PERTEMUAN membahas sejumlah

foto: istimewa

AGENDA

Mahfud Md, Ketua MK

Sepakat Untuk Memperkuat Integrasi Nasional Para pimpinan lembaga negara menggelar silaturohim di ruang pimpinan MPR di Gedung Nusantara III DPR pada 11 April 2011. Rapat yang berlangsung selama 1 jam ini dihadiri oleh Ketua BPK Hadi Poernomo, Ketua MPR Taufiq Kiemas, Ketua DPR Marzuki Alie, Ketua DPD Irman Gusman, Ketua Mahkamah Agung Harifin A Tumpa, Ketua Komisi Yudisial Eman Suparman, dan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD.

P

ERTEMUAN membahas sejumlah agenda penting. Salah satunya permasalahan ketatanegaraan terutama soal penegakan hukum dalam rangka menjamin integrasi nasional. Mereka sepakat untuk melakukan berbagai upaya guna memperkuat integrasi nasional. Selain itu, juga membahas mengenai permasalahan banyaknya tindakan anarkis yang akhir-akhir ini terjadi di beberapa wilayah di Tanah Air. Menurut Ketua MK Mahfud MD,

14

14 - 19 agenda.indd 14

APRIL 2011

tindakan anarkis sudah mencapai level yang sangat merisaukan. Meskipun gejalanya masih kecil, akan tetapi tidak boleh dibiarkan karena dapat mengganggu keutuhan bangsa. Kegelisahan ini juga dirasakan para penyelenggara negara. Oleh karena itu, dalam pertemuan rutin antarpimpinan lembaga negara di penghujung Mei nanti, isu ini akan menjadi fokus perhatian. “Dalam pertemuan itu kita berbicara dari sudut pandang masing-masing institusi,” katanya.

Selain itu, juga akan dibahas mengenai kewenangan antarlembaga negara. Para pimpinan lembaga negara sepakat bahwa antara lembaga satu dengan yang lainnya tidak boleh saling mencampuri. “MPR tidak akan ikut campur urusan DPR atau Presiden. MK tidak akan ikut campur ke MA atau DPD. Begitu juga yang lain,” jelasnya. Mahfud menambahkan pertemuan antarpimpinan lembaga negara, lebih banyak bicara pada tataran umum menyangkut sistem ketatanegaraan. Tujuannya, agar masing-masing lembaga negara saling bersinergi dari posisinya masing -masing. “Antarlembaga negara tak boleh mencampuri kasus kongkrit. Kita akan bicara masalah yang lebih umum, kita akan bicara masalah ketatanegaraan,” tegasnya. Pertemuan antarpimpinan lembaga negara rutin diadakan setiap 3 bulan sekali. Untuk pertemuan Mei mendatang bertempat di Gedung Mahkamah Konstitusi. Presiden SBY juga rencananya akan hadir. Sebelumnya, pertemuan para pimpinan lembaga tinggi negara telah digelar di Gedung BPK, Gedung MPR, Istana Negara, dan Istana Bogor. bw Warta BPK

5/23/2011 10:17:39 PM

BPK menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahunan (LHP LK) Bank Indonesia untuk 2010. Laporan diserahkan oleh Anggota II BPK Taufiequrachman Ruki kepada Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Ardhayadi. Pertemuan berlangsung pada Rabu (27/4) bertempat di Gedung Umar Wirahadikusuma Kantor Pusat BPK.

Laporan keuangan BI mendapat opini WTP

Warta BPK


foto: rianto

D

ALAM pertemuan itu hadir pula Anggota III BPK Hasan Bisri, Kepala Ditama Revbang BPK Daeng M. Nazier, Inspektur Utama BPK Mahendro Sumardjo, Auditor Utama Keuangan Negara II Syafri Adnan Baharudin, Auditor Utama Keuangan Negara VII Ilya Avianti, dan beberapa pejabat eselon I dan II BPK. Juga hadir tim pemeriksa Laporan Keuangan Bank Indonesia. Sementara dari BI, selain Ardhayadi, hadir beberapa pimpinan bank sentral lainnya yaitu Deputi Gubernur Budi Mulya, Hartadi A. Sarwono, dan Muliaman D. Hadad. Gubernur BI Darmin Nasution yang sedianya memimpin penerimaan LHP LK, tak bisa hadir karena satu dan lain hal. Dua deputi BI lain, Budi Rochadi dan Halim Alamsyah, juga tak bisa hadir karena harus menerima tamu dari luar negeri. chman Ruki menyatakan bahwa terdapat beberapa temuan dalam hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan BI. Secara umum, hasil pemeriksaan BPK atas kepatuhan terhadap laporan dan perundang-undangan yang berlaku dan sistem pengendalian intern, menunjukkan terdapat delapan temuan pemeriksaan BPK terkait kepatuhan. Dan lima temuan terkait sistem pengendalian intern BI. Menurut dia, berbagai temuan dari hasil pemeriksaan BPK itu anggap saja bagaimana pihak luar memandang BI. Hal yang sama juga dengan BPK yang diperiksa oleh pihak luar. “Kita mungkin menganggap kita ini sudah benar semua. Namun, ketika pihak luar melihat, ternyata ada yang tidak pas. Kami pun begitu. Oleh karena

Ardhayadi menerima LHP dari Taufiqurachman Ruki

itu, agak sedikit mekanisme defensif ketika Kantor Akuntan Publik yang mengaudit kami ya debat juga. Namun, kita harus menerima itu. Ya, kita juga di-peer review oleh pihak ARK (Algemere Rekenkamer) Belanda. Di samping itu kita juga mengadakan kegiatan setiap tahun yang bernama BPK Mendengar. Kita ingin mendengar apa kata BI tentang BPK. Dan, di situ tidak ada perdebatan. Bahwa di situ ngomong apa pun, kita terima. Ini salah satu upaya untuk improving kita punya kinerja,” paparnya. Oleh karena itu, Ruki berharap BI dapat menyusun langkah konkrit untuk menindaklanjuti dan menyelesaikan temuan-temuan BPK pada 2010 dan tahun sebelumnya yang belum selesai ditindaklanjuti. Terkadang, tegasnya, follow up yang dilakukan auditee tidak pernah diterima BPK. Padahal, BPK sangat concern terhadap tindak lanjut atas temuan BPK. Dia menyampaikan rasa prihatinnya atas masalah-masalah yang menimpa BI belakangan ini. Mulai dari Bank Century, Malinda Dee di Citibank, pembobolan Bank Mega, pimpinan serta mantan pimpinan BI yang tersangkut masalah pidana, dan masalah perbankan lainnya. Dia berharap BI dapat me-

nyelesaikan masalahnya. Deputi Gubernur Ardhayadi merasa bersyukur karena hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan mendapat opini WTP, walau ada beberapa catatan, terutama yang terkait dengan compliance. Dia mengaku selama pemeriksaan BPK berlangsung, Dewan Gubernur BI mengikuti pemeriksaan secara seksama. “Bahkan, dua-tiga hari terakhir, atau sebelum berakhir, secara serius kita merespons, beberapa hal sangat penting pengaruhnya terhadap laporan keuangan kita,” ucap Ardhayadi. Menurut dia, BPK selalu memberikan dukungan yang positif. Sehingga beberapa hal dalam proses pemeriksaan bisa didiskusikan dengan baik. Hal ini membantu pihaknya dalam mewujudkan good governance di bank sentral. Terkait dengan standar akuntansi BI yang berpengaruh pada laporan keuangan, Ardhayadi mengaku bahwa standar di BI agak khusus. Artinya, berbeda dengan lembaga lainnya. Dia bersama anggota dewan gubernur lainnya tengah menyusun tim untuk memperbarui hal-hal yang terkait dengan laporan keuangan BI. and APRIL 2011

15

5/23/2011 10:17:42 PM

foto: rianto

AGENDA

Presiden SBY di dampingi Wapres dan Ketua BPK memberikan keterangan pers di kantor presiden.

Presiden Berjanji Tindaklanjuti Temuan BPK Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, didampingi Wapres Boediono, menerima Ketua BPK Hadi Poernomo di Kantor Presiden, pada 11 April 2011. Ketua BPK didampingi oleh semua anggota BPK yaitu Anggota I Moermahadi Soerja Djanegara, Anggota II Taufiequrachman Ruki, Anggota III Hasan Bisri, Anggota IV merangkap Plt. Anggota VII Ali Masykur Musa, Anggota V Sapto Amal Damandari, dan Anggota VI Rizal Djalil, serta Sekretaris Jenderal BPK Hendar Ristriawan.

S

EJUMLAH menteri juga ikut hadir seperti Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Hatta Rajasa,

16


APRIL 2011

Menko Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida S Alisjahbana, dan Menteri

Sekretaris Negara Sudi Silalahi. Agenda utama pertemuan itu untuk menyampaikan hasil pemeriksaan keuangan negara semester II/2010 . Dalam pertemuan tersebut, Presiden melakukan tukar pikiran dengan Ketua BPK mengenai dan optimalisasi anggaran. Selain itu , dibahas mengenai perlunya pengawasan penggunaan anggaran negara dan peningkatan kinerja. Seusai pertemuan, Presiden didampingi Wakil Presiden dan Ketua BPK menggelar jumpa pers. Dalam keterangan persnya, Presiden berjanji akan menindaklanjuti apa yang telah diperiksa oleh BPK. Bila temuan itu merupakan penyimpangan hukum yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara, akan diproses secara hukum. Untuk pelanggaran yang lebih bersifat administrasi, penyelesaiannya juga administrasi. Selain itu, Presiden juga berjanji akan menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi untuk meningkatWarta BPK

5/23/2011 10:17:44 PM

Warta BPK


kepada BUMN maupun BUMD, termasuk perbankan, diharapkan terjadi optimalisasi penerimaan negara yang benar.

Batu bara dan infrastruktur Sementara menyangkut temuan BPK di bidang batu bara, pemerintah juga melihat dan telah dibahas dalam beberapa sesi tentang usaha batu bara yang tentunya di samping harus memenuhi standar lingkungan, dijalankan dengan best practices, itu juga harus memberikan manfaat yang besar kepada negara dan rakyat. Oleh karena itu, temuan BPK ataupun hasil pemeriksaan BPK akan disatukan untuk menetapkan policy. “Yang penting usaha batu bara itu betul-betul memenuhi aturan lingkungan dan kaidah usaha yang benar. Negara juga mendapatkan penerimaan yang patut dari usaha yang sedang booming sekarang ini,” kata presiden. Dalam hal temuan mengenai pembangunan infrastruktur, terutama dari sisi keuangan dan penggunaan anggaran, pemerintah akan mengoptimalkan dana yang disalurkan ke lembagalembaga, kementerian, daerah dalam rangka pembangunan infrastruktur. Presiden juga berjanji akan memberantas mark up pengadaan, baik be-

lanja modal maupun barang. Pasalnya, infrastruktur itu sangat penting dan anggaran akan makin besar. Presiden akan meningkatkan akuntabilitas dari pengguna anggaran , baik pembangunan infrastruktur di tingkat pusat maupun di daerah. Pemerintah juga akan mengoptimalkan penggunaan dana otonomi khusus di Papua dan Papua Barat. Ada rasio yang tepat antara yang digunakan di provinsi dan kabupaten ataupun kota, dengan administrasi yang tertib dan akuntabel. “Semua itu menjadi semangat kita, saya berharap juga menjadi semangat pemerintah, baik di Provinsi Papua Barat maupun Papua untuk bersama-sama memastikan akuntabilitas tentang dana yang digunakan.” Presiden juga mengharapkan agar persyaratan proses tender seperti harus ada bank cleareance, tax cleareance dipenuhi. Dengan begitu, dalam implementasi yang dilakukan tidak ada masalah yang mengganggu. Intinya, lanjut Presiden, pertemuan dengan ketua BPK ini mendiskusikan dan menyatukan agenda dan kepentingan pemerintah untuk meningkatkan kinerja, melakukan koreksi, memperbaiki kekurangan, dan kelemahan. bw

foto: rianto

kan kinerja dan akuntabilitas jajaran pemerintahan di dalam pengelolaan keuangan negara. “Setelah saya terima laporan ini, ada proses dalam pemerintahan untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan,” kata Presiden. Menyinggung mengenai hasil temuan BPK terhadap permasalahan tenaga kerja Indonesia (TKI) dan pelaksanaan ibadah haji, Presiden berterima kasih terhadap temuan tersebut. Sebab, lanjutnya, dua permasalahan itu memang merupakan agenda utama pemerintah untuk meningkatkan pengelolaan yang lebih baik. Presiden akan membentuk tim terpadu untuk melaksanakan investigasi terhadap agen-agen pengiriman tenaga kerja di dalam negeri maupun di luar negeri. Sementara terhadap negara penerima TKI yang tidak peduli atas perlindungan dan pemberian hak pekerja, pemerintah akan melakukan moratorium sampai semuanya siap untuk menerima mereka. Sebab, lanjut Presiden, ada beberapa negara dinilai cukup baik menerima TKI dan ada yang tidak baik. Untuk itu, pemerintah juga akan memberikan anggaran bagi perwakilan negara Indonesia yang harus mengurusi permasalahan TKI. “Ini akan menjadi agenda yang penting bagi pemerintah karena klop dengan apa yang dilihat oleh BPK dan apa yang menjadi hasil evaluasi dari pemerintah sendiri,” kata Presiden. Sebetulnya, lanjut Presiden, jika upaya percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi, termasuk infrastruktur, implementasi dari Kredit Usaha Rakyat (KUR), itu makin besar, TKI mempunyai pilihan apakah akan bekerja di dalam atau luar negeri. Bila ternyata bekerja di luar negeri kondisinya masih seperti itu, Presiden menyarankan agar bekerja di dalam negeri dengan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas. Dalam pertemuan itu juga dibicarakan upaya untuk optimalisasi pendapatan dan peningkatan penerimaan negara. Dengan adanya fokus BPK untuk melakukan pengawasan

Ketua BPK bersama sejumlah anggota BPK saat menyerahkan IHPS di kantor presiden APRIL 2011

17

5/23/2011 10:17:49 PM

warta bpk-rianto

AGENDA

Ketua BPK RI Hadi Poernomo didampingi Anggota I BPK Moermahadi Soerja Djanegara dan Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Haedar bersama Gubernur Papua Barnabas Suebu, Ketua DPRP Provinsi Papua Jhon Ibo dan unsur pimpinan DPRD Papua.

K

ESEPAKATAN ini melalui penandatanganan dua nota kesepahaman. Pertama, kesepakatan dengan DPRP dan DPRD tingkat II tentang tatacara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ke DPRP dan DPRD. Kedua, kesepakatan dengan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kota dan Kabupaten tentang pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data dalam rangka pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pada acara itu, dari pihak BPK hadir Ketua BPK Hadi Poernomo, Anggota I BPK Moermahadi Soerja Djanegara, Sekjen BPK Hendar Ristriawan, Auditor Utama Keuangan Negara VI Abdul Latief, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Papua Haedar, serta pejabat eselon II dan III di lingkungan BPK Pusat dan BPK Perwakilan Provinsi Papua. Adapun, dari pihak stakeholder setempat hadir Gubernur Papua Barnabas Suebu, Ketua DPRP John Ibo, Walikota dan Bupati se-Provinsi Papua, Ketua dan perwakilan dari DPRD se-Provinsi Papua, serta unsur mus-

18


APRIL 2011

BPK Sinergi Berlanjut Sampai ke Papua Bertempat di Aula Sasana Karya Kantor Provinsi Papua, Jayapura, pada Kamis (14/4), BPK mengikat kesepakatan dengan stakeholder setempat yang merupakan auditee sekaligus mitra kerja BPK. Mereka adalah Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Provinsi Papua, DPRD Tingkat II Provinsi Papua, Pemerintah Provinsi Papua, dan Pemerintah Kota dan Kabupaten Provinsi Papua. pida Papua lainnya. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Papua Haedar mengatakan nota kesepahaman yang ditandatangani ini merupakan tindak lanjut dari pembahasan antara pihaknya dan DPRP dan DPRD se-Provinsi Papua pada tanggal 15 Agustus 2010. Nota kesepahaman yang pertama terkait dengan tata cara penyerahan LHP kepada DPRP dan DPRD seProvinsi Papua ini akan menjadi landasan penyerahan LHP BPK dan pengaturan mekanisme hubungan kerja

antara BPK dengan DPRP serta DPRD di Papua. Adapun nota kesepahaman yang terkait dengan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data ini, merupakan suatu upaya dari BPK untuk mewujudkan BPK Sinergi melalui pengembangan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan atau e-audit. Nota kesepahaman ini pada dasarnya memuat kesepahaman mengenai pengembangan sistem informasi agar BPK dapat mengakses data pengelolaan keuaWarta BPK

5/23/2011 10:17:51 PM

Sambut Gembira Ketua DPRP Papua John Ibo menyambut gembira dengan ditandatanganinya nota kesepahaman tentang tatacara penyerahan LHP LKPD antara pihaknya dan DPRD se-Provinsi Papua. Dia berharap dengan adanya nota kesepahaman ini menjadi awal untuk menciptakan pengelolaan keuangan negara yang bersih dan berwibawa. Sebab, pada dasarnya hal ini merupakan salah satu bentuk pengelolaan manajemen dalam sebuah organisasi. Lebih lanjut dikatakannya, sumber-sumber pendapatan daerah yang terakumulasi dalam APBD, yang juga melalui pembahasan antara pihaknya dan pemerintah daerah perlu diawasi dan diarahkan. Hal ini bertujuan agar tidak ada penyimpangan dari tujuan yang telah ditetapkan bersama. Melalui kesepakatan bersama dengan DPRP dan DPRD se-Papua tentang tata cara penyerahan LHP LKPD akan sangat bermanfaat. Dimana, setiap temuan BPK yang berindikasi penyimpangan segera ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang diatur undang-undang dan peraturan pemerintah. “DPRP maupun DPRD diharapkan dapat berperan positif sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang telah diamanatkan undang-undang, untuk bersama-sama dengan pemerintah daerah mengelola dan memanfaatkan sumber pembiayaan yang dialokasikan untuk tujuan yang positif agar kesejahteraan masyarakat segera terwujud,” ucap John Ibo. Dia berharap melalui kerja sama ini, Warta BPK


BPK dapat memprakarsai peningkatan kapasitas lembaga DPRP dan DPRD Papua. Terutama untuk lebih mendalami masalah perencanaan, penggunaan, maupun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara. Di samping itu, mengenai kerja sama BPK dengan pemerintah daerah di Papua tentang pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dapat membawa perspektif baru dalam suasana keterbukaan. “Semoga melalui peristiwa yang monumental ini akan terwujud suatu kerja sama yang simbiosis mutualisme dari semua pemangku kepentingan di

kan dari mekanisme peringatan dini. Mekanisme ini sendiri telah dikembangkan pemerintah provinsi Papua melalui Sistem Pengendalian Internal (SPI). Dengan adanya sistem informasi penyimpangan dapat dicegah secara dini. Dan, setiap aparatur pemerintah daerah yang terlibat di dalamnya dapat diingatkan untuk tidak melakukan pelanggaran. “Secara khusus kita semua berharap, bahwa pengelolaan sistem informasi ini akan memungkinkan seluruh jajaran pemerintah di Provinsi Papua dapat mencapai target untuk memperoleh opini WTP dari BPK dalam waktu-waktu yang akan datang,” ucap Barnabas Suebu.

warta bpk-rianto

ngan negara pada entitas yang diperiksa yang dalam hal ini adalah pemerintah provinsi dan pemerintah kota dan kabupaten se-Provinsi Papua, secara online dari kantor BPK. Haedar berharap pemerintah daerah Papua, melalui kesepakatan ini, bisa memanfaatkan teknologi informasi serta mempersiapkan segala sesuatunya untuk mendukung e-audit. Dengan begitu, diharapkan kinerja pemerintah daerah dapat meningkat sesuai dengan harapan masyarakat.

Ketua BPK RI Hadi Poernomo didampingi Anggota I BPK Moermahadi Djanegara dan Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Haedar bersama Gubernur Papua Barnabas Suebu, dan para Kepala Daerah se-Provinsi Papua

Provinsi Papua demi terwujudnya Papua baru, Papua yang maju dan mandiri, yang kita harapkan bersama,” ucap John Ibo lagi. Gubernur Papua Barnabas Suebu juga menyambut baik dengan ditandatanganinya nota kesepahaman antara pihaknya dan pemerintah daerah tingkat II di Provinsi Papua dengan BPK. Dengan nota kesepahaman ini diharapkan audit yang dilakukan pada masa mendatang bisa lebih cepat, lebih Sistem informasi ini juga, lanjutnya, merupakan bagian yang tidak terpisah-

Ketua BPK Hadi Poernomo menjelaskan penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan langkah BPK untuk membangun sebuah sistem monitoring yang kuat dan lengkap. Ini tak lain sebagai perwujudan dari apa yang diamanatkan UU terhadap tugas dan fungsi BPK. “Langkah-langkah BPK ini merupakan kebijakan BPK yang disebut sebagai BPK Sinergi. Dengan langkah itu diharapkan pengelolaan keuangan negara dapat dimanfaatkan sebesarbesarnya untuk kesejahteraan masyarakat Papua.” and APRIL 2011

19

5/23/2011 10:17:54 PM

LAPORAN KHUSUS foto-foto: istimewa

Suasana keberangkatan Jama’ah Haji Indonesia

Penyelenggaraan haji pada 2009 dinilai BPK belum sepenuhnya efektif. Hal ini didasarkan atas kesimpulan hasil pemeriksaan kinerja BPK semester II/ 2010 yang disampaikan kepada DPR pada April 2011.

D

ALAM penyelenggaraan haji harus mengakomodasi lima komponen dalam melakukan pelayanan. Pertama, memiliki prosedur baku yang memperhatikan pelayanan pendaftaran, pelunasan dan pembatalan haji, kemudahan calon jemaah haji dalam pengurusan haji, memperoleh kepastian porsi dan pemberangkatan. Kedua, memiliki standar pelayanan minimal (SPM) embarkasi atau debarkasi kepada jemaah haji. Ketiga, memiliki standar pelayanan transportasi untuk jemaah haji. Keempat, memiliki pedoman penyewaan pemondokan jemaah haji di Arab Saudi. Kelima, memiliki pedoman pelayanan katering dan akomodasi di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Kelima komponen inilah yang dijadikan obyek pemeriksaan kinerja BPK. Tujuannya, untuk mengetahui seberapa efektif penyelenggara haji

20

APRIL 2011

20- 27 laporan khusus.indd 20

Penyelenggaraan Haji Belum Optimal oleh pemerintah dalam memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan terhadap calon haji. Nah, dari hasil pemeriksaan kinerja BPK ternyata kelima komponen pelayanan itu belum memadai. Hampir semua komponen kurang memperhatikan standar pelayanan publik yang menjunjung pelayanan prima. Bisa dikatakan kurang optimalnya penyelenggaraan haji disebabkan belum menomorsatukan pelayanan bagi jemaah haji. Pelayanan jemaah haji memang butuh waktu lama, mulai dari pendaftaran, saat berhaji, sampai kembali. Untuk pembatalan dan pengembalian dana naik haji pun butuh waktu lama. Bahkan, untuk pelayanan makan selama ibadah terkadang harus mengantri. Masalah pelayanan yang lambat inilah, inti dari kurang efektifnya penyelenggaraan haji oleh pemerintah. Selain itu, pada tahap pendaftaran dan pelunasan, calon haji belum mendapatkan perhatian yang sama dalam pembagian sisa kuota haji karena penetapannya belum memperhatikan perbedaan waktu waiting

list calon haji antarprovinsi. Pada tahap ini juga, standar pelayanan minimal belum ditetapkan dan disosialisasikan oleh kementerian agama. Kementerian Agama juga belum memiliki sistem yang dapat memberitahukan informasi kepastian tahun keberangkatan calon haji. Terdapat juga kekurangan sumber daya manusia dan pembagian tugas yang jelas dalam melayani proses pendaftaran, pelunasan, dan pembatalan haji. Dalam hal pelayanan, terutama terkait dengan pendaftaran, pelunasan, dan pembatalan haji yang diselenggarakan pemerintah, ada kerancuan antara dua aturan yang seharusnya selaras. Dalam hal proses pendaftaran, pelunasan, dan pembatalan haji yang diselenggarakan pemerintah, berpedoman pada Peraturan Menteri Agama No. 15/ 2006 dan Peraturan Menteri Agama No. 1/ 2008. Namun, peraturan menteri agama tersebut belum sesuai dengan standar pelayanan publik untuk pelayanan prima yang ditetapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Warta BPK

5/23/2011 10:35:39 PM

untuk ditempati. Belum lagi, masih banyak terdapat penempatan jemaah haji yang melebihi kapasitas rumah. Sebanyak 105 dari 424 rumah yang melebihi kapasitas. Pada saat jemaah haji berada di Arafah dan Mina, banyak jemaah haji nonkuota yang tidak terdaftar sebagai jemaah haji reguler. Hal ini menyebabkan munculnya beberapa permasalahan. Pertama, jemaah haji nonkuota terlantar. Kedua, dengan terlantarnya jemaah haji nonkuota, ternyata mengurangi kenyamanan dan kekhusyu-

an jemaah haji reguler dalam menjalankan ibadah karena adanya penggunaan fasilitas oleh jemaah haji nonkuota. Ketiga, hal ini membuat terganggunya konsentrasi dan kinerja petugas haji dalam memberikan pelayanan pada jemaah haji reguler. Keempat, adanya potensi penambahan biaya yang harus dibayarkan panitia penyelenggara haji, di luar dari anggaran pengeluaran biaya penyelenggara ibadah haji reguler yang telah ditentukan. and

istimewa

Dalam soal prosedur, waktu, dan sarana prasarana di setiap embarkasi berbeda-beda. Hal ini membuat kekurangnyamanan atas beberapa pelayanan yang diterima oleh jemaah haji. Belum efektifnya pelayanan sebelum keberangkatan juga terjadi ketika calon haji sudah berada di Arab Saudi. Pelayanan transportasi tidak memberikan kepastian beberapa informasi yang sebenarnya sangat penting bagi mereka yaitu perubahan tempat penjemputan, jadwal, keterlambatan penerbangan, dan jumlah bus yang beroperasi. Hal ini kemudian terjadi penumpukan jemaah, terutama pada hari-hari awal operasional. Permasalahan ini diperburuk dengan kurang memadainya penanganan. Penyelenggara haji kurang mampu mengatasi kelelahan jemaah. Dan, dalam memberikan informasi keberangkatan pesawat, serta menjamin hak-hak jemaah atas kompensasi yang seharusnya diterima dari perusahaan penerbangan. Pelayanan pemondokan haji di Mekkah juga kurang memadai. Masih ada pemondokan yang kurang layak

Suasana keberangkatan Jama’ah Haji Indonesia

Rekomendasi BPK Kepada Kementerian Agama Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Haji 2009: 1. Menetapkan dan mensosialisasikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tentang pendaftaran, pelunasan, dan pembatalan haji. 2. Menteri Agama memerintahkan secara berjenjang Kepada Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kakanwil Provinsi, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Kota untuk memberikan informasi secara tertulis tentang perkiraan tahun keberangkatan calon haji pada saat melakukan pendaftaran dan memberikan informasi secara tertulis kepada calon haji yang sudah dipastikan berangkat sesuai daerahnya masingmasing. 3. Menteri Agama memerintahkan kepada Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah untuk memenuhi kekurangan sumberdaya manusia dan Warta BPK


membuat pembagian tugas yang jelas untuk tiap bagian pelayanan pendaftaran, pelunasan, dan pembatalan haji, serta menetapkan sisa kuota haji provinsi harus dengan memperhatikan perbedaan daftar waiting list calon haji antar

4. Terhadap pelayanan di embarkasi, agar Menteri Agama menetapkan dan mensosialisasikan SPM yang berlaku di seluruh embarkasi serta meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, khususnya terkait kebijakan pelayanan kesehatan di embarkasi.

5. Terkait dengan pelayanan transportasi udara dan darat di Arab Saudi, Menteri Agama segera menetapkan SPM dan pedoman pelayanan, APRIL 2011

21

5/23/2011 10:35:39 PM

LAPORAN KHUSUS khususnya, transportasi shuttle bus di Arab Saudi serta menyusun perencanaan dan kontrak transportasi shuttle bus secara matang dengan melakukan koordinasi antar pihak-pihak terkait.

6. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, serta memperjelas rumusan tugas dan wewenang masing-masing kementerian, khususnya terkait kebijakan penerbangan haji.

7. Menteri Agama memerintahkan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah untuk konsisten dalam melaksanakan perencanaan transportasi shuttle bus yang telah disusun dan membuat alternatif perencanaan pelayanan transportasi shuttle bus. 8. Menteri Agama menginstruksikan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi agar meningkatkan pengawasan pelayanan transportasi ibadah haji. 9. Menteri Agama menginstruksikan kepada Direktur Pelayanan Haji agar mengoptimalkan pengawasan dan koordinasi dengan pihak penerbangan untuk memberikan kompensasi yang memadai kepada jemaah atas keterlambatan pesawat dan memberikan kepastian informasi apabila terjadi keterlambatan pesawat. 10. Menambah klausul sanksi dalam kontrak perusahaan penerbangan terkait kewajiban penyampaian informasi penerbangan dan informasi pemberian kompensasi keterlambatan.

di Armina, Menteri Agama agar mengkaji kembali pola pelayanan katering makanan. 14. Meningkatkan pengawasan dan koordinasi dengan Menteri Hukum dan HAM serta Kedutaan Besar Indonesia di Arab Saudi untuk meminimalisir jumlah dan mencegah jemaah haji nonkuota supaya tidak mengganggu kenyamanan ibadah jemaah haji reguler.

15. Menteri Agama memerintahkan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah supaya memberikan sanksi kepada Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang melakukan pelanggaran. and

11. Terkait dengan pelayanan pemondokan di Arab Saudi, Menteri Agama agar mendorong Pemerintah Arab Saudi untuk membuat standarisasi pemondokan haji di Mekkah.

12. Menteri Agama memerintahkan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah untuk mengoptimalkan penyewaan rumah di Mekkah yang berada di ring I dan mengurangi jumlah penyewaan rumah di ring II. Selain itu, membuat standar baku penentuan calon haji dalam suatu kloter yang berlaku untuk seluruh provinsi.

13. Terkait pelayanan pelayanan jemaah haji selama

22

APRIL 2011


Warta BPK

5/23/2011 10:35:40 PM

Anggota V BPK,

Sapto Amal Damandari

warta bpk-rianto

“Minimalisasi Masalah Haji dengan Sistem”

Permasalahan haji memang cukup kompleks dan bukan perkara mudah. Calon jamaah haji yang berjumlah 200.000 lebih harus diurus mulai sebelum keberangkatan, selama di Arab Saudi, sampai balik ke Tanah Air. Kekurangan dalam pelayanan tentu masih dirasakan. Namun, dengan sistem yang tepat tentu permasalahan bisa diminimalisir. Untuk mendalami masalah ini, berikut wawancara dengan Anggota V BPK Sapto Amal Damandari di ruang kerjanya belum lama ini. Apa latar belakang pemeriksaan BPK atas penyelenggaraan haji? BPK itu mempunyai kewajiban berdasarkan UU, yaitu melakukan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Kalau kementerian agamanya itu sendiri, laporan keuangannya rutin. Kita gabung dengan laporan keuangan pemerintah pusat yang disebut Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL). Kalau untuk laporan keuangan kementerian agama, terakhir mendapat opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian). Dari disclaimer, disclaimer, disclaimer, kemudian WDP. Kenapa begitu? Karena memang sudah ada perbaikan. Kenapa mereka sudah melakukan perbaikan? Karena hasil pemeriksaan kita. BPK ada beberapa rekomendasi, saran, dan temuan. Secara bertahap Warta BPK


mereka perbaiki. Khusus untuk ibadah haji, itu ada UU tersendiri yaitu tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang juga mengamanatkan untuk diperiksa oleh BPK, termasuk laporan keuangan, laporan kinerja, dan yang lainnya. Nah, laporan keuangan tahun kemarin kita periksa, opininya masih disclaimer. Secara umum ada masalah aset, kas, dana, piutang, dan sebagainya. Yang tahun sekarang, baru dalam proses. Rekan-rekan ada di lapangan untuk melakukan pemeriksaan keuangan 1431 H/2010. Menurut UU, selesai dalam 3 bulan kemudian diserahkan kepada Presiden dan DPR. Salah satunya nanti adalah penentuan biaya penyelenggaraan ibadah haji. Jadi, kita punya waktu memeriksa selama 2 bulan. Kita targetkan selesai kira-kira sekitar pertengahan sampai akhir Mei. Nah, ini berbarengan dengan pemeriksaan kinerja. Jadi, ada dua tim yang kita buat, kemarin yang saya tandatangani, sekitar 61 pemeriksa yang melakukan tugas itu. Target kita, yang pemeriksaan kinerja bisa lebih cepat, karena data sudah ada pada waktu melakukan pemeriksaan pendahuluan. BPK akan mendukung kalau memang pemerintah akan menyelenggarakan haji dengan baik, transparan, dan akuntabel. Dukungannya dengan cara melakukan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi, saran, bahwa ada temuan mau kita apakan. Begitu juga DPR. DPR itu sangat percaya kepada kita. Intinya itu. Pihak Kementerian Agama akan membentuk Kantor Misi Haji Indonesia menggantikan Kantor Teknis Urusan Haji dan membentuk Komi-

si Pengawas Haji Indonesia, tanggapan Anda? Jadi begini, pada hasil pemeriksaan kita yang dulu, memang penyelenggaraan haji pada level birokrasi di Jeddah, Mekkah, dan Madinah itu paling tinggi dulu masih eselon IV. Rekomendasi kita minimal eselon II, supaya bisa mengimbangi. Untuk Komisi Penyelenggaraan Haji, itu memang amanat UU yang harus dibentuk, dan itu baru kemarin diproses Kementerian Agama. Namun, kalau Kantor Komisi Haji memang itu benar, salah satu rekomendasi kita. Dan, menurut pengamatan rekan-rekan yang sudah berapa kali memeriksa, memang lebih bagus. Bagaimana Anda melihat kondisi penyelenggaraan haji di sana? Kalau kita melihat lokasi di sana, terutama di Armina, lokasi untuk orang Indonesia, ya segitu-gitu saja. Nggak tambah-tambah. Sementara kuota kita tambah terus. Bisa dibayangkan, fasilitasnya tetap, kemudian jumlah haji bertambah, pasti masalah semakin banyak. Oleh pihak pengelola haji sudah diusahakan, akan tetapi tetap ada kekurangan. Jumlah haji yang mencapai 221.000 orang datang ke sana dengan ikhlas menjalankan perintah Allah SWT. Kalau ada kesulitan, mereka tenangtenang saja, karena niatnya ibadah haji. Hanya saja, kemarin itu ada demo mengenai uang selisih pemondokan. Itu yang salah satu harus diselesaikan. Untuk pemeriksaan kinerja, prosedur dan mekanismenya seperti apa? Pada prinsipnya, pasti, performance indicator kita sepakati dengan kementerian agama. Kemudian kita test, apakah performance indicator ini tercapai APRIL 2011

23

5/23/2011 10:35:42 PM

LAPORAN KHUSUS

24

APRIL 2011


terusnya. Dan, jangan salah, kementerian kesehatan itu, mati-matian kerjanya. Dokter dan paramedisnya betul-betul luar biasa. Saya salut. Bahkan, pada waktu itu, kita periksa klinik baru, saya tanya satu per satu. Ternyata kompensasi atau honor para dokter ini ada yang lebih rendah dari ketentuan kementerian agama. Maka, itu jadi temuan kita, terus akhirnya saya cek ke kementerian kesehatan, membayar sisanya. Jadi, akhirnya sama. Mereka

warta bpk-rianto

atau tidak. Nah, dari situ akan muncul kesimpulan kita. Kemudian rekomendasi kita tentang yang kita lihat. Performance indicator seperti apa? Balik lagi, hukum ekonomi, supply and demand. Yang namanya supplynya, masalah pemondokan, terutama di Mekkah, kalau yang di Madinah saya kira teratasi dengan baik. Di Mekkah, pasokannya berupa rumah-rumah untuk pemondokan di Mekkah, itu-itu Paling hotel-hotel, yang pasti untuk ONH plus. Namun, di rumah-rumah yang disewa, beberapa hotel yang tidak mewah, bertambahnya hanya sedikit. Padahal, seluruh negara masuk dan pasti berebut. Sementara persyaratan rumah yang boleh disewakan itu diatur oleh kementerian di Arab Saudi dan kontraknya pakai bahasa Arab. Ini barangkali kita harus cermat betul, kita harus ukur di situ. Kita ukur performance-nya. Saya concern betul masalah pemondokan itu, karena memang di situ jamaah bisa khusyu beribadah. Untuk pemondokan di Mina, menurut rekan-rekan yang memeriksa, sudah lebih bagus sekarang. Bagaimana dengan masalah kuota? Kita jangan emosional. Kuota kita diperbanyak karena daftar tunggu. Malaysia itu daftar tunggunya lebih dari 20 tahun. Malaysia itu kuotanya tidak sebanyak kita. Jadi, masalahnya beda dengan kita. Jangan saling menyalahkan, tetapi coba bangun bersama. Walaupun BPK pemeriksa, tetapi kita harus bersinergi dengan pemerintah, bahkan juga dengan LSM. Coba bayangkan, mungkin ada orang yang sudah berumur 70 tahun ke atas, baru dapat jatah untuk naik haji. Tentu beda kalau yang berangkat anak muda. Tentu tidak bisa melarang yang tua naik haji, karena ini perintah agama. Bahkan, mereka bilang saya meninggal di sana adalah hal yang sangat mulia. Kita hadapi betul yang se ! Yang meninggal di ba’dalkan, dan se-

mengucapkan terima kasih kepada BPK. Apakah ada perubahan dalam hal perbaikan kinerja penyelenggaraan haji? Perubahan itu pasti ada, cuma dulu parah, sekarang agak parah. Namun, tidak mungkin nggak ada kekurangan dalam penyelenggaraan haji. Misalnya, melayani makan untuk 221.000 orang bareng-bareng, ada masalah tidak? Pasti ada. Hanya kalau bisa diminimalisasi masalah itu dengan sistem. Tidak mungkin tanpa sistem. Jadi, kita ke kementerian agama, baik untuk keuangan maupun performance, minta sistemnya yang bagus. Masalah keuangan itu, kebijakan akuntansinya baru ditetapkan 2010. Itu juga persoalan. Itu juga atas rekomendasi kita juga. Walaupun, kita juga mempertanyakan kenapa hanya dengan itu. Hubungannya dengan IAI bagaimana.

Untuk meningkatkan pelayanan, Kementerian Agama dalam penyelenggaraan haji ini harusnya seperti apa? Untuk meningkatkan pelayanan, kementerian harus melakukan sesuai dengan UU No.13/ 2008 tentang penyelenggaraan haji. Itulah yang harus dilakukan. Semuanya diatur di sana. Itulah tolak ukurnya. Kalau itu sudah bisa dilaksanakan, semua pasti bisa. Ujung-ujungnya di undang-undang. Kalau itu dilaksanakan saya yakin pelayanan, penyelenggaraannya, dan lain sebagainya akan sesuai dengan harapan bersama. Apa akar permasalahan sehingga penyelenggaraan haji belum optimal? Masalah supply and demand. Kemudian menyelenggarakan sesuatu yang sifatnya rutin tetapi banyak orang, itu pasti akan ada masalah. Ini bisa diselesaikan dengan sistem, transparansi, dan akuntabilitas di dalam keuangannya. Kalau transparansi dan akuntabilitasnya tinggi, saya kira pelayanannya pasti bagus. Bagaimana masalah pelayanan calon haji di dalam negeri sebelum keberangkatan? Masih belum optimal. Contohnya, mereka sudah melakukan manasik dan sebagainya, akan tetapi calon jamaah itu beragam. Ada yang dari desa, ada juga yang orang kota. Masih ada jamaah yang bingung ke toilet. Kalau ibadah, tidak ada masalah. Namun, yang nonibadah itu masih ada. Bagaimana dengan masalah haji nonkuota? Salah satu temuan kita juga. Terutama di Armina. Mereka tidak mempunyai makan akhirnya ikut nimbrung, ikut tidur dan sebagainya. Padahal, sudah disediakan tenda khusus untuk nonkuota. Namun, mereka tetap harus dilayani. Meski begitu, itu bukan domain-nya pemerintah Indonesia, tetapi Arab Saudi. Kemarin, sekitar 3.000 lebih yang diketemukan kementerian agama. Biaya untuk general service juga harus dibayar oleh Indonesia. Ini kembali ke masalah lobi antara Indonesia dan Arab Saudi. and Warta BPK

5/23/2011 10:35:43 PM

Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama merasa sudah memenuhi tolok ukur keberhasilan operasional penyelanggaraan haji. Buktinya, mereka

dalam hal sistem manajemen mutu terkait dengan pelayanan pelayanan haji. Kalaupun ada kekurangan, tentu saja ada. Mengingat banyaknya jumlah jemaah haji

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama,

Slamet Riyanto :

“Dibilang Tidak Ada Persoalan kok Kelihatannya Mustahil”

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai pelayanan penyelenggaraan haji, sekaligus sorotan berbagai kalangan mengenai potensi korupsi dan kenaikan biaya pelaksanaan ibadah haji, Warta BPK mewawancarai Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Slamet Riyanto. Berikut hasil wawancaranya. Apa yang masih kurang dalam penyelenggaraan haji sampai saat ini? Masih banyak. Kekurangan ini tentunya menjadi bahan bagi kita. Misalnya, kita ingin para jemaah haji ini terlayani dari segi transportasi, lancar, aman, nyaman. Harus dijamin betul. Namun, Anda tahu ini berkaitan dengan berbagai pihak. Kita sudah minta, misalnya kepada pihak airlines supaya betul-betul diperhatikan, misalnya usia pesawat. Sebab, ini sangat mempengaruhi. Kalau pesawatnya tua dan rata-rata sering rusak. Supaya ini tidak terjadi, bagaimana? Kita " usia pesawat itu dimudakan. Ya, back up-nya juga harus selalu siap 24 jam. Namun, yang namanya delay, kita tidak bisa menduga. Wong itu mesin Warta BPK


Slamet Riyanto

kok. Pesawat baru juga kalau mesinnya ada trouble, tidak mungkin kita berani menerbangkan. Risikonya besar. Terbang 9 jam kalau di tengah perjalanan terjadi masalah, apa yang akan terjadi? Soal penyediaan makanan, kita sudah mencoba ya. Dalam jumlah jemaah haji yang besar, sekarang ini bagaimana mereka (jemaah haji) tidak terganggu bahwa penyedia dan pasokan makanan bisa tepat waktu.

Ada kekurangan dan kelebihannya, dengan sistem prasmanan, yang sekarang kita berlakukan di Armina, itu orang antri. Bagaimana caranya? Mau boks (nasi kotak) saja. Boks itu juga kadang-kadang kita tidak bisa menjamin. Memasaknya kita tidak tahu. Mungkin masaknya tadi malam, didistribusikan sekarang. Nah, potensi untuk basi dan sebagainya. Kita lagi mencoba bagaimana sistem yang terbaik.

APRIL 2011

25

5/23/2011 10:35:48 PM

LAPORAN KHUSUS Masalah pemondokan juga sebenarnya tidak pernah bisa terselesaikan. Ini menyangkut selera. Sama dengan katering itu. Inginnya semua orang itu dekat. Namun, Anda tahu semua negara juga ingin di situ (Ring I), bukan hanya Indonesia. Nah, inilah keterbatasan areal ini, sehingga menjadi rebutan semua negara. Akhirnya terjadi kompetisi, baik harga, kualitas, segala macam. Di situlah kita bertarung. Malaysia, yang sering dibandingkan dengan kita, kuota jemaah hajinya hanya 26.000. Sementara Indonesia sampai 221.000. Padahal, tahun 2010, kita sudah di Ring 1 sekitar 62%. Itu sudah seratusan ribu lebih jemaah haji kita atau berapa kali lipat jemaah haji Malaysia. Jumlah jemaah haji di luar Ring 1 juga masih banyak. Mereka yang sering mengeluhkan kenapa tidak dapat pemondokan di situ (Ring 1). Makanya, dilakukanlah sistem undian. Semua kepala kantor wilayah, semua gubernur, kita hadirkan di sini, untuk mengikuti undian itu. Nah, kita sosialisasikan hal ini. Sepakat. Siapa saja dapat hasilnya harus taat. Tidak mungkin kalau seluruhnya kita tampung dalam Ring 1. Pemerintah Arab Saudi juga tidak ada lahan. Apalagi, ada pembongkaran di wilayah Masjidil Haram, rumah-rumah semakin jauh. Orang Malaysia, India berani dengan harga tinggi, pasti orang Arab akan jual kepada mereka. Apa saja perbaikan yang sudah dilakukan dalam penyelenggaraan haji ini? Alhamdulillah, kita sudah men #"$ & mempunyai sistem manajemen mutu. Sudah jauh lebih jelas urut-urutannya penyelenggaraan haji. Jadi, kami membuat tolok ukur keberhasilan operasional penyelenggaraan haji. Itu ada empat. Pertama, seluruh jemaah haji yang terdaftar dalam kuota tahun berjalan

26

APRIL 2011


ini, misalnya masuk 2010 atau 2011, seluruhnya bisa diberangkatkan ke Arab Saudi. Sebab ini tidak mudah. Karena banyak perusahaan penyelenggaraan haji swasta yang jemaahnya hanya ratusan, atau kurang dari seratus, itu kadang-kadang tidak bisa diberangkatkan. Ada yang sampai Jakarta saja. Ada yang tertahan di Kuala Lumpur. Padahal, itu jumlahnya bisa dihitung dengan jari. Namun, yang dilaksanakan oleh pemerintah, tidak ada yang ketinggalan satu pun di sini. Kecuali karena wafat, sakit [tidak diperbolehkan dokter], atau pengunduran diri karena

alasan sendiri. Itulah termasuk salah satu keberhasilan. Kedua, setelah sampai di Arab Saudi, mereka memperoleh pelayanan transportasi, akomodasi, dan konsumsi. Semuanya. Tidak ada satu pun yang tertinggal. Perkara, itu ada kekurangannya, namanya juga orang banyak. Ketiga, seluruh jemaah haji yang sudah berada di Arab Saudi ini, bisa melaksanakan ibadah wukuf. Sebab, haji itu ada di Arafah. Kalau tidak wukuf, dia tidak sah. Nah, itu seluruhnya kita layani. Jemaah haji yang sakit, kita bawa semua, pakai ambulan. Na ! ' ka dalam proses ini wafat, belum haji, kita ba’dal hajikan. Artinya, ada yang menggantikan, melempar jumrahnya, dan tahapan-tahapan ibadah haji lainnya.

Keempat, seluruh jemaah haji yang telah selesai menjalankan ibadah haji, ini bisa dikembalikan. Pulang ke Tanah Air. Tidak ada yang ketinggalan. Semuanya bisa pulang, dan sesuai dengan jadwal yang telah kita tentukan. Kecuali bagi mereka yang dalam keadaan sakit, tidak bisa dipulangkan. Itu kita rawat sampai selesai. Nah, begitu selesai perawatan, masih tinggal di sana, kita pulangkan kemudian. Jadi, perlindungan dan pelayanan kepada jemaah haji, menurut saya, itu Apa yang Anda lakukan agar penyelenggaraan haji ini transparan dan akuntabel? Kami sudah membuat aturan agar ditaati supaya berjalan sesuai dengan ketentuan itu. Misalnya, tentang keuangan. Kita sudah pakai sistem akuntansi. Setiap selesai operasional haji, neraca keuangan segera kita laporkan. Sesuai aturan yang berlaku, 2 bulan, bahkan sebulan setelah selesai operasional haji, kita umumkan di media massa. Supaya masyarakat tahu neraca keuangan penyelenggaraan haji. Itu akuntabilitasnya. Kemudian sistem pendaftaran juga sudah kita benahi. Supaya tidak ada lagi calon haji yang saling menyalip. Ini juga menghindari adanya percaloan. Rekruitmen petugas juga saat ini begitu ketat dan berlapis-lapis. Dari tingkat II sampai embarkasi kemudian sampai tingkat nasional untuk dai sebagai seorang petugas. Semuanya ini diarahkan demi kenyamanan dan peningkatan pelayanan kepada jemaah haji. Ada keluhan soal kenaikan biaya pelaksanaan ibadah haji, tanggapan Anda? Soal biaya ini memang menarik karena memang menyangkut soal kepentingan masyarakat, terutama jamaah haji. Inginnya biaya murah Warta BPK

5/23/2011 10:35:49 PM

tetapi pelayanan bagus. Namun, apa hukum ekonomi seperti itu? Kan tidak. Makin bagus pelayanan itu, makin tinggi biaya. Nah, pemerintah sudah berusaha sedemikian rupa untuk mencoba memberikan yang terbaik. Tentunya, tidak sebatas yang kita mampu karena supaya Anda tahu, bahwa haji ini, untuk dibilang tidak ada persoalan kok kelihatannya mustahil. Karena mengurusi sekian banyak orang. Mengurus 221.000 manusia di negara orang. Kita mengurus sedikit saja di dalam negeri, selalu ada masalah. Apalagi ini. Jadi, ya tidak mungkin kalau tidak ada masalah. Apa kaitannya dengan biaya tadi? Besaran biaya ini yang menentukan bukan hanya Kementerian Agama. Mekanismenya sudah dibuat oleh UU. Jadi, dibahas bersama dengan Komisi VIII DPR. Komponen per komponen kita bahas. Nah, setelah mendapatkan kesepakatan, baru Menteri Agama bersama-sama dengan komisi VIII DPR mengadakan rapat kerja untuk mengesahkan. Lalu, disahkanlah biaya haji itu. Selanjutnya, diusulkan kepada Presiden untuk ditetapkan. Jadi, saya kira sudah sangat terbuka membahas biaya haji itu. Karena melibatkan wakil-wakil rakyat. Kecuali kalau Kementerian Agama sendiri yang menyusun. Ini dibahas bersama. Menyangkut biaya penerbangan yang dianggap mahal, perusahaan penerbangannya juga dipanggil di DPR. Itu dibahas bersama-sama. Perkara hitung-menghitung orang masing-masing, itu bisa saja berbeda. Sebagai salah satu contoh, KPK ikut melakukan pendampingan kepada kami. Melakukan kajian terhadap manajemen haji ini. Jadi, waktu unsur KPK ini mau berangkat ke Arab Saudi, kita sudah bicara dengan KPK, silakan dengan haji saja. Artinya, melalui tiket pesawat haji. Supaya, biayanya lebih murah, mestinya begitu. Karena itu sudah ditetapkan bersama-sama dengan Warta BPK


Komisi VIII. KPK ingin mencari lebih murah, ternyata harga tiketnya lebih mahal daripada harga tiket jamaah haji. Itu salah satu contoh. Jadi, soal harga ini, bisa bandingkan. Jadi, saya kira, kita tidak usah memperdebatkan yang seperti itu. Asal, ini dipertanggungjawabkan dan transparan penyusunannya. Apa saja komponen yang membuat biaya pelaksanaan ibadah haji naik dari tahun ke tahun? Yang jelas komponen penerbangan. Biaya tiket. Itu sudah 54% dari total biaya haji. Sekarang harga fuel, harga BBM terombang-ambing tidak karuan. Apalagi kalau maskapai penerbangan mau menaikkan tiket? Ya bagaimana kita tidak mau menaikkan harga tiket, wong jelas-jelas naik. Biaya lainnya yang paling besar, sekitar 40% lebih, ada di Arab Saudi. Di sini, hanya sekitar 3% atau 2,9%. Biaya dalam negeri, tidak ada penga-

ruhnya itu. Biaya dalam negeri itu, makan di embarkasi, bikin paspor, dan segala macam itu. Dalam penyelenggaraan haji ini rawan korupsi, seperti pengelolaan Dana Abadi Umat (DAU). Tanggapan Anda? kami istiqomah pada aturan. Jadi, kalau dikatakan rawan korupsi, hampir semua, dimanamana rawan korupsi, bukan hanya di situ saja. Tergantung orang dan aturannya. Sampai sekarang, kita belum berani menggunakan DAU. Sejak Menteri Agama Maftuh Basuni sampai sekarang, DAU belum digunakan sama sekali. Pasalnya, Peraturan Pemerintah (PP) atau Keputusan Presiden Jadi, belum bisa digunakan. DAU dilaporkan tiap bulan, tahun, bunganya ada, semuanya ada. Tidak ada yang dikorupsi. and

APRIL 2011

27

5/23/2011 10:35:50 PM

warta bpk-rianto

ANTAR LEMBAGA

Presiden SBY mengintruksikan efisiensi anggaran

P

RESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Wakil Presiden Budiono menggelar rapat terbatas di Kantor Kepresidenan pada 7 April mengenai naan anggaran. Presiden senantiasa mengintruksikan untuk melakukan penggunaan anggaran negara, baik yang berlaku di jajaran pemerintahan pusat maupun daerah. Ini dilakukan presiden karena masih terjadi penggunaan anggaran negara yang tidak “Kondisi ini tentu tidak boleh kita biarkan. Oleh karena itu, kita bertekad untuk melakukan optimalisasi dan ra ,” kata Presiden ketika menggelar jumpa pers seusai rapat. * ran negara diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2011. Presiden menginstruksikan kepada

28

APRIL 2011

28- 29 antar lembaga.indd 28

Berhemat Demi Optimalkan Anggaran Instruksi presiden mengenai penghematan anggaran minimal 10% kepada kementerian dan lembaga tertentu dikeluarkan. Bukti masih terjadi penggunaan anggaran negara yang tidak optimal, tidak efisien, dan tidak tepat. kementerian dan lembaga tertentu untuk melaksanakan penghematan anggaran minimal 10% pada tahun berjalan. “Penghematan itu, terutama kita lakukan dengan mengurangi overhead cost atau biaya administrasi,” katanya. Dalam inpres ini, jelasnya, juga termuat langkah penghematan seperti

pembatasan perjalanan dinas, penyelenggaraan workshop atau seminar. “Sebab saya mendapatkan informasi, ada perjalanan dinas sebuah lembaga yang memakan waktu lebih dari 50% dari hari kerja. Persoalannya, apakah harus sesering itu dan berapa besar biayanya. Tentu informasi

Warta BPK

5/23/2011 10:38:58 PM

pengecekan atas akurasinya,” kata Presiden. Langkah penghematan yang lain, melakukan pembatasan pengadaan kendaraan dinas, membatasi pembangunan gedung, kantor, dan rumahrumah dinas, baik di pusat maupun di daerah. “Kalau tidak memiliki urgensi dan sungguh diperlukan dan fasilitas yang lama masih memadai dan masih cukup, tentu tidak diperlukan penambahan ataupun pembangunan.” Presiden menjelaskan melalui inpres tersebut pemerintah telah melakukan sejumlah penghematan dalam APBN 2011 tahun berjalan ini. Tercatat bisa dihemat dana sebesar Rp16,8 triliun. Rencananya anggaran Rp16,8 triliun itu akan dialirkan untuk keperluan pembangunan infrastruktur atau untuk pos-pos yang lebih produktif atau untuk menambah anggaran program pengurangan kemiskinan. Selain itu, tuturnya, juga akan dijadikan sebagai dana cadangan. Presiden mengharapkan mulai APBN 2012 dapat memangkas biaya administrasi atau overhead cost. Sebagai gantinya akan memperbesar pos untuk belanja modal yang dapat menyumbang pertumbuhan sehingga bisa mengurangi pengangguran, dan kemiskinan. Dengan demikian, APBN 2012 dalam penggunaan anggaran negara. “Saat ini untuk APBN 2012, sedang kita rancang yang nantinya akan kita bahas bersama DPR,” kata Presiden. Melalui forum ini, Presiden juga menghimbau kepada semua pengguna dan pengelola anggaran negara untuk melakukan penertiban optima gedung-gedung. Artinya pembangunan gedung atau perkantoran bisa dilaksanakan bila sangat diperlukan dan memiliki urgensi yang tinggi. Selama ini, tuturnya, dirinya masih melihat gedung dan bangunan yang dibangun, baik di pusat maupun daerah termasuk rumah jabatan yang menyolok di beberapa daerah. BahWarta BPK

28- 29 antar lembaga.indd 29

kan, presiden masih melihat ada yang berlebihan dan mewah. Sementara di sekelilingnya, prasarana publik seperti air bersih, jalan, puskesmas, dan prasarana pendidikan masih kurang. “Ironisnya lagi di tengah gedunggedung megah itu berdiri, angka kemiskinan masyarakat di sekitarnya masih relatif tinggi. Ini yang mesti kita koreksi dan tidak boleh terjadi di

sesuai dengan biaya yang bisa disediakan oleh negara. Presiden juga mengajak para pimpinan lembaga negara nonpemerintah, para menteri, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, serta para gubernur sebagai pengelola keuangan di daerah, dalam mengelola keuangan melakukan langkah op

masa depan,” kata Presiden. Pemerintah telah memiliki sejumlah peraturan mengenai standar bangunan dan gedung yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Dalam Negeri. Standar ini dikeluarkan agar bangunan tidak melebihi kepatutannya, dan

anggaran negara. “Maka besar harapan saya, dalam tahun berjalan ini benar-benar dilak Kalau kita merasa ada yang belum kita lakukan perubahan,” tegas Presiden. bw

APRIL 2011

29

5/23/2011 10:38:58 PM

PROFESI Lahirnya UU Akuntan Publik menuntut Ketua Umum IAPI untuk membenahi organisasi. Salah satunya, melakukan restrukturisasi kepengurusan dan melakukan perubahan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (ADRT).

Ketua Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI)

Tia Adityasih

Menata Ulang Profesi Akuntan Publik

30

30 - 31 profesi.indd 30

MARET 2011

warta bpk-bambang w.

S

EBAGAI Ketua Umum IAPI Tia Adityasih patut bersyukur. Pasalnya, setelah menanti cukup lama, akhirnya profesi akuntan publik memiliki payung hukum berupa UU Akuntan Publik. Peraturan yang disahkan DPR pada 5 April itu kini tengah menanti diteken Presiden. “Kami merasa bersyukur profesi akuntan publik kini memiliki payung hukum yang kuat,” kata Tia ketika ditemui Warta BPK di ruang kerjanya, belum lama ini. Bagi profesi ini, paparnya, kehadiran UU memang sudah lama dinanti. Bahkan, rancangan UU Akuntan Publik sudah mulai dibahas sejak 2002. Namun, Tia tidak tahu persis mengapa baru sekarang ini UU itu disahkan. “Dengan adanya undang-undang ini kita dapat menata kembali profesi akuntan publik dengan baik,” katanya. Sekalipun Tia mengaku bahwa substansi UU ini sebenarnya juga tidak jauh berbeda dengan, payung hukum profesi akuntan publik sebelumnya, yakni Keputusan Menteri Keuangan No. 17/ 2008. Bedanya, dalam UU ini ada beberapa klausul tambahan. Seperti adanya ketentuan pidana dan aturan mengenai akuntan publik asing yang akan berpraktik di Indonesia. Selain itu, beleid yang mengatur profesi akuntan publik sekarang ini sudah lebih tinggi kedudukan hukumnya karena diatur dalam UU. “Selama ini kami menjalani profesi ini hanya berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan,” jelasnya. Tia menyayangkan jika selama pembahasan rancangan UU akuntan publik, asosiasi tidak pernah dilibat-

Tia Adityasih, Ketua Umum IAPI

kan. Kalaupun dilibatkan, tegasnya, hanya sebatas dimintai keterangan saja. Sementara yang memutuskan pihak Pemerintah. Pihaknya tidak pernah diajak duduk bersama untuk memutuskan substansi dari UU Akuntan Publik. Sehingga timbul kekhawatiran isi UU ini tidak sesuai dengan keinginan anggota. Dia sempat menanyakan hal itu, tetapi alasannya panitia yang membuat rancangan UU adalah antardepartemen, sehinga tidak mungkin melibatkan profesi. “Saya hanya merasa heran membuat sebuah aturan mengenai profesi akuntan publik, tetapi tidak melibatkan pelaku profesi itu sendiri.” Begitu disahkan, Tia melihat ada beberapa klausul yang belum memenuhi aspirasi profesi. Salah satunya mengenai ketentuan pidana bagi profesi ini. Sebelumnya disebutkan,

akuntan publik yang tidak menjalankan standar yang ditetapkan diancam pidana. Tia mengaku keberatan dengan ketentuan tersebut. Sebab kesalahan akuntan publik yang tidak menjalankan standar itu sifatnya perdata. Sementara standar akuntan publik yang digunakan auditor itu bukan produk hukum. “Jadi rasanya tidak pas jika seorang akuntan publik yang tidak sengaja melakukan pelanggaran standar dikenai pasal pidana.” Dengan keberatan IAPI, ketentuan pasal itu akhirnya diganti. Kini, sebagai gantinya akuntan publik yang melakukan kesengajaaan melanggar standar diancam hukuman 5 tahun. Hanya saja, persoalannya masih ada yang meragukan atas kemampuan penyidik untuk memeriksa profesi akuntan publik. Menurut Tia, seharusnya akuntan publik yang melakukan pelanggaran terlebih dahulu diperiksa di komite Warta BPK

5/23/2011 10:42:15 PM

independen. Di komite inilah akuntan publik yang melakukan pelanggaran diperiksa terlebih dahulu. Bila nanti terbutki melakukan kesalahan yang disengaja, baru dilimpahkan ke proses hukum. Tia berharap sanksi pidana bisa diatur dengan peraturan pemerintah yang lebih jelas. Artinya, bila ada akuntan publik yang melanggar standar profesi harus diperiksa terlebih dahulu oleh komite yang memahami profesi. Bila ada tindak pidana, baru kemudian dilimpahkan ke penegak hukum.

Akuntan asing Mengenai adanya ketentuan akuntan publik asing, selama ini tidak pernah ada kantor akuntan publik asing yang berpraktik di Indonesia. Namun, yang ada adalah kantor akuntan publik +:;< :; ing. Meski begitu, dirinya tidak keberatan jika dalam UU Akuntan Publik membuka peluang pihak asing membuka praktik di Tanah Air. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi era perdagangan bebas pada 2015 dan masuknya akuntan publik asing ke Indonesia. Oleh karena itu, UU ini mengatur mengenai ketentuan yang harus dipenuhi akuntan publik asing yang berniat beroperasi di Indoensia. Dengan adanya UU, IAPI juga akan membenahi organisasi. Salah satunya melakukan restrukturisasi kepengurusan dan mengubah AD/RT. Selama ini banyak kendala yang dihadapi dalam membina para akuntan publik di antaranya kasus maraknya praktik akuntan palsu. Bahkan, IAPI juga sudah beberapa kali melaporkan akuntan publik palsu ke polisi. Namun, hingga kini tak kunjung ada tindakan. Hal ini disebabkan adanya kerja sama antara akuntan palsu dan pihak kliennya. Dengan adanya UU Akuntan Publik diharap dapat memberantas akuntan publik palsu karena dapat dijerat hukuman penjara 6 tahun. Dalam UU itu juga diatur mengenai kewenangan IAPI untuk menyusun standar, menyelenggarakan pendidiWarta BPK

30 - 31 profesi.indd 31

kan, dan melakukan kajian. IAPI juga memiliki peran untuk meningkatkan kompetensi anggotanya. Pasalnya, dalam UU disebutkan mengenai keharusan akuntan publik untuk meningkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan. Untuk menjaga kode etik profesi, IAPI kini juga sudah mengeluarkan kode etik akuntan publik yang sudah mengadopsi standar international. Bila melanggar sejumlah sanksi harus ditanggung di antaranya pembekuan anggota. IAPI juga memiliki badan pengkaji mutu yang tugasnya melakukan review atas kertas kerja. Tujuannya, untuk mengetahui apakah akuntan publik tersebut dalam memberikan opini sudah sesuai dengan standar yang diuji melalui kertas kerja. “Jika, dalam pengujian, terbukti melakukan pelanggaran standar maka

akuntan publik tersebut akan diberikan sanksi berupa peringatan sampai pembekuan anggota. Review mutu ini dilakukan dalam rangka membina anggota,” kata Tia. Untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat terhadap kenakalan akuntan publik, dalam IAPI juga ada Dewan Kehormatan Profesi dan Dewan Pengawas. Tugasnya yaitu melakukan pengawasan tehadap pengurus dalam melaksanakan jalannya IAPI. Adapun, Dewan Kehormatan diberi mandat menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Selama ini profesi akuntan publik dianggap kurang menarik, padahal pasar akuntan publik itu besar sekali. Dengan adanya payung hukum yang kuat dan regulasi yang jelas, diharapkan profesi akuntan publik di masa yang akan datang akan menjadi profesi yang menarik bagi masyarakat. bw

Akuntansi dan kepribadian yang menyukai tantangan KIPRAH wanita kelahiran Jakarta pada 1954 dalam organisasi akuntan publik bermula ketika dia menjadi anggota Ikatan Akuntan Publik – Seksi Akuntan Publik (IAI-SAP). Keterlibatannya dalam organisasi akuntan membuat dirinya terlibat dalam seluk beluk perubahan IAI-SAP menjadi Ikatan Akuntan Indonesia – Kompartemen Akuntan Publik Indonesia (IAI - KAP) pada 1994. Selanjutnya melalui Rapat Umum Anggota Luar Biasa IAI – KAP pada 24 Mei 2007 dibentuklah Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan maksud sebagai organisasi yang independen dan mandiri. Boleh jadi memilih profesi sebagai akuntan publik bagi Tia memang tak lepas dari kepribadiannya yang menyukai tantangan. Apalagi anak bungsu dari empat bersaudara itu sejak kecil, menyukai permainan anggar. Bahkan, hobi ini mengantarkannya dalam kejuaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) Ke-7 pada 1967, di Surabaya. Hobi ini pun masih dibawa ketika dia melanjutkan pendidikan tinggi di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Indonesia. Keinginannya untuk menjadi wanita yang mandiri selalu ada dalam setiap langkahnya. Hal ini ditunjukkan ketika melakoni sebagai mahasiswi pada perguruan tinggi terkemuka di Indonesia dengan cara meminta orangtuanya tidak terlibat dalam pembiayaan kuliah. Bahkan, menginjak semester IV, dia sudah ditawari bekerja di perusahaan swasta. “Saat itu saya kuliah sambil bekerja karena ingin mandiri,” kenangnya. Setelah lulus dari perguruan tinggi pada 1980-an, Tia bekerja di kantor akuntan. Tak lama kemudian dia kembali bekerja di perusahaan swasta di bagian akuntansi. Namun, akhirnya dia kembali bekerja di kantor akuntan. Karirnya di dunia akuntansi semakin cemerlang. Berbekal pengalaman bekerja di kantor akuntan, pada 1990 Tia mendirikan sendiri kantor akuntan publik bernama Kantor Akuntan Publik Tia Adityasih & Rekan. Kini dia juga menjadi tenaga ahli di BPK Bidang Pengembangan Profesi Akuntan dan Peningkatan Kualitas Pemeriksaan. (bw) MARET 2011

31

5/23/2011 10:42:15 PM

AKSENTUASI

P

32

32 - 33 akentuasi.indd 32

MARET 2011

Profesi Akuntan Publik Dilindungi UU DPR telah mengesahkan Undang-Undang Akuntan Publik (UU AP). Upaya untuk melindungi akuntan publik dalam menjalankan profesinya dan langkah awal untuk pembenahan profesi.

warta bpk-rianto

ROFESI akuntan publik mendapat kado istimewa. DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang Akuntan Publik menjadi UU pada 5 April 2011. Persetujuan itu diperoleh secara aklamasi melalui rapat paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR Pramono Anung. Dengan demikian profesi ini memiliki landasan hukum setingkat dengan UU. Sebelumnya, hanya diatur melalui peraturan Menteri Keuangan. Salah satu yang diatur dalam UU ini yakni mengenai pembagian kewenangan yang jelas antara Menteri Keuangan, Asosiasi Profesi Akuntan Publik, dan Komite Profesi Akuntan Publik. Menteri Keuangan berwenang melaksanakan fungsi perizinan, pembinaan dan pengawasan terhadap akuntan publik dan kantor akuntan publik. Adapun, Asosiasi Profesi Akuntan Publik berwenang menyusun standar profesi akuntan publik, menyeleng pendidikan profesional berkelanjutan serta melakukan review mutu bagi anggotanya. Komite Profesi Akuntan Publik berwenang memberikan pertimbangan kepada Menteri Keuangan. Selain itu, berfungsi sebagai lembaga banding atas pengenaan sanksi administrasi terhadap akuntan publik dan kantor akuntan publik. Untuk menghambat pertumbuhan akuntan publik asing yang beredar di Indonesia, UU AP mengatur mengenai keberadaan kantor akuntan publik asing yang berpraktik di Indonesia. Ada sejumlah syarat yang mesti dipenuhi di antaranya diharuskan untuk bekerja sama dengan beberapa kantor akuntan publik lokal Indonesia. Tujuannya, kantor akuntan publik asing yang akan beroperasi di Indonesia harus menggunakan nama kantor akuntan publik yang diajak bekerja sama. Selain itu, akuntan publik asing juga harus menjadi anggota Asosiasi Profesi Akuntan Publik. Selain itu, kantor akuntan publik

Ilya Avianti

asing juga harus mengikuti prosedur dan lingkungan serta mampu berbahasa Indonesia. Akuntan publik asing dapat beroperasi di Indonesia setelah ada perjanjian saling pengakuan atau mutual recognition agreement antara menteri keuangan Indonesia dengan menteri keuangan negara asal akuntan publik tersebut. Oleh karena itu, pemerintah memberi batas waktu maksimal 1 tahun kepada kantor akuntan publik asing untuk mendapatkan mitra terhitung sejak UU AP disahkan pada 5 April 2011.

Auditor Utama Keuangan Negara VII BPK Ilya Avianti menyambut baik disahkannya UU ini. Dengan adanya UU AP, kedudukan profesi akutan publik kedepan menjadi lebih jelas. “Selama ini profesi akuntan publik memang belum memiliki UU. Kalaupun pernah ada tetapi belum menyentuh profesi akuntan pubik. Ambil contoh UU No. 34/1954 hanya mengatur mengenai gelar akuntan. Begitu juga ketentuan mengenai ujian nasional akuntan. Sudah selayaknya profesi ini didukung dengan perWarta BPK

5/23/2011 10:45:50 PM

maksud tertentu dengan ketentuan pidana tersebut. Apalagi, profesi ini selalu berkaitan dengan uang sehingga pemerintah melihat riskan dengan kriminalitas. “Kita lihat sisi positifnya. Paling tidak dengan adanya ketentuan pidana tersebut, para akuntan publik akan lebih berhati-hati dan tak main-main karena ada sanksi pidana,” kata Ilya.

Akuntan Palsu Menurut dia, persoalan di profesi akuntan publik ini perlu mendapat perhatian yakni menyangkut adanya akuntan palsu. “Ini sudah sering ter-

istimewa

aturan setingkat UU,” katanya. Menurut dia, UU AP merupakan kemajuan bagi profesi akuntan. Dengan begitu dalam melakukan praktek ada ketentuan hukum yang melindungi dan mengayomi. Di sisi lain, UU itu bisa menjadi bekal bagi profesi akuntan publik untuk melakukan pembenahan. “Juga akan mendorong terwujudnya profesi akuntan publik yang berkualitas dan dapat bersaing di tingkat global.” Secara substansi, tambahnya, UU baru ini sudah mengatur secara keseluruhan seluk beluk profesi ini. “Dengan adanya UU AP organisasi

Demo memberantas akuntan palsu

profesi memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kemampuan dan melindungi anggota,” tegas Ilya. Menyinggung mengenai adanya ketentuan pidana dalam UU tersebut, Ilya membenarkan ada sebagian kalangan akuntan publik yang keberatan. “Bukan berarti profesi ini tidak mau diatur, akan tetapi mereka melihat adanya ketidaksetaraan dengan profesi lainnya karena profesi lain tidak diatur pidana.” Dia menilai pemerintah memiliki Warta BPK

32 - 33 akentuasi.indd 33

jadi. Hanya saja, akuntan palsu itu memang belum ter-cover dalam UU AP karena ini mengatur anggota. Seharusnya polisi yang harus menangkap karena itu pidana. Pasalnya, di mana saja yang palsu itu tidak bisa di undangkan.” Saat ini, sudah banyak dilaporkan ke polisi tetapi tidak bisa ditindak karena tidak ada dasar hukumnya. Untuk itu, pemerintah perlu mencari formula untuk memangkas akuntan publik palsu dan perlu adanya sanksi

tegas bagi pelaku. Selain itu, pengguna jasa akuntan publik juga bisa kenai sanksi. Seringkali antara pengguna dengan akuntan palsu saling bekerja sama. Akibatnya polisi juga tak bisa menangkap akuntan palsu. “Adanya sanksi pidana dalam UU AP hanya untuk anggota saja. Sekalipun begitu yang bukan akuntan publik mengaku jadi akuntan publik itu harus ada perlakuan,” kata Ilya. Mengenai adanya ketentuan mengenai akuntan publik asing, selama ini belum ada yang berpraktek di Indonesia. Kalaupun ada hanya sebatas mereknya. Sementara yang berpraktek tetap akuntan publik lokal. Meski begitu, di era pasar bebas nanti, masuknya akuntan publik asing tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, dalam UU AP diatur mengenai akuntan publik asing dengan memberikan sejumlah batasan seperti harus bisa berbahasa Indonesia atau menguasai hukum di Indonesia Selama ini, BPK juga melakukan evaluasi terhadap akuntan publik yang mengaudit BUMN. Hasilnya masih banyak akuntan publik yang berlum memenuhi kriteria. Artinya, kualitas belum seperti yang diharapkan. Dengan kata lain, profesi ini masih perlu terus dibina. Ilya berharap dengan adanya UU AP ini para praktisi bisa menata diri. Seperti meningkatkan pendidikan para akuntan publik dan melakukan pengawasan juga harus lebih baik. Sebab profesi ini juga menjanjikan. bw MARET 2011

33

5/23/2011 10:45:50 PM

PERTEMUAN membahas sejumlah

Recommend Documents