh pihak-pihak tertentu telah dilakukan perbuatan hukum antara lain berupa : Pembersihan lokasi kebakaran, Lelang Scrap Besi Bangunan PT. Langgeng Makmur Perkasa oleh PT. Asuransi Central Asia (ACA), Pembangunan kembali Ex. Beberapa gudang yang menjadi koraban kebakaran tersebut. Menurut Kuasa Hukum PT. Dede Cannel Company dari kantor Advokat Achmad S. & Partners, atas lambatnya proses penyidikan dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak tersebut yang bersangkutan secara tertulis telah memberikan konfirmasi dan pengaduan ke Kapolres maupun instansi instansi terkait lainnya, termasuk pihak asuransi, namun hingga kini elum ada jawaban atau tanggapan. Bahkan pada tanggal 07 Juni 2011 telah memohon kepada Kapolres Tangerang-Tigaraksa untuk memindahkan proses penyidikannya ke Polda Metro Jaya, dan yang hingga kini pun belum ada tanggapan/ jawaban. Erwin Sinaga

Pemkab Bandung Selenggarakan Bintek Hukum Pertanahan Bandung, Metropolitan Pos Bupati Bandung H. Dadang Mohamad Naser, SH, S.Ip mengatakan bahwa dalam rangka pelayanan pertanahan, khususnya pelayanan peralihan hak atas tanah, peran penting camat sangat diperlukan. Selain perannya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS), tentunya menuntut profesionalisme camat agar dapat menjalankan fungsinya secara optimal berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. “Oleh karena itu diperlukan ketelitian, kecermatan dan penguasaan ketentuan pertanahan serta kaidah-kaidah notariat dalam pembuatan akta sesuai dengan kebijakan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan se-

cara benar..”, demikian ungkap Dadang Naser, saat membuka Bimbingan Teknis (Bintek) Hukum Pertanahan bagi para Camat, Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Bandung Tahun 2011, yang berlangsung di Gedung Moh.Toha- Soreang, Rabu (27/07). Menurut Bupati Bandung, beberapa waktu lalu Pemkab Bandung telah dan sedang melaksanakan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. Antara lain pengadaan tanah Jalan Lingkar Nagreg, TPPAS Legok Nangka, Tol Soroja dan Pelebaran Jalan Raya Bojongsoang. Sedangkan untuk mendukung program pembaruan agrarian nasional telah dilaksanakan retribusi Tanah Obyek Landreform di

desa Cipelah Kecamatan Rancabali sebanyak 645 Bidang (545 KK). Dalam prosesnya, tentunya memerlukan akselerasi pelayanan pertanahan yang harus dilaksanakan secara optimal oleh pejabat terkait, “ Yang sesuai kewenangannya tanpa mengabaikan hak-hak keperdataan masyarakat selaku pemilik tanah..”, tuturnya. Diakui oleh Dadang, saat ini dinamika permasalahan pertanahan tidak hanya menjadi isue di daerah tetapi juga menjadi salah satu isue nasional, di tengah pesatnya tuntutan pelayanan publik baik dalam hal pelayanan peralihan hak atas tanah maupun pengadaan tanah untuk kepentingan umum, maupun berkaitan dengan implementasi kebija-

kan penataan ruang yang dalam beberapa kasus mengemuka menjadi konflik pertanahan yang mengganggu pelaksanaan pembangunan, bahkan juga mengganggu ketentraman masyarakat. “Hal tersebut antara lain di picu oleh terbatasnya pemahaman hukum pertanahan baik dari aparat pemerintah maupun para pelaku usaha termasuk masyarakat..”, jelas Dadang Naser. Oleh sebab itu melalui Bintek ini, Dia mengharapkan peserta mampu meningkatkan pemahaman akan pentingnya peran Camat, Lurah dan Kepala Desa dalam kegiatan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. Lebih jauh Ia mengatakan, menginventarisasi permasala-

han termasuk harapan-harapan yang diinginkan masyarakat selaku pengguna jasa layanan pemerintah, merupakan langkah awal yang tepat dalam upaya pengembangan kapasitas aparatur pemerintah daerah. “ Diantaranya dengan memberi kemudahan dalam akses pelayanan, tidak diskriminatif, perlakuan yang adil, jujur, transparan dan wajar..” tandasnya pula. Pada kesempatan lain, Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Bandung, Drs. Asep Kusumah, M.Si menyebutkan peserta Bintek sebanyak 307 orang, terdiri dari 31 Camat, 9 Lurah dan 267 Kepala Desa di Kabupaten Bandung. Menurut Asep tujuan diselenggarakannya keg-

iatan tersebut adalah untuk meningkatkan tertib administrasi pertanahan melalui akselerasi peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dalam pelayanan di bidang pertanahan di Kabupaten Bandung. Tampil sebagai narasumber, diantaranya Kepala Bidang Pengaturan dan Tata Pertanahan Kanwil Provinsi Jabar, Adiana Ratih Y, SH, SP 1, dan Kasi Pendaftaran, Peralihan, Pembebanan Hak dan PPAT Kanwil Provinsi Jabar, Sutoro, SH. Sementara materi yang disampaikan antara lain mengenai Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan dan Program Pembaruan Agraria Nasional dan Teknis ke PPAT-an dan Mekanisme Pendaftaran Hak Atas Tanah. TM. Harianja

8

INVESTIGASI

EDISI: 010 TAHUN I SENIN 01 - 14 AGUSTUS 2011

SEKILAS 145 Pejabat Eselon III dan IV Pemda Bengkalis Dimutasi Bengkalis, Metropolitan Pos Untuk kesekian kalinya, kendali pemerintahan Kabupaten Bengkalis oleh Bupati H Herliyan SalehSuayatno lakukan perombakan kabinet. Hal ini dilakukan sebagai proses penyegaran dan hasil evaluasi kinerja sejumlah pejabat setempat. Sedikitnya, 145 pejabat Eselon dari III dan IV menduduki posisi yang baru (mutasi) di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis. Pelantikan dipimpin Wakil Bupati Bengkalis Suayatno, Jum’at (8/7/ 11) di lantai IV Kantor Bupati Bengkalis juga dihadiri sejumlah pimpinan SKPD di lingkungan Pemda Bengkalis. Ratusan pejabat yang dimutasi tersebut antara lain 39 pejabat pada posisi Eselon III dan 106 menduduki pejabat Eselon IV. Dalam arahannya Wakil Bupati Bengkalis, Suayatno mengingatkan ada delapan point yang harus menjadi perhatian pejabat yang baru dilantik. Pejabat harus segera melakukan penyesuaian dengan tempat tugas baru. Pejabat baru juga harus mampu menggerakkan organisasi, prilaku harus dapat memberikan tanggapan terhadap perubahan kebijakan-kebijakan yang khusus berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Selanjutnya Wabup juga mengingatkan, pejabat yang selesai dilantik harus mampu memberdayakan bawahan secara optimal, berprinsip menanamkan sifat efisiensi dan memberikan pilihan yang lebih penting dari satu pekerjaan. “Dalam fungsi pengawasan juga harus menjadi prioritas bagi seorang pemimpin.Sehingga tolok ukur dan evaluasi staf tepat guna dan berdaya guna bagi organisasi,” ujarnya. Ditambahkan Wabup, pejabat yang diberikan tugas juga harus mampu merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan, baik secara fisik maupun keuangan. Dan pejabat juga diminta secara bersama menciptakan pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih. “Tidak ada alasan kita untuk menghindar dari bekerja yang harus profesional dan transparan. Mari kita isi dengan semangat kebersamaan dengan niat yang ikhlas demi Allah SWT dalam pekerjaan kita. Karena kita masih ada PR yang harus dikerjakan yaitu bagaimana cara mengentaskan kemiskinan di daerah kita,” imbuhnya.  Nopalis

152 Titik Aset Pemkab Bandung Tak Jelas Bandung, Metropolitan Pos Aset milik Pemkab Bandung yang tersebar di 152 titik di sejumlah kecamatan di Kab. Bandung harus segera diselamatkan karena bagian dari kekayaan Pemkab Bandung. Yang menjadi persoalan di lapangan, hingga saat ini aset pemkab itu belum jelas kepemilikannya akibat berbagai persoalan. Di antaranya surat-surat yang belum beres. Sampai saat ini baru delapan titik aset Pemkab Bandung yang sudah diselamatkan, dari total keseluruhan 160 titik aset milik pemerintah tersebut. Delapan titik lokasi aset pemkab ini berhasil diselamatkan setelah pemerintah terkait melakukan pengurusan selama delapan tahun terakhir ini. “Karena itu, berdasarkan hasil pertanggungjawaban keuangan 2010 lalu, kami meminta para camat dan kepala desa di Kab. Bandung untuk segera menginventarisasi aset milik Pemkab Bandung. Hal itu sehubungan dengan banyaknya tanah milik pemkab yang kepemilikannya tidak jelas,” kata Ketua Komisi A DPRD Kab. Bandung, H. Daud Burhanudin kepada “GM” di rumahnya, Jalan Raya Majalaya-Cicalengka, Kec. Kec. Cicalengka, Kab. Bandung, Minggu (24/7) malam. Dari ratusan aset pemkab yang tidak jelas keberadaannya itu, imbuh Daud, contohnya saat Pemkab. Bandung membeli sebidang tanah dari warga di Desa/Kec. Solokanjeruk beberapa tahun silam, yang hingga kini keberadaan tanahnya belum jelas. “Padahal Pemkab Bandung sudah membayar tanah tersebut kepada pemiliknya Rp 900 juta lebih. Namun ketika dicek, belum jelas lokasinya. Soalnya tanah yang diakui pemkab ini berbeda dengan surat yang dimiliki sebelumnya. Sehingga harus ada pembenahan di lapangan,” katanya. TM.Harianja

Banyak Taksi Ilegal Beroperasi di Kota Batam Batam, Metropolitan Pos Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai mayoritas taksi yang beroperasi di Batam ilegal karena bertentang dengan UU Perhubungan. “Kalau mengacu pada definisi peraturan pemerintah tersebut, maka semua taksi yang beroperasi di Batam ilegal,” kata Ketua KPPU Pusat, M Nawir Messi di Batam. Ia mengatakan Undangundang perhubungan dan Peraturan Pemerintah tentang Angkutan Darat mendefinisikan taksi sebagai alat angkut penumpang yang bergerak dari satu titik ke titik tertentu, tanpa ada tempat pemberhentian, memiliki argometer, dan tarifnya ditentukan melalui perjalanan argometer. Karena tidak sesuai dengan UU, ia mengatakan KPPU meminta Pemerintah Kota Batam taksi-taksi ini ditertibkan. “Kami minta taksitaksi tidak berargo ini ditertibkan. Kalau tidak, jangan dikasih izin taksi. Ini penting karena Batam sebagai etalase

negeri ini,” kata Nawir. KPPU, kata dia, akan membentuk tim memonitoring pelaksanaan persaingan usaha taksi di Batam. Tim mempertanyakan alasan pangkalan-pangkalan termasuk bandara dan terminal laut yang tidak membuka kesempatan bersaing bagi taksi luar. “Kami ingin agar dibuka kesempatan persaingan seluas-luasnya agar konsumen punya pilihan,” kata dia. Pemerintah daerah harus membuat kebijakan yang tidak diskriminatif. Pemerintah juga harus mengumumkan secara transparan perusahaan yang mendapat izin

operasional dan berapa jumlah armada yang mendapatkan izin. “Tanpa menyebut personal taksi, seharusnya pemerintah daerah tidak diskriminatif. Jangan yang sudah ada izin malah dibekukan. Seharusnya yang belum sesuai mekanisme yang dibawa ke aturan,” kata Nawir. Nawir mengatakan KPPU sebelumnya pernah menyelidiki perkara persaingan usaha taksi di Batam. Dalam perkara tersebut, KPPU memutuskan Pemerintah Kota Batam harus membuat perbaikan-perbaikan. Namun ternyata, kata dia, sampai saat ini, belum

ada perbaikan. Berarti selama dua tahun Pemko Batam tidak melaksanakan perintah konstitusi. Pantauan pada Minggu (23/7/2011) memang sebagian taksi di Kota Batam bahkan tidak menggunakan tarif resmi seperti argo, tarif taksi di Kota Batam menggunakan

harga tembak (alias nego ditempat), Misal salah satu penumpang taksi seperti ditemui di Bandara Hang Nadim. “Biasanya Rp75 ribu ke kawasan Nagoya, dan itu sudah biasa kalau di Batam, taksi disini harganya tembak ditempat, bisa-bisa kita lah,”kata Anton.  Pirton

Pembongkaran Lahan BKT Kembali Ricuh Walikota Bandung Lantik Jakarta, Metropolitan Pos Upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membangun trase kering di atas lahan Banjir Kanal Timur (BKT) mendapatkan perlawanan dari pemilik bangunan yang masih menempati bangunannya, meski ganti rugi telah dibayar Pemprov DKI Jakarta. Kali ini, kericuhan terjadi saat petugas hendak membongkar bangunan di RW 11, Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa (26/7). Kericuhan bermula saat 300 petugas yang berasal dari unsur Satpol PP, TNI, dan Polri hendak membongkar bangunan yang berada di atas lahan BKT, namun dihalang-halangi oleh pemilik bangunan dan mahasiswa. Alhasil, aksi saling dorong pun tidak terhindarkan. Mereka yang menghadang itu mengaku keluarga Syamsuddin, yang merupakan pemilik bangunan. Pemilik bangunan mengklaim belum menerima ganti rugi. Menurutnya, pemerintah hanya membayar ganti rugi untuk lahannya saja. Itu pun yang menerima orang lain, yakni Haji Soleh. Pemprov DKI Jakarta sendiri mengklaim telah memberikan dana ganti rugi bagi pemilik bangunan itu pada tahun 2009. Hasanuddin (30), salah seorang anak Syamsuddin, bersikeras tidak akan membongkar rumahnya sendiri sebelum ada pembayaran ganti rugi. Bahkan, dirinya berencana membawa kasus ini ke jalur hukum jika Pemprov DKI

tetap melakukan eksekusi terhadap bangunan miliknya. “Kalau sampai dibongkar, saya akan bawa masalah ini ke jalur hukum,” ujar Hasanuddin, Selasa (26/7). Sementara itu, Lurah Pondok Kopi Ritonga mengatakan, ganti rugi lahan yang ditempati keluarga Syamsuddin itu telah dibayar tahun 2009. Untuk itu, sekarang pihaknya akan membongkar untuk pembangunan trase kering KBT. Di RW 11 sendiri dikatakan Ritonga tercatat ada 14 bangunan yang belum ditertibkan. Sedangkan di RW 03, ada sekitar 15 bangunan yang belum dibongkar. Seluruhnya berdiri di atas lahan yang akan dijadikan trase kering KBT. “Seluruh bangunan itu telah diberi ganti rugi oleh Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Jakarta Timur. Namun, pemiliknya menolak karena merasa belum menerima ganti rugi,” ungkapnya. Khusus bangunan milik keluarga Syamsudin, ia menilai ada dua kepemilikan atas lahan tersebut. Lahannya dimiliki Haji Soleh, sedangkan bangunannya milik Syamsuddin. Pembayaran ganti rugi telah diterima Haji Soleh pada tahun 2009. Namun, kabarnya ganti rugi hanya untuk lahan. Kepala Satpol PP Jakarta Timur Sarpu mengatakan, seluruh bangunan yang akan dibongkar maupun yang telah dibongkar sebelumnya sudah dibayar ganti ruginya oleh P2T Jakarta

Timur. Namun, karena tidak ingin terjadi bentrok dengan massa, pembongkaran terhadap lahan Syamsuddin pun ditunda. “Prinsip kami, seluruh bangunan yang telah diberikan ganti rugi harus ditertibkan dan dibongkar. Sebab, pemerintah akan memanfaatkan lahan ini untuk pembuatan trase kering agar tembus dari Cipinang Besar Utara hingga Marunda. Tentunya, pemerintah juga tidak mungkin membayar ganti rugi dua kali dalam objek yang sama,” katanya. Sehari sebelumnya, upaya penertiban sejumlah bangunan yang berdiri di lahan trase kering BKT) di RW 03, Ujungmenteng, Cakung, diwarnai ketegangan. Rasuki, pemilik bangunan tersebut, kembali menolak bangunannya dibongkar karena dirinya belum mencapai kata sepakat dengan keluarganya. Karena mendapatkan perlawanan dari Rasuki dan keluarga, maka petugas pun akhirnya tetap melakukan pembongkaran dengan cara manual. Pasalnya, jiwanya merasa terancam. Pengemudi bekho pun enggan membongkar bangunan milik Rasuki tersebut. Adapun bangunan yang dibongkar dalam penertiban kali ini, di antaranya lima pagar besi dan sejumlah jendela serta meratakan 20 rumah kontrakan dengan bekho yang sebelumnya telah dibongkar oleh petugas secara manual.  Maruli

Badan Pengawas PD. Kebersihan Bandung, Metropolitan Pos Mewujudkan Moto Juang Bandung Bermartabat, Bersih Makmur Taat Bersahabat tidak terlepas dari kinerja Perusahaan Daerah (PD) Kebersihan Kota Bandung, Sebagai Badan Usaha Milik pemerintah Kota PD. Kebersihan merupakan representasi kinerja Pemerintah yang menjadi cermin kualitas pelayanan publik secara keseluruhan. Namun disisi lain sebagai BUMD juga dituntut memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD), sehingga harus benar benar dikelola oleh orang orang yang memiliki kompetensi tinggi, profesional, serta memiliki kemampuan bekerjasama dengan berbagai pihak. Dikatakan Walikota Bandung, Dada Rosada, “Upaya menjadikan PD. Kebersihan sebagai perusahaan yang lebih sehat, terpercaya dan profesional, diperlukan orang yang benarbenar memiliki kemampuan diatas rata-rata yang dipilih secara terbuka, selektif dan obyektif” katanya saat melantik Badan Pengawas PD. Kebersihan Kota Bandung periode 2011-2014, di Pendopo Kota Bandung, Jl. Dalem Kaum, Selasa (26/07). Dilantik sebagai Badan Pengawas Dr. Timbul Butar Butar, SH., M.Si, menjadi ketua merangkap anggota, Ir. Benny Moestofa sebagai sektretaris merangkap anggota dan Muchsin Al-Fikri S.Sos sebagai anggota. Menggantikan Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Pengawas periode sebelumnya yang dijabat oleh Drs. Kiki achmad Zakiah, M.Si., Drs. H. Priatna Da-

nusubrata, dan Drs. Soetjipto Wirjosoemarto, Ak., MM. Dada berpesan kepada Dewan pengawas yang baru agar mampu mendorong perusahaan melakukan terobosan - terobosan baru untuk menagani sampah secara efektif efesien dan manusiawi, “Badan pengawas telah menandatangai kontrak jabatan dan fakta integritas, sehingga bisa saja diberhentikan di tengah jalan apabila tidak menunjukan kinerja yang baik dalam jangka waktu tertentu, dan laporan-laporan yang disampaikan pada Walikota harus benarbenar nyata” ancamnya. Lebih lanjut Dada mengingatkan PD. Kebersihan untuk lebih meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan serta lebih fokus pada tender pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa), “Saat ini pengolahan sampah masih menerapkan system open dumping di TPA Sarimukti yang justru akan segera berakhir masa pakainya, tidak ada jalan lain selain menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengurangi volume dan mengolah sampah yang benar melalui 3R (reduce, Reuse, Recycle), juga harus menerapkan teknologi pengolahan ramah lingkungan,” katanya. Tidak lupa Dada mengucapkan terima kasih kepada badan pengawas sebelumnya karena telah membantu pemerintah, “ Meskipun tidak hadir saya tetap mengucapkan terima kasih dan pengharggaan setingi-tingginya kepada mereka, karena bagaimanapun mereka telah membantu kinerja pemerintah,” pungkasnya. TM.Harianja

DBMP AWASI KEGIATAN EKSPLOITASI DAN REKLAMASI Bandung, Metropolitan Pos Kegiatan ekspolitasi yang dilakukan 50 perusahaan pertambangan di Kab. Bandung Barat (KBB) terus diawasi Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP) Kab. Bandung Barat (KBB). Begitu pun dengan kewajiban perusahaan pertambangan untuk melakukan reklamasi sebagai konsekuensi kerusakan lingkungan. “Setiap tiga bulan sekali kita melakukan evaluasi untuk melihat kondisi secara umum dari kegiatan eksploitasi yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan, apakah membahayakan atau tidak,” kata Kasi Pertambangan Umum pada Dinas Bina Marga dan Pengairan, Oong Darmawan, Rabu (27/7). Menurut Oong, jika aktivitas pertambangan membahayakan bagi lingkungan dan masyarakat, maka

tidak menutup kemungkinan dilakukan langkah-langkah penghentian atas kegiatan eksploitasi. “Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak terlepas dari upaya pengawasan yang dilakukan. Saat ini di KBB ada 50 IUP yang dikeluarkan dan 10 lagi sedang dalam proses perizinan,” ujarnya. Mengenai kewajiban reklamasi yang harus dilakukan oleh perusahaan, Oong mengatakan, telah dituangkan dalam UPL dan UKL yang proses pemetaan reklamasinya didasarkan pada kebijakan tata ruang wilayah. “Prinsipnya kegiatan reklamasi kita pantau, sehingga kegiatan reklamasi tersebut terlihat dan dapat dirasakan di sekitar kawasan eksploitasi,” katanya. Kewajiban reklamasi yang dibebankan kepada pengusaha pertam-

bangan, lanjutnya, tidak terlepas dari Program Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). Kegiatan tersebut difokuskan untuk menjaga fungsi tanah sebagai media pengatur tata air serta menjaga produktivitas lahan dan ekosistem. Sehubungan dengan pengawasan atas upaya menjaga keseimbangan tersebut, Oong mengatakan, dibutuhkan kesadaran dari semua pihak terutama untuk melakukan pengawasan atas aktivitas pertambangan. Dikatakannya, kegiatan pertambangan di samping memiliki sisi negatif, juga memiliki sisi positif sebagai aktivitas perekonomian yang juga memberikan PAD kepada pemerintah daerah. “Upaya menjaga keseimbangan harus tetap dilakukan, apalagi aktivitas pertambangan menjadi faktor utama penyebab lah-

an kritis di kawasan hutan dan di luar kawasan hutan,” katanya. Menurut Oong, saat ini di KBB ada sekitar 43.000 ha lahan kritis. Berdasarkan data dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) tahun 2009, lahan kritis di KBB seluas 48 ribu hektar, 5 ha telah dihijaukan melalui program RHL. Sementara itu, sebelumnya Kepala Bidang kehutanan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan (Distanbunhut) KBB, Sopala D. Daud mengatakan, tahun ini ditargetkan 5.000 ha lahan kritis akan dihijaukan. Dalam menunjang program RHL, Pemkab Bandung Barat telah menganggarkan Rp 395 juta . Kegiatan itu juga ditunjang oleh program agroforestry Provinsi Jabar, yang akan menggarap lahan seluas 375 ha. TM.Harianja

9

NUSANTARA

EDISI: 010 TAHUN I SENIN 01 - 14 AGUSTUS 2011

PT Askes Sumbang 10 Ribu Pohon

SEKILAS Plt Sekdako Sikapi Positif Kritikan Dewan Pekanbaru, Metropolitan Pos Plt Sekdako Pekanbaru, Dorman Johan menilai kritikan anggota DPRD Pekanbaru yang disampaikan dalam pandangan umum fraksi sebagai tanggapan atas LKPj Pelaksanaan APBD Kota Pekanbaru tahun 2010 sebagai hal yang positif. Menurutnya, kritikan akan menjadi masukan bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan. “Kami mengucapkan terimakasih karena telah diberi masukan dan saran oleh setiap fraksi. Kami telah mendapatkan saran positif,’’ kata Plt Sekdako usai penyampaian pandangan umum dari masingmasing fraksi di DPRD Kota Pekanbaru, Selasa (19/7). Menurut Dorman, saran dan masukan DPRD akan dijadikan bagian dari Pemerintah Kota untuk menyampaikan jawaban beberapa waktu kedepan. “Kita akan beri jawaban paling lambat minggu depan sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan oleh dewan,’’ ujar dia. Sementara Wakil ketua DPRD Kota Pekanbaru, Sondia Warman yang memimpin rapat paripurna memberikan apresiasi kepada Herman Abdullah. Dia menilai, Herman Abdullah telah menjadi Kota Pekanbaru lebih maju. Dia berharap, perubahan yang telah dicapai Herman Abdullah bisa menjadi memotivasi pengganti dan perangkat Pemko Pekanbaru untuk terus maju. “Selain itu, fraksi juga mengkritisi lemahnya pendidikan, masalah PAD, masalah pelayanan kesehatan. Sorotan ini perlu dibenahi Walikota yang baru,’’ ujar Sondia. Nopalis

Penjab Walikota Pekanbaru Hadiri Paripurna LKPj Pekanbaru, Metropolitan Pos Untuk kali pertamanya sejak menjabat Penjabat Walikota Pekanbaru, Syamsurizal menghadiri rapat paripurna penyampaian pandangan Fraksi anggota DPRD Pekanbaru. Penjab Walikota Pekanbaru, Drs Syamsurizal mengatakan, pihaknya akan segera melakukan evaluasi dan memperbaiki kekurangan yang menjadi sorotan dewan. Salah satunya adalah upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pekanbaru. Salah satu upaya yang akan dilakukan Pemko Pekanbaru untuk meningkatkan PAD tersebut, yakni dengan bertindak lebih tegas kepada para penunggak pajak. “Akan diberikan sanksi tegas bagi yang tidak membayar pajak,” ucap Walikota usai rapat, Rabu (27/7). Walikota menyebutkan, dengan penduduk Pekanbaru yang jumlah mencapai puluhan juta jiwa, seharusnya daerah ini bisa meningkatkan pendapatan daerah. “Ini tentu akan menjadi perhatian kita kedepannya,” harap Walikota. Selain lebih giat mencari sumber-sumber PAD baru, Walikota juga meminta Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) untuk lebih serius melakukan penarikan pajak, dan bertindak tegas terhadap mereka yang enggan memenuhi kewajibannya. “Dispenda harus lebih giat dalam memungut pajak,” ucap Walikota. Nopalis

Sekdako Terima Piala WTN dari Menhub Pekanbaru, Metropolitan Pos Plt Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru, HR Dorman Johan menerima piala Wahana Tata Nugraha dari Menteri Perhubungan RI di Jakarta. Penghargaan dibidang lalulintas yang diterima Rabu (20/7), merupakan penghargaan ke 8 sejak 10 tahun terakhir. Kepala Bagian Humas Pemerintah Kota Pekanbaru, Hermanto menjelaskan, penghargaan dibidang lalulintas yang diberikan Menteri Perhubungan merupakan sebuah penghargaan yang dapat memotivasi pemerintah kota dan masyarakat untuk selalu menjaga ketertiban berlalulintas. “Saya menghimbau kepada pengguna jalan agar lebih tertib dalam berlalu lintas,” kata Hermanto. Dia menambahkan, bahwa pemerintah kota Pekanbaru tidak melakukan penyambutan secara besar-besaran, dengan melakukan arak-arakan yang besar, seperti yang pernah dilakukan sejak beberapa tahun lalu. Tahun ini, pemerintah hanya melakukan penyambutan dengan sederhana. “Penyambutan besok hanya dilakukan dengan menggelar kompang dan arakan dari bandara sampai ke kantor Walikota,” tuturnya. Nopalis

Batam, Metropolitan Pos PT Askes (Persero) memberikan bantuan 10 ribu pohon trembesi untuk penghijauan di Batam. Gerakan penghijauan ini sebagai bentuk kepedulian PT Askes terhadap lingkungan untuk mengurangi pemanansan global.

Apartemen Jadi Solusi Perumahan di Batam Batam, Metropolitan Pos Apartemen Nagoya Mansion hadir di Batam untuk menjawab permasalahan perumahan di Batam. Hunian ekslusif ini saat ini sudah hampir rampung ditandai dengan topping up ceremony yang digelar Selasa (27/7) di kawasan apartemen tersebut. Nagoya Mansion yang menempati lahan seluas 6000 meter persegi ini, terdiri dari dua tower yang masing-masing memiliki ketinggian 20 lantai. Apartemen ini dilengkapi dengan kolam renang dan juga komersial area. Area bisnis tersebut disediakan bagi para peminat untuk memenuhi kebutuhan para penghuni sehingga akan memberikan banyak keuntungan pagi pengusaha dan memudahkan penghuni untuk memenuhi keperluan sehari-harinya. Di setiap tower juga dilengkapi dengan lift dan tersedia area parkir yang mampu menampung sekitar 200 mobil. Adapun tipe yang ditersedia di Nagoya Man-

sion ini mulai dari tipe 28 sampai dengan tipe 58. Tipe 58 merupakan tipe terbesar yang dilengkapi dengan tiga kamar tidur serta berbagai kelebihanya. Presiden Direktur PT Umay Makmur, Zainal Abidin mengatakan apartemen ini mempunyai 599 kamar. Selain sebagai hunian, pengelola juga menyediakan service apartemen. “Lokasinya tidak jauh dari pusat perbelanjaan Nagoya Hill dan akses menuju kemana juga cukup mudah karena karena terletak sekitar 20 meter dari jalan besar,” Katanya. Saat ini, pembangunan Nagoya Mansion sudah 70 persen dan sudah mulai dilempar ke pasaran. “Kita jadwalkan, Januari 2012 mendatang sudah siap huni,” sebut Zainal. Walikota Batam, Ahmad Dahlan mengatakan rumah vertikal merupakan solusi untuk rumah tinggal di Batam. Pasalnya, masalah lahan di Batam tak lagi memungkinkan pembangunan ru-

mah tipe hoisontal. “Badan Pengusahaan Kawasan pun tidak lagi memberikan izin kepemilikan lahan perorangan, tapi melalui developer,” katanya. Selain apartemen, di Batam juga digencarkan pembangunan rumah susun. Rumah susun ini dikhususkan untuk kalangan pekerja. Rumah susun yang ada di Batam dibiayai oleh Pemerintah Daerah, BP Kawasan, Pemerintah pusat serta Jamsostek. “Rumah susun ini kebanyakan berlokasi di kawasan industri seperti Sekupang, Tanjunguncang dan Kabil,” jelas Dahlan. Pertumbuhan penduduk Batam yang tinggi membuat masalah perumahan menjadi fokus tersendiri bagi Pemko Batam. Menurut Dahlan, pertumbuhan penduduk Batam diatas rata-rata nasional sebanyak 8 persen per tahun atau sekitar 100 ribu orang per tahun. “Tentunya pendatang tersebut pun butuh tempat tinggal. Rumah tipe vertikal ini menjadi solusi,” aku Dahlan. Junael

PT. Askes (Persero) berpartisipasi dalam kegiatan Penanaman Pohon sebagai implementasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang merupakan bentuk dari Corporate Social Responsibility (CSR). 10 ribu pohon trembesi tersebut ditanam di seluruh wilayah Batam seperti Punggur, Seipanas, Tiban dan Batuaji. Direktur Utama Askes I Gede Subawa mengatakan program salah satu perusahaan BUMN ini untuk mendukung Pemerintah Daerah dalam mengatasi masalah lingkungan. Menurutnya, pemanasan global merupakan efek samping dari upaya manusia dalam penerapan teknologi. “Mengatasi global warming jangan hanya didengungkan saja tanpa berbuat sesuatu,” paparnya. Untuk penghijauan kali ini, Askes menggunakan dana SHU 2010. Menurut I Gede, PT Askes mengalokasikan Rp1,6 triliun yang diperoleh dari pendapatan investasi Rp 1 triliun dan dana yang terkumpul dari premi Rp0,6 triliun. PT Askes (Persero) mencatat, saat ini peserta askes

PLN Bengkalis Bantu 20 Pelajar Kurang Mampu Berprestasi Bengkalis, Metropolitan Pos Sebagai wujud kepedulian dan kebersamaan mitra Perusahaan Listrik Negara (PLN) atau Cooporate Social Responsibility (CSR) dengan masyarakat. PLN Ranting Bengkalis salurkan bantuan biaya pendidikan kepada sedikitnya 20 orang siswa kurang mampu yang berprestasi di Bengkalis dengan total anggaran Rp 10 juta. Program dengan segmen setiap tahun berbeda, PLN kali ini menyalurkan bantuan biaya pendidikan kepada siswa yang bersekolah di MTsN Bengkalis Jalan Soebrantas Desa Wonosari, setelah tahun 2010 sebelumnya menyalurkan bantuan kepada rumah ibadah yang ada di Bengkalis.

“Ya kita hari ini telah menyalurkan bantuan bantuan pendidikan kepada 20 siswa kurang mampu yang berprestasi di MTsN Bengkalis langsung disaksikan oleh Kepala Sekolah-nya. Tahun ini program CSR PLN disegmenkan pada dunia pendidikan,” papar Manager PLN Ranting Bengkalis Yusuf Hadiyanto, kepada sejumlah wartawan di Bengkalis, Rabu (27/7/11). Lebih lanjut disebutkan Yusuf, program penyaluran bantuan kepada siswa kurang mampu ini juga sebagai realisasi Program Partisipasi Pembangunan Lingkungan (P3L) yang telah dicanangkan oleh PLN Pusat. “Kegiatan ini juga sebagai wujud kepedulian PLN ter-

hadap masyarakat. Jadi PLN tidak hanya melayani masyarakat dengan listrik semata juga peduli kepada dunia pendidikan,” katanya lagi. Yusuf berharap dengan terealisasinya program bantuan biaya pendidikan ini kepada siswa yang kurang mampu dan berprestasi, kedepannya dapat bermanfaat dengan sebaik-baiknya dan memberikan motivasi atau dorongan kepada siswasiswa lain untuk bersemangat menimba ilmu. “Tentunya harapan kita dengan bantuan yang diberikan kepada siswa yang kurang mampu ini, dapat mengurangi beban mereka selama bersekolah walaupun hanya seadanya,” pintanya.  Effendi

mencapai 16,6 juta jiwa di seluruh Indonesia. Premi yang didapatkan PT Askes mencapai Rp7,6 triliun pertahun. PT Askes (Persero) merupakan perusahaan nirlaba sejak 2007 lalu. SHU yang didapatkan dikembalikan ke peserta untuk peningkatan pelayanan kesehatan bagi peserta. Wal Kota Batam Ahmad Dahlan mengatakan penanaman pohon ini sangat diperlukan Kota Batam meski sebenarnya Batam sudah memenuhi minimal ruang hijau yang ditentukan Pemerintah Pusat. “Tata ruang kita 32 persen ruang hijau. Tidak banyak di indonesia dapat memenuhi karena sudah ada pembangunan,” katanya. Menurut Dahlan, sebagai kota industri, sangat membutuhkan gerakan penghijuan. Batam memiliki enam waduk sehingga harus disiapkan daerah tangkapan air. “Waduk tersebut harus disangga dengan hutan lindung dan daerah tangkapan air. Oleh karena itu, di wilayah selutuh Batam sangat perlu penanaman pohon,” papar Dahlan. Junael

Meriahkan HUT RI, Lebih dari 500 Regu Ikuti Gerak Jalan Batam, Metropolitan Pos Antusias masyarakat Batam terlihat sangat besar dalam mengikuti kegiatan gerak jalan beregu yang diselenggarakan Pemerintah Kota (Pemko) Batam yang diselenggarakan dalam ragka memeriahkan peringatan HUT ke-66 Kemerdekaan RI tingkat Kota Batam. Lebih dari 500 regu mengikuti gerak jalan 5 Km, 8 Km dan 17 Km yang digelar Pemko Batam melalui Kantor Pemuda dan Olah Raga Kota Batam. Gerak jalan beregu yang mengambil start dan finish di halaman kantor Walikota Batam, Minggu (23/7) dilepas langsung oleh Wakil Walikota Batam, Rudi,SE. Selanjutnya secara bergantian dilepas oleh jajaran Forum Komunikasi Pemerintah Daerah (Muspida) dan pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemko Batam. Rudi sebelum melepas peserta pertama gerak jalan dalam sambu-

tannya memberikan apresiasi kepada para peserta lomba gerak jalan beregu, dan mengajak semua peserta yang mengikuti gerak jalan tersebut untuk memberikan makna dalam peringatan hari Kemerdekaan RI dengan rasa Nasionalisme, kebersamaan, kekompakan dan kecintaan terhadap bangsa dan Negara. “Mari jaga kekompakan dan kebersamaan dalam mengikuti perlombaan ini. Selamat mengikuti lomba, semoga melalui perlombaan ini dapat membentuk semangat Nasionalisme kita,” harapnya. Junael

Kapolda Riau Mutasi Ratusan Personilnya

AKP IK Gahananta Jabat Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Metropolitan Pos Untuk melakukan peningkatan kinerja anggota Polri dan penyegaran di jajaran Polda Riau, Kapolda Riau Brigjen Pol Suedi Husein mutasi ratusan anggotanya mulai dari Perwira Menengah hingga Bintara. Mutasi tersebut sesuai dengan Surat Telegram Rahasia yang dikeluarkan Kapolda Riau dengan nomor :STR/339/VII/2011 tentang mutasi jabatan. Dari ratusan personil yang dimutasi tersebut 6 diantaranya berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP), dan puluhan berpangkat Komisari Polisi maupuan Ajun Komisaris Polisi. Untuk mutasi berpangkat

AKBP kata Kapolda Riau Brigjen Pol Suedi Husein melalui Kabid Humas AKBP S Pandiangan kepada wartawan yakni, AKBP Wendy Purbyantoro dari Kabagbinops Ro Ops Polda Riau dipromosikan menjabat Kasubdit IV Tipid Renakta Dit Reskrimum Polda Riau. Lalu, AKBP John Efif Elbezri dari Kasubditbintibluh Dit Binmas Polda Riau diangkat menjadi Kabag Binopsnal Dit Binmas Polda Riau. Selanjutnya tambah Pandiangan, AKBP Sumardi dari Kabagbinsopsnal Dit Binmas Polda Riau diangkat menjadi Kasubditbintibluh Dit Binmas Polda Riau. “Kemudian AKBP Ulung Sampurna Jaya SIK dari Kasubdit II Dit Reskrimsus Polda

Riau diangkat menjadi Kasubdit IV Tipidter Dit Reskrimsus, dan AKBP Dedy Fardika dari Kasubditfasharkan Dit Pol Air diangkat menjadi Kasat Rolda Dit Pol Air, serta AKBP Lorensiud Agus Riyanto dari Kabaginfosarpras Ro Sarpras Polda Riau diangkat menjadi Kasubditfasharkan Dit Pol Air,” jelas Pandiangan. Selain itu tambah Pandiangan, ada juga beberapa jabatan di jajaran Polresta Pekanbaru dimutasikan, diantaranya jabatan Kasat Lantas yang sebelumnya dijabat Kompol Eko Suprihanto digantikan oleh Kompol Fadly Munzir Ismail SIK dari Kasi STNK Subdit Regident Dit Lantas Polda Riau. Dan Kompol Eko Suprihanto dipromosikan ke Kasubagrenim Dit-

lantas Polda Riau. Lalu, jabatan Kasat Reskrim dari Kompol Sapta Maulana Marpaung SIK digantikan oleh AKP Ida Ketut Gahananta sIK dari Kasat Reskrim Polres Bengkalis. Kompol Sapta M dipromosikan menjadi Kanit 1 Subdit I Tipid Kamneg Dit Reskrimum Polda Riau. Selanjutnya tambah Pandiangan, jabatan Kasat Sabhara yang sebelumnya dijabat oleh Kompol Stevy Frits Pattiasina SIK digantikan oleh Kompol Abdullah Hariri dari Kapolsek Dumai Barat. Sedangkan Kompol Stevy dipromosikan menjabat Kapolsek Lima Puluh. Sementara itu Kapolsek Lima Puluh Kompol Arif Hi-

dayat Ritonga SIK dipromosikan menjabat Kapolsek Senapelan menggantikan Kompol Wiyono Eko Prasetyo SIK yang dipercaya menjabat Pamen Polda Riau (dalam rangka Dik S-2-PTIK). Jabatan lainya tambah Pandiangan yakni Kapolsek Rumbai dari AKP Anshori dimutasikan kepada AKP Dwi Atmaja dari Kapolsek Kunto Darussalam, Polres Rohul. “AKP Anshori dimutasikan menjadi Kapolsek Seberida, Polres Inhu,” ungkap Pandiangan. Ketika ditanya kapan akan dilakukan serah terima jabatanya? Pandiangan mengatakan, kemungkinan bisa sepekan atau dua pekan lagi. Manuasi

10

DAERAH

EDISI: 010 TAHUN I SENIN 01 - 14 AGUSTUS 2011

Pengelola Media Agar Hormati Bulan Ramadhan Medan, Metropolitan Pos Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Tifatul Sembiring, mengimbau pengelola media massa untuk menghormati umat Islam yang akan menunaikan ibadah puasa dalam bulan suci Ramadhan. “Diimbau agar tidak menampilkan tayangan yang dapat merusak kekusukan ibadah puasa,” katanya usai memberikan ceramah dalam tabligh akbar menyambut Ramadhan di Mesjid Perjuangan ’45 di Medan, Minggu. Menurut dia, kalangan media massa sangat diharapkan dapat membantu umat Islam dalam meningkatkan ketaqwaan melalui ibadah puasa. Oleh karena itu, ia mengemukakan, pengelola media massa tersebut diimbau untuk tidak membuat gambar, tayangan, atau program yang kontraproduktif dengan pelaksanaan ibadah puasa. Ia mencontohkan, promosi atau program lomba makan yang ditayangkan pada siang hari ketika umat Islam sedang melaksanakan puasa. “Kalau bisa, agar tayangkan hiburan yang bersifat ro-

hani,” katanya. Selain itu, pihaknya juga mengharapkan pengelola siaran televisi untuk tidak menampilkan program yang dibawakan oleh presenter berpakaian yang dapat mengganggu kekusukan ibadah. “Jangan pula ketika orang berpuasa, presenter yang membawa program televisi menggunakan pakaian seronok dan seksi,” ujarnya. Sebenarnya, menurut dia, imbauan moral kepada pengelola media massa itu juga disampaikan pada bulan-bulan lain di luar bulan suci Ramadhan. “Namun, agar lebih diperhatikan pada bulan suci Ramadhan,” kata mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu. Menkominfo mengatakan, untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal dari imbauan itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), termasuk dengan mengundang pengelola media massa. Semua itu dilakukan untuk menjaga kekusukan masyarakat dalam bulan suci Ramadhan, katanya menambahkan. Happy

TP.PKK Prov. Sumut Lakukan Monitoring Desa Binaan di Kabupaten Samosir Samosir, Metropolitan Pos Pembangunan desa sangat bergantung kepada kepedulian seluruh warga dalam mewujudkan desa mandiri. Untuk itu kebersamaan dan nilainilai kegotong royongan yang merupakan ciri khas desa harus tetap dipertahankan. “Upaya dalam menjadikan desa ini menjadi nominasi terbaik sangat kami hargai, dan selanjutnya kami berharap pemerintah maupun masyarakat terus melestarikan nilai-nilai kekeluargaan untuk kemajuan masyarakat,” Ucap Plt. Ketua TP. PKK Propsu Ny. Sutias Gatot Pujo Nugroho dalam sambutan tertulis yang disampaikan Ny. Bidasari selaku Ketua Tim Monitoring Penilaian Lomba Desa Tahun 2011 di Kabupaten Samosir desa Tamba Dolok Kecamatan Sitio-tio, Senin (25/ 7/2011) dengan didampingi sejumlah anggota tim penilai. Dalam penilaian lomba desa Program Terpadu Peningkatan Peran Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (PTP2WKSS) terdapat 3 kriteria utama unsur penilaian

Pembangunan Revitalisasi Pasar Tradisional Pangururan Dimulai Samosir, Metropolitan Pos Pembangunan Revitalisasi Pasar Tradisional Onan Baru Pangururan resmi dimulai, Sabtu (23/07) ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan oleh Bupati Samosir Ir. Mangindar Simbolon bersama dengan Wakil Bupati Samosir Ir. Mangadap Sinaga, Wakapolres Samosir, Kadis Koperindag, Camat Pangururan dan Tokoh Masyarakat serta Tokoh Agama. Kadis Koperindag Samosir Drs. Jasmin Limbong dalam laporannya mengatakan bahwa pembangunan dan pembinaan pengelolaan pasar Pangururan yang bersumber dari anggaran Kemendag RI ini akan diplot sebagai salah satu pasar percontohan dari 10 (sepuluh) pasar percontohan yang akan dibangun di Indonesia. Revitalisasi ini dilakukan untuk mewujudkan pasar tradisional rakyat yang bersih, aman dan nyaman dikunjungi ini bisa direplikasi di tempat-tempat lain. Drs. Jasmin Limbong menjelaskan Pasar Pangururan akan dibangun

sebanyak 1082 petak dengan ukuran 2 x 2 meter per petak dilengkapi dengan kantor unit pengelola serta jalan keliling pasar selebar 6 meter. Bupati Samosir Ir. Mangindar Simbolon dalam sambutannya mengatakan selain memiliki nilai historis yang sangat tinggi di Samosir, pasar ini memendam sejuta potensi untuk peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat sekitarnya. Apalagi, setelah Samosir yang terletak di tengah Danau Toba ini menjadi sebuah kabupaten sendiri. Pasalnya, sejak itu peran Pasar Pangururan yang semula hanya sebagai pasar kecamatan, kini berubah menjadi pasar kabupaten. Keberadaannya sangat vital bagi masyarakat, terutama dalam menyokong denyut nadi perekonomian kabupaten ini. Namun dilihat dari kondisinya, pasar ini relatif masih kurang tertib, kotor , dan kumuh. Para pegadangnya terus meluber ke bahu jalan. Akibatnya, seperti biasanya pasar tradisonal, yaitu membuat kemacetan lalu lintas

BERSINERGI MENJADI YANG TERDEPAN SELAMAT ULANG TAHUN PERUM PERUMNAS KE-37 18 JULI 1974-18 JULI 2011

Ttd Pimpinan Perum Perumnas Regional IV Ir. HARDI

di jam-jam padat kendaraan. Menurut Bupati, sebenarnya letak posisi pasar ini sangat strategis, yaitu berdekatan dengan bibir pantai Danau Toba. Dari arah pasar ini, pemandangan Danau Toba terlihat membentang sangat luas nan indah. Kemudian, di sekitar pasar juga sudah mulai banyak dibangun ruko-ruko permanen. Ini menambah kelengkapan infrastruktur yang di butuhkan, selain di dekat pasar ini juga sudah ada terminal angkutan, meskipun, terminal ini juga belum berfungsi maksimal. Nantinya, setelah pasar direvitalisasi terminal tersebut bakal dimanfaatkan kembali. Hal ini diharapkan bisa menjadi salah satu pendukung tumbuh dan berkembangnya roda ekonomi di pasar ini. Sebelumnya, Bupati Samosir mengatakan bahwa Mendag RI mengakui bahwa dilihat dari konsepnya, pasar tradisional Pangururan ini sangat layak menjadi salah satu pasar percontohan dan merupakan pasar yang paling maju dari 10 pasar tradisional yang akan direvitalisasi di berbagai daerah di Indonesia. Sahat

yang mendominasi terhadap penanganan yang terjadi meliputi kerawanan pendidikan, kerawanan ekonomi dan kerawanan kesehatan. Kemampuan desa dalam menangani permasalahan 3 hal diatas merupakan point tertinggi disamping sejumlah kriteria lainnya termasuk partisipasi instansi. Dan bila nanti desa Tamba Dolok menjadi salah satu yang terpilih dalam kategori enam besar maka akan dilakukan tindak lanjut berupa evaluasi oleh tim pada bulan Oktober mendatang.

Bupati Samosir yang diwakili Asisten Pemerintahan Setdakab Samosir Drs. Ombang Siboro. MSi mengatakan, beberapa waktu lalu Bupati Samosir telah menyampaikan langsung kepada Gubernur sumatera Utara bahwa di desa Tamba Dolok telah ditingkatkan peranan wanita menuju keluraga Sehat oleh karena itu atas laporan Bupati Samosir tersebut maka turunlah tim penilai dari Provinsi Sumatera Utara untuk dapat menilai dan meninjau langsung ke lapangan. Beliau juga menegaskan bahwa untuk sebagai bukti dan kepedulian masyarakat desa Tamba Dolok dalam konsep PTP2WKSS telah di lakukan warga sesuai dengan apa yang di usulkan kepada tim penilai dapat diharapkan dan dengan program ini kiranya dapat menjadi suatu hal yang lebih baik

dalam peningkatan PTP2WKSS sehingga dapat mendukung visi Kabupaten Samosir tahun 2015. Dan Kepada warga desa Tamba Dolok juga diharapakan dapat aktif dalam tanya jawab yang akan di lakukan tim penilai nantinya. Pada Kesempatan itu juga Tim dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara juga memberikan bantuan kesehatan melalui Ketua TP.PKK. Kab samosir Ny. Artha Sitinjak yang dengan langsung di serahkan kepada Ketua PKK desa Tamba Dolok. Usai melakukan penilaian desa percontohan di desa Tamba Dolok Tim penilai berserta rombongan juga langsung melakukan penilaian ke kelurahan percontahan menuju daerah wisata di Kecamatan Pangururan.  Sahat

Tak Kuorum, Reposisi Pimpinan DPRD Bengkalis Kembali Gagal Bengkalis, Metropolitan Pos Keinginan 14 anggota DPRD Bengkalis yang mengajukan permintaan secara tertulis kepada pimpinan dewan agar komposisi pimpinan dewan dibahas dalam sidang paripurna dewan, tampaknya terganjal dan menuai hambatan. Usulan ditolak karena alasan tidak terpenuhinya kuorum untuk diajukan dalam agenda Badan Musyawarah (Banmus). Seperti diketahui, 14 anggota DPRD Bengkalis dari sejumlah fraksi belum lama ini meminta agar persoalan kisruh dan pro kontra terkait pimpinan dewan pasca pemekaran Meranti dari Bengkalis, dilakukan pembahasan di paripurna dewan. Namun, usulan tersebut ditolak oleh pimpinan dewan sebelumnya beralasan ditolak ‘mentah-mentah’ oleh Ketua DPRD Bengkalis Indra Gunawan dan berganti alasan lebih sederhana harus terlebih dahulu memenuhi batas kuorum yakni 50 persen dari total anggota 40 orang dewan. “Usulan yang disampaikan 14 anggota dewan ini belum kuorum. Setidaknya usulan agar persoalan ini dibahas dalam sidang dan masuk dalam agenda Banmus, sekurang-kurangnya harus di-

ajukan sebanyak 50 persen anggota dewan,” tegas Wakil Ketua DPRD Bengkalis Hidayat Tagor Nasution saat dihubungi wartawan, Senin (18/7) lalu. Anggota Fraksi Partai Demokrat dan pernah menjabat sebagai Ketua Partai Demokrat Bengkalis ini menyebutkan, karena belum terpenuinya kuorum agar persoalan kisruh terakit komposisi pimpinan dewan dibahas dalam paripurna dewan, maka selaku pihak yang mengajukan usulan, dapat mencari tambahan dukungan. Sekurangkurangnya 50 persen anggota dewan di DPRD Bengkalis. Terpisah, salah seorang tokoh masyarakat Kabupaten Bengkalis H Suhaimi saat diminta pendapatnya terkait polemik yang menerpa DPRD Bengkalis saat ini, mengatakan, jika PKS selaku partai yang jika diyakini memiliki hak untuk ‘merebut’ jabatan kursi Ketua DPRD Bengkalis pasca pemekaran Meranti dari Kabupaten Bengkalis, maka PKS bisa melakukannya dengan menempuh jalur hukum. Menurutnya, kalaupun upaya yang ingin ditempuh melalui pembahasan di tingkat internal dewan, secara pribadi Suhaimi merasa pesimis. Karena hari ini DPRD

Bengkalis dinilai seakan sulit dalam menentukan sikap, baik sikap yang ditunjukkan melalui fraksi-fraksi, maupun secara pribadi anggota dewan. Lebih lanjut mantan anggota DPRD Bengkalis selama 19 tahun ini menyebutkan, kendati Pemerintah Daerah dalam hal ini tidak memiliki kewenangan untuk campur tangan terkait kisruh yang terjadi di tubuh lembaga legislative. Namun, sebaiknya turut berinisiatif agar persoalan ini segera diselesaikan, karena hal ini juga menyangkut kepentingan masyarakat Kabupaten Bengkalis secara keseluruhan. Selain itu kata Suhaimi, fraksi-fraksi di DPRD Bengkalis juga harus pro aktif, membuka mata dan menanyakan terkait sejauhmana tindaklanjut surat masuk yang dikirmkan pemerintah daerah ke DPRD Bengkalis dalam menindaklanjuti surat yang sudah dikirimkan gubernur sebelum ini. “Saya pikir, DPRD Bengkalis selaku lembaga yang berwenang dalam membuat produk hukum, harus mematuhi segala peraturan dan ketentuan perundang-undangan. Aneh jika lembaga pembuat produk hukum, tetapi tidak mematuhi aturan hokum,” katanya.  Effendi

Dapat Piala Adipraja Kategori Emas

CAMAT PALMERAH ADAKAN SYUKURAN Jakarta, Metropolitan Pos Mensyukuri nikmat dan anugerah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa haruslah kita lakukan, Karena dengan nikmat dan anugerah tadi akan memberikan rasa syukur yang mendalam kepada Maha Pencipta, begitu pula dengan Camat Palmerah dalam menerima Emas Adipraja Lingkungan Hidup, Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Bara mengadakan malam Tasyukuran dengan dihadiri Walikota Administrasi Jakarta Barat H.Burhanuddin, segenap Tokoh Masyarakat Jakrta Barat, Para Lurah Karang Taruna, Ketua RW se Kecamatan Palmerah, Ormas dan tokoh agama di halaman Kecamatan Palmerah Senin (25/7). Camat Palmerah H.Hatoya dalam sambutannya menya-

takan, atas nama camat dan jajaran seluruh Kecamatan mengucapkan puji syukur atas anugerah yang diterima berupa Piala Emas Adipraja dari Pemerintah KementrianLingkungan Hidup RI, dan rasa terima kasih yang sedalam dalamnya atas kerja sama yang baik antara Pihak Kecamatan Palmerah, seluruh Kelurahan, LMK, Tokoh Agama, Ormas, Para Pemuda, Tokoh Masyarakat dan masyarakat Kec. Palmerah . Piala Emas Adipraja ini didapat dengan usaha keras semua lapisan, dalam menjaga kebersihan, keamanan,, dan kebersamaan warga Kec. Palmerah, budaya gotong royong membersihkan wilayah agar terpelihara kesehatan dan kebersihannya. Walikota Administrasi Jakarta Barat H.Burhanuddin

menyampaikan sambutannya, ada 3 katagori dalam penilaian Piala Adipraja meliputi penilaian dari unsur pencemaran udara,encemaran air, dan kerapatan jalan, dan ini haruslah diperhatikan bersama, sehing-

ga dengan acara syuuran ini kita berharap seluruh komponen warga dapat mempertahankannya, dan adanya rasa kebersamaan harus disikapi , tidak ada rasa cemburu social antara si kaya dan si miskin, harus bersama sama membangun Kecamatan Palmerah dan Kota Adminitrasi Jakarta Barat yang kini cintai ini,” sambut H.Burhanuddin Dalma acara syukuran tersebut juga secara simbolis diserahkan sarana penunjang kebersihan berupa gerobak sampah kepada para Ketua RW se Kecamatan Palmerah dalam menjaga kebersihan dan kesehatan bersama warga kecamatan palmerah Kota Adminitrasi Jakarta Barat sesuai motto Kota Jakarta,”Jakarta Makin ditata, makin dicinta.  Mulyawan/Widya

11

SAMBUNGAN

EDISI: 010 TAHUN I SENIN 01 - 14 AGUSTUS 2011

Sikap Polri Dinilai Memalukan ......................................................................................................................................................................................................................................................................... sambungan hal 1 Pakar hukum Adnan Buyung Nasution menyebut pemeriksaan di Blitar itu sebagai hal yang mempermalukan institusi kepolisian. “Itu (pemeriksaan di Blitar) sangat memalukan. Dia (Anas) yang melapor, harusnya dia yang dipanggil untuk menyerahkan semua data ke Mabes Polri,” ujar Buyung usai konferensi pers bersama Asosiasi Pilot Garuda di Restoran Pulau Dua, Jakarta, Rabu (27/7). Menurut Buyung, mestinya Anas diperiksa di Mabes Polri. “Kalau dia melapornya di sini (Jakarta), ya harus di sini diperiksanya,” tambahnya. Mabes Polri memang memeriksa Anas Urbaningrum di Polres Blitar, Jawa Timur, sebagai saksi pelapor atas dugaan pencemaran nama baik oleh

Nazaruddin. Nazaruddin sebelumnya menyebut Anas terlibat kasus suap wisma atlet SEA Games 2011 di Palembang, Sumatera Selatan. Polri mengakui telah memeriksa Anas selama satu jam di Polres Blitar. Anehnya, meski di Blitar, pemeriksaan tetap dilakukan oleh tim dari Mabes Polri. “Ya. Anas diperiksa kemarin pukul 16.00 sampai 17.00 di Polres Blitar. Pemeriksaan berjalan lancar,” ujar Kadivhumas Polri Irjen Anton Bachrul Alam di Jakarta, Rabu (27/7). Anton membantah pemeriksaan Anas di Polres Blitar ini karena pesanan khusus. Menurutnya, setiap saksi korban bisa diperiksa di mana saja. “Karena Pak Anas tidak di tempat, jadi dilakukan di tempat lain.

Sudah ada kesepakatan,” kilah Anton. Terpisah, Wakil Ketua Komisi III DPR Fahri Hamzah juga mempertanyakan keputusan Bareskrim Mabes Polri yang memeriksa Anas Urbaningrum di Mapolres Blitar. “Ini bukan kasus lokal, tidak relevan diperiksa di daerah. Pemeriksaan di Blitar ini mencurigakan,” ujar Fahri di Jakarta, Rabu (27/7). Menurut dia, baik Anas maupun Polri seharusnya mencontoh sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ketika membuat laporan pencemaran nama baik di Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu. Saat itu SBY menjalani pemeriksaan di Mapolda Metro. “Kalau kita beritikad baik, SBY dulu lapor di Polda dan diperiksa di Polda. Harusnya itu dijadikan

contoh,” kata Fahri. Politikus dari PKS ini menyatakan, pemeriksaan Anas di Polres Blitar menunjukkan bahwa seolah-olah kepolisian dan Anas menghindar dari pantauan publik. Namun, anggapan tersebut dibantah Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat, Denny Kailimang, yang juga kuasa hukum Anas. Kailimang menegaskan, tidak ada alasan khusus di balik pemeriksaan terhadap Anas yang dilakukan di Blitar. “Anas bisa diperiksa di mana saja selama itu masuk wilayah Indonesia. Polisi di Indonesia kan satu kesatuan, sama saja,” kilahnya. Dia mengatakan, Anas diperiksa di Blitar karena kebetulan sedang be-

Panja Jangan Sekedar Pencitraan DPR ..................................................................................................................... sambungan hal 1 “Kalau sekadar membuat panja atau pansus, kemudian malah gagah-gagahan, tidak terlalu banyak masalahnya, maka tidak akan baik. Kecuali, kalau memang sungguh-sungguh mengevaluasi transparansi anggaran,” ujar Pramono. Dia berharap, alasan utama dari pembentukan itu untuk membenahi dan meningkatkan transparansi pengaturan sistem anggaran di DPR. “Jangan sampai panitia ini dibentuk hanya sekadar menunjukkan kepada publik bahwa DPR serius memperhatikan masalah anggaran,” katanya. Dia menilai, untuk memperbaiki transparansi sistem anggaran, diperlukan langkah yang konkret sehingga bukan hanya sebatas melakukan penyelidikan, melainkan tetap menjamin proses penyusunan anggaran. “Jalan keluarnya mungkin harus dibuat lebih transparan, baik pada tingkat pemerintah saat penyusunan program-program maupun saat dimintakan persetujuan DPR. Kata kuncinya adalah transparansi yang melibatkan aparat penegak hukum yang melakukan pengawasan dari awal,” ujarnya.

Nasir menilai, pansus ataupun panja yang dibentuk DPR untuk membongkar mafia dalam proses pembahasan anggaran harus mampu pula memperbaiki undang-undang terkait keuangan negara. “Asalkan dengan tujuan mewujudkan reformasi dan tranparansi anggaran, kita setuju saja untuk dibentuk,” ujarnya. Sebenarnya, menurut dia, yang dibutuhkan saat ini adalah perbaikan terhadap perundangundangan yang terkait dengan keuangan negara dan sistem pembiayaan partai politik. Dia berharap, pembentukan panja atau pansus mafia anggaran itu tidak disebabkan oleh kepentingan sesaat semata, sehingga menghilangkan urgensinya dalam menjalankan reformasi kelembagaan dan transparansi lembaga anggaran. “Jangan sampai pembentukan panja atau pansus mafia anggaran lebih disebabkan oleh kepentingan sesaat. Kalau kita mau bukabukaan tentang anggaran, saya pikir itu bagus,” katanya. Selain itu, menurut dia, DPR juga harus mampu mereformasi implementasi hak bujet yang dimiliki DPR. “DPR itu punya

Terkait Kasus Korupsi APBD ................. sambungan hal Umum (DPU) DKI Jakarta. Ery Basworo dan Ir Tarjuki sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air DPU DKI Jakarta, yang hendak dikonfirmasi, tidak berhasil ditemui. Anggaran APBD tahun 2010 Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DKI Jakarta, sebesar Rp362,57 Miliar, untuk pengendalian banjir di ibukota. anggaran tersebut habis dikorupsi pejabat Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta dengan menyalahgunakan wewenang jabatan, untuk memperkaya diri sendiri. Menurut Andar, anggaran untuk pengendalian banjir di ibukota sebesar Rp362,57M, sudah cukup besar, dalam hal ini pasti tersandung korupsi berjemaah pejabat pejabat tertentu. Jakarta banjir terus, pada hal anggaran pengendalian banjir (perencanaan teknis

drainase / penyelesaian / pembangunan pompa dan waduk dalam APBD tahun 2010 sebesar Rp362,57M. Proyek proyek Dinas PU DKI Jakarta, amburadul, tidak selesai dikerjakan, bahkan tidak sesuai spek , kualitas, laporan direkayasa dan dimanipulasi. Selain itu hasil pemeriksaan fisik dilapangan kontrak pekerjaan tersebut menunjukkan beberapa volume pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kontrak (pekerjaan kurang). Jera hukum sudah jelas, telah melanggar Keppres No 80 tahun 2003 yang diganti Perpres No54 tahun 2004 tentang pengadaan barang / jasa pemerintah, serta telah melanggar Keputusan Gubernur No 108 tahun 2003 tentang tata cara pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Propinsi DKI. Tim

Walikota Bandung Ancam Buruh ....... sambungan hal Saya sediakan waktu luang setelah salat Jumat,” ujar Dada. Dada berjanji akan membicarakan dan memperhatikan nasib para buruh. Pemkot Bandung pun akan menghadirkan PT Mega Chandra Purabuana agar permasalahan bisa lebih jelas dan terselesaikan. “PT Mega Chandra harus hadir, dan mereka akan menjelaskan, termasuk kesiapan menampung 10 ribu tenaga kerja. Ini ‘kan upaya kami untuk kepentingan semua pihak,” tegas Dada. Sementara itu di Balaikota, ratusan buruh yang tergabung dalam Forum Peduli Buruh Bersatu (FPBB) Kiaracondong kembali menduduki Balaikota. Para buruh menggelar orasi dan duduk-duduk di depan kan-

1

1

tor Wali Kota Bandung. Menurut Ketua FPBB, Wagiyanto, aksi itu merupakan kelanjutan dari aksi sebelumnya sebagai bentuk kekecewaan para buruh yang masih belum bisa menemui Wali Kota. Padahal sebelumnyamereka dijanjikan akan ditemui Senin (25/7/2011). “Kita berharap tujuan kita tercapai, yaitu ditemui Pak Dada,” kata Wagiyanto. Wagiyanto tetap akan menerjunkan buruh di hari Kamis sampai bertemu dengan Wali Kota. Wagiyanto menuturkan, jumlah buruh yang akan dikerahkan Kamis (28/7/ 2011) sebanyak 20 ribu atau setara dengan jumlah keseluruhan buruh yang ada di Bandung Raya.  Harianja

hak budgeting. Bagaimana mengimplementasikan hak itu, menurut saya, yang perlu direformasi,” ujarnya. Menurut Nasir, sebenarnya persoalan kebocoran anggaran yang paling sering berada pada ranah eksekutif seperti lembaga-lembaga dan kementerian. “Sebenarnya mafia anggaran itu lebih jelas dan lebih besar di eksekutif,” katanya. Berbeda dengan pendapat sebelumnya, keraguan terhadap pembentukan pansus atau panja mafia anggaran disampaikan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan. Dia menilai, pembentukan panja mafia anggaran tak terlalu diperlukan saat ini. Sebab, pengawasan pengelolaan anggaran di tubuh badan legislatif dan eksekutif cukup diserahkan kepada aparat penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “DPR tidak perlu membentuk panja mafia anggaran. Nanti kalau ada legislasi, dibentuk panja mafia legislasi, lalu nanti jika ada kongkalikong lagi, maka dibentuk pansus lainnya. Sebaiknya serahkan masalah ini ke KPK dan penegak hukum yang ada. Jangan hanya karena euforia

kasus Nazaruddin,” katanya. Menurut dia, jika DPR membentuk panja atau pansus untuk memeriksa sesama anggota DPR, tentu hal itu tidak akan berjalan efektif. Dia memperkirakan, hasil akhirnya pun sulit untuk diprediksi. Karena itulah, dia menilai lebih baik aparat penegak hukum seperti KPK mengawasi jalannya pembahasan hingga pengambilan keputusan soal anggaran. Taufik mencatat sejak 2004-2009, fraksi-fraksi di DPR sudah sepakat untuk mengambil inisiatif mengundang KPK untuk hadir dalam berbagai pembahasan fungsifungsi di DPR. Dia mengatakan, kerja sama itu merupakan simbiosis yang baik untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas mekanisme pembahasan hingga pengawasan anggaran. “Semua itu ada mekanismenya, ada daya dukung proses pembahasan di DPR. Lagi pula, istilah mafia itu juga terlalu menyeramkan dan hanya mengurangi kesakralan DPR. Fungsi budgeting dan penganggaran adalah fungsi DPR. Lalu, jika dipanjakan, akan aneh,” katanya.  Red

rada di kota itu untuk ziarah menjelang bulan Ramadan. “Jadi untuk mempercepat proses hukum. Untuk menghemat waktu, kami menawarkan pemeriksaan dilakukan di Blitar, dan polisi menyanggupi,” ujarnya. Kendati demikian, Denny Kailimang mengaku belum mengetahui kapan Anas akan kembali ke Jakarta. “Mungkin hari ini (kemarin-red), tapi saya tidak tahu persis. Yang penting pemeriksaan tetap dilakukan di wilayah NKRI,” katanya. Kekecewaan juga diungkapkan mantan Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Akbar Tanjung. Akbar menyesalkan pihak kepolisian memeriksa Anas di Polres Blitar. ”Kenapa tidak dipanggil ke sini (Jakarta)? Jangan ada kesan seolaholah ada perlakukan khusus. Dia kan mengadunya ke Mabes Polri, harusnya Mabes Polri yang mengundang ke Mabes,” kata Akbar di Akbar Tanjung Institute, Jakarta. Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu mengkhawatirkan, pemeriksaan oleh polisi terhadap Anas di Blitar akan menimbulkan persepsi pilih kasih oleh masyarakat terhadap

aparat penegak hukum. ”Opini publik kepada polisi, ada perlakuan istimewa kepada Anas. Kan di hadapan hukum harusnya tidak ada yang istimewa, semuanya sama. Ia lapor di Mabes Polri, ya diperiksa di Mabes Polri,” katanya. Sementara itu, Kapolres Blitar AKBP Wahyono mengatakan, tim penyidik dari Bareskrim Polri telah melakukan pemeriksaan kepada Anas Urbaningrum. Anas diperiksa selama satu jam. “Pemeriksaan sudah dilakukan kemarin (26/7). Kurang lebih satu jam,” kata Wahyono. Ia mengatakan, Anas didampingi oleh penasihat hukumnya saat dilakukan pemeriksaan. Ia datang sekitar pukul 16.00 dan langsung menuju ruangan Reserse dan Kriminal Polres Blitar. “Kami hanya sebagai fasilitas saja. Kebetulan kemarin usai ziarah di makam orangtuanya (Desa Ngaglek, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar ) dia (Anas) langsung ke Polres. Tim Bareskrim juga sudah menunggu di sini,” jelasnya. Kapolres menandaskan, rencana pemeriksaan itu sudah dikoordinasikan lama dengan Polres Blitar, yakni sejak Minggu (24/7). Red

Manohara Odelia Pinot ............................... sambungan hal 1 begitu mempesona. “Sekarang kan dress codenya etnik, jadi aku pake gini. Ini gaun rancangan Anne Avantie, aksesorinya sendiri dari bali. Persiapannya baru hari ini, benernya aku ada stu dress lagi, tapi ini belum dipake, jadi ya pake ini aja,” jelas pemilik nama lengkap Manohara Odelia Pinot ini. Dalam kesempatan yang sama pula, Manohara kembali menegaskan bahwa dirinya sudah siap untuk kembali ke

dunia hiburan. “Semua model punya cirinya, kita pasti saling bersaing. Tergantung tema foto shot-nya aja, kalo di majalah ada pengarah gaya. Bisa sesuai. Aku sih pengennya yang artistik dengan fotografer yang bagus. Pastilah ada batasan, aku gak pernah mau pake bikini ato two pieces. Pernah sih ada tawaran dari health magazine, tapi karena gak nyaman pake bikini ya ditolak,” sahutnya. kl.c/red

Polsek Ciputat Ciduk ................................. sambungan hal 1 dibekuk 12 jam setelah menganiaya korban dengan sebilah pedang samurai, Kamis ( 14/6)malam. Akibat penganiayaan itu, Haris menderita luka 19 jahitan di bagian kepala dan 5 jahitan di bahu sebelah kiri.

Adapun tersangka akan dijerat dengan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Berkas tersebut segera dilimpahkan ke pengadilan untuk di sidangkan. Jenri

Lagi Diperiksa Kasus Korupsi Dikdas Jakpus ................................................................................................... sambungan hal 1 pengumpulan bukti atas laporan Lembaga Swadaya Masyarakat. Pasalnya, pengadan digital multimedia language loboratory untuk SD sebesar Rp 3 miliar diduga fiktif tidak terserap seratus persen, hal ini terbukti tidak dilaksanakannya lelang pengadaan barang dimaksud. Selain itu, anggaran rehab rumah dinas penjaga sekolah 20 lokasi sebesar Rp 917.500.000,- diduga fikfif, sehingga pembayarannya dibatalkan karena tidak dapat dicairkan oleh rekanan kroni Kasudin Dikdas Jakarta Pusat. Setelah itu, Kasudin Dikdas Jakpus, DR Zainal Soleman, mengajukan anggarannya pada tahun 2010 dengan rincian kegiatan pembayaran hutang pada pihak ketiga atas rehab rumah dinas penjaga sekolah tahun 2009 di 20 lokasi. Menurut, Hendra, Kasudin Dikdas Jakarta Pusat, DR Zaenal Soleman, dan panitia lelang jelas-jelas bersekongkol dengan rekanan binaannya, dan melanggar Undang-Undang (UU) No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. “Pasal 22, “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Lelang kegiatan pengadaan

barang jasa pemerintah dalam APBD tahun 2011, tidak sesuai mekanisme Perpres No 54 tahun 2010, tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Panitia lelang Sudin Dikdas Jakarta Pusat diduga melakukan tindak pidana manipuilasi pada saat pembukaan Surat Penawaran Harga (SPH) pada 1, 3 dan 4 Juli 2011 lalu. Batas akhir pemasukan SPH adalah 30 Juni 2011, tetapi pembukaannya baru dilakukan pada 1,3 dan 4 Juli 2011. Di dalam RKS dan Berita Acara (BA) Aanwijzing tidak ada diminta persyaratan Surat Pernyataan Tidak KKN, Stuktur Organisasi Perusahaan dan Sisa Kemampuan Keuangan (SKK), tetapi pada saat pembukaan SPH diminta, sesuai chek list panitia. “Itu namanya manipulasi, Surat Pernyataan Tidak KKN adalah merupakan Pakta Integritas, dan sudah dilampirkan dalam dokumen SPH,” tegas sejumlah rekanan di Jakarta, (4/7). Menurut sejumlah rekanan, pelelangan di Sudin Dikdas Jakarta Pusat penuh dengan rekayasa dan manipulasi. Persyaratan yang harus dilampirkan sekitar 53 lembar dengan membubuhkan materai Rp 6.000,-. “Panitia lelang Sudin Dikdas Jakarta Pusat melanggar Perpres No.54 tahun 2010, karena menambah sejumlah persyaratan, dan sebelumnya

Andar Situmorang Desak ....................... sambungan hal 1 Kasudin Dikmenti Jakarta Timur menjual soal jawaban UN SMA sebesar Rp5 jt – Rp7,5 jt di bangku SMA pilihan favorit tersebut. Menurut keterangan siswa

yang dihimpun dilapangan, uang tersebut dibayar sebelum UN SMA dengan bukti bukti kuat ada 3 saksi pengakuan yang mendapat bocoran jawaban tersebut. Rimbun

sudah menentukan rekanan pemenang. Untuk memuluskan rekanan yang sudah diplot menang, panitia diduga memberikan RAB 100 % dan chek list pembukaan SPH. Hal itu terbukti pada saat pembukaan SPH, sejumlah perusahaan yang diduga diplot sebagai pemenang, semua persyaratan yang ditentukan panitia, lengkap dengan urutan persis seperti chek list panitia, termasuk Surat Pernyataan Tidak KKN, Struktur Organisasi, Sisa Kemampuan Keuangan (SKK) dan jaminan penawarannya dari bank. Pada saat pembukaan SPH, tidak ada saksi dari rekanan, hanya panitia saja yang memeriksa SPH. “Yang lebih aneh lagi, apabila SPH binaan Sudin Dikdas Jakarta Pusat yang dibuka, persyaratan dikatakan semuanya lengkap. Tetapi, jika perusahaan yang bukan diplot untuk menang, panitia memeriksa secermat mungkin, dan untuk meyakinkan ketidak lengkapan SPH tersebut diberikan kepada rekanan, tetapi tanpa paraf. Informasi yang diperoleh dari rekanan, beberapa proyek sudah dikerjakan dilapangan, padahal pembukaan SPH baru dimulai 1 Juli 2011. Rehab berat SDN Karet Tengsin 15/16 dengan HPS Rp 1,050 miliar sudah dikerjakan, dengan mengerok cat dan memakai scaffolding. Demikian juga proyek Rehab berat Cempaka Putih Timur 01/02 dengan HPS Rp 1.050 miliar, dari sejumlah perusahaan yang memasukkan SPH, hanya 2 perusahaan yang memenuhi persyaratan , lengkap 53 persyaratan, yaitu PT Lamson Moramar

Cipta dan PT Sulusi Datama. Sementara, paket rehab dan pengerasan halaman gedung SDN/SMPN 45 Lokasi Rp 4,287 miliar, ada 9 perusahaan yang memasukkan SPH, diduga dibawa oleh 2 orang yaitu “SS” 4 perusahaan dan “BG” 5 perusahaan, semuanya persyaratan lengkap. 19 paket pengadaan barang, menurut Saiful, terdapat 15 paket berupa anggaran titipan, di antaranya Pengadaan Lab Bahasa Berbasis IT untuk SMP Rp 4,428 miliar, Pengadaan Peningkatan Mutu Pendidikan IPA Terpadu SMP Rp 3,135 miliar, Pengadaan Alat Peraga Matermatika Berbasis IT Tingkat SD Rp 4,445 miliar, Pengadaan Whiteboard Digital Rp 4,875 miliar, Penggantian Papan Absen Murid SDN/SMPN Rp 482,236 juta, Penggantian Papan Pengumuman SDN/SMPN Rp 1,960 miliar dan Pengadaan Buku Perpustakaan Rp 4,907 miliar. Proyek papan nama Sekolah SD 100 lokasi Rp 4,815 miliar dan papan nama Sekolah SMPN 20 lokasi Rp 954,485 juta rawan tindak pidana korupsi. Kedua paket tersebut seharusnysa dilelang setiap lokasi, ternyata disatukan. Padahal, sesuai perencanaan, RAB dibuat per lokasi dengan nilai sekitar Rp 47 juta, dan setiap lokasi PPNnya dipotong 10 %. Demikian juga hasil BA Aanwijzing (23/6) dimanupasli panitia lelang. Karena berdasarkan kesepatan , golongan kecil dapat membuat jaminan penawaran dari asuransi maupun dari bank. Tetapi menurut Ketua Lelang R.Iman Ginajar, (24/6), jaminan penawaran harus dari bank. Rimbun

EDISI: 010 TAHUN I SENIN 01 - 14 AGUSTUS 2011

E-mail: [email protected] HOTLINE PASANG IKLAN DAN PENGADUAN KANTOR REDAKSI : 021-3190 2301 / 0813 1533 8511

Ernie Kepala Seksi Taman, Sudin Pertamanan Kota Administrasi Jaktim

Kegiatan Lelang APBD Tahun 2011 Sudah Dilaksanakan Secara Terbuka Jakarta, Metropolitan Pos Kegiatan lelang dalam APBD tahun 2011 sudah dilaksanakan secara terbuka dan transparan kepada masyarakat, kegiatan proyek pun sedang berjalan pelaksanaannya sesuai dengan lokasi kegiatan rekanan dilapangan. Hal ini disampaikan Kepala Suku Dinas (Sudin) Pertamanan Kota Administrasi Jakarta Timur, Tuti Erwina Haryanti melalui Kepala Seksi Taman Sudin Pertamanan Kota Administrasi Jakarta Timur, Erni, kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu, (27/7). “Lelang sudah dilaksanakan secara transparan dan terbuka kepada masyarakat serta mengacu mekanisme Perpres No 54 Tahun 2004 tentang pengadaan barang / jasa pemerintah,” kata Erni. Sudin Pertamanan Kota Administrasi Jakarta Timur berharap agar pihak pemborong dapat melaksanakan setiap pekerjaan dengan baik sesuai anggaran yang sudah direncanakan. Puluhan rekanan ikut berkompetisi dalam lelang proyek kegiatan APBD tahun 2011 di Sudin Pertamanan Kota Administrasi Jakarta Timur, secara terbuka dan transparan, tetap semua mengacu mekanisme Perpres No54 tahun 2004 tersebut. Dari hasil investigasi Metro-

politan Pos di Sudin Pertamanan Kota Administrasi Jakarta Timur, pihak pemborong masih sibuk untuk mengurus kelengkapan dokumen baik persyaratan administrasi maupun jaminan bank serta yang lain lain yang diminta panitia lelang, dari persyaratan inilah ketentuan para pihak pemborong dapat menentukan proyek kegiatan APBD tahun 2011 tersebut sebagai pelaksana kegiatan proyek itu. Apabila hal persyaratan dokumen lelang tersebut tidak di lengkapi para pihak pemborong maka perusahaan yang ikut lelang dianggap gugur dan tidak dapat berkompetisi dalam lelang di Sudin Pertamanan Kota Administrasi Jakarta Timur. Selain itu proyek kegiatan taman yang dikerjakan pemborong se-

muanya harus di awasi sesuai item yang ditentukan dalam rencana anggaran biaya (RAB) dalam APBD tahun 2011. Lokasi lokasi kegiatan sudah ditentukan berdasarkan perencanaan yang sudah dikaji lebih dahulu, terutama pemeliharaan taman serta penghijauan jalur hijau khususnya di wilayah Jakarta Timur. Taman selama ini menjadi permasalahan yang selalu disalah gunakan warga atau dibuat arena permainan anak anak, bahkan dibuat menjadi lapangan bola, sehingga sangat merusak taman itu sendiri, bahkan lampu lampu taman rusak begitu saja, dan mengurangi keindahan kota. Puluhan kegiatan proyek APBD tahun 2011 di Sudin Per-

ERNIE

tamanan Kota Administrasi Jakarta Timur, sudah selesai dilelang bahkan sudah ada yang dikerjakan hingga pekerjaan selesai seratus persen. Taman taman yang rusak di wilayah Jakarta Timur sudah diperbaiki serta pohon pohon yang tinggi dipangkas dan ditebang serta dirapikan untuk menambah keindahan kota wilayah Jakarta Timur. Ini merupakan suatu prestasi Sudin Pertamanan Kota Administrasi Jakarta Timur. Penataan taman di jalur hijau jalanpun sudah diperbaiki dan dihiasi dengan lampu taman, sehingga mempercantik lingkungan warga. Jenri

SMPN 50 Bandung Menjadi Pilot Projek Pendidikan Keuangan Bandung, Metropolitan Pos SMP Negeri 50 Bandung memiliki visi yaitu Menjadikan SMP Negeri 50 Bandung berkualitas melalui peningkatan ketakwaan, optimalisasi potensi sumber daya dan optimalisasi pelayanan akademik, Obsesi ini telah membuat seluruh warga sekolah baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan terpacu untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan dilandasi pelayanan yang optimal kepada seluruh peserta didik, baik melalui program intrakulikuler maupun pengembangan ekstrakurikuler. Pada Tahun Pelajaran 2011/2012 sekolah kami mendapat kepercayaan di-

tunjuk untuk mengikuti lomba Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) tingkat kota Bandung. Sebagai prasarat untuk kegiatan UKS, kami telah membangun 40 toilet untuk para siswa, mungkin untuk saat ini sekolah kami memiliki toilet terbanyak. Untuk implementasi di lapangan kami bekerja sama dengan kedokteran UNPAD Bandung dan Puskesmas Ujungberung Indah dengan mengadakan Work Shop Kader UKS sebanyak 40 siswa dan pemeriksaan kesehatan selama 3 hari, yang selanjutnya kegiatan tersebut akan dijadwalkan secara periodik.. Dalam peningkatan mutu akademis kami melaksanakan program kelas unggulan untuk 4 mata pelajaran yang

Sosialisasi kepala sekolah dengan Staf BRI dalam pendidikan keuangan

mengacu pada standar nasional (SSN). Adapun para siswa yang ingin masuk kelas unggulan terlebih dulu diseleksi beberapa mata pelajaran di antaranya: IP A, Matematika, Bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Para siswa SMP Negeri 50 Bandung pun saat ini merasa betah dan nyaman di sekolah, karena kami selalu menjaga lingkungan yang asri dengan banyaknya pepohonan yang rindang, sebagai wujud dari Sekolah Berbudaya Lingkungan. Selain itu pula untuk tahun ini sekolah kami dijadikan Pilot Projek Mini Bank (Bank Mini), yang mana dalam pelaksanaannya pihak sekolah

menjalin kerja sama dengan BRI cabang Nasution Ujungberung. Secara rutin dua minggu sekali dari BRI datang ke SMP Negeri 50 Bandung. Hal tersebut merupakan implementasi dari mata pelajaran IPS, khususnya pelajaran ekonomi dalam hal ini pendidikan keuangan. Demikian sekilas tentang SMP Negeri 50 Bandung, dengan harapan semua program yang dilaksanakan di sekolah memberikan motivasi kepada seluruh siswa, mampu meningkatkan prestasi serta meningkatkan kualitas pendidikan di SMP Negeri 50 Bandung khususnya, Pendidikan Nasional umumnya.  TM.Hariansa

Sosialisasi kepala sekolah dengan dokter Puskesmas Ujungberung Indah dalam Program Sekolah Sehat (UKS)

EDISI: 010 TAHUN I SENIN 01 - 14 AGUSTUS 2011

Djamilah, Kepala SMPN 27 Jakarta :

Tidak Benar Ada Pungli Pembelian Gorden Jakarta, Metropolitan Pos Kepala Sekolah SMP Negeri 27 Jakarta, DJamilah kepada wartawan mengatakan di sekolah SMPN 27 Jakarta tidak benar ada pungutan liar (Pungli) gorden, hal itu juga sudah di klarifikasi dengan orang tua murid. “Kejadian ini juga bukan sekarang sudah tiga tahun lalu, itu pernah orang tua siswa sepakat untuk membantu membeli gorden bukan pungli tanpa sepengetahuan Kepala sekolah, tapi itu pun tidak jadi dibeli”. Ungkapnya. Kepada Wartawan, Kepala SMPN 27 Jakarta, Dra. Djamilah MM, sudah diklarifikasi tentang hal tersebut bahwa pungli tidak benar ada. Sementara SMPN 27 Jakarta tahun 2009 dana BOS sebesar Rp119.743.750,- dengan jumlah murid 833 orang, dana BOS tahun 2010 sebesar Rp459.980.000,- dengan jumlah murid 817 orang, sedangkan dana BOS tahun 2011 sebesar Rp439.875.000,-dengan jumlah murid 765 orang. Menurut, Kepala SMPN 27 Jakarta, Dra DJamilah, setiap penerimaan siswa sudah diatur dengan juknis (petunjuk teknis) Penerima Siswa Baru sebanyak 40 siswa per kelas, sekarang 36 siswa perkelas dikali 7 kelas. Sementara, Miskan, Kasie Bendahara, SMPN 27, mengatakan kepada wartawan bahwa penyerapan dana BOS tersebut sudah terserap dengan baik. Pemegang uang muka dana BOS Propinsi DKI Jakarta, H Budi Sulistiono, belum bisa dimintai keterangannya. DJAMILAH MM.  Jenri/Maruli

Kadis Pelayanan Pajak DKI Iwan Setiawandi:

Pemasangan Reklame Harus Diawasi Ketat

Jakarta, Metropolitan Pos Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta Iwan Setiawandi menegaskan, pajak reklame merupakan salah satu pemasukan APBD DKI. Namun, pada tahun 2010, pajak di sektor ini belum mencapai target karena banyak pengusaha reklame yang tidak membayar pajak, termasuk pemasangan spanduk tokohtokoh politikus. Menyikapi hal itu, Dinas Pelayanan Pajak DKI melakukan pengawasan secara ketat pemasangan reklame di Ibu Kota. “Jika melanggar, pasti dibongkar,” ujar Iwan Setiawandi kepada Wartawan di Balai Kota, Selasa (26/7). Iwan membantah telah membiarkan maraknya reklame ilegal berdiri. Sebab, Bappeda DKI mencatat, selama 2010 setidaknya ada 3.780 sarana promosi atau reklame ilegal ditertibkan Pemprov DKI, yaitu di Jakarta Pusat 631 reklame, Jakarta Selatan 297, Jakata Timur 364, Jakarta Barat 1.607, dan di Jakarta Utara 881. “Kita berupaya melaksanakan instruksi Gubernur DKI agar pajak reklame dan pajak parkir dioptimalkan,” kata Iwan menambahkan.

Menurut Iwan, hingga Maret 2011, reklame yang ditertibkan mencapai 800 reklame kain atau spanduk di lima wilayah DKI. Selain itu, berdasarkan data Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2010, perolehan pajak reklame tidak mencapai target. Dari Rp 275 miliar yang ditargetkan, hanya Rp 250 miliar yang masuk pendapatan asli daerah (PAD). Sementara itu, Pemprov DKI dinilai hanya memikirkan keuntungan tanpa memikirkan keindahan dan estetika tata kota dalam memasang papan reklame. Program penertiban yang diterapkan selama ini dilakukan setengah hati. “Banyak reklame dan papan iklan yang masih berdiri di wilayah yang dilarang. Tidak usah jauh-jauh, lihat saja di Jalan Sudirman-Jalan MH Thamrin, belum lagi yang tidak memiliki izin di lima kota madya,” kata anggota Komisi C (Bidang Keuangan) DPRD DKI Ernawati Sugondo dalam acara diskusi bertema “Reklame dan Permasalahannya (Antara Pemasukan Daerah dan Nilai Keindahan/Estetika Kota)”, Selasa. Jenri

Walikota Jakarta Utara Raih Penghargaan Bidang Pancasila Jakarta, Metropolitan Pos Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aliansi Masyarakat Jakarta (Amarta) memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Walikota Jakarta Utara, Bambang Sugiyono yang berhasil menyabet penghargaan Museum Rekor Indonesia (MURI). Piagam MURI tersebut diberikan karena Bambang dinilai sukses menyelenggarakan program “Dialog Aspirasi dan Konsolidasi Kembali Kepada Pancasila” secara maraton dari tanggal 16 Juni hingga

28 Juli 2011 di enam kecamatan di Jakarta Utara. Penghargaan itu diserahkan langsung pendiri MURI, M Jaya Suprana, Kamis (28/7). Ketua Amarta, M Rico Sinaga menjelaskan, terselenggaranya Dialog Aspirasi dan Konsolidasi Kembali Kepada Pancasila, yang dilaksanakan secara maraton oleh walikota serta jajaran Pemkot Administrasi Jakarta Utara, merupakan wujud kepekaan walikota dan jajarannya akan adanya potensi ancaman terhadap kehidupan berbangsa dan berne-

gara serta kesadaran dan kesigapan untuk menanggulangi ancaman tersebut secara tegas dan sistematis. “Dengan status dan kedudukan Jakarta Utara sebagai bagian DKI Jakarta, program Dialog dan Konsolidasi Kembali Kepada Pancasila dengan sendirinya memiliki nilai strategis. Sebab di satu sisi dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah lain serta dapat mencerminkan wajah Indonesia sebagai negara yang menunjung tinggi Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika serta

nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya,” ujar Rico Sinaga, Rabu (27/7). Untuk itu, dirinya berpendapat betapapun kecil dan sederhana, tindakan nyata yang telah dilakukan Bambang Sugiyono dan jajarannya, yang tentu didukung Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo dalam menegakkan kembali Pancasila, jelas jauh lebih berharga dibanding sekadar memperdebatkan atau mendiskusikannya sebagaimana kerap dilakukan oleh kelompok tertentu.Karena itu upaya

tersebut patut diberi dukungan penuh. Ditambahkan Rico, keberhasilan Walikota Jakarta Utara mendapatkan rekor MURI juga tidak lepas dari dukungan masyarakat. “Ini merupakan kebanggaan yang luar biasa,” ungkapnya. Kasudin Komunikasi Informatika dan Kehumasan (Kominfomas) Jakarta Utara, Hasmi Chalid menuturkan, rencananya penyerahan piagam MURI besok akan dihadiri Gubernur DKI Fauzi Bowo, mantan Menteri Hukum dan HAM Yus-

WALIKOTA JAKARTA UTARA BAMBANG SUGIYONO

ril Ihza Mahandera, Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR Nudirman Munir, dan Ketua DPR RI Marzuki Ali. Jenri