Semoga dengan tersusunnya Renstra SKPD ini dapat bermanfaat bagi semua pihak

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat rakmat dan karunianya kami dapat menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Derah (Renstra SKPD) Badan Pemberdayaan

Perempuan

dan

Keluarga

Berencana

Kabupaten

Kotawaringin Barat tahun 2012 - 2016 menyelesaikan Penyusunan Renstra SKPD ini dipergunakan sebagai sebuah dokumen yang dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan kegiatan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat dalam kurun waktu 5 tahun kedepan atau mendatang. Hal ini merupakan tindak lanjut dan implementasi dari UU No. 25 Tahun 2004 tetang Sistem Perencanaa Pembangunan Nasional dan merupakan penjabaran dari Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 29 Tahun 2009

tentang

Tugas

Pokok

dan

Fungsi

Badan

Pemberdayaan

Perermpuan dan KB Kabupaten Kotawaringin Barat. Pada kesempatan ini tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun Renstra dan pihal lain yang membantu sehingga dapat tersusun dan diselesaikan Rencana Strategi (Renstra) Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Tahun 2012 – 2016 ini. Disadari bahwa dalam penyusunan Renstra SKPD ini masih banyak

kekurangan

dan

kelemahannya,

oleh

karena

itu

kami

mengharapkan saran dan masukan dari berbagai pihak sebagai bahan untuk

penyempurnaan

dan

perbaikan

Renstra

SKPD

ini

dimasa

mendatang.

1 Rencana Strategis BPPKB Tahun 2012 - 2016

Semoga dengan tersusunnya Renstra SKPD ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Pangkalan Bun,

Pebruari 2012

Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat

Ir. Hj. IDA PANDANWANGI NIP. 19601115 198603 2 008


DAFTAR ISI KATA PENGANTAR.....................................................................

i

DAFTAR ISI……….......................................................................

iii

BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang........................................................

5

1.2. Landasan Hukum.....................................................

7

1.3. Maksud dan Tujuan..................................................

9

1.4. Sistematika Penulisan............................................... 10 BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD............... 16 2.2. Sumber Daya SKPD…………………………………………………....... 47 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD...........................................

51

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD..................................................................... 52 BABIII ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD............................................ 54 3.2. Telaah, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih……….............................. 55 3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra……………………………………. 60 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis…………………………………………... 61 3.5. Penentu Isu-isu Srategis……………………………………………….. 62


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi SKPD................................................... 64 4.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD............... 65 4.4. Strategi dan Kebijakan SKPD……................................ 68 BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF..........… 74

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD……................................................ 77 BAB VII PENUTUP………………………………………………………………….............. 80 LAMPIRAN


BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG Dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan daerah di harus adanya akuntabilitas kinerja pelaksanaan pemerintahan yang

lebih

berdayaguna,

bertanggungjawab,

ini

berhasilguna,

merupakan

salah

satu

bersih

dan

pertimbangan

dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Diktum kedua dari Instruksi tersebut menyatakan bahwa sejak tanggal 30 September 1999, setiap instansi pemerintah sampai lingkup Eselon II diharapkan telah mempunyai perencanaan strategis tentang program-program utama yang akan dicapai selama 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Adapun tugas pokok Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah melaksanakan

penyusunan

dan

pelaksanaan

kebijaksanaan

Daerah dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan Keluarga Berencana.


Kebijakan pembangunan daerah melalui pemberdayaan perempuan, Kabupaten strategis

perlindungan Kotawaringin pembangunan

anak Barat

dan

keluarga

berpedoman

pemberdayaan

berencana

pada

di

kebijakan

perempuan

dan

perlindungan anak yang dituangkan sebagaimana pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang selaras dengan program prioritas Bupati Kotawaringin Barat. Berangkat dari Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999, BPPKB sebagai salah satu instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dituntut untuk mempunyai Rencana Strategis yang merupakan serangkaian program dan kegiatan mendasar, untuk

diimplementasikan

oleh

seluruh

komponen

organisasi

dalam rangka pencapaian tujuannya. Untuk itu perlu disusun Rencana Strategis BPPKB Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016. Rencana strategis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 20122016 adalah tentang

peningkatan pemberdayaan perempuan

guna mewujudkan kesetaraan, keadilan gender dan perlindungan hak-hak anak pada aspek ekonomi, sosial budaya, politik, hukum dan lingkungan yang dilaksanakan secara berkesimambungan dan terintegrasi, berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu, memuat Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi yang realistis.


Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana menurut dimensi waktu dapat dikelompokkan ke dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka panjang perlu disusun untuk dipedomani di dalam menyusun perencanaan jangka menengah, perencanaan jangka menengah disusun untuk dipedomani untuk menyusun perencanaan jangka pendek, menyadari hal tersebut maka BPPKB mengimplementasikan penyusunan perencanaan jangka menengah dalam sebuah dokumen perencanaan strategis.

1.2. LANDASAN HUKUM 1.

Undang-undang Dasar Pasal 27 ayat 1 setiap warga Negara baik perempuan maupun laki-laki mempunyai hak yang sama dalam hukum dan pemerintahan.

2.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahaan konvensi

penghapusan

segala

bentuk

diskriminasasi

terhadap perempuan 3.

Undang-Undang Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-Undang

4.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

5.

Undang-Undang Perimbangan

Nomor

Keuangan

33 Antara

Tahun

2004

Pemerintah

tentang

Pusat

dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4483); 6.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT)


7.

Undang-Undang

No.

21

Tahun

2007

tentang

pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (PT-PPO) 8.

Instruksi

Presiden

Pengarusutamaan

Nomor Gender

9

Tahun

(PUG)

2000

dalam

tentang

pembangunan

Nasional. 9.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Daerah.

10. Peraturan

Pemerintah

Nomor

38

Tahun

2007

Pembagian

Urusan

Pemerintahan

antara

Pemerintah

Daerah

Provinsi

Pemerintah

dan

tentang

Pemerintah, Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 11. Peraturan

Pemerintah

Nomor

41

Tahun

2007

tentang

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); 12. Instruksi

Presiden

Nomor

7

Tahun

1999

tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman

Pengelolaan

Keuangan

Daerah

sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman 14. Peraturan

Pengelolaan Keuangan Daerah;

Pemerintah

Nomor

6

Tahun

2008

tentang

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 15. Peraturan

Pemerintah

Nomor

8

Tahun

2008

tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 8 Rencana Strategis BPPKB Tahun 2012 - 2016

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud disusunnya Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016, adalah sebagai upaya mengarahkan seluruh potensi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat dalam peningkatan pemberdayaan

perempuan

guna

mewujudkan

kesetaraan,

keadilan gender dan perlindungan hak-hak anak pada aspek ekonomi, sosial budaya, politik, hukum dan lingkungan yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan terintegrasi serta sebaga

tolak

ukur

penilaian

kinerja

Badan

Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2012. Dengan cara mengintegrasikan antara kemampuan dari potensi sumberdaya tuntutan

lainnya,

agar

perkembangan

sumberdaya manusia dengan

lembaga

strategis

ini

dalam

mampu tataran

menjawab regional,

nasional, maupun internasional. Tujuan disusunnya Rencana Strategis BPPKB Kabupaten Kotawaringin Barat adalah : 1.

Peningkatan

harkat

dan

martabat

perempuan

dalam

mewujudkan kesetaraan, keadilan gender dan perlindungan terhadap hak-hak anak. 2.

Revitalisasi KB/KR dan KS serta pengendalian penduduk.

3.

Acuan

Badan

Berencana

Pemberdayaan

dalam

Perempuan

mengoperasionalkan

dan

RKPD

Keluarga Kabupaten

Kotawaringin Barat tahun 2012 sesuai dengan tugas pokok


dan

fungsinya

dalam

rangka

mencapai

visi

dan

misi

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. 4.

Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana selama tahun 2012.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN,

pada bagian ini dijelaskan mengenai

gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD, memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang

telah

dihasilkan

melalui

pelaksanaan

RPJMD

periode

sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini. 2.1.

Tugas,

Fungsi

dan

Struktur

Organisai,

Memuat

penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala SKPD. 10 Rencana Strategis BPPKB Tahun 2012 - 2016

Uraian tentang struktur organisasi SKPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme). 2.2.

Sumber Daya SKPD, Memuat penjelasan ringkas tentang macam

sumber

daya

yang

dimiliki

SKPD

dalam

menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia,

asset/modal,

dan

unit

usaha

yang

masih

operasional. 2.3.

Kinerja

Pelayanan

SKPD,

Bagian

ini

menunjukkan

tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. 2.4.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD, Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota (untuk provinsi)

dan

Renstra

SKPD

provinsi

(untuk

kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis

terhadap

KLHS

yang

berimplikasi

sebagai

tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD

pada

mengemukakan

lima

tahun

macam

mendatang.

pelayanan,

Bagian

perkiraan

ini

besaran

kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.


BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN 4.1. Identifikasi

Permasalahn

Berdasarkan

Tugas

dan

Fungsi Pelayanan SKPD, Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan faktor-faktor

yang

pelayanan

SKPD

mempengaruhinya.

beserta

Identifikasi

permasalahan didasarkan pada hasil pengisian yang telah dilakukan pada C.1.2 (Analisis Gambaran Pelayanan SKPD) 4.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil kepala daerah terpilih, Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan

SKPD,

dipaparkan

apa

saja

faktor-faktor

penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian

menjadi

salah

satu

bahan

perumusan

isu

strategis pelayanan SKPD. 4.3. Telaahan

Renstra

K/L

dan

Renstra,

Bagian

ini

mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor

pendorong

dari

pelayanan

SKPD

yang

mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD kabupaten/kota.


4.4. Telaahan

Rencana

Tata

Ruang

Wilayah

dan

Kajian

Lingkungan Hidup Strategis, pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan

SKPD

yang

mempengaruhi

permasalahan

pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS. 4.5. Penentuan Isu-isu Stategis, Pada bagian ini direview kembali

faktor-faktor

dari

pelayanan

SKPD

yang

mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari: 1.

gambaran pelayanan SKPD;

2.

sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;

3.

sasaran

jangka

menengah

dari

Renstra

SKPD

provinsi/kabupaten/kota; 4.

implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD; dan

5.

implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD

Selanjutnya

dikemukakan

metoda

penentuan

isu-isu

strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra SKPD tahun rencana.


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi SKPD, Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi SKPD. 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD, ada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD. 4.3. Strategi

dan

Kebijakan

SKPD,

Pada

bagian

ini

dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang. BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK

SASARAN,

DAN

PENDANAAN

INDIKATIF, Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sebagaimana dihasilkan Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. BAB IV INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD, pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.


BAB VII PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.


BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD Berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 29 Tahun 2009 tentang Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai tugas melaksanakan wewenang Pemerintah Daerah dan tugas pembantu di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Secara rinci fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut : 1.

Perumusan Kebijakan Teknis, Pelaksanaan, Pengendalian, Pelayanan, dan Pembinaan yang dipilih dalam kelompok Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Sejahtera, Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

2.

Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan

3.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.

Untuk

melaksanakan

fungsi

tersebut

diatas,

Kepala

Badan

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga berencana mempunyai tugas sebagai berikut :


1.

Perumusan

kebijakan

teknis

di

bidang

pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan kebijakan yang

ditetapkan

oleh

Bupati

Kotawaringin

Barat

berdasarkan peraturan perundang-undanganyang berlaku 2.

Fasilitasi

dan

Kotawaringin

dukungan Barat

yang

ditetapkan

berdasarkan

oleh

peraturan

Bupati

perundang-

undangan yang berlaku 3.

Perumusan

kebijakan

operasional,

pembinaan

dan

pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan perempuan 4.

Perumusan

kebijakan

operasional,

pembinaan

dan

pelaksanaan fasilitasi peningkatan keluarga berencana 5.

Perumusan

kebijakan

operasional,

pembinaan

dan

pelaksanaan fasilitasi dan pengembangan serta partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana 6.

Pengelolaan kesekretariatan BPPKB Kabupaten Kotawaringin Barat untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dilengkapi dengan unsur-unsur organisasi, yang terdiri dari: Sekretariat Mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan program dan rencana kegiatan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga

Berencana,

mengelola

urusan

perlengkapan

mengelola

ketatausahaan,

serta

mengelola

urusan rumah urusan

keuangan, tangga

dan

administrasi

kepegawaian.


Uraian

tugas

sebagaimana

dimaksud

adalah

sebagai

berikut: 

Menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data.



Menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program dan rencana kegiatan serta laporan



Menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan penyusunan rencana anggaran .



Menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan penatausahaan keuangan dan

penyusunan

laporan

pertanggung

jawaban

keuangan. 

Menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksaan urusan ketatausahaan .



Menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.



Menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan

mengevaluasi

ketatalaksanaan

serta

efektivitas

organisasi

pengelolaan

dan

administrasi

kepegawaian dan 

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Badan sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.


Untuk

melaksanakan

tugas

sebagaimana

dimaksud

Sekretariat mempunyai fungsi : 

Menyusun program, pembinaan, pengaturan dan evaluasi kegiatan penyusunan program dan rencana kegiatan Badan

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan

Anak. 

Menyusun program, pembinaan, pengaturan dan evaluasi kegiatan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan penatausahaan

keuangan

dan

penyusunan

laporan

pertanggungjawaban keuangan . 

Menyusun program, pembinaan, pengaturan dan evaluasi pengelolaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyrakat dan keprotokolan . dan



Menyusun program, pembinaan, pengaturan dan evaluasi efektivitas

organisasi

dan

ketetalaksanaan

serta

pengelolaan administrasi kepegawaian. Unsur-unsur organisasi Sekretariat adalah : a. Sub

Bagian

Perencanaan

dan

Pengendalian

Program Sub

Bagian

Program dan

mempunyai

menyiapkan

bahan

melaksanakan

penyusunan

program

dan

menyiapkan

laporan

pelaksanaan

rencana

Pemberdayaan Perempuan dan

tugas

kerjasama

kegiatan kegiatan

serta Badan

Keluarga Berencana.


Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut : 

Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyusunan program dan rencana kegiatan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.



Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan program dan rencana kegiatan.



Mengumpulkan,

mengolah,

menganalisis

dan

menyajikan data bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana dalam berbagai bentuk. 

Menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kegiatan terintegrasi.



Melaksanakan kerjasama penyusunan program dan rencana kegiatan terintegrasi.



Menyiapkan dokumen perencanaan kegiatan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.



Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana stratejik.



Menyiapkan

bahan

dan

melaksanakan

evaluasi

program dan rencana kegiatan. 

Menyiapkan

bahan

Akuntabilitas

dan

Kinerja

menyusun Badan

Laporan

Pemberdayaan

Perempuan Keluarga Berencana dan 

Melaksanakan Sekretaris

tugas

sesuai

lain

yang

diberikan

bidang

tugas

dan

oleh

tanggung

jawabnya.


b. Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana

anggaran

keuangan

dan

mengelola

serta

pertanggungjawaban

penatausahaan

menyiapkan keuangan.

laporan

Uraian

tugas

sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut : 

Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan

anggaran

dan

pengelolaan

penatausahaan keuangan. 

Menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran belanja tidak langsung, anggaran belanja langsung, rencana

penerimaan

dan

pendapatan

Badan

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 

Merencanakan

kerjasama

penyusunan

rencana

anggaran dan rencana pendapatan dan penerimaan. 

Menyiapkan bahan pengesahaan dokumen anggaran.



Menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan keuangan.



Menyiapkan

bahan

dan

melaksanakan

evaluasi

menyusun

laporan

realisasi anggaran. 

Menyiapkan

bahan

dan

pertanggung jawaban keuangan. 

Menyiapkan

bahan

dan

mengusulkan

pejabat

pengelola perbendaharaan dan 

Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.


c. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprot okolan, organisasi dan ketatalaksanaan, mengelola administrasi kepegawaian serta

mengelola

asset-aset

pada

lingkungan

Badan

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut : 

Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan

perlengkapan,

kehumasan

dan

keprotokolan,

organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan administrasi kepegawaian. 

Mengelola

urusan

surat

menyurat,

pengetikan,

pengadaan, pencetakan dan ekspedisi. 

Melaksanakan pemindahan

kegiatan dan

penyimpanan,

penjadwalan

pemilihan,

refensi

serta

pemusnahan arsip. 

Melaksanakan

pelayanan

administrasi

perjalanan

dinas. 

Melaksanakan penerangan,

pengatutan penyediaan

air

tata

ruang

bersih,

kantor,

pengawasan

keamanan dan kebersihan lingkungan kantor serta mengatur perparkiran. 

Menyaipkan bahan dan menyusun RKBU dan RTBU sesuai kebutuhan. 22

Rencana Strategis BPPKB Tahun 2012 - 2016



Melaksanakan

kegiatan

pemeliharaan,

pengadaan,

distribusi,

penyimpanan,

inventarisasi

dan

penghapusan barang-barang inventaris. 

Melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan.



Menyiapkan pelayanan akomodasi tamu kedinasan.



Menyiapkan

bahan

analisis

dan

melaksanakan

evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan. 

Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan pegawai berdasarkan bezetting formatie.



Menyiapkan

bahan

dan

kepegawaian

meliputi

kepangkatan,

mutasi

memproses

mutasi gaji

mutasi

jabatan,

dan

mutasi

pemberhentian

pegawai. 

Menyiapkan

bahan

pembinaan

pembinaan

kedisiplinan,

pegawai

pengawasan

meliputi melekat,

peningkatan kesejahteraan, pendidikan dan pelatihan, pemberian penghargaan dan sanksi kepegawaian. 

Menyiapkan

bahan

dan

menyusun

Daftar

Urut

Kepangkatan, dan mengelola dokumentasi / berkas kepegawaian, serta mengelola data dan menyajikan informasi kepegawaian. 

Menyiapkan

bahan

evaluasi

kinerja

individual

kepegawaian dan pembinaan jiwa korps dan kode etik kepegawaian. 

Melaksanakan Sekretaris

tugas

sesuai

lain

yang

diberikan

bidang

tugas

dan

oleh

tanggung

jawabnya.


Bidang Pemberdayaan, Partisipasi Aktif Masyarakat dan Organisasi Perempuan Bidang Pemberdayaan, Partisipasi Aktif Masyarakat dan Organisasi Perempuan mempunyai tugas mengoordinasikan pembinaan pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup, peningkatan peran dan perlindungan perempuan untuk

meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat

dalam

pembangunan. Uraian

tugas

sebagaimana

dimaksud

adalah

sebagai

berikut: 

Menyusun kegiatan dan rencana kerja pemberdayaan, partisipasi aktif masyarakat dan organisasi perempuan



Menyusun

program

dan

anggaran

pemberdayaan,

partisipasi aktif masyarakat dan organisasi perempuan. 

Melaksanakan perumusan kebijakan operasional dan program pemberdayaan, partisipasi aktif masyarakat dan organisasi perempuan.



Menyusun

program,

mengevaluasi teknis

pelaksanaan

peningkatan

kesejahteraan

mengatur,

bimbingan

peran

masyarakat

mengendalikan

serta

dan

dan

petunjuk

perempuan partisipasi

dalam dalam

pembangunan. 

Mengendalikan

penyelenggaraan

program

pemberdayaan,

partisipasi

masyarakat

aktif

bidang dan

organisasi perempuan.




Mengevaluasi pelaksanaan pengendalian program bidang pemberdayaan,

partisipasi

aktif

masyarakat

dan

organisasi perempuan. 

Mengkoordinasikan program kegiatan



Mengorganisasikan pelaksanaan program kegiatan.



Membina

kemampuan

teknis

/

manajerial

kepada

bawahan. 

Membagi tugas pekerjaan



Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan



Menguraikan dan merinci tugas yang harus dilaksanakan bawahan



Menilai hasil kerja bawahan



Menginventarisasi data



Menganalisis data sebagai bahan pengambilan keputusan pimpinan



Melaksanakan tugas yang diberikan pimpinan



Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Unsur-unsur Organisasi Bidang Pemberdayaan Perempuan adalah : a. Sub Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Organisasi Perempuan Sub Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan

Organsisasi

melaksanakan

Perempuan

bimbingan

dan

mempunyai

tugas

petunjuk

teknis

peningkatan pengarusutamaan gender dan partisipasi perempuan dalam pembangunan. 25 Rencana Strategis BPPKB Tahun 2012 - 2016

Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut : 

Menyusun kegiatan dan rencana kerja sub bidang pemberdayaan

lembaga

masyarakat,

organisasi

perempuan. 

Menyusun

program

pemberdayaan

dan

anggaran

lembaga

sub

masyarakat,

bidang

organisasi

perempuan. 

Melaksanakan perumusan kebijakan operasional dan program

sub

bidang

pemberdayaan

lembaga

masyarakat, organisasi perempuan. 

Mengendalikan penyelenggaraan program sub bidang pemberdayaan

lembaga

masyarakat,

organisasi

perempuan. 

Melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan program sub bidang

pemberdayaan

lembaga

masyarakat,

organisasi perempuan. 

Mengevaluasi pemberdayaan

pelaksanaan

program

lembaga

masyarakat,

sub

bidang

organisasi

perempuan. 

Melaksanakan

koordinasi

guna

kelancaran

pelaksanaan tugas. 

Memberikan petunjuk / arahan dan membagi tugas kepada bawahanMengontrol dan mengkoreksi tugas bawahan




Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kabid Pemberdayaan, Organisasi

Partisipasi

Perempuan

Aktif

sesuai

Masyarakat

bidang

tugas

dan dan

tanggung jawabnya. b. Sub Bidang Advokasi dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Sub Bidang Advokasi dan Peningkatan Kualitas Hidup

Perempuan

mempunyai

tugas

melaksanakan

bimbingan dan petunjuk teknis peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan. Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut : 

Menyusun Kegiatan dan rencana kerja sub bidang advokasi dan peningkatan kualitas hidup perempuan.



Menyusun

program

dan

anggaran

sub

bidang

advokasi dan peningkatan kualitas hidup perempuan 

Melaksanakan perumusan kebijakan operasional dan program

sub

bidang

advokasi

dan

peningkatan

nbkualitas hidup perempuan. 

Mengendalikan penyelenggaraan program sub bidang advokasi dan peningkatan kualitas hidup perempuan.



Menganalisa data, kegiatan dan pelaksanaan program advokasi dan peningkatan kualitas hidup perempuan.



Melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan program sub bidang

advokasi

dan

peningkatan

kualitas

hidup

perempuan.




Mengevaluasi

pelaksanaan

program

sub

bidang

advokasi dan peningkatan kualitas hidup perempuan. 

Melakukan koordinasi kepada kelompok, organisasi sosial

masyarakat

sub

bidang

advokasi

dan

peningkatan kualitas hidup perempuan. 

Menyampaikan informasi kepada kelompok-kelompok organisasi yang ada di daerah-daerah yang jauh dari jangkauan dari kantor dalam program advokasi dan peningkatan kualitas hidup perempuan.



Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kabid Pemberdayaan, Organisasi

Partisipasi

Perempuan

Aktif

sesuai

Masyarakat

bidang

tugas

dan dan

tanggungjawabnya. Bidang Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Bidang Perlindungan Anak mempunyai tugas membina, mengoordinasikan

dan

memfasilitasi

perlindungan

dan

peningkatan kesejahteraan anak. Uraian

tugas

sebagaimana

dimaksud

adalah

sebagai

berikut: 

Menyusun

program,

mengoordinasikan,

mengatur,

mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan peningkatan kesejahteraan anak. 

Menyusun

program,

mengoordinasikan,

mengatur,

mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan, fasilitas dan pengembangan lembaga perlindungan anak.




Menyusun program, mengoordinasikan, mengendalikan dan

mengevaluasi

kegiatan

penanggulangan

dan

penghapusan perdagangan anak. 

Menyusun

program,

mengevaluasi

mengatur,

bimbingan

mengendalikan

dan

petunjuk

dan teknis

peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam memperjuangkan nasib anak. 

Menyusun

program,

mengevaluasi

mengatur,

bimbingan

mengendalikan

dan

petunjuk

dan teknis

pengendalian potensi dan peningkatan kualitas anak. dan 

Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Peningkatan

Kesejahteraan

dan

Perlindungan

Anak

mempunyai fungsi : 

Menyusun rencana strategis, data basis program dan program kerja bulanan, triwulan maupun tahunan Badan Pemberdayaan

Perempuan

dan

Keluarga

Berencana

sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). 

Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak antar lintas sektor guna kelancaran pelaksanaan tugas.



Mengintergrasikan

hak

anak

dalam

kebijakan

dan

program pembangunan. 

Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas agar tercipta pemerataan tugas.




Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan guna kejelasan pelaksanaan tugas.



Mengawasi

pelaksanaan

tugas

bawahan

agar

tidak

terjadi penyimpangan. 

Menilai hasi kerja bawahan secara periodik guna bahan peningkatan kinerja.



Menyusun

konsep

pedoman

petunjuk

teknis

dan

petunjuk pelaksanaan bidang peningkatan kesejahteraan dan

perlindungan

anak

sesuai

dengan

ketentuan

perundang-undangan yang berlaku. 

Menyusun

materi

penyelenggaraan

kegiatan

bidang

peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak. 

Menyelenggarakan tertib administrasi serta membuat laporan periodik dan tahunan.



Menginventarisir

permasalahan-permasalahan

guna

menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah 

Melaksanakan

penilaian

pekerjaan

bawahan

secara

kepada

atasan

periodik maupun berkala. 

Melaporkan

hasi

pelaksanaan

tugas

sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 

Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala badan.


Unsur-unsur Organisasi Bidang Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak adalah : a. Sub

Bidang

Peningkatan

Kualitas

Hidup

dan

Hidup

dan

Perlindungan Anak Sub

Bidang

Perlindungan

Anak

Peningkatan mempunyai

Kualitas tugas

melaksanakan

bimbingan teknis penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak dan melaksanakan bimbingan teknis pengembangan dan peningkatan kesejahteraan anak. Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut : 

Menyusun kegiatan dan rencana kerja sub bidang peningkatan kualitas hidup dan perlindungan anak.



Menyusun

program

dan

anggaran

sub

bidang

peningkatan kualitas hidup dan perlindungan anak. 

Melaksanakan perumusan kegiatan operasional dan program sub bidang peningkatan kualitas hidup dan perlindungan anak.



Mengendalikan penyelenggaraan program sub bidang peningkatan kualitas hidup dan perlindungan anak.



Menyiapkan bahan pengintegrasian hak-hak anak dalam program-program pembangunan daerah.



Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Sesuai tugas dan tanggung jawab.



Membagi tugas kepada bawahan. 31




Memberi petunjuk bimbingan kepada bawahan.



Mengecek atau mengkoreksi pekerjaan bawahan.



Menyiapakan bahan-bahan yang digunakan untuk kegiatan sosialisasi atau pelatihan.



Menyusun rencana kerja kegiatan sosialisasi atau pelatihan.



Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan.



Membuat laporan kegiatan sub bidang peningkatan kualitas hidup dan perlindungan anak.

b. Sub Bidang Perlindungan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga Sub

Bidang

Rumah

Perlindungan

Tangga

Tindak

mempunyai

Kekerasan

tugas

dalam

melaksanakan

bimbingan teknis penyelenggaraan perlindungan tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan

anak

dan

melaksanakan

bimbingan

teknis

penanggulangan KDRT. Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut : 

Menyusun kegiatan dan rencana kerja sub bidang Perlindungan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).



Menyusun

program

dan

anggaran

sub

bidang

Perlindungan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).




Mengumpulkan

dan

penyelanggaraan

mengolah

perlindungan

data

tindak

tentang kekerasan

dalam rumah tangga. 

Menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi kegiatan perlindungan terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga.



Menyiapkan

bahan

informasi

dan

sosialisasi

perlindungan tindak kekerasan dalam rumah tangga di daerah. 

Melaksanakan penyusunan kegiatan operasional dan program sub bidang Perlindungan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).



Mengendalikan penyelenggaraan program sub bidang Perlindungan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).



Memantau dan menginventarisasi tindak KDRT.



Menindaklanjuti hasil pemantauan dan temuan tindak KDRT di masyarakat dalam skala Kabupaten sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.



Menyiapkan

bahan,

memberikan

fasilitas

dan

mengembangkan kerjasama antar lembaga terkait dalam peningkatan perlindungan tindak kekerasan dalam rumah tangga. 



Bidang

Keluarga

Sejahtera

dan

Pemberdayaan

Keluarga Bidang Keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga mempunyai

tugas

membina,

mengoordinasikan

dan

memfasilitasi pemberdayaan keluarga sejahtera. Uraian

tugas

sebagaimana

dimaksud

adalah

sebagai

berikut: 

Pelaksanaan program

pengumpulan

keluarga

dan

sejahtera

pengelolaan dan

data

pemberdayaan

keluarga. 

Pelaksanaan perumusan kebijakan operasional program pemberdayaan

ekonomi

keluarga,

pengembangan

keahanan keluarga dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga. 

Pengendalian penyelenggaraan program pemberdayaan ekonomi keluarga, pengembangan keahanan keluarga dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga.



Evaluasi

pelaksanaan

pemberdayaan

ekonomi

pengendaian keluarga,

program

pengembangan

keahanan keluarga dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga.


Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Peningkatan

Kesejahteraan

dan

Perlindungan

Anak

mempunyai fungsi : 

Menyusun rencana strategi data basis program kerja tahunan di bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).



Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas agar tercipta pemerataan tugas.






Menyusun

rencana

kegiatan

di

lingkungan

Bidang

Keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga. 

Menghimpun, mengelola dan menyajikan informasi data program

di

pemberdayaan

bidang

Keluarga

keluarga

untuk

sejahtera

menyusun

dan

rencana

strategi dan program kerja tahunan. 

Melaksanakan monitoring dan pengendalian pelaksanaan strategi dan program kerja tahunan bidang keluarga dan pemberdayaan keluarga.



Melaksanakan

analisis

dan

evaluasi

serta

informasi

program secara periodik dan tahunan. 

Menginventarisasi

permasalahan-permasalahan

guna

menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah. 

Melaksanakan koordinasi guna kelancaran pelaksanaan tugas.



Melaporkan

hasi

pelaksanaan

tugas

kepada

atasan

sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 35 Rencana Strategis BPPKB Tahun 2012 - 2016



Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.



Mengawasi

pelaksanaan

tugas

bawahan

agar

tidak

terjadi penyimpangan. 

Memeriksa

hasil

kerja

bawahan

untuk

mengetahui

kesulitan dan hambatan serta memberikan jalan keluar. 

Menilai hasil kerja bawahan secara periodik guna bahan peningkatan kinerja.



Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala badan.

Unsur-unsur Organisasi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga adalah : a. Sub Bidang Pembinaan Ketahanan dan Kualitas Keluarga Sub Bidang Pembinaan Ketahanan dan Kualitas Keluarga mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis

penyelenggaraan,

pembinaan

ketahanan

dan

peningkatan kualitas keluarga melalui berbagai kegiatan. Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut : 

Menyusun program dan rencana kerja di bidang Pembinaan Ketahanan dan Kualitas Keluarga.



Melakukan

upaya

keterpaduan

dan

sinkronisasi

pelaksanaan dan kualitas keluarga. 

Melakukan hubungan kerja dengan komponen dan intansi

terkait

dalam

pelaksanaan

pengendalian

program bidang pembinaan ketahanan dan kualitas keluarga.




Melakukan

evaluasi

pelaksanaan

kegiatan

pengendalian program bidang pembinaan ketahanan dan kualitas keluarga. 

Menyusun ketahanan program

rencana dan kerja

kerja

sub

kualitas bidang

bidang

keluarga keluarga

pembinaan berdasarkan

sejahtera

dan

pemberdayaan keluarga. 

Melaksanakan

koordinasi

guna

kelancaran

pelaksanaan tugas. 

Membagi

tugas

kepada

bawahan

sesuai

dengan

bidang tugas agar tercipta pemerataan tugas. 




Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data pengendalian lapangan.



Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan agar tidak terjadi penyimpangan.



Memeriksa hasil kerja bawahan untuk mengetahui kesulitan dan hambatan serta memberikan jalan keluar.






Melaksanakan

monitoring

dan

pengendalian

pelaksanaan rencana strategis dan program kerja tahunan. 

Melaksanakan analisa dan evaluasi program bidang pembinaan ketahanan dan kualitas keluarga.




Menginventarisasi permasalahan-permasalahan guna menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.



Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.



Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

a. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Sub

Bidang

mempunyai

Pemberdayaan

tugas

penyelenggaraan,

ekonomi

melaksanakan pembinaan

keluarga

bimbingan dalam

teknis

melakukan

pemberdayaan ekonomi keluarga melalui Ibu rumah tangga. Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut : 

Menyiapkan kebijakan

bahan-bahan

dan

strategi

untuk

penyusunan

pelaksanaan

pengendalian

program bidang pemberdayaan ekonomi keluarga. 

Melakukan

upaya

sinkronisasi

terciptanya

pelaksanaan

keterpaduan

pengendalian

dan

program

bidang pemberdayaan ekonomi keluarga. 

Melakukan hubungan kerja dengan komponen dan instansi

terkait

dalam

pelaksanaan

pengendalian

program bidang pemberdayaan ekonomi keluarga. 

Melakukan

evaluasi

pelaksanaan

kegiatan

pengendalian program bidang pemberdayaan ekonomi keluarga. 

Menyusun rencana kerja sub bidang pemberdayaan ekonomi

keluarga

sejahtera

dan

pemberdayaan

keluarga. 38 Rencana Strategis BPPKB Tahun 2012 - 2016



Melaksanakan, mengumpulkan data dan mengolah laporan pelaksanaan bidang pemberdayaan ekonomi keluarga.



Melaksanakan koordinasi guna kelancaran tugas.



Membagi

tugas

kepada

bawahan

sesuai

dengan

bidang tugas agar tercipta pemerataan tugas. 




Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan agar tidak terjadi penyimpangan.



Memeriksa hasil kerja bawahan untuk mengetahui kesulitan dan hambatan serta memberikan jalan keluar.






Melaksanakan

monitoring

dan

pengendalian


Menganalisa, mengevaluasi serta membuat laporan program bidang pemberdayaan ekonomi keluarga secara bulanan, triwulan dan tahunan.



Menginventarisasi permasalahan-permasalahan guna menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.








Bidang

Keluarga

Berencana

dan

Kesehatan

Reproduksi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai

tugas

mengoordinasikan,

membina,

mengembangkan informasi, sosialisasi serta melaksanakan kegiatan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Uraian

tugas

sebagaimana

dimaksud

adalah

sebagai

berikut: 

Pelaksanaan perumusan kebijakan operasional program peningkatan partisipasi pria, pembinaan remaja dan perlindungan Keluarga

haka

Berencana

reproduksi, dan

jaminan

pelayanan

pengnggulangan

masalah

kesehatan reproduksi. 

Pengendalian

penyelenggaraan

program

peningkatan

partisipasi pria, pembinaan remaja dan perlindungan hak reproduksi, jaminan pelayanan keluarga berencana dan penggulangan masalah kesehatan reproduksi. 

Evaluasi pelaksanaan pengendalian program peningkatan partisipasi pria, pembinaan remaja dan perlindungan hak reproduksi, jaminan pelayanan keluarga berencana dan penggulangan masalah kesehatan reproduksi.



Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan tanggung jawab.


Untuk melaksanakan tugas sebagaiman dimaksud, Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai fungsi : 

Penyusunan program, pengaturan, pengendalian dan evaluasi

kegiatan

pembinaan

dan

pengembangan

informasi keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. 

Penyusunan program, pengaturan, pengendalian dan evaluasi kegiatan sosialisasi Keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.



Membagikan tugas

kepada bawahan

sesuai dengan

bidang tugas agar tercipata pemerataan tugas. 

Memberi

petunjuk

arahan

kepada

bawahan

guna

kejelasan pelaksanaan tugas. 

Membimbing dan memeriksa hasil kerja bawahan untuk mengetahui kesulitan dan hambatan serta memberikan jalan keluar.



Mengatur dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan agar tidak terjadi penyimpangan.



Menyusun rencana strategis, data basia program, dan program kerja tahunan bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi sesuai dengan RPJM.



Menyusun konsep pedoman petunjuk teknis operasional keluarga berencana dan kesehatan reproduksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



Menyusun materi penyelanggaran kegiatan operasional keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.



Melaksanakan koordinasi guna kelancaran tugas.




Melaksanakan

pembinaan,

pengendalian

dan

pemantauan pelaksanaan kegiatan operasional keluarga berencana, remaja dan perlindungan hak reproduksi. 

Melaporkan hasi pelaksanaan tugas kepada aasan sebagi pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

Unsur-unsur Organisasi Bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi adalah: a. Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana Sub Bidang Pelayanan Keluarga berencana mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan petunjuk teknis pengembangan

informasi

dan

pelayanan

Keluarga

berencana. Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut : 

Menyusun kegiatan dan rencana kerja sub bidang jaminan pelayanan keluarga berencana.



Menyusun program kegiatan dan angggaran sub bidang jaminan pelayanan keluarga berencana.



Melakukan hubungan kerja dengan komponen dan instansi terkait dalam perumusan kegiatan sub bidang jaminan pelayanan keluarga berencana.



Penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan keluarga berencana, peningkatan partisipasi pria dalam ber KB.




Penyelenggaraan

dukungan

pelayanan

rujukan

keluarga berencana, operasional jaminan dan pelayan keluarga

berencana,

peningkatan

partisipasi

pria

dalam ber KB. 

Penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan keluarga

berencana,

termasuk

pelayanan

KB

di

Rumah Sakit skala kabupaten. 

Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan

perencanaan

kehamilan,

sasaran

peningkaatan partisipasi pria, sasaran peningkatan perencanaan

kehamilan,

sasaran

peningkatan

partisipasi pria, sasaran “Unmeet Need”. 

Penyerasian dan penetapaan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan keluarga berencana, peningkatan partisipasi pria.



Pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria.



Pemantauan tingkat drop out peserta KB.



Pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan KB dan pembinaan penyuluh KB.



Perluasan jaminan dan pembinaan pelayanan KB.



Melaksanakan pembinaan pra pelayanan (manfaat ber KB, cara kerja alat kontrasepsi, tempat pelayanan KB dan

pasca

pelayanan

peserta

KB)

efek/dampak

pemakaian alat kontrsepsi dan konsultasi ulang serta rujukan kepada calon peserta KB dan peserta KB. 

Melaksanakan

peningkatan

dan

pengembangan

jaringan pelayanan KB melalui jalur pemerintah dan swasta. 43 Rencana Strategis BPPKB Tahun 2012 - 2016



Melakukan upaya peningkatan mutu pelayanan KB melalui pertemuan medis tehnis, pemantauan oleh tim jaga mutu pelayanan kontrasepsi dan kegiatan pengamatan pasca pelayanan.



Melaksanakan penilaian pekerjaan bawahan secara periodik maupun berkala.






Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga berencana dan kesehatan reproduksi sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

b. Sub Bidang Kesehatan Reproduksi Sub Bidang kesehatan reproduksi mempunyai tugas melaksanakan

bimbingan

dan

petunjuk

teknis

pengembangan dan pembinaan kesehatan reproduksi. Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut : 

Menyusun

kegiatan

dan

rencana

kerja

penanggulangan masalah kesehatan reproduksi. 

Menyusun

program

dan

anggaran

penanggulan

masalah kesehatan reproduksi. 

Menyusun konsep pedoman petunjuk pelaksanaan dan

petunjuk

teknis

penanggulangan

masalah


Melakukan

Upaya

terciptanya

keterpaduan

dalam

penanggulangan masalah kesehatan reproduksi.




Menyelenggarakan

dan

memfasilitasi

upaya

peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan sosial yang aman dan memuaskan terbebas dari HIV/AIDS dan infeksi menular seksual (IMS). 

Menetapkan kebijakan kesehatan reproduksi remaja, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kabupaten.



Melakukan

evaluasi

pelaksanaan

kegiatan

penanggulangan masalah reproduksi. 

Menghimpun, mengumpulkan

dan

mengolah data


Menyiapkan

bahan

dan

menyusun

laporan

pelaksanaan kegiatan kesehatan reproduksi. 

Menyiapakan penyuluhan

fasilitasi kelompok

pendukung oleh

pendidik

pelaksaan sebaya

dan

konselor sebaya KRR. 

Menyusun

rencana

kerja

kesehatan

reproduksi

sub

bidang

berdasarkan

pelayanan

program

kerja

bidang KB dan KR. 

Melaksanakan

monitoring

dan

pengendalian


Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.


Gambaran pembagian tugas kepada masing-masing unsur dalam organisasi

Badan

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Keluarga

Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat dapat digambarkan pada

struktur

organisasi.

Struktur

organisasi

Badan

Permberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai Perda Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut: a.

Kepala Badan

b.

Seketaris, terdiri dari : 1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan 2) Sub Bagian Keuangan 3) Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program

c.

Bidang Pemberdayaan, Partisipasi Aktif Masyarakat dan Organisasi Perempuan terdiri dari : 1) Sub Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Organisasi Perempuan 2) Sub Bidang Advokasi dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

d.

Bidang Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak terdiri dari : 1) Sub Bidang Pembinaan dan Ketahanan Kulitas Keluarga 2) Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga


e.

Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga terdiri dari : 1) Sub

Bidang

Perlindungan

Tindak

Kekerasan

Dalam

Rumah Tangga 2) Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak f.

Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi terdiri dari : 1) Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana 2) Sub Bidang Kesehatan Reproduksi

2.2. SUMBER DAYA SKPD Secara keseluruhan Sumber Daya Manusia pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat berjumlah 58 orang terdiri dari : a.

PNS dan CPNS sebanyak 56 orang

b.

PHL sebanyak 2 orang terdiri dari : 

PHL Pelaksana / Supir 1 orang



PHL Jaga malam 1 orang

Komposisi

Pegawai

Badan

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat keadaan pada 01 Januari 2012 sebagai berikut :


a.

Pegawai menurut golongan : No

Golongan

1. 2.

I/c II / a II / b II / c II / d III / a III / b III / c III / d IV / a IV / b IV / c

3.

4.

Jumlah Pegawai 2 2 6 1 18 5 5 11 1 4 1

Jumlah

b.

56

Pegawai menurut tingkat Pendidikan : No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

c.

Keterangan

Tingkat Pendidikan SD SLTP SLTA Diploma I Diploma II Diploma III Sarjana Muda Sarjana (S1) Pasca Sarjana (S2)

Jumlah 2 21 2 5 26 -

Jumlah

56

Keterangan

Pegawai menurut Diklat Perjenjangan : No 1 2 3

Jenis Diklat Perjenjangan

Jumlah

ADUM / DiklatpimTk IV SPAMA / Diklatpim Tk III SPAMEN / Diklatpim Tk II

12 5 1

Jumlah

18

Keterangan


d.

Pegawai menurut Jabatan / Esselon : No 1 2 3 4

Jabatan / Esselon Kepala Badan (Esselon II/b) Sekretaris (Esselon III/a) Kepala Bidang (Esselon III/b) Kasubbag / Kasubbid (Esselon IV/a)

Jumlah 1 1 4 11

Jumlah

17

Keterangan

Adapun hal-hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM SKPD adalah melalui hal-hal sebagai berikut :



Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan



Kriteria

kelayakan

SDM

sesuai

dengan

Tupoksi

dan

kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur. 

Kriteria

kelayakan

SDM

sesuai

dengan

Tupoksi

dan

kebutuhan untuk seleksi rekruitmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme. Dalam

menjalankan

Tugas

Pokok

dan

Fungsi

Badan

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin

Barat

telah

tersedia

sarana

dan

prasarana.

Pemanfaatan sarana dan prasarana harus sesuai dengan tuntutan tugas dan diperlukan daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan

pengadaan

secara

bertahap

dan

optimasi

pemeliharaan serta optimasi dan penambahan ruangan untuk memenuhi standard kelayakan kerja


Berikut gambaran jumlah, jenis dan kualitas aset yang dikelola dalam memberikan pelayanan publik adalah sebagai berikut : Kualitas No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Jenis Aset Tanah Gedung Kantor Aula Kantor Bak penampungan air Kendaraan Roda 4 (Esselon II) Kendaraan Roda 4 Kendaraan Roda 2 AC Komputer Notebook/laptop Printer Televisi Lemari Kayu Kulkas Filling Cabinet Kamera Handycam Proyektor Mesin Tik Meja dan Kursi Kerja Kursi Chitose Kursi Tamu Meja Podium Telepon Mesin Fax Kipas Angin Mesin pemotong rumput Kompor Gas Tabung Gas Tabung Pemadam Kebakaran Tangga Alumunium Rak piring Speaker Amplifire

Jumlah

Baik

9.739 M2 332 M2 160 M2 1 Unit 1 Unit 1 Unit 13 Unit 2 Unit 8 Unit 5 Unit 5 Unit 2 Unit 5 Unit 2 Unit 6 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 2 Unit 30 set 30 Unit 2 Unit 1 unit 1 Unit 1 Unit 6 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 2 Unit 1 Unit

V V V V

Buruk

V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V

V


2.3 KINERJA PELAYANAN SKPD Kinerja pelayanan SKPD menunjukkan tingkat kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat sebelumnya, dapat dilihat dalam tabel 2.1 dan tabel 2.2. Sebagai bagian dari lembaga

yang membantu Bupati

Kotawaringin Barat di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan keluarga berencana, maka jenis dan objek pelayanan yang dilakukan adalah sebagai berikut : 1.

Koordinasi program yang berkaitan PUG dengan instansi badan, unit kerja dan kelompok masyarakat terkait

2.

Pengembangan informasi dan sosialisasi mengenai pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kepada masyarakat luas.

3.

Pembinaan kelembagaan masyarakat dalam partisipasi program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui organisasi wanita

4.

Fasilitasi upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak bagi korban KDRT

5.

Pelayanan KB bagi Pasangan Usia Subur (PUS)

6.

Fasilitasi Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) bagi remaja melalui PIK KRR

7.

Antisipasi Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS

8.

Pembinaan ketahanan keluarga (Tribina dan Caturbina)

9.

Peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga melalui UPPKS


2.4. TANTANGAN

DAN

PELUANG

PENGEMBANGAN

PELAYANAN SKPD Tantangan

dalam

pengembangan

pelayanan

Badan

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat adalah : 1.

luasnya wilayah kabupaten kotawaringin barat.

2.

Sebaran penduduk yang tidak merata antara kota dan desa

3.

Lambatnya

SDM

menerima

ilmu

keterampilan

dan

tekhnologi 4.

Kondisi, status kesehatan dan gizi perempuan/ anak relatif rendah

5.

Rentannya

remaja

dan

perempuan

terhadap

penyakit

menular 6.

Rentannya remaja terhadap NAPZA

7.

Terkait dengan terbitnya UU No.52 Tahun 2009

tentang

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yang

secara

eksistensi

tidak

langsung

Kelembagaan

PP

akan

dan

PA

berdampak

pada

di

dan

daerah,

kapasitas SDM daerah yang relatif masih baru-baru karena kebijakan perputaran SDM antara bagian di provinsi dan Kabupaten/kota. 8.

Kebutuhan data terpilah belum menjadi kesadaran SKPD terkait, untuk masih perlu upaya pengintegrasian data terpilah

dalam

statistik

yang

relevan

dan

pelaporan

nasional.


Sedangkan

peluang

dalam

pelaksanaan

pelayanan

Badan

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat 1.

Adanya Kebijakan pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

2.

Meningkatnya

pertumbuhan

ekonomi

di

Kabupaten

Kotawaringin Barat 3.

Budaya daerah yang tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan

4.

Wilayah terletak di zona strategis dan tanah relative subur


BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD Dari beberapa program yang akan dilaksanakan timbul permasalahan-permasalahan

dalam

pelayanan

SKPD

beserta

faktor-faktor yang mempengaruhinya. Permasalahan 1.

Keterbatasan SDM baik kuantitas maupun kualitas

2.

Rendahnya minat pegawai menjadi penyuluh KB

3.

Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang

4.

Terbatasnya dana pembinaan dan bantuan sosial

5.

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang gender

6.

Penyusunan anggaran belum responsif gender

7.

Masyarakat masih menganggap tabu untuk melaporkan kasus KDRT

8.

Rendahnya pengetahuan dan keterampilan SDM binaan

Faktor-faktor yang Mempengaruhi 1.

Luasnya wilayah binaan penyuluh KB

2.

Adanya desa tertinggal, terpencil dan perbatasan sehingga sulit untuk melakukan binaan

3.

Kurangnya pendidikan dan keterampilan kaum wanita di daerah 54


4.

Lemahnya koordinasi antara Badan/Instansi terkait.

5.

Terbatasnya pagu anggaran

6.

Belum terbentuknya BKKBD sehingga belum adanya bidang yang menangani pengendalian penduduk

3.2. TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH Visi dan Misi Kabupaten Kotawaringin Barat Visi

Pembangunan

“Terwujudnya

Kabupaten

Kabupaten

Kotawaringin Kotawaringin

Barat

adalah

Barat

yang

Sejahtera, Berkeadilan dan Jaya”. Visi tersebut mengandung makna bahwa dalam 5 (lima) tahun mendatang diharapkan: 1.

Kesejahteraan

Rakyat,

Terwujudnya

peningkatan

kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan

pada

keunggulan

daya

saing,

kekayaan

sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Tujuan penting ini dikelola melalui kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2.

Keadilan,

Terwujudnya

pembangunan

yang

adil

dan

merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia.


3.

Jaya, terwujudnya kemajuan daerah dalam segala bidang pembangunan

yang demokratis, berbudaya, bermartabat

dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab serta hak asasi manusia. Adapun Misi Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari 3 (tiga) poin sebagai berikut: 1.

Melanjutkan

Pembangunan

Kotawaringin

Barat

Sebagai

Daerah Pengembangan Pembangunan 2.

Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang

3.

Menuju Kejayaan Kotawaringin Barat

Isu Strategis Isu

strategis

yang

akan

dipecahkan

dalam

pelaksanaan

pembangunan 2013 adalah : 1.

Penyelenggaraan pendidikan berkualitas bagi semua

2.

Perbaikan derajat kesehatan masyarakat

3.

Dampak aktivitas pertambangan dan kehutanan terhadap lingkungan hidup

4.

Penanggulangan permasalahan kesejahteraan sosial

5.

Optimalisasi potensi sumber daya unggulan

6.

Kebutuhan infrastruktur penunjang investasi

7.

Kapasitas

aparatur

pemerintah

menghadapi

tantangan

otonomi daerah dan perkembangan global. Dengan berdasarkan pada isu-isu strategis sebagaimana tersebut diatas,

maka pokok-pokok Prioritas Pembangunan Kabupaten

Kotawaringin Barat tahun 2013 yang sesuai dengan bidang pelayanan

Badan

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Keluarga

Berencana adalah sebagai berikut: 56 Rencana Strategis BPPKB Tahun 2012 - 2016

Prioritas 3 : Program Penanggulangan Kemiskinan Pertumbuhan

ekonomi

sesungguhnya

tidak

mengatasi kemiskinan secara menyeluruh. samping

terus

meningkatkan

sejumlah

intervensi

yang

dan

untuk

Oleh karena itu, di

pertumbuhan

efektif

cukup ekonomi

terarah

perlu

maka terus

dilakukan. Kebijakan

diarahkan untuk menghormati, melindungi, dan

memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin yang mencakup terpenuhinya 10 (sepuluh) hak dasar bagi penduduk dalam menjalankan kehidupannya meliputi : (1) kecukupan dan mutu pangan, (2) akses dan mutu Iayanan kesehatan, (3) akses dan mutu layanan pendidikan, (4) akses layanan air bersih, (5) kesempatan kerja dan pengembangan usaha, (6) akses layanan perumahan

dan

sanitasi,

(7)

kepastian

kepemilikan

dan

penguasaan tanah, (8) kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam,

(9) jaminan rasa aman dan (10) partisipasi

dalam

kebijakan publik. Dengan demikian, maka program

penanggulangan kemiskinan

harus dilakukan melalui beberapa program aksi sebagai berikut: 1.

Meneruskan,

meningkatkan

dan

menyempurnakan

pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

Mandiri

Pedesaan

sebagai

inti

dari

program

penanggulangan kemiskinan yang bercirikan program yang memberdayakan

masyarakat,

terdesentralisasi

dan

implementasi program disesuaikan dengan kebutuhan lokal


dengan perencanaan yang bersifat bottom-up pada tingkat akar. 2.

Mengembangkan program Desa Mandiri yang difokuskan pada desa desa tertinggal agar tidak terjadi kesenjangan kemajuan

yang

semakin

pembangunan

luas,

utama,

melalui seperti

sektor

sektor

infrastruktur

dasar,pendidikan, kesehatan, serta menumbuhkan ekonomi rakyat berbasis keunggulan lokal. 3.

Penyempurnaan data keluarga miskin dan memutakhirkan data rumah tangga sasaran. Data rumah tangga sasaran akan diintegrasikan untuk semua program afirmasi dan subsidi sehingga berbagai duplikasi dapat dihindari.

4.

Pemihakan kepada Usaha rumah tangga antara lain dengan penguatan peran untuk memberikan akses modal bagi masyarakat kecil.

Prioritas 8 : Program Tata Kelola Pemerintahan, perbaikan dan pelaksanaan tata kelola pemerintahan, secara garis besar ditujukan untuk peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah dan pelayanan publik, serta penguatan aksi anti korupsi, dilakukan antara lain: 1.

Penguatan kelembagaan satuan kerja perangkat daerah untuk peningkatan kualitas kinerja aparatur daerah.

2.

Program perbaikan peraturan yang menyangkut rekrutmen, perkembangan karier secara transparan, akuntabel dan berdasarkan prestasi (merit based), serta aturan disiplin dan pemberhentian pegawai negeri sispil.

3.

Meningkatkan kinerja dengan memperbaiki prosedur kerja (business

process),

pemanfaatan

teknologi

untuk 58


peningkatan

kecepatan

dan

keakuratan

layanan,

dan

mengatur kembali struktur organisasi agar makin efisien dan efektif dalam menjalankan fungsi pelayanan publik, regulasi, pengawasan dan penegakan aturan. 4.

Melakukan

pengawasan

pemberantasan

korupsi

kinerja dan

dan

termasuk

penerapan

disiplin

dan

hukuman yang tegas bagi pelanggaran sumpah jabatan, aturan, disiplin, dan etika kerja birokrasi. 5.

Meningkatkan

transparansi

pemerintahan

dengan

dan

akuntabilitas

perumusan

standar

layanan pelayanan

minimum. 6.

Penyesuaian dan perbaikan kesejahteraan pegawai.

Prioritas

9

:

Pemberantasan

Program Korupsi,

Penegakan

implementasi

Hukum

agenda

dan

reformasi

penegakan hukum akan dilakukan ke dalam dua

aksi yaitu

reformasi

penegakan

penegakan

hukum

(rule

of

law)

dan

ketertiban umum. Prioritas 10 : Program Pembangunan yang Inklusif dan Berkeadilan, kesenjangan

program dan

ini

ketidakadilan

bertujuan baik

di

untuk antara

mengurangi kelompok

masyarakat dan kelompok penghasilan, antar daerah, dan antar jender. Program aksi yang inklusif dan berkeadilan meliputi : 1.

Penguatan kelompok usaha mikro, kecil dan menengah dengan perluasan akses kredit untuk UMKM termasuk dan utamanya melalui fasilitasi pemerintah daerah mengakses modal,

Penguatan

Bank

Perkreditan

Rakyat

untuk

membantu usaha mikro, penciptaan dan pendidikan bagi 59 Rencana Strategis BPPKB Tahun 2012 - 2016

para pengusaha dan enterpreneur baru di tingkat kecil dan menengah

di

daerah-daerah,

mendukung

inovasi

dan

kreativitas masyarakat dan pengusaha dalam menciptakan produk,

mengemas,

memasarkan

dan

memelihara

kesinambungan dalam persaingan yang sehat. Menciptakan kebijakan yang berpihak pada usaha kecil menengah baik dalam

kebijakan

produksi,

distribusi,

dan

penggunaan

anggaran pemerintah pusat dan daerah, termasuk aktivitas BUMD. 2.

Mengurangi kesenjangan antar desa dengan melakukan terus menerus perbaikan kebijakan Alokasi Dana Desa

3.

Mempercepat pembangunan daerah-daerah tertinggal dan daerah perbatasan terluar dan terpencil.

4.

Mengurangi kebijakan

kesenjangan

jender

pengarusutamaan

pembangunan.

Meningkatkan

dengan

jender partisipasi

meningkatkan

dalam

strategi

perempuan

di

segala bidang baik dalam proses pembuatan kebijakan, proses pelaksanaan kebijakan.

3.3. TELAAH RENSTRA K/L RENSTRA Telaah Renstra K/L renstra mengemukakan apa saja faktorfaktor

penghambat

ataupun

factor-faktor

pendorong

dari

pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan-permasalahn SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD Kabupaten. Adapun faktor-faktor penghambat di inten adalah sebagai berikut :


1.

Terbatasnya jumlah SDM

2.

Terbatasnya jumlah Penyuluh KB dan Kader

3.

Terbatasnya

jumlah

sarana

dan

prasarana

mobilitas/operasional 4.

Terbatasnya anggran untuk pelaksanaan kegiatan

Faktor-faktor pendorong (intern) adalah sebagai berikut : 1.

Adanya komitmen dari Piminan

2.

Adanya koordinasi antara bidang-bidang SKPD

3.

Adanya pelatihan-pelatihan dan Bintek

4.

Adanya Peraturan Daerah/ Peraturan Gubernur

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS Penyusunan Keluarga

Renstra

Badan

Berencana

memperhatikan

dan

Pemberdayaan

Kabupaten

Perempuan

Kotawaringin

mempertimbangkan

berbagai

dan Barat

pola

dan

struktur tata ruang yang telah ditatapkan dalam RTRW Nasional, RTRW

Provinsi

Kalimantan

Tengah

dan

RTRW

Kabupaten

Kotawaringin Barat sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program

kegiatan

pembangunan

yang

berkaitan

dengan

pemanfaatkan ruang daerah Kabupaten Kotawaringin Renstra

Badan

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Barat.

Keluarga

Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat memuat strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah jangkauan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.


JUMLAH PEMAKAIAN KONTRASEPSI PER KECAMATAN TAHUN 2011 KONTRASEPSI KECAMATAN

NO

IUD

MOP

MOW

IMPLANT

SUNTIK

PIL

KONDOM

1

KUMAI

54

2

34

366

4.274

1.979

64

2

ARSEL

422

55

414

596

8.448

5.621

425

3

KOLAM

49

9

85

332

968

1.280

27

4

ARUTA

34

13

24

116

511

415

87

5

P.LADA

25

2

5

274

3.272

1.863

4

6

P. BANTENG

130

4

70

274

2.821

672

13

JUMLAH

714

85

632

620

20.294

11.830

620

Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera 2011 No

Tahun 2011

Uraian

Target

Realisasi 3.231

1

Keluarga Pra Sejahtera

0

2

Keluarga sejahtera

0

% 5,9

10.568 19,36

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS Penentuan Isu-isu strategis yang berkaitan dengan Pelayanan tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut : 1.

Terbatasnya SDM professional 62


2.

Masih terbatasnya alokasi anggaran yang tersedia sehingga pelayanan

terhadap

masyarakat

(KB,

KR,

KS)

belum

optimal. 3.

Masih terbatasnya dana-dana untuk bantuan modal/UPPKS, korban KDRT dan sarana kegiatan.

4.

Terbatasnya sarana prasarana

5.

Masih rendahnya pengetahuan/ keterampilan masyarakat tentang usaha produktif.

6.

Masih rendahnya pemahaman penentu kebijakan terhadap Pengarusutamaan Gender (PUG) sehingga Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) belum tercapai.

7.

Warga masyarakat masih banyak yang belum mengerti dengan UU Perlindungan KDRT dan Perlindungan Anak serta penerapananya .

8.

Pelecehan

seksualitas

sering

terjadi

pada

masyarakat

miskin 9.

Masih rendahnya pemahaman masyarkat tentang beberapa jenis alat kontrasepsi.

10.

Belum terbitnya PP dalam penjabaran UU Nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan penduduk dan pembangunan keluarga sehingga program kependudukan belum jelas yang menangani.


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. VISI DAN MISI SKPD Dalam

sistem

akuntabilitas

kinerja

Instansi

Pemerintah

perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Instansi Pemerintah. Perencanaan strategis Instansi Pemerintah memerlukan integrasi keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Analisis terhadap lingkungan organisasi internal

maupun eksternal

merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan

(strengths),

kelemahan

(weakness),

peluang

(opportunities) dan hambatan/kendala (threats) yang ada analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan Visi dan Misi serta strategis Instansi Pemerintah. Visi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat adalah “Terwujudnya keluarga yang bahagia dan sejahtera serta perempuan dan anak yang berkualitas”


Untuk mewujudkan visi diatas, maka Badan Pemberdayaan perempuan

dan

Keluarga

Berencana

(BPPKB)

Kabupaten

Kotawaringin Barat mempunyai Misi yang merupakan tujuan utama dari arah perencanaan yang ingin dicapai, Misi tersebut adalah: 1.

Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak

2.

Meningkatkan sumber daya perempuan

3.

Meningkatkan

penanganan

permasalahan

terhadap

perempuan dan anak 4.

Meningkatkan ekonomi keluarga

5.

Meningkatkan ketahanan keluarga

6.

Meningkatkan pendewasaan Usia Perkawinan

7.

Menurunkan Total Fertility Rate (TFR) atau angka kelahiran

4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini. Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD NO.

(1) 1

TUJUAN

(2) Memfasilitasi pengembangan P2TP2A, upaya perlindungan perempuan terhadap tindak

INDIKATOR

SASARAN

SASARAN

TAHUN KE2012

2013

2014

2015

2016

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1. Penanganan pengaduan perempuan dan anak korban kekerasan

60%

70%

80%

90%

100%

(3) 1. Menurunya angka KDRT

TARGET KINERJA SASARAN PADA


NO.

(1)

TUJUAN

INDIKATOR

SASARAN

SASARAN

TAHUN KE2012

2013

2014

2015

2016

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

kekerasan dan meningkatkan kulitas pencatatan da pelaporan KDRT

2. Meningkatnya koordinasi dengan bidang-bidang dan instansi lain

2. Layanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan 3. Layanan rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan 4. Layanan bimbingan rohani bagi perempuan dan anak korban kekerasan 5. Penegakan hukum atas kasus kekerasan 6. Layanan Bantuan Hukum 7. Terfasilitasinya upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan 8. Terlatihnya bagi pelayan pendampingan korban KDRT 9. Terfasilitasinya upaya perlindugnan terhadap perlindungan perempuan dan anak 10. Tercatatnya korban KDRT secara jelas

40%

55%

70%

85%

100%

10%

25%

40%

55%

75%

15%

30%

45%

60%

75%

40%

50%

60%

70%

80%

20%

28%

36%

44%

50%

2,0%

2,1%

2,3%

2,7%

3%

2%

2,5%

3%

3%

3,1%

2,1%

2,2%

2,5%

2,8%

3%

66%

70%

70%

80%

90%

2%

2,8%

3,6%

4,7%

5,8%

5,7%

6,2%

7,5%

8,3%

10,2%

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dimaksud dengan: 1. Cakupan PUS yang istrinya dibawah usia 20 tahun 2. Turunnya angka TFR

5,7%

5,1%

4,5%

4%

3,5%

3,1

2,9

2,5

2,1

2,1

3.

78,64

78,64

78,64

78,64

78,64

9,5

8,5

7

6,5

5

17,4%

41,2%

65%

75%

85%

2

Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang PUG

Pengarusutamaan Peningkatan pemahaman gender tentang PUG, mampu menyusun ARG, dan peningkatan keterampilan

3

Meningkatkan profesionalisme organisasi perempuan Mengendalikan pertumbuhan jumlah penduduk

Terjalinnya kesetaraan gender dalam pembangunan 1. Meningkatkan pelayanan KB bagi PUS baik yang ber KB atau yang tidak ber-KB 2. Pendewasaan usia bagi remaja dalam berkeluarga 3. Meningkatnya kelangsungan hidup Ibu, bayi dan anak

4

TARGET KINERJA SASARAN PADA

Meningkatnya SDM anggota organisasi wanita dan PKK

4. 5.

Meningkatkan angka CPR Menurunya angka Unmeet Need Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS


NO.

(1)

TUJUAN

INDIKATOR

SASARAN

(2)

SASARAN

(3)

(4) 6.

7.

8.

5

6

7

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan Ibu rumah tangga/ perempuan dalam mengembangkan ekonomi keluarga

Meningkatkan ekonomi keluarga

Meningkatkan tumbuh kembang balita

Meningkatnya 1. kelangsungan hidup Ibu, bayi dan anak

Memberdayakan potensi lansia

1.

2.

Lansia

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE2012

2013

2014

2015

2016

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Ratio penyuluh 2 Desa/ KB/Petugas lapangan PLKB KB 1 PKB/PLKB untuk setiap 2 Desa/kelurahan Ratio petugas 1 PPKB/ pembantu Pembina Desa KB desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan 1 PPKBD Meningkatnya peserta KB - MKJP 9,34 - KB pria 2,01 Meningkatnya peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan Penyediaan informasi data mikro cakupan penyediaan informasi desa mikro keluarga di setiap desa

Meningkatnya pengetahuan/ketera mpilan ibu dalam tumbuh kembang anak 2. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB 3. Meningkatkan koordinasi Meningkatnya tingkat kemandirian lansia dan meningkatnya kreatifitas lansia

2 Desa/ 2 Desa/ 2 Desa/ PLKB PLKB PLKB

1PPKB/ Desa

1 PPKB/ Desa

1 PPKB/ Desa

1 PPKB/ Desa

15 10

25 15

45 20

70 30

1%

1,5%

2%

2,5%

3%

85,56%

89%

93%

96%

100%

1%

1%

1%

1%

1%

17,4%

34,3%

51,2%

68,1%

85%

10%

15%

20%

25%

30%

0,1

0,15

0,2

0,25

0,5


2 Desa/ PLKB

4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD Untuk mencapai hasil yang konsisten dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan diperlukan strategi organisasi yang menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan konpenhensif tentang berbagai langkah yang diperlukan untuk

mencapai

atau

mempelancar

pencapaian

tujuan

dan

sasaran yang telah ditetapkan. Beberapa kebijakan program dan kegiatan sebagai berikut : 1.

Memfasilitasi

Pengembangan

pusat

pelayanan

terpadu

pemberdayaan perempuan (P2TP2). 2.

Pemetaaan Potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam Pemberdayaan perempuan dan anak.

3.

Sosialisasi sistim pencatatan dan pelaporan KDRT

4.

Fasilitasi upaya perlindungan Perempuan terhadap tindak kekerasan

5.

Pembinaan Organisasi Perempuan.

6.

Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun Keluarga Sejahtera.

7.

Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender.

8.

Pelayanan Konseling.

9.

Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB.

10.

Penyuluhan

penanggulangan

Narkoba

PMS

termasuk

HIV/AIDS


Dalam mewujudkan visi dan misi yang dilakukan untuk mencapai tujuan sasaran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat dalam waktu tahun 2012-2016 mempunyai strategi sebagai berikut : 1.

Mengoptimalkan

unit-unit

forum

kelembagaan

yang

dibentuk dalam rangka mencapai upaya pengarusutamaan gender dalam pembangunan keluarga berencana. 2.

Mengupayakan keterpaduaan antara program kerja instansi pemerintah Kotawaringin Barat serta komponen masyarakat lainnya.

3.

Meningkatkan

upaya

pemberdayaan

perempuan

dan

keluarga berencana secara berkelanjutan diseluruh bidang pembangunan. 4.

Terwujudnya masyarakat yang peduli terhadap program KB dan

kesehatan

reproduksi

sehingga

tercipta

keluarga

sejahtera dan berkualitas. 5.

Meningkatkan

ilmu

pengetahuan

serta

pendidikan

keterampilan kepada masyarakat. 6.

Meningkatkan dan mengembangkan usaha-usaha kecil yang ada pada masyarakat.

7.

Meningkatkan kualitas kelembagaan / organisasi memalui diklat penyusuhan, sosialisasi dan pembinaan.

8.

Memperkuat dengan

hubungan

lembaga

kemitraan

masyarat,

antara

organisasi

pemerintah

masyarakat

/

organisasi wanita TOGA TOMA. 9.

Meningkatkan pengetahuan tentang strategi pendidikan perkembangan anak.


10.

Memelihara keluarga harmonis sebagai keluarga idaman

11.

Mengadakan pelayanan safari KB gratis untuk semua alat kontrasepsi melalui moment: a. Bakti sosial KB TNI b. Bakti sosial KB Bayangkara

12.

Meningkatkan pengetahuan remaja terhadap KRR melalui: a. Pelatihan bagi pendidik sebaya b. Penyuluhan tentang KRR bagi remaja & Keluarga yang mempunyai remaja

13.

Pembentukan kelompok PIK KRR

14.

Melaksanakan

pendataan

keluarga

dalam

rangka

menentukan angka Unmeed Need dan TFR. Berdasarkan

visi

dan

misi

strategi

Badan

Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat dirumuskan beberapa kebijakan antara lain : Pemberdayaan Perempuan 1.

Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dan organisasi perempuan

2.

Meningkatkan

pemahaman

tindak

kekerasan

terhadap

perempuan dan anak 3.

Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender


Pemberdayaan Keluarga Untuk mewujudkan dan merealisasikan visi dan misi serta strategi yang telah ditetapkan maka kebijakan pemberdayaan keluarga dapat ditempuh sebagai berikut : 1.

Peningkatan

kegiatan

program-program

pengentasan

stimulan

kepada

kemiskinan kelompok

melalui ekonomi

produktif yang tergabung dalam kelompok UPPKS secara berkelanjutan. 2.

Meningkatkan pengetahuan bagi anggota kelompok UPPKS dalam bidang pengelola keuangan, kemitraan usaha dan ketrampilan berwirausaha dengan melibatkan pelaku usaha dan dinas terkait di Kabupaten Kotawaringin Barat.

3.

Meningkatkan peran serta pada kader yang tergabung dalam kegiatan tribina ( BKB, BKR dan BKL ) sehingga dapat tercipta harapan lingkungan keluarga berkualitas segera terwujud.

4.

Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dalam hal pengarusutamaan gender sehingga kesetaraan dan keadilan gender diwilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dapat tercipta dengan baik.

5.

Meningkatkan kualitas hasil pendataan keluarga sebagai database

dalam

menentukan

program

pengentasan

kemiskinan yang menjadi komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat saat ini.


6.

Meningkatkan partisipasi dan peran serta kader IMP sebagai bentuk tenaga suka rela dalam pelaksanaan program baik dibidang

kependudukan,

bidang

KB

dan

bidang

pemberdayaan keluarga. Kebijakan dibidang Keluarga Berencana Program keluarga berencana adalah merupakan upaya untuk mengimplementasikan strategi yang ada dan merupakan langkahlangkah riil dari pada program KB itu sendiri. Untuk mendukung hal tersebut maka arah yang ditempuh adalah : 1.

Peningkatan pelayanan KB baik kepada peserta KB Baru maupun

peserta

KB

Aktif

dengan

penuh

kemandirian

sehingga angka drop out dan TFR dapat ditekan serendah mungkin. 2.

Meningkatkan kepada

kegiatan

Pasangan

Usia

KIE,

penyuluhan

Subur

(

PUS

dan )

advokasi

tentang

arti

pentingnya didalam pengendalian kelahiran dan jumlah anak ideal yang diinginkan sehingga pemahaman dan lingkungan kelaurga berkualitas di Kabupaten Kotawaringin Barat segera terwujud. 3.

Meningkatkan standar minimal pelayanan KB terhadap masyarakat, sehingga pelayanan prima dibidang KB kepada masyarakat dapat mengenai sasaran.

4.

Meningkatkan jangkauan pelayanan KB ke daerah aliran sungai, wilayah pantai dan wilayah perusahaan sehingga program KB merupakan budaya masyarakat Kobupaten Kotawaringin Barat.


5.

Meningkatkan inventarisasi dan unmeetneed ( orang yang tidak ingin punya anak tetapi tidak ber KB ) dapat terdata dan terlayani menjadi peserta KB

6.

Meningkatkan promosi dan sosialisasi terhadap bahaya penyakit menular dan HIV / AIDS kepada remaja baik secara formil maupun non formil.


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Program dan Kegiatan Indikator Kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat untuk 5 tahun kedepan dapat dilihat sesuai dengan Surat Edaran Bupati Nomor: 050/Bapp-I/I/2012

tentang

Penyusunan

Dokumen

Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

BIDANG

KELUARGA

BERENCANA

DAN

KELUARGA

SEJAHTERA (PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL NOMOR 55/HK-010/B5/2010) 1.

Kabupaten/Kota Berencana

dan

menyelenggarakan Keluarga

pelayanan

Sejahtera

berdasarkan

Keluarga Standar

Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. 2.

SPM

Bidang

Keluarga

Berencana

dan

Keluarga

Sejahtera

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi jenis pelayanan dasar beserta indicator kinerja dan target tahun 2010-2014 yang terdiri dari:


a.

Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. 1) Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun sebesar 3,5% pada tahun 2014 2) Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi peserta KB aktif sebesar 65% pada tahun 2014 3) Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) sebesar 5,0% pada tahun 2014 4) Cakupan anggota Bina Kelaurga Balita (BKB) ber-KB sebesar 70% pada tahun 2014 5) Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB sebesar 87% pada tahun 2014 6) Ratio penyuluh KB/petuas lapangan KB 1 PKB/PLKB untuk setiap 2 desa/kelurahan pada tahun 2014 7) Ratio petugas pembantu Pembina KB desa (PPKBD) setia desa/kelurahan 1 PPKBD pada tahun 2014

b.

Penyediaan alat dan obat kontrasepsi: Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat sebesar 30% per tahun.

c.

Penyediaan informasi Data Mikro. Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa sebesar 100% pada tahun 2014.


BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN (PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NO. 01 TAHUN 2010) 1.

Cakupan

perempuan

dan

anak

korban

kekerasan

yang

mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu 100%. 2.

Cakupan

perempuan

dan

anak

korban

kekerasan

yang

mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksanan KtP/A dan PPT/PKT di rumah sakit 100% dari sasaran program. 3.

Cakupan layanan rehabilitasi social yang diberikan oleh petugas rehabilitasi social terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu 75%.

4.

Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayana terpadu 75%.

5.

Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan

putusan

pengadilan

atas

kasus-kasus

kekerasan

terhadap perempuan dan anak 80%. 6.

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan bantuan hukum 50%.

7.

Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan 50%.

8.

Cakupan layanan reintegrasi social bagi perempuan dan anak korban kekerasan 100%.


BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dapat ditampilkan dalam tabel 6.1. Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO

Indikator

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

Tahun 0

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

Layanan pengaduan perempuan dan anak korban kekerasan

50%

60%

70%

80%

90%

100%

100%

2

Layanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan

30%

40%

55%

70%

85%

100%

100%

3

Layanan rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan

0%

10%

25%

40%

55%

75%

75%

4

Layanan bimbingan rohani bagi perempuan dan anak korban kekerasan

0%

15%

30%

45%

60%

75%

75%

5

Penegakan hukum atas kasus kekerasan

20%

40%

50%

60%

70%

80%

80%

6

Layanan bantuan hukum

20%

20%

28%

36%

44%

50%

50%

(1)


7

Meningkatnya pengetahuan masyarakat desa tentang sistem pencatatan dan pelaporan KDRT

2%

2,1%

2,3%

2,7%

3%

3%

8

Meningkatnya SDM bagi pelatih dan pendampingan korban KDRT

2%

2,5%

3%

3%

3,5%

3,5%

9

Bertambahnya pengetahuan masyarakat tentang arti penting P2TP2

2%

2,2%

2,5%

2,8%

3%

3%

10

Meningkatnya pemahaman dan kemampuan kelembagaan untuk berperan aktif dalam pembangunan PP dan anak

66%

70%

70%

80%

90%

90%

11

Meningkatnya SDM anggota organisasi perempuan dan PKK

2%

2%

2,8%

3,6%

4,7%

5,8%

5,8%

12

Meningkatnya pemahaman tentang PUG mampu menyusun ARG

5,71%

5,71%

6,2%

7,5%

8,3%

10,2%

10,2%

13

Peningkatan pengetahuan dan keterampilan wanita

0,6%

0,9

1,2%

1,5%

2%

2%

14

Cakupan PUS yang istrinya dibawah usia 20 tahun

5,7%

5,1%

4,5%

4%

3,5%

3,5%

15

Turunnya TFR

3,1

2,9

2,5

2,1

2,1

2,1

16

Meningkatanya CPR

78,64%

78,64%

78,64%

78,64%

65%

65%

17

Menurunnya Unmet need

9,5%

8,5%

7%

6,5%

5%

5%

18

Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS

17,4%

41,2%

65%

75%

85%

85%

19

Ratio penyuluh KB/Petugas lapangan KB 1 PKB/PLKB untuk setiap 2 desa/kelurahan

3 Desa/ PLKB

3 Desa/ PLKB

3 Desa/ PLKB

3 Desa/ PLKB

2 Desa/ PLKB

2 Desa/ PLKB

20

Ratio petugas pembantu pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan

1 PPKB/ Desa

1 PPKB/ Desa

1 PPKB/ Desa

1 PPKB/ Desa

1 PPKB/ Desa

1 PPKB/ Desa

21

Penyediaan alat dan obat kontrasepsi

10%

15%

20%

25%

30%

30%


NO

(1)

Indikator

(2)

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

Tahun 0

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

9,35% 2,01%

15% 20%

25% 15%

45% 15%

50% 15%

50% 15%

22

Meningkatnya peserta KB 1. MKJP 2. Peserta pria

23

Penyediaan informasi data mikro cakupan penyediaan informasi desa mikro keluarga di setiap desa

85,56%

89%

93%

96%

100%

100%

24

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan wanita

0,6%

0,9%

1,2%

1,5%

2%

2%

25

Tercapainya dukungan dan partisipasi masyarakat

1%

1,5%

2%

2,5%

3%

3%

26

Terwujudnya tenaga pendamping Bina Keluarga 1. BKL 2. BKB 3. BKR

6,6% 4,2% 1,1%

10% 10% 10%

15% 15% 15%

20% 20% 20%

25% 25% 25%

25% 25% 25%

27

Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB

17,4%

34,3%

51,2%

68,1%

85%

85%


BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan strategis satuan kerja perangkat daerah dalam 5 (lima) tahun sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan

pembangunan

yang

berbasis

pada

masyarakat,

Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para

pelaku-pelaku

(stakeholders)

dalam

menciptakan

Good

Gavernance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan. Output Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kota

Denpasar

adalah

Program

Tahunan

Badan

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat. Rencana Strategis (RENSTRA) BPPKB Kabupaten Kotawaringin Barat selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2012-2016 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja BPPKB. RENSTRA juga

memberikan

umpan

balik

yang

sangat

diperlukan

dalam

pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf BPPKB sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang. 80 Rencana Strategis BPPKB Tahun 2012 - 2016


Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat Indikator

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kinerja Program

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program dan Kegiatan

(outcome) dan Kegiatan (output)

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan

1

2

3

4

5

6

7

Memfasilitasi pengembangan P2TP2A, upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan dan meningkatkan kulitas pencatatan dan pelaporan KDRT

Menurunya angka KDRT

Meningkatnya ketahanan keluarga

1.1 Terfasilitasinya upaya . perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan

Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

Outcome: bertambahnya pengetahuan masyarakat tentang arti penting P2TP2A

1.2 Tertanganinnya korban . kekerasan pada perempuan dan anak

Kegiatan fasilitasi pengembangan P2TP2A

Output: terlatihanya masyarakat di kecamatan tentang pembentukan P2TP2A

2.1 Terlatihnya bagi pelayan . pendampingan korban KDRT

Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan

Outcome: Meningkatnya SDM bagi calon pelatih dan pendampingan korban KDRT

2.2 Layanan kesehatan bagi . perempuan dan anak korban kekerasan

Kegiatan pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT

Output: terlatihnya bagi pelayanan dan pendampingan korban KDRT

Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

Outcome: Meningkatnya pemahaman dan kemampuan kelembagaan untuk berperan aktif dalam pembangunan PP dan anak

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

Tahun-5

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab

Lokasi

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

100 orang

39.700.000

100 orang

60.000.000

150 orang

80.000.000

150 orang

85.000.000

200 orang

220.000.000

700 orang

484.700.000

BPPKB

50 orang

45.380.000

100 orang

110.000.000

100 orang

110.000.000

150 orang

140.000.000

150 orang

140.000.000

550 orang

545.380.000

BPPKB

50 orang

40.152.000

50 orang

65.000.000

100 orang

110.000.000

100 orang

120.000.000

150 orang

170.000.000

450 orang

505.152.000

BPPKB

2.3 Layanan rehabilitasi . soosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan 2.4 Layanan bimbingan . rohani bagi perempuan dan anak korban kekerasan 3.1 Terfasilitasinya upaya . perlindungnan terhadap perempuan dan anak

3.2 Cakupan penegakan . hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan bagi korban KDRT

3.3 Layanan bantuan hukum .

Kegiatan Peningkatan kapasitas jaringan kelembagaan perempuan dan anak

Output: meningkatnya pemahaman dan kemampuan masyarkat

1

2

Memfasilitasi pengembangan P2TP2A, upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan dan meningkatkan kulitas pencatatan dan pelaporan KDRT

Meningkatnya profesionalisme organisasi perempuan

Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang PUG

3 4

Tercatatnya korban KDRT secara jelas

4

5 Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

50 orang

19.422.000

100 orang

65.000.000

150 orang

80.000.000

150 orang

85.000.000

180 orang

105.000.000

63 orang

354.422.000

BPPKB

2%

322 orang

643.137.000

362 orang

735.200.000

384 orang

778.350.000

408 orang

820.300.000

450 orang

890.750.000

5,71 %

180 orang

98.030.000

220 orang

142.000.000

240 orang

253.100.000

250 orang

295.400.000

275 orang

320.200.000

8700

191.013.000

8800

219.665.985

9.000

252.615.883

9.300

290.508.265

9500,00

334.084.505

50 orang

51.816.000

80 orang

Outcome: Meningkatnya pengetakuan masyarakat tentang sistem pencatatan dan pelaporan KDRT

21

Kegiatan Sosialisasi Output: pencatatan korban Terlaksananya KDRT sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT Terjalinnya kesetaraan Meningkatnya SDM anggota gender dalam aspek organisasi wanita dan PKK pembangunan

Pengarusutamaan gender

Peningkatan pemahaman tentang PUG, mampu menyusun ARG, dan peningkatan keterampilan

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan Kegiatan Pembinaan organisasi perempuan Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan Kegiatan Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran seta dan kesetaraan gender

Mengendalikan Meningkatkan pertumbuhan pelayanan KB bagi jumlah penduduk PUS baik yang ber KB atau yang tidak berKB

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dimaksud dengan: 1 Cakupan PUS yang 2

istrinya dibawah usia 20 tahun Turunnya angka TFR

3

Meningkatkan angka CPR

4

Menurunya angka Unmeet Need Cakupan PUS peserta KB anggoya UPPKS

5 6

Ratio PPKBD setiap Desa/Kelurahan 1 PPKBD

7

Penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat Meningkatnya peserta KB

8

-

Meningkatnya Meningkatkan pengetahuan dan ekonomi keluarga keterampilan Ibu rumah tangga/ perempuan dalam mengembangkan ekonomi keluarga

1

2

Outcome: Meningkatnya SDM anggota organisasi wanita dan PKK Output: Pelatihan bagi anggota organisasi perempuan Outcome: Peningkatan pemahaman tentang PUG, mampu menyusun ARG dan Peningkatan keterampilan

BPPKB

Output: pelatihan penyusunan ARG, keterampilan bagi kaum wanita dan sosialisasi PUG

Program Pelayanan Kontrasepsi

BPPKB

6 Kecamatan

BPPKB

6 kecamatan

Kegiatan Pelayanan pemasangan Kontrasepsi

MKJP KB pria

Meningkatnya peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

Penyediaan informasi data mikro cakupan penyediaan informasi desa mikro keluarga di setiap desa

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan Kegiatan

Outcome: terciptanya keluarga sejahtera

Output: Penyuluhan bagi Ibu Terlaksananya rumah tangga pelatihan bagi Ibu dalam membangun rumah tangga keluarga sejahtera

120 orang

200 orang

240 orang

1

2

Memfasilitasi Meningkatkan Meningkatnya pengembangan tumbuh kembang kelangsungan hidup P2TP2A, upaya balita Ibu, bayi dan anak perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan dan meningkatkan kulitas pencatatan dan pelaporan KDRT Memberdayakan potensi lansia

Lansia

3 1

2

4

5

6

Tercapainya dukungan dan partisipasi masyarakat

Program Promosi Kesehatan Ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat

Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB

Kegiatan Output: Penyuluhan Penyuluhan kesehatan Ibu, bayi kesehatan Ibu, bayi dan anak dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat

Terwujudnya tenaga pendamping Bina Keluarga

Outcome: Meningaktnya pengetahuan kesehatan Ibu, bayi dan anak

Program Penyiapan Outcome: tenaga pendamping Tercapainya tenaga bina keluarga pendamping bina keluarga Kegiatan Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan

Output: Terlaksanaya pelatihan tenaga pendamping bina keluarga

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

100 orang

32.620.000

150 orang

54.930.000

200 orang

73.240.000

220 orang

80.564.000

240 orang

87.888.000

260 orang

95.212.000

BPPKB

100 orang

32.760.000

110 orang

36.036.000

120 orang

39.312.000

130 orang

42.588.000

140 orang

45.864.000

150 orang

49.140.000

BPPKB

21

Semoga dengan tersusunnya Renstra SKPD ini dapat bermanfaat bagi semua pihak

Recommend Documents