Semoga Dokumen ini bermanfaat serta dapat dijadikan bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Badung

REVIEW RENCANA KINERJA TAHUNAN KABUPATEN BADUNG T A H U N 2 0 1 6

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Asung Kerta Wara Nugraha-Nya Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2017, telah dapat disusun sesuai dengan aturan yang berlaku. Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2017 ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peratutan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara reviu Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Dokumen ini dimaksudkan sebagai pedoman Perencanaan Kinerja tahunan Pemerintah Kabupaten Badung dalam melaksnakan Misi guna mewujudkan Visi yang tertuang dalam rencana Pembangunan jangka Menengah Tahun 2016-2021. Semoga Dokumen ini bermanfaat serta dapat dijadikan bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Badung. Mangupura, 22 Agustus 2016 Bupati Badung,

I NYOMAN GIRI PRASTA

i

REVIEW RENCANA KINERJA TAHUNAN KABUPATEN BADUNG T A H U N 2 0 1 6

DAFTAR ISI

Halaman Kata Pengantar..........................................................................................

i

Daftar Isi ....................................................................................................

ii

BAB I

Pendahuluan .............................................................................

1

1.1. Latar Belakang ...................................................................

1

1.2. Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Badung ...........

1

1.3. Landasan Hukum .............................................................. ..

4

1.4. Sistematika ....................................................................... ..

6

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah..................

5

2.1 Visi .....................................................................................

7

2.2 Misi ....................................................................................

7

2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis ............................................

8

2.4 Strategi dan Arah Kebijakan Umum ....................................

11

2.5 Rencana Kinerja sesuai RPJMD Tahun 2017-2021 ...........

20

Rencana Kinerja Tahun 2017 ....................................................

30

3.1 Rencana Kinerja dan Anggaran Tahun 2017.......................

30

Penutup .....................................................................................

79

BAB II

BAB III

BAB IV

ii

RENCANA KINERJA TAHUNAN KABUPATEN BADUNG T A H U N 2 0 1 7

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Terwujudnya suatu tatanan pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan perencanaan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( KKN ). Undang – undang no. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN mengamanatkan hal tersebut sebagai penegasan dari Tap MPR No.XI/MPR/1998 yang dalam implementasinya dipertegas dengan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai penyelenggara di daerah sesuai dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 termasuk sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014 berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih ( Clean Goverment ), dan mempertanggungjawabkan melalui media Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Agar memenuhi maksud tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Badung menyusun Dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2017 sebagai bentuk komitmen dalam pelaksanaan tugas dalam kurun waktu 1 (satu) tahun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung tahun 2016-2021. 1.2

Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Badung

Mengingat Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004, maka struktur organisasi pemerintah daerah masih mengacu pada Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 khususnya pasal 14 tentang 1


urusan wajib yang Kabupaten/Kota.

menjadi

kewenangan

pemerintah

daerah

Sedangkan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Untuk dapat melaksanakan urusan tersebut dibentuk organisasi perangkat daerah. Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Badung sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung , terdiri dari : 1. 2. 3.

Bupati dan Wakil Bupati Sekretariat Daerah; Tiga Asisten Daerah terdiri dari : a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membidangi : - Bagian Administrasi Pemerintahan Umum - Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat - Bagian Hukum dan HAM b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan membidangi : - Bagian Administrasi Pembangunan - Bagian Administrasi Perekonomian c. Asisten Administrasi Umum membidangi : - Bagian Keuangan - Bagian Umum - Bagian Perlengkapan dan Asset Daerah - Bagian Humas dan Protokol - Bagian Organisasi dan Tata Laksana;

4.

Lima Staf Ahli terdiri dari : - Bidang Hukum dan Politik; - Bidang Pemerintahan; - Bidang Pembangunan; - Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; - Bidang Ekonomi dan Keuangan;

5.

Lima belas (15) Dinas Daerah terdiri dari : - Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga; - Dinas Kesehatan; 2


6.

Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas

Sosial dan Tenaga Kerja; Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; Kependudukan dan Catatan Sipil; Kebudayaan; Pariwisata; Bina Marga dan Pengairan; Cipta Karya; Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan; Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan; Peternakan, Perikanan dan Kelautan; Pendapatan / Pasedahan Agung; Pemadam Kebakaran; Kebersihan dan Pertamanan;

Sepuluh (10) Lembaga Teknis Daerah terdiri dari : - Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat; - Badan Lingkungan Hidup; - Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa; - Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; - Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan, dan Pelatihan; - Satuan Polisi Pamong Praja; - Kantor Perpustakaan Daerah; - Kantor Arsip Daerah; - Kantor Pemberdayaan Perempuan; - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

7. 8. 9.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 10. 6 Kecamatan terdiri dari : - Kecamatan Petang; - Kecamatan Abiansemal; -

Kecamatan Mengwi;

-

Kecamatan Kuta Utara;

-

Kecamatan Kuta;

-

Kecamatan Kuta Selatan;

3


11. Serta 16 Kelurahan terdiri dari : Kelurahan Sempidi, Kelurahan Lukluk, Kelurahan Kapal, Kelurahan Abianbase, Kelurahan Sading, Kelurahan Kerobokan, Kelurahan Kerobokan Kaja, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kelurahan Tuban, Kelurahan Kedonganan, Kelurahan Kuta, Kelurahan Legian, Kelurahan Seminyak, Kelurahan Benoa, Kelurahan Tanjung Benoa, Kelurahan Jimbaran. 12. 47 Desa Dinas terdiri dari : Desa Pecatu, Ungasan, Kutuh, Canggu, Dalung, Tibubebeng, Buduk, Sobangan, Baha, Werdhi Bhuana, Mengwitani, Penarungan, Gulingan, Kekeran, Munggu, Sembung, Tumbak Bayuh, Pererenan, Cemagi, Mengwi, Kuwum, Darmasaba, Ayunan, Mambal, Abiansemal, Bongkasa, Punggul, Blahkiuh, Sangeh, Sibangkaja, Sibanggede, Angantaka, Sedang, Taman, Jagapati, Dauh Yeh Cani, Selat, Mekar Bhuana, Bongkasa Pertiwi, Belok Sidan, Carang Sari, Petang, Pelaga, Sulangai, Pangsan, Getasan. 13. Dua (2) Lembaga lain yaitu Badan Pelayanan Terpadu Kabupaten Badung yang dibentuk pada tanggal 21 Maret 2013 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 1.3. Landasan Hukum a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); b. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik aIndonesia Nomor 4844) ;

4


c. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas korupsi dan Nepotisme 9KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ; d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); e. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); f. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

2014

tentang

Sistem

g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; h. Peraturan Daerah kabupaten Badung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2016 ; i. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; j. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016-2021

5


1.4. Sistematika BAB I. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang 1.2. Struktur Organisasi 1.3. Landasan Hukum 1.4. Sistematika BAB II. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2.1. Visi 2.2. MISI 2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis 2.4. Strategi dan Arah kebijakan Umum 2.5. Rencana Kinerja sesuai RPJMD Tahun 2017-2021 BAB III. Rencana Kinerja Tahun 2017 3.1. Rencana Kinerja dan Anggaran tahun 2017 BAB IV. Penutup

6


BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 2.1 Visi Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Badung secara sinergis, terarah dan terencana, maka Visi Kabupaten Badung yang disampaikan oleh Bupati terpilih Periode 2016 – 2020 adalah sebagai berikut:

“MEMANTAPKAN ARAH PEMBANGUNAN BADUNG BERLANDASKAN TRI HITA KARANA MENUJU MASYARAKAT YANG MAJU, DAMAI DAN SEJAHTERA” Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Badung dengan potensi besar dan tingkat keragaman yang tinggi, harus mampu dibangun menuju masyarakat yang damai dan sejahtera dalam kebersamaan berlandaskan falsafah Tri Hita Karana. 2.2 Misi Untuk mewujudkan visi di atas, disusunlah 9 (Sembilan) Misi yang harus dilaksanakan sebagai implementasi dari falsafah Tri Hita Karana, yang dikelompokkan menjadi 3 fungsi yaitu: 1. Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat keragaman adat, budaya dan agama

dalam

jalinan

2. Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi. 3. Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Govermance dan Clean Government 4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan. 5. Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan.

7


6. Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manuasia (HAM). 7. Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana. 8. Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah. 9. Memperkuat pembangunan bidang pertanian, Perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan berbasis budaya.

2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih dari satu tahun dan harus selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan . Penetapan tujuan didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan dalam rangka merealisasikan misi, sasaran dijabarkan kedalam bentuk yang lebih spesifik , sehingga sasaran harus selaras dengan tujuan. sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan/kegiatan yang bersifat spesifik, rinci, dapat diukur dan dapat dicapai, sinergi dan berkelanjutan. Untuk lebih jelasnya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

Tabel 2.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Badung NO 1

TUJUAN 2

SASARAN STRATEGIS 3

KETERANGAN

Visi :

“MEMANTAPKAN ARAH PEMBANGUNAN BADUNG BERLANDASKAN TRI HITA KARANA MENUJU MASYARAKAT YANG MAJU, DAMAI DAN SEJAHTERA” Misi ke-satu: Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat,budaya dan agama 1 Terwujudnya 1. Meningkatnya toleransi hidup kerukunan hidup beragama beragama serta

Dinas kebudayaan

8


penguatan kehidupan adat dan budaya

2. Meningkatnya ekstensi adat dan budaya

Misi 2 : Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui menerapkan teknologi informasi dan komunikasi 1 Terwujudnya 1. Meningkatnya Hasil Survei kepuasnan masyarakat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik 2. Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah 3. Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dasar masyarakat. 4. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik Misi 3 : Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government 1 Terwujudnya 1. Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan daerah kinerja kabupaten yang bersih, 2. Meningkatnya kualitas transparan, akuntabel pengelolaan keuangan daerah dan profesional dan barang milik daerah 3. Terwujudnya Pemerintahan bersih dan bebas KKN 4. Meningkatnya kapasitas Pemerintahan Daerah Misi 4 : Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan 1 Terwujudnya 1. Meningkatnya partisipasi kehidupun masyarakat sekolah jenjang pendidian Dasar yang berkualitas 2. Meningkatnya kompetensi guru 3. Tersedianya gedung sekolah yang berkondisi baik 4. Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat 5. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk 2 Terwujudnya 1. Terpenuhinya akses perlindungan sosial perlindungan sosial bagi rumah tangga sasaran Misi 5 : Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan 1 Menguatnya Usaha 1. Meningkatnya UMKM yang aktif Mikro Kecil Menengah dan Koperasi dalam 2. Meningkatnya Koperasi yang menunjang sehat perekonomian kerakyatan Misi 6 : Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)

Dinas Kebudayaan

Bagian Ortal

Bagian ortal

Dinas Perhubungan, Komonikasi dan Imformatika

Bagian Ortal Bagian Keuangan dan asset

Inspektorat Dispenda

Disdikpora Disdikpora Disdikpora Diskes BKBKS Disosnaker

Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan

9


1

Terwujudnya kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan Perda

1. Meningkatnya penegakan Perda

SEKDA Bagian Hukum

2

Terwujudnya Perlindungan Hukum dan HAM

1. Meningkatnya Penanganan Permasalahan Hukum dan HAM 2. Meningkatnya Pengarusutamaan gender

SEKDA Bagian Hukum

Misi 7 : Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan Penanggulangan Bencana 1 Terwujudnya 1. Menurunnya Luas Lahan Kritis pemanfaatan Sumber 2. Menurunnya pencemaran daya alam dan terhadap lingkungan lingkungan hidup 3. Meningkatnya pengelolaan secara berkelanjutan kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau ( RTH) 4. Tersedianya rencana rinci Tata Ruang pada kawasan strategis 2 Terwujudnya 1. Meningkatkan kapasitas dalam Penanggulangan penanggulangan bencana bencana secara terpadu Misi 8 : Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah 1 Meningkatnya daya 1. Meningkatnya kompetensi saing tenaga kerja tenaga kerja 2 Mantapnya kualitas 1. Meningkatnya komponen infrastruktur wilayah infrastruktur dasar wilayah

KPP

Distanbunhut/BLH BLH DKP Cipta karya BPBD

Disosnaker

Dinas Cipta Karya Misi 9 : Memperkuat pembangunan bidang pertanian , perikanan dan Kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan berbasis budaya 1 Meningkatnya 1. Meningkatnya produksi beras kertersediaan pangan dan palawija.

Meningkatnya daya saing kepariwisataan bersinergi dengan sektor Pertanian , Perikanan dan Kelautan

2. Meningkatnya produksi hasil peternakan 3. Meningkatnya produksi hasil perikanan 1. Meningkatnya daya Tarik wisata yang berdaya saing 2. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mencanegara ke Kabupaten Badung 3. Meningkatnya Sinergitas pariwisata dengan pertanian 4. Meningkatnya jumlah kaawasan pesisir yang lestari untuk mendukung pariwisata bahari

Distanbunhut

Disnakanlut Distanbunhut Diparda Diparda

Diparda dan Distan bunhut Disnakanlut dan Diparda

10


2.4 Strategi dan Arah Kebijakan Umum Untuk mewujudkan kerangka pembangunan berdasarkan tujuan dan sasaran strategis RPJMD periode 2016-2021 ditetapkan beberapa strategi pembangunan dan arah kebijakan seperti tabel 1. Tabel 2.2. Strategi Dan Arah Kebijakan Kabupaten Badung NO 1

SASARAN STRATEGIS 2 Meningkatnya toleransi hidup beragama

STRATEGI 3

1. Peningkatan pemahaman tentang nilainilai agama

1. Meningkatkan Peran Subak dalam mengembangkan Nilai Budaya 2. Pelestarian adat, karya seni dan warisan budaya daerah

2

Meningkatnya eksestensi adat dan budaya

3. Melaksanakan pembinaan dan ikut serta dalam lomba-lomba pelestarian adat , seni dan budaya

4. Meningkatkan keamanan dan perlindungan terhadap pura dan pratimaperlindungan terhadap pura dan pratima 5. Melindungai Asset pura (pelaba) pura 6. Meningkatkan sosialisasi dalam upaya pemahaman simbol-simbol keagamaan yang sakral 3 4

Meningkatnya hasil survey kepuasan masyarakat Meningkatnya pelayanan publik

Arah Kebijakan

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik 1. Menyelenggarakan administrasi kependudukan untuk mendorong

1. Meningkatkan peran lembagalembaga agama dalam pembinaan keagamaan

1. Memberdayakan Subak dalan Melestarikan Nilai-nilai Budaya dan kearipan lokal 1. Revitalisasi adat, dan karya seni 2. Restorasi warisan budaya daerah 1. Memantapkan koordinasi dan kerja sama dengan majelis alit, widya, sabha dan dewan kesenian dalam pembinaan adat seni dan budaya. 2. Meningkatkan pertisipasi masyarakat dalam melestarikan adat seni dan budaya melalui pentas dan lombalomba 1. meningkatkan pemehaman masyarakat terhadap keamanan dan perlindungan terhadap pura dan pratima. 1. Penyiapan regulasi dalam rangka pengamanan dan perlindungan terhadap asset pura (pelaba) pura. 1. meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap simbol-simbol keagamaan yang sakral. 1. Mewujudkan penyelenggaran pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif 1. Penetaan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

11


yang transparan , cepat dan mudah

terakomodirnya hak-hak dan perlindungan sosial penduduk 2. Peningkatan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan sistem informasi administrasi Kependudukan (SIAK) 3. Meningkatan kualitas pelayanan 4. Mempermudah alur pelayanan umum di bidang perhubungan sehingga mampu memberikan pelayanan sesuai dengan harapaan masyarakat. 5. meningkatkan sumber –sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan pelayanan umum di bidang perhubungan 6. Mensosialisasikan standar pelayanan kepada masyarakat 7. Meningkatkan persentasae ijin dan non ijin yang terbit tepat waktu

5

Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dasar masyarakat

8. Meningkatkan pelayanan terhadap pengaduan perizinan 9. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas penyelenggara pelayanan publik 1. Memenuhi sarana dan prasarana di seluruh wilayah manajemen kebakaran 2. Meningkatkan kualitas aparatur pemadam kebakaran 3. Mempercepat penerapan SPM di daerah 1. Menerapkan teknologi informasi komunikasi dalam pelayanan publik

6

Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik

2. Meningkatkan sosialisasi dan informasi mengenai program pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan administrasi terpadu kecamatan 3. Pemuatan berita kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan pemerintah daerah pada media cetak 4. Melayani permintaan informasi masyarakat mengenai program dan kegiatan pemerintah daerah 5. Meningkatkan pemanfaatan sistem teknologi informasi

dengan menjadikan kependudukan sebagai titik sentral pembangunan yang berkalanjutan 1. Penataan pelayanan Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil dengan menjadikan faktor kependudukan sebagai titik sentral pembagunan yang berkelanjutan. 1. Menciptakan suatu kondisi yang kondusif. 2. Mempercepat proses pelayanan. 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pelayanan umum yang menunjang dan mendorong peranan sektor lain 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pelayanan umum yang menunjang dan mendorong peranan sektor lain. 1. Meningkatkan pelayanan administrasi terpadu kecamatan 1.Menerbitkan perizinan sesuai dengan standar pelayanan 2.Mengembangkan dan memelihara sistem informasi manajemen (SIM) perizinan 1. Mempercepat waktu penyelesaian pengaduan perizinan 1. Terselenggaranya pelayanan publik yang prima 1. Peningkatan pencegahan penanggulangan bahaya kebakaran 1. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan aparatur 1. Terlaksananya urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar 1. Meningkatkan SDM dan sarana dan prasarana berbasis tekhnologi informasi 1. Meningkatkan pelayanan administrasi terpadu kecamatan

1. Pemberitaan media cetak yang berimbang dan pelayanan informasi yang cepat tepat dan akurat 1. Pemberitaan media cetak yang berimbang dan pelayanan informasi yang cepat tepat dan akurat 1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana tekhnologi

12


7

Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja SKPD melalui penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten badung yang baik

2. Meningkatkan kapasitas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) 3. Membuat perencanaan yang baik 1. Optimalisasi pengelolaan keuangan daerah

8

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah

2. Melaksanakan rekonsiliasi barang milik daerah 3. Meningkatkan kualitas SDM pengurus barang di masing-masing SKPD 4. Verifikasi/administrasi permohonan bantuan ibah 5. Peningkatan akuntabilitas pemanfaatan dana ibah

9

Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN

1. Meningkatkan kinerja pengawasan dengan melakukan kuality assurance dan quality control serta percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan

1. Memaksimalkan kapasitas fiskal daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) 10

Meningkatnya kapasitas pemerintahan daerah

2. Mewujudkan PNS yang berkualitas 3. Mengkomonikasikan secara komperhensif program pembangunan kepada para pemangku kepentingan 4. Pengembangan sistem pelaporankinerja pemerintah secara transparan yang

informasi 1. Meningkatkan kinerja penyelegaraan pemerintah daerah melalui pelatihan atau bimtek 2. Melakukan evaluasi laporan SKPD terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah 1. Meningkatkan inteprestasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) kabupaten badung 1. Meingkatkan kinerja penyusunan laporan keuangan 1. Meningkatkan kinerja penyusunan laporan keuangan daerah sesuai dengan SAP (standar akuntabilitas pemerintah) 1. Peningkatan pengelolaan barang milik daerah pada SKPD sesuai dengan peraturan yang berlaku 1. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan aparatur 1. Melaksanakan verifikasi administrasi permohonan bantuan ibah 1. Memfasilitasi penyusunan laporan pertanggung jawaban pemanfaatan dana ibah 2. Monitoring pemanfaatan dan pengelolaan dana ibah 1. Menyediakan sarana dan prasarana serta pengembangan SDM untuk percepatan penanganan kasus-kasus dan peningkatan pengawasan internal 2. Menumbuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pemerintahan yang bersih dan bebas KKN 1. Optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) untuk menunjang pembiayaan daerah

1. Meningkatkan pendidikan, pelatihan dan bimtek/sejenisnya sebanyak mungkin terhadap PNS di lingkungan Pemkab Badung 1. Memperkuat sinergitas penyelenggaraan pemerintahan daerah antara eksekutif dengan DPR 1. Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi

13


terintegrasi, kredibel dan dapat diakses oleh publik serta penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan

1.Peningkatan akses layanan pendidikan formal dan non formal 11

Meningkatnya partisipasipasi sekolah jenjang pendidikan dasar.

2. Pengembangan penyelenggaraan pendidikan satu atap jenjang pendidikan dasar 3. Penyelenggaraan pendidikan menuju pendidikan berbasis hindu

12

Meningkatnya kompetensi guru

13

Tersedianya gedung sekolah berkondidi baik

1. Peningkatan guru yang bersertifikasi 2. Penyediaan sarana dan prasaran workshop tenaga pendidik 1. Peningkatan kualitas gedung sekolah yang berkondisi baik

1. Meningkatkan mutu pelayanan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan

14

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

2. Memperluas akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja dan lanjut usia yang berkualitas

3. Mengoptimalkan perbaikan gizi masyarakat

4. Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatkan lingkungan

pemerintah secara terintegrasi, kredibel dan dapat diakses publik

1. Pengalokasian anggaran pendidikan minimal 20% 2. Pengembangan pendidikan berbasis informasi dan teknologi 3. Memantapkan mutu pendidikan dasar dalam upaya mendukung wajar 12 tahun 4. Mempasilitasi pengembangan pendidikan vokasional agama hindu 5. Memantapkan mutu pendidikan dasar inklusif 1. Memantapkan mutu dan penuntasan pendidikan dasar dalam upaya mendukung wajar 12 tahun 1. Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan menuju pendidikan berbasis hindu 1. Meningkatkan persentase pendidik yang bersertifikasi 1. Pemenuhan sarana prasarana workshop tenaga pendidik 1. Pemenuhan kualitas gedung pendidikan 1. Peningkatan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang terakreditasi 2. Menerapkan ISO 9001.2 2008 3. Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit 1. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kepada ibu maternal (ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas), bayi, remaja dan lanjut usia (kontunuum of care) 2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelayanan kepada ibu maternal (ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifes), bayi, remaja dan lanjut usia 1. Peningkatan surveilans gizi, akses, mutu paket perbaikan gizi dan peran serta masyarakat untuk sadar gizi 1. Peningkatan upaya promotif dan preventif dalam pengendalian penyakit, menular dan tidak menular 2. Peningkatan surveilana evidermiologi faktor resiko dan penyakit serta

14


5. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas

6. Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

7. Pemenuhan kebutuhan operasional pelayanan kesehatan dan penunjang medis 8. Penguatan manajemen kesehatan berbasis sistem informasi dan teknologi 1. Meningkatkan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi dan akses pelayanan KB yang merata dan berkualitas 15

16

Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk

Terpenuhinya akses perlindungan sosial bagi rumah tangga sasaran

2. Meningkatkan penyebarluasan komunikasi , informasi dan edukasi kepada generasi muda dan pasangan usia subur (PUS) 3. Memantapkan program KB melalui kelompok masyarakat 1. Peningkatan Pendataan dan pegawasan terhadap penyaluran Raskin agar tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tapat mutu, tepat waktu dan tepat administrasi kepada masyarakat miskin 2. Memperluas Akses Perlindungan Sosial

penanggulangan kejadian luar biasa KLB (wabah) 3. Peningkatan kesehatan lingkungan , perilaku heygiene dan akses terhadap air bersih serta sanitasi yang layak 1. Peningkatan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (rumah sakit tanpa kelas, puskesmas rawat inap, puskesmas, puskesmas pembantu) yang sesuai standar 2. Peningkatan pengelolaan jaminan kesehatan 3. Pengembangan dan penerapan sistem akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta 4. peningkatan inovasi pelayanan kesehatan melalui pelayanan kesehatan bergerak (mobile), pelayanan primer dan rujukan serta pelayanan perawatan kesehatan masyarakat 1.Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) serta upaya kesehatan berbasis mmasyarakat (UKBM) 1. Peningkatan ketersediaan obat (obat esensial dan generik), vaksin, alat kesehatan dan bahan penunjang medis 1. Peningkatan sistem informasi kesehatan yang valid, akurat dan berbasis data (evidence based) 1. Peningkatan pelayanan KB dengan menggunakan metode kontrasepsijangka panjang 1. Mengembangkan pusat informasi dan konseling remaja di tingkat sekolah/perguruan tinggi 2. Memantapkan sinergitas dengan mitra kerja 1. Peningkatan kualitas dan kuantitas kelompok Tribina dan UPPKS 1.Meningkatkan cakupan program pelayanan sosial kepada masyarakat miskin

1.Meningkatkan sinergi dengan berbaga stkeholder dalam perlindungan

15


sosial

17 18

Meningkatnya UMKM yang aktif Meningkatnya koperasi yang sehat

3. Peningkatan kuantitas dan kualitas program perlindungan sosial 4. .Mengoptimalkan sarana prasarana perlindungan sosial 1. Pemberdayaan dan Penguatan Sektor UMKM 1. Pemberdayaan dan Peningkatan Daya Saing Koperasi 1.

19

Meningkatan penegakan peraturan daerah

20

Meningkatnya penanganan permasalahan Hukum dan HAM

21

Meningkatnya pengarusutamaan Gender

22

Menurunnya luas lahan kritis

Meningkatkan kesadaran dan taat hukum serta partisipatif Masyarakat dalam pelaksanaan ketentuan ketentuan Peraturan Daerah 2. Penegakan hukum dan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa 1.

Melaksanakan Penanganan Permasalahan Hukum dan HAM

1. Membentuk pos pelayanan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Desa/Kelurahan 2. Memasyarakatkan kesetaraan gender 1.Menggalakkan budaya menanam pohon 1. Meningkatkan penaatan masyarakat terhadap lingkungan

2. Peningkatan upaya pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup

23

Menurunnya pencemaran terhadaplingkungan

3. Peningkatan Pengawasan, dan pengendalian dalam pengelolaan lingkungan hidup

4. Meningkatkan informasi di bidang lingkungan hidup

24

Meningkatnya pengelolaan kebersihan dan ruang terbuka hijau (RTH)

1.Pemberdayaan PMKS sesuai potensi dan kebutuhannya 1.Peningkatan kualitas lembaga kesejahteraan sosial 1. Peningkatan UMKM yang Kreatif dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Kuantitas, Kualitas SDM dan Manajemen Pengelolaan Koperasi 1.Meningkatkan dan melibatkan berbagai komponen masyarakat dalam pengawasan dan pelaksanaan pembangunan 1. Meningkatkan penegakan hukum yang konsisten dengan tetap memperhatikan HAM 1.Penegakan Hukum dan HAM

1. Peningkatan Pengelolaan ke bersihan

1. Mendekatkan jangkauan pelayanan penanganan kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak 1.Meningkatkan kualitas hidup perempuan 1. Memantapkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup 1. Peningkatan pelayanan penerbitan izin lingkungan 2.Meningkatkan penaatan masyarakat terhadap dokumen lingkungan 1.MeningkatkanIndeks kua litas air, udara dan tanah. 2.Rehabiltasi kualitas ling kungan dan cadangan sumber daya alam 1.Memantapkan pengawasan dan pengendalian lingku ngan hidup 2.Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam penge lolaan lingkungan hidup 3.Mengoptimalkan penegakan hukum dan penyelesaian sengketa lingkungan 1.Peningkatan sistem infor masi lingkungan 2. Meningkatkan kualitas data base lingkungan 1. Meningkatkan parstisipasi masyarakat, dunia usaha dan pemerintah dalam pengelolaan kebersihan 2. Meningkatkan pengelolan taman dan optimalisasi fungsi taman serta Ruang Terbuka Hijau (RTH)

16


25

26

Tersedianya rencana rinci tata ruang pada kawasan strategis

Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana

1.Peningkatan penyusunan rencana rinci tata ruang pada kawasan strategis

1. Penguatan tata kelola, transparasi dan akuntabilitas penyelenggaraan penanggulangan bencana

1.

2.

Peningkatan kompetensi produktivitas tenaga kerja

dan

Meningkatnya kualitas lembaga Pelatihan Kerja (LPK)dan Assesor

3. Mewujudkan hubungan indus trial yang harmonis 4. Mengembangan potensi kewira usahaan 5. 27

Meningkatnya kompetensi tenaga kerja

Membangun kerja sama dan memperkuat hubungan dengan dunia usaha dan industri, baik dalam maupun luar negeri

6. Melakukan kerjasama dengan negara – negara tetangga dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keahlian dengan magang tenaga kerja untuk mendorong terciptanya wirausaha baru pasca magang di luar negeri

28

Meningkatnya komponen

.Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui sinergi antara Balai Latihan Kerja (BLK) dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) 8. Memfasilitasi dengan para inves tor untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal di lingkungan setempat ( Desa Pakraman/ Desa Adat) 1.Merancang kegiatan untuk peningkatan kualitas infrastruktur dasar wilayah,

1. Menyusun rencana rinci tata ruang pada kawasan strategis

Peningkatan SDM Aparatur dan pemenuhan sarana dan prasarana kebencanaan 2. Mendorong dan menumbuh kan budaya sadar bencana serta meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan 3.Penbentukan TRC keben canaan yang memadai 4.Pemenuhan pelayanan da sar pada saat tanggap darurat 5. Penanganan pasca bencana yang komperehensif 6. Harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana 1. Peningkatan cakupan tenaga kerja yang mengikuti uji kompetensi 1. Melaksanakan akreditasi terhadap LPK 2. Meningkatkan jumlah dan kualitas Assesor 2. 1.Mengoptimalkan penyelesai an hubungan industrial melalui Perjanjian Kerja Bersama 1

Mengintensifkan pelatihan kewirausahaan 1. Membuka akses kerja sama dan memperkuat hubungan dengan dunia usaha dan industri, baik dalam maupun luar negeri 1. Membuka akses kerja sama dengan negara – negara tetangga dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keahlian dengan magang tenaga kerja untuk mendorong terciptanya wirausaha baru pasca magang di luar negeri 1. Mendukung revitalisasi fungsi Balai Latihan Kerja (BLK) sesuai dengan potensi masing-masing Daerah 1. Memprioritaskan penyerap an tenaga kerja lokal di lingkungan setempat (Desa Pakraman /Desa Adat) 1. Mengembangkan dan Meng elola Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan

17


infrastruktur dasar wilayah

melalui program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya. 2.Merancang kegiatan untuk peningkatan kualitas infrastruktur dasar wilayah melalui program pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan untuk peningkatan kualitas infrastruktur. 3. Pembangunan sarana prasarana dasar pemukiman 4. Meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas 1. Penelitian dan pengkajian potensi baru produksi dan produktivitas pertanian

2. Memetakan potensi Pertanian dan Perkebunan di Kabupaten Badung

29

Meningkatnya produksi beras dan palawija

3. Penerapan usaha tani secara berkelanjutan 4. Peningkatan dan Pengembang an irigasi 5. Melaksanakan pemupukan berimabang 6. Menyediakan sarana produksi yang bermutu 7. Mengaktifkan peran sekaa Manyi dan lainnya yang berbasis pertanian 8. Pemanfaatan teknologi tepat guna untuk budi daya 9. Pendampingan dan Pelatihan Inovasi Pertanian 10.Pemberian Insentif dan peng hargaan bagi Petani berprestasi 11.Menumbuhkan Subak sebagai lembaga Agribisnis

12. Memfasilitasi penyaluran hasil -hasil Pertanian local Kabupaten Badung kepada Pengusaha yang bergerak di sektor Pariwisata 13.

Optimalisasi fungsi jineng/ klumpu/gelebeg dalam menyangga stock pangan daerah 14. Memanfaatkan secara optimal tanah pekarangan, lahan kosong, dan lahan tidak produtif untuk ditanami tanam – tamanan (sayuran, buah-buahan ,

Pengairan lainnya

1.Meningkatkan kualitas inftrastruktur dasar wilayah dan mengembangkan asksesbilitas pada kawasan strategis

1. Meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman 1. Meningkatkan strategi manajemen dan rekayasa lalu lintas 1. Mengintensifkan Penelitian dan Pengembangan Guna meningkatkan Produktivitas dan kualitas hasil Pertanian dalam rangka kedaulatan pangan di kabupaten Badung 1. Mengembangkan Pertanian dan Perkebunan berdasarkan potensi wilayah 1. Memberikan insentif dan proteksi terhadap usaha tani sawah 1. Optimalisasi ketersediaan sumber daya air 1. Mempertahankan kesuburan tanah 1. Meningkatkan akses terhadap sarana produksi bermutu 1. Menghidupkan Sekaa Manyi dan lainnya yang berbasis Pertanian 1. Penyediaan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk budi daya 1. Meningkatkan adopsi inovasi pertanian 1. Meningkatkan kesejahteraan petani 1.Memperkuat kelembagaan subak untuk menangani pasca panen hasil Pertanian dalam bentuk Koperasi Tani 1. Membuka akses pemasaran hail-hasil Pertanian lokal Kabupaten Badung kepada Pengusaha yang brgerak si sektor parwisata 1. Merevitalisasi fungsi jineng/ klumpu/ gelebeg dalam menyang stock pangan daerah 1. Memantapkan ketahanan pangan rumah tangga

18


bunga) untuk mendukung kebutuhan upakara yang sesuai dengan kondisi geografis melalui pemanfaatan teknolgi produksi 15. Pemuliabiakan dan pengembang an untuk pelestarian tanaman langka unggulan integrasi Kabupaten Badung 16. Mengembangkan demplot Pertani an Organik dalam rangka peningkatan mutu pangan 17. Memfasilitasi komunikasi dan siner gi antara produsen, Konsumen, dan distributor serta pemangku kepentingan lainnya 18. Melaksanakan intensifikasi dan penerapan bio teknologo 19. Mengadakan sosialisasi secara intensif kepada petani, Konsumen, dan pemangku kepentingan lainnya 20. Memanfaatkan lahan perkotaan pertanian hidroponik dan pertanian perkotaan (Urban Farming) 21. Peningkatan dan pengembangan jalan usaha petani 22.Membentuk Peraturan Daerah Kabupaten tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani 23.Membentuk Peraturan Bupati tentang Penampungan dan Pemasaran Hasil Pertanian 24. Membentuk Peraturan Bupati tentang Subak Lestari/Subak Abadi 30

Meningkatnya produksi hasil peternakan

31

Meningkatnya produksi hasil perikanan

1. Pengembangan teknologi peter nakan 2.

Menetapkan potensi peternakan di kabupaten Badung 1. Optimalisasi pemanfaatan potensi perikanan dan Kelautan 2. Memetakan potensi Perikanan Kelautan di Kabupaten Badung

dan

1. Mengembangkan DTW baru sebagai wisata alternatif

32

Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing

2. Melaksanakan penataan DTW 3. Memantapkan kelembagaan pengelola DTW

33

Meningkatnya jumlah kunjungan

1. Meningkatkan pemasaran pariwisata

1. Pelestarian Plasma nutfah tanaman langka 1. Mengembangkan Pertanian organik dalam rangka peningkatan mutu pangan 1. Memperluas akses pasar dan distribusi produksi pertanian

1. Meningkatkan produsi beras dan palawija 1. Memantapkan program Badung go Organik 1. Mengembangkan Pertanian hidriponik dan pertanian perkotaan (Urban Farming) 1. Optimalisasi efisiensi usaha tani melalui peningkatan jalan usaha tani 1. Memberi perlindungan dan meningkatkan pemberdayaan Petani 1. Menyusun regulasi tentang Penampungan dan Pemasaran Hasil Pertanian 1. Menyusun regulasi Subak Lestari/ Subak Abadi 1. Meningkatkan populasi ternak dn produksi daging 1. Mengembangkan peternakan berdasarkan potensi wilayah 1. Meningkatkan Produksi ikan 1. Mengembangkan Perikanan dan Kelautan berdasarkan potensi wilayah wisata 1. Mengembangkan pariwisata alternatif 1. Penetapan Kelembagaan Pengelola DTW 2. Peningkatan SDM Pengelola DTW 1. Penetapan Kelembagaan Pengelola DTW 2. Peningkatan SDM Pengelola DTW 1. Melaksanakan promosi pariwisata baik di dalam daerah, luar daerah

19


wisatawan mancanegara ke kabupaten badung

maupun luar negeri

2. Meningkatkan kualitas industri pariwisata

34

Meningkatnnya sinergitas pariwisata dengan pertanian

1. Meningkatkan fasilitas penunjang pariwisata pada desa wisata

35

Meningkatnya kawasan pesisir yang lestari mendukung pariwisata bahari

1. Peningkatan Kawasan pesisir yang lestari

2. Publikasi pariwisata dalam berbagai media 1. Pembinaan usaha pariwisa ta bagi masyarakat 2. Peningkatan kapasitas SDM pelaku pariwisata 1. Penataan desa wisata 2. Peningkatan SDM pengelola desa wisata 3. Mengembangkan paket wisata berbasis pertanian 1. Meningkatkan tata kelola kawasan pesisir

2.5. Rencana Kinerja Sesuai RPJMD Tahun 2017-2021 Sebagai acuan perencanaan kinerja tahunan pada Pemerintah Kabupaten Badung periode 2017-2021 , sebagaimanan tertuang pada tabel dibawah ini :

20


Tabel 2.3 Rencana Kinerja Pemerintah Daerah kabupaten Badung Tahun 2017-2021

201 8

TUJUAN

1

1 .

2.

Terwujudny a kerukunan hidup beragama, serta penguatan kehidupan adat dan budaya

Terwujudnya

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

2

3

1. Meningkatny a toleransi hidup beragama

1.

2. Meningkatny a eksistensi adat dan budaya

1. Persentase awig-awig yang disempurnakan 2. Persentase sekaa/kelompok kesenian yang aktif 3. Jumlah sekaa kesenian baru yang terbentuk 4. Persentase sanggar tari yang berijin 5. Persentase lembaga subak yang masih aktif

3. Meningkatny

Kondisi Awal

0 Kasus

Kondisi akhir yg diinginkan

2017

2018

2019

2020

2021

0 Kasus

0 Kasus

0 Kasus

0 Kasus

0 Kasus

0 Kasus

15%

100%

100%

-

-

-

90,30 %

99,87%

65,56 % 99,23 %

99,44 %

99,57 %

99,70 %

99,87 %

6

6

6

6

7

100%

68%

76%

84%

92%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Sangat

Baik

Baik

Baik

Baik

Sang

Jumlah konflik sara

7. Interpretasi hasil survey

Target/Tahun

16

31

sanggar

62% 0

Baik

21


kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

a Hasil Survei Kepuasan Masyarakat 4. Meningkatny a pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah 5. Terpenuhiny a kebutuhan pelayanan dasar masyarakat 6. Meningkatny a pemanfaata n teknologi informasi dalam pelayanan publik

3.

Terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih,

7. Meningkatny a akuntabilitas kinerja

kepuasan masyarakat

Baik

57%

at Baik

86%

50%

59%

65%

77%

86%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

72%

75%

80%

95%

100 %

8. Persentase penyelenggara pelayanan publik berkatagori baik

9. Persentase capaian indikator SPM yang dipenuhi 10. Persentase cakupan layanan administrasi kependudukan

78% 93,12 %

100%

0

100%

Nilai 75,95/ BB (sangat baik)

Nilai 80,00/A (Memuas kan)

40%

65%

75%

90%

100%

11. Persentase jenis pelayanan publik yang berbasis TIK

12. Interpretasi hasil evaluasi AKIP Kabupaten

Nilai 76,01/BB (sangat baik)

Nilai 77,01/ BB (sangat baik)

Nilai 80,00/A (memuas kan)



22


transparan, akuntabel dan profesional

Kabupaten

8. Meningkatny a kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah

9. Terwujudnya Pemerintaha n bersih dan bebas KKN

10. Meningkatny a kapasitas Pemerintaha n Daerah

4.

Terwujudnya

11. Meningkatny

13. Persentase SKPD yang memperoleh nilai AKIP minimal BB 14. Opini BPK 15. Persentase Laporan BMD SKPD yang akurat dan akuntabel 16. Persentase Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan dana ibah 17. Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan yang menyebabkan kerugian daerah 18. Jumlah perangkat daerah yang ditetapkan sebagai wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayanai (WBBM) 19. Nilai Pelaksanaan Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB) 20. Kapasitas Fiskal Daerah

72%

85%

73%

75%

77%

80%

85%

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

91 %

100%

91%

93%

95%

99%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

5%

25%

20%

15%

10%

5%

5 SKP D

5 SKP D

5 SKP D

5 SKP D

30 %

4 SKPD

5 SKPD

5 SKP D

B

A

B

B

A

A

A

0

Sangat tinggi

Sang at tinggi 100 % 6%

Sang at tinggi 100 % 6,50 %


Sang at tinggi 100 % 7,50p %


100

100

100

100

100

21. Persentase penetapan peraturan daerah 22. Persentase pegawai yang mendapat pendidikan, pelatihan dan bimtek/sejenisnya

100%

23. Angka partisipasi sekolah

100%

5%

100% 8%

100%

23


kehidupan masyarakat yang berkualitas

a partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar 12. MPeningkatn ya kompetensi guru 13. Tersedianya gedung sekolah berkondisi baik

pendidikan dasar

50%

%

%

%

%

75%

55%

60%

65%

70%

75%

95%

78%

81%

85%

90%

95%

12,3 % 3,74 per 1000 93,8 3 per 1000 kela hiran hidu p 0,25 per 100. 000 pend

12,1 0% 3,37 per 1000 90,8 3 per 1000 kela hiran hidu p 0,24 per 100. 000 pend

24. Persentase guru yang bersertifikasi 75% 25. Persentase gedung sekolah berkondisi baik

26. Persentase kekurangan gizi pada anak balita 27. Angka kematian balita (AKABA) 14. Meningkatny a derajat kesehatan masyarakat

%

28. Angka kematian ibu melahirkan (AKI)

29. Angka kematian (DBD)

12,5%

10%

4,7% per 1000 99,89 per 1000 kelahira n

2,99% per 1000

0,27 per 100.00 0 pendud

0,21per 100.000 pendudu k

85,00 per 1000 kelahira n hidup

11%

10%

10%

2,99 per 1000 87,8 3 per 1000 kela hiran hidu p 0,23 per 100. 000 pend



24


15. Terkendaliny a laju pertumbuha n penduduk Terwujudnya perlindungan sosial 5 .

6.

7.

Menguatnya Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi dalam menunjang perekonomian kerakyatan

Terwujudnya kepatuhan

16. Terpenuhiny a akses perlindunga n sosial bagi rumah tangga Sasaran

17.Meningkatny a UMKM yang aktif

uk 2,1

2,0%

30. Angka kelahiran total/total fertility rate (TFR)

uduk 2,1 %

uduk 2,1 %

uduk 2,1 %

uduk 2,1 %

uduk 2,00 %

100 %

56,34 %

100%

66,0 5%

74,5 4%

83,0 4%

91,5 1%

47,10%

88,99%

47,56%

56,01%

65.51%

75,72%

72,00%

100%

80%

87%

31. Persentase rumah tangga sasaran yang mendapatkan bantuan rumah sehat

88,99%

32. Persentase UMKM yang aktif

18.Meningkatny a Koprasi yang sehat

33. Persentase koprasi yang sehat

17. Meningkatny a penegakan

34. Persentase penegakan perda

65%

95%

74%

75%

80%

85%

94%

100%

90%

95%

25


8.

masyarakat dalam melaksanakan Perda Terwujudnya perlindungan Hukum dan HAM

perda

18. Meningkatny a penanganan permasalaha n Hukum dan HAM 19. Meningkatny a pengarusuta maan gender

9.

Terwujudnya pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan

20. Menurunnya luas lahan kritis

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

75,4 9%

75,5 %

75,5 1%

75,5 2%

75,5 3%

35. Persentase penanganan permasalahan Hukum dan HAM

75,48

75,53%

36. Indeks Pembangunan Gender

10,66%

9,46%

10,42%

10,18%

9,94%

9,70%

9,46%

37. Persentase luas lahan kritis

21. Menurunnya pencemaran terhadap lingkungan

38. Indeks pencemaran air

38

>37

>37

>37

>37

>37

>37

39. Indeks pencemaran udara

90

>90

>90

>90

>90

>90

>90

25

>22

>22

>22

>22

>22

>22

22. Meningkatny a

41. Persentase cakupan pelayanan sampah

30%

57%

37%

42%

47%

52%

57%

40. Indeks tutupan lahan

26


pengelolaan kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 23. Tersedianya rencana rinci tata ruang pada kawasan strategis

10.

Terwujudnya penanggulanga n bencana secara terpadu

24. Meningkatny a kapasitas dalam penanggulan gan bencana

11.

Meningkatnya daya saing tenaga kerja

25. Meningkatny a kompetensi tenaga kerja

12.

Mantapnya kualitas infrastruktur wilayah

26. Meningkatny a komponen infrastruktur dasar wilayah

79,5%

94,4%

89,8%

91,1%

92,1%

93,3%

94,4%

42. Persentase sampah yang tertangani

54,5%

82,51%

68,51%

72,01%

75,51%

79,01%

82,51%

50%

100%

55,45%

69,37%

79,40%

89,13%

100%

10%

60,96%

35,74%

41,39%

47,48%

54,00%

60,96%

43. Persentase RTR kawasan Strategis

44. Persentase kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana

45. Persentase tenaga kerja pariwisata yang mendapatkan sertifikasi uji kompetensi 46. Persentase ruas jalan Kabupaten berkondisi baik 47. Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman 48.Persentase penduduk yang

94,25%

100%

97%

98%

99%

100%

100%

90,90%

97,20%

91,90 %

92,90 %

94,40 %

96,50 %

97,20 %

84,43%

100%

87,43%

90,43%

93,43%

96,43%

100%

27


mendapatkan akses pengolahan air limbah domestik 49. Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana 50. Persentase jaringan irigasi berkondisi baik 51 .Persentase zona rawan banjir dan genangan

Meningkatnya ketersediaan pangan

13.

27. Meningkatny a produksi beras dan palawija 28. Meningkatny a produksi hasil peternakan 29. Meningkatny a produksi hasil perikanan

0% 94,45% 0,70%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

95,78%

96,83%

97,89%

98,94%

100%

0%

0,48%

0,36%

0,24%

0,12%

0%

52.Persentase pemenuhan kebutuhan beras

85,50%

100%

87,50%

90,0%

93,0%

97,0%

100%

53. Persentase pemenuhan kebutuhan palawija

86,12%

100%

88,0%

91,0%

94,0%

97,50%

100%

31,42%

42,0%

34,0%

36,0%

38,0%

40,0%

42,0%

31,57%

32,35%

32,15%

32,20%

32,25%

32,30%

32,35%

54. Persentase pemenuhan kebutuhan daging sapi

55. Persentase pemenuhan kebutuhan ikan

28


Meningkatnya daya saing kepariwisataan bersinergi dengan sektor pertanian, perikanan dan kelautan 14.

58% 30. Meningkatny a daya tarik wisata yang berdaya saing

31. Meningkatny a jumlah kunjungan wisatawan mancanegar a ke Kabupaten Badung 32. Meningkatny a sinergitas pariwisata dengan pertanian 33. Meningkatny a jumlah kawasan pesisir yang lestari untuk mendukung pariwisata bahari

72%

61%

64%

66%

69%

72%

3.934.384 orang

5%

5%

5%

5%

5%

5%

27,27%

72,73%

36,36%

45,45%

54,55%

63,64%

100%

16,67%

32,33%

50,0%

56. Persentase DTW yang ditata

57. Persentase peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Badung

72,73%

58. Persentase desa wisata yang aktif

0%

66,67%

100%

59. Persentase kawasan desa pesisir yang lestari untuk mendukung pariwisata bahari

29


BAB III RENCANA KINERJA TAHUN 2017 Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran pada Pemerintah Kabupaten Badung dikembangkan cara pencapaian secara optimal. Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktifitas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung masing-masing dikembangkan kedalam kebijakan dan program yang dituangkan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran tahunan. Keberhasilan dan kegagalan organisasi melalui pelaksanaan [program kegiatan dirancang dengan Rencana Target Indikator Kinerja Utama ( IKU ) dan Target Rencana Kinerja Tahunan yang akan diperjanjikan. 3.1. Rencana Kinerja dan Anggaran Tahun 2017 Dalam upaya pencapaian kinerja tahun 2017 dan perencanaan anggaran indikatif yang disusun dalam perencanaan pembangunan daerah jangka menengah daerah tahun 2016-2017, maka operasional pencapaian kinerja melalui strategi dan kebijakan yang telah disusun dilaksanakan melalui program-program , secara rinci sebagaimana tabel sebagai berikut :

30


Tabel 3.1 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017

NO

1 1.

SASARAN STRATEGIS

2 Meningkatnya toleransi hidup beragama

INDIKATOR KINERJA

TARGE T/Satu an

PROGRAM/Kegi atan

0 Kasus

Tdk memiliki program dan kegiatan Program : Pengembangan Nilai budaya

1.Jumlah konflik sara

2.Persentase awigawig yang disempurnakan 3.Persentase sekaa/kelompok kesenian yang aktif

99,23%

Kegiatan : Pembinaan pemahaman awig. Program : Pengembangan Nilai Budaya Kegiatan: 1.Pesta Kesenian Bali

2.

PAGU Anggaran (Rp)

-

-

3

65,56%

Meningkatnya eksistensi adat dan budaya

JU ML AH KE GIA TA N

4.Jumlah sekaa kesenian baru yang terbentuk 5.Persentase sanggar tari yang yang berijin

6.Persentase lembaga subak yang masih aktif

6 sekaa (surat rekome ndasi) 68,0% (surat ijin) 100%

1

1

Rp. 370.467.500

1

3 Rp. 3.465.556.000

2. Pementasan Seni Budaya di Kabupaten Badung

Rp.

3. Festival Seni Budaya Kabupaten Badung Program:

Rp. 2.308.712.940

Kegiatan: 1. Program: Kegiatan: 1. Program : Pengembangan Nilai budaya Kegiatan : 1. Penyelenggara an paruman pekaseh dan kelian subak abian se kabupaten badung

409.006.700

-

-

-

-

1 5

13.536.917.300

11.589.400

31


3

Meningkatnya Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

7.Interpretasi hasil survey kepuasan masyarakat

4.

Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah

8.Persentase penyelenggara pelayanan publik berkatagori baik

5.

Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dasar masyarakat

9.Persentase capaian indikator SPM yang dipenuhi

Baik 50%

100%

2. Aci-aci dan sesajen untuk pura/ parahyangan sungsungan subak

455.231.800

3. Pelestarian subak dan subak abian pada kelurahan se Kabupaten Badung

12.745.330.100

4. Pembinaan dan penyuratan awig-awig dan perarem subak dan subak abian di Kabupaten Badung

306.035.800

5. Pembinaan kelembagaan subak dan subak

18.730.200

Program : penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Kegiatan : Survey kepuasan masyarakat kabupaten badung Program ; Penataan kelembagaan danketatalaksanaa n Kegiatan : 1.Pembinaan dan penilaian pelayanan publik Program : Peningkatan kualitas pelayanan minimal Kegiatan ; Percepatan penyelenggaraan SPM

2

431.008.900,00

1

56.174.750,00

1

56.174.750,00

1

36.118.850,00

1

36.118.850,00

32


10.Persentase cakupan layanan administrasi kependudukan

6.

7.

Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik

Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten

11.Persentase jenis pelayanan publik yang berbasis TIK

12.Interpretasi hasil evaluasi AKIP Kabupaten

72%

40%

Nilai 76,01/B B

Program : Penataan Administrasi Kependudukan Kegiatan : 1. Penataan Arsip Akta Catatan Sipil 2.Pelayanan akta kelahiran 3.Pelayanan akta kematian, pengakuan dan pengesahan anak 4. Pelayanan akta perkawinan dan perceraian 5. Fumigasi dan anti rayap 6. Pelayanan Administrasi kependudukan ( LAMPID ) 7. Sosialisasi kebijakan kependudukan 8. Penyusunan profil perkembangan kependudukan 9.Pelayanan KTPel dan Kartu Identitas Anak Program : Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa. Kegiatan : Penerapan teknologi informasi dan komunikasi di Kabupaten Badung Program : Peningkatan pengembangan sistem pelaporan

9

1.494.879.745

1

230.888.645

133.597.000 61.645.900

100.876.200

30.133.600 287.434.700

36.111.700

7.277.000

606.915.000

1

651.410.000

1

651.410.000

1

130.795.100

33


(sangat baik)

13.Persentase SKPD yang memperoleh nilai AKIP minimal BB 8.

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah

14.Opini BPK

capaian kinerja dan keuangan Kegiatan : 1.Asistensi dan penyusunan dokumen SAKIP Kabupaten

1

130.795.100

2. Penyusunan dokumen SAKIP unit Setda Kab. Badung

1

18.483.300

3. Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renstra, Renja, dan RKA)

1

5.461.500

4. Evaluasi Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjiP) Pemerintah Kabupaten Badung

1

7.157.000

5. Bintek dan Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Setda dan IKU Pemda Kab. Badung

1

54.579.000

73%

-

-

-

WTP

Program : Peningkatan dan Pengembanga n pengelolaan

1.038.777.900

34


keuangan Daerah Kegiatan : 1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjaw aban Pelaksanaan APBD 2. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjaw aban Pelaksanaan APBD 3. Penyusunan Buku Besar Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas 4.Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjaw aban Pelaksanaan APBD 5. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung (LKPD) 6. Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjaw aban Pelaksanaan APBD Program: Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan: 1. Penyusunan Pelaporan Keuangan Triwulan dan Semesteran

99.296.900

209.019.000

99-472.000

265.011.600

99.920.400

266.058.000

347.498.700

347.498.700

35


91%

Program : Peningkatan dan pengembangan aset daerah Kegiatannya : 1. Rekonsiliasi barang milik daerah

1

341.676.500

100%

Program : Peningkatan kesejahteraan rakyat.

4

10.684.185.200

15.Persentase Laporan BMD SKPD yang akurat

16.Persentase Laporan Pertanggungjawaba n Penggunaan dana ibah

9.

Terwujudnya Pemerintahan bersih dan bebas KKN Terwujudnya Pemerintahan bersih dan bebas KKN

17.Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan yang menyebabkan kerugian daerah

18. Jumlah perangkat daerah yang ditetapkan sebagai wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayanai (WBBM)

Kegiatan: 1. Monitoring bantuan ibah 2. . Penghargaan penyelenggaraan upacara yadnya dan kegiatan seni budaya 3. Penyelenggaraan Administrasi Bantuan Hibah 4. Pembinaan penyelenggaraan upacara yadnya dan kegiatan seni budaya 25%

Tdk memiliki program dan kegiatan

5 SKPD

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Kegiatan :1. Penilaian Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK ) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani ( WBBM ) di Kabupaten Badung

Rp.271.299.100 Rp.10.180.960.90 0

1

Rp.198.170.400

1

Rp.33.754.800

-

1

13.436.900,-

13.436.900,-

36


B

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Kegiatan : Penilaian Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK ) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani ( WBBM ) di Kabupaten Badung

1

26.406.700,

Sangat Tinggi

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Kegiatan :

27

7.951.050.200

19.Nilai Pelaksanaan Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB)

20.Kapasitas Fiskal Daerah

1.

Sosialisasi perda tentang pajak daerah

86.014.000

2. Sosialisasi paket regulasi tentang PBB

55.194.400

3. Pendaftaran wajib pajak

133.248.200

37


4. Pemeriksaan surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD)

85.215.400

5. Optimalisasi penagihan pajak daerah

317.414.400

6. Perhitungan pajak daerah

356.465.500

7. Penerbitan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) dan surat tagihan pajak daerah (STPD)

112.565.600

8. Pemeriksaan dan pembuatan berita acara angsuran pajak

6.664.600

9. Pemberian penghargaan kepada wajib pajak terbaik

207.893.200

10. Optimalisasi penerimaan pendapatan daerah dari penerimaan sumber lain-lain

6.720.800

11. Pemuktahiran data wajib pajak dan pendataan wajib pajak hotel,restoran, hiburan dan parkir

20.446.000

12. Pembacaan meter air pajak air tanah

55.655.000

38


13. Pemeliharaan sistem aplikasi pajak daerah 14. Pemeliharaan alat dan sistem monitoring transaksi pajak online

15. Pengadaan karcis retribusi

63.586.800

583.368.500

976.465.500

16. Verifikasi penerimaan dan rekonsilisasi pajak daerah 17. Penagihan aktif piutang pajak daerah

40.212.500

18. Pendekatan pelayanan PBB P2

43.329.800

19. Pendataan pencatatan transaksi usaha wajib pajak 20. Pemeriksaan atas keberatan dan permohonan pengurangan pajak daerah 21. penyusunan dan penjabaran target PAD 22. Pemungutan PBB P2 Badung selatan 23. Pemungutan PBB P2 Badung Utara

17.395.000

156.508.000

11.283.000

5.310.200

125.811.300

158.056.900

39


21.Persentase penetapan peraturan daerah

100%

24.Verifikasi BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas dan Bangunan Badung) 25.Verifikasi BPHTB ( Bea Perolehan has Atas dan Bangunan Badung Utara) 26. Pendataan Reklame 27.Pemantauan Wajib Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan secara Silent Operation 28.Audit Sistem Informasi Pajak Daerah dan Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib pajak 29.Pengadaan alat cash register online 30. Pengembangan SPTPD online terintegrasi Penataan peraturan perundangundangan Kegiatan : 1.Pengharmonisas ian produk hukum daerah

29.182.600

55.628.100

31.779.500 40.011.300

54.181.200

4.248.581.000

101.722.500

1

4.248.581.000

1 836.053.700

40


6%

1 Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

22.Persentase pegawai yang mendapat pendidikan, pelatihan dan bimtek/sejenisnya

5.188.773.400

Kegiatan : 1.Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan 2. Pengembangan SDM, Pendidikan, Kursus, Penataran dan Pelatihan 3. Bintek dan Ujian sertifikasi pengadaan barang dan Jasa pemerintah 4. Pendidikan dan Pelatihan prajabatan 5. Pelatihan Revolusi mental dalam membangun karakter kepemimpinan yang melayani 6.Diklat dasar Satuan Polisi Pamong Praja 7.Bimbingan teknis penyusunan

815.265

2.146.030.800 1

194.656.700

1

587.361.400

1

297.997.800

1

608.126.300

1

170.193.700

41


laporan keuangan pemerintah daerah berbasis akrual 8.Bintek pengelolaan barang milik negara/daerah 9.Bintek tingkat menengah pengadaan barang/jasa pemerintah 10.Penyusunan dokumen evaluasi hasil pelaksanaan diklat 11.Bimbingan teknis analisis kebutuhan diklat

100%

11.

Meningkatnya partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar

23.Angka partisipasi sekolah pendidikan dasar

Program : Wajib belajar pendidikan dasar 9 th. Kegiatan : 1. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP Kabupaten Badung 2. Monitoring Pemberian Beasiswa RTS siswa 3. Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar SMP Negeri di Kabupaten Badung 4. Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar SD Negeri di Kabupaten Badung 5. Pengadaan Sarana UKS SD di Kecamatan Kuta Utara 6. Pengadaan Meubelair SD di Kecamatan Kuta Utara 7. Pengadaan Sarana UKS SD di Kecamatan Mengwi 8. Pengadaan Meubelar SD di Kecamatan Mengwi 9. Pengadaan Sarana UKS SD di

1

137.646.100

1

138.317.800

1

30.889.500

1

18

62.287.500

75.481.585.073

15.102.880

4.517.450

17.710.431.238

42.626.854.600

58.063.700

783.248.270

224.982.500

2.277.000.000

168.982.500

42


Kecamatan abiansemal 10. Pengadaan Meubelair SD di Kecamatan Abiansemal 11. Pengadaan Sarana UKS SD di Kecamatan Petang 12. Pengadaan Meubelair SD di Kecamatan Petang 13. Pengadaan Sarana UKS SD di Kecamatan Kuta Selatan 14. Pengadaan Meubelair Kelas SD di Kecamatan Kuta Selatan 15. Pengadaan Sarana UKS SD di Kecamatan Kuta 16. Pengadaan Meubelair Kelas SD di Kecamatan Kuta 17. Pengadaan Meubelair SMP di Kabupaten Badung 18. Pengadaan Meubelair almari Laptop di Kabupaten Badung 1. Pengadaan Laptop untuk Sekolah Dasar

12.

Meningkatnya kompetensi guru

24.Persentase guru yang bersertifikasi

2.822.000.000

169.004.000

1.069.332.260

170.082.500

1.971.000.000

30.039.500

901.105.075

181.000.000

4.298.838.600

142.227.000.000

55% Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1. Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional Guru 2. Seleksi Guru Berprestasi 3. Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik Jenjang TK, SD dan SMP 4. Pemilihan Kepala Sekolah TK,SD, SMP dan Pengawas sekolah berprestasi 5. Penyiapan calon Kepala Sekolah Dasar di Kabupaten Badung 6. Penyiapan Pengawas Sekolah di Kabupaten Badung 7. Pelatihan Guru Pembelajar Mapel Matematika SMP Pasca uji

5.334.215.050 20

27.265.200

50.616.900 32.808.300

72.893.950

565.551.350

559.940.650

57.244.300

43


kompotensi Guru (UKG) 8. Pelatihan Guru Pembelajar Mapel IPS SMP Pasca uji kompotensi Guru (UKG) 9. Pelatihan Guru Pembelajar Mapel IPA SMP Pasca uji kompotensi Guru (UKG) 10. Pelatihan Guru Pembelajar Guru TK Pasca uji kompotensi Guru (UKG) 11. Pelatihan Guru Pembelajaran Guru SD Kelas Atas Pasca uji kompetensi Guru (UKG) 12. Pelatihan Guru Pembelajaran Guru SD Kelas Bawah Pasca uji kompetensi Guru (UKG) 13. Pelatihan Guru Pembelajaran Mapel Penjakes Pasca uji kompetensi Guru (UKG) 14. Pelatihan Guru Inklusi Sekolah Dasar 15. Pelatihan Guru Inklusi SMP Di Kabupaten Badung 16. Lomba Olimpiade Guru Nasional 17. Pelatihan Guru Pembelajar Mapel PKn SMP Pasca Uji Kompotensi Guru (UKG) 18. Pelatihan Guru Pembelajar Mapel Penjas SMP Pasca Uji Kompotensi Guru (UKG) 19. Pelatihan Guru Pembelajar Mapel BK SMP Pasca Uji Kompotensi Guru (UKG)

92.050.400

100.170.900

366.427.200

559.148.150

560.981.550

357.195.700

76.926.900

76.926.900

285.060.600

55.065.400

125.347.100

97.593.600

1.215.000.000 20. Pelatihan peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan

13. 25.Persentase

Program Pendidikan Anak Usia Dini 1. Pembangunan

2.951.485.600 1 2.951.485.600

44


Tersedianya gedung sekolah yang berkondisi baik

gedung sekolah berkondisi baik

78%

Kantor dan RKB TK Negeri Pembina Kecamatan Mengwi Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1. Pembangunan RKB, dan Tembok Penyengker SD No. 4 Dalung 2. Pembangunan Ruang Guru, UKS dan Tembok Penyengker SD No. 4 Canggu 3. Pembangunan RKB SD No. 4 Cemagi 4. Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD No. 2 Mengwi 5. Pembangunan R. Guru dan Penataan Halaman SD No. 2 Buduk 6. Pembangunan R. Guru, UKS dan Tembok Penyengker SD No. 2 Penarungan 7. Pembangunan Ruang Guru SD No. 4 Sading 8. Pembangunan RKB, Perpustakaan dan Penataan Halaman SD No. 1 Pererenan 9. Pembangunan RKB, R. Guru, Perpustakaan dan Tembok Penyengker SD No. 1 Buduk 10. Pembangunan RKB, R. Guru, Perpustakaan dan Penataan Halaman SD No. 5 Mengwitani 11. Pembangunan R. Guru, Perpustakaan, Pelinggih Padmasari, Rehab RKB dan Penataan Halaman SD No. 3 Mengwitani 12. Pembangunan RKB Bertingkat , Penunggun Karang, Pelinggih Indrabelaka dan Tembok Penyengker SD No. 1 Angantaka 13. Pembangunan RKB, Tembok Penyengker, Candi Bentar, Tugu Karang, Padmasari,

102.867.584.157 57 3.705.409.000

1.257.275.500

3.575.190.350

4.501.249.600

443.020.200

784.620.850

442.900.100

2.830.340.600

3.128.652.500

2.783.084.800

2.185.090.600

3.687.059.600

3.033.740.600

45


Papan nama sekolah dan Penataan Halaman SD No. 2 Jagapati 14. Pembangunan RKB, Ruang Kepala sekolah , Ruang Guru Pelinggih Padmasari , pelinggih penunggun karang, Tembok Penyengker dan Penataan Halaman SD No. 1 Darmasaba 15. Pembangunan RKB Bertingkat SD No. 3 Mambal 16. Pembangunan Pelinggih Padmasari, Pelinggih Penunggun Karang Perpustakaan dan Tembok Penyengker SD No. 4 Blahkiuh 17. Pembangunan Ruang Guru dan Ruang UKS SD No. 2 Ayunan 18. Pembangunan Tembok Penyengker dan Candi Bentar SD No. 4 Mekar Bhuwana 19. Pembangunan RKB dan Tembok Penyengker SD No. 3 Sangeh 20. Pembangunan RKB Bertingkat SD No. 4 Abiansemal 21. Pembangunan RKB, Osis, Lab Komputer Ruang Multimedia dan KM/WC SMPN 1 Petang 22. Pembangunan RKB SD No. 1 Pelaga 23. Pembangunan RKB SD No. 2 Carangsari 24. Pembangunan RKB, R.Perpustakaan, R.UKS dan Tembok Penyengker SD No. 4 Jimbaran 25. Pembangunan R. Perpustakaan, R. UKS dan Penataan halaman SD No. 8 Benoa 26. Pembangunan R. Kepala Sekolah, R. Guru, R. Perpustakaan , UKS , AULA, Rehab RKB dan Penataan

3.686.906.500

2.783.090.600

459.004.300

352.998.500

491.004.300

2.885.652.500

2.783.090.600

3.252.700.600

1.991.546.500

2.784.485.100

3.507.979.600

536.363.550

3.428.327.640

46


Halaman SD No. 5 Pecatu 27. Pembangunan R. Guru , R. Kepala Sekolah, KM/WC SD No. 4 Benoa 28. Pembangunan RKB SD No. 2 Kutuh 29. Pembangunan RKB SD No. 2 Legian 30. Pembangunan R. Guru, R. Kepala Sekolah, Lab Komputer , R.Perpustakaan, AULA , Tembok Penyengker, Pelinggih Padmasari dan Candi bentar SD No. 4 Kuta 31. Pengawasan Pembangunan Sarana Prasana Sekolah di Kecamatan Kuta Utara 32. Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah di Kecamatan Mengwi 33. Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah di Kecamatan Abiansemal 34. Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah di Kecamatan Petang 35. Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah di Kecamatan Kuta Selatan 36. Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah di Kecamatan Kuta 37. Penyusunan DED Pembangunan Sarana Prasarana Pendidikan di Kecamatan Kuta Utara 38. Penyusunan DED Pembangunan Sarana Prasarana Pendidikan di Kecamatan Mengwi 39. Penyusunan DED Pembangunan Sarana Prasarana

1.729.435.600

1.666.535.600

1.991.200.600

2.548.710.600

124.067.000

671.619.800

770.037.775

400.709.950

452.501.000

113.498.000

554.176.342

752.209.550

492.654.450

47


Pendidikan di Kecamatan Abiansemal 40. Penyusunan DED Pembangunan Sarana Prasarana Pendidikan di Kecamatan Petang 41. Penyusunan DED Pembangunan Sarana Prasarana Pendidikan di Kecamatan Kuta Selatan 42. Penyusunan DED Pembangunan Sarana Prasarana Pendidikan di Kecamatan Kuta 43. Pembangunan Tembok Penyengker , Candi Bentar, Senderan dan Penataan Halaman SMPN 4 Abiansemal 44. Pembangunan RKB dan penataan Halaman SD No 5 Darmasaba 45. Pembangunan Gedung RKB Bertingkat, Tembok Penyengker dan Penataan Halaman SD No. 6 Darmasaba 46. Pembangunan RKB Bertingkat, Pelinggih Padmasari, Penunggun Karang , Piasan , Tembok Penyengker dan Candi Bentar SD No. 1 Blahkiuh

289.509.650

360.442.150

469.131.750

1.590.813.600

2.848.730.600

2.892.649.600

3.015.259.600

47. Pembangunan Pelinggih Padmasari, Pelinggih Penunggun Karang Tembok Penyengker SD No. 5 Abiansemal

291.510.100

48. Pembangunan RKB , R.Kep Sek, R. UKS, dan Tempat Parkir SD No. 6 Belok

1.415.376.600

49. Pembangunan RKB, Ruang komputer, UKS, AULA,dan Penataaan Halaman SD No. 1 Petang 50. Pembangunan RKB, Mes Guru, Lab komputer Kamar Mandi/WC dan

3.985.509.600

1.758.700.600

48


Penataan Halaman SD No. 2 Petang 51. Pembangunan Kantor SMPN 1 Mengwi 52. Pembangunan Tembok Penyengker, CandiBentar, Pelinggih Padmasari, dan Penataan Halaman SD No. 1 Mengwitani 53. Pembangunan Rumah Dinas Guru SD No 4 Pecatu 54. Pembangunan RKB, Kantor, Padmasari, Penunggun Karang, Tembok Penyengker dan Candi Bentar SD No. 1 Jimbaran 55. Pembangunan Senderan dan Penataan Parkir SMPN 3 Mengwi

3.476.164.600

378.247.600

540.194.250

1.609.051.600

2.336.232.000

56. Pembangunan RKB, Lab. Komputer, Lap. Basket, Pelinggih dan Tembok Penyengker SD No. 4 Pelaga

14.

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

26.Persentase balita kekurangan gizi

Program perbaikan gizi masyarakat : Kegiatan : 1. Penanggulangan kurang energi protein (KEP), Anemia gizi besi,

1.348.895.100

2

122.745.000

49


27.Angka kematian ibu melahirkan (AKI)

28. Angka kematian ibu melahirkan (AKI

gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya Kegiatan 2 : Sosialisasi peningkatan pemberian ASI, Inisiasi menyusu Dini (IMD) dan gizi seimbang Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Kegiatan : 1. Pelatihan stimulasi deteksi dini tumbuh kembang anak (SDDTKA) 2. Pengadaan alat permainan dini tumbuh kembang anak 3. Pelatihan manajemen terpadu balita sakit (MTBS) Program : Pembinaan dan pemantauan wilayah setempat kesehatan ibu dan anak (PWS KIA) Kegiatan : 1.Pelaksanaan AMP pengkajian 2. Pelaksanaan AMP pembelajaran 3. Pengadaan bahan pencatatan dan pelaporan indikator cakupan program Kegiatan : 1. Pengawasan institusi pemberi layanan kesehatan

6.187.000

3

6.196.000

1

0

1

0

1

6.196.000

50


29. Angka kesakitan demam berdarah dengue (DBD)

2,1 anak

15.

Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk

dan ibu hamil dalam upaya penurunan AKI 2. Pelatihan penanganan kegawatdaruratan kasus obstetri dan neonatal 3. Pelatihan penanganan kasus obstetri dan perinatal Program : Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Kegiatan : 1. Pemberantasan dan pencegahan penyakit bersumber binatang (P2B2) Program : keluarga berencana. Kegiatan : 1. TNI – Polri manunggal KB 2.Pembinaan dan evaluasi KB lestari katagori 10.15 dan 20 tahun 3. Pembinaan dan evaluasi keluarga harmonis

30.Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)

4. pembinaan dan evaluasi institusi masyarakat pedesaan (IMP) 66,05%

16

Terpenuhinya akses perlindungan sosial bagi rumah tangga Sasaran

31.Persentase rumah tangga sasaran yang mendapatkan bantuan rumah sehat

Program : Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kegiatan :

1

1.248.263.000

304.369.500 304.369.500

1 1

86.213.000 85.673.600

1

81.766.800

50.716.100

51


74 %(510 koperas i

17

Meningkatnya Koperasi yang sehat

32.Persentase koperasi yang sehat

47,56%

18.

Meningkatnya UMKM yang aktif

33.Persentase UMKM yang aktif

1. Fasilitasi Peningkatan Kualitas Rumah Sehat

29.756.050

2. Pembangunan Rumah Layak Huni bagi Rumah Tangga Miskin (Bedah Rumah) Program : Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi Kegiatan : 1 Penilaian pemeringkatan koperasi 2. Audit interim koperasi 3. Pembinaan koperasi dan penilaian kesehatan KSP/USP 4. Pelatihan akuntansi koperasi 5. Peringatan Hari Koperasi Program : Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah. Kegiatan : 1. Kemitraan dalam akses pasar bagi UMKM melalui indonesia international furniture expo (IFEX)

19.564.000

2.Pameran pekan produk kreatif

534.755.250

110.811.600 243.209.700

66.972.550 76.251.800 3

541.402.400

347.015.700 1

1

188.850.500

52


75%

19.

Meningkatnya penegakan perda

34.Persentase penegakan perda

100%

20.

Meningkatnya penanganan permasalahan Hukum dan HAM

35.Persentase penanganan permasalahan Hukum dan HAM 75,49%

21.

Meningkatnya pengarusutamaan gender

36.Indeks pembangunan gender

indonesia (PPKI) 3. Pengembangan UKM tenun Program : Pemeliharaan tibumtranmas dan pencegahan tindak kriminal Kegiatan : 1. Penegakan PERDA dan PERKADA Program penataan peraturan perundangundangan Kegiatan : 1. Tim bantuan hukum Kab.Badung Program: Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Kegiatan : 1. Pembinaan Gerakan Sayang Ibu Bayi Baru Lahir (GSI-B)

2. Pelatihan PokjanisBKB tingkat kecamatn dan Tim Teknis Desa/Keluraha n di Kabupaten Badung Program : Penguatan kelmbagaan Pengarusutama an Gender (PUG) Kegiatan : 1. Penyusunan statistik

1

5.536.200

1

1.979.646.300

1

1.979.646.300

1

1

2.143.954.400

2

28.214.700

40.503.200

129.308.700

53


analisis gender 2.

Penilaian Perkembanga n kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan Pengarusutam aan Gender Pemberdayaa n Permpuan dan Anak

73.714.200

3.

Penilaian Perkembanga n kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan Pengarusutam aan Gender Pemberdayaa n Permpuan dan Anak

124.503.600

4.

Penyusunan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Badung Tahun 2017

508.238.400

5.

Fasilitasi Pengembanga n Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaa n Perempuan dan Anak(P2TP2A)

14.875.500

6.

Sosialisasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaa n Perempuan dan Anak

57.925.300

54


Program : Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak Kegiatan : 1. Sosialisasi penyelenggar aan dan kerjasama pemulihan kekerasa dalam rumah tangga dan pencegahan HIV-AIDS 2. Sosialisasi pencegahan terjadinya tindak pidana perdagangan orang (trafficking) 3.

34.134.800

53.839.600

Peringatan Hari Ibu

76.754.300

3. Workshop Tindak pidana Perdagangan Orang Program : Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Kegiatan : Pembinaan dan Evaluasi Kader P2WKSS

73.339.200

Program

2

35.003.500

61.380.300

55


22. Menurunnya luas lahan kritis

37. Persentase luas lahan kritis

37%

>37

38.Indeks pencemaran air

>90

23.

Menurunnya pencemaran terhadap lingkungan

39.Indeks pencemaran udara

<22 40.Indeks tutupan lahan

Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kegiatan : 1.Pembinaan lomba penghijauan Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan Kegiatan : 1.Pembinaan,peng awasan pengamanan hutan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. Kegiatan : 1.Pemantauan dan penelitian kualitas air di Kabupaten Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. Kegiatan : 1.Pemantauan dan penelitian kualitas udara di Kabupaten Badung Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Kegiatan : 1.Identifikasi status kerusakan

11.620.600

113.075.900

1 113.075.900

1

1

67.865.500

1

67.865.500

56


lahan produksi Biomasa di kabupaten badung

41.Persentase cakupan pelayanan sampah

89,8%

24.

Meningkatnya pengelolaan kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

42.Persentase sampah yang tertangani

68,51%

25.

Tersedianya rencana rinci tata ruang pada kawasan strategis

43.Persentase RTR kawasan strategis

Program kinerja : Pengelolaan persampahan Kegiatannya: 1. Penanganan kebersihan lingkungan dan pantai di Kab.Badung

1

13.892.105.100

1

13.892.105.100

Perogram kinerja : Pengelolaan persampahan Kegiatan : 1. Operasional dan pemeliharaan mesin incenerator 2. Operasional dan pemeliharaan alat pengolah sampah 3 R 3. Operasional TPST 3R Puspem Mangupraja Mandala 4. Operasional dan pemeliharaan TPST 3R terminal tipe A mengwi 5. Penanganan dan pengurangan sampah plastik di Kab.badung 6. Penanganan sarana dan prasarana kebersihan Program perencanaan Tata ruang Kegiatan : Penyusunan RTBL kawasan perkotaan Jimbaran

6

1.272.318.700

1

301.424.750

1

316.155.200

1

52.719.500

1

46.020.000

1

231.059.050

1

324.940.200

1

300.000.000

57


Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kegiatan : 1. Peringatan Bulan Pengurangan Resiko Bencana 2. Bimbingan Teknis dan Pelatihan Tim Reaksi Cepat BPBD Kab. Badung

26.

Meningkatkan kapasitas dalam penanggulangan bencana

44.Persentase kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana

55,45%

5

723.344.200

46.192.500

36.882.000

2. Bimbingan Teknis dan Pelatihan Tim Reaksi Cepat BPBD Kab. Badung

183.226.900

4. Rapat Koordinasi dan Pengendalian Zoonosis

14.565.800

5. Sosialisasi Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Program Penanganan Darurat Bencana Kegiatan : 1. Siaga penanggulangan bencana dan kesemaptaan 2. Penanganan Bencana di Kabupaten Badung dan Lintas Kabupaten 3. Penanganan Tanggap Darurat 4. Pengadaan Sarana

442.477.000

4

2.186.142.450

1.212.724.750

210.343.800

500.000.000 263.073.900

58


35,74%

27.

Meningkatnya komponen tenaga kerja

45.Persentase tenaga kerja kepariwisataan yang mendapatkan sertifikasi uji kompetensi

Kebencanaan Program Pemulihan Pasca Bencana Kegiatan : 1. Verifikasi Kejadian Bencana 2. Inventarisasi dan Identifikasi Tingkat Kerusakan/Kerugi an Bencana Program Peningkatan Kualitas dan produktivitas Tenaga Kerja Kegiatan : 1. Fasilitasi Uji Kompetensi kepada Karyawan di Sektor Pariwisata 2. Pelatihan Assesor bagi Instruktur Lembaga Pelatihan Kerja

Program Peningkatan Jalan dan Jembatan

28.

Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah

46.Persentase ruas jalan Kabupaten berkondisi baik

96,75%

Kegiatan : 1. Pembangunan Jalan Mambang Bendot 2. Peningkatan Jalan Belong Bunter 3. Peningkatan Jalan Pura Karang Boma 4. Peningkatan Jalan Indraprasta Br.Giri Dharma 5. Pembangunan

2

45.531.900

20.323.000

25.208.900

1

1.612.433.200

1

84.462.950

43

430.751.020.023, 00

5.258.776.000,00

2.821.783.745,00

1.152.723.245,00

3.710.718.000,00

6.235.613.445,00

59


Drainase dan Trotoar Segara Lor, Kidul, Geni Kulon, Ening dan Kidul 6. Peningkatan Jalan, Drainase dan Trotoar Jalan Pura Puseh Br. Kauh - Pura/Bali Cliff 7. Peningkatan Jalan dan Pembuatan Drainase Jalan Pasar KedongananJimbaran 8. Peningkatan Jalan Beringkit Gegadon dan Gegadon - Dangin Pangkung 9. Pembangunan Drainase Jalan Buduk Tiyingtutul 10. Peningkatan Jalan, Drainase dan Trotoar Serta Penataan Parkir Jalan Pantai Melasti Ungasan 11 .Pembangunan Trotoar dan Drainase Jalan Abianbase-Tangeb 12. Peningkatan Jalan dan Pembangunan Trotoar Jalan Delod Bale AgungBatu Lumbung 13. Pembangunan Trotoar dan Drainase Ruas Jalan Kapal-Buduk 14. Peningkatan Jalan, Drainase dan Trotoar Bongkasa-Karang Dalem

10.007.979.500,0 0

7.356.053.000,00

9.108.027.945,00

4.098.155.545,00

19.865.545.185,0 0

9.008.047.745,00

4.806.707.745,00

18.248.445.685,0 0

14.756.426.245,0 0

60


15. Pembangunan Trotoar dan Drainase Ruas Punggul-Taman

14.727.004.800,0 0

16. Peningkatan Jalan dan Pembangunan Drainase, Trotoar Jalan Aseman Pantai 17. Pembangunan Drainase Jalan Belok - Sidan 18. Pembangunan Trotoar Jalan Denpasar - Petang (Segmen Desa CarangsariSamuan) 19. Peningkatan Jalan dan Drainase Jalan Carangsari Karangdalem 20. Pembangunan Trotoar Jalan Denpasar - Petang (Segmen Desa Getasan - Desa Pangsan) 21. Pengaspalan Jalan dan Pembangunan Drainase Puputan Margarana PangsanBabakanBergiding Br. Sekarmukti 22. Peningkatan Jalan Angantiga Sulangai 23. Peningkatan Jalan dan Pembuatan Drainase Jalan Canggu-Padang Lenjong-Pura Batu Mejan di Kecamatan Kuta Utara

19.444.776.940,0 0

3.605.057.900,00

18.808.285.185,0 0

16.758.504.185,0 0

21.815.215.620,0 0

5.357.625.185,00

7.955.739.100,00

12.007.362.500,0 0

61


24. Peningkatan Jalan dan Pembuatan Drainase Jalan Cendrawasih, Lingk. Batubelig 25. Peningkatan Jalan Singosari Ken Dedes, Blahkiuh Br.Pikah, Ken Dedes - Patimura dan Mataram Puputan Badung 26. Peningkatan Jalan dan Pembuatan Trotoar Jalan Legian KajaSimpang Sunset Mergaya 27. Pembuatan Drainase dan Trotoar SeminyakPadang Sumbu/ Tagtag 28. Peningkatan Drainase dan Trotoar Jalan Br. Darmasaba - Br. Dajan Bingin 29. Peningkatan Jalan dan Pembuatan Trotoar Jalan Raya KutaBlambangan, Simpang Dewa Ruci-Pura Tanah Kilap 30. Peningkatan Drainase dan Trotoar Ruas Jalan Denpasar Petang (Simpang Pasar Mambal) 31. Pembangunan Drainase dan Trotoar Jalan Denpasar - Petang ( Segmen Desa Sangeh) Lanjutan

5.307.776.940,00

8.057.938.245,00

17.508.016.500,0 0

8.007.770.940,00

14.007.321.740,0 0

4.507.770.940,00

18.007.704.135,0 0

16.007.640.440,0 0

62


32. Pembangunan Jalan dan Drainase Jalan Tegalan Pitu Desa Sibangkaja 33. Pembangunan Drainase Jalan Br.Gunung Anggungan 34. Peningkatan Drainase dan Trotoar JL. Br. Kauh (Br. Puseh) Siligita (Segmen STP - Kampial) 35. Peningkatan Drainase dan Trotoar Simp. Pasar Bualu Siligita, Bualu Peminge dan Br. Peken - Jl. Lingkungan 36. Pembuatan Drainase dan Trotoar Br. Bualu - Br. Peken 37. Pembangunan Jalan dari BPG Menuju Cenggiling Jimbaran 38. Pembangunan Trotoar dan Drainase Jl. Wanagiri 39. Peningkatan Jalan, Drainase dan Trotoar Jalan Taman Griya Kori Nuansa 40. Pembangunan Drainase dan Trotor JL. Br. Kauh (Br. Puseh) Siligita ( Segmen Pura Desa Kutuh Br. Panti Giri Kutuh) 41. Peningkatan JL. Simpang Gunung Payung Kutuh

9.007.393.000,00

5.056.399.045,00

14.721.415.500,0 0

12.527.044.500,0 0

4.073.723.685,00

5.759.327.245,00

5.459.515.000,00

15.800.025.500,0 0

4.052.249.100,00

6.737.130.000,00

63


42. Pembangunan Jl. Batu Kekeb Kulat 43. Pembangunan jalan dan jembatan dari Jl. Kulat menuju gunung wisesa

91,90%

47. Persentase Penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman

48.Persentase penduduk yang

87,43%

4.722.874.678,00

14.507.408.445

Program: Penyehatan Lingkungan Kegiatan: Pengadaan dan Pemasangan Sarana Prasarana Air Bersih di Banjar Wanakeling Desa Sulangai Pengadaan dan Pemasangan Sarana dan Prasarana Air Bersih di Banjar Belok dan Lawak Desa Belok Sidan Pembangunan Reservoir di STP dan Pecatu di Kecamatan Kuta Selatan Pengadaan dan Pemasangan Sarana Prasarana Jaringan Air Bersih dari Br. Cabe - Pertigaan Sempidi Pengadaan dan Pemasangan Sarana Prasarana Jaringan Air Bersih di Banjar Menesa Desa Kampial Pembangunan Filter dan Plat Setler di IPA Estuary Pengadaan dan Pemasangan Sarana Prasarana Jaringan Air Bersih dari Perempatan BalanganDarmawangsa-STP

7

Program: Penyehatan

1

109,867,161,250.00

1 790,631,700.00

1 1,978,031,400.00

1 36,255,050,400.00

1 24,708,538,800.00

1 3,024,666,400.00

1 18,177,627,550.00 1 24,932,615,000.00

11,924,549,900.00

64


mendapatkan akses pengolahan air limbah domestik

Lingkungan Kegiatan:

100,00 % 49. Persentase penyediaan rumah layak bagi korban bencana

Pengadaan dan Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Jaringan Air Limbah Di Kecamatan Kuta

1

Program: Penataan Kawasan Perumahan Kegiatan: Pembangunan Rumah Layak Huni Akibat Bencana

1

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Lainnya Kegiatan : 1. Peningkatan Saluran Irigasi Subak Tirtayasa 2. Peningkatan Saluran Irigasi Subak Babakan Bengkel I,II dan III 3. Peningkatan Saluran Induk Irigasi Subak Tirtamangu 4. Peningkatan Saluran Irigasi Subak Pungut Sari 5. Peningkatan Saluran Irigasi Munduk Sempit, Munduk Antap,Munduk Suda,Munduk Saradan di Subak Saradan 6. Peningkatan Saluran Irigasi

25

11,924,549,900.00

1,004,020,500.00

1 1,004,020,500.00

95,78%

50. Persentase jaringan irigasi berkondisi baik

48.016.232.070,0 0

3.282.610.260,00

5.052.279.980,00

2.991.782.300,00

2.095.071.530,00

4.810.608.900,00

2.104.400.720,00

65


Subak Cemagi di Desa Cemagi 7. Peningkatan Saluran Irigasi Subak Ayunan di Desa Ayunan 8. Peningkatan Saluran Irigasi Subak Blahkiuh 9. Peningkatan Senderan Sungai Yeh Bolo 10. Penataan Mata Air di Banjar Binong,Bulakan Gede Banjar Denkayu Delodan,Mata Pura Desa Adat Br.Sayan dan Mata Air Banjar Sayan Baleran, Mata Air Taman Rahta, Mata Air Taman Sari

2.915.177.400,00

1.553.661.900,00

2.350.559.520,00

2.942.576.300,00

11. Peningkatan Saluran Irigasi di Jalan Pratu Rai Madra Br. Tauman dan Saluran Irigasi Munduk Tuun Kangin Kekeran

1.335.677.020,00

12. Peningkatan saluran Irigasi Subak Ayung di Desa Buduk 13. Peningkatan Saluran Irigasi Subak Ulun Uma di Kecamatan Mengwi 14. Peningkatan Saluran Irigasi Subak Peti Tenget Munduk Peti Tenget dan Lingkungan Semer 15. Bantuan Teknis Bidang Pengairan 16. Pembuatan Senderan di Banjar Sulangai

2.057.575.920,00

1.706.049.620,00

654.295.700,00

75.000.000,00

600.000.000,00

66


17. Peningkatan Senderan Tukad Penge Sari sebelah Barat Pasar Merta Sedana dan Lingkungan Tegeh, Lingkungan Kancil, Lingkungan Gede, Lingkungan Campuhan sampai Penganyutan 18. Penyenderan tukad Teba dari Lingkungan Campuan sampai penghanyutan 19. Perbaikan senderan jalan Subak Umasangiang 20. Pembuatan Saluran Irigasi Munduk Taman Tiga - Munduk Aas 21. Perbaikan Saluran Irigasi Munduk Dawas Munduk Kancing Legi 22. Perbaikan Saluran Irigasi, Tembuku dan Empelan Subak Banjar Sari 23. Pembuatan senderan irigasi munduk pancuran subak teba Kelurahan Abianbase mulai dari Kelurahan Kapal sampai Pura Hyang Api Abianbase 24. Pembuatan senderan irigasi di Subak Teba

5.511.525.400,00

2.945.000.000,00

500.000.000,00

300.000.000,00

300.000.000,00

285.000.000,00

180.000.000,00

300.000.000,00

67


Tangeb ( dari Br. Pasekan – Kebayan )

25. Pembuatan talang air di Subak Tungkub Lanyahan Desa Kekeran Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Lainnya

51.Persentase zona rawan banjir dan genangan

0,48%

Kegiatan : 1. Normalisasi Saluran Drainase di Tukad Bualu, Jalan Gopala, Jalan Kurusetra, dan Jalan Srikandi di Kelurahan Benoa 2. Operasi dan Pemeliharaan Trash Track Jalan Sunset Road 3. Operasi dan Pemeliharaan Long Storage Muara Tukad Mati 4. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pump Gate Dewi Sri 5. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pump Gate Kartika Plaza Kab. Badung 6. Lanjutan peningkatan senderan pangkung campuhan

600.000.000

6

348.493.900,00

53.193.900,00

303.193.900,00

1.313.462.000

68


lingkungan pengubengan kangin

87,50%

29.

Meningkatnya produksi beras dan palawija

52.Persentase pemenuhan kebutuhan beras

Program Peningkatan ketahanan pangan (Pertanian/ perkebunan) Kegiatan : 1.Penyusunan data base potensi produksi pangan 2.Rapat pleno pekaseh SeKabupaten Badung 3.Pembinaan kelompok pengelolaan bantuan penguatan modal usaha tani 4.Verifikasi Ketahanan pangan 5.Sosialisasi Asuransi Usaha Tani padi 6.Pembinaan peningkatan mutu intensifikasi (PMI) Padi,kedelai,dan pelaku usaha padi 7.Pengelolaan pertanian Hidroponik 8.Pembinaan dan pengadaan sarana prasarana Petani Mandiri Sejahtera (TANIMAS) 9.Pembinaan dan Lomba Petani,penyuluh, dan Gapoktan Berprestasi 10.Upaya khusus (UPSUS) swasembada

92.405.900

23.445.400

11.072.100

35.258.500

56.585.900

24.168.200

46.688.800

1.149.963.200

64.962.200

31.837.300

69


pangan padi,jagung dan kedelai Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Kegiatan : 1.Sekolah Lapang pengendalian hama terpadu (SLPHT) kakao 2.Sekolah Lapang pengendalian Hama terpadu (SLPHT) kelapa 3.Pelatihan pemuda tani 4.Pelatihan teknis sekehe manyi 5.Sekolah Lapang pengendalian Hama terpadu (SLPHT) Padi 6.Sekolah Lapang pengendalian hama terpadu (SLPHT) kopi 7.Pelatihan pengolahan pengembangan usaha agribisnis perdesaan (PUAP) Program Peningkatan produksi Pertanian/ Perkebunan Kegiatan : 1.Lomba kelompok Wanita tani 2.Pembinaan dan Pengembangan UPJA 3.Pembangunan Gudang pupuk 4.Pembinaan dan Pengadaan sarana penanggulangan organisme

87.306.500

87.036.500

101.931.400 12.657.600 32.792.800

86.890.900

36.219.200

32.575.700

20.156.200

1.257.256.940 134.275.950

70


88,00%

53. Persentase pemenuhan kebutuhan palawija

pengganggu tanaman (OPT) perkebunan organik 5.Pembinaan dan pengadaan sarana Diversifikasi tanaman perkebunan 6.Pembinaan dan evaluasi kelembagaan usaha tani dan kelompok wanita tani (KWT) perkebunan 7.Pengembangan tanaman Hortikultural 8.Pengelolaan Balai Benih utama (BBU) 9.Pengembangan Desa Mandiri Benih Program Peningkatan Produksi pertanian/ Perkebunan Kegiatan : 1.Pengawasan Pupuk bersubsidi dan pestisida 2.Pembibitan Tanaman Perhutanan dan Perkebunan 3.Sosialisasi benih Padi,kedelai dan pupuk bersubsidi 4.Pengadaan Pestisida Tanaman Pangan Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Kegiatan : 1.Pengelolaan BPP mengwi

105.989.300

29.249.400

278.866.100

20.986.900

512.189.200

59.962.100 128.117.600

4.738.500

150.854.100

26.259.850

71


34,00%

30

Meningkatnya produksi hasil peternakan

54.Persentase pemenuhan kebutuhan daging sapi

2.Pengelolaan BPP Abiansemal 3.Pengelolaan BPP Petang 4.Pengelolaan BPP Kuta Utara 5.Pengadaan sarana prasarana penyuluh 6.Pengelolaan BPP Mumbul Program : peningkatan produksi hasil peternakan.

16.711.450 306.490.100 295.120.900 125.891.900

27.270.750 8

6.090.338.070

Kegiatan : 1. Pengadaan sarana sentra ternak sobangan

2.628.345.400

2. Pengelolaan sentra ternak sobangan

715.584.400

3. Pengadaan sarana insemina buatan (IB) di kab.badung 4. Pembinaan usaha agribisnis dan monev.klp pengolah hasil peternak 5.Pengelolaan UPT RPH mambal 6. Pengadaan Bibit Ternak 7.Pembinaan dan lomba kelompok ternak

131.435.400

8.Pengelolaan Sentra Peternakan Rakyat (SPR) Program Pencegahan dan Penanggulanga n Penyakit Ternak

18.313.500

6.065.300

18.112.400 2.493.719.707 78.761.900

2

2.354.326.700

72


1.Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak Program : Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

2.292.102.700

Kegiatan : 1. Promosi atas hasil produksi peternakan, perikanan dan kelautan unggulan daerah dan luar daerah Promosi 2. Informasi harga daging dan ikan di pasar tradisional Program : Peningkatan penerapan teknologi peternakan Kegiatan : 1. Bimtek pengembangan budidaya sapi untuk mendukung SPR (sentra peternakan rakyat)

39.348.500

Program; Pengembangan sistem data/informasi peternakan. Kegiatan : 1. Pelaksanaan cacah jiwa ternak 2. Pemetaan potensi peternakan Program : Penjaminan mutu pangan bahan asal hewan yang asuh.

39.348.500

11.649.800

24.399.300

123.140.200

184.983.700

2

97.557.400

73


Kegiatan : 1. Pemeriksaan bahan pangan hewani 2. Pemeriksaan ante mortem dan post mortem hewan qurban

31,15%

Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Kegiatan : 1 Pelatihan perbaikan mesin motor tempel bagi kelompok nelayan

31.

Meningkatnya produksi hasil perikanan

55. Persentase pemenuhan kebutuhan ikan

82.518.500

15.038.900

1

36.891.125

1

36.891.125

Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengenalian Sumber Daya Kelautan. Kegiatan : 1. Pembina an penumbuhkemban gan dan Lomba Pokmaswas

82.257.850

Program Pengembangan Budidaya Perikanan Kegiatan :

402.867.350

82.257.850

402.867.350

74


Pengelolaan BBI Kapal

1

Pengelolaan BBI Petang

1

39.972.200

Pengawasan dan pengendalian Hama/penyakit ikan

1

33.607.750

Pembinaan dan lomba kelompok pembudidaya ikan/nelayan

84.957.000

Pengadaan sarana produksi perikanan

151.308.400

Pelatihan Teknis Budidaya perikanan

34.311.000

Program ; Pengembangan perikanan tangkap. Kegiatan : Pengadaan saran perikanan tangkap Pengawasan operasional nelayan diwilayah pesisir, pembinaan pusat pemberdayaan dan pelayanan masyarakat pesisir (P3MP) Kab.Badung Pengadaan papan pengumuman pelarangan perusakan kawasan perairan Program : Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

3

553.250.500

1

553.250.500

1

5.190.000

1

87.558.100

1

8.776.000

75


Kegiatan : Pembinaan usaha peternakan dan perikanan Program : Pengembangan sistem data/informasi perikanan dan kelautan Kegiatan: 1.Penyusunan buku informasi peternakan, perikanan dan kelauta 2.Pengumpulan dan pengolahan data statistik perikanan dan kelautan

61%

32.

Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing

56. Persentase DTW yang ditata

3.Pemetaan potensi wilayah perikanan dan kelautan Program : Pengembangan Destinasi Pariwisata Kegiatan : 1.Pembangunan Pos Balawista 2.Pembangunan Toilet di Pantai Seminyak Kec. Kuta 3.Penyusunan DED Obyek Wisata Air Panas Banjar Pinikit 4.Kajian pengembangan petensi kepariwisataan baru di Kab. Badung Program : Pengembangan dan pengelolaan Produk wisata Kegiatan:

1

8.776.000

3

271.672.700

1

34.204.900

1

11.524.900

1

225.942.900

4 2.157.516.600

440.128.900 1.331.940.700

77.522.600

303.924.400

36.747.400

76


1.Pembinaan daya Tarik wisata 2.Monitoring dan evaluasi pemungutan retribusi obyek wisata di Kab. Badung 5%

33.

Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Badung

57. Persentase peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Badung

36,36%

34.

Meningkatnya sinergitas pariwisata dengan pertanian

58.Persentase desa wisata yang aktif

16,67%

35.

Meningkatnya jumlah kawasan pesisir yang lestari untuk mendukung pariwisata bahari

59.Persentase kawasan desa pesisir yang lestari untuk mendukung pariwisata bahari

Program : Pengembangan Pemasaran Pariwisata. Kegiatan : 1.Pelaksanaan Promosi Pariwisata di dalam dan Luar Negeri 2.Penyusunan Buku Profil Kepariwisataan 3.Pengadaan Bahan Promosi Pariwisata Kab. Badung 4.Pemilihan Jegeg Bagus Kab. Badung 5.Publikasi Aktifitas Kepariwisataan Kab. Badung Melalui Media Cetak Program : Pengembangan Kemitraan Kegiatan: 1.Pelatihan Pengelola Desa Wisata di Kab. Badung Program Peningkatan kegiatan budidaya kelautan dan maritim kpd masyarakat.

21.092.600 15.654.800

5

4.226.035.100

2.533.585.100

46.128.000

1.103.401.400

360.267.300

182.653.300

1

42.827.150

42.827

1

1.689.852.500

Kegiatan :

77


1.Festival di Kabupaten Badung. Program : Pengembangan kawasan pesisir lestari penunjang pariwisata. Kegiatan :1. Pembangunan bangsal jukung nelayan berkualitas dan berkelanjutan

1.689.852.500

5.870.590.600

5.870.590.600

78


BAB IV PENUTUP

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2017 merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Badung dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) serta sebagai upaya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (clean government). Dokumen ini dapat menjadi pedoman/acuan dalam Perencanaan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Badung, sebagai perwujudan dalam menerapkan sistem Akumtabilitas Kinerja Instansi Pemeintah guna mewujudkan visi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Badung Tahun 2016-2021. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi pedoman/acuan bagi semua SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Badung maupun pihak lain yang telah berpartisipasi membangunan Kabupaten Demikian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2017 Kabupaten Badung dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI BADUNG

I NYOMAN GIRI PRASTA

79

Semoga Dokumen ini bermanfaat serta dapat dijadikan bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Badung

Recommend Documents