KLIK !!!
SURAT KABAR HARIAN
http://metroandalas.co.id/
ECERAN
Rp4.000/eks
(Luar kota Padang + ongkos kirim) EDISI 648 /Th.IV/2017 RABU 8 FEBRUARI 2017 TERBIT 16 HALAMAN Customer Care: Redaksi: 0751 8952449 Iklan: 0853 6413 1264 FAX: 0751 8952449
Untuk Keutuhan Indonesia
PRIORITAS
Hal 2
Mawardi Sesalkan Tindakan Hendri Arnis PENDIDIKAN
Hal 5
GELAR KASUS
17 Pelajar Pessel ... SELEBRITIS
Kapolda Sumut Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel (keempat kiri) bersama Kepala BNN Sumut Brigjen Pol Andi Loedianto (ketiga kiri) dan Kapolrestabes Medan Kombes Pol Sandi Nugroho (kelima kiri) memegang barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam kemasan saat gelar kasus di Medan, Sumatera Utara, Selasa (7/2).
Hal 9 KEZIA WAROUW UNGKAPKAN:
Miss Universe 2016 Tak Menonjol Selama Karantina
Sekali Lagi Kasus KTP Oleh: DESCA LIDYA NATALIA Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mengakui bahwa aliran dana dari proyek pengadaan paket penerapan KTP elektronik berbasis nomor induk kependudukan secara nasional periode 2011-2012 di Kementerian Dalam Negeri rumit karena melibatkan ribuan transaksi. “Dari BPKP ada kerugian (proyek Oleh:
Sambungan ke Halaman 7
NASIONAL
SBY: TNI-PolriBIN Jangan Khianati Sumpah JAKARTA (Metrans) Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono berharap TNI, Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) tidak mengkhianati sumpahnya sebagai bhayangkari negara dengan berlaku tidak netral dalam pemilu. “Saya tidak ingin TNI, Polri dan BIN bertindak salah dan mengkhianati sumpahnya sebagai bhayangkari negara. Netral lah, saya ulangi, netral lah, dalam setiap pemilu nasional dan juga pilkada,” ujar SBY dalam pidato politiknya di acara Dies Natalies 15 Tahun Partai Demokrat di JCC, Jakarta, Selasa malam. SBY mengatakan dirinya membaca adanya kekhawatiran di benak kader Demokrat atas ketidaknetralan TNI, Polri dan BIN. Dirinya juga mengaku mendengar kabar tidak sedap itu. Dia berharap kekhawatiran itu tidak benar, sebab, kata SBY, dirinya sebagai salah satu pelaku utama reformasi TNI/ Polri, memahami betul bahwa institusi penegak hukum dilarang terlibat dalam politik praktis atau politik kekuasaan. Bersambung ke Halaman 7
POLRES PADANG PANJANG TURUN TANGAN
Sejumlah Pembangunan Dinilai Bermasalah? Polres Padang Panjang turun tangan langsung menyelidiki terjadinya dugaan penyimpangan pembangunan yang berujung dirugikannya Negara. Apa sebenarnya yang terjadi di kota Serambi Mekkah itu?
PADANG PANJANG (Metrans) Sejumlah pembangunan, yang saat ini tengah bergulir di Kota Padang Panjang, diduga bermasalah dan terkesan dikerjakan tidak sesuai perencanaan, dan diduga menimbulkan indikiasi kerugian keuangan negara. Terkait hal tersebut, Kapolres Padang Panjang, AKBP Cepi Noval memerintahkan anggotanya melakukan penyelidikan
terhadap sejumlah proyek pembangunan tersebut. “Benar, saya telah memerintahkan anggota saya melakukan penyelidikan awal terhadap dugaan pembangunan yang asal-asalan sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara,” ujarnya singkat di ruang kerjanya, Selasa siang kemarin (7/ 2) pada Harian Metro Andalas. Dilanjutkan Cepi Noval,
sejumlah pembangunan fisik yang tengah menjadi pantauan serius anggotanya antara lain, proyek pengerjaan renovasi objek wisata Lubuk Mata Kucing pada Dinas Pariwisata, rumah susun dan ruangan kelas belajar di SMPN 1 pada Dinas Pendidikan. Pembangunan yang tengah dipantau jajarannya itu karena seluruh pendanaanya menggu-
Presiden Terima Surat Pemberhentian Sementara Patrialis JAKARTA (Metrans) Presiden Joko Widodo menerima surat rekomendasi pemberhentian sementara hakim konstitusi Patrialis Akbar yang diserahkan langsung oleh Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat. “Ini tadi saya menyampaikan dan menjelaskan surat pemberhentian sementara Pak Patrialis, berdasarkan proses pemeriksaan di Majelis Kehormatan (MK),” kata Ketua MK Arief Hidayat di kawasan Istana Presiden Jakarta, Selasa (7/2). Pada Senin (6/2), Ketua Majelis Kehormatan MK (MKMK) Sukma Violetta memutuskan bahwa hakim konstitusi Patrialis Akbar melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan pedoman hakim konstitusi. Patrialis ditetapkan oleh KPK
PIDATO POLITIK - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pidato politik pada Dies Natalis 15 Tahun Partai Demokrat dan Pembukaan Rampimnas 2017 di Jakarta, Selasa (7/2). sebagai tersangka kasus dugaan suap kepada terkait dengan permohonan uji materi UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan
nakan APBD. Diakuinya, sejumlah informasi memang telah masuk ketelinganya dan terlihat sejumlah pembangunan diatas, tidak tuntas dan diduga tidak melewati prosedur sebagai mana mestinya dalam penganggaran. “Saya belum bisa mengatakan pengerjaan sejumlah pembanguan itu masuk dalam tindak Bersambung ke Halaman 7
PENGAMAT POLITIK ASRINALDI:
Mahyeldi-Emzalmi Pisah, Persaingan Pilkada Ketat
Dan Kesehatan Hewan. “Keputusan MKMK, Ketua
PADANG (Metrans) Pengamat Politik Universitas Andalas (Unand) Padang Asrinaldi memprediksi, persaingan dalam pilkada kota Padang tahun 2018 akan ketat, jika pasangan petahana Mahyeldi dan Emzalmi berpisah. Pasalnya, baik Mahyeldi maupun Emzalmi memiliki elaktibilitas dan popularitas tinggi di tengah masyarakat. “Jika pasangan ini berpisah, maka persaingan di Pilkada Padang 2018 mendatang dipastikan akan sengit,” ujar Asrinaldi, Selasa (7/2) di Padang menanggapi isu kemungkinan berpisahnya pasangan petahana tersebut di Pilkada Padang 2018 mendatang. Asrinaldi mengatakan, jika pasangan petahana ini berpisah tentu menjadi kerugian bagi keduanya. Padahal, kata dia, jika mereka tetap bersama MahyeldiEmzalmi memiliki peluang besar untuk memimpin
Bersambung ke Halaman 7
Bersambung ke Halaman 7
REKONSTRUKSI PELECEHAN SEKSUAL DIGELAR
Tujuh Oknum Anggota TNI Dihadirkan ke Payakumbuh PAYAKUMBUH - Tujuh pria berambut cepak, kemudian diketahui adalah oknum TNI AD di salah satu kesatuan di Kabupaten Limapuluh Kota, Jumat malam ( 20/1) datang menikmati gemerlap dunia malam di kafe Citra Fitri yang berada di Kelurahan Talang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Di kafe milik wanita bernama Mimi itu, ketujuh pria tersebut meminta untuk dilayani oleh seorang pelayan bernama R (18) warga Nagari Sungai Beringin, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota. Awalnya, R sempat menolak
@metroandalas
metroandalas
untuk menemani ke tujuh pria tersebut dengan alasan sedang menemani tamu. Namun, ketujuh oknum TNI yang telah memesan room 3 untuk berkaraoke tetap ngotot dan memaksa agar wanita R menemani mereka untuk bernyanyi ria. Malam naas itu, sebelum akhirnya, R menjadi korban pelecehan seksual dari salah seorang oknum TNI tersebut, wanita itu dipaksa menenggak minuman keras hingga akhirnya sempoyongan dan mabuk. Ketika setengah tak sadarkan diri itulah oknum TNI Pratu H, yang telah ditetapkan sebagai terduga tersangka oleh
Denpom1/4 Padang, melakukan pelecehan seksual dengan cara memasukan jarinya ke dalam kemaluan korban hingga mengalami pendarahan. Melihat kondisi R mengeluarkan darah dari kemaluannya, Pratu H panik, lalu berusaha melarikan wanita itu ke rumah sakit dr. Adnan WD Payakumbuh untuk mendapatkan perawatan medis. Rangkaian kejahatan pelecehan seksual yang dilakukan ke tujuh oknum TNI itu, tergambar dalam reka ulang atau rekontruksi kejadian yang digelar Bersambung ke Halaman 7
[email protected]
REKONSTRUKSI - Suasana rekonstruksi pelecehan seksual yang dilakukan oknum anggota TNI, Pratu ‘H’ disaksikan rekanrekannya, disaksikan masyarakat kota Payakumbuh, Selasa (7/2). M(Foto: Lili Yuniati)
PRIORITAS
2 Mawardi Sesalkan Tindakan Hendri Arnis
RABU 8 FEBRUARI 2017
Pelayanan urusan kependudukan di Kota Padang Panjang harus terhenti sejak dua minggu terakhir ini. Beberapa waktu lalu, koneksitas jaringan didisdukcapil kota Padang Panjang dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) benar-benar terputus. Padahal jumlah warga yang mengantri dan mengurus Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) cukup banyak. PADANG PANJANG (Metrans) Pemutusan ini ternyata bagian dari upaya Kemendagri mengantisipasi kesalahan penerbitan dokumen kependudukan. Pasalnya, pemberhentian pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) pada daerah itu dianggap tak sesuai prosedur. Dan pemutusan jaringan ini bentuk dari sebuah sangsi “Selama belum dikembalikan, koneksitas jaringan tidak akan diaktifkan. Makanya, Pemda diminta kembalikan posisi pejabat semula. Bila ingin menggantikan, kepala daerah diminta mengajukan ke Kemendagri melalui gubernur,” kata Yulius Kaisar unsur Pimpinan DPRD kota Padang Panjang
pada Metrans diruang kerjanya kemarin. Sementara ketua komisi I DPRD Kota Padang Panjang, Narullah berharap Pemda segera mengembalikan pejabat sebelumnya. Apalagi hal ini tidak hanya mengganggu upaya pemerintah menggenjot kepemilikan e-KTP, namun juga pemutakhiran data pemilih. Terlebih Kota Padang Panjang dalam waktu dekat akan menggelar Pilkada serentak. Menyikapi pemutusan jaringan di disdukcapil ,akibat kelanjangan Walikota Padang Panjang Hendri Arnis memberhentikan Kadis Maini tanpa kordinasi dulu dengan kementrian dalam negeri ,Wawako Mawardi melihat ini adalah perlakuan konyol.dan
walikota tak tahu aturan. “Selaku wakil walikota yang mendampingi beliau saya telah ingatkan hal ini. Namun hanya sia sia ujar Mawardi. Dan inilah akibatnya pelayanan masyarakat jadi terganggu,” ujarnya. Artinya Mawardi melihat pelayanan BKD, akan maksimal pada ASN yang loyal dan dekat dengan wako, dan bagi siapa yang dekat dengan saya akan tersingkir, meski mempunyai prestasi kerja yang baik.(pul)
SEPI- Suasana sepi di Disdukcapil kota Padang Panjang. pelayanan urusan kependudukan di Kota Padang Panjang harus terhenti sejak dua minggu terakhir ini. Beberapa waktu lalu, koneksitas jaringan didisdukcapil kota Padang Panjang dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) benar-benar terputus. Padahal jumlah warga yang mengantri dan mengurus Kartu Tanda Penduduk Elektronik (eKTP) cukup banyak.
BBPOM- Rutin Awasi Peredaran Obat
EKONOMI- PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi IV Semarang meluncurkan hasil peremajaan dua kereta api (KA) ekonomi yang kini menjadi serasa kelas eksekutif.
KAI Remajakan Kereta Ekonomi SEMARANG (Metrans) PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi IV Semarang meluncurkan hasil peremajaan dua kereta api (KA) ekonomi yang kini menjadi serasa kelas eksekutif. “Ada dua KA, yakni KA Kaligung relasi Semarang-Tegal PP dan KA Ambarawa Ekspress relasi Semarang-Surabaya PP,” kata Kepala Humas PT KAI Daops IV Semarang Edy Kuswoyo di Semarang, Selasa (7/2). Mulai Selasa ini, kata Edy, dua KA ekonomi itu menggunakan rangkaian kereta baru berjuluk “Ekonomi New Image” yang jelas lebih nyaman dibandingkan rangkaian lama ekonomi yang digunakan sebelumnya. Peluncuran KA “Ekonomi New Image” itu ditandai dengan pembagian cinderamata, berupa boneka, gantungan kunci, dan hiasan kulkas oleh para pramugari dan kru KA kepada para penumpang KA tersebut. Selain dua KA itu, Edy mengatakan sebelumnya KAI Daops IV Semarang juga telah mengganti rangkaian KA Menoreh yang melayani jurusan Semarang-Jakarta PP dengan “Ekonomi New Image”. Dari interior kereta ekonomi baru itu, terlihat bagasi di kabin yang semula dari rangka besi diganti bagasi kabin layaknya kelas eksekutif dan AC yang
dirombak menjadi tersentralisasi. Di tengah gerbong, terdapat dua buah TV LCD yang menayangkan film-film “box office” dan siaran televisi milik KA TV, kemudian tempat duduk berbentuk sofa, serta didesain dengan konfigurasi 2-2. Ia menyebutkan kapasitas tempat duduk di kereta ekonomi lama sebanyak 106 penumpang/ gerbong, tetapi di kereta ekonomi baru atau “New Image” itu hanya berkapasitas 80 penumpang/gerbong. Ketika penumpang KA semakin merasa nyaman dengan moda transportasi yang digunakannya, lanjut dia, tentunya layanan transportasi KA akan menjadi pilihan utama masyarakat untuk bepergian. “Konotasinya, dulu kan KA ekonomi begitu. Sekarang, lebih baik. Pelayanan yang diberikan mendekati kelas eksekutif. Ini dilakukan bertahap, pertama KA Menoreh, KA Kaligung, dan KA Ambarawa Ekspress,” katanya. Yang menarik, kata dia, peningkatan fasilitas di KA ekonomi itu tidak memengaruhi tarif. “Untuk KA Kaligung perjalanan dari Semarang menuju Tegal masih Rp50 ribu/orang, sementara KA Ambarawa Ekspress dari Semarang-Surabaya masih Rp80 ribu/orang,” pungkas Edy. (zdr)
PADANG (Metrans) Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang rutin melakukan pengawasan untuk mengantisipasi peredaran produk ilegal di daerah itu. Kepala BBPOM Sumbar, Zulkifli di Padang, Selasa (7/2) mengatakan, pengawasan dilakukan guna mencegah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan kerugian yang ditimbulkan akibat penggunaan produk ilegal. “Misalnya penggunaan obatobatan, jamu, kosmetik impor dan bahan makanan yang tidak memiliki izin edar dari BPOM,” ujarnya. Zulkifli menjelaskan, BPOM dalam melakukan pengawasan terdiri atas beberapa pengawasan, yaitu yang dilakukan secara rutin setiap hari. “Pengawasan rutin dilakukan dengan adanya petugas BPOM yang bertugas di lapangan, tersebar pada masing-masing kabupaten dan kota di Sumbar,” katanya.
Kemudian pengawasan intensifikasi yang dilakukan secara intensif dengan melakukan inspeksi mendadak pada toko, swalayan maupun supermarket menjelang hari-hari besar seperti Hari Raya Idul Fitri, Natal dan lainnya. Lalu pengawasan dengan melakukan razia gabungan yang bekerja sama secara lintas sektor seperti pihak kepolisian, Dinas Kesehatan dan pihak-pihak terkait lainnya. Zulkifli menjelaskan, dalam melakukan pengawasan selama satu tahun BBPOM Sumbar melakukan pengujian terhadap 3.000 sampel sehingga dalam satu bulan terdapat 250 sampel yang diuji, yang terdiri dari obat-obatan sebanyak 600 sampel, kosmetik 900 sampel, pangan 900 sampel dan produk lainnya. “Jika dibandingkan dengan produk yang beredar di pasaran, tentu hal itu tidak sebanding, namun kita memiliki peta produk-produk
bermasalah yang menjadi prioritas,” ujarnya. Sebelumnya, pada Desember 2016 BPOM Sumbar telah menyita berbagai produk ilegal dengan nilai sitaan berjumlah Rp170 juta, penyitaan dilakukan terhadap produk ilegal jenis jamu, kosmetik dan minuman kaleng. Ia mengatakan, produk yang tidak memiliki izin edar tersebut berbahaya karena dapat menyebabkan gangguan kesehatan apabila dikonsumsi. Seperti jamu encok dan pegal linu yang tidak memiliki izin, dapat menyebabkan penyakit hati dan ginjal. Sedangkan untuk jamu kuat dapat menyebabkan serangan jantung. Beberapa jamu yang diamankan tersebut yaitu jamu merek Gali Gali, jamu kuat Cap beruang dan merek lainnya. Jamu tersebut tidak memiliki izin serta mengandung bahan berbahaya. (mel)
DITUNGGU PERANAN DEKRANASDA
Industri Kerajinan Daerah Dikembangkan PADANG (Metrans) Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) sebagai lembaga independen dan nirlaba dituntut untuk lebih berperan dalam memajukan dan mengembangkan industri kerajinan di setiap daerah. “Bagi Dekranasda provinsi, ini merupakan tantangan yang cukup besar dan harus dihadapi sesuai kondisi dan potensi unggulan daerahnya,” ujar Ketua Dekranasda Ny Nevi Irwan, pada pembukaan rapat koordinasi antara dinas perindustrian dan perdagangan provinsi Sumbar, dengan Dekranasda kabupaten/kota se Sumbar, Selasa (7/2) di auditorium gubernuran. Menurut Nevi, produk kerajinan merupakan salah satu sub sektor industri kreatif yang perannya cukup signifikan, terhadap perekonomian nasional karena bisa menyediakan lapangan kerja dalam skala mikro kecil dan menengah. “Peranan Dekranasda diharapkan terus meningkat dan selalu bersinergi dengan pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi dan perbankan,” terang Nevi. Saat ini kata dia, Dekranasda Sumbar terus gencar mengembangkan industri kerajinan berbasis sumber daya lokal, seperti produk sulaman dan borir, songket dan batik dengan motif Minang. Produk-
FOTO BERSAMA- Ketua Dekranasda Sumbar Ny Nevi Irwan Prayitno foto bersama dengan pengurus Dekranasda kabupaten dan kota di Sumbar. (Foto: humas) produk hasil karya para pengrajin lokasi dimaksud diolah dan didesain dalam kegiatan fashion menarik. “Kemudian kami promosikan melalui berbagai iven berskala nasional dan internasional. Seperti Indonesia Fashion Week, Islamic Fashion Festival dan lainnya. Beragam kegiatan itu menandakan kalau industri fashion daerah kita yang berbasis produk dan budaya lokal telah bangkit dan makin dikenal banyak orang. Baik di dalam maupun luar negeri,” terang Nevi. Sementara Kepala Dinas Perin-
dustrian dan Perdagangan Sumbar, Asben Hendri mengatakan rakor yang dilaksanakan tersebut merupakan upaya pembinaan terhadap industri kecil dan menengah (IKM). “Jika IKM tidak bisa mengambil posisi dengan baik, tentu akan tenggelam. Produk-produk luar dengan harga yang begitu murah dan gampang didapat. Kalau kita tidak sigap menyikapi IKM tersebut, maka lama kelamaan IKM itu akan hilang atau tenggelam,” sebut Asben. (pep/rik)
Menag dan Dubes AS Bahas Toleransi Beragama JAKARTA (Metrans) Duta Besar Amerika Serikat (Dubes AS) untuk Indonesia Joseph R. Donovan Jr berkunjung ke kantor Kementerian Agama RI Jalan Lapangan Banteng 3-4 Jakarta Pusat, menemui Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Mereka membahas masalah toleransi dan hubungan antarumat beragama. “Tadi kami membahas tentang pentingnya toleransi dan rasa saling menghormati dan kami tadi membahas tentang peran agama di Indonesia dan peran Kementerian Agama (Kemenag) di Indonesia,” ujar Dubes AS Donovan kepada pers, Selasa (7/ 2) usai melakukan pertemuan tertutup dengan Menag Lukman. Donovan menyatakan akan ingin terus bermitra dengan Indonesia yang dikatakan sebagai mitra strategis. “Kami memiliki mitra strategis dengan Indonesia dan akan memperkuat dan meningkatkan mitra tersebut,” ujarnya. Sementara Menag Lukman menilai, pertemuan tidak hanya sekadar menjaga dan mengembangkan hubungan relasi yang sudah baik antara kedua negara tetapi sekaligus bentuk perhatian Pemerintah Amerika Serikat terhadap persoalan agama. “Ini bukti, betapa perhatian Pemerintah Amerika Serikat terhadap persoalan-persoalan keagamaan. Itu sangat besar terbukti dengan kunjungan ke Kementerian Agama,” katanya. Menag juga mengatakan, pertemuan antara Dubes AS juga membahas peningkatan kerjasama di bidang pendidikan dan keagamaan. “Kerjasama sebagaimana yang sudah kita lakukan, di bidang pendidikan. Kemenag punya program 5000 doktor dan salah satunya adalah Amerika. Kita kenal Amerika mempunyai sejumlah perguruan tinggi ternama yang mempunyai reputasi tinggi,” jelasnya. Donovan menambahkan bahwa pekan depan pihaknya akan mengadakan pameran pendidkan di Jakarta, Surabaya, dan Medan. Dalam kesempatan itu, lanjutnya, pelajar Indonesia bisa bertemu dengan para pengelola atau civitas akademika perguruan tinggi di Amerika Serikat sehingga mereka bisa mengetahui universitas seperti apa yang sesuai kebutuhan mereka. “Pelajar muslim juga akan disambut dan diterima. Semua pelajar akan diterima, termasuk pelajar Islam,” katanya.(ks)
HUKRIM
RABU 8 FEBRUARI 2017
Terperosok ke Jurang, Polisi Tewas di Indudur Kecelakaan tunggal menimpa Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) Polsek Payung Sekaki Aiptu Alizar (51), Selasa (7/2) sekitar jam 14.00 WIB, di Jorong Kubang, Nagari Indudur, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok. SOLOK (Metrans) Alizar tewas bersimbah darah setelah sepeda motor yang dikendarainya masuk jurang sedalam 10 meteran di tepian jalan di kawasan Nagari Indudur. Saat ditemukan, korban terhimpit sepeda motor dinas dengan nomor registrasi 2301-III. Informasi yang dihimpun Metrans di lokasi, Alizar sebelumnya berniat menemui temannya, Jaswardi yang tinggal di Nagari Indudur. Diduga, sepeda motor dinas yang dikendarainya tidak kuat menanjak, korban akhirnya kehilangan kendali.
Motor tersebut lalu melaju mundur dan tergelincir masuk parit yang kering. Korban terhempas ke batu, sementara sepeda motornya menghimpit korban. Korban ditemukan warga beberapa menit kemudian sudah tewas. Warga kemudian membawa korban ke RSU Solok. Walinagari Indudur, Zofra Wandi, menyatakan korban memang sudah sering menemui Jaswardi di Indudur. Mereka berdua memang dikenal berkawan dekat. “Almarhum memang sering ke sini kalau tidak berdinas di Polsek Payung Sekaki. Tadi memang hari yang nahas, karena jalan tidak dalam kondisi licin,” ujarnya. Kapolres Solok AKBP Reh Ngenana saat dijumpai di rumah duka malam tadi, menyebut korban selama ini dikenal baik dalam bertugas. Di samping itu, korban menurutnya juga pandai dalam bergaul. “Yang pasti kita berduka. Kita kehilangan salah satu perwira pertama yang memiliki dedikasi tinggi dalam bertugas,” ujar Reh Ngenana.
DIGELANDANG – Para pelajar ini digelandang ke kantor Satpol PP Pessel, karena keluyuran di saat Proses Belajar Mengajar (PBM), Selasa (7/2).
SAAT DI RS – Korban Aiptu Alizar (51) yang mengalami kecelakaan tunggal di Jorong Kubang, Nagari Indudur, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, saat tiba di RSU Solok. Usai divisum di RSU Solok, korban lalu dibawa ke rumah duka di Perumahan Gurun Mutiara, Kelurahan Nan Balimo, Keca-
matan Tanjung Harapan, Kota Solok. Kedatangan jasad korban disambut isak tangis keluarga. Di Mapolsek Payung Sekaki,
korban sudah bertugas sekitar 1,5 tahun. Korban meninggalkan seorang Istri Mariati Lidia dan tiga orang anak. (rzl/ris)
Koto XI Tarusan. Di saat penahanan tersebut, diantaranya ada yang berupaya melarikan diri dari kepungan petugas, namun berkat kesigapan 12 personil Pol PP yang diterjunkan. Dan tujuh belas pelajar itu semuanya berhasil dijaring ke markas Pol PP di Painan. Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar Pesisir Selatan, Harianto melalui Kasi Tindak Internal, Zendra Efendi mengatakan kepada metrans bahwa pihaknya melalui petugas rutin melakukan penertiban terhadap pelajar yang berkeluyuran. “Terkait penahanan yang dilakukan terhadap 17 orang pelajar sebagai mana dilakukan di salah satu warung dekat SMA Negeri 1 Tarusan ini, memang berkat adanya laporan dari masyarakat. Laporan terkait pelajar berkeluyuran di saat jam proses belajar mengajar berlangsung di salah satu warung tersebut, segera kami tindaklanjuti. Ternyata apa yang dilaporkan memang benar. Pada warung itu, terdapat 12 orang
pelajar yang tengah asik nongkrong, yang diantaranya ada yang bermain catur sambil merokok,” kata dia Ia menjelaskan, bahwa mereka yang berjumlah 17 orang itu, sebanyak sembilan orang mengaku berasal dari SMA Negeri 1 Koto XI Tarusan. Diantaranya RD, RW, FZ, FR, RF, DA, A, SS, dan ZE. “Sedangkan dari Madrasah Aliyah Yapem Tarusan sebanyak 1 orang dengan inisial SS, satu orang lagi siswa SMP Negeri 3 Tarusan dengan inisial, BL, kemudian siswa SMK PGRI Painan inisial HA,” ucapnya. Kemudian, lanjutnya, lima siswa lainya yang tertangkap pada warung berbeda itu, diantaranya RS, dan EP siswa SMP Negeri 4 Tarusan. Sedangkan tiga lainya yang mengaku berasal dari siswa SMK Negeri 1 Tarusan, dengan inisial FP, SR dan FL. “Dan satu diantaranya dengan inisial FL, memang sedang asik menonton film porno pada hp miliknya,” je-
lasnya. Ditambahkanya bahwa semua pelajar yang terjaring petugas itu, semuanya diamankan di Mapol PP Pessel yang terdapat di Kota Painan. “Mereka semuanya langsung kita gelandang ke kantor untuk dilakukan pendataan, dan juga diminta untuk membuat surat peryataan di depan orang tua dan pihak sekolah. Dan kami harapkan kepada orang tua maupun pihak sekolah membina anaknya agar jangan terulang kembali,” harapnya. Sementara itu, wakil kesiswaan dari SMAN 1 Tarusan yang dipanggil Pol PP saat itu, Adlim Gidra mengatakan agar semua pelajar supaya mematuhi segala peraturan yang telah disepakati orang tua murid. “Terkait hal tersebut bagi yang melanggar pihaknya akan memanggil orang tuanya dan memberikan sanksi kepada pelajar seperti melakukan pembersihan WC, membersihkan kelas dan melaksanakan latihan PBB,” jelasnya. (mil)
ASN Bandel, Jam 10 Sudah Duduk di Warung PAINAN (Metrans) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pesisir Selatan tertipkan 8 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sedang berkeliaran di jam dinas, di salah satu warung di kawasan, Sago, Kecamatan IV Jurai, Selasa (7/2), sekitar jam 10.00 WIB. Kepala Pol PP Pesisir Selatan, Harianto melalui Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum (Tratibum), Edison mengatakan, empat diantaranya adalah pegawai di dinas perhubungan, dua orang camat, dan dua kepala sekolah.
“Seperti biasa, kami melakukan penertiban rutin, dan kami temukan beberapa ASN yang sedang minum kopi di warung. Sehingga kami tertibkan,” katanya kepada Metrans, kemarin. Dia menyebutkan, untuk saat ini, petugas masih memberikan arahan dan peringatan bagi ASN yang melanggar disiplin kerja itu. “Kami berikan peringatan yang terakhir, jika masih saja bandel kami akan giring ke Mako Satpol PP,” sebutnya. Ia menegaskan, sesuai surat perintah bupati, pihaknya akan
terus melakukan penertiban. Untuk selanjutnya, tegas dia, ASN yang terjaring mesti digiring ke Markas Komando. “Tidak ada pandang bulu, siapa yang membandel akan kita tindak dan giring ke Markas Komando,” kata dia Saat ini, ke delapan ASN tersebut sudah didata dan dicatat identitasnya. Selanjutnya akan diteruskan pada kepala dinas terkait dan bupati. “Soal sanksi kita serahkan ke instansi terkait dan bupati. Kita hanya melakukan perintah dan menegakan Perda,” terangnya. (mil)
KENA RAZIA – Para ASN ini terkena razia Satpol PP Pessel saat duduk di warung, pada salah satu warung di kawasan, Sago, Kecamatan IV Jurai, Selasa (7/2), sekitar jam 10.00 WIB.
Tersangka Curanmor Diringkus Saat Beraksi PADANG PANJANG (Metrans) Setelah beberapa kali berhasil mengelabui aparat kepolisian, siang kemarin (7/2) pelaku curanmor, yang selama ini malang melintang di sejumlah kabupaten dan kota di Sumbar, berhasil dicokok saat tengah beraksi. Tersangka, Riki Fernando (30), warga Kabupaten Tanah Datar yang telah beraksi di puluhan lokasi ini, hanya bisa pasrah saat digelandang tim Buru Sergap (Buser) Polresta Padang Panjang. Informasi yang dihimpun Metrans di Jalan Bader Johan, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang terungkap, tersangka diringkus polisi saat dirinya tengah berada di atas kendaraan, yang diduga motor hasil curian. Saat itu, polisi yang curiga akan gerik tersangka menghampiri tersangka. Saat itu, tersangka, Riki Fernando dengan anggota tim Buser Polresta Padang Panjang sempat terjadi adu argument, namun dengan kejelian polisi yang telah mendapatkan foto tersangka, polisi langsung meringkus
Nomor Telpon Polisi di Kota Padang Polresta Padang Polsek Polsek Polsek Polsek Polsek Polsek Polsek Polsek Polsek Polsek Polsek
SMS: Padang Utara Padang Barat Padang Timur Lubuk Begalung Padang Selatan Lubuk Kilangan Pauh Kuranji Koto tangah Nanggalo Bungus
0751 - 22317 atau 0751-840186 08116611888 0751 - 7054333 0751 - 7051409 0751 - 23838 0751 - 61100 0751 - 39990 0751 - 73146 0751 - 71800 0751 - 812543 0751 - 480954 0751 - 7860114 0751 – 751667
Buruh Bangunan Nyolong Kotak Amal Masjid
17 Pelajar Digelandang Satpol PP Dari 17 orang pelajar tersebut yang diamankan didua lokasi yang berbeda. Mereka itu dengan 12 pelajar yakni, RD, RW, FZ, FR, RF, DA, A, SS, ZE, HA, BL dan SS, diamankan di lokasi, kedai Santi, tepatnya Jln.Sabai Nan Aluih Koto XI Tarusan. Kemudian 5 pelajar lainya, RS, EP, FP, SR dan FL, dilokasi Duku
KRING
BERDALIH BAYAR HUTANG
KELUYURAN SAAT PBM
PAINAN (Metrans) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pesisir Selatan menggelandang 17 orang pelajar SMP dan SMA yang masih berpakaian seragam sekolah keluyuran di saat Proses Belajar Mengajar (PBM), Selasa (7/2) di Kecamatan Koto XI Tarusan, sekitar pukul 10.00 WIB.
3
bapak satu anak ini. Saat tersangka dicokok, warga sekitar sempat berusaha menghakimi tersangka setelah mengetahui kalau pria, yang digelandang polisi ini adalah tersangka atau pelaku curanmor. Pengakuan tersangka pada koran ini, dirinya telah menjalankan aksi dan mencuri sepeda motor disembilan titik di Kota Padang Panjang. “Saya telah mencuri sepeda motor di sejumlah titik, atau lokasi di Padang Panjang. Selain itu, saya juga pernah beraksi di Bukittinggi serta kota lain, bersama tiga rekan saya yang lain selama ini bang,” ujarnya sambil menunduk. Lebih lanjut diungkapkan tersangka, dalam aksinya dirinya selalu berjalan dengan tiga rekannya, yang saat ini tengah diburu polisi ke daerah Paninggahan, Kabupaten Tanah Datar. Tidak hanya itu, kata tersangka, sebelum beraksi dirinya dan rekannya, terlebih dahulu mengamati lokasi. Setelah dirasa aman baru motor diambil dengan menggunakan kunci “T”. Setelah motor curian berhasil
didapatkan, tersangka mengaku membawa kabur kendaraan ke lokasi sunyi, untuk selanjutnya dibawa ke daerah Paninggahan, sebelum kendaraan tersebut dijual. “Saya dan tiga rekan laiinya, setelah megambil motor lalu menyerahkan pada rekan yang lain. Rekan itulah yang nantinya membawa motor itu ke Paninggahan, untuk diserahkan pada seorang penadah,” tuturnya. Diakui tersangka, satu kali beraksi dirinya mendapat jatah Rp500 ribu sampai Rp1 juta Uang hasil curian tersebut katanya, dikirimkan pada anaknya ke Jakarta, lebihnya dipergunakan untuk biaya hidup sehari-hari. Tersangka juga mengaku kalau dirinya baru keluar penjara tahun 2012 lalu di Jakarta, karena terlibat kasus jual beli prangko palsu. Sementara, untuk beraksi dan menjadi pelaku curanmor, baru dijalankan tersangka sejak beberapa bulan belakangan. Puluhan TKP Kepala Urusan Operasional (Kaur Bin Ops) Reskrim Polres Padang
Panjang, Iptu Damanik mengatakan, selain tersangka, Riki Fernando tim Buser juga menahan seorang pria bernama, Topik (25), warga Kecamatan Batipuah Selatan, Kabupaten Tanah Datar. Saat ini terang Damanik, khusus pria Topik, belum ditetapkan sebagai tersangka, dan masih diselidiki keterkaitannya dengan jaringan tersangka, Riki Fernando tersebut. “Untuk tersangka, Topik informasinya dia terlibat dalam jaringan tersangka ini karena, Topik selalu membawa kendaraan hasil curian ini ke daerah Paninggahan. Namun, Topik belum mengakui perbuatannya dan masih dikaji sejauh mana keterlibatanya dengan jaringan ini sebelum ditetapkan sebagai tersangka,” paparnya. Disebutkan, Damanik, dugaan sementara tersangka, Riki Fernando beserta rekannya yang masih buron telah beraksi dipuluhan tempat berbeda, namun tersangka belum mengakui perbuatannya secara menyeluruh, dan berusaha menutupi aksi yang telah dijalankannya selama ini. (rco/pul)
PAYAKUMBUH (Metrans) Berdalih membayar hutang kepada rentenir, seorang buruh lepas AG (26), asal Jorong Rageh, Nagari Sungai Kumayang, Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Kota, terpaksa mencuri dua kotak infak masjid. Niat pelaku GA untuk melakukan pencurian timbul saat hendak mencari air tujuh masjid, untuk obat anak semata wayangnya yang baru berusia dua bulan. Kemudian saat sampai di Masjid Al-Ihsan di Kelurahan Tanjuang Gadang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, AG berobah pikiran ketika melihat kotak infak masjid itu. Bak ‘Sumur Digali Air Datang’ keinginan AG untuk mencuri kotak infak berjalan mulus karena pintu Masjid Al-Ihsan sekitar jam 10.00 WIB pagi Minggu (29/1) lalu itu tidak dikunci. Aksi AG mengambil satu kotak infak bertuliskan Anak Yatim, TPA, MA, ID dalam satu kotak berukuran panjang terbuat dari alminium dan kaca itu, berhasil diboyong habis. Setelah dihitung, dari pengakuan AG kepada penyidik Polsekta Payakumbuh, kotak infak itu berisi Rp320 ribu. Karena kurang dari jumlah hutang yang harus dibayar kepada seorang rentenir dengan jumlah Rp365 ribu, maka AG kembali berniat untuk mengambil satu kotak infak lagi di Masjid Al-Ihsan. Aksi AG untuk kedua kalinya ini berlansung Rabu (1/2), pukul 9.55 WIB, pagi dan tidak diketahui siapa-siapa. Saat itu, AG juga berhasil mengambil uang dalam kotak infak itu sebanyak Rp490 ribu. “Ketika saya sampai di masjid itu dengan menggunakan Motor Beat BA 3654 EJ guna mencari air tujuh masjid untuk obat anak saya yang sakit palasik. Tiba-tiba saya melihat kotak infak di masjid itu, dan saya juga sedang terbelit utang kepada rentenir sebanyak Rp365 ribu untuk pembayaran terakhir setelah saya meminjam Rp3 juta, jadi saya ambil isi dua dari kotak infak itu, pak,” aku AG di hadapan penyidik Polsekta Payakumbuh. Aksi pria beristri dan memiliki seorang anak berusia dua bulan itu, meski tidak diketahui oleh orang, namun di Masjid Al-Ihsan terpasang CCTV. Naas, dari rekaman CCTV terlihat wajah AG dengan memakai jeket warna abu-abu yang juga menutupi bagian kepalanya. Menerima laporan dan mempelajari CCTV, akhirnya Polsekta Payakumbuh Kompol Russirwan bersama jajarannya, lansung mengidentifikasi pelaku dan pada Kamis (2/2) siang AG, ditangkap di MTsN Koto Nan IV, saat sedang bekerja membuat Gapura di sekolah itu. “Kita pelajari CCTV di masjid itu, kemudian kita amankan pelaku saat bekerja. Kepada penyidik tersangka mengakui telah melakukan pencurian dua kotak infak di masjid yang sama. Dia menyebut baru pertama kali melakukan aksi pencurian kotak infak, di Payakumbuh,” jelas Kapolsekta Payakumbuh Kompol Russirwan didampingi Panit I Reskrim Polsekta Ipda Aiga Putra, SH, Selasa (7/2) siang. Meski dari pengakuan tersangka baru beraksi satu kali, tetapi penyidik Polsekta Payakumbuh tidak percaya begitu saja. “Kita terus dalami keterangan tersangka. Kemudian tersangka juga menyebut dia melakukan aksi sendiri, ini juga kita dalami,” sebutnya. Kini tersangka dan barang bukti berupa 1 unit motor Beat dan uang tunai hasil pencurian dua kotak infak sisa dari bayar hutang kepada rentenir senilai Rp200 ribu sudah diamankan penyidik. Tersangka kita jerat dengan pasal berlapis 363 KUHAP tentang pencurian dengan pemberatan, karena pelaku mencongkel dua kotak infak itu dengan menggunakan obang, junto pasal 362 pencurian disiang hari dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara,” jelasnya. Untuk saat ini Disampaikan Kapolsekta Kompol Russirwan, aksi pencurian kotak Infak Masjid di Kota Payakumbuh baru pertama kali terjadi di tahun 2017. Sementara ditahun 2016 lalu juga pernah terjadi dan kasusnya di Polres Payakumbuh. (li2)
PUMPUNAN
4
RABU 8 FEBRUARI 2017
Dua Tahun Nawacita
SPEKTRUM PR KPK Setelah 2 Tahun Dilantik Selain melakukan sekian banyak OTT dan pengembangan penyelidikan dan penyidikan, sesungguhnya masih banyak pekerjaan rumah (PR) KPK termasuk yang sudah naik ke tingkat penyidikan seperti kasus pengadaan atau peningkatan sarana prasarana Pusat Pelatihan, Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional (P2SON) di Hambalang tahun anggaran 2010-2012 dengan tersangka adik mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Mallarangeng, Andi Zulkarnaen Mallarangeng Choel Mallarangeng. Masih ada juga kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Quay Container Crane (QCC) tahun 2010 dengan tersangka mantan Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino yang ditetapkan sebagai tersangka pada 15 Desember 2015. RJ Lino diduga memerintahkan pengadaan tiga quay container crance dengan menunjuk langsung perusahaan HDHM (PT Wuxi Hua Dong Heavy Machinery. Co.Ltd.) dari China sebagai penyedia barang. KPK juga sudah memenangkan praperadilan yang diajukan oleh Lino. Selanjutnya dalam kasus tindak pidana korupsi pengadaaan alat kesehatan (Alkes) tahap I tahun 2007 dan korupsi pengadaan alat kesehatan “buffer stock” untuk kejadian luar biasa 2005 dengan tersangka mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari yang sudah lebih dari dua tahun proses belum ada perkembangan hingga Siti Fadilah pun mengajukan gugatan praperadilan ke PN Jakarta Selatan. Sedangkan di tingkat penyelidikan masih teronggok dua kasus besar yaitu penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) dalam pemberian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang diterbitkan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkan Inpres No 8 Tahun 2002 saat kepemimpinan Presiden Megawati yang mendapat masukan dari mantan Menteri Keuangan Boediono, Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjara-djakti, dan Laksamana Sukardi. Dari Rp144,5 triliun dana BLBI yang dikucurkan kepada 48 bank umum nasional, sebanyak Rp138,4 triliun dinyatakan merugikan negara karena tidak dikembalikan kepada negara, tapi baru 16 orang yang diproses ke pengadilan. Selanjutnya KPK juga belum menghentikan penyelidikan kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) kepada Bank Century dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Baru mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia bidang Pengelolaan Moneter dan Devisa Budi Mulya yang divonis 15 tahun dan denda Rp1 miliar padahal Budi Mulya dalam perkara itu dituntut bersama-sama dengan Boediono sebagai Gubernur BI, Miranda Swaray Goeltom selaku Deputi Dubernur Senior BI, Siti Chalimah Fadjriah, S Budi Rochadi, Harmansyah Hadad, Hartadi Agus Sarwono dan Ardhayadi Mitroatmodjo masing-masing selaku Deputi Gubernur BI dan saksi Raden Pardede selaku sekretaris KSSK. Berdasarkan penjelasan UU No 30 tahun 2002 tentang KPK, pembentukan KPK dilatarbelakangi oleh tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut caracara yang luar biasa. Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun. Bebas dari kekuasaan manapun menjadi modal tidak ternilai agar KPK punya prioritas dengan rasionalitas yang sehat dalam mengusut kasus-kasus yang jelas-jelas melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat luas, bukan masyarakat setempat.
z Sumbar evaluasi izin tambang galian C z Nan ngenek-ngenek tu? z Pemko Padang siapkan kampung bebas narkoba z Kalau ternyata belum bebas? z Luhut: Indonesia imbang pilih kereta api cepat z Podo
ua tahun usia pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla membawa bangsa Indonesia untuk menyadari perjalanan visi sembilan kebijakan prioritas yang mendasari berbagai program kerja atau terkenal dengan istilah nawacita. Kesembilan prioritas tersebut adalah menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara; membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; membangun Indonesia dari pinggiran untuk memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Kemudian, menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Lalu, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektorsektor strategis ekonomi domestik; melakukan revolusi karakter bangsa; dan memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Sebagaimana yang tertuang dalam laporan capaian dua tahun pemerintahan Jokowi-JK yang diterbitkan oleh Kantor Staf Presiden, visi pemerintahan Jokowi-JK telah dirumuskan dalam nawacita yang memiliki tiga ciri utama yakni negara hadir, membangun dari pinggiran, dan revolusi mental. Presiden Jokowi sejak awal memimpin negeri ini memang menggelorakan kembali semangat membangun kesadaran rakyat Indonesia untuk bekerja.
D
OLEH : BUDI SETIAWANTO “Mari bergerak bersama untuk bekerja, bekerja, dan bekerja”. Begitulah kutipan pernyataan Jokowi saat menyampaikan pidato pertamanya selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan untuk periode 2014-2019 dalam Sidang Paripurna MPR pada 20 Oktober 2014. Jokowi yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bekerja dalam memimpin bangsa ini, tentunya menjadi teladan bagi bangsa ini untuk terus selalu dan selamanya bekerja secara nyata dan sungguh-sungguh untuk mencapaia tujuan bangsa ini. Fokus Pemerintahan Jokowi-JK telah menetapkan 2016 sebagai tahun percepatan pembangunan. Pada tahun percepatan pembangunan ini, pemerintah fokus pada tiga langkah terobosan untuk pengentasan kemiskinan, pengangguran, serta ketimpangan dan kesenjangan sosial. Tiga langkah itu adalah, pertama, percepatan pembangunan infrastruktur; kedua, penyiapan kapasitas produksi dan sumber daya manusia; ketiga, deregulasi dan debirokratisasi. Pemerintah membangun berbagai sarana insfrastruktur secara lebih merata di seluruh Tanah Air guna memperkuat konektivitas antarwilayah dan memperkecil ketimpangan dan kesenjangan sosial. Akselerasi pembangunan infrastruktur logistik meliputi jalan, pelabuhan, bandara, dana rel kereta api, sedangkan, akselerasi pembangunan infrastruktur strategis mencakup pembangkit listrik, telekomunikasi, irigasi, dan perumahan rakyat. Dalam dua tahun terakhir, pemerintah telah mempercepat pembangunan jalan nasional sepanjang
2.225 km, jalan tol sepanjang 132 km, dan jembatan sepanjang 16.246 m atau sebanyak 160 jembatan. Capaian tersebut telah melampaui target pembangunan jalan nasional sepanjang 703 km dan jembatan sepanjang lebih dari 8.452 m. Pembangunan kereta api tidak hanya dilakukan di Jawa tetapi juga di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Sampai sekarang jalur kereta api yang beroperasi telah mencapai sepanjang 5.200 km spoor (km ‘sp). Di tahun 2015, 179,33 km ‘sp telah selesai dibangun dan 271,5 km ‘sp sedang dalam proses pembangunan. Selain itu sedang dibangun kereta api transportasi perkotaan seperti MRT (mass rapid transportation), LRT (light rail train), serta commuter line. Untuk tol laut, pemerintah telah menetapkan 24 pelabuhan sebagai simpul jalur tol laut. Sebagai pendukung, turut dibangun 47 pelabuhan nonkomersiil dan 41 pelabuhan sedang dalam proses pembangunan. Taret pemerintah adalah sudah terbangun 100 pelabuhan pada tahun 2019. Sementara sembilan bandara telah dikembangkan tahun ini sehingga memiliki standar lebih tinggi, dan enam bandara telah resmi dibuka. Dalam percepatan pembangunan infrastruktur, pemerintah juga membangun wilayah-wilayah marjinal, tertinggal, dengan menggunakan dana APBN sedangkan daerah-daerah lain yang ekonomi mengeliat dana tumbuh, pemerintah mendorong peran dunia usaha dan kerja sama dunia usaha dengan BUMN. Tahun 2016 ini, investasi BUMN ditargetkan sebesar Rp410,2 triliun yang di dalamnya terdapat 62 proyek strategis dengan nilai proyek sebesar Rp347
triliun. Nilai investasi BUMN akan terus diperbesar sehingga pada tahun 2019 dapat mencapai Rp764 triliun. Sebagai katalisator pembangunan infrastruktur fisik dan sosial, pemerintah berkomitmen melakukan deregulasi dan debirokratisasi. Sebanyak 12 paketkebijakan ekonomi telah dikeluarkan pemerintah sampai dengan awal Juni 2016. Pemerinta juga telah membentuk satuan tugas percepatan dan efektivitas pelaksanaan kebijakan ekonomi. Sebagai bagian dari deregulalsi, pemerintah telah melakukan sinkronisasi berbagai peraturan daerah terkait perdaganan dan investasi. Lebih dari 3.000 peraturan dareah sudah dibatalkan karena tidak kondusif bagi kemajuan perdagangan dan kemudahan berusaha. Aspek strategis Dalam melakukan berbagai terobosan itu, pemerintah menaruh perhatian besar pada empat aspek strategis. Aspek strategis pertama adalah mempercepat reformasi hukum untuk memberi kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan masyararkat, serta terus mendorong reformasi birokrasi untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih prima. Reformasi yang menyeluruh dari hulu ke hilir, bukan reformasi tambal sulam. Untuk itu profesionalisme Polri dan Kejaksaan serta kualitas aparatur sipil negara terus ditingkatkan. Percepatan penggunaan teknologi informasi dalam sistem kerja pemerintah juga terus dipercepat sebagai bagian penting dari peningkatan kualitas layanan publik, efisiensi, dan pencegahan praktik korupsi. Aspek strategis kedua adalah perombakan manajemen anggaran pembangunan. Paradigma lama anggaran dibagi rata, diubah dengan paradigma baru yaitu anggaran difokuskan untuk program-program prioritas.
Amanah untuk Pengusaha Muda Nasional ang Proklamator dan Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, memiliki banyak kata-kata mutiara, dan salah satunya adalah, “Beri aku 10 pemuda niscaya akan kuguncangkan dunia”. Makna dari kalimat tersebut bukanlah kosong tetapi memiliki banyak makna, yaitu pentingnya bagi suatu masyarakat untuk menempatkan kepercayaan kepada kalangan pemuda sebagai penerus obor perjuangan suatu bangsa. Untuk itu, wajar saja bila organisasi seperti Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menggelar acara pendidikan dan pelatihan nasional (Diklatnas) dengan tema “Mendorong Pengusaha Muda Kompetitif di Pentas Global”. Acara Diklatnas IV kali ini terasa spesial karena juga bekerja sama dengan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas). Rantai jadwal diklatnas tersebut juga digelar di Gedung Panca Gatra, Lemhanas, 9-16 Oktober 2016. Menurut Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat Hipmi Priamanya Djan, Diklatnas Lemhanas BPP Hipmi ditujukan untuk meningkatkan wawasan kebangsaan, nasionalisme, ketahanan nasional, penguatan ideologi bernegara, dan mendorong peningkatan daya saing dalam dunia usaha. Apalagi, selaras dengan pemikiran Bung Karno, Pria juga menilai peran pengusaha muda ke depan strategis karena antara lain menguatnya globalisasi, tumbuhnya angkatan kerja muda produktif, serta munculnya industri yang digerakkan oleh usahawan muda. Selain itu, ujar dia, penyebab lainnya juga dapat disebutkan yaitu pesatnya perkembangan teknologi berbasis internet dan industri kreatif. Sementara itu, Ketua Bidang Organisasi Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira mengatakan, di tengah tuntutan global yang kian ketat, kebutuhan akan hadirnya pengusaha dalam sebuah negara merupakan suatu
S
OLEH : M. RAZI RAHMAN hal yang tak dapat dipungkiri. Apalagi, peran dunia usaha nasional bakal kian strategis dengan dimulainya pemberlakuan pasar bebas ASEAN melalui program Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun ini. “Kompetisi antarnegara telah dimulai. Tantangan bagi kita anak bangsa adalah bagaimana memenangkan peluang emas ini,” katanya. Ia juga mengingatkan sebuah keharusan bagi organisasi perkaderan seperti Hipmi untuk terus melahirkan bibit-bibit pengusaha baru setiap tahunnya. Sejumlah sosok juga ditampilkan menjadi pembicara dalam diklatnas tersebut, seperti sejarahwan Universitas Indonesia (UI) Anhar Gonggong menyatakan saat ini menjadi tugas pengusaha muda mengelola sumber daya alam (SDA) Indonesia dan menjaganya dari penguasaan pihak asing. “Menjadi kewajiban bagi para pengusaha-pengusaha muda untuk menjaga dan mengelola sumber daya alam Indonesia agar tidak dikuasai asing,” kata Anhar Gonggong. Anhar memaparkan, Indonesia mengalami berbagai proses dalam membangsa dan terdapat perubahanperubahan nilai sejak zaman kerajaan, zaman penjajahan Belanda,hingga saat ini. Namun, Anhar menyayangkan meski Indonesia sudah merdeka dari penjajahan namun dirinya melihat kekayaan Indonesia yang melimpah tidak hentinya diincar oleh bangsa asing. “Perusahaan-perusahaan di dalam negeri juga banyak yang dikuasai oleh asing,” katanya. Ia berpendapat bahwa ada dua hal yang harus dibenahi agar krisis kebangsaan tidak berlangsung lama, yaitu birokrasi dan partai politik. Menurut dia, birokrasi di Indonesia dinilai buruk sehingga perlunya ada perubahan dalam mekanisme perekrutan
dalam sejumlah instansi pemerintahan. Pembicara lainnya, Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto mengajak para pengusaha muda untuk mengelola industri prioritas yang terdiri atas sektor pangan, farmasi, kosmetik, tekstil, transportasi, elektronika, dan industri kreatif. “(Industri prioritas) ini semua merupakan industri yang sedang tumbuh atau booming di dalam negeri, dan bisa menjadi peluang yang baik,” kata Airlangga. Revolusi 4.0 Menperin memaparkan bahwa saat ini Indonesia telah masuk ke dalam era revolusi industri 4.0 di mana industri dapat diintegrasikan dengan dunia online atau internet. “Beberapa industri seperti komponen semen, pupuk, tekstil, sudah mengadopsi otomasi,” katanya. Otomasi adalah penggunaan mesin, sistem kontrol, dan teknologi informasi untuk optimisasi produksi dan pengiriman barang dan jasa. Dengan demikian, lanjut Menperin, maka akan semakin efisien karena dengan sistem online proses produksi akan berkesinambungan sesuai informasi kebutuhan stok. Selain itu, masih dalam acara Diklatnas Hipmi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono juga mengajak para pengusaha muda untuk dapat aktif terlibat menggarap berbagai proyek infrastruktur di sejumlah daerah yang juga merupakan fokus dari pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla. “Kementerian Pekerjaan Umum diamanahi tiga dari lima bidang infrastruktur yaitu transportasi yang meliputi pembangunan jalan dan jembatan, kemudian air yang meliputi ketahanan pangan, air bersih, sanitasi, dan pengelolaan banjir, serta yang ketiga pembangunan perumahan dan permukiman,” kata Menteri PUPR. Menurut Basuki, saat ini Indonesia
sudah memasuki era kompetisi keterbukaan di antara negara-negara ASEAN tetapi kementeriannya masih menghadapi sejumlah kendala sehingga pembangunan infrastruktur dinilai masih belum optimal. “Tantangan yang kami hadapi dalam pembangunan infrastruktur antara lain disparitas antarwilayah dan kawasan masih tinggi. Seperti pembangunan di wilayah Jawa yang sudah maju dibandingkan wilayah Timur dan pulau-pulau terluar Indonesia,” katanya. Guna mengatasi disparitas tersebut, Kementerian PUPR juga turut membangun wilayah timur dan pulau terluar Indonesia. Selanjutnya daya saing nasional masih belum kuat karena keterbatasan dukungan infrastruktur termasuk konektivitas. Permasalahan lainnya adalah masalah urbanisasi yang tinggi serta pemanfaatan sumber daya yang belum optimal dalam mendukung kedaulatan pangan dan energi. Untuk itu, Kementerian PUPR membuka peluang bagi pihak swasta untuk terlibat dalam proyek infrastruktur. “Dalam kebijakan pemerintah, kita memberikan peluang yang seluasluasnya kepada swasta. Kalau secara ekonomi visibel, dan secara finansial visibel, maka swasta kita dorong masuk,” ujarnya. Di Diklatnas Hipmi itu, Menteri Basuki juga kembali mengingatkan agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pengusaha besar dilarang menggarap proyek pemerintah dibawah Rp50 miliar. Basuki mengatakan, larangan tersebut karena proyek dibawah Rp50 miliar diprioritaskan digarap oleh pengusaha kecil lokal atau daerah. Pemerintah, ujar Menteri PUPR, membutuhkan dana untuk membangun infrastruktur sebesar Rp5.500 triliun. Namun pemerintah meminta peran aktif sektor swasta dalam pembangunan tersebut sebab pemerintah hanya sanggup menyediakan sebesar 20 persen, termasuk dari BUMN. Dengan adanya diklatnas yang diisi pembicara berbobot itu, diharapkan para pengusaha muda dapat memberikan kontribusi lebih kepada pembangunan negeri ini.
Redaksi menerima sumbangan tulisan dari pembaca, lampirkan identitas pribadi (SIM/KTP) panjang tulisan maksimal 800 kata dikirimkan ke email [
[email protected] ] tulisan yang dimuat diberi imbalan sesuai standar Metro Andalas. Harap tulisan yang sudah dikirim ke redaksi, tidak dikirim atau pernah dikirim ke media lain. Terimakasih. Terbit Sejak 28 November 2013 Penerbit: PT. Metro Andalas Multimedia Keputusan Menkum HAM RI. No. 0011296. AH. 01.01 Tahun 2016. Pemimpin Umum/Penanggung Jawab Herman Nasir, M.I.Kom. Pemimpin Redaksi Eko Yanche Edrie
Pemimpin Perusahaan Faisal Budiman
Redaktur Pelaksana John Edward Rhony
Asisten Redaktur Pelaksana Novrizal Sadewa
WARTAWAN Metro Andalas dalam menjalankan tugas jurnalistiknya didasarkan pada etika jurnalistik dan UU No 40/1999 dan dilengkapi dengan tanda pengenal yang sah.
z DEWAN REDAKSI: Herman Nasir, Eko Yanche Edrie, John Edward Rhony, Alwi Karmena, Novrizal Sadewa z REDAKTUR SENIOR: Alwi Karmena zREDAKTUR: Sisca Oktri Santi (Yeyen), Febriansyah Fahlevi z REPORTER: Padang Bayu Ichwan Nugroho, Erik Riyanto, Monica Febby, Taf Caniago Pariaman Syafrial Suger, Khairul Koto, Padangpanjang Ricco Mahmudi, Paul Hendri Kota Solok; Adrizal Payakumbuh/Limapuluh Kota Syafril Nita, Lili Yuniati, Bukittinggi Iwin SB, Agam; Heppy Kusnandar Pasaman Barat; Roni Mangkuto Pasaman Zulkifli Rahman, Tanah Datar; Heri Syafrianto Pesisir Selatan Junisman, Wandi Jusri, Teddy Setiawan, Jumadil Solok Selatan Kamisrial Kabupaten Solok Riswan Jaya, Yance Gafar Kota Solok Adrizal Inyiak, Rijal Islami Sijunjung Martius Aciak Dharmasraya; A. Habibi, Mentawai; Rahadio, Jabodetabek (perwakilan) Syafruddin Al, Kadar Santoso z DIVISI KEUANGAN Ira Dwiyanti z DIVISI SIRKULASI Suci Rahmadani, Yulisabetris, Findo DKK, Adek (Sawahlunto) z TIM LAYOUT Koord: Rudi Saputra, Wahyu Saputra, Yandri Olga Putra z DESIGN IKLAN Sri Rahmadinilah z DIVISI IT Raihan Al Karim, Budi Febrian z DIVISI MARKETING IKLAN Yulia Hendra, Rifki zHarga Langganan: Kota Padang @Rp80.000/bulan, luar Kota Padang ditambah ongkos kirim, harga eceran @Rp4.000/eksamplar zTarif Iklan: black white @Rp400.000/terbit, display 3 kolom x 150 mm @Rp350.000/terbit, display 3 kolom x 100 mm @Rp 225.000/terbit, display 2 x 100 mm @Rp150.000/terbit, 1 kolom x 150 mm @Rp120.000/terbit, 1 kolom x 100 mm @Rp70.000/ terbit, 1 kolom x 50 mm @Rp40.000/terbit, iklan baris @Rp30.000/terbit, full colour @Rp25.000/mm kolom, spot colour @Rp15.000/mm kolom. zBank: Bank Nagari a/n. PT. Metro Andalas Multimedia, No Rek 2105.0103.00120.5 z ALAMAT: Gedung Antara Jl. Kampung Nias V No. 34 Padang, Telp. (0751) 38887 Faks. (0751) 2941, Email:
. versi online: www.metroandalas.co.id Dicetak pada: PT. Padang Graindo Mediatama, Alamat: Jl. Adinegoro No. 17 A Lubukbuaya, Padang. Isi di luar tanggungjawab percetakan.
PENDIDIKAN
5
RABU 8 FEBRUARI 2017
MTsN DANGUNG-DANGUNG
Unjuk Gigi dengan Segudang Prestasi MTsN Dangung-dangung yang terbilang tua dikecamatan Guguk kabupaten Limapuluh Kota, sampai awal Januari Februari 2017 ini masih unjuk gigik dan catat segudang prestasi. GUGUK (Metrans) Menurut Nur Ali,SAg, M. Pd., selaku kepala sekolah yang memiliki siswa 890 orang dengan 80 orang tinggal diasrama itu, cukup melihatkan prestasi dari tahun – ketahun. Hal itu disampikannya Selasa( 7/2 ) diruang kerjanya. Prestasi terakhir yang diraih MTsN Dangung-dangung kecamatran Guguk, berhasil juara umum lomba Ajang Temu Prestasi ke – 4 diselenggarakan MAN 1 Kota Payakumbuh, untuk tingkat kota Payakumbuh dan kabupaten Limapuluh Kota pada tanggal 1 dan 2 Februari 2017 lalu. Diantara lomba yang berhasil diraih MTsN Dangungdangung adalah juara I lomba menulis kreatif, Lomba MSQ, Kaligrafi bahagian putra dan putri, Hadrobah, Guessing Word, serta pertandingan tenis meja. Satu – satunya prestasi juara I yang lepas dari MTsN Dangung-dangung, dalam lomba menulis kreatif bahagian putri. Jelang tutup Desember 2016 dari 31 Desember 2016 sampai 3 Januari 2017 jelang terbit matahari 2017, berhasil memborong enam juara I dalam berbagai lomba Kemah
TAHUN AJARAN 2017/2018
Politeknik Negeri Padang akan Terima 1.324 Mahasiswa Baru
UNJUK GIGI- MTsN Dangung-dangung yang terbilang tua dikecamatan Guguk kabupaten Limapuluh Kota, sampai awal Januari Februari 2017 ini masih unjuk gigik dan catat segudang prestasi. Madrasah tingkat kabupaten Limapuluh Kota di Lembah Harau. Enam juara I yang direbut siswa dan siswi pramuka MTsN Dangung – dangun kata Nur Ali, juara I lomba
Puisi Da’wa putra dan putri, lomba tata upacara, Himne Madrasah, lomba PBB, serta lomba Pionering. MTsN tertua yang dulu gedung PGA ini, memang sejak awal sudah meraih segudang
prestasi, dan prestasi – demi prestasi akan tetap dibina guru pembimbing sebanyak 60 orang termasuk Guru Tidak Tetap 16 orang ini kata Nur Ali . Prestasi-prestasi yang diraih MTsN Dangung –
dangung, yang mengisi waktu luang dengan berbagai ekstrakurikuler di sore hari, termasuk untuk menghafal Al Qur’an, selain olahraga, kesenian, Pramuka dan lain tutur kepala sekolah ini optimis. (syn)
Disdik Padang Dorong PAUDNI Terakreditasi PADANG (Metrans) Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Padang mendorong lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan I n f o r m a l ( PA U D N I ) d i daerah itu agar terakreditasi. Kepala Bidang PA U D N I D i n a s Pendidikan (Disdik) Padang Nurhayati di Padang, Selasa (7/2) mengatakan, akreditasi bertujuan agar lembaga dalam penyelenggaraannya sesuai dengan standar nasional
pendidikan. Nurhayati menyebutkan masingmasing lembaga terdiri dari 517 PA U D , 4 0 P u s a t Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan 141 Lembaga Kursus Pendidikan (LKP). Sedangkan yang sudah terakreditasi pada 2016 meliputi 60 PA U D , t i g a P K B M dan empat lembaga kursus. Ia mengatakan pembelajaran di PKBM didominasi
oleh anak yang termaginalkan di pendidikan formal misalnya karena kenakalan dan dikeluarkan dari sekolah-sekolah formal, kemudian yang tidak pernah sekolah sama sekali yang disebabkan oleh faktor ekonomi dan faktor sosial lainnya. “Semuanya itu ditampung di PKBM, karena di PKBM terdapat program kesetaraan, taman bacaaan, program keterampilan termasuk
PA U D , ” u j a r n y a . Ia menjelaskan a g a r terakreditasi suatu lembaga PAUDNI dalam penyelenggaraannya harus mengacu pada delapan standar nasional pendidikan. Diantaranya standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar tenaga pendidik, pengelolaan, pembiayaan, sarana prasarana dan penilaian. “Kelayakan suatu lembaga dapat dinilai apabila seluruh pengelolaannya sudah
berjalan secara maksimal, misalnya pengelolaan administrasi, pembelajaran yang sesuai dengan standar nasional,” ujarnya. Ia mengatakan pihaknya terus mendorong lembaga tersebut agar terakreditasi dengan melakukan pembinaanpembinaan dan pelatihan terhadap tutor dan guru sebagai tenaga pendidik, serta pihak pengelola sebagai tenaga kependidikan. (mel)
PADANG (Metrans) Politeknik Negeri Padang (PNP), Sumatera Barat menargetkan akan menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2017/2018 sebanyak 1.324 orang yang terdiri atas 19 Program Studi (Prodi) dan ditambah 1 kelas kerjasama PLN dengan Prodi Teknik Listrik. “Pada tahun ajaran baru 2017/ 2018, kami menargetkan akan menerima mahasiswa baru sebanyak 1.324 orang,” ujar Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan PNP, Maidar S.Tp.,MM kepada Metrans, Selasa (7/2). Ia menyebutkan, ada empat jalur yang akan disediakan Politeknik Negeri Padang untuk penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran baru ini, yakni Bidikmisi, Penelusuran Minat Dan Kemampuan - Politeknik Negeri (PMDK-PN), Ujian Masuk Politeknik Negeri (UMPN), dan Seleksi Nilai Ujian Nasional (SNUN). Dikatakan, untuk jalur Bidikmisi, pendaftaran dilaksanakan secara online pada website http:// bidikmisi.ristekdikti.go.id. Pendaftaran siswa ditutup pada tanggal 27 Maret 2017 dan hasilnya akan diumumkan pada tanggal 5 Mei 2017. Jalur bidikmisi ini akan dilaksanakan secara Nasional bagi siswa yang berprestasi dan tidak mampu secara ekonomi (miskin). Untuk jalur PMDK-PN, akan dilaksanakan bersama dengan 42 Politeknik Negeri yang ada di Indonesia. Pendaftaran dilaksanakan secara online pada website http:// pmdk.politeknik.or.id. Pendaftaran sudah dibuka dari hari ini dan akan ditutup pada tanggal 25 April 2017. Hasilnya akan diumumkan pada tanggal 9 Mei 2017. Sementara, untuk jalur SNUN, UMPN dan kelas kerjasama PLN, belum dapat diinformasikan karena masih menunggu hasil keputusan. “Untuk jalur UMPN, kita masih menunggu rapat forum direktur, untuk jalur SNUN, kita akan seleksi dari nilai ujian nasional calon mahasiswa baru. Sedangkan untuk kelas kerjasama PLN, kita juga menunggu pertemuan dengan tim PLN Jakarta,” ujarnya. (han)
Hanya Tiga SMP di Dolok UNBK SOLOK (Metrans) Tiga sekolah menengah pertama di Kota Solok, Sumatera Barat, mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer 2017, kata
pejabat setempat. Kepala Dinas Pendidikan Solok, Dodi Osmond di Solok, Jumat menyebutkan tiga sekolah tersebut adalah SMPN 2 Solok
yang akan menumpang di SMKN 1 Solok, SMPN 4 dan SMPN 5 akan menumpang di SMKN 2 Solok. Sebelumnya, kata dia, UNBK
akan dilaksanakan seluruh SMP dan SMA di Kota Solok karena sistem UNBK yang berubah, sandi, dan kata kunci hanya dimiliki sentra penyelenggara ujian yang dimasukkan di komputer sehingga hanya sebagian sekolah yang bisa ikut UNBK. Dari SMPN 2 Solok akan diikuti 362 orang siswa, SMPN 4 Solok diikuti 177 orang siswa, dan dari SMPN 5 sebanyak 173 siswa. Total seluruh siswa SMP 712 orang. Ia menyebutkan ada empat sekolah penyelenggara, yaitu SMKN 1
Solok, SMKN 2 Solok, SMKN 3 Solok, dan SMK Kosgoro. Untuk tingkat SMA dan SMK ada enam sekolah yang akan mengikuti UNBK 2017 yaitu SMAN 1 Solok, SMAN 2 Solok, SMKN 1 Solok, SMKN 2 Solok, SMKN 3 Solok, dan SMK Kosgoro. “Sebenarnya SMPN 1 Solok juga ingin mengikuti UNBK, tapi karena jumlah siswa mencapai 410 orang tidak bisa menumpang di sekolah penyelenggara,” ujarnya. Ia menjelaskan jika jumlah siswa 410 orang dibagi dalam 3 shift, berarti sekitar 136 orang setiap shift, untuk itu harus ada 140 unit komputer. Sekolah penyelenggara SMKN
1 memiliki tujuh labor komputer dan SMKN 2 Solok memiliki empat labor komputer, yang setiap labor memiliki sekitar 20 hingga 30 komputer. “Untuk ikut UNBK, sekolah harus menyertakan seluruh siswa kelas tiga, tidak bisa separuhseparuh,” katanya. Dinas pendidikan akan membantu dengan teknisi komputer untuk menanggulangi masalah jaringan internet dan perangkat lainnya. “Yang paling dibutuhkan adalah listrik yang tidak mati. Untuk itu kami akan minta surat dari wali kota untuk PLN agar memastikan listrik siap selama ujian berlangsung,” katanya. (asm)
UNBK- Dinas Pendidikan Solok menyebutkan hanya tiga SMP yang siap melaksanakan UNBK di sekolah tersebut. Mereka adalah SMPN 2 Solok yang akan menumpang di SMKN 1 Solok, SMPN 4 dan SMPN 5 akan menumpang di SMKN 2 Solok.
RANAH
6 PERNIK
Baznas Salurkan Beasiswa
B
upati Kabupaten Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan memberikan bantuan beasiswa secara simbolis kepada siswa dan siswi SD, SLTP dan SLTA untuk Kecamatan Pulau Punjung. Bantuan itu berasal dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) sebanyak Rp157.600.000, yang diberikan kepada 410 siswa yakni SD sebanya 205 orang, SLTP 111 dan SLTA 94. Sutan Riska dalam sambutannya memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Baznas Dharmasraya yang memberikan bantuan beasiswa kepada para siswa yang ada di Pulau Punjung. Ia berharap bantuan serupa juga akan segera disalurkan untuk kecamatan-kecamatan lainnya di Kabupaten Dharmasraya. Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada para pengurus Baznas yang telah memprogramkan kegiatan sekaligus mengagendakan pemberian beasiswa untuk siswa kurang mampu dan siswa berprestasi tingkat SD, SMP dan SMA sederajat. Sutan Riska berharap, pemberian siswa ini dapat membantu siswa dan orang tua yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan murid dan siswa untuk mengikuti proses belajar mengajar di sekolah. Bupati juga mengharapkan kepada Baznas Dharmasraya untuk dapat mewujudkan program ‘Dharmasraya Cerdas’ dengan sebaikbaiknya, hingga permasalahan pendidikan di Kabupaten Dharmasraya dapat terjawab. (*)
C-6 Sudah Harus Sampai pada Pemilih pada H-1 PAYAKUMBUH (Metrans) Surat pemberitahuan pemilih atau model C-6 (Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih) sudah disebar kepada pemilih paling lambat 14 Februari 2017, sehari menjelang hari pencoblosan. Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) lansung mengantarkan C-6 kepada pemilih. Pendestribusian surat pemberitahun pemilih mulai dibagikan KPPS pada 12 Februari 2017. Kita mulai mendistribusikan pada 12 Februari dan paling lambat H-1 menjelang pencoblosan. Dalam penyampaikan surat pemilih itu lansung kita berikan kepada bersangkutan, dan tidak bisa dititipkan,” jelas Ketua KPU M. Khadafi, kepada awak media. Disampaikan Khadafi, seluruh nama yang terdaftar dalam DPT seyogyanya menerima C-6. Tetapi petugas KPPS bisa saja terkendala dalam memberikan surat pemberitahuan pemilih karena yang bersangkutan tidak berada ditempat. Kita berharap, kawan-kawan petugas KPPS bisa mengatasi masalah seperti tidak ada yang bersangkutan ditempat, sehingga datangi lagi dilain waktu. Seyogyanya memang surat pemberitahun itu diterima setiap pemilih yang sudah terdaftar di DPT. Namun, bila pemilih yang sudah terdaftar tidak menerima surat C-6, boleh memberikan hak pilih dengan menggunakan KTP ke-TPS,” jelas M. Khadafi. Disampaikannya, terhadap C-6 yang tidak berhasil disampaikan kepada Pimilih, bisa karena tidak berada ditempat, meninggal dunia, pindah, atau sudah diterima menjadi TNI dan Polri, maka C-6 akan sampai kepada KPU. Jadi kita sudah antisipasi bentukbetuk kerawanan berbagai kecurangan yang akan timbul jauh-jauh hari. Termasuk C-6 yang tidak sampai kepada pemilih karena beberapa hal tadi, lansung kita terima kembali,” jelasnya. Khadafi, juga menyebut sudah melakukan antisipasi sejak penetapan DPS lalu terhadap pemilih ganda. Namun, hingga 8 hari menjelang hari pencoblosan, pemilih ganda tidak ada di Kota Payakumbuh. Kita sudah lakukan penyeleksian sejak awal penetapan DPS, kemudian kita tetapkan DPT. InsyaAllah tidak ada pemilih ganda kita temukan. Tetapi jumlah DPT kita bisa saja berkurang, disebabkan meninggal dunia, diterima menjadi anggota TNI dan Polri, atau pindah,” sebutnya. Sementara Ketua Pengawas Pemilih (Panwaslih) Kota Payakumbuh, Suci Wulandari, menyebut akan mengawasi secara ketat pendistribusian C-6 kepada masyarakat pemilih yang terdaftar di DPT. Kita akan kawal ketat pendistribusian C-6, karena pemberitahuan pemilih juga salah satu celah untuk penyalahgunaan C-6 dan bisa menimbulkan kecurangan. Ini kita awasi secara ketat,” jelasnya. (li2)
RABU 8 FEBRUARI 2017
SETELAH TERBENGKALAI 5 TAHUN
Pembangunan RSUD Dharmasraya Dilanjutkan Begitu Sutan Riska Tuanku Kerajaan dilantik sebagai Bupati Dharmasraya pada Februari 2016 lalu, ia mulai mencurahkan perhatiannya untuk melanjutkan pembangunan RSUD Dharmasraya yang sudah terbengkalai selama lima tahun. DHARMASRAYA (Metrans) Berbagai upaya pun dilakukannya, termasuk mengusulkan kepada Komisi IX DPR RI terkait kelanjutan penyelesaian pembangunan RSUD Sungai Dareh yang terhenti sejak berapa tahun terakhir. Apa yang dilakukan itu, kata Sutan Riska kepada Metrans, kemarin, merupakan aspirasi masyarakat yang terus menunggu penyelesaian pembangunan RSUD. Ia menjelaskan, percepatan pembangunan bukan tanpa alasan mengingat letak Dharmasraya berada jauh dari RSUP M. Djamil yang memiliki fasilitas kesehatan lebih lengkap, namun berada di Kota Padang. Hal ini, lanjutnya, terkadang berkibat fatal terhadap keselamatan nyawa masyarakat yang sempat tidak tertolong, karena harus di rujuk ke rumah sakil luar daerah. “Jika RSUD Sungai Dareh dapat beroperasi tentu akan mengurangi penderita rakyat,” lanjutnya. Menunjukan Hasil Stelah terbengkalai selama lima tahun, akhirnya pembangunan RSUD Dharmasraya yang telah menghabiskan anggaran sekitar Rp 85 miliar lebih dan menjadi kebanggaan masyarakat di Kabupaten Dhar-
DILANJUTKAN- Pembangunan RSUD Dharmasraya akan segera dilanjutkan, terlihat tim konsultan dari Jakarta bersama Kadis PU Dharmasraya, Ir Junaidi, saat melakukan peninjauan RSUD Dharmasraya, kemarin. masraya akan dilanjutkan. Dari pantauan Metrans di lapangan, Selasa (7/2), tim konsultan dari Jakarta melakukan peninjauan untuk mereview bangunan yang ada untuk diselesaikan pembangunan tahun 2017 ini. Kadis PU Dharmasraya Ir Junaidi didampingi oleh tim konsultan, menuturkan bahwa pembangunan RSUD Dharmasraya ini akan dilanjutkan pembangunan tahun ini dan akan dimulai bulan April 2017. “Bulan ini hingga Maret akan dilakukan proses lelang, paling lambat awal bulan April pembangunan akan segera dibangun,” jelasnya. Kata Junaidi, saat ini tim konsultan melakukan review
perencanaan pembangunan RSUD Dharmasraya dengan memanfaatkan dana DAK Rp26,7 miliar untuk pembangunan minimal dua lantai akan segera dimanfaatkan. “Kita optimis untuk dua lantai, tahun ini akan selesai dan bisa dimanfaatkan langsung oleh masyarakat. Awal tahun 2018, tentunya RSUD Dharmasraya ini sudah bisa beroperasi,” tegasnya. Dikatakan Junaidi, dari hasil review perencanaan pembangunan diperkirakan yang ada saat ini dengan anggaran dana Rp26,7 miliar bisa menyelesaikan minimal dua lantai dan itu langsung bisa dioperasikan pemanfaatannya. “Satu lantai itu sudah pasti,
tapi kita akan mengusahakan dua lantai bisa dimanfaatkan. Dan awal tahun 2018, RSUD Dharmasraya sudah bisa beroperasi. Tentu ini sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Dharmasraya,” bebernya. Di tempat terpisah Pengawas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Adlisman, juga mengatakan hal yang sama, dimana di tahun 2017 ini pembangunan RSUD akan segera dilanjutkan. “Pembangunan lanjutan RSUD Dharmasraya ini akan lewat dana DAK Rp26,7 miliar dan akan menyelesakan pembangunan RSUD yang terbengkalai,” bebernya. Adlisman juga menjelaskan dari dana Rp26,7 miliar yang
bulan ini hingga Maret akan dilakukan proses tender sebesar Rp22,5 miliar akan digunakan untuk pembangunan fisik. “Sisanya akan digunakan untuk Alkes, IPAL dan Intalasi,”t egasnya. Kata Adlisman, dengan adanya anggaran pembangunan lanjutan RSUD Dharmasraya ini, dirinya meyakini bahwa RSUD Dharmasraya di tahun 2018 akan bisa beroperasi dan tentu ini sudah sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Dharmasraya. “Komitmen bupati untuk menyelesaikan pembangunan RSUD telah nampak, kita berharap pembangunan RSUD Dharmasraya dapat berjalan dengan lancar dan sukses,” tandasnya. (awa)
11 Pejabat Struktural Dilantik Saat Apel BUKITTINGGI (Metrans) Pada apel gabungan ASN Pemerintah Kota Bukittinggi yang diadakan di halaman kantor Balaikota Bukit Gulai Bancah, Senin kemarin, sekaligus digelar acara pelantikan 11 pejabat struktural di lingkungan pemerintah kota setempat. Dalam apel itu bertindak sebagai pembina upacara Walikota H. Ramlan Nurmatias dan diikuti Wakil Walikota H. Irwandi, SH., Setdako Yuen Karnova,SE, ME., Kepala SKPD dan seluruh aparatur sipil negara. Adapun pejabat yang dilantik pada acara tersebut adalah, Mardison, MKM, sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan Kota, Amrijon, SE, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, Sulastri SE sebagai Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Heyu H. Amd sebagai Kasi Pemerintahan, Trantibum dan Humas Kelurahan Tarok Dipo,
Lastri Surya, S.Sos sebagai Kasi Agama, Sosial dan Budaya Kelurahan Pakan Labuah, Nurmaliza, SH., Kasi Pemerintahan, Trantibum dan Humas Kelurahan Aua Tajungkang Tangah Sawah, Romario P. S.STP, sebagai Sekretaris Kelurahan Pakan Kurai, dan Syafar, SH sebagai Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Guguak Panjang. Walikota dalam sambutannya mengatakan, mutasi merupakan salah satu upaya untuk memberikan kondisi nyaman kepada para apartur dalam bekerja. Sehingga prestasi dan capaian yang telah ditargetkan di masing-masing SKPD dapat terealisasi dengan segera. Dia mengakui adanya beberapa orang pejabat di lingkungan Pemko Bukittinggi yang mengundurkan diri. Untuk itu pihaknya mengambil kebijakan untuk melantik pejabat guna mengisi kekosongan tersebut. “Kita tidak mau bekerja setengah-setengah, untuk itu
LANTIK PEJABAT - Walikota Bukittinggi, H.M.Ramlan Nurmatias usai melantik pejabat struktural dilanjutkan dengan penandatanganan SK, Senin. kita secepatnya mengambil kebijakan sehingga setiap program terus bisa berjalan sesuai rencana,” ucapnya. Ramlan Nurmatias tidak menginginkan ada aparatur yang terlena dengan jabatan dan fasilitas-faslitas yang diberikan. Ramlan juga men-
gingatkan agar seluruh pegawai untuk menjaga kekompakan dalam bekerja. Jangan ada kelompok-kelompok yang yang manamakan diri sebagai kelompok pejabat-pejabat tertentu. Dikatakan Ramlan bahwa integritas, loyalitas dan semangat kerja aparatur sangat dibutuhkan.
Apalagi inovasi para pejabat untuk melakukan terobosanterosan baru dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat dan membawa Bukittinggi menjadi lebih baik ke depannya. “Kita akan mengusut tuntas jika ada kelompok kelompok yang mengatasnamakan Walikota, Wakil Walikota dan Sekda. Karena seluruh aparatur sama, yang membedakan hanyalah kemapuan dan kompetensi yang dimiliki,” terang Ramlan. Ramlan juga mengungkapkan bahwa pada, Selasa (7/ 2), Pemko Bukittinggi menggelar assesment bagi pegabat eselon II dan III di lingkungan Pemko Bukittinggi. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari proses lelang jabatan yang akan dilakukan sesuai dengan Permenpan Nomor 13 tahun 2014, tentang tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka di lingkungan instansi pemerintah. (win)
Nagari Sungayang Laksanakan Musrenbang BATUSANGKAR (Metrans) Program pembangunan pemberdayaan dan pembinaan masyarakat nagari (desa adat) minimal 30 persen masuk dalam anggaran pembangunan belanja (APB) nagari. “Kita akan mengawal dan mengawasi pengelolaan dana nagari untuk kegiatan pemberdayaan dan pembinaan masyarakat minimal 30 persen dari total APB nagari,” kata Camat Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, Aslamudin, saat acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Nagari Sungayang, Selasa (7/ 2). Ia mengatakan tantangan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat nagari ke depan cukup berat sehingga dituntut kinerja wali nagari bersama semua unsur pemerintahan nagari lebih maksimal. “Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat merupakan tanggung jawab kita bersama, maka pejabat pemerintahan nagari harus merangkul
seluruh komponen masyarakat,” katanya. Ia menyebutkan Nagari Sungayang dapat mengembangkan potensi para perantau untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Perantau Nagari Sungayang sudah banyak yang
berhasil di segala bidang, untuk itu kita harus merangkul mereka ikut berpartisipasi membangun daerah,” katanya. Ia juga mengingatkan pemerintahan Nagari Sungayang untuk dapat mengatasi berbagai permasalahan sosial masyarakat yang banyak terjadi akhir-akhir ini seperti tindakan asusila,
maksiat, pergaulan bebas, penyalahgunaan Narkoba, dan perbuatan negatif lainnya. Sementara itu, Wali Nagari Sungayang, Izhar Rasyid mengatakan kegiatan Musrenbang ini sangat penting artinya dalam menentukan arah pembangunan nagari ke depannya. “Musrenbang yang diada-
MUSRENBANG - Kegiatan Musrenbang di Nagari Sungayang, Selasa (7/2).
kan ini merupakan salah satu bentuk keseriusan pemerintah nagari untuk membangun nagarinya,” katanya. Ia menjelaskan jenis kegiatan yang akan dilakukan pada 2018 bidang pemberdayaan masyarakat adalah rehab lima unit rumah tidak layak huni, penyaluran beras untuk fakir miskin, pelatihan komputer dan bordir untuk masyarakat, pelatihan pengolahan sampah dan perbengkelan bagi anak putus sekolah. Sedangkan untuk bidang pembinaan masyarakat berupa kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), bahaya Narkoba dan penyakit masyarakat (Pekat), pembinaan lembaga adat, pondok Tahfizd, dan remaja masjid. Ia mengharapkan melalui Musrenbang nagari ini dapat mewujudkan perencanaan pembangunan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan yang mendesak untuk kesejahteraan masyarakat. (ik)
INTI
7
RABU 8 FEBRUARI 2017
Upaya Sumbar Jadi Sentra Minyak Atsiri Terkendala
Sejumlah Pembangunan Dinilai ........
Sambungan Halaman 1
pidana korupsi. Namun demikian, sesuai tupoksi kepolisian pihaknya hanya menjalankan kewajiban dan melakukan pengawasan, guna memastikan tidak terjadinya kegiatan yang dapat merugikan keuangan negara, atau terindikasi telah terjadi tindak pidana korupsi,” ungkapnya. Ditegaskan Cepi Noval, dalam proses penyelidikan akan dugaan pada sejumlah pembangunan tersebut, dirinya tidak akan mengintimidasi anggotanya yang melakukan penyelidikan awal. Dikatakan Cepi Noval, polisi akan mendukung pembangunan oleh Pemko Padang Panjang, namun pengerjaan pembangunan tersebut tentu harus dimonitor oleh anggotanya. Pantauan koran ini, terlihat pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut seakan tidak
melalui kajian yang lengkap dan layak. Sejumlah pembangunan, yang pengerjaannya terkesan asalasalan dan sedikit dipaksakan, juga terlihat pada pembangunan rumah susun, yang sempat dinilai tidak layak saat ditinjau pihak Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pusat waktu lalu. Seakan menampik tudingan diatas, Pelaksana Tugas (PlT) Kepala Bappeda Padang Panjang, Welda Yusra saat dikonfirmasi wartawan menyebut kondisi atau pembangunan sudah dalam kajian Pemko. Dikatakan, khusus program pembangunan rusunawa yang menggunakan APBD dan APBN tersebut ditujukan untuk khalayak banyak. “Untuk pembangunan rusunawa memang terbentur RTRW. Namun demikian bukan tidak mungkin dapat dilakukan perubahan, seperti yang saat ini tengah
kita upayakan,” sebutnya. Asal-Asalan Menanggapi persoalan diatas, salah seorang tokoh masyarakat Padang Panjang, Masri Edwar mengatakan dugaan telah terjadi pembangunan atau pengerjaan fasilitas publik asal-asalan, mungkin dikarenakan kinerja jajaran pejabat di lingkungan Pemko Padang Panjang tidak becus, dan tidak melakukan pemantauan secara menyeluruh. “Kalau ini terjadi jelas manfaat pembangunan tidak akan tercapai, dan kalau dilihat lebih jauh dugaan menghambur-haburkan keuangan negara terlihat jelas,” tuturnya. Untuk itu, harapnya, kondisi ini harus menjadi perhatian serius pimpinan pemerintahan Kota Padang Panjang, supaya nantinya mereka tidak berurusan dengan aparat penegak hukum, dan masuk dalam lingkaran korupsi berjamaah.(rco/pul)
na, kalau Hambalang kan belum selesai pembangunannya. Proyek e-KTP itu sudah selesai sebetulnya, kewajiban pemerintah sudah dibayar 100 persen, sudah ada penyerahan. maupun peralatan yamg lain. Tapi kita tidak bisa menghentikan ketika sistem sudah berjalan dan dipakai, ketika kita hentikan alat menjadi tidak terpakai dan kerugian negara akan semakin besar, sekarang sistem sudah baik, total loss, toh manfaatnya ada kok,” jelas Alexander. Sedangkan menurut Wakil Ketua KPK lain Laode M Syarif menyatakan bahwa kerugian engara senilai Rp2,3 triliun itu tidak hanya dinikmati oleh dua orang tersangka. “Fakta e-KTP ada Rp2,3 triliun yang didapatkan perhitungan kerugian negara, apakah itu hanya ke dua orang? Saya bisa jawab tidak. Kalau begitu siapa saja Itu yang belum bisa kami jawab. Memang agak melelahkan karena kasus ini lama, tapi ini intensif, maka masih memerlukan waktu. Saya bisa pastikan e-KTP tidak bisa selesai tahun ini, tapi Januari pasti akan ada,” kata Laode. Setidaknya sudah ada 110 orang saksi yang diperiksa dalam kasus ini. “Kita sudah panggil 110 saksi, agak pelik di samping sudah lama, orang-orangnya bahkan sudah ada yang pensiun, jadi memerlukan keuletan penyidik. Sudah saya jelaskan kita juga yakini bukan hanya sampai direktur dan dirjen dukcapil yang menikmati ini, mungkin tidak. Kalau ada sesuatu di dalam proses e-KTP memang secara otomatis sudah barang tentu pihak-pihak swasta ada keikutsertaan. Apakah itu korupsi atau sepengetahuan dia, itu harus didalami penyidik, jadi harus sabar dulu, harus teliti satu persatu sehingga jelas kemana arahnya utk tindakan berikutnya,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan. Irman dan Sugiharto disangkakan pasal ayat 1 atau pasal
3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 jo pasal 64 ayat 1 KUHP. Pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar. Irman diduga melakukan penggelembungan harga dalam perkara ini dengan kewenangan yang ia miliki sebagai Kuasa Pembuat Anggaran (KPA). Pemenang pengadaan KTP elektronik adalah konsorsium Percetakan Negara RI (PNRI) yang terdiri atas Perum PNRI, PT Sucofindo (Persero), PT LEN Industri (Persero), PT Quadra Solution dan PT Sandipala Arthaput yang mengelola dana APBN senilai Rp6 triliun tahun ang-garan 2011 dan 2012. Pembagian tugasnya adalah PT PNRI mencetak blangko KTP elektronik dan personalisasi, PT Sucofindo (persero) melaksanakan tugas dan bimbingan teknis dan pendampingan teknis, PT LEN Industri mengadakan perangkan keras AFIS, PT Quadra Solution bertugas mengadakan perangkat keras dan lunak serta PT Sandipala Arthaputra (SAP) mencetak blanko e-KTP dan personalisasi dari PNRI. PT. Quadra disebut Nazar dimasukkan menjadi salah satu peserta konsorsium pelaksana pengadaan sebab perusahaan itu milik teman Irman dan sebelum proyek KTP elektronik dijalankan, Irman punya permasalahan dengan Badan Pemeriksa Keuangan. PT Quadra membereskan permasalahan tersebut dengan membayar jasa senilai Rp2 miliar, maka teman Kemendagri pun memasukkan PT Quadra sebagai salah satu peserta konsorsium.
Sekali Lagi Kasus ....................................
Sambungan Halaman 1
KTP elektronik) Rp2,3 triliun yang disinyalir ada mark up, siapa yang menikmati? Sejauh ini kontrak antara Kementerian Dalam Negeri dengan konsorsium. Uang kan mengalir dari pemerintah ke konsorsium, kemudian dari rekening penampung itu mengalir ke mana, ini yang masih dalam proses, siapasiapa saja yang memperoleh aliran dana itu. Ini bukan pekerjaan gampang karena menyangkut ribuan transaksi dan ada transaski tunai, tentu menjadikan kami lebih hati-hati mencermati transaski tunai,” kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata. Hingga saat ini, KPK baru menetapkan dua tersangka dalam kasus proyek kartu tanda penduduk elektronik (KTP-e/e-KTP) ini yaitu mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Irman dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen Sugiharto. “Ada tiga tahap yaitu perencanaan, penganggaran dan pelelangan e-KTP, kenapa kita panggil mantan Menkeu (Agus Martowardojo) terkait penganggaran? Karena kita ingin lihat apakah usulan penggaran ada pihak-pihak yang bermain? Apakah sesuai prosedur? Kemudian dalam lelang, tadi dikatakan justru memperkuat pembuktian dalam pelelangan itu ada prosedur tidak benar,” ungkap Alexander. Namun proyek KTP elektronik ini tidak dibekukan karena proyek itu sedang berjalan, berbeda dengan perkara proyek Pembangunan Lanjutan Pusat Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang. “Karena e-KTP kita butuhkan dan sedang berjalan, tidak mungkin kita hentikan karena KTP elektronik itu sangat bergu-
SBY: TNI-Polri-BIN Jangan ...................
Sambungan Halaman 1
Menurut SBY, sejarah mencatat dulu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) pernah menjadi bagian sekaligus pelaku aktif politik partisan dengan berpihak ke salah satu partai dan penguasa. Dia mengingatkan akibat dari keterlibatan ABRI di dalam politik praktis, harus dibayar mahal di mana rakyat sangat marah. Oleh karena itu dia berharap peristiwa itu tidak terulang lagi. “Keledai pun tidak akan terjatuh dua kali karena tersandung batu yang sama. Sebagai purnawiranan senior saya tidak ingin TNI, Polri, BIN mengkianati sumpahnya,” jelas SBY. SBY menginstruksikan kepada seluruh kader Demokrat untuk aktif menjadi mata, telinga, untuk mencegah segala bentuk kecurangan dalam pemilu dan pilkada. Dukung langkah pemerintah tertibkan medsos Dalam kesempatan itu, SBY juga menyatakan mendukung penuh langkah pemerintah menertibkan penyimpangan dalam penggunaan media sosial (medsos) asalkan tidak melewati batas. “Saya mendukung penuh langkah Presiden Jokowi untuk mengatur penyimpangan media
sosial dengan catatan penertibannya dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional, adil, tidak tebang pilih dan jangan kelewat batas,” kata SBY. SBY menjelaskan dalam satu tahun terakhir media sosial menjadi sorotan publik. Menurut dia, jika ada orang yang pernyataannya tidak disukai penguasa, maka media sosial orang itu akan dihajar melalui kelompok yang tidak terlihat atau yang disebut SBY sebagai “the invisible group”. “Saya ini salah satu korban dari ‘the invisible group’ yang bekerja bagaikan mesin penghancur. Kata-kata yang digunakan pun tak kuasa saya utarakan karena bisa merusak jiwa pendengarnya,” ujar SBY. SBY menyatakan sedih media sosial yang seharusnya ikut mencerdaskan bangsa justru digunakan kalangan tidak beradab. Oleh karena itu dirinya mendukung penertiban media sosial secara bertanggungjawab dan tidak melewati batas. “Saya ingatkan tiga hal penting berkaitan hak hukum warga negara. Pertama setiap orang sama kedudukannya di muka hukum. Kedua setiap orang berhak mendapatkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan dan martabatnya. Ketiga setiap orang berhak bebas dan mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminatif,” tutur SBY.
Pesimistis demo di rumahnya diusut tuntas Dalam kesempatan itu, SBY mengaku pesimistis unjuk rasa ratusan mahasiswa di kediamannya, Jalan Mega Kuningan Timur VI, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (6/2), akan diusut tuntas aparat penegak hukum. “Saya pesimis jika kasus unjuk rasa di rumah saya yang melanggar hukum itu diusut tuntas penegak hukum,” kata SBY. SBY mengatakan mendengar kabar bahwa mahasiswa yang melakukan demonstrasi di rumahnya telah diagitasi atau diprovokasi oleh oknum tertentu di dalam acara perkumpulan yang dilaksanakan di kawasan terhormat Jambore Cibubur. “Sangat menyedihkan kawasan terhormat, dikotori tangan hitam, yang melakukan agitasi propaganda untuk menghancurkan lawan politiknya. Mahasiwa dicekoki bahwa SBY merusak negara dan harus ditangkap,” jelas dia. SBY mengaku sulit mengerti jika pihak pemegang mandat kekuasaan tidak mengetahuinya. Namun demikian dia menginstruksikan seluruh kader agar tetap tenang dan kuat menghadapi kenyaaan tersebut. “Kita tetap berusaha, berikhtiar. Cepat atau lambat keadilan, kebenaran akan datang,” kata SBY. (ant)
PADANG (Metrans) Upaya mewujudkan Sumatera Barat sebagai sentra minyak atsiri nasional terkendala karena belum tersedianya peralatan pengolahan yang modern serta minimnya anggaran pendukung. “Rencananya peralatan pengolahan minyak tersebut akan dibantu Kementrian Perindustrian dengan anggaran sebesar Rp2,5 miliar. Namun realisasinya hanya Rp500 juta karena pemotongan anggaran di kementrian,” kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumbar, Asben Hendri di Padang, Selasa (7/2). Ia menerangkan anggaran sebesar itu tidak mencukupi untuk membeli peralatan yang dibutuhkan sehingga untuk sementara pengolahan minyak atsiri Sumbar masih tetap dilakukan secara tradisional. “Anggaran Rp500 juta ini kita alokasikan untuk menunjang kegiatan yang selama ini telah
berjalan,” katanya. Ia mengungkapkan Sumbar sebenarnya telah ditetapkan sebagai salah satu sentra produksi minyak atsiri Indonesia pada 2015 karena dinilai memiliki potensi besar yang belum diolah maksimal. “Agar hasilnya maksimal, direncanakan pada 2017 didirikan industri pengolahan minyak atsiri dengan bantuan pusat,” katanya. Pemprov Sumbar, ujarnya sudah menyediakan lokasi penempatan alat pengolahan tersebut di Ulu Gadut, Pauh. Tepatnya di Lingkungan Industri Kecil (LIK) Ulu Gadut. Hanya saja rencana tersebut batal terwujud. “Setelah saya pertanyakan ke pusat, alasannya karena adanya pengurangan anggaran pada hampir seluruh kementrian, pemangkasan itu juga berdampak pada alokasi Sumbar,” ujarnya. Secara umum Indonesia terdapat lebih dari 40 jenis minyak atsiri, namun baru 20 jenis saja yang
telah diekspor. Minyak atsiri merupakan bahan baku untuk berbagai industri, di antaranya adalah industri flavor dan fragrance, farmasi, makanan, rokok, aromaterapi, industri pengendalian hama, serangga dan lainlainnya. Sebagian besar produk minyak atsiri di Indonesia dihasilkan oleh petani dengan menggunakan alat penyuling yang sederhana. Mereka menggunakan drum bekas atau alat plat besi dan pipa ledeng untuk membuat alat penyuling. Bahan-bahan tersebut mudah berkarat dan menyebabkan warna minyak menjadi gelap sehingga mutu minyak menjadi rendah. “Jika Sumbar memiliki industri pengolahan modern, sektor ini akan menjadi salah satu peluang usaha bagi masyarakat,” kata Asben. Ia berharap tahun depan rencana bantuan Kementerian Perindustrian untuk Sumbar bisa terealisasi. (mko)
Walikota Bukittinggi Tak Inginkan Pejabat Terlena Jabatan BUKITTINGGI (Metrans) Apel gabungan ASN Pemerintah Kota Bukittinggi yang diadakan di halaman kantor Balaikota Bukit Gulai Bancah, Senin lalu (6/2) bertindak sebagai pembina upacara Walikota H. Ramlan Nurmatias dan sekaligus pelantikan sebanyak 11 pejabat struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi, apel gabungan itu diikuti Wakil Walikota H. Irwandi, SH., Setdako Yuen Kar-
nova,SE, ME., Kepala SKPD dan seluruh aparatur sipil negara. Adapun pejabat yang dilantik pada acara tersebut adalah, Mardison, MKM. sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan Kota, Amrijon, SE., Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, Sulastri SE. sebagai Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Heyu H. Amd. sebagai Kasi Pemerintahan, Trantibum
dan Humas Kelurahan Tarok Dipo, Lastri Surya, S.Sos sebagai Kasi Agama, Sosial dan Budaya Kelurahan Pakan Labuah, Nurmaliza, SH., Kasi Pemerintahan, Trantibum dan Humas Kelurahan Aua Tajungkang Tangah Sawah, Romario P. S.STP, sebagai Sekretaris Kelurahan Pakan Kurai, dan Syafar, SH., sebagai Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Guguak Panjang. (win)
Presiden Terima Surat .........................
Sambungan Halaman 1
MK harus segera menyurati Presiden untuk mengajukan pemberhentian sementara. Surat ini sudah saya sampaikan, secara detail prosesnya juga saya sudah sampaikan kepada bapak Presiden,” tambah Arief yang ditemani oleh Sekretaris Jenderal MK M Guntur Hamzah saat datang ke Istana Presiden. Presiden, menurut Arief menyanggupi untuk segera menerbitkan surat pemberhentian sementara Patrialis. “Atas dasar surat itu kemudian Majelis Kehormatan bersidang kembali untuk pemeriksaan lanjutan, nanti Majelis Kehormatan akan merekomendasikan apakah Pak Patrialis untuk diberhentikan tidak hormat atau hormat,” ungkap Arief. Menurut Arief, dalam pertemuan tersebut Presiden Joko Widodo juga menyadari ada kebutuhan untuk segera menga-
jukan nama pengganti Patrialis sebagai hakim konstitusi. “Presiden menyadari, beliau tahu persis kalender ketatanegaraan kalau di awal Maret nanti MK harus menyidangkan perkaraperkara pilkada. Kalau tidak segera diisi maka tinggal delapan hakim dan akan membebani kita dan tadi kita juga sudah berdiskusi mengenai pengganti Pak Patrialis kalau sudah diberhentikan baik hormat atau tidak hormat nanti,” jelas Arief. MK diminta berhati-hati Arief juga menjelaskan bahwa Presiden Jokowi berpesan agar MK berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya. “Saya juga dipesan agar MK hati-hati, karena sampai Desember kemarin kan kepercayaan publiknya sudah bagus, tapi kasus ini mencoreng semuanya. Maka komentar saya yang pertama (saat Patrialis tertangkap) ‘Ya Allah, saya mohon ampun’. Sudah kita bangun dengan pak Sekjen tapi kok ada kasus seperti ini, tidak terbayang-
kan sama sekali,” ungkap Arief. Presiden hingga saat ini belum menunjuk panitia seleksi (pansel) pemilihan hakim konstitusi Patrialis. Penunjukan pansel itu guna menemukan hakim konstitusi yang berintegritas karena Patrialis adalah hakim konstitusi usulan Presiden sehingga Presiden juga yang akan menunjuk hakim penggantinya. Patrialis diduga menerima hadiah dalam bentuk mata uang asing sebesar 20 ribu dolar AS dan 200 ribu dolar Singapura (sekitar Rp2,1 miliar) dari Direktur Utama PT Sumber Laut Perkasa dan PT Impexindo Pratama Basuki Hariman. Ia diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada 25 Januari 2017 bersama seorang perempuan di Grand Indonesia. Petugas KPK sebelumnya sudah mengamankan seorang perantara suap bernama Kamaluddin dan juga Basuki di tempat berbeda. (ant)
runkan elaktibilitas dan popularitasnya. Jadi, kalau bersama mereka berpeluang menang,” kata Asrinaldi. Namun, jika berpisah maka akan memunculkan peluang bagi caloncalon lain untuk bisa mengalahkan mereka sehingga persaingan akan sengit. “Kalau dulu kemenangan Mahyeldi-Emzalmi karena mereka memiliki pemilih tersendiri yang digabungkan sehingga bisa mencapai suara signifikan dan memenangkan Pilkada 2013 lalu. Kalau berpisah tentu kekuatan berkurang,” kata doktor ilmu politik Unand itu. Akibat persaingan ketat itu, kata Asrinaldi maka wakil yang dipilih akan memiliki peran besar untuk memenangkan Pilkada Padang 2018 nanti. “Kalau Mahyel-
di-Emzalmi berpisah maka keduanya bersaing ketat dan wakilnya akan sangat menentukan,” jelasnya. Asrinaldi mengatakan peta persaingan hingga saat ini masih berkisar pada Mahyeldi dan Emzalmi. Sedangkan calon lain masih belum bergerak sehingga untuk mengalahkan petahana dibutuhkan manuver politik yang cantik untuk merebut hati masyarakat. “Kalau calon lain butuh manuver politik untuk merebut simpati masyarakat atau menunggu Mahyeldi dan Emzalmi melakukan blunder yang menyebabkan elaktibilitas dan popularitasnya menurun. Jadi ke depan, petanya bisa berubah sebab politik itu dinamis,” jelasnya. (pep)
Mahyeldi-Emzalmi Pisah .....................
Sambungan Halaman 1
kota Padang kedua kalinya. “Kalau Mahyeldi-Emzalmi tetap bersama di Pilkada 2018 mendatang akan menambah peluang mereka menang. Sebuah kekuatan tersendiri bagi mereka sebab dinilai serasi dalam memimpin kota Padang,” jelas Asrinaldi. Mencontoh ke beberapa daerah, jika pasangan petahana tetap bersama maka peluang menang sangat besar. Misalnya di daerah tetangga Kabupaten Siak Riau, pasangan petahana SyamsuarAlfendri bisa menang telak mengalahkan lawannya. “Apalagi dalam memimpin Mahyeldi-Emzalmi tidak memiliki persoalan besar yang bisa menu-
Tujuh Oknum Anggota ..........................
Sambungan Halaman 1
di Tempat Kejadian Perkara (TKP) kafe Citra Fitri, Selasa (6/2). Rekontruksi yang berlangsung sejak pagi sekitar pukul 10.00 sampai pukul 13.00 Wib siang itu, selain disaksikan ratusan pasang mata masyarakat, juga selama berlangsungnya rekontruksi dikawal ketat oleh petugas Dandempom 1/4 Padang dan dibantu aparat Kodim 0306/50 Kota dan anggota Polres Payakumbuh. Hadir langsung dalam reka ulang itu Komandan Denpom I/ 4 Padang, Letkol CPM Didik Hariadi, Letkol Laut Vinor, Kepala Penyidik Capten CPM Ali Yohanes didampingi Serma CPM Bismet. Ikut hadir Mahmamah Militer Padang, Mayor CHK Endra Mulyadi dan pemilik kafe Cinta Fitri,
Mimi. Sedangkan wanita R yang juga hadir bersama ibunya dalam reka ulang kasus pelecehan seksul itu hanya hadir sebagai saksi didampingi Nurani Perempuan Women’s Crisis Center Yefri Heriani. Sedangkan peranan sebagai korban atas kasus pelecehan seksual tersebut diperankan orang lain. Sayangnya, secara utuh adegan demi adengan yang diperankan ke tujuh oknum TNI yang terlibat dalam kasus pelecehan seksual itu tidak bisa diamati. Pasalnya, reka ulang kasus tersebut berlangsung tertutup di dalam room 3 tempat terjadinya peristiwa. Komandan Denpom I/4 Padang, Letkol CPM Didik Hariadi, usai rekontruksi itu digelar kepada awak media mengatakan bahwa, tercatat sebanyak 47 adegan dalam kasus pelecehan seksual
yang dilakukan ke tujuh oknum TNI itu. “Sebagai tindak lanjut atas kasus pelecehan seksual yang melibatkan ke tujuh oknum TNI itu, dalam waktu dekat berkas perkaranya akan dilimpahkan ke Pengadilan Militer Padang untuk diadili,” pungkas Letkol CPM Didik Hariadi sembari mengucapkan terima kasih kepada masyarakat setempat yang telah melaporkan kasus itu termasuk menyaksikan langsung adengan reka ulang yang tidak ada ditutup-tupi itu. Seorang tokoh masyarakat Kelurahan Talang, Nasri Dt. Rajo Suaro didampingi Lurah Talang, Gusmardi, menyampaikan ucapan terima kasinya kepada Denpom1/ 4 Padang yang telah mengusut kasus pelecehan seksual kepada korban warga sipil itu secara transparan. (li2)
SelebritiS
8
RAGU DENGAN OLSHOP
KEZIA WAROUW UNGKAPKAN:
Bianca Liza Pilih Beli Tas di Luar Negeri
Miss Universe 2016 Tak Menonjol Selama Karantina JAKARTA - Puteri Indonesia 2016, Kezia Warouw mengungkapkan bahwa sebenarnya sang Miss Universe 2016, Iris Mittenaere tak begitu menonjol selama masa karantina. Dia mengaku kaget bahwa kandidat dari Prancis itulah yang justru menyabet mahkota ajang ratu kecantikan dunia ke-65 tersebut. “Iris sebenarnya tak “terlihat” selama di karantina. Untuk setiap kegiatan dia tidak terlalu menonjol. Dan jujur sebenarnya Kezia kaget pada saat dia terpilih,” tutur Kezia di Jakarta, Selasa. Sekalipun tak begitu akrab dengan Iris, Kezia mengatakan model Prancis itu memiliki kepribadian yang ramah dan pendiam. “Saat Kezia kembali ke backstage, Kezia cari nama dia di Instagram. Baru inget Kezia pernah selfie sama dia, saat pakai gaun Kak Ivan di acara buat dia. Dia orangnya kalem, tetap ramah, pendiam” ujar dia. Ia menambahkan, Iris juga seorang yang murah senyum dan menyenangkan menjadi seorang teman, kendati tak begitu populer selama masa karantina. “Baik hati. Murah senyum. Kalau mau jujur, pas ngeliat followernya pertama kali hanya 3000 sekian. Itu benar-benar kaget. Istilahnya dia tenggelam pada saat masa karantina. Enggak terlalu populer juga. Tetapi pada saat ketemu pribadinya Iris menyenangkan juga,” kata Kezia. Dalam Miss Universe 2016, Iris berhasil menyisihkan dua pesaingnya di tiga besar, yakni peserta dari Haiti dan Kolombia. Beratnya perjuangan jadi Miss Universe Kezia Warouw juga mengungkapkan beratnya perjuangan kala bertanding di ajang ratu kecantikan Miss Universe 2016. “Yang paling berkesan adalah perjuangan tak terlihat. Setiap hari kita pulang sekitar jam 11 malam. Ketika kita masuk kamar baru dikasih tahu besok jadwalnya apa. Jadi kita harus berpikir mau pakai baju apa (besok),” ujar dia. Kezia menambahkan panitia ajang tersebut juga terkesan kurang informatif, utamanya soal baju apa saja yang harus dikenakan pada setiap acara. “Belum hapus make up, belum mandi, belum segala macam, bisa dibayangkan itu selesai jam 1 pagi. Dan besok paginya kita harus standby jam 6 pagi,” sambung Kezia. Padahal dalam ajang kecantikan lainnya, dia mengaku layaknya puteri, dia tak perlu susah payah menyiapkan perlengkapan dari ujung kepala hingga ujung kaki. “Biasanya kalau puteri, disiapin bajunya, disiapin aksesorisnya, disiapinsepatunya, di-make up-in. Biasanya kita disiapin dari ujung kepala sampai ujung rambut, pada saat itu setiap hari kita siapin sendiri. Diajarkan yang namanya kemandirian. Tidak hanya cantik, tetapi diajarkan kemandirian,” tutur puteri dari Sulawesi Utara itu. “Saat itu Kezia bawa 10 koper. Tiga koper national costume, 1 peti dari Kak Ivan, enam koper (punya pribadi). Kita bawa sendiri,” imbuh Kezia. Dia mengatakan selama masa karantina hingga malam final Miss Universe semua kontestan tampil luar biasa. Dan dari ajang itu dia mengaku belajar banyak hal. “Menjadi diri sendiri, belajar banyak. Evaluasi tidak hanya dari fisik (beauty) tetapi juga brain dan behavior juga,” pungkas Kezia. Soal gaun yang tersangkut
Kezia Warouw tak pernah menyangka gaun panjang berwarna hitam yang ia kenakan tersangkut ketika berjalan di panggung ajang Miss Universe beberapa waktu lalu. Kendati begitu dia memiliki pendapat tersendiri soal kejadian itu. “Enggak pernah terbayangkan. Namanya panggung, apalagi Miss Universe, panggung semua sudah okelah, tidak ada kekurangan. Tetapi di situ belajar harus hati-hati juga,” ujar dia. Kezia mengatakan, sekalipun harus mengalami kejadian cukup memalukan seperti itu dirinya mempertahankan senyum sembari terus berpikiran positif. “Di situ memang keluar auranya untuk harus selalu tersenyum. Pada saat kejadian itu, turun panggung, yang terpikirkan adalah berpikiran positif,” kata dia. “Dengan cara seperti ini mungkin orang berpikiran ini sesuatu yang negatif, tetapi bagi Kezia ini adalah hal positif yang bisa dipandang semua orang. Ternyata yang pernah tersangkut dari Indonesia. Setidaknya ada momen yang bisa dilihat,” sambung Kezia. Dalam ajang pemilihan ratu kecantikan ke-65 itu, Kezia masuk Top 13 dan meraih predikat “Top 10 Best National Costume”, serta “Miss Phoenix Best Smile”. Dia bersaing bersama 85 finalis dari negara lain dan gelar pada ajang itu akhirnya diraih perwakilan dari Prancis, Iris Mittenaere. Ketua Dewan Pembina Yayasan Puteri Indonesia, Putri K. Wardani mengatakan dirinya sempat menyangka anak asuhnya bisa masuk jajaran Top 9 atau bahkan 6. Kendati begitu, dia tetap merasa bangga dengan capaian Kezia di Top 13. “Saya pribadi menyangka bisa Kezia masuk sembilan dan enam besar. Angkanya Kezia tinggi di antara kandidat lainnya. Tetapi saya sangat terkesan dan bangga, Indonesia mampu bersaing dengan 85 negara yang semuanya sudah berpengalaman dan Indonesia berhasil masuk dalam jajaran Top 13,” kata dia. “Semoga tahun depan Indonesia bisa lebih baik lagi untuk dapat masuk ke Top 6 sampai 3,” sambung Putri dalam kesempatan yang sama. (Lia Wanadriani Santosa)
RABU 8 FEBRUARI 2017
JAKARTA - Bagi beberapa artis yang sudah malang melintang di dunia entertainment, penampilan tentulah sangat penting. Tak terkecuali bagi Bianca Liza yang kian dikenal masyarakat kala bergabung dalam acara Eat Bulaga! Indonesia yang disiarkan salah satu stasiun TV swasta. Bianca dipercaya menjadi host dalam seleb on news. “Udah dua tahun alhamdulillah. Seleb on news kan emang infotainment jadi apapun update pemberitaan terbaru dari temen-temen selebriti kita mesti tahu gitu,” ungkapnya ditemui di acara konferensi pers Seleb On News Awards di MNC Tower, Kebon Jeruk, Jakarta Barat beberapa waktu lalu. Bianca Liza “Kita semua berdasarkan skrip yang memang sudah jelas memberitakan soal apa, kenapa. Udah sangat detail dari timnya kita. Tinggal mungkin kita menambahkan kalau kita tahu tambahan yang nggak ada di script,” imbuhnya. Bicara mengenai penampilan, tentu tas menjadi salah satu penunjang untuk tetap terlihat fashionable. Bianca pun mengungkapkan alasan mengapa ia belum pernah membeli tas secara online. “(Beli) secara online belum sih, karena namanya juga online kita nggak tahu dia berada dimana, kualitasnya kayak apa. Liat dari gambarnya doang,” ungkap artis cantik kelahiran Pekanbaru ini. “Apalagi tas yang harganya nggak murah ya mending di toko luar negeri sekalian. Sekalian gitu emang mungkin nggak ready stock ya nitip kek sama temen yang lagi di luar negeri di storenya, sekarang kan banyak banget yang palsu-palsu udah kayak asli,” tutur artis cantik yang tahun ini genap berusia 26 tahun ini. (kpl)
DAPAT DUKUNGAN SUAMI
Melody Prima Berniat Melahirkan Normal
Kezia Warouw
Lady Gaga akan Tampil di Festival Musik Rock Rio RIO DE JANEIRO - Lady Gaga akan memeriahkan festival musik Rock di Rio untuk pertama kalinya, ungkap panitia di Brasil pada Senin (6/2). Gaga yang akan tampil di Joanne World Tour tersebut tampil di Rio de Janeiro pada 15 September untuk malam pembukaan edisi terbaru festival tahunan itu, menurut pengumuman rockinrio.com.
Beberapa grup yang juga akan tampil dalam pertunjukan di Rio’s Olympic Park pada 15 sampai 24 September itu adalah Aerosmith, Bon Jovi dan Red Hot Chili Peppers. Lady Gaga sebelumnya juga pernah tampil di Brasil, menggelar pertunjukan di Sao Paulo, Rio dan Porto Alegre dalam turnya pada 2012, demikian AFP. (*)
Lady Gaga
JAKARTA - Aktris cantik Melody Prima dan sang suami yaitu Tommy Bagus tengah menunggu-nunggu kehadiran anak pertama mereka. Menikah pada tanggal 27 Maret 2016 silam, usia kehamilan Melody saat ini sudah 8 bulan. Berbagai persiapan pun telah dilakukan oleh Melody dan sang suami. “Persiapan sudah lumayan banyak ya, baju-bajunya sudah pasti disiapin. Nama juga sudah ada alhamdulillah. Ya sudah tinggal nunggu waktunya saja nih,” ujar Melody di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Senin (06/02). Jika tidak ada aral melintang, pasangan ini bakal mendapatkan anak pertama mereka pada bulan Maret mendatang. Tidak seperti banyak artis yang memilih operasi caesar, pasangan ini berharap persalinan anak mereka berlang- Melody Prima sung normal. “InsyaAllah normal kalau nggak ada halangan. Menurut prediksinya sih kalau benar itu awal Maret cuma kan bisa maju, bisa mundur, tapi prediksinya awal Maret,” katanya. Banyak perjuangan yang harus dilalui oleh Melody selama dirinya hamil. Terlebih di masa-masa awal kehamilannya. Karena itu sang suami selalu berusaha untuk memberikan dukungan yang terbaik untuk wanita cantik tersebut. “Support banget, apalagi kan dia pengen normal. Yang pasti saya bantu doa banget. Menguatkan dia juga. Insya Allah (jadi suami siaga),” tandas Tommy Bagus suami Melody. Hanya saja yang membuat Melody heran, biasanya selama proses kehamilan seorang wanita bisa menginginkan berbagai makanan atau ngidam hal-hal lain. Namun khusus untuk keluarga Melody, ternyata malah sang suami yang sempat ngidam. Sebagai artis, banyak jadwal yang harus dijalani oleh Melody Prima di dunia hiburan. Namun kini ketika hamil, prioritas utamanya mulai berubah. Apalagi setelah nanti memiliki seorang anak. “Kayaknya iya. Ngurangin (pekerjaan setelah melahirkan) pasti. Aku mau ASI juga. (ASI Eksklusif) Insyaallah kalau bisa,” tandasnya. (kpl)
Brian Mcknight dan David Foster Bakal Guncang Yogyakarta JAKARTA - Sejumlah musisi terbaik dunia seperti David Foster, Brian Mcknight dan Chaka Khan serta sejumlah musisi lokal akan menggelar konser yang bertajuk “The Hitman David Foster and Friends Live in Yogyakarta” di Yogyakarta pada 6 April. Hal itu disampaikan oleh CEO Rajawali Indonesia Comm, Anas Syahrul Alimi, di Jakarta, Senin. “Musisi lokal yang akan mengisi acara yakni Marcell dan Dira Sugandi,” kata Anas. Dia menyatakan semua musisi yang akan tampil dalam pertunjukkan ini siap memberikan tontonan menarik bagi para penonton. “Persiapan terbaik sudah kami lakukan agar membuat konser ini menjadi terbesar dan spektakuler di Yogyakarta dan sekitarnya. Mereka semua
sudah menyatakan siap untuk tampil,” tambah dia. Anas menjelaskan David Foster mengajak sejawatnya yang sudah berprestasi dan dikenal di pentas musik dunia yakni Brian McKnight. Brian
McKnight, musisi multiinstrumentalis sekaligus pencipta lagu, menjadi salah satu musisi yang dipastikan manggung bersama Foster. Lalu ada juga Chaka Khan. Penyanyi yang dijuluki
David Foster dan Brian Mcknight
sebagai “Queen of FunkSoul” ini memiliki talenta menakjubkan sekaligus juga peraih sepuluh trofi Grammy Award asal Amerika Serikat. Tak hanya dua nama besar tadi saja. Anas menga-
takan Foster memboyong juga Thirdstory. Musisi ini merupakan boy band bentukan Foster yang memiliki musikalitas luar biasa. “Tapi tidak terlupakan juga, David Foster meminta penyanyi Indonesia untuk berkolaborasi dengannya seperti Marcell, Dira Sugandi, dan Putri Ayu”. Untuk menyokong penampilan musisi terbaik tersebut, Anas menyiapkan juga kualitas suara dan tata panggung terbaik sebagaimana diminta Foster. “Kami menggandeng secara khusus vendor sound system dan tata lampu dari Jakarta yang juga digunakan saat konser Metallica dan Bon Jovi tahun lalu,” jelas Anas. Hingga saat ini, kata dia, sekitar 60 persen tiket sudah terjual. Begitu untuk kelas super VVIP dan VVIP pun ludes terjual. (*)
RABU 8 FEBRUARI 2017
RANAH BINGKUANG
9
GELAR KICK OFF MEETING DI PADANG
KPK Cegah Korupsi Terintegrasi
DIPOTONG- Pemerintah Kota Padang akan memotong tunjangan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan kerjanya yang dinilai malas bekerja atau lalai bertugas.
ASN PEMKO PADANG
Lalai Bertugas, Tunjangan Dipotong Pemerintah Kota Padang akan memotong tunjangan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan kerjanya yang dinilai malas bekerja atau lalai bertugas. PADANG (Metrans) “Tahun ini sistem absen dalam jaringan resmi berlaku, hadir atau tidaknya ASN berpengaruh pada tunjangan,” kata Sekretaris Daerah Kota Padang, Asnel di Padang, Selasa (7/2). Dia menjelaskan sistem absen
terintegrasi ke instansi kepegawaian daerah memungkinkan pengawasan kehadiran ASN lebih maksimal. Dengan kewajiban absen sidik jari setiap pagi dan petang dapat diketahui jumlah ASN yang hadir atau tidak masing-masing instansi. Dengan rendahnya kehadiran tersebut pemotongan tunjangan untuk tahun ini bisa mencapai 40 hingga 60 persen. “Untuk tahun ini masih diberi toleransi, namun tahun 2018 mungkin dipotong seratus persen untuk tunjangannya,” ujarnya. Dia menyebutkan pada tahun
ini tunjangan kinerja pegawai akan bertambah, namun meningkatnya jumlah tunjangan tersebut juga bergantung pada absensi harian pegawai. “Ini berlaku bagi seluruh ASN termasuk pejabat eselonnya,” ujarnya. Dia berharap sistem ini bisa memberikan efek jera bagi pegawai yang mangkir dalam tugasnya atau keluyuran saat jam kantor. Sekaligus memberikan percontohan sebagai abdi negara sebelum memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu warga Padang
yang merupakan pensiunan pegawai BUMN, Darmawi mengatakan sistem pengawasan kepada ASN perlu disamakan seperti swasta atau BUMN. Dia mengatakan sistem ketat dan disiplin di swasta perlu juga diterapkan di pemerintahan, seperti keharusan hadir jika tidak hadir disanksi, pemotongan gaji jika melanggar kontrak dan sebagainya. Sebab, kata dia selama ini kenyamanan yang didapatkan ASN harus dibarengi dengan kinerja pelayanan kepada masyarakat sesuai tupoksinya. (*ant)
PADANG (Metrans) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar kegiatan Kick Off Meeting di Kota Padang, sekaitan rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi di beberapa daerah di Sumbar. Pemerintah Kota Padang menyambut kegiatan tersebut dengan menggelarnya di Aula Bagindo Aziz Chan Balaikota Aie Pacah, Selasa (7/2/2017). Ketua Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK, Adlinsyah Nasution mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang diikuti 15 kepala daerah di Sumbar. “Dalam rencana aksi ini, untuk sementara waktu hanya diikuti 15 daerah di Sumbar. Dimana untuk Kick Off Meeting di Padang kali ini diikuti 7 kepala daerah. Kemudian selanjutnya, kegiatan yang sama akan kita lanjutkan di Pemprov Sumbar dan Pemko Bukittinggi nantinya. Dan ada 8 daerah lagi yang akan mengikutinya,” sebutnya kepada wartawan usai kegiatan. Dijelaskannya, dalam rencana aksi itu ada 7tujuh poin penting yang sudah direncanakan untuk 15 kabupaten/kota yang ada di Sumbar. Pertama menyangkut masalah pembuatan sistem ePlanning. Dengan itu perencanaan penganggaran harus menggunakan aplikasi elektronik. Selanjutnya kedua mendorong dalam membangun sistem penganggaran secara elektronik (eBudgeting). Lalu sistem pelaksanaan lelang secara elektronik, pelayanan terpadu satu pintu
(Paten) terkait perizinan, pemberdayaan dan pengotimalan APIP dan masalah tambahan penghasilan pegawai (TPP). “Apabila seluruh 7 poin itu telah dapat didorong secara baik, maka akan bisa mereduksi sistem perencanaan dan penganggaran sesuai dengan aturan. Untuk itu, diharapkan semuanya benar-benar sesuai visi dan misi dari kepala daerah, program-program strategis dan lain sebagainya yang digunakan sebagai acuan,” ujarnya yang akrab disapa Coki itu. “Sehingga supaya itu semua terwujdu kita menyarankan agar bisa dibuatkan dalam bentuk Perwako atau Perbup-nya. Karena kita berharap ke depan, gak ada lagi kedengeran-kedengeran permasalahan atau hal-hal yang tak sesuai aturan. Jadi, itulah tujuan kita melakukan kegiatan ini, demi mencegah korupsi terintegrasi,” sebutnya. Walikota Padang dalam kesempatan itu menyampaikan terima kasih kepada KPK telah memilih Kota Padang sebagai tempat pelaksanaan Kick off Meeting dalam rangka rencana aksi pencegahan korupsi. “Terima kasih kepada KPK yang sudah melakukan pengawasan dan monitoring terhadap progress rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi ini. Kami tidak akan bosan-bosannya untuk meminta bantuan dan bimbingan KPK. Sehingga di dalam penyusunan anggaran dan program yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah tidak berpotensi untuk di salahgunakan,” imbuhnya. (dvd)
KOMISI II DPRD PADANG
Pemko Harus Proaktif Perjuangkan Nelayan PADANG (Metrans) Ketua Komisi II DPRD Kota Padang, Yandri Hanafi meminta pemerintah setempat proaktif memperjuangkan nasib nelayan terkait kendala izin kapal-kapal di atas 30 Gross Ton (GT) untuk melaut. “Pengurusan ini harus melalui pemerintah pusat dan ini menjadi kesulitan tersendiri bagi nelayan. Hendaknya ini diperjuangkan pemerintah setempat,” kata dia di Padang, Senin. Ia mengakui memang sudah ada kesepakatan antara pihak-pihak terkait termasuk Badan Intelijen Daerah Sumbar, Syahbandar, Pol Air, Lantamal, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumbar dan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus untuk memberi kesempatan nelayan berlayar, namun nyatanya masih ada yang ditangkap ketika melaut. “Harusnya jika sudah ada kesepakatan, nelayan tidak lagi ditangkap. Hal ini harusnya jadi perhatian termasuk pemerintah Kota Padang,” katanya. Ia meminta DKP Padang segera menemui pihak terkait untuk berdiskusi komitmen yang ditandatangani bersama, sebab nelayan setempat
NELAYAN- Komisi II DPRD Kota Padang meminta pemerintah setempat proaktif memperjuangkan nasib nelayan terkait kendala izin kapal-kapal di atas 30 Gross Ton (GT) untuk melaut. bahkan sudah satu tahun tidak berlayar. Perlunya mempertanyakan komitmen tersebut, katanya sebab hal itu menyangkut hajat hidup para nelayan, baik dari segi pekerjaan maupun perekonomian. “Bayangkan saja ada 70 kapal yang masing-masingnya beranggotakan 25 orang. Belum lagi tambahan anggota keluarga mereka. Jangan sampai kebijakan pemerintah malah memberatkan mereka,”
katanya. Bahkan, ujarnya wali kota setempat juga harus turut serta memperjuangkan nasib nelayan. Apalagi DPRD Padang sempat berkunjung ke Dirjen Kementerian Kelautan dan Perikanan beberapa waktu lalu dan diminta agar wali kota membuat surat secara tertulis. “Wali kota dapat surati kementerian dan jelaskan kondisi nelayan Sumbar, khususnya Padang secara
spesifik,” ujarnya. Sementara itu, Kepala DKP Kota Padang, Zalbadri mengatakan saat ini pihaknya terkendala regulasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan termasuk Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 yang mengatur pengawasan sumber daya kelautan, penentuan tata ruang laut serta penyuluhan status kepegawaian yang berasal dari pusat. Ia mengatakan terdapat sejumlah regulasi yang tidak lagi menjadi kewenangan DKP Padang termasuk penarikan retribusi di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Bungus. Begitu pula dengan izin-izin kapal yang tidak lagi dikeluarkan pihak pemerintah kota, melainkan untuk kapal lima GT, 10 GT dan 30 GT diserahkan pada provinsi serta di atas 30 GT perlu mengurus izin ke pemerintah pusat. “Jadi kalau kapal-kapal kecil tidak masalah, melainkan di atas 30 GT sangat terkendala,” katanya. Hal itu, katanya, dikarenakan Surat Kelayakan Operasional (SLO) dari Syahbandar serta Surat Izin Berlayar (SIB) dari Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) tidak dikeluarkan sehingga nelayan tetap tertangkap saat ada razia. (ant*)
KORUPSI- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar kegiatan Kick Off Meeting di Kota Padang, sekaitan rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi di beberapa daerah di Sumbar.
RANAH 10 PT AWL Diduga Cemari Lingkungan
RABU 8 FEBRUARI 2017
Pabrik kelapa sawit PT Agro Wira Ligatsa (PT AWL) Simpang Tiga Alin, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) diduga melakukan pencemaran lingkungan melalui limbah buangan cair ke perkebunan warga tanpa izin dan perusahaan itu terancam dipidana.
SIMPANG EMPAT (Metrans) Hal itu dibuktikan dengan temuan jajaran Dinas Lingkungan Hidup bersama Satpol PP dan pihak kepolisian setempat, Selasa (7/2). Terhadap temuan itu, perusahaan yang beroperasi sejak 2015 terancam dipidana, karena sudah melanggar UndangUndang 32 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup. “Benar, ini pelanggaran fatal, jelas melangggar aturan dan pemilik bisa dipidana dan ditutup. Kami akan koordinasi dengan pimpinan dan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkominda) langkah apa yang akan ditempuh,” kata Dinas Lingkungan Hidup Pasaman Barat, Edi Busti saat turun ke lapangan melihat kondisi PT AWL, Selasa. Ia mengatakan, setelah turun ke lapangan banyak ditemukan pelanggaran oleh perusahaan itu. Bahkan sanksi administratif yang telah dikeluarkan oleh Bupati Pasaman Barat pada 31 Juli 2015 tidak diacuhkan. “Dalam rangka menindaklanjuti itulah kami melakukan pengawasan langsung ke lapangan. Parahnya lagi, ditemukan pembuangan limbah yang langsung ke perkebunan warga,” katanya. Terhadap temuan itu Dinas Lingkungan Hidup langsung memasang plang pengumuman bahwa limbah dan pabrik tersebut dalam pengawasan. “Terhadap temuan ini, kami
Tim Saber Pungli Kota Bukittinggi Dilantik
LAKUKAN PENGAWASAN - Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pasbar, Edi Busti saat melakukan pengawasan terhadap pabrik kelapa sawit PT AWL, yang diduga mencemari lingkungan, tanpa izin dan tidak mengindahkan UU. segera akan merapatkan dengan pimpinan. Ini pelanggaran yang fatal,” kata dia. Menurut UU 32 tahun 2009 pasal 104 yang berbunyi setiap orang yang melakukan dumping limbah atau bahan kemedia lingkungan hidup tanpa izin dipidana dengan penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp3 miliar. Selain temuan pembuangan limbah yang langsung ke perkebunan warga. Dinas Lingkungan Hidup juga menemukan beberapa pelanggaran. Pertama, perusahaan melampaui batas waktu yang ditetapkan selama 180 hari untuk menyelesaikan pembuatan kolam sebanyak 10 pond sejak sanksi dikeluarkan yakni sampai 4 Februari 2016. Kedua tim menumukan flow meter belum dipasang pada outlet Instalansi Pengelolaan Air Limbah (IPAL). Ketiga, pabrik tetap beroperasi walaupun pembangunan kolam IPAL belum terlaksana sesuai pemenuhan sanksi. Keempat, perusahaan memiliki izin usaha atau kegiatan
antara lain Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan izin gangguan diterbitkan oleh Pemerintah Kota Medan Sumatera Utara (Sumur). Sementara perusahaan belum memiliki izin usaha atau kegiatan yang diterbitkan Pemkab Pasaman Barat. Kelima, perusahaan belum mengurus izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yakni Izin pembuangan limbah cair (IPLC) dan Izin Penyimpanan Limba B3 (Bahan Berbahaya Beracun). Terkait B3 menurut pasal 104 berbunyi setiap orang yang melakukan pengelolaan limba B3 tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun, paling lama tiga tahun dan denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp3 miliar. Keenam, perusahaan belum mengajukan perubahan izin lingkungan. Ketujuh konstruksi pabrik tidak sesuai dengan desain layout dalam dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya
Pemantauan Lingkungan (UPL). Delapan, dalam pengelolaan pencemaran udara, filter dalam cerobong tidak dipasang. Sembilan, produksi rata-rata per dua hari 400 ton Tanda Buah Segar (TBS). Sepuluh, sumber energi listrik yang digunakan 800 Kw sedangkan genset 500 Kw. Sebelas, perusahaan tidak melakukan pencatatan pada log book terhadap limbah B3 yang dikirim kepihak ketiga. Dua belas, limbah padat yang dihasilkan berupa tandan kosong 80 ton perhari, sedangkan cangkang 14 ton perhari. Tiga belas, air cucian boiler dan air cucian lantai pada pabrik, air limbah laboratoriun dan air yang mengandung kalsium dialirkan ke drainase yang sama dengan drainase air hujan. Terhadap temuan itu, kedua belah pihak sepakat membuat berita acara temuan dan akan ditindaklanjuti. “Dalam beberapa hari ini pihak perusahaan berjanji memperlihatkan surat izin
mereka dan akan kita tunggu. Jika persoalan limbah kami akan membicarakan dengan pimpinan, karena ini jelas pelanggaran fatal. Kami melakukan pengawasan berdasarkan tuntutan Undang-Undang,” kata dia. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Tata Usaha PT AWL, Veri mengatakan, terkait temuan tim pengawas pihaknya akan berkoordinasi dengan pimpinan dan pihak terkait. “Kita akan koperatif dan menerima arahan tim pengawas. Dalam waktu dekat surat izin yang ada akan kami serahkan ke Dinas Lingkungan Hidup,” katanya. Ia mengatakan alasan belum siapnya kolam IPAL disebabkan karena adanya peralatan yang rusak dan terkendala cuaca. Saat Dinas Lingkungan Hidup Pasaman Barat turun ke lapangan juga didampingi Kepala Bidang Pengawasan, Yulina Bakar, Camat Gunung Tuleh, Sahdan, Walinagari (kepala desa) Muara Kiawai, Harju, anggota Satpol PP dan pihak kepolisian. (alt)
Dinas Pertanian Dharmasraya ‘Rapatkan Barisan’ RAPAT KERJA Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya Darisman, S.Si.MM memberikan arahan dalam rapat kerja dengan seluruh penyuluh pertanian, kemarin. DHARMASRAYA (Metrans) Guna percepatan realisasi program kegiatan sektor pertaniaan di Kabupaten Dharmasraya tahun 2017, jajaran Dinas Pertanian kabupaten setempat merapatkan barisan dan mengumpulkan seluruh energi serta
kekuatan dari seluruh komponen pertanian, dengan mengadakan rapat kerja dengan seluruh penyuluh pertanian, Petugas Penguji Hasil Pertanian (P2HP), Petugas Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) serta Petugas Statistik Pertanian, kemarin.
Pada kesempatan rapat kerja tersebut Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya Darisman, S.Si.MM, menyampaikan beberapa terobosan baru sehubungan dengan percepatan pembangunan sektor pertanian, diataranya dengan lebih mem-
fungsikan penyuluh yang berada di kecamatan-kecamatan di bawah Balai Penyuluh Pertanian (BPP), “Saya ingin BPP yang berada di kecamatan-kecamatan bisa diperankan menjadi klinik-klinik pertaniaan di kecamatan sama halnya seperti polsek-polsek di wilayah kecamatan, sehingga tidak seluruh permasalahan pertaniaan mesti ke kantor dinas pertanian di ibukota kabupaten tapi bisa di selesaikan di BPP,” jelasnya. Ia mengatakan, untuk mewujudkan hal tersebut tentunya BPP tersebut mesti diperkuat dengan personil, pendanaan, perlengkapan dan dokumentasinya (P3D). Darisman pada kesempatan itu menjanjikan kepada seluruh penyuluh untuk memperjuangkan
kepada tim anggaran dan DPRD nantinya. Pada rapat kerja tersebut juga dimanfaatkan oleh kepala bidang pada rumpun pertanian untuk mempresentasikan kegiatan yang terdapat di bidang masing-masing, sehingga seluruh penyuluh dan pelaku sektor pertanian dapat menjadi juru bicara dan ujung tombak informasi kegiatan pertanian di tengah masyarakat nantinya. Iswandi, SP salah seorang koordinator penyuluh di Kecamatan Timpeh menyambut suka cita kebijakan baru Kepala Dinas Pertanian itu. Senada dengan Iswandi, Idisda, S.P koordinator penyuluh kecamatan Koto Besar meyakini bahwa pertaniaan Dharmasraya akan lebih bergairah dan berpotensi lebih maju ke depannya. (awa)
PT Incasi Raya Group Salurkan CSR DHARMASRAYA (Metrans) Dari masyarakat dan kembali ke masyarakat, begitulah CSR yang diserahkan oleh PT Incasi Raya Group kepada Pemkab Dharmasraya. Perusahaaan yang bergerak di bidang industri minyak kelapa sawit tersebut membeli hasil perkebunan milik masyarakat Dharmasraya seperti sawit, lalu diolah menjadi minyak goreng, dan dikembalikan kepada masyarakat secara gratis. Agar nantinya bantuan CSR tersebut tidak salah sasaran, nantinya Pemkab Dharmasraya lansung mendistribusikan bantuan itu kepada masyarakat yang sangat membutuhkan. Sebanyak 150 dus minyak goreng yang tiap dusnya berisi 12 buah, dengan jumlah total minyak goreng sebesar 1,8 ton nantinya akan disebar luaskan oleh Pemkab Dharmasraya. Pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada PT Incasi Raya Group atas bantuan yang diserahkan perusahaan itu melalui Defrianto yang merupakan Humas PT Bina dan PT SAK kepada Pemkab Dharmasraya, kemarin. Bupati Dharmasraya Sutan Riska
Tuanku Kerajaan mengharapkan apa yang telah dilakukan oleh PT Incasi Raya Group semoga menjadi perhatian oleh perusahaan yang ada di Dharmasraya. “Kita berharap kepada perusahaan yang ada di Dharmasraya dapat mengikut langkah cepat yang dilakukan oleh PT Incasi Raya Group dalam menyalurkan bantuan CSR, dan kita juga mengapresiasi pihak perusahaan dalam cepat tanggapnya menyalurkan CSR,” ungkap bupati. Humas PT SAK dan PT Bina, Defrianto mengungkapkan, ini merupakan penyaluran CSR pertama pada tahun 2017, untuk ke depannya masih banyak CSR ataupun bantuan yang lainnya akan disalurkan kepada masyarakat langsung, ataupun diserahkan kepada Pemkab Dharmasraya. “Untuk bantuan kepada masyarakat telah banyak kita lakukan, seperti tiap tahunnya memberikan bantuan sapi qurban pada saat Idul Adha, bantuan pembangunan dan perbaikan infrastrukur ataupun bantuan bencana alam,” ungkap Defrianto. Lebih lanjut dikatakannya, bantuan tahunan telah lama dilakukan
oleh PT Incasi Raya Group seperti HUT Kabupaten Dharmasraya, Porprov ataupun yang lainnya. “Dan pihak PT Incasi Raya Group
siap bersinergi dengan pemerintah daerah untuk membangun daerah, khususnya Dharmasraya,” tegas Defrianto. (van)
SERAHKAN BANTUAN - Humas PT Bina dan PT SAK saat menyerahkan bantuan, yang diterima Bupati Dharmasraya, Sutan Riska, kepada Pemkab Dharmasraya, kemarin.
BUKITTINGGI (Metrans) Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kota Bukittinggi terdiri dari 53 orang dari berbagai unsur elemen yang diketuai Yudhi Prasetya Sucipto, SIK, Waka Polres Bukittinggi, secara resmi dilantik Walikota Bukittinggi, H.M.Ramlan Nurmatias,S.H, di Aula kantor Balaikota Bukit Ambacang Bukittinggi, Selasa (7/2). Pelantikan ini disaksikan Wakil Walikota, H.Irwandi, Ketua DPRD, Beny Yusrial, S.IP, Sekdako, Yuen Karnova, S.E, Kepala Kejaksaan, Kepala Pengadilan Negeri, Kepala Pengadilan Agama, Kapolres Bukittinggi, Kasdim 0304 Agam, dan Forkompinda Kota Bukittinggi. Walikota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, dalam sambutanya mengatakan, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 bahwa seluruh kabupaten/kota harus melaksanakan dan melakukan Peraturan Presiden, dan tentunya Saber Pungli ini jelas dalam hal melakukan dan melihat kegiatan daripada kondisi kantor-kantor maupun tempattempat pelayanan publik. Kegiatan itu harus sesuai dengan peraturan yang ada, lanjut Ramlan Nurmatias, tentunya dalam hal ini pemerintah daerah selalu mengajak semuanya untuk kiranya melakukan sesuai dengan aturan yang sudah ada. Untuk ke depannya di setiap kantor atau tempat pelayanan publik, menempelkan berupa tulisan dan memberikan informasi kepada masayarakat, mana hal-hal yang dibayar dan yang tidak dibayar dalam suatu urusan. “Masyarakat dalam mengurus suatu urusan kadangkala ingin cepat selesai, apalagi diberi peluang dalam pelayanan itu, terjadilah yang namanya suap atau sogok berupa uang atau benda-benda lainnya. Dengan adanya saber pungli kita ke depannya jangan sampai terjadi hal yang demikian. Salah satu contoh, pada satpol PP yang telah melakukan Perda dalam hal untuk melakukan suatu kegiatan termasuk denda-denda, kadang-kadang penindakan itu tidak di hari kerja, seperti hari Sabtu dan Minggu. Jadi harus disetorkan di hari Senin, kalau tidak disetorkan itu namanya pungli,” ucap Ramlan Nurmatias. Dinas pendidikan menjadi sorotan walikota. Untuk itu akan diadakan rapat tersendiri, untuk mengatasi awal tahun pelajaran sekolah tentang penerimaan siswa baru di sekolah negeri dengan berbagai pungutan-pungutan. “Apalagi di sekolah swasta, pungutan-pungutan itu apa dasarnya, tidak boleh melakukan ketentuan-ketentuan yang sudah ada,” kata Ramlan Nurmatias. sembari mengatakan akan menjalankan aturan yang sudah ada saja supaya jangan terjadi hal yang tidak diinginkan. (win)
BERIKAN SAMBUTAN- Walikota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias saat memberikan sambutan saat pelantikan Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli), di Aula kantor Balaikota Bukit Ambacang Bukittinggi, Selasa (7/2).
Kemenag Gelar Raker Memerangi Pekat BATUSANGKAR (Metrans) Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar menggelar rapat kerja (raker) membahas program dalam memerangi penyakit masyarakat dan penyalahgunaan Narkoba yang marak terjadi akhir-akhir ini. Banyak persoalan penyalahgunaan Narkoba dan kasus maksiat yang menimpa generasi muda saat ini di Tanah Datar, maka kita sangat mendukung program yang dijalankan pemerintah daerah untuk memerangi Narkoba dan penyakit masyarakat tersebut, kata Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Sumbar, Salman, saat membuka Raker jajaran Kemenag Tanah Datar di Kecamatan X Koto, Selasa (7/ 2). Ia menyebutkan, jajaran Kemenag harus mampu bersinergi dengan pemerintah daerah dalam memerangi Narkoba dan penyakit masyarakat karena Tanah Datar telah mendeklarasikan menjadi Kabupaten Tahfizd Al Quran. “Sebagai orangtua dan guru, kita wajib membimbing dan mengarahkan agar siswasiswi mampu menjadi manusia yang berakhlak mulia dan penghafal Al Quran. Untuk itu berikanlah mereka bimbingan dan pengawasan dalam menjalani kehidupan ini,” katanya. Sementara itu, Staf Ahli Bupati Tanah Datar, Imran mengharapkan agar Kemenag dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam memberantas segala bentuk penyakit masyarakat. (ik)
METROBIZ
11 Konflik Internal Matikan Koperasi
RABU 8 FEBRUARI 2017
Konflik internal yang terjadi antara pengurus koperasi dan anggota koperasi bisa menimbulkan dampak matinya koperasi. Hal ini dialami oleh beberapa koperasi di Kabupaten Pasaman Barat. INTI - Kenaikan harga pada kelompok inti dan kelompok barang yang diatur pemerintah menjadi sumber utama inflasi Sumbar.
BI: Inflasi Sumbar Januari Terendah Keenam Nasional PADANG (Metrans) Bank Indonesia (BI) perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) mencatat inflasi di provinsi itu pada Januari 2017 mencapai 0,53 persen atau merupakan yang terendah keenam secara nasional. “Laju inflasi bulanan daerah kita tersebut berada di bawah laju inflasi nasional sebesar 0,97 persen,” kata Kepala perwakilan BI Sumbar, Puji Atmoko di Padang, kemarin. Ia menyampaikan pada Januari 2017 inflasi terendah terjadi di Sumatera Utara 0,46 persen, Aceh 0,41 persen, Papua 0,37 persen, Jambi 0,31 persen, dan Maluku 0,26 persen. Secara spasial bulanan, fluktuasi harga di Sumbar disumbang oleh pergerakan harga di Kota Padang dan Bukittinggi yang masing-masing tercatat inflasi 0,57 persen dan 0,22 persen. “Hal ini menjadikan Kota Padang dan Bukittinggi sebagai kota dengan laju inflasi tertinggi ke-69 dan ke-79 dari 82 kota sampel inflasi di seluruh Indonesia,” katanya. Ia mengatakan inflasi bulanan Januari 2017 untuk kelompok inti tercatat 1,43 persen meningkat signifikan dari sebelumnya yang hanya 0,34 persen di Desember 2016. Kenaikan ini disebabkan oleh penyesuaian harga di awal tahun untuk tarif pulsa ponsel, tarif rumah sakit dan harga nasi dengan lauk, katanya. Sementara itu, pergerakan harga kelompok barang yang diatur pemerintah terus mengalami peningkatan namun dengan laju yang lebih rendah yaitu hanya 0,82 persen dibandingkan Desember 2016 sebesar 1,23 persen. Kenaikan harga pada kelompok ini disumbang oleh peningkatan biaya administrasi pengurusan STNK dan BPKB, pencabutan subsidi listrik untuk golongan 900 VA khusus rumah tangga mampu, kenaikan harga BBM untuk semua jenis bahan bakar non subsidi, serta kenaikan tarif cukai hasil tembakau, kata dia. Akan tetapi kenaikan harga kelompok ini sedikit tertahan dengan turunnya harga tiket pesawat sebagai efek
normalisasi setelah liburan akhir tahun 2016, lanjut dia. Sejalan dengan hal itu Puji mengatakan tekanan inflasi yang lebih tinggi tertahan kelompok bahan pangan bergejolak yang tercatat deflasi 1,38 persen. Deflasi tersebut disumbang oleh turunnya harga komoditas strategis cabai dan bawang merah serta beras seiring stabilnya pasokan pasca musim panen cabai dan bawang merah yang dimulai sejak Desember 2016, ujarnya. Ia memperkirakan tekanan inflasi ke depan masih berlanjut seiring masih adanya risiko penyesuaian harga di awal tahun oleh sejumlah korporasi. Sejalan dengan hal tersebut, risiko inflasi kelompok barang yang diatur pemerintah diperkirakan masih bersumber pada penyesuaian tarif tenaga listrik seiring dengan meningkatnya harga minyak dunia. Pada sisi lain untuk mengendalikan laju inflasi Pemerintah provinsi Sumatera Barat mewajibkan semua Aparat Sipil Negara (ASN) di lingkungan provinsi harus menanam cabai di pekarangan atau polybag. “Ada 23 ribu ASN di lingkungan pemprov Sumbar, semuanya akan diberikan bibit cabai untuk dibudidayakan di rumah masingmasing sehingga pada waktu tertentu cabai tidak lagi langka,” kata Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno. Irwan mengatakan untuk bibit disiapkan oleh Dinas Pertanian dan akan dibagikan secara gratis sehingga ASN cukup merawat saja dan memanen ketika sudah berbuah. Bisa dibayangkan kalau satu ASN menanam 10 batang cabai dan dilakukan 23 ribu ASN tentu hasilnya bisa memenuhi kebutuhan, katanya. Irwan memastikan untuk bibit akan diupayakan bahkan ia berencana menghubungi langsung Menteri Pertanian Amran Sulaiman untuk meminta bantuan bibit. “Jika ternyata berlebih maka akan dilanjutkan dengan pembagian bibit cabai untuk siswa SMA karena saat ini pengelolaannya sudah berada di bawah provinsi,” katanya. (wan)
SIMPANG EMPAT (Metrans) Dikatakan oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Pasaman Barat Ali Zamar, koperasi-koperasi yang tidak aktif di daerah tersebut kebanyakan disebabkan oleh adanya masalah internal yang membuat hubungan antara pengurus dan anggota memburuk. “Ada sekitar 307 koperasi aktif di daerah ini. Sementara yang tidak aktif ada sekitar 32 koperasi. Kebanyakan mereka dipicu masalah internal. Ini kita sayangkan dan perlu penanganan serius. Sekarang kita sedang benahi keberadaan koperasi,” ujarnya. Selain itu, dikatakan, koperasi yang tidak aktif tersebut juga dililit masalah pengorganisasian dan permodalan. Kurangnya komunikasi internal koperasi juga karena anggota tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang merupakan wajib dilaksanakan oleh pengurus koperasi.
KONFLIK - Konflik antara pengurus dan anggota koperasi sering memicu terjadinya masalah organisasi sehingga menyebabkan hubungan internal rusak dan akhirnya macetnya keberlansungan koperasi. “Bagaimana koperasi tersebut melaksanakan RAT sementara hubungan dengan anggota tidak harmonis. Ini yang harus kita benahi sebagai fasilitator untuk menengahinya,” ujarnya. Selain itu, permasalahan yang lain adalah persoalan keuangan yang tidak transparan dari pengurus kepada anggota. “Seharusnya pengurus harus transparan dan jujur kepada anggota. Sebab, hak tertinggi pada sebuah ko-
perasi berada di tangan anggota. Jika pengurus koperasi transparan kepada anggota maka koperasi akan berjalan dengan baik dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat,” tutur Ali Zamar. Dijelaskan, Pasaman Barat memiliki potensi di bidang perkebunan, pertanian dan kelautan yang perlu dikelola dengan sebuah koperasi yang sehat. Persoalan ini yang akan dibenahi pemerintah daerah tersebut.
Sementara itu, Bupati Pasaman Barat, Syahiran mengatakan pembenahan koperasi merupakan tantangan yang akan dihadapi ke depan sesuai dengan UU 1945 pasal 33, yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. “Upaya sistematis untuk merubah paradigma dari pendekatan kuantitas menjadi kualitas. Langkah yang ditempuh untuk mening-
katkan kualitas koperasi yakni membangunnya dengan teknologi informasi IT,” katanya. Selain itu perlu dikaji regulasi yang menghambat perkembangan, memperkuat akses pembiayaan dengan menyiapkan koperasi untuk menjadi penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR). “Selanjutnya dikembangkan koperasi sektor riil, khususnya yang berorientasi ekspor, padat karya, dan memanfaatkan perekonomian digital,” tandasnya. (alt)
Pemko Solok Bangun RSUD SOLOK (Metrans) Pemko Solok akan membangun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Meski saat ini di Kota Solok ada RSU Solok, namun RSU Solok adalah milik Pemprov Sumbar. Nantinya, RSUD tersebut akan dikelola langsung oleh Pemko Solok. Saat ini, RSU Solok tidak secara khusus melayani warga Kota Solok, tapi juga menjadi rumah sakit rujukan bagi warga dari kabupaten dan kota lain terutama untuk
daerah-daerah yang berada di Sumbar bagian timur, yakni Kabupaten Solok, Solsel, Dharmasraya, Sijunjungdan Sawahlunto. “Daerah-daerah di Sumbar bagian timur sudah memiliki RSUD. Sementara Kota Solok baru memiliki sejumlah Puskesmas di beberapa kelurahan. RSU Solok dalam rencananya akan tetap menjadi rujukan bagi RSUD yang akan dibangun nantinya,” ujar Wali Kota Solok Zul
Elfian. Zul Elfian juga mengatakan, Pemko Solok telah melakukan pendekatan dengan Pemerintah Pusat, terutama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, untuk mewujudkan rencana tersebut. Pekan lalu, Zul Elfian bersama Plt Kepala Dinas Kesehatan Desy Syafril dan Sekretaris Bappeda Ardinal telah melakukan konsultasi dengan Kemenkes RI di Jakarta. Saat itu, zul Elfian dan rombongan diterima langsung Menteri Kesehatan
RI Djuwita F Moeloek. “Harapan kita sangat besar agar rencana ini bisa terwujud. Fungsi RSUD ini adalah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Kota Beras Serambi Madinah. Sehingga, layanan kepada warga kota bisa lebih khusus. Tidak seperti di RSU Solok saat ini yang melayani pasien dari daerah-daerah di Sumbar bagian timur,” lanjutnya. Selain dikelola langsung oleh Pemko Solok, Zul elfian menyebut, dari segi biaya,
pelayanan dapat lebih murah bahkan gratis. “Semoga dengan adanya dukungan Kemenkes, keinginan Kota Solok memiliki rumah sakit sendiri dapat terwujud. Sehingga Pemko Solok bisa memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan biaya murah tapi profesional. Untuk tahap awal, Pemerintah Pusat mengelontorkan dana DAK sekitar Rp 30,4 miliar,” ujarnya. (rzl)
Asosiasi: Ketergantungan Budidaya Mutiara Perlu Dikurangi JAKARTA (Metrans) Ketergantungan terhadap tenaga warga negara asing dalam rangka pembudidayaan mutiara asli Indonesia di berbagai daerah perlu dikurangi guna meningkatkan potensi sumber daya manusia Republik Indonesia dalam budidaya mutiara. “Di asosiasi (perusahaan anggota) tidak semua menggunakan tenaga Indonesia karena ada yang menggunakan tenaga asing,” kata Ketua Bidang Kerjasama Hubungam Antar Kelembagaan dan Luar Negeri Asosiasi Budidaya Mutiara Indonesia (Asbumi) Raditya Poernomo di Jakarta, kemarin. Menurut dia, pada saat ini memang industri budidaya mutiara di Indonesia masih
membutuhkan tenaga orang asing. Penggunaan pihak asing tersebut, lanjutnya, antara lain dari manajemen budidaya, manajemen mutu dan kualitas, hingga jaringan pemasaran di tingkat internasional. “Perusahaan besar biasanya menggunakan ekspat dari luar,” katanya. Sementara itu, praktisi budidaya mutiara Yustinus Mario Tenggara menyatakan, Indonesia sudah lama dikenal dengan produkis Mutiara Laut Selatan yang membuat banyak wanita di seluruh penjuru dunia “jatuh cinta” dengan kilaunya yang menawan. Yustinus memaparkan, catatan paling tua yang terdata mengenai mutiara
ASING - Industri budidaya mutiara di Indonesia membutuhkan tenaga asing untuk dieksplorasi. adalah pada tahun 1800-an, di mana para penyelam dan saudagar dari Eropa, Timur Tengah, Kerajaan Teluk Bengal, Siam, dan Dinasti Qing China. Mereka semua, lanjutnya, beramai-ramai menuju daerah
Maluku ketika itu untuk mencari komoditas mutiara yang merupakan harta karun terpendam di bumi nusantara. Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengimbau masyarakat agar dapat membeli
mutiara asli Indonesia yang keindahannya sudah terkenal sampai ke luar negeri dan terkenal dibanding produk lain seperti mutiara air tawar dari China. “Beli mutiara Indonesia. Katanya mutiara Indonesia salah satu yang terbaik di dunia,” kata Menteri Susi. Menurut Susi, mutiara adalah salah satu jenis industri kelautan yang potensial untuk dikembangkan. Untuk itu, ujar dia, dibutuhkan kolaborasi antar para pengusaha dengan pihak pemangku kepentingan terkait. “Kita ingin lebih banyak perkawinan bisnis, agar tumbuh lebih banyak bisnis sektor kelautan dan perikanan,” ungkap Susi. (ant)
Pasaman Siap Layani Aduan Subsidi Listrik
ARAHAN
PASAMAN (Metrans) Kepala Bappeda Kabupaten Pasaman, Mara Ondak, berupaya meluruskan persepsi masyarakat terkait subsidi listrik tepat sasaran. Itikad itu ditunjukkan dengan mengundang seluruh Camat dan Wali Nagari se-kabupaten Pasaman untuk diberikan arahan pada Selasa (7/2) bertempat di aula Kantor Bappeda Pasaman. Untuk membantu memberikan arahan, Bappeda mengundang PLN untuk menjadi narasumber, yang dihadiri oleh DM Strategi Pemasaran, Rory Aditya,
didampingi oleh Manajer Rayon Lubuk Sikaping, Galuh Aditya. “Komplain terbanyak akan terdapat di nagari, sehingga Wali Nagari akan bekerja keras melayani pengaduan dari masyarakat, demikian pula di kecamatan,” ujar Mara Ondak saat membuka acara. Beliau juga berpesan agar peserta dari kecamatan dan nagari memperhatikan dengan baik penjelasan mekanisme oleh PLN sehingga nantinya persoalan yang ada di lapangan dapat diminimalisir. Dalam paparannya, Rory
Aditya menegaskan bahwa regulator tarif listrik adalah pemerintah, sementara PLN hanya berperan sebagai operator. Untuk penentuan masyarakat yang disubsidi atau tidak bukan merupakan kewenangan PLN, melainkan pemerintah. Pada kesempatan tersebut, seluruh users yang akan menangani pengaduan pelanggan melakukan uji coba aplikasi. Bila users ini sudah dapat menjalankan aplikasi, maka seharusnya sudah siap pula melayani pengaduan masyarakat. (*)
TEKNOBIZ 12 Waspadai Unggah 9 Hal Ini di Medsos
RABU 8 FEBRUARI 2017
SEKILAS
JELAJAH - Menjelajah internet dengan Zenfone 3 Max bisa full 19 jam, sementara memutar musik hingga 72 jam.
ASUS Luncurkan Zenfone 3 Max JAKARTA (Metrans) ASUS meluncurkan Zenfone 3 Max ZC553KL, ponsel berlayar 5,5 inci dengan kapasitas baterai di atas 4.000mAh. “Kami pakai baterai 4.100mAh tapi bodi tetap ramping,” kata Manajer Pemasaran ASUS Indonesia Galip Fu, saat peluncuran di Jakarta, baru-baru ini. Dengan baterai sebesar itu, ASUS mengklaim ponsel dapat bertahan hingga 38 hari saat kondisi siaga dengan jaringan 4G. Bila digunakan untuk berkomunikasi dengan jaringan 3G, Zenfone 3 Max dapat bertahan hingga 17 jam. Baterai berkapasitas besar ini didukung dengan lima mode untuk konsumsi energi sesuai kebutuhan, yaitu Performance (performa tinggi dan kecerahan layar maksimal, cocok untuk bermain game), Normal (penegaturan default),Power Saving (mematikan data dan Wi-Fi saat layar mati dan terhubung kembali saat menyala), Super Saving (menutup seluruh jaringan kecuali telepon, SMS dan alarm) serta Customize (mengatur fungsi sesuai keinginan). Zenfone 3 Max ini dilengkapi dengan kabel USB OTG untuk mendukung fiturreverse charging, ponsel dapat digunakan untik mengisi daya perangkat lain, seperti power bank. Ponsel akan otomatis mencegah transfer daya jika daya yang dimiliki tersisa 30 persen. Sementara itu, dari sisi kamera, Zenfone 3 Max memiliki resolusi 16MP dan 8MP untuk kamera belakang dan depan. Fitur-fitur tersebut didukung oleh prosesor octa core Snapdragon 430 64 bit 1,4GHz, RAM 2GB serta kapasitas penyimpanan 32GB dapat diperluas hingga 128GB dengan MicroSD dibandrol seharga Rp 3,099 juta. Sebagai perbandingan, Lenovo A5000 dengan kapasitas baterai 4.000mAh, RAM 1GB dan memori 8GB dijual sekitar Rp 1,9 juta. Sementara Xiaomi Redmi 3X berkapasitas baterai 4.100mAh, RAM 2GB dan memori 32 GB berharga sekitar Rp 1,6 juta. (nts)
Gaikindo Ajak Industri Otomotif Songsong Masa Depan JAKARTA (Metrans) Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mengajak industri otomotif Indonesia membangun dan mengembangkan diri menyongsong masa depan lewat pelaksanaan pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show 2017 yang akan dilangsungkan pada 10-20 Agustus 2017 di ICE BSD City, Tangerang. Untuk itu, GIIAS 2017 mengusung tema Rise of Future Mobility yang mewakili semangat tersebut. “Tema kali ini Rise of Future Mobility, kami akan mengajak industri otomotif mengembangkan teknologi mobilitas menyambut masa depan,” kata Ketua Umum Gaikindo Yohannes Nangoi di Jakarta, baru-baru ini. Pasalnya, lanjut Nangoi, industri otomotif global mendapati sentuhan teknologi yang terus berkembang pesat seperti penggunaan tenaga listrik dengan emisi rendah hingga mobil swakemudi yang kian mendekati tahapan produksi massal. Oleh karena itu, Indonesia yang sudah masuk negara-negara dengan volume industri otomotif di atas satu juta unit harus bersiap menghadapi perkembangan dunia otomotif global tersebut. “Masih banyak pekerjaan rumah, sehingga Gaikindo dan pemerintah harus terus bahu membahu, sebab tujuan Gaikindo bukan cuma produksi mobil untuk di dalam negeri saja, sebisa mungkin meningkatkan ekspor,” kata Yohannes. Sementara itu, Ketua III Gaikindo sekaligus Ketua Penyelenggara GIIAS 2017, Rizwan Alamsjah, menegaskan tema tersebut sangat cocok untuk diangkat pada edisi ke-25 pameran tahunan Gaikindo tersebut. (ant)
Hati-hati saat mengunggah sesuatu di media sosial karena Anda tidak tahu apakah itu akan jadi senjata makan tuan di masa depan. Postingan yang dianggap paling aman pun bisa berbalik membahayakan dalam cara yang tak pernah Anda pikirkan. JAKARTA (Metrans) Berikut adalah hal yang tidak boleh Anda bagikan di media sosial bila ingin menjaga privasi dan keselamatan. 1. Ketika liburan Setelah menabung hasil jerih payah dan berhasil menginjak tempat liburan yang diidam-idamkan, wajar bila ada dorongan untuk mengekspresikan kebahagiaan di media sosial. Tapi Anda harus berpikir ulang karena mengumumkan kapan liburan Anda dimulai dan berakhir ke seantero dunia maya bisa mengundang bahaya. Anda tidak tahu siapa yang melihat unggahan itu dan memanfaatkan informasi untuk merencanakan pencurian di kediaman Anda yang tak berpenghuni. Jika jempol memang “gatal” untuk mengunggah foto liburan, tahan dulu sampai Anda tiba di rumah. Ketimbang mengunggah foto secara realtime, tunggu ketika Anda sampai di rumah kemudian unggah sekaligus dalam satu waktu. Memang kurang seru, tapi jelas lebih aman. Saran ini tidak hanya berlaku untuk liburan. Pikir dua kali sebelum mengumumkan Anda akan makan malam di suatu tempat atau menginap di rumah kawan. Paranoid? Mungkin, tapi Anda tak tahu apa yang akan terjadi. 2. Geolocation dan
HINDARI - Hindari menggunakan geolocation karena bisa memberi resiko keselamatan tersendiri. Check-Ins Smartphone bisa melacak koordinat GPS, tapi tahukah Anda browser juga bisa begitu? Itulah mengapa media sosial seperti Twitter dan Facebook bisa mengetahui di mana lokasi Anda saat mengunggah tweet atau status baru. Ini namanya geolocation. Masalahnya, orang jahat bisa menggunakan informasi geolocation untuk melacak dan menguntitmu. Atau mereka bisa mengumpulkan data yang lebih pribadi kemudian menyebarkannya. Apakah Anda mau alamat rumah tersebar di internet? Selain itu, jangan pernah berikan alamat atau nomor telepon lewat media sosial meski metodenya dianggap aman karena peretas sudah umum saat ini. Terakhir, hindari fitur
check-in di media sosial. Mungkin terlihat keren untuk memberitahu teman dan keluarga di mana Anda saat itu juga, tapi risikonya besar. 3. Informasi rahasia Bukan hal aneh bila pengguna media sosial tidak sengaja mengunggah informasi rahasia, tapi hati-hati bila informasi itu bisa membuat Anda terkena masalah bila tersebar seperti rahasia perusahaan. 4. Keluhan dan unekunek Jika kesal dengan teman sekantor atau bos, media sosial bukan tempat yang tepat untuk mengekspresikannya. Bisa jadi curhat di medsos malah menjadi alasan Anda dipecat dari kantor bila ada yang membaca dan melaporkan. 5. Pelanggaran Tidak semua yang Anda lihat di media sosial
itu legal. Jangan melanggar hukum kemudian mengunggah barang buktinya di media sosial yang bisa dilihat semua orang. Bila beruntung, Anda hanya dapat likes dan komentar dari teman-teman. Sebaliknya, Anda bisa berujung ke penjara. 6. Barang mahal yang baru dibeli Tak perlu pamer barang mahal yang baru dibeli! Entah itu handphone, laptop, mobil, rumah atau apa pun yang tampak sayang bila tak dipotret dan diunggah. Pertama, ini berkontribusi pada efek media sosial yang membuat orang lain merasa lebih sengsara. Ketika Anda mengunggah hal yang bagus-bagus saja, orang lain akan merasa iri dan mungkin berujung pada kesal. Alasan kedua, bisa ada orang yang berniat mencuri
atau memanfaatkan Anda. Contoh kasus ekstrem adalah mengumumkan bahwa Anda menang lotre. Bisa terbayang apa yang akan terjadi, kan? 7. Memberi saran pribadi Jangan berikan saran pribadi khususnya yang menyangkut hukum serta medis di media sosial, meski Anda seorang dokter atau pengacara. Kuncinya adalah Anda tidak tahu semua fakta dari orang yang meminta saran. Bila ada yang sakit atau terkena masalah, mereka harus meminta pertolongan profesional. Ini juga berlaku untuk saran seputar olahraga, diet, keuangan, hubungan, dan sebaiknya. Lebih baik diam saja. 8. Giveaway Media sosial adalah tempat yang mudah untuk hal-hal seperti kontes
dangiveaway karena sangat mudah memencet tombol share. Apakah Anda termasuk orang yang seperti itu? Pertama, bila Anda terus menerus berbagigiveaway, kontes dan undangan game di Facebook, ada kemungkinan setiap teman Anda kesal karena linimasa penuh dengan spam. Tapi, ada kontes dan giveaway yang sebenarnya merupakan malwareterselubung, jadi hati-hati dan jangan asal klik share. 9. Apapun yang akan Anda sesali Jangan pernah unggah sesuatu yang tidak ingin Anda pamerkan ke seluruh dunia. Bila sudah diunggah, akan sulit menghapus jejaknya sampai tuntas di dunia maya. Kita tidak tahu siapa yang sudah mengunduh dan menyimpan foto serta video kita. (nts)
Facebook dan Google Perang Melawan Berita Bohong PARIS (Metrans) Dua raksasa internet Facebook dan Google bergabung bersama dengan organisasi-organisasi berita untuk meluncurkan tool baru pemeriksa keaslian berita yang dirancang untuk mencabut berita-berita bohong di Prancis menjelang pemilihan presiden di negeri ini. Jejaring sosial dan agregator berita dikritik keras selama Pemilu Amerika Serikat karena mereka jelas secara tidak sengaja ikut menyebarkan beritaberita bohong. Facebook menyatakan akan bekerja sama dengan delapan organisasi berita Prancis, termasuk kantor berita Agence France-
Presse (AFP), saluran berita BFM TV, dan koran L’Express serta Le Monde, untuk meminimalkan risiko berita bohong yang muncul dalam platform mereka. Facebook, jejaring sosial terbesar di dunia, memiliki 24 juta pengguna di Prancis, atau sepertiga dari total penduduk Prancis. Facebook akan menggantungkan kepada peran pengguna dalam membenderai (flag) berita bohong pada jejaring sosial ini sehingga artikel-artikel berita bisa dicek ulang kebenarannya oleh organisasiorganisasi berita yang menjadi mitra Facebook. Setiap berita yang dianggap bohong oleh dua
dari mitra Facebook akan ditandai oleh sebuah ikon yang menunjukkan konten berita itu bermasalah, kata Facebook. Facebook juga mendukung prakarsa terpisah yang diluncurkan Google lewat “CrossCheck” yang menyeru para pengguna mengirimkan tautan-tautan (link) untuk konten yang diragukan kebenarannya kepada situs-situs berita terpercaya sehingga konten itu bisa diinvestigasi. 17 newsroom Prancis bergabung dalam proyek itu, termasuk AFP dan stasiun televisi nasional Prancis milik pemerintah. Facebook juga mengambil langkah dalam melawan berita bohong di Jerman di mana pemerintah
MUSUH Hoax sudah jadi musuh masyarakat dunia.
negara ini mengutarakan kekhawatirannya atas berita palsu dan ujaran kebencian yang mempengaruhi Pemilu September mendartang di
mana Kanselir Angela Merkel berusaha memangku jabatan untuk masa jabatan keempat kalinya. Di AS, Facebook su-
dah bekerja dengan situs pemeriksa kebenaran berita Snopes, ABC News dan kantor berita Associated Press untuk memeriksa keaslian berita. (ant)
Suzuki Ertiga Diesel Resmi Mengaspal
LOW - Suzuki Ertiga Diesel ditargetkan bersaing di segmen low MPV.
JAKARTA (Metrans) PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) secara resmi meluncurkan generasi terbaru mobil dari segmen low MPV (multi purpose vehicle), New Ertiga Diesel Hybrid, dengan harga jual on the road Rp 219.500.000. New Ertiga Diesel merupakan wujud komitmen Suzuki Indonesia untuk bersaing di segmen low MPV sekaligus menyikapi persaingan teknologi mesin dan melengkapi jajaran kendaraan yang telah diluncurkan Suzuki. “Peluncuran New Ertiga Diesel Hybrid merupakan upaya kami untuk memberikan inovasi kepada masyarakat di Indonesia. Teknologi Hybrid yang disematkan pada Suzuki New Ertiga Diesel Hybrid merupakan yang pertama di kelasnya,” kata Setiawan Surya selaku Deputy Managing Director 4W PT SIS di Jakarta, baru-baru ini. New Ertiga Diesel menggunakan mesin D13A berkapasitas
1.300 cc DOHC dengan teknologi Diesel Direct Injection System (DDiS) yang menghasilkan tenaga hingga 89 ps pada 4.000 rpm dan torsi 200 Nm pada 1.750 rpm. Ertiga Diesel menerapkan sistem hybrid dengan penerapan Integrated Starter Generator (ISG) dengan dua fungsi, menyimpan energi ke baterai dan memberikan daya tambahan ke mesin. Manfaat dari sistem adalah membuat getaran mesin lebih halus saat restart dan konsumsi bahan bakar kian irit jika dibandingkan dengan mesin konvensional. Ertiga Diesel yang menjadi kompetitir Chevrolet Spin Diesel tersedia dalam transmisi manual dan tiga warna pilihan yaitu putih, abuabu dan silver. Suzuki Indonesia bersama pengamat dan pewarta otomotif akan bersiap menuju Bogor, Jawa Barat, untuk menguji efisiensi bahan bakar Ertiga Diesel. (alv)
SEPUTAR PARLEMEN
13
RABU 8 FEBRUARI 2017
DIMUTASI PEMPROV
Sejumlah Kepala SMA di Solok ‘Curhat’ ke DPRD Sumbar Sejumlah guru di Kabupaten Solok, meminta kepada gubernur melalui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat agar tidak membatalkan SK Bupati Solok dengan nomor 892.3/282/BKD2016. PADANG (Metrans) Hal itu disampaikan sejumlah guru di Kabupaten Solok ketika beraudiensi dengan Komisi V DPRD Sumatera Barat, Selasa (7/2). Kepala Sekolah SMA Junjung Sirih yang juga Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Syafrial Anuir menyampaikan, Kepala Sekolah yang telah ditugaskan oleh Bupati Solok telah bekerja di tempat yang baru terhitung sejak 21 Juli 2016. Jika mengikuti aturan Badan Kepegawaian Negara kantor regional XII BKN Pekanbaru dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 800/317/P3/III/BKD-2016, dikembalikan ke sekolah lama dalam rentang waktu enam bulan, akan mempengaruhi psikis dan mental kepala sekolah Sementara itu, katanya lagi, saat ini semua sekolah disibukan dengan persiapan pelaksanaan Ujian Sekolah (US) dan Ujian Nasional (UN), dan mereka khawatir pembatalan SK bupati tersebut akan mengganggu proses pembelajaran dan persiapan menghadapi ujian. Untuk itu, pihaknya meminta kepada Gubernur Sumatera Barat agar menunda adanya mutasi di lingkungan sekolah, dengan alasan mereka lebih mengutamakan kepentingan siswa. “Sebab tidak lama lagi, siswa SMA/SMK akan menghadapi ujian nasional berbasis komputer (UNBK), persiapan ujian untuk siswa lebih utama dari pada jabatan. Kami berjuang untuk kepentingan
CURHAT - Para Kepala SMA di Kabupaten Solok saat menyampaikan aspirasinya ke anggota Komisi V DPRD Sumbar siswa, bukan kepentingan pribadi,” tegasnya. Lanjutnya, sejauh ini kami masih dihadapi dengan kebimbangan menghadapi UNBK. sebab hingga saat ini tidak ada kejelasan pelaksanaan UNBK, termasuk fasilitas yang akan digunakan. begitu banyak persoalan yang akan dihadapi sekolah menjelang UN. Persoalan seperti ini tidak kami inginkan, namun di beberapa sekolah terjadi gejolak antara kepala sekolah yang lama dengan yang baru, malahan kepala sekolah yang baru bertindak seenaknya. Dia berharap pemerintah bisa menunda keputusan BKN sampai pelaksanaan UN selesai. “Kenapa harus menjelang UN. Jangan utamakan kepentingan pribadi atau
Anggota DPRD Bukittinggi Gelar Reses Kunjungi Masyarakat BUKITTINGGI (Metrans) Reses anggota DPRD Bukittinggi pada masa sidang 1 tahun 2017 di kecamatan ABTB (Aur Birugo Tigo Baleh) ini dihadiri tokoh masyarakat, Lurah, RT, RW, ratusan masyarakat dan pemuda di kecamatan tersebut, Selasa (7/2). Rombongan dipimpin langsung Ketua DPRD Bukittinggi Beny Yusrial dari fraksi Gerindra, bersama Drs. Rismaidi dari fraksi PPP, Fauzan Hafiz dari fraksi PAN, Syaiful Effendi dari fraksi PKS, Jon Edwar dari fraksi Golkar dan Hj. Nursyida dari fraksi Demokrat. Masyarakat ABTB dalam sesi diskusi menyampaikan sejumlah permintaan, seperti diungkap Dt. Rangkayo Nagari, ketua LPM Birugo mewakili masyarakat Birugo, yang mengharapkan bantuan untuk memperindah mesjid dan mushalla, meningkatkan fasilitas olah raga serta yang utama merealisasikan pembelian tanah SDN 05 Birugo. “Kami berharap pembelian tanah SDN 05 dapat dilakukan demi pendidikan kota Bukittinggi,” tegas Ketua LPM Birugo Dt. Rangkayo Nagari. Disisi lain, sejumlah masyarakat meminta rehabilitasi sebagian besar kantor lurah yang ada, karena dinilai sudah tidak layak lagi untuk dijadikan tempat pertemuan dengan jumlah undangan yang banyak. “Seluruh aspirasi masyarakat ABTB nantinya akan dibahas bersama pemko Bukittinggi dan diusulkan dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) kedepan,” ucap Beny Yusrial. Wakil Ketua DPRD Kota Bukittinggi, H. Trismon, Senin (6/2) mengungkapkan, DPRD Bukittinggi memulai reses perorangan ini sejak tahun 2016, reses itu sendiri boleh berkelompok atau perorangan. “Reses perorangan yang berjumlah 15 orang anggota DPRD Kota Bukittinggi ini dinilai sangat bermanfaat, karena para wakil rakyat langsung bersentuhan dengan konstituennya,” katanya. Reses perorangan efektif, lanjut Trismon, karena langsung berhadapan dengan masyarakat, dan reses perorangan akan ada tanggung jawab pribadi bagi anggota dewan. (win)
segelintir orang, sebab akan banyak siswa yang terkorbankan,” harapnya. Untuk itu, para kepala sekolah itu minta agar dikesampingkan dulu urusan pribadi dan utamakan kepentingan siswa. “Setelah ujian selesai, silahkan laksanakan mutasi sesuai surat edaran Kepala Dinas Provinsi Sumatera Barat nomor. 900/350/Sek-2017 dan kami siap serta taat dengan aturan dengan menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara (ASN),” ungkapnya. Senada dengan itu, Kepala Sekolah SMA 1 Pantai Cermin, Zulmarnus mengatakan gubernur melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dapat melakukan penundaan mutasi, rotasi dan promosi jabatan untuk kepala SMA/SMK hingga Ujian Na-
sioanal Selesai. Menurutnya, permasalahan yang dihadapi para guru saat ini sangat komplek. UNBK belum jelas, komputer ada, server tidak ada. Jika demikian bagaimana siswa dapat menjalankan ujian. Selain itu, Dari tahun sebelumnya peringkat Solok masih jauh dari sekolah lainnya di Sumatera Barat. “Masih banyak ketinggalan yang akan kita kejar dan evaluasi. Pihak sekolah selalu berupaya menargetkan agar Kabupaten Solok mendapat peringakat yang baik, namun dengan kondisi seperti ini,terjadi gejolak di sekolah bagaimana mempersiapkannya. “Ada sekitar 2.184 siswa yang akan mengikuti ujian nasioanal, sekolah tengah sibuk dalam mempersiapkan kualitas mutu pembelajaran, dan mental siswa
agar ujian dapat berjalan dengan baik,” tegasnya. Harus Ditindaklanjuti Sementara, Ketua Komisi V DPRD Sumatera Barat Hidayat menegaskan, persoalan ini harus segera ditindaklanjuti. DPRD akan meminta pemerintah provinsi untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut sebelum pelaksanaan UN, April mendatang. Dia mengingatkan agar tidak ada mutasi kepala sekolah, setidaknya sampai UNBK selesai. “Yang sangat kami tekankan pertimbangan asas manfaat dan mudarat. Kita harus melihat bahwa menghadapi UN adalah lebih besar daripada sekedar kisruh jabatan kepala sekolah. Pemprov agar menyikapi persoalan ini dan tidak melakukan mutasi sampai UN
selesai,” tegasnya. DPRD berharap UN harus berjalan kondusif agar mendapatkan hasil yang memuaskan dengan catatan tidak melalukan mutasi kepala sekolah. Kalau suasana tidak kondusif jangan harap hasil memuaskan yang kita dapat. Hidayat juga menyinggung kinerja kepala dinas pendidikan sumatera barat, burhan bur yang kurang kompeten menyelesaikan riak-riak yang terjadi saat ini antara kepala sekolah akibat wacana mutasi. Seharusnya Dinas Pendidikan Sumatera Barat segera menyelesaikan persoalan ini “Burhasman Bur serius atau gak nih, sebab persoalan pendidikan saat ini sudah genting,” ucapnya. Katanya lagi, saat ditelpon memang tidak ada respon yang positif yang diberikan Kepala Dinas Pendidikan, artinya beliau tidak serius, dan jangan sampai anggota DPRD berkesimpulan Kadis Pendidikan tidak kompeten di bidangnya. Untuk itu, katanya, Komisi V DPRD Sumatera Barat akan segera melakukan pemanggilan kepada kadis pendidikan. Ini persoalan sudah diujung tanduk, harus ada titik terangnya agar tidak merembes kepersoalan lainnya. Namun Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Barat Marlina Suswati dalam pertemuan tersebut mengakui adanya SE Mendagri yang meminta kepala daerah tidak melakukan mutasi. Namun, kenyataannya, kepala daerah kabupaten dan kota ternyata masih saja melakukannya. “Ini tidak saja terjadi di Solok. Pengaduan dan laporan yang sama juga telah kami terima dari daerah lain seperti Pasaman dan Solok Selatan,” ujarnya. Meski demikian, Marlina meminta para kepala sekolah lebih mempertimbangkan kepentingan siswa daripada persoalan tersebut. Ia meminta kepala sekolah tetap melaksanakan tugas seperti biasa dan mempersiapkan siswa menghadapi UNBK yang sudah di depan mata. (mon)
GUNJANG-GANJING KETUA DPRD PADANG PANJANG
Novi Hendri Dianggap sebagai Figur yang Tepat PADANG PANJANG (Metrans) Jabatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) defenitif Kota Padang Panjang sampai saat ini masih kosong. Tiga bulan setelah ditinggal almarhum Asril Kasoema, teka-teki mengenai siapa pengganti Ketua DPRD Kota Serambi Mekkah yang akan datang seakan masih menjadi perbincangan hangat bagi masyarakat kota Padang Panjang. Plt. Ketua DPRD Kota Padang Panjang Junaidi (Kunen) pada awak media beberapa waktu lalu.di
gedung dewan terhormat kampuang Jambak Padang Panjang usai pelantikan PAW Marzuki Yunizar mengatakan, penentuan Ketua DPRD adalah wewenang DPP. “DPD II Kota Padang Panjang telah mengajukan 4 nama penganti almarhum, yang juga telah disaring jadi tiga oleh DPD I yang akan diteruskan ke DPP,” tegas Kunen. Berdasarkan pengamatan Metrans di lapangan, nama DR. H. Novi Hendri, SE, MSi adalah nama yang paling santer terdengar dan paling
NOVI HENDRI banyak disebut di kalangan masyarakat Padang Panjang untuk menduduki kursi Ketua DPRD Padang Panjang karena mempunyai track record bagus
di lembaga terhormat tersebut. Sesuai aturan jika Penganti ketua DPRD yang ditinggalkan karna meninggal dunia atau satu persoalan asusila atau melanggar hukum, maka pengantinya yang pertama mempunyai pengalaman minimal satu priode di DPRD. Dan ketiga calon usulan itu, selain anggota PAW Marzuki, ketiga itu pas dan berpengalaman di DPRD. Namun yang paling pas itu adalah Novi pernah satu priode jadi ketua DPRD Padang Panjang ujar Rahmad pada Metrans
sambil menghirup kopi kurang gulanya. Novi juga tercatat 3 kali berturut-turut mengikuti ajang Pileg kota Padang Panjang dan semua itu berhasil. Dan dinobatkan sebagai ketua DPRD satu priode tahun 2009-2014 Hal itulah yang membuat masyarakat menaruh harapan besar agar petinggi partai Golkar menjatuhkan pilihannya pada politisi muda berlian yang tak asing dan tak diragukan lagi kemampuannya, fungsi DPRD check and ballence dapat berjalan dengan baik .
Sementara itu Yulius Kaisar unsur pimpinan DPRD Kota Padang Panjang terkait hal tersebut mengatakan sampai saat ini kita di lembaga belum menerima surat kepastian SK untuk jabatan Ketua DPRD Kota Padang Panjang itu. “Jika telah masuk ke lembaga, pimpinan akan meneruskan surat ke gubernur untuk mendapat keputusan gubernur untuk jabatan Ketua DPRD kota Padang Panjang hingga habis priode 2014-2019 nanti,” ujar politisi muda Gerindra itu pada Metrans di ruang kerjanya. (Pul)
SETAHUN JELANG PILKADA
Legislator Pro-Kontra Eksistensi Kepemimpinan Pemko Padang PADANG (Metrans) Tahun 2017 menjadi tahun pemanasan politik jelang momen Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 nanti. Meskipun Pilkada masih setahun lagi digelar, namun tahun ini menjadi tahun jembatan memanasnya mesin politik elemen-elemen peserta Pilkada tahun depan. Tidak bisa ditampikkan, mesin politik ini tidak bisa dilepaskan dari keberadaan para anggota dewan. Ini karena anggota-anggota legislatif tersebut merupakan utusan dari partai-partai yang akan jadi mesin pendorong yang akan mendongkrak para calon pemimpin daerah berikutnya. Kausalitas tersebut tidak lepas dari anggota legislatif Kota Padang. Para legislator memiliki pandangan yang berbeda-beda terkait eksistensi kepemimpinan kepala daerah Kota Padang. Ada yang merasa kepemimpinan sekarang wajib dilanjutkan,
namun ada juga yang beranggapan harus ada semacam pencerahan kemimpinan di Kota Padang. Seperti yang disampaikan oleh mantan Ketua DPRD Kota Padang 20042009 yang sekarang anggota Komisi II DPRD Kota Padang, Hadison, menyatakan maklum terhadap pencapaian pembangunan yang dilakukan oleh Pemko Padang sejauh ini. Dia menilai kemajuan Kota Padang sudah terjadi secara signifikan di bawah kepemimpinan kepala daerah yang tengah berjalan. “Kita melihat program-program unggulan yang diapungkan berangsur dicapai. Program-program dilaksanakan. Salah satu indikator keberhasilannya bisa dilihat, sebagai contoh, dari makin meningkatnya eksistensi jalan lingkungan. Jika kita tanya ke masyarakat, masyarakat bisa
merasakan jalan lingkungan sudah ada dimana-mana. Berbagai macam pembenahan fisik lainnya juga bisa dilihat,” tutur Hadison pada Metrans. Hadison mengatakan ada tren positif pembangunan kepemimpinan Mahyeldi-Emzalmi. Ini menjadi indikator perlunya kepemimpinan dilanjutkan. Hadison menyatakan masyarakat perlu memahami jika dinilai ada programprogra m y a n g b e l u m rampung di tahun ini. Sebagai contoh, masih ada pembangunan jembatan yang belum selesai. “Ini kita akui karena APBD kita terbatas. Karena terbatasnya, terbatas juga apa yang kita kerjakan. Jika kita kerjakan seutuhnya, butuh dana yang amat besar. Bahkan meskipun dibantu dengan anggaran Provinsi dan Pusat sekalipun, tetap saja
belum bisa diselesaikan, saking besarnya anggaran yang dibutuhkan,” kata Hadison lagi. Sementara, anggota dewan dari fraksi Nasdem, Dian Anggraini Oktavia, berpendapat perlu ada penyegaran kepemimpinan di Kota Padang. Menurutnya, kondisi terkini identik dengan kekurangkonektivitasan antara eksekutif dan legislatif sehingga pembangunan berjalan tidak balance. “Saya sangat berharap di 2017 ini ada sinergisitas sangat kuat antara Wali Kota dengan DPRD Kota Padang. Perlu ditekankan, bukan antara Wali Kota dengan Ketua DPRD saja, tapi juga dengan anggotaanggota. Apa yang jadi ajuan dalam kegiatan APBD besok diharap bisa berkesinambungan, benar-benar ada kerjasama dan terbuka,” harap Dian.
Dian menyorot banyaknya kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan di tahun 2016. Menurutnya, Pokok Pikiran (Pokir) anggota dewan banyak yang tidak digubris, sementara Pokir merupakan usulan kebutuhan masyarakat yang perlu dipenuhi. “Apapun, Wali Kota tidak boleh tidak tahu mengenai banyak kejadian seperti lahan yang diambil, kenapa biaya membengkak, semua harus dikontrol. Dan perlu diingat, pertanggungjawaban bukan Kepala Dinas, tapi Wali Kota. Terlepas dari pro dan kontra keberlanjutan kepemimpinan daerah Kota Padang, legislator lainnya memandang semua akan berpulang pada penilaian masyarakat dan kemauan para calon kepala daerah sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Wakil Ketua DPRD Padang Wahyu Iramana Putra yang juga
mantan Calon Wakil Walikota Padang ini, dia berpendapat bakal ada banyak nama yang mengapung di permukaan mencalonkan diri menjadi kepala daerah berikutnya. “Ini demokrasi. Siapapun akan bermunculan. Bagus tidaknya kinerja kepala daerah edisi ini, tidak cukup penilaian masyarakat, tapi juga ada penilaian politis nanti. Ini lebih cenderung kepada bagaimana dia bisa merajut hubungan dengan semua pihak. Jika tidak hati-hati, politik bisa mengubah tren,” kata Wahyu. Dikatakan Wahyu, lanjut atau tidaknya kepemimpinan Mahyeldi, tidak bisa dilihat kecendrungan sekarang. “Semua bermuara pada penilaian masyarakat dan kemauan individu terkait. Mau lanjut atau tidak, di demokrasi ini, siapapun bisa berminat,” tandas Wahyu. (yyn)
INTERNASIONAL
14
RABU 8 FEBRUARI 2017
KHUSUS UNTUK PEMERKOSA
Presiden Sudan Selatan Perintahkan Hukuman di Depan Umum Presiden Sudan Selatan Salva Kiir pada Senin (6/2) memerintahkan menteri pertahanannya dan kepala staf militer agar menghukum di depan umum anggota Angkatan Bersenjata yang melakukan perkosaan. JUBA (Metrans) Ketika berbicara dalam satu acara keagamaan di Kota Kecil Yei, sebelah barat-daya Ibu Kota Sudan Selatan, Juba, Kiir mengatakan anggota pasukan keamana yang dinyatakan bersalah karena memperkosa akan dihukum berat. “Jika seorang prajurit memperkosa seorang perempuan atau anak perempuan, hukumannya ialah ditembak di kepalanya di depan umum,” kata Kiir dalam dalam pidato yang ditayangkan langsung oleh stasiun televisi dan radio milik negara. Presiden Sudan Selatan itu mengakui tindakan tersebut mungkin memicu kecaman dari pembela hak asasi manusia, demikian laporan Xinhua —yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa siang. Tapi itu dimaksudkan untuk memulihkan kestabilan di negara Afrika Timur tersebut. “Rakyat memiliki telinga untuk mendengar dan mata untuk melihat.
ANTARA FOTO
Jika mereka melihat atau mendengar bahwa pemerkosa atau penjahat dibunuh, mereka akan berhenti melakukan tindakan ini,” kata Kiir. Ia mendesak masyarakat Yei agar menghentikan kerusuhan dan mendukung gagasan dialog nasionalnya —yang diumumkan pada akhir tahun lalu dan dimaksudkan untuk mengakhiri kerusuhan dan pengungsian massal yang terjadi di wilayah Greater Equatoria, yang dulu damai. PBB telah beberapa kali menuduh tentara Pemerintah Sudan Selatan dan pasukan oposisi melakukan kekerasan seksual dan memperkosa perempuan dan anak perempuan. Misi PBB di Sudan Selatan (UNMISS) tahun lalu melaporkan misi tersebut mendokumentasikan tak kurang dari 172 kasus kekerasan seksual di Juba sejak pertemuan baru meletus pada Juli 2016. (ant)
DI PENJARA MILITER
Suriah Dikabarkan Hukum Mati Ribuan Tahanan BEIRUT (Metrans) Pemerintah Suriah membunuh ribuan tahanan melalui hukuman gantung dan penyiksaan secara sistematik di penjara militer Sednaya, Damaskus Utara, kata pegiat hak asasi manusia Amnesti Internasional, Selasa. Amnesti mengatakan, hukuman mati itu dilakukan sejak 2011 hingga 2015, bahkan kemungkinan berlanjut hingga saat ini. Langkah tersebut dapat dianggap sebagai kejahatan perang. Pegiat itu mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa menyelidiki dugaan tersebut. Laporan sama menyebut, petugas menyiksa dan melakukan pembunuhan di luar pengadilan hingga menewaskan ribuan orang saat perang saudara. Namun, pemerintah Suriah beserta Presiden Bashar al-Assad menyangkal isi laporan tersebut. Laporan dari Amnesti menyebut, setidak-tidaknya 20 sampai 50 tahanan digantung tiap pekan di Penjara Sednaya. Bahkan, dalam kurun waktu empat tahun terakhir, 5.000 hingga 13.000 orang dieksekusi mati setelah aksi unjuk rasa massal berujung pada perang saudara, tambahnya. “Korban adalah warga biasa, yang dituduh menentang pe-
merintah,” kata laporan itu. “Banyak tahanan di Penjara Militer Sednaya dibunuh setelah disiksa berulang kali dan dibuat kelaparan, kehausan, bahkan tidak diberi perawatan medis saat sakit,” katanya. Tahanan penjara itu terdiri atas mantan tentara, yang dituduh membangkang dan pengunjuk rasa. Terdakwa sering dipaksa mengaku dan mengikuti persidangan manipulatif, kata Amnesti. Eksekusi mati dilakukan secara tertutup. Jasad korban dikebumikan dalam kuburan massal di luar ibukota, dan keluarganya tidak dikabari bahwa kerabatnya telah wafat, tambahnya. Laporan Amnesti itu didasari hasil wawancara 84 saksi, diantaranya mantan penjaga serta pejabat, tahanan, hakim dan pengacara, begitu juga para pengamat bidang terkait di Suriah. “Negara pendukung, seperti, Rusia, yang menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB, dan Iran mesti mengecam pembunuhan di luar pengadilan dan kebijakan pemusnahan lain, yang dilakukan pemerintah Suriah. Keduanya wajib menempuh segala cara untuk mengakhiri kekejian tersebut,” kata Amnesti. (ant/rtr)
Arab Saudi akan Tunjuk Duta Besar Baru untuk Lebanon BEIRUT (Metrans) Arab Saudi akan menunjuk duta besar baru untuk Lebanon guna meningkatkan jumlah wisatawan dan penerbangan dari Arab, kata Kantor Kepresidenan Lebanon, dengan menunjukkan hubungan dwipihak mereka membaik. Menteri Urusan Negara Teluk Arab Saudi, Thamer alSabhan, memberitahu Presiden Lebanon Michel Aoun mengenai rencana penunjukkan duta besar baru itu saat keduanya bertemu di istana pada Senin, kata Kepresidenan Lebanon. Duta besar Arab Saudi sebelumnya meninggalkan Beirut pada musim panas. Jabatan itu belum terisi hingga saat ini. Aoun, sekutu dekat Hezbollah, kelompok Syiah dukungan Iran, terpilih menjadi Presiden Lebanon pada Oktober. Meski demikian, Aoun mengangkat politisi Sunni ternama di Lebanon, Saad al-Hariri, sebagai Perdana Menteri. Aoun terlihat ingin memperbaiki hubungan dengan kerajaan Arab Saudi, yang menganut Sunni, khususnya saat ia mengunjungi Riyadh awal bulan ini.
Arab diketahui cukup lama mendukung oposisi Hezbollah di Lebanon. Presiden Lebanon mengatakan, kunjungan itu ditujukan untuk memperbaiki hubungan antarnegara. Pasalnya Arab sempat membatalkan pemberian dana bantuan militer senilai tiga milyar dolar Amerika Serikat ke Lebanon tahun lalu. Pembatalan itu diduga terkait perselisihan antara Arab dan Iran. Aoun berharap kunjungan itu dapat membuat negara Teluk mencabut peringatan perjalanan bagi warganya yang ingin ke Lebanon. Pasalnya peringatan kunjungan itu cukup berdampak buruk bagi sektor pariwisata Lebanon. Pihak Arab Saudi tahun lalu menghimbau warganya yang kaya agar tidak mengunjungi Lebanon. Ketegangan dua negara itu membuat nasib 750 ribu warga Lebanon, yang tinggal dan bekerja di Arab serta negara Teluk lain, menjadi tidak jelas. Pekerja itu mesti mengirim uang tujuh hingga delapan milyar dolar AS per tahun ke keluarga mereka di Lebanon. (ant)
PERIKSA LOKASI - Seorang pria Palestina memeriksa lokasi yang menurut keterangan polisi mendapat serangan udara dari Israel, wilayah timur Kota Gaza, Selasa (7/2).
Faksi Palestina Kutuk Serangan Gencar Israel ke Jalur Gaza KOTA GAZA (Metrans) Pemimpin politik dan berbagai faksi Palestina, termasuk Gerakan Perlawanan Islam (HAMAS) dan Jihad Islam, pada Senin (6/2) mengutuk serangan gencar militer Israel ke Jalur Gaza sebagai reaksi atas serangan roket sebelumnya ke Israel. Juru Bicara HAMAS di Jalur Gaza Fawzi Barhoum mengatakan di dalam pernyataan pers melalui surel bahwa peningkatan operasi militer Israel saat ini terhadap Jalur Gaza “berbahaya dan itu mesti segera dihentikan”. Ia menambahkan, “Itu adalah upaya Israel untuk menarik perhatian dunia menjauhi kejahatan mereka terhadap tahanan dan Jerusalem.” Ia mengatakan HAMAS memperingatkan Israel agar tidak mempertahankan kebodohan semacam itu, demikian laporan Xinhua —yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa siang. “Meledakkan situasi dengan perlawanan Palestina bersenjata dan menyerang kepentingan sipil akan
menimbulkan ledakan di wajah kaum pendudukan,” katanya. Pada Senin pagi, Abdulatif Al-Qanou, juru bicara lain HAMAS di Jalur Gaza, mengatakan kepada Xinhua gerakannya menganggap Israel bertanggungjawab atas peningkiatan militer saat ini di Jalur Gaza dan Tel Aviv akan dianggap bertanggung-jawab atas konsekuensinya. “Kekuatan pendudukan (Israel) berusaha mengekspor krisis korupsi dalam negerinya ke Jalur Gaza. Oleh karena itu, perang kelompok perlawanan Palestina ialah mempertahankan rakyat kami dari agresi ini,” kata Al-Qanou. Kementerian Dalam Negeri, yang dioperasikan HAMAS, menyatakan militer Israel melancarkan 17 serangan udara dan dua pembokman darat ke Jalur Gaza, termasuk tiga serangan udara pada siang hari dan 17 serangan udara pada Senin malam. Serangan udara Israel adalah pembalasan atas serangan roket sebelumnya.
Pada Senin pagi, gerilyawan yang diketahui identitas mereka menembakkan dua roket rakitan dari bagian timur-laut Jalur Gaza ke Israel Selatan. Satu roket jatuh di daerah kosong dan tak menimbulkan resiko sementara yang satu lagi meledak di udara. Tank Israel yang ditempatkan di perbatasan dengan Jalur Gaza segera melepaskan tembakan balasan dan menghancurkan satu pos militer pemantau milik HAMAS. Pada Senin sore, jet tempur Israe melancarkan tiga serangan udara ke tiga instalasi milik sayap bersenjata HAMAS, Brigade AlQassam. Beberapa sumber medis mengatakan seorang nelayan Palestina yang sedang bersiap untuk menangkap ikan di bagian utara Jalur Gaza, menderita luka ringan dalam salah satu dari ketiga serangan udarqa Israel. Pada Senin malam, pesawat tempur Israel melancarkan 17 serangan gencar tanpa henti ke
beberapa instalasi dan pos pelatihan milik HAMAS dan kelompok gerilyawan lain di Jalur Gaza —yang telah dikuasai oleh HAMAS sejak 2007. Dawood Shihab, Juru Bicara bagi Jihad Islam, mengatakan, “Israel akan sepenuhnya bertanggung-jawab atas konsekuensi dari agresi militernya ke Jalur Gaza hari ini.” Namun, juru bicara kelompok itu mengumumkan kelompoknya “tidak tertarik pada peningkatan dan kami takkan membiarkan Israel mengekspor krisis dalam negerinya ke kami dengan melancarkan agresi dan terorisme terhadap rakyat kami”. Ia menambahkan kelompok perlawanan Palestina berkomitmen pada gencatan senjata meskipun Israel melancarkan agresi. Shihab dan juru bicara HAMAS menyeru masyarakat internasional agar segera campur tangan guna menghentikan agresi Israel ke Jalur Gaza dan terhadap rakyat Palestina. (ant)
LAWAN LARANGAN KUNJUNGAN TRUMP
Raksasa Teknologi Amerika Serikat Pimpin Langkah Hukum NEW YORK (Metrans) Lebih dari 100 perusahaan, termasuk sejumlah perusahaan besar teknologi, mengeluarkan tuntutan hukum bersama menentang kebijakan Presiden Donald Trump tentang pelarangan sementara kunjungan warga sejumlah negara ke Amerika Serikat. Perusahaan itu, termasuk Apple Inc, Google dan Microsoft, bertemu pada Minggu untuk melayangkan laporan “teman pengadilan” kepada Pengadilan Banding 9 AS di San Fransisco. Mereka berpendapat bahwa keputusan presiden itu, yang melarang penduduk dari tujuh negara berpenduduk sebagian besar Muslim dan seluruh pengungsi, memberikan dampak buruk terhadap bisnis Amerika. Perusahaan Tesla milik Elon Tusk dan SpaceX juga ikut menandatangani laporan itu, yang keseluruhan mendapatkan 127 tandatangan. Musk adalah salah satu petinggi teknologi, yang tergabung dalam dewan penasihat bisnis Trump. Dia dipaksa mempertahankan kesertaannya dalam beberapa saat terakhir, terutama sejak kepala perusahaan Uber Technologies, Travis Kalanick, keluar dari kelompok itu pada
Kamis menyusul pelarangan kunjungan itu dikeluarkan. Keputusan presiden itu, yang dikeluarkan pada 27 Januari, memicu protes dan kekacauan di sejumlah bandara AS dan luar negeri pada akhir minggu itu. Trump menyatakan pelarangan itu diperlukan untuk memeriksa orang-orang yang memasuki AS dan agar dapar melindungi negara itu dari serangan teror. Pada Jumat, Hakim Wilayah AS James Robart di Seattle, memutuskan tuntutan yang menentang perintah itu, yang diajukan oleh negara bagian Washington dan Minnesota agar mencabut pelarangan itu sementara, yang menuai kritikan dari Trump. Dalam laporan itu, para perusahaan berpendapat perintah itu menimbulkan ketidakpastian bagi para perusahaan yang bergantung kepada pekerja asing dan kunjungan bisnis global untuk melakukan inovasi dan membuka lapangan pekerjaan di Amerika Serikat. “Perantau ahli akan lebih tertarik bekerja di luar negeri, tempat mereka dan rekan mereka dapat bepergian dengan bebas dengan jaminan status imigrasi mereka tidak dicabut secara tibatiba,” kata laporan tersebut. “Perusahaan multinasional
akan memiliki insentif kuat untuk melakukan operasi di luar AS atau memindahkan dan merekrut pegawai dan melakukan investasi di luar negeri”. Perusahaan berpendapat dengan adanya pelarangan itu akan memberikan dampak buruk terhadap para pekerja dan perekonomian Amerika Serikat. Salah satu janji terbesar Trump pada saat kampanye adalah untuk mengembalikan lapangan pekerjaan yang dia sebut dipindahkan ke negara lain. Saat menanggapi usutan itu, pemerintah federal berpendapat bahwa presiden menggunakan kewenangan konstitusionalnya untuk mengendalikan perbatasan AS dan ketentuan yang ada mengizinkannya untuk melarang masuk sementara warga asing siapa pun, “yang dapat merugikan kepentingan AS”. Perusahaan tergabung dalam gerakan itu pada awalnya adalah Facebook, Twitter, Intel, eBay, Netflix dan Uber Technologies, sejumlah perusahaan non-teknologi seperti Levi Strauss dan Chobani juga ikut menandatanganinya. Laporan itu memuji kontribusi kebijakan imigrasi terhadap perekonomian Amerika. Agenda Trump terhadap
imigrasi, perdagangan, keamanan dunia maya, reformasi pajak dan sejumlah isu lainnya telah menyebabkan kekhawatiran mendalam dalam perindustrian teknologi. Sebelum adanya pelarangan kunjungan, sebagian besar perusahaan mengatakan mereka ingin bekerja dengannya untuk menghindari konfrontasi langsung. Namun, pembatasan imigrasi memicu sebuah protes di Silicon Valley, dimana para warga negara kelahiran asing merupakan sebuah bagian penting dalam perekonomian teknologi. Terdapat sejumlah aksi protes damai di dunia maya seperti di Facebook dan Google. Uber menjadi target boikot, dan segera bergerak dan memastikan bahwa mereka mendukung pengemudinya, yang berasal dari negara lain. Perusahaan teknologi besar memisahkan diri mereka dari kebanyakan perusahaan Amerika Serikat dalam menentang kebijakan Trump secara langsung, sebagian karena tekanan. Hanya beberapa perusahaan non-teknologi ikut menandatangani laporan itu, meskipun beberapa pengacara, yang terlibat, mengatakan perusahaan itu dikumpulkan dengan cepat melalui kontak pribadi. (ant/rtr)
METROSP RT
RABU 8 FEBRUARI 2017
15
TRI ATMAJA
Putra Piaman yang Cinta PSP PADANG, (Metrans) Mantan pemain Semen Padang dan PSP, Tri Atmaja dipercaya manajemen PSP Padang sebagai asisten pelatih tim yang akan berlaga di Liga Indonesia III. Baginya kepercayaan ini sebuah amanah besar yang harus dibarengi prestasi. Bagi putra Piaman ini, PSP adalah klub yang ikut membesarkan namanya, makanya dia sangat setia dengan tim berjuluk Pandeka Minang ini. Pasca pensiun sebagai pemain, Tri
Atmaja yang saat ini berstatus ASN di Dispora Sumbar, selalu terlibat dalam kegiatan PSP Padang. Masuk jajaran pelatih di PSP, dimulai bapak dari Claudio Amanda,(16) dan Dzikra Amanda,(10) kala mengarsiteki tim Suratin PSP tahun 2014. Berkat sentuhannya, PSP U-17 lolos ketingkat nasional. Atas prestasi itu, pada tahun 2015, suami dari dari Nopa Frianti dipercaya manajemen PSP untuk menjadi asisten H
Suhatman Imam ditim senior, di mana kala itu PSP dipersiapkan ke Piala Walikota Padang I. Kemudian 2016 skuat senior PSP kembali turun di Piala Walikota II. Pelatih kepala diberi amanah kepada Jhoni Effendi. Joni pun memanggil Atmaja menjadi asistennya. Bukan itu saja, di tahun yang sama PSP tampil di Liga Nusantara, Atmaja pun dipertahankan menjadi staf asisten pelatih teknik. Tahun ini, seiring bergulirnya kompetisi pasca terbentuknya
PSSI maka liga kembali digulirkan. PSP yang berkompisi di Liga Nusantara kembali bersiap diri. Kini namanya Liga 3. Setelah kembalinya Jhoni Effendi ditetapkan manajemen PSP menukangi Pandeka Minang, Atmaja pun kembali masuk dalam barisan staf pelatih. “Alhamdulillah para pelatih senior tetap memercayakan kepada saya menjadi asisten pelatih. Ini tidak lain bentuk kesetiaan saya pula di PSP,” ungkapnya. (can)
MALAM INI, PANDEKA MINANG MENUJU BENGKALIS, TAK SEMUA PEMAIN DIUSUNG
Tahap Awal, PSP Iikat 12 Pemain PADANG (Metrans) Malam ini tim PSP Padang yang akan turun diturnamen sepakbola Persikalis Cup 2017 di Stadion Muhamad Ali Air Putih Bengkalis, 10-12 Febuari akan menuju medan laga. Namun, dalam turnamen yang akan memperebutkan Piala Bergilir Bupati Bengkalis ini, Pandeka Minangjulukan-PSP tidak mengusung seluruh pemain yang sedang seleksi. “Dalam turnamen ini kita memang tidak mencari juara, namun sarana ujicoba dan mengukur kekuatan pemain. Makanya, dalam laga ini kami tidak membawa seluruh pemain yang kini berjumlah 23 pemain. Kemungkinan kami akan membawa 20 pemain, namun keputusan terakhir soal pemain yang diturunkan bakal diputuskan dalam latihan terakhir sebelum menuju Bengkalis, Rabu (8/2),” ujar pelatih kepala PSP Padang Jhoni Effendi didampingi tiga asistennya Tri Atmaja, Zulmaidi Ben dan Ruben C, kemarin (7/ 2). Katanya, pemain yang dibawa dalam turnamen ini adalah pemain yang benarbenar siap, terutama kesiapan fisik. Dari data ada beberapa pemain yang kondisi fisiknya di bawah standar, karena sering libur latihan. Turnamen ini juga pembuktian bagi pemain yang masih dipantau, soalnya manajemen baru akan mengikat 12 pemain. “Ya, dari 23 pemain yang mengikuti latihan di PSP saat ini, baru 12 pemain yang kami nyatakan layak untuk masuk tim. Sedangkan sisanya masih kami pantau dan turnamen Persikalis Cup 2017 salah satu sarana bagi kami untuk memantaunya,” terangnya. Persikalis Cup Piala Bupati Bengkalis ini, jelas Jhoni, juga sarana untuk mengukur kemampuan pemain. Meski dipastikan belum maksimal, namun dengan adanya games ini, tim pelatih bisa melihat
kekuatan individu pemain dan ini akan dijadikan bahan untuk persiapan menghadapi Liga Indonesia III. “Ini ujicoba perdana, meski waktunya belum tepat, namun laga di Bengkalis ini bisa menjadi gambaran bagaiman kekuatan tim. Makanya, kami dari tim pelatih tidak memberikan target kepada mereka, target hanya satu tunjukan kemampuan dan skil individu,” terangnya. Sementara, manajer PSP Agus “Abien” Suardi menyatakan, para pemain menuju Bangkalis lewat jalur darat. Sesuai harahan pelatih, tidak semua pemain yang dibawa dalam turnamen ini. Namun, bukan berarti pemain yang tidak dibawa langsung dicoret. Mereka tetap berada di tim, karena seleksi berjalan akan dilanjutkan tim pelatih usai mengikuti turnamen ini. “Sebanyak 23 pemain yang ada di PSP sekarang punya peluang sama untuk masuk tim. Namun, karena penilaian pelatih terhadap kondisi pemain, maka tidak semua yang dibawa. Kami berharap kepada pemain yang tidak dibawa untuk terus melakukan latihan, soalnya usai turnamen ini kami akan umumkan semua pemain yang akan dipakai,” ujar Abien didampingi asisten manajer Yendrizal Oyong. Dalam turnamen ini, PSP akan bersaing dengan tuan rumah Persikalis, PSPS Pekanbaru dan Nabil FC. Karena, PSP baru melakukan persiapan, maka dalam turnamen ini, tim berjuluk Pandeka Minang tidak menargetkan apa-apa. “Tidak mungkin kita memberikan target juara kepada para pemain. Selain baru melakukan persiapan, para pemain dalam dua pekan ini selalu latihan fisik. Jadi, wajar kita tidak memberikan target kepada mereka. Apalagi tiga tim lain sudah melakukan persiapan lama,” terangnya. (can)
Walikota Padang Mahyeldi didampingi Ketua KONI Padang Agus Suardi memberikan keterangan. (foto: robbi/psp)
Maret, Bonus Tahap II Porprov Padang Dicairkan PADANG (Metrans) Pencairan bonus tahap dua atlet Kota Padang yang meraih prestasi diarena Porprov Sumbar 2016 lalu tinggal menunggu waktu. Bonus tahap dua yang sudah diangatkan Dinas Pemuda dan Olahraga lewat APBD 2017 kemungkinan besar akan dicairkan bulan Maret. “Kalau tidak ada kendala teknis, pencairan bonus tahap dua sebesar Rp5 miliar akan kami cirkan sekitar bulan Maret. Tapi kalau ada dana tersedia, bisa lebih cepat,” ujar Plt. Kadispora Kota Padang Afriadi didampingi Kabid Olahraga Yuardi, kemarin (7/2). Katanya, besaran bonus untuk Porprov 2016 lebih kurang Rp11 miliar. Tahap pertama lewat APBD 2016 Rpsebesar 6,5 miliar sudah dicairkan dan sebagai atlet sudah menerima. Informasinya, bonus tahap awal ini diberikan kepada cabang olahraga yang tempil sebagai juara umum. Ketua Umum KONI Kota Padang Agus Suardi mengatakan pembayaran bonus atlet pada tahun lalu baru beberapa cabang yang meraih juara umum saja. “Ketentuan tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama dari pihak kami dengan 33 cabang olahraga yang mengikuti Porprov 2016,” katanya. Ada 10 cabang olahraga yang belum menerima bonus atlet tersebut antara lain, Tarung Derajat, Sepak Takraw, Panahan, Panjat Tebing, Birdge, Bulu Tangis, Atletik, Menembak, Angkat Besi, dan Futsal. Sedangkan cabang olahraga yang sudah menerima bonus yaitu, Air Soft Gun, Bola Basket, Bola Volly, Balap Sepada, Balap Motor, Billiard, Catur, Dayung, Gulat, dan Judo. Selanjutnya, Kempo, Karate, Pencak Silat, Renang, Senam, Taekowodo, Tinju, Tenis, Tenis Meja, Wushu, Muay Thai, Soft Tennis, dan Sepatu Roda. “Pembayaran bonus ini baru kepada atlet, pelatih belum dibayarkan,” ujarnya. Ia mengharapkan agar bonus tersebut segera dibayarkan kepada mereka, agar bonus tersebut bisa dipakai untuk kesejahteraan atlet maupun pelatih itu. (can)
GANDENG PIHAK SWASTA DAN SEMEN PADANG FC, PEMKO PADANG RENOVASI AGUS SALIM
Areal Pakir Stadion Bakal “Disulap” PADANG (Metrans) Mengandeng pihak swasta, Pemko Padang yang dipercaya menggelola kawasan Stadion Agus Salim bakal merenovasi kawasan Stadion Agus Salim. Tahap awal, Pemko Padang yang sudah menganggarkan dalam APBD akan membenahi areal pakir Stadion kebanggan Ranah Minang ini. Di mana rencananya, kawasan pakit di seputaran stadion akan dibangun sarana olahraga bagi masyarakat. “Bersama pihak swasta yang cinta olahraga, kami akan segera membenahi kawasan Stadion Agus Salim. Tahap awal, kami akan benahi dulu membenahi areal pakir, di mana di kawasan ini akan dibagun beberapa sarana olahraga. Bentuknya akan menarik, karena pihak PU Padang yang mengerjakan kegiatan ini sudah mendisen gambarnya,” terang Walikota Padang Mahyeldi. Salah satu pihak swasta yang akan membantu renovasi ini adalah PT Kunango Jantan. Perusahaan yang dimiliki mantan pemain PSP ini telah melakukan koordinasi dengan pihak PU. Dalam waktu dekat ini, akan dimulai pengerjaanya. Selain areal pakir, Pemko juga akan membenahi areal dalam Stadion Agus
Salim. Kusus kawasan ini, Pemko akan berkerja sama dengan pihak Semen Padang FC. Soalnya, lapangan ini nantinya akan digunakan Semen Padang untuk berlaga di Liga Indonesia. “Tidak hanya lapangan, area sekitar stadion dan tribun akan kami perbaiki ke depan,” katanya. Dia mengatakan, pada tahun lalu pihaknya telah mendapat mandat pengelolaan stadion, dan mulai menertibkan pedagang kaki lima yang berjualan tidak beraturan. Bukan hanya itu, kata dia lagi, pihaknya juga melakukan penertiban dan pembersihan areal parkir GOR itu, baik stadion utama maupun gelanggang lainnya. “Tahun ini akan fokus pada pembenahan stadion mulai dari rumput, tribun, gawang, dan ruangan lainnya,” ujarnya lagi. Meskipun demikian, kata Mahyeldi, sebelum pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2016 lalu, Stadion GOR Agus Salim telah dibenahi yaitu pada lintasan atletik dan rumput lapangan. Namun dia mengakui pembenahan tersebut belum maksimal dan akan diperkuat tahun ini. “Belum dipastikan dana yang akan dianggarkan, kami masih menunggu
pihak ketiga,” ujarnya pula. Dia berjanji stadion nantinya akan dibenahi sesuai standar nasional dan internasional sesuai permintaan PSSI. “Kami berharap niat ini menjadi motivator bagi SPFC menjadi juara liga tahun ini,” kata dia.
Apalagi, menurutnya, saat ini SPFC memiliki banyak modal seperti sponsor baru, pemain baru berkualitas, manajemen baru, suporter fanatik, dan pelatih berpengalaman. Salah satu pendukung Semen Padang Harinaldo berharap adanya
dukungan dari wali kota Padang dan gubernur Sumbar menjadi pelecut semangat anak berjuluk Kerbau Merah tersebut bermain apik setiap pertandingan. Menurutnya, suporter hanya bisa berdoa, sedangkan tim yang berusaha. (can)
Pihak PU Padang melihatkan gambar sarana olahraga yang akan dibagun di kawasan Stadion Agus Salim.
METROSPORT
16
RABU 8 FEBRUARI 2017
SEMEN PADANG SIAP HADAPI TEKANAN MU
Barito 0 vs Pusamania 0
Bidik Satu Poin PADANG (Metrans) Ujian perdana tim Semen Padang FC di Piala Presiden bakal di mulai, hari ini menghadapi tuan rumah grup 5 Madura United. Bila dalam laga pembuka ini, Kabau Sirahjulukan Semen Padang bisa meraih poin maka, peluang untuk lolos ke babak berikutnya akan terbuka lebar. Persoalnya sekarang, mampukah Hengki Ardiles dkk menundukan tuan rumah dengan kondisi yang belum matang. Selain akan mendapat tekanan dari semua lini, saat ini kekuatan Madura United semakin menakutkan dengan hadirnya beberapa pemain berkualitas di tim ini. “Tidak akan yang tidak mungkin. Kita sama-sama memulai pertandingan dari nol, jadi kami optimistis menghadapi Madura United FC, minimal kita bisa meraih satu angka dam kita juga sudah siap menghadapi tekanan Madura United,” ujar pelatih Semen Padang FC Nil Maizar, kemarin (7/2). Nil mengakui, kekuatan Madura jauh berbeda dari kompetisi lalu, namun secara keseluruhan tim pelatih sudah memahami kekuatan tim asuhan Gomes de Oliviera itu, termasuk dengan hadirnya pemain baru yang bagus, seperti Greg Nwokolo, Fandi Eko Utomo, dan Fachruddin Aryanto. “Tapi kondisinya kami samasama memulai persiapan dengan masa yang singkat, karenanya kami akan bertanding dari garis yang sama. Mungkin mereka punya nilai plus sebagai tuan rumah. Tapi kami siap hadapi mereka,” tegas Nil kepada Goal Indonesia. Semen Padang bertolak ke Pamekasan dengan memboyong 25 pemain, tiga diantaranya berstatus pemain seleksi. Selain dua legiun asing Asia, Ko Jae Sung dan Amir El Shaf, pemain lokal yang tengah seleksi adalah Dwi Vane Rayghiffary Ramadhan. “Persiapan sudah kami upayakan semaksimal mungkin, walau dengan masa yang singkat. Kondisi yang belum ideal memang, tapi semua tim juga menghadapi
Buruknya Penyelesaian Akhir
masalah yang sama. Jadi, kami harus tetap optimis,”
kata Nil. “Saya akan jadikan Piala Presiden menjadi ajang seleksi lanjutan bagi mereka. Jika mereka menunjukan kemampuan, tentunya akan kami pertimbangkan untuk diikat kontrak.” Khusus Je Sung yang sudah beberapa hari latihan, Nil menganggap pemain asal Korea Selatan ini memilki kemampuan teknik sangat baik. Namun, Jae Sung masih terkendala kebugaran, sehingga perlu digenjot lebih keras. Lalu siapa yang akan menjadi pilihan utama dalam laga pembuka ini, Nil belum bisa mengambarkan, soalnya semua pemain yang di bawa dalam turnamen ini semuanya siap untuk diturunkan. “Semua pemain sudah siap. Siapa yang akan menjadi pilihan utama akan kita lihat perkembangan jelang mendaftarkan pemain ke panitia,” terangnya. (can)
Beto Selamatkan Sriwijaya FC GIANYAR (Metrans) Bali United FC bermain imbang 2-2 dengan Sriwijaya FC pada laga pertama Grup 4 Piala Presiden 2017 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Selasa (7/2/2017). Bali United dan Sriwijaya FC menurunkan beberapa pemain baru mereka di pertandingan ini sebagai starter. Tuan rumah menurunkan Kadek Wardana, Taufiq, Marcos Flores, dan Yandi Sofyan. Sedangkan Sriwijaya FC menurunkan pemain seperti Gilang Ginarsa, Rudolof Yanto Basna, dan juga Rachmat Hidayat. Sriwijaya FC yang bertindak sebagai tamu berhasil unggul 10 lebih dahulu di pertandingan ini. Tendangan bebas striker asal Brasil,
Hilton Moreira sedikit dari luar kotak penalti berhasil membobol gawang, Kadek Wardana pada menit ke-7. Tertinggal 0-1, Tim Serdadu Tridatu tidak tinggal diam. Beberapa kali upaya untuk mencetak gol dilakukan tuan rumah, namun tidak berujung gol. Kesempatan untuk menyamakan skor pun terjadi pada menit ke27. Enam menit pascagol tersebut, Bali United bahkan mampu berbalik unggul 2-1. Kali ini, tendangan bebas kapten tim, Fadil Sausu berhasil disundul Abdul Rahman ke gawang Sriwijaya FC. Tensi pertandingan kian panas setelah Bali United unggul. Sriwi-
jaya FC hampir saja mencetak gol andai tembakan Beto Goncalves seusai melewati, Ahn Byung-keon tidak mampu diantisipasi, Kadek Wardana. Pada masa injury time, Beto melepaskan tembakan keras yang berhasil diblok Kadek Wardana. Bola muntah berhasil dikonversi Hilton menjadi gol, namun ia sudah lebih dahulu berada dalam posisi offside. Skor 2-1 bertahan hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, Sriwijaya FC memasukan beberapa pemain baru untuk menandingi permainan cepat Bali United di bawah guyuran hujan deras. Setelah berkali-kali melakukan ancaman, tim tamu akhirnya mampu menyamakan skor menjadi 2-2 jelang laga berakhir.
Beto menjadi penyelamat timnya setelah mencetak gol pada menit ke-87. Umpan mendatar pemain pengganti, Marco Meraudje tidak disia-siakan Beto untuk membobol gawang, Kadek Wardana. Dengan hasil ini, Sriwijaya FC menempati peringkat kedua kla-
semen sementara Grup 4 Piala Presiden 2017 dengan mengoleksi satu poin. Sementara itu, Bali United berhak menempati posisi puncak klasemen dengan jumlah poin yang sama dengan Sriwijaya, Barito Putera, dan Pusamania Borneo Fc.(can)
GIANYAR (Metrans) Pelatih Barito Putera, Jacksen F. Tiago, tetap mensyukuri hasil akhir pertandingan perdana timnya di Piala Presiden. Meski gagal meraih hasil penuh, Jacksen menilai jika hasil imbang kontra Pusamania Borneo FC dalam laga pembuka grup 4, sudah cukup memuaskan. “Untuk pertandingan pertama, bagi saya hasil imbang sudah bagus. Tapi, saya tak menyangkal jika kami belum maksimal dalam hal finishing touch,” kata Jacksen, seusai pertandingan di Stadion I Wayan Dipta, Gianyar, Selasa (7/220167). Pelatih asal Brasil itu juga memberi apresiasi atas peningkatan permainan yang ditampilkan anak asuhnya. Barito Putera, menurut Jacksen, bisa keluar dari tekanan dan mampu bangkit di babak kedua. “Babak pertama kami terlalu longgar di tengah. Babak kedua kami bisa lebih baik. Itu yang layak saya beri apresiasi,” tambahnya. Lemahnya lini serang timnya tidak lepas atas kurangnya waktu persiapan. Jacksen mengaku jika selama ini porsi latihan memang terlalu banyak pada pemantapan lini pertahanan. “Sejauh ini porsi latihan kami 85 persen pertahanan. Saya akui kalau program latihan kami memang belum maksimal,” kata Jacksen. Di pihak lain, pelatih Pusamania Borneo FC, Ricky Nelson, mengeluhkan hal yang sama dengan Jacksen, yakni perihal penyelesaian akhir. Bahkan Ricky menyebut jika timnya hari ini layak untuk meraih poin penuh. “Kami mestinya bisa cetak dua gol. Selain kami memang bermasalah di penyelesaian akhir, kami juga merasa kurang beruntung,” kata Ricky. Meski demikian, Ricky merasa cukup bangga dengan penampilan anak asuhnya yang mayoritas pemain muda. Hasil imbang menurutnya sudah patut disyukuri mengingat lawan merupakan tim besar dengan bermaterikan banyak pemain bintang. “Meski kami bermaterikan banyak pemain minim pengalaman, kami bisa mengimbangi Barito Putera. Kesuksesan meredam kreativitas permainan lini tengah Barito jadi kunci keberhasilan kami meraih satu poin,” tambah Ricky. Laga antara Barito dengan Pusamania ini kurang menarik. Sepanjang babak pertama kedua tim bermain sangat disiplin sehingga tidak ada kesalahan yang bisa dimanfaatkan lawan untuk membuka peluang mencetak gol. Barito, misalnya, terlihat fokus membangun serangan yang rapi untuk menampilkan permainan cantik. Namun, serangan yang kerap kali terfokus pada Rizky Pora, mampu dibaca para pemain Borneo FC sehingga upaya yang dibangun skuat asuhan pelatih Jacksen F. Tiago itu gagal. Di babak kedua, kedua tim mampu lebih banyak menciptakan peluang membuat permainan jadi lebih hidup. Namun hingga laga berakhir kedudukan 0-0 tetap bertahan. (can)
