2013
-
Sh TIT*,T MEDAN. SUMATERA UTARA-INDONE pT IERKEBUNAN NUsANTARA
. KANTOR PUSAT: JL. LETJEND SUPRAPTO NO.2 MEDAN
rvpmsrno) S
IA
TELP. : (061) 4153666 - FAX. : (061) 4573117 TELP. : (021l.7231662 - FAX.: (021) 7231663
. KANTOR PERWAKILAN JAKARTA
SURAT KEPUTUSAN BERSAMA
DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV (PERSERO)
NOMOR
DK-
54 tKptst Z
r2ol3
:
04.03/KptstoGt EnO13 TENTANG
PEDOMAN PRTLAKU (CODE OF CONDUCT) DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV (PERSERO)
Menimbang
Untuk terciptanya image perusahaan yang baik dan bersih ditentukan
oleh prilaku petaku bisnis perusahaan datam berinteraksi atau berhubungan dengan sesama dan para stakeholders, perusahaan perlu menyatakan secara tertulis nitai-nilai etika yang menjadi kebijakan dan
standar pritaku yang harus dipedomani oteh petaku bisnis perusahaan
datam petaksanaan tugasnya yang dimuat
di dalam suatu Pedoman
P+itaku (Code of Conduct) Perusahaan. Mengingat
1. Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tanggat 19 Juni 2003 tentang Badan Usaha Mitik Negara.
2. Anggaran Dasar PT Perkebunan Nusantara lV (Persero) Nomor : 37 tanggal 11 Maret 1996 oteh Notaris Harun Kamit,SH, yang telah mengatami beberapa kati perubahan, terakhir perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akte Nomor
:
11 tanggal 4 Agustus
2008 yang dibuat di hadapan Sri lsmiyati, SH.
3. Keputusan Menteri Badan
Usaha Mitik Negara Repubtik lndonesia
I
Nomor PER-01/ MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 sebagaimana telah diubah pada PER-O9/MBUBAQ tanggal 6 Juli 2012 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Govemance pada BUMN. 4. Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat
Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara lV Nomor : KEP-184/MBU/2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara lV dan Nomor : KEP-2261M8U12011 tentang Pemberhentian
dan
Pengangkatan Kembali Komisaris Utama
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara lV
Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT
5,
lV Di luar Rapat Umum Pemegang Saham SK-89/MBU/2012 tanggal 1 Maret 2012 tentang
Perkebunan Nusantara
Nomor
:
Pemberitahuan
dan
Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara lV. 6.
Peraturan Pokok Kepegawaian
PT
Perkebunan Nusanatara lV
(Persero). TIIEMUTUSKAN Menetapkan
:
PERTAMA
Pedoman Prilaku (Code
of
Conduct) terlampir sebagai Pedoman
Perusahaan dalam melaksanakan fungsinya.
Semua Unit Kerja wajib membantu implementasi Pedoman Prilaku (Code
KEDUA
of
Conducf)
ini dengan cara
menyediakan data dan waktu yang
diperlukan oleh Perusahaan. Pedoman Prilaku (Code of Conducf) yang telah ada dan bertentangan
KETIGA
dengan Keputusan ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.
KEEMPAT
:
Keputusan
ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan
dari
lampiran dan mulai berlaku pada tanggalditetapkan.
I
-
PT Perkebunan Nusantara lV (Persero)
Ditetapkan Pada
di :
Medan
tanggal : 15 t{oPEIaBER
an Komisaris,
b
2013
)f
w
(
Erwin Nasution
Direktur Utama
b
(r
I
da
g $
I E
Pf Perkebunsn Nusonfora lV (Persero) 2013
PTFl{4
*-.-*i--*
Daftar Isi Halaman i
Daftar Isi PENDAHULUAN
1. Pengertian Pedoman Perilaku
2. Maksud
dan Tujuan
I I
VISI, MISI, NILAI DAN KOMITMEN PERUSAHAAN
l.
m
Organisasi Perusahaan 2. Tujuan dan Kegiatan Usaha Perusahaan 3. Visi dan Misi Perusahaan
2 2
4. Nilai-Nilai Perusahaan 5. Komitmen Perusahaan
3 J
KOMITMEN DAN SIKAP PELAKU BISNIS
l.
2.
ry
J
Komitmen Sikap
KEWAJIBAN DAN HAK PELAKU BISNIS 1. Surat Pernyataan Tidak Memiliki Kepentingan 2. Pengamanan Harta Benda Perusahaan 3. Integritas Laporan Keuangan dan Non Keuangan 4. Kerahasiaan Informasi dan Intagible Asset 5. Keselamatan, Kesehatan dan Kelestarian Lingkungan Kerja 6. Kesempatan Kerja Yang Sama
4 5
7 7 7 8 8
9
LARANGAN BAGI PELAKU BISNIS
l.
BenturanKepentingan KKN dan Suap (Gratifikasi)
2. 3. Kegiatan Politik 4. Narkoba dan Perjudian 5. Jamuan Bisnis 6. Hadiah, Cendera Mata dan Sumbangan 7. Perbuatan Tercela
VI
C&
l0 l0
ll l1 l1
ll t?
ETIKA DENGAN STAKEHOLDER LAINNYA
l.
Perilaku Terhadap Pemegang Saham
2. 3. 4. 5. 6.
Perilaku Terhadap Rekanan Perilaku Terhadap Kreditur Perilaku Terhadap Pelanggan/Pembeli
Perilaku Terhadap Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan Perilaku Terhadap Persaingan Usaha Yang Sehat
of Cduct
l3 l3 t4
l4 t4 15
PF Perkebunan Nusonfora IV (Persero)
7. Perilaku 8. Perilaku 9. Perilaku
Terhadap Pemerintah
l5
Terhadap Lembaga Legislatif
t5
Terhadap Masyarakat
l5 t6
10. Perilaku Terhadap Media Massa
VII
KETAATAN DAN PELANGGARAN TERHADAP PEDOMAN PERILAKU 1. Ketaatan pada Pedoman Perilaku (Code of Conduct) 2. Sosialisai Pedoman Perilaku 3. Pelaporan Pelanggaran Pedoman Perilaku (Code of Conduct)
4. 5.
20t 3
l7 t7 t7
Perlindungan terhadap Si Pelapor
18
Sanksi atas Pelanggaran Pedoman Perilaku (Code of Conduct)
18
VIII
PENUTUP
C*
of Corrtuct
19
PEDOMAil PERILAKU
BAB
I
PENDAHULUAN
l. Pengertian Pedoman Perilaku Pengelolaan perusahaan tidak dapat dilepaskan dari aturan-aturan main yang diterima dalam pergaulan sosial, baik norma maupun aturan moral atau etika. Pembentukan image perusahaan yang baik dan bersih terkait erat dengan perilaku perusahaan dalam berinteraksi atau berhubtlgan dengan para stakeholder.Perilakuperusahaan secara nyata tercermin pada perilaku pelaku bisnisnya. Perusahaan perlu menyatakan secara tertulis nilai-nilai etika yang menjadi kebijakan dan standar perilaku yang diwajiblan bagi setiap pelaku bisnisnya yang menguraikan komitmen, sikap dan perbuatan yang wajib dilaksanakan dan atau perbuatan yang dilarang dilaksanakan. Pernyalaan dan pengkomunikasian nilai-nilai tersebut dituangkan dalam code
perusahaan.
of
conduct
lode of Conduct
perusahaan ini selain mengatur ketentuan-ketentuan yang sudah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, juga mengatur ketentuan-keientian yang tidak diatur secara formal dalam perafuran perundang-undangan. -
2. Maksud dan
l)'
Tujuan of conduct perusahaan merupakan pedoman bagi seluruh pelaku bisnis pT perkebunan !-ode Nusantara IV (Persero) dalam bersikap dan berperilak--u untuk melaksanakan tugas sehari-hari serta dalam berinteraksi dengan rekan sekerji, mitra usaha dan pihak-pihak"lainnya yang berkepentingan.
2)' Pelaksanaan Code .of conduct perusahaan secara konsisten akan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis ses'ni dengan perilaku-perilaku etis dan peraturan perundang-undangan sehingga akan meningkatkan kinerja dan produktivitas perusahaan secara menyeluruh.
I
PEDOMAN PERILAKU
BAB
II
VISI, MISI DAN KOMITMEN PERUSAHAAN
1. Organisasi Perusahaan
'
PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1996 merupakan penggabungan dari beberapa PT Perkebunan di wilayah Sumatera Utara yaitu PT Perkebunan VI, PT Perkebunan VII, pT perkebunan VIII.
PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) didirikan berdasarkan akte notaris Harun Kamil, SH nomor 37 tanggal I Maret 1996 dan Surat Keputusan Menteri Kehakiman nomor C2.8332'HT.01.01 Tahun 1996 tanggal 8 Agustus 1996 serta yang telah diumumkan dalam Berita Negara RI No. 81 tanggal 8 Oktober 1996 serta dimuat dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 8675 yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Peryataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Nomor : l1 tanggal4 Agustus 2008 yang dibuat dalam akte di hadapan Sri Ismiyati, SH notaris di Jakarta telah mendapat pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM RI melalui Surat Keputusan Nomor : AHU-60615.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal l0 September 2008 yang dimuat dalam Berita Negara Republik lndonesia Nomor 90 tanggal l1 November 2008.
Kantor Pusat PT Perkebunan Nusantara [V (Persero) beralamat di Jalan Letjen Suprapto No. 2 Medan. Jumlah unit usaha yang dikelola PT Perkebunan Nusantara fV (Persero) sebanyak 39 unit usaha dengan membentuk 5 (lima) Group Unit Usaha (GUU) yang terseb ar di 9 (sembilan) wilayah Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Simalungun, Asahan, Labuhan Batu, Padang Lawas lJtara, Batubara dan Mandailing Natal.
PT Perkebunan Nusantara fV (Persero) adalah perusahaan agrobisnis dan komoditas yang dikelolanya adalah Kelapa Sawit, dan Teh. Produk yang dihasilkan oleh PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) adalah minyak sawit (CPO), turunan minyak sawit: Inti sawit, palm Kernel Oil (PKO), Palm Kernel Meal (PKM), dan teh. Tujuan dan Kegiatan Usaha Perusahaan Maksud dan tujuan didirikan perusahaan sesuai dengan anggaran dasar adalah melakukan usaha di bidang agro bisnis dan agro industri serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya perusahaan untuk menghasilkan barang dan/ataujasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan dengan perinsip-prinsip Perseroan Terbatas.
Untuk mencapai maksud dan tujuan perusahaan tersebut diatas, kegiatan usaha utama yang dilakukan oleh perusahaan, adalah : l).Pengusahaan budidaya tanaman meliputi pembukaan dan pengolahan lahan, pembibitan, penanaman dan pemeliharaan dan pemungutan hasil tanaman serta melakukan kegiatankegiatan lain yang berhubungan dengan pengusahaan budidaya tanaman tersebut. 2). Produksi, meliputi pengolahan hasil tanaman sendiri maupun dari pihak lain menjadi barang setengahjadi dan atau barangjadi serta produk turunannya. 3).Perdagangan, meliputi penyelenggaraan kegiatan pemasaran berbagai macam hasil produksi serta melakukan kegiatan perdagangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha perusahaan. 4). Pengembangan usaha bidang perkebunan, agrowisata dan agrobisnis.
5). Selain kegiatan usaha utama di atas, perusahaan dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki.
I PEDOMAN PERILAKU
3. Visi dan Misi
Perusahaan
Visi Perusahaan Menjadi pusat keunggulan pengelolaan perusahaan agro industri kelapa sawit dengan tata kelola perusahaan yang baik serta berwawasan lingkungan.
Misi Perusahaan l). Menjamin keberlanjutan usaha yang kompetitif 2). Meningkatkan daya saing produk secara berkesinambungan dengan sistem, cara dan lingkungan kerja yang mendorong munculnya kreativitas dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas dan efi siensi 3). Meningkatkan laba secara berkesinambungan 4).
Mengelola usaha secara profesional untuk meningkatkan
nilai
perusahaan yang
mempedomani etika bisnis dan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) 5). Meningkatkan tanggungjawab sosial dan lingkungan 6). Melaksanakan dan menunjang kebijakan serta program pemerintah pusat/daerah.
4. Nilai-nilai Perusahaan(values) Nilai- nilai yang dianut perusahaan yakni PRIMA dengan definisi masing-masing l). Profitability, mengutamakan profit; 2). Responsibility, bertanggung jawab terhadap stakeholder ; 3). Inte grity, integritas; 4). Market ahead, selalu yang terdepan; dan 5). Ac c ountab il ity, terpercay a.
:
5. Komitmen Perusahaan Perusahaan berkomitmen menerapkan Pedoman Perilaku
ini secara konsisten, melalui: Seluruh Pelaku Bisnis perusahaan diwajibkan menjunjung tinggi dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai serta aturan perilaku yang tercantum dalam Pedoman Perilaku Perusahaan (Code of Conduct) ini. 2). Seluruh pimpinan dari setiap tingkatan dalam perusahaan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Pedoman Perilaku Perusahaan (Code of Conduct) ini dipatuhi dan dijalankan dengan baik oleh setiap Pelaku Bisnis pada unit kerja masing-masing. 3). Seluruh Stakeholders Perusahaan -( lnstansi Pemerintah, kreditur, mitra usaha, konsultan, rekanan, masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan) harus memahami dan menaati ketentuan ketentuan yang terkait dari Pedoman Perilaku Perusahaan (Code of Conduct) ini. 4). Seluruh Pelaku Bisnis Perusahaan diwajibkan menadatangani ulang setiap awal tahun surat pernyataan kepatuhan untuk mentaati dan melaksanakan setiap butir dalam pedoman perilaku ini. 5). Seluruh Pelaku Bisnis perusahaan akan dikenakan sanksi atas pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan perusahaan. 1).
PEDOMAN PERILAKU
BAB
III
KOMITMEN DAN SIKAP PELAKU BISNIS
IV (Persero) adalah: Dewan Komisaris, Direksi, Komitekomite Dewan Komisaris, Kepala Bagian, Manajer, dan Karyawan Pimpinan dan Karyawan Pelaku bisnis PT Perkebunan Nusantara Pelaksana.
Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan nilai-nilai perusahaan maka pelaku bisnis perusahaan dalam pengelolaan perusahaan seharihari berkomitmen dan bersikap, sebagai berikut :
l.
Komitmen
l). Bekerja Secara Jujur Jujur dalam hal ini, harus teguh dalam watak yaitu memiliki moral yang baik dan tabiat suka akan kebenaran/ keadilan yang dilandasi pada ajaran agama dan/atau kepecayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk mengimplementasikan bekerja secara jujur, maka pelaku bisnis sepakat: (1). Mengutamakan kejujuran dan kepentingan perusahaan. (2). Bekerja dengan transparan, bertanggung jawab, dan adil. 2). Bekerja Secara Profesional
Profesional dalam hal ini, harus dapat memahami, menghayati dan melaksanakan apayang menjadi tugas dan tanggungjawab masing-masing semata-mata untuk mencapai tujuan perusahaan secara efektif, efisien, dan optimal.
Untuk mengimplementasikan bekerja secara profesional, maka pelaku bisnis sepakat: (l). Baik secara individu maupun kelompok tidak boleh bekerja asal jadi, setengah-setengah atau asal cukup saja, tetapi berupaya menyelesaikan tugas dan kewajibannya dengan hasil yang bermutu tinggi. (2). Mendahulukan kewajiban dari pada hak dan berorientasi ke masa depan dalam mengantisipasi tantangan dan kesempatan, serta tidak hanya tahu menghitung-hitung jasa yang diberikan kepada perusahaan namun lupa memberikan darma baktinya. Atau bepegang teguh pada prinsip " Jangan tanyakan apa yang telah diberikan perusahaan kepada kita tetapi tanyakan apa yang telah kita berikan kepada perusahaan". (3). Memiliki kemauan keras untuk bekerja tanpa diperintah dan tidak bersifat menunggu.
Kreatif dan Inovatif. Kreatifitas dan inovasi dalam hal ini, harus dapat menjawab keadaan/permasalahan yang selalu berkembang yang dihadapi dengan cara-cara dan metoda-metoda kerja sesuai dengan
3). Bekerja
perkembanganjaman. . Untuk mengimplementasikan bekerja Kreatif dan Inovatif, maka pelaku bisnis sepakat: (1). Sama-sama menanamkan pada diri masing-masing keinginan berkreasi dan berinovasi. (2). Sama-sama menanamkan pada diri masing-masing keinginan bermakna, dirasakan manfaatnya oleh lingkungan kerja dan perusahaan. (3). Baik secara individu maupun kelompok, berupaya mengembangkan keahlian dan potensi diri yang dimiliki melalui pendidikan yang diselenggarakan perusahaan, atau dengan belajar sendiri sehingga dapat bekerja mandiri dan percaya diri. (4). Berbagi pengetahuan dan pengalaman antar rekan sekerja atau antar unit atau bagian yang memerlukan.
(5). Berorientasi
pada upaya peningkatan kualitas kerja.
I PEDOMAN PERILAKU
4). Menerapkan
Prinsip-Prinsip Good Corporate Governonce Menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yaitu: transparansi,
akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan
kewajaran,
dalam
mengimplementasikan dengan penjelasan sebagai berikut: (l). Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan
keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.
(2). Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
(3). Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian (4).
di dalam pengelolaan perusahaan terhadap
peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Kemandirian, yaitu perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh"/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
(5). Kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (stakeholders) termasuk hak-hak Pelaku Bisnis yang timbul berdasarkan perjanj ian dan peraturan perundang-undangan.
Sikap
f). Sikap Saling Percaya Suasana kerja yang baik dalam perusahaan akan tercipta dan terpelihara apabila ada sikap saling percaya antara sesama karyawan, antara atasan dengan bawahan maupun antar Direktorat dan Organ Perusahaan (antar Pelaku Bisnis). Sikap saling percaya dibentuk dari caraberhkir, yaitu berfikir positif dan terbuka.
Sikap saling percaya antar sesama karyawan, antara atasan dengan bawahan maupun antara
Direktorat dan Organ Perusahaan (antara Pelaku Bisnis) harus tetap
dipelihara,
dikembangkan, dan diimplementasikan.
untuk mengimplementasikan sikap saling percaya, maka pelaku bisnis sepakat:
(l).
(2). (3). (4). (5).
Menghilangkan sifat saling curiga dan sifat adu domba atau provokasi. Menghilangkan sifat iri hati dan mencegah cara-carapersaingan tidak sehat. Menghilangkan sifat menjelek-jelekkan rekan atau pimpinan kepada orang lain.
Lebih mengutamakan pikiran dari pada emosi. Menghargai perbedaan pendapat.
2). Sikap Saling Bekerjasama
Pekerjaan yang berat dalam perusahaan bisa menjadi ringan apabila ada kerjasama antara sesama karyawan, antara atasan -dengan bawahan maupun antar Direktorat dan Organ Perusahaan (antar Pelaku Bisnis) dalam arti yang positif, sehingga hambatan yang timbul dalam tugas dapat diatasi karena adanya kebulatan tekad dan kerja sama yang baik. Untuk mengimplementasikan sikap saling bekerjasama, maka pelaku bisnis sepakat: (1). Harus mempunyai persepsi yang sama terhadap visi dan misi, tujuan dan nilai-nilai perusahaan.
(2). Menerapkan prinsip"Masalahmu adalah Masalahku dan Kepentinganku
adalah
Kepentinganmu". (3). Menjaga dan menjalin kerja sama yang baik. 3). Sikap Saling Berjiwa Besar. Keberhasilan pengelolaan perusahaan terletak pada keberhasilan bersama setiap orang dalam
perusahaan dan keberhasilan seseorang terletak pada sikap berjiwa besarnya. Untuk mengimplementasikan sikap saling berjiwa besar, maka pelaku bisnis sepakat:
I PEDOTAI{ PERILAI(U
(l). Kritik
dan saran atau ide, harus diterima bukan sebagai cercaan tetapi harus diterima
sebagai masukan dalam mempertimbangan pengambilan keputusan.
(2). Teguran, harus diterima dengan tanpa prasangka buruk tetapi melaksanakan perbaikannya dengan sepenuh hati.
4). Sikap Saling Peduli Untuk menghindari adanya konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan dalam perusahaan diperlukan sikap saling peduli antara sesama karyawan, antara atasan dengan bawahan maupun antar Direktorat dan Organ Perusahaan (antar Pelaku Bisnis). Untuk mengimplementasikan sikap saling peduli, maka pelaku bisnis sepakat: (l). Keluhan harus ditampung dipelajari dan diambil solusinya.
(2). Empati adalah sikap untuk mengerti, memahami, sensitif dan menyelami
perasaan,
pikiran pihak lain.
(3). Bersama-sama menjaga
aset dan image perusahaan'
5). Saling Mengingatkan Untuk mencegah tindakan-tindakan yang dapat merugikan baik bagi perusahaan maupun bagi diri sendiri diperlukan sikap saling mengingatkan antara sesama karyawan, antara atasan dengan bawahan maupun antar Direktorat dan Organ Perusahaan (antar Pelaku Bisnis). Untuk mengimplementasikan sikap saling mengingatkan, maka pelaku bisnis sepakat: (1). Harus saling mengingatkan agar tidak lalai dalam pelaksanaan tugas dan tetap
menjunjung tinggi disiplin kerja. (2). Harus saling mengingatkan agar bertindak selalu mengacu kepada aturan perilaku dan peraturan perundang-undangan. 6). Sikap Atasan Terhadap Bawahan Sikap atasan terhadap bawahan selayaknya menjadi panutan atau teladan yang baik bagi bawahan untuk kepentingan prusahaan. Untuk mengimplementasikan sikap atasan terhadap bawahan , maka pelaku bisnis sepakat: (1). Atasan harus selalu memberi contoh dalam bekerja, bersikap, berbicara atau bertindak yang dapat diteladani oleh bawahannya. (2). Ataian harus memperlakukan setiap bawahannya sesuai dengan nonna, menghargai hak azasinya dan harga dirinYa. Atasan harus bertindak bijak dan adil dalam mengevaluasi kinerja bawahannya.
(3). (4). Atasan harus membangun komunikasi yang terbuka dan konstruktif, jujur dan bertanggungi awab kepada bawahan'
7). Sikap Barvahan Terhadap Atasan
Sikap bawahan terhadap atasan harus dilandasi sikap mengabdi kepada kepentingan perusahaan dengan bekerja keras, disiplin dan santun dalam bekerja. l;ntuk mengimplementasikan sikap atasan terhadap bawahan , maka pelaku bisnis sepakat: (1). Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai lingkup kerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh pengabdian kepada perusahaan.
(2). Tidak mengambil keputusan dan mengambil alih pekerjaan orang lain yang bukan menjadi kewenangannya, harus dilakukan dengan persetujuan atasan. (3). Menghargai atasan dengan berkomunikasi secara santun, terbuka dan bertanggung jawab kepada atasan.
jujur,
serta
6
PEDOTAN PERILAXU
BAB IV
KEWA.IIBAN DAI{ HAK PELAKU BISNIS Bab ini memuat pedoman perilaku berkenaan dengan surat pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan, pengamanan harta benda perusahaan, kerahasiaan informasi, kesehatan, keselamatan dan kelestarian lingkungan kerja, integritas laporan keuangan dan non keuangan yang merupakan kewajiban yang harus ditaati oleh Pelaku Bisnis serta kesempatan kerja yang sama yang merupakan hak pelaku bisnis perusahaan.
1. Surat Pernyataan Tidak Memiliki Benturan Kepentingan Dari segi hukum diperlukan suatu pernyataan dari pelaku bisnis untuk memberikan jaminan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya tidak ada benturan kepentingan pada perusahaan. Untuk melaksanakan itu, setiap pelaku bisnis wajib: l). Anggota Dewan Komisaris dan Direksi pada awal pengangkatannya wajib membuat surat pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan pada perusahaan dan diperbaharui setiap awal tahun. 2). Anggota Dewan Komisaris dan Direksi wajib melaporkan kepada perusahaan untuk dicatat
dalam Daftar Khusus mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya
pada
perusahaan dan perusahaan lain dan jabatan lain di luar perusahaan.
3). Setiap pelaku bisnis yang ikut serta dalam proses pengambilan keputusan wajib membuat surat pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan. 4). Setiap pelaku bisnis wajib melaporkan kepada perusahaan mengenai kegiatan usahanya diluar perusahaan yang dapat menimbulkan benturan kepetingan.
2.
Pengamanan Harta Benda Perusahaan Harta benda perusahaan adalah segala aset berupa aset bergerak, tidak bergerak, dana, uang atau yang disetarakan dengan uang serta informasi maupun dokumen milik perusahaan harus dijaga dan dipelihara dengan baik. Untuk melaksanakan ituo setiap pelaku bisnis wajib: 1). Menjaga dan mengamankan aset perusahaan
dari kemungkinan
kehilangan/kecurian,
kerusakan, perampokan, kebakaran dan tindakan manipulasi, kecurangan maupun
penyalahgunaan. 2). Menjaga dan memelihara dokumen perusahaan dari kemungkinan kerusakan. 3). Menggunakan aset perusahaan untuk kepentingan perusahaan dan menghindari penggunaan aset perusahaan untuk kepentingan priladi. 4). Mengembalikan aset perusahaan yang dipercayakan kepadanya untuk dipergunakan kepada perusahaan dalam keadaan baik apabila yang bersangkutan sudah dimutasikan atau pensiun atau tidak menjabat lagi, atau diminta oleh perusahaan. 5). Melaporkan setiap adanya kerusakan, kehilangan atau dugaan adanya penyalahgunaan aset perusahaan.
3. Integritas Laporan Keuangan dan
non Keuangan
Integritas laporan keuangan dan non keuangan adalah menyusun laporan keuangan dan non keuangan perusahaan dengan jujur, tertib, benar, dan tepat waktu.
PEDOTAN PERILAKU
Setiap pelaku bisnis harus memiliki integritas dalam mencatat, mengadministrasikan dan melaporkan data dan informasi keuangan dan non keuangan sebagai tnput yang sangat penting dalam proses pengambilan keputusan.
Untuk melaksanakan ituo setiap pelaku bisnis wajib: 1). Mencatat dan megadministrasikan seluruh aktiva, kewajiban dan kegiatan perusahaan dengan jujur, tertib, benar dan tepat waktu. 2). Tidak melakukan rekayasa dalam laporan keuangan dan non keuangan. 3). Menyajikan laporan keuangan dan non keuangan secara jujur, tertib, benar, dan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
4). Melaporkan setiap adanya informasi keuangan dan non keuangan perusahaan yang disajikan tidak benar atau dugaan adanya penyalahgunaan (disajikan tidak benar) informasi keuangan dan non keuangan perusahaan.
4. Kerahasiaan
Informasi dan Intangible Asset
lnformasi dan intangible asset adalah aset penting perusahaan yang harus dijaga dan dipelihara dengan baik sehingga tidakjatuh kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Untuk melaksanakan itu, setiap pelaku bisnis wajib: 1). Menjaga kerahasiaan informasi keuangan dan non keuangan dan hak kekayaan intelektual (intangible asset meliputi hak paten, rahasia dagang, merek dagang, hak cipta, dan lainnya) perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan perusahaan.
2). Menghormati hak kekayaan intelektual pihak lain karena setiap penggunaan yang tidak sah atas hak milik intelektual pihak lain dapat merugikan perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. 3). Melaporkan setiap adanya informasi perusahaan dibocorkan atau dugaan adanya penyalahgunaan informasi perusahaan.
Keselamatan , Kesehatan dan Kelestarian Lingkungan Kerja Kesehatan, keselamatan dan kekelestarian lingkungan kerja harus dijaga dan dipelihara untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat merugikan baik bagi perusahaan maupun bagi pelaku bisnis.
Untuk melaksanakan itu, setiap pelaku bisnis wajib: 1). Mematuhi semua peraturan perundang-undangan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Kelestarian Lingkungan yang berlaku, baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional di unit kerj anya masing;masing. 2). Mengimplementasikan seluruh kebijakan/prosedur Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan dan Kebersihan Lingkungan Kerja yang telah ditetapkan di unit kerjanya masingmasing. 3). Memakai dan memelihara dengan baik alat-alat perlengkapan kerja untuk keselamatan, kesehatan dan kebersihan lingkungan kerja yang telah disediakan di unit kerjanya masingmasing. 4). Menjaga dan menciptakan lingkungan tempat kerja yang terlataharmonis dan selalu bersih di unit kedanya masing-masing. 5). Melaksanakan
prosedur kerja yang aman bagi lingkungan dalam pengolahan dan
pembuangan limbah. 6). Menjaga dan menciptakan kelestarian lingkungan unit kerjanya masing-masing.
di sekitar tempat bekerja
perusahaan di
7). Melaksanakan pemeriksaan kesehatan dan mengikuti pelatihan mengenai keselamatan, kesehatan dan kelestarian lingkungan apabila diperlukan oleh perusahaan.
I
PEDOMAN PERILAKU
8). Menangani masalah kesehatan, kecelakaan kerja dan pencemaran lingkungan yang terjadi dengan efektif dan efisien.
6. Kesempatan Kerja Yang Sama Kesempatan kerja yang sama merupakan faktor utama memberikan semangat kerja bagi pelaku bisnis sehingga produktivitas kerja semakin optimal.
Untuk melaksanakan itu, setiap pelaku bisnis mempunyai hak: 1). Mendapatkan kesempatanyang sama dan seluas-luasnya untuk peningkatan kompetensi dan
jenjang karir tanpa diskriminasi sesuai dengan kriteria kemampuan dan kualifikasi
pendidikan, kompetensi, dan pengalaman yang dimiliki. 2). Mendapatkan reward dan punishment sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh perusahaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3). Melaporkan setiap adanya diskriminasi atau dugaan adanya diskriminasi dalam memperoleh peningkatan kompetensi dan jenjang karir.
PEDOMAN PERILAKU
BAB V LARANGAN BAGI PELAKU BISNIS Bab ini memuat pedoman perilaku yang berkenaan dengan benturan kepentingan, KKN dan Suap, kegiatan politik, narkoba dan perjudian, jamuan bisnis, hadiah, cendira mata, sumbangan, dan perbuatan tercela, yang merupakan larangan bagi pelaku bisnis perusahaan.
1. Benturan Kepentingan Setiap pelaku bisnis harus menghindari konflik kepentingan (conflict of interest) antara kepentingan pribadi dan keluarga dengan kepentingan perusahaan sebagai berikut : l).Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai Direksi BUMN, BUMD, Badan Usaha Milik Swasta atau jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calon Kepala DaerahAVakil Kepala Daerah dan/atau jabatan lain yang- dapat menimbulkan benturan kepentingan. 2). Anggota Direksi dilarang memangku jabatan sebagai Direksi pada BUMN, BUMD, Badan Usaha Milik Swasta; anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN, Jabatan Struktural dan Fungsional pada lnstansilLembaga Pemerintah Pusat/ Daerah, jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif danlatau calon Kepala DaerahAVakil Kepala Daerah dan/atau jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. 3)' Dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan, dan mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari pengambilan keputusan dan kegiatan perusahaan selain penghasilan yang sah. 4).
Menghindari posisi atau situasi baik secara langsung maupun tidak langsung yang memungkinkan terjadinya atau berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan kepentingan perusahaan.
5).Dilarang untuk menanamkan modal/investasi atau ikatan bisnis dengan pihak lainnyayang mempunyai keterkaitan bisnis dengan perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
2. KKN
dan Suap (Gratifikasi)
Setiap pelaku bisnis dilarang melakukan KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) dan Suap (Gratifikasi). l). Korupsi, yaitu tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan perusahaan sebagaima-na diatur dalam UU Nomor 3lll999 dan UU Nomor 20 /2001 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi. 2). Kolusi, yaitu perjanjian atau kerjasama melawan hukum yang menguntungkan keluarga dan atau kroni dalam rangka korupsi. 3). Nepotisme, yaitu hubungan keluarga dan atau kroni yang mengambil peranan melakukan kolusi dalam rangka korupsi. 4). Suap (gratifikasi), yaitu memberikan, menawarkan, atav menerima baik secara langsung maupun tidak langsung kepada/dari seseorang sesuatu yang berharga secara illegal dengan maksud untuk mempengaruhi agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam pelaksanaan tugasnya yang bertentangan dengan kewajiban dan kewenangan yang dimilikinya, dengan uraian sebagai berikut: (l). Uang/barang/fasilitas lainnya dalam rangka mempengaruhi kebijakan dan keputusan yang diambil. (2). Uang/baranglfasilitas lainnya berapapun nilainya dalam setiap pelayanan terkait dengan ll tugas,wewenang atau tanggung
jawabnya.
I
to -l
PEDOHAI{ PERILAKU
(3). Uang/barang/fasilitas lainnya diluar yang telah
dalam rangka melakukan
kunjungan dinas. (4). Uang/barang/fasilitas lainnya dalam proses penerimaan/promosi/mutasi jabatan.
3. Kegiatan Politik Perusahaan mer{amin hak asasi Pelaku Bisnis perusahaan sebagai warga negara dalam hal bekumpul, berserikat, berorganisasi dan menyalurkan aspirasi politiknya. Kegiatan yang berkaitan dengan politik, pelaku bisnis dilarang sebagai berikut: l). Dilarang menjadi pengurus partai politik dan/atau anggota partai poltik dan menjadi anggota
legislatif. 2). Dilarang menggunakan fasilitas dan/atau sumber daya perusahaan untuk kepentingan partai politik tertentu. 3). Dilarang menggunakan jam kerja dan wewenang jabatannya untuk mendukung aspirasi partai poltik tertentu. 4). Dilarang membawa, memperlihatkan, memasang dan mengedarkan simbol, gambar dan orrurmen partai politik di lingkungan perusahaan. 5). Dilarang bersikap diskriminatif terhadap satu sama lain yang memiliki aspirasi politik yang berbeda.
Narkoba (Nakortika dan Obat Terlarang) dan Perjudian Setiap pelaku bisnis dan keluarganya harus menghindari narkoba dan perjudian, sebagai berikut: 1). Dilarang menggunakan, memiliki, mendistribusikan, menjual yang berkaitan dengan narkoba. 2). Dilarang melakukan perjudian dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan perjudian.
Jamuan Bisnis Setiap pelaku bisnis dilarang menerima atau memberikan jamuan bisnis atar entertainment untuk menjalin kerjasama dengan mitra bisnis (calon dan/atau pelanggan, supplier dan mitra bisnis lainnya) yang dapat mempengaruhi objektivitas, profesionalisme dan dapat menimbulkan benturan kepentingan, kecuali ada penugasan dari Manajemen dan dilakukan di tempat-tempat terhormat serta tidak menimbulkan citra negatif.
6. Hadiah,
Cendera Mata dan Sumbangan
Semua pelaku bisnis dalam memandang hal yang berkaitan dengan hadiah, cendera mata, dan sumbangan adalah sebagai berikut: l). Pelaku bisnis maupun anggota keluarganya dilarang untuk menerima baik secara langsung maupun tidak langsung sesuatu yang berharga dari mitra bisnis atau pejabat pemerintah dan pihak lain yang dapat mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya sesuai peraturan perundang-undangan. 2). Pelaku bisnis maupun anggota keluarganya dilarang menerima uang atau yang disetarakan, hadiah atau pemberian dengan bentuk dan nilai tertentu dimana diketahui atau patut diduga pemberian tersebut diberikan dalam kaitannya dengan pekerjaan atau jabatan yang dimiliki. Dikecualikan apabila diberikan dalam batas kewajaranikepatutan (tidak mempengaruhi dalam pelaksanaan tugasnya) dan/atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka: (l). Perkawinan yang bersangkutan atau anaknya. (2). Iftitanan anaknya. (3). Sumbangan pada saat yang bersangkutan, istri, anak, orang tua atau mertua yang bersangkutan mendapat musibah.
! PEDOMAN PERILAKU
7. Perbuatan Tercela Semua pelaku bisnis dalam memandang hal yang berkaitan dengan perbuatan tercela adalah
berikut: Pelaku bisnis dilarang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan
sebagai
l).
norrna-nonna agama dan etika kesusilaan.
2). Pelaku bisnis dilarang memprovokasi, 3).
men5ruruh atau ikut bersama pihak lain dengan niat /maksud menguasai atau memiliki sebagian atau seluruhnya aset perusahaan. Pelaku bisnis dilarang mengarahkan orang lain melakukan penyuapan.
PEDOTAI{ PERILAKU
BAB VT
liTlKA
DEn*GAN S't'AK[HOLDER LAINN YA
Bab ini memuat pedoman perilaku berkenaan dengan stakehalder lainnya
i.
Perilakn Terhadap Pemegang Saham Salah satu tujuan didirikan perusahaan adalah untuk memberikan nilai tambah kepada Pemegang Saham.
Untuk itu pelaku bisnis wajib memperhatikan kepentingan Pemegang Saham, dengan cara: 1). Menghormati hak-hak dan kewenagan Pemegang Saham sesuai anggaran dasar perusahaan dan peraturan perundang-undangan. 2). Menumbuhkembangkan usaha perusahaan. 3). Meningkatkan dividen yang diberikan kepada Pemegang Saham.
Perilaku Terhadap Rekanan Perusahaan mempunyai kepentingan terhadap rekanan dalam hal penyediaan barang dan jasa yang berkesinambungan dengan kualitas dan harga yang menguntungkan. Disisi lain, rekanan berkepentingan terhadap pemasokan barang dan jasa berkesinambungan dengan mendapatkan keuntungan yang layak.
Untuk itu, setiap pelaku bisnis perusahaan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya masingmasing wajib membina hubungan saling membutuhkan dengan rekanan, dengan cara : 1). Memperlakukan rekanan sebagai mitra. Memperlakukan rekanan/pemasok sebagai mitra kerja bukan sebagai objek untuk mengharapkan atau untuk mendapatkan keuntungan pribadi. 2). Memberi perlakuan yang sama terhadap semua rekanan. (1). Proses Menjadi Rekanan Memberikan hak yang sama kepada setiap orang atau badan usaha untuk menjadi rekanan perusahaan bagi yang telah memenuhi persyaratan teknis dan administrasi yang ditetapkan perusahaan maupun persyaratan yang ditetapkan peraturan perundangundangan. Proses Pelelangan Memberi kesempatan yang sama kepada semua rekanan untuk mengikuti lelang atau tender atas pengadaan barang dan jasa. Untuk itu, sejak pengumuman penawaran sampai dengan proses pelelangan atau tender harus dilakukan secara terbuka sesuai pedoman pengadaan barang dan jasa yang ditetapkan. (3). Proses Pembayaran Memberi perlakuan yang adil dalam hal pembayaran kepada rekanan yaitu dengan cara mendahulukan pembayaran kepada rekanan yang lebih dahulu mengajukan tagihan jika telah disertai bukti-bukti yang lengkap. Tidak melayani calon rekanan/rekanan yang ditunjuk apabila tidak melengkapi surat 3). pernyataan yang menguraikan: (1). Melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian kerja dalam pengadaan barang
(2).
danjasa.
(2). Tidak ada praktik mark up harga dan kuantitas, dan kolusi diantara rekanan dalam penetapan harga dalam pengadaan barang danjasa perusahaan diluar yang pengadaan perjanjian danjasa. barang telah diikat dalam 4). Secara konsisten merespon keluhan rekanan untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada
(3). Tidak memberikan sesuatu yang berharga kepada pelaku bisnis
rekanan.
PEDOMAN PERILAKU
3.
Perilaku Terhadap Kreditur Kreditur merupakan salah satu stakeholder yang penting bagi perusahaan, terutama pada saat perusahaan yang memerlukan dana pinjaman.
Untuk itu, pelaku bisnis wajib membina hubungan kerjasama yang baik dengan kreditur, dengan cara:
l). Keterbukaan dalam informasi penggunaan pinjaman, sehingga kreditur tidak ragu dalam pengambilan keputusan. 2). Melaksanakan kewajiban kepada kreditur sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati bersama. 3). Tidak melayani calon kriditur atau yang telah ditunjuk apabila tidak melengkapi surat
pernyataan yang menguraikan : (1). Melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit. (2). Tidak memberikan sesuatu yang berharga kepada pelaku bisnis perusahaan diluar yang telah diikat dalam perjanjian kredit. 4). Secara konsisten merespon keluhan kreditur untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada
kreditur.
4,
PerilakuTerhadapPelanggan/Pembeli Pelanggan merupakan stakeholder yang sangat penting bagi perusahaan. Tanpa pelanggan, perusahaan tidak dapat tumbuh dan berkembang bahkan mengancam keberlangsungan hidupnya. Ada pepatah yang mengatakan pelanggan adalah raja dan banyak moto yang digunakan oleh banyak perusahaan, seperti "Customers are our goaf,.
Untuk itu setiap pelaku bisnis wajib memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, dengan cara
i
l). Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur kepada pelanggan/pembeli mengenai produk yang dihasilkan. 2). Mengutamakan kualitas pelayanan kepada pelanggan untuk membina hubungan bisnis yang bersahabat, jujur dan terbuka. 3). Memberikan kesempatan yang sama kepada semua pelanggan yang terdaftar untuk
mengikuti tender ataupun penawaran langsung atas penjualan produk
sesuai
pedoman/ketentuan yang berlaku di perusahaan. 4). Mempersiapkan kualitas dan kuantitas produk kepada pelanggan mengacu kepada ketentuan yang tercantum dalam kontrak penjualan, jika diperlukan pada saat penyerahan barang terlebih dahulu dilakukan pengujian oleh surveyor independen. 5). Tidak melayani calon pelanggan/pembeli atau yang telah ditunjuk apabila tidak melengkapi surat pernyataan yang menguraikan : (1). Melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kontrak penjualan. (2). Tidak memberikan sesuatu yang berharga kepada pelaku bisnis perusahaan diluar yang telah diikat dalam kontrak penjualan. 6). Secara konsisten merespon keluhan pelanggan/pembeli untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada pelanggan/pembeli.
5.
Perilaku TerhadapAnakPerusahaan/Perusahaanpatungan Anak perusahaan/perusahaan patungan di bentuk untuk memberikan nilai tambah bagi induk perusahaan.
Untuk itu setiap pelaku bisnis wajib memberikan kontribusi untuk menumbuhkembangkan usaha anak perusahaan, dengan cara:
I
PEDOTAN PERILAKU
l).Hubungan bisnis dengan anak perusahaan maupun perusahaan patungan dilaksanakan dalam kerangka hubungan bisnis yang wajar sebagaimana layaknya hubungan bisnis yang dikembangkan dengan pihak yang tidak terafiliasi. 2). Tidak ada Intervensi terhadap kegiatan operasional anak perusahaan /perusahaan patungan. 3). Dibuatkan kontrak manajemen dengan Direksi anak perusahaan/perusahaan patungan yang dilengkapi dengan indikator kinerja yang lengkap sebagai alat pengawasan terhadap pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan.
6.
Perilaku Terhadap Persaingan Usaha Yang Sehat Perusahaan mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan persaingan usaha yang sehat. Untuk itu setiap pelaku bisnis wajib memberikan kontribusi menumbuhkan persaingan usaha
yang sehat untuk meningkatkan kinerja perusahaan, dengan cara: i;. tr4"t11"gu dan memelihara hubungan baik dengan seluruh pesaing sesuai dengan ketentuan perusahaan dan peraturan perundang-undangan. 2). ivtenjadikan perusahan pesaing sebagai pembanding (benchmark\ kinerja perusahaan. 3). Mencegah upaya praktik-praktik yang
guna meningkatkan
tidak terpuji untuk mempertahankan keunggulan
bersaing. 4). Tidak dlperkenankan pelaku bisnis perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung ikut dalam kepengurusan atau kepemilikan perusahaan pesaing.
7.
Perilaku Terhadap Pemerintah
Milik Negara (BUMN) dalam kegiatan usahanya pemerintah dan harus mematuhi peraturan perundangberhubungan dengan instansi Perusahaan sebagai Badan Usaha uandangan.
Untuk itu setiap pelaku bisnis wajib memberikan pelayanan terbaik kepada pemerintah, dengan cara: 1). Menyediakan informasi yang relevan tentang perusahaan bagi pemerintah.
2). Berperilaku etis jika berhubungan dengan instansi pemerintah. 3). Mematuhi peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugasnyq antara lain
:
(l ). Kepatuhan terhadap Undang-Undang Perpajakan.
(2). (3). i+y. (5).
8.
Kepatuhan terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kepatuhan terhadap Undang-Undang Lingkungan Hidup. fepatotran terhadap Undang-Undang Kerahasian Informasi dan Kearsipan Perusahaan. Kepatuhan terhadap Peraturan lainnya dari Pemerintah.
Perilaku Terhadap Lembaga Legislatif Lembanga Legislaiif adalah lembaga perwakilan rakyat yang membawa kepentingan rakyat banyak.
Untuk itu setiap pelaku bisnis wajib memberikan pelayanan terbaik kepada lembaga legislatif, dengan cara:
Legislatif. jika Lembaga Legislatif' dengan berhubungan 2). Berperilaku etis 3). Tid;k melayani anggota legislatif yang melakukan altivitas untuk kepentingan pribadi atau 1). Menyediakan informasi yang relevan tentang perusahaan bagi Lembaga
partai/golongannya. 4). Merespon atas masukan dari Lembaga Legislatif yang membawa kepentingan masyarakat luas.
Perilaku Terhadap Masyarakat dari terdiri oan masyarakatnya terdlrl peruiahaan tersebar di 9 (sembilan) Kabupaten yang masyaraKatnya Wilayah kerja perusahaan I komuniq beragam komunitas. Perusahaan harus berupaya menjunjung tinggi nilai :_.tempal- /
l
PEDOMAN PERILAKU
Untuk itu pelaku setiap bisnis wajib mendorong terciptanya suasana yang harmonis serta mewujudkan tanggungiawab sosial perusahaan kepada masyarakat setempat, d-.ngun "u.u, l). Menjadi warga yang baik dan suri teladan di tengah-tengah lingkungan masyarakat setempat serta tidak menjadi kelompok eksklusif yang dapat menimbulkan kecemburuan sosial.
I
2). Berupaya mendukung langkah-langkah yang
diambil oleh komunitas setempat (termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat) dalam program peningkatan bidang pendidikan, kesehatan, taraf hidup masyarakat setempat, agarna dan budaya, dapat berupa penyaluran dana Program Kemitraan Bina Lingkungan dan CSR yang dananya dianggarkan dalam anggaran
I
perusahaan.
3)' Memberikan kontribusi untuk menyediakan dan memelihara fasilitas umum dan sosial bagi masyarakat sekitar perusahaan yang dananya dianggarkan dalam anggaran perusahaan. 4). Mengutamakan penerimaan tenaga kerja dari masyarakat setempat tanpa mengabaikan kualifikasi yang dibutuhkan. 5). Secara konsisten merespon keluhan masyarakat untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.
10.
Perilaku Terhadap Media Massa Media Massa diperlukan oleh perusahaan untuk mempublikasi nilai-nilai yang ada di perusahaan kepada stakeholders perusahaan secara efektif dan efisien. Untuk itu pelaku bisnis wajib memperhatikan kepentingan media massa, dengan cara: 1). Menempatkan Media Massa sebagai mitra kerja. 2). Menyediakan informasi yang relevan dan akurat tentang perusahaan bagi media massa. 3). Tidak melayanimedia massa yang melakukan aktivitas untuk kepentingan pribadi atau yang bertentangan dengan Undang-undang Pokok pers.
PEDOMAN PERILAKU
BAB VII
Kf,TAATAN DAN PELANGGARAN TERIIADAP PEDOMAN PERILAKU Bab ini memuat ketaatan, pelaporan dan sanksi pelanggaran terhadap pedoman perilaku bagi setiap pelaku bisnis.
l.
Ketaatan Terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) Pelaku bisnis wajib membaca, memahami dan menghayati setiap butir pedoman perilaku dengan baik dan benar. 2). Pelaku bisnis sama-sama bertanggung jawab mewujudkan setiap butir pedoman perilaku ini kedalam perilaku pribadi masing-masing. 3). Setiap tahun seluruh pelaku bisnis diwajibkan untuk menyatakan kesanggupan mentaati dan melaksanakan setiap butir pedoman perilaku ini, yang diwujudkan dalam suatu pernyataan kepatuhan tahunan secara tertulis yang ditanda tangani oleh setiap pelaku bisnis (iontoh pernyataan terlampir). 4). Pimpinan Unit Kerja bertanggungjawab untuk memonitor dan membuat laporan atas kepatuhan terhadap pedoman perilaku ini (termasuk pelanggaran dan sanksi yangdiberikan) secara triwulanan dan disampaikan kepada Bagian sDM di Kantor pusat. 5). Bagian SDM bertanggungjawab untuk membuat laporan kompilasi atas kepatuhan terhadap pedoman perilaku ini (termasuk pelanggaran dan sanksi yang diberikan) secara triwulanan dan disampaikan kepada Direksi. 1).
Sosialisasi Pedoman Perilaku
l). Manajemen berkewajiban untuk mensosialisaikan pedoman perilaku ini ke seluruh jajaran perusahaan termasuk kepada karyawan baru. 2). Setiap bawahan wajib meminta penjelasan kepada atasannya apabila terdapat ketidakjelasan baginya untuk berperilaku yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, sebaliknya atasan harus dapat memberikan penjelasan yang baik dan benar.
3. Pelaporan Pelanggaran Terhadap Pedoman Perilaku (code of conduct) Pedoman perilaku ini akan lebih efektif bila disertai adanya suatu kewajiban bagi setiap pelaku bisnis untuk melaporkan setiap pelanggaran terhadap pedoman perilaku ini. Melaporkan seseorang atau rekan sekerja memang menimbulkan semacam konflik batin bagi si pelapor, tetapi setiap pelaku bisnis hanrs berfikir positif yaitu kepentingan perusahaan yang lebih diutamakan
Mekanisme pelaporan, sebagai berikut: l). Pelanggaran yang dilakukan oleh Karyawan Pimpinan dan Pelaksana dilaporkan kepada pimpinan unit kerjanya dengan tembusan kepada Bagian SDM di Kantor Pusat. 2). Pelanggaran yang dilakukan oleh Karyawan Pimpinan setingkat Manejer dilaporkan kepada Direksi Bidang terkait dengan tembusan kepada Bagian SDM di Kantor Pusat. 3)' Pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi dilaporkan kepada Dewan Komisaris dengan tembusan kepada MenteriBUMN dan Bagian SDM di Kantor pusat. 4). Pelanggaran yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dilaporkan kepada Menteri BUMN dan tembusan kepada Bagian SDM di Kantor Pusat. 5). Pelaporan pelanggaran harus disertai data atau bukti-bukti yang mendukung agar dapat dilakukan pemeriksaan atas laporan tersebut.
I
PEDOMAN PERILAKU
4. Perlindungan Terhadap
Si Pelapor
Dewan Komisaris atau Direksi atau Pimpinan Unit Kerja atau Bagian SDM yang menerima laporan pelanggaran tersebut wajib melindungi kerahasiaan si pelapor untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kepada si pelapor.
5.
Sanksi atas Pelanggaran Pedoman Perilaku (Code of Conduct)
Kepada pelaku bisnis yang terbukti melakukan pelanggaran dalam tingkatan apapun akan diberikan sanksi disiplin atau sanksi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan dan ketentuan perusahaan.
Terbukti atau tidaknya suatu pelanggaran terhadap pedoman perilaku harus ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan. Pengenaan sanksi dilakukan secara tertulis oleh: 1). RUPS/Pemegang
saham apabila pelanggaran dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Menteri BUMN. 2). RUPS/Pemegang saham apabila pelanggaran dilakukan oleh Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. 3). Direktur SDM apabila pelanggaran dilakukan oleh Karyawan Pimpinan dan Pelaksana.
PEDOMAN PERILAKU
BAB
VIII
PENUTUP
Aturan-aturan dalam buku pedoman perilaku ini perlu dikaji ulang, dinilai, dievaluasi kecukupannya secara periodik dan dilakukan revisi sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan perkembangan peraturan perundang-undangan.
-
PERNYATAAN Saya yang bertanda tangan di bawah
ini
:
Nama
Nomor PokokKaryawan Jabatan Pangkat / Golongan
Unit kerja
Menyatakan telah membaca selwuh butir-butir Code of Conduct PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero), sehingga menyadari bahwa Code of Conduct ini merupakan hal penting untuk menjaga dan meningkatkan reputasi atau kinerja perusahaan. Maka saya berjanji akan bertindak sesuai ketentuan yang dijelaskan dalam Code of Conduct dan setuju diambil tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku atas setiap pelanggaran terhadap ketentuan tersebut.
Medan
,
2013
Yang menyatakan
(.................................)
