KATA PENGANTAR Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Anugrah dan RahmatNya,sehingga susunan Renja Strategis ( Renstra ) Dinas Pekerjaan Umun Kota Denpasar Tahun 2015 dapat diselesaikan dengan baik. Dalam Penyusunan dokumen rencana Strategis ( Renstra ) Pekerjaan Umum Kota Denpasar memuat beberapa kebijakan, Kegiatan, Program yang disusun sesuai kebutuhan,sebagai pedoman Pelaksanaan Program Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Denpasar Tahun 2015. Masalah pokok yang dibahas ialah bagaimana upaya yang dapat dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Kota Denpasar untuk meningkatkan pelayanan Prasarana Dasar ke PU-an mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Pembangunan di Kota denpasar, dalam rangka mewujudkan Good Governance Otonomi Daerah. Dengan pembahasan ini diharapkan dapat ditentukan esensi masalah untuk diprioritaskan pemecahannya,sehingga pelayanan Prasarana dasar dapat ditingkatkan kualitasnya.data dan informasi dikumpulkan dengan pendekatan kualitatif dan dengan menggunakan metode observasi yaitu : Menggali pengalaman pengalaman langsung para personil dan berbagai literature / dokumen tertulis Dengan mencermati aspek-aspek yang mempengaruhi kondisi lingkungan strategis,kemudian disusun asumsi –asumsi serta factor-faktor penentu keberhasilan,sehingga dapat disusun Rencana Strategis yang logis dan sistematek. Berdasarkan permasalahan yang telah dihimpun dan mengacu pada renstra Kota Denpasar selanjutnya disusun visi,misi,tujuan sasaran,kebijakan Operasional Program dan kegiatan untuk dijadikan acuan dan peoman semua aparatur Dinas Pekerjaan Umum Kota Denpasar dalam kurun waktu lima tahun kedepan dalam melaksanakan Program Kerjanya. Ucapan terimakasih disampaikan kepada semua Pihak yang telah membantu atas tersusunnya Rencana Strategis (Renstra).
Denpasar, September 2015 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Denpasar
Ir. I Ketut Winarta NIP. 19571231 198803 1 103
BAB I PENDAHULUAN
I.1 LATAR BELAKANG Rencana Strategis ( Renstra ) Kota Denpasar Tahun 2011 – 2015 disusun berdasarkan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM ) yang menjabarkan arah, kebijakan, Program, Kegiatan, Visi dan Misi Walikota terpilih dipadukan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum sehingga ada keterpaduan dengan arah kebijakan Pembangunan Daerah. Kesadaran masyarakat untuk ikut berperan baik pembangunan maupun pemeliharaan sarana dan prasarana bidang ke PU-an khususnya dengan menumbuhkan ekonomi kerakyatan untuk mendukung kota Denpsar sebagai kota kreatif. Sangat membantu kehandalan fungsi prasarana yang ada. Renstra Kota Denpasar menekankan bahwa pembangunan dan pengelolaan prasarana harus diselenggarakan secara efektif dan efisien sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi, stabilitas Daerah dan Nasional serta upaya pemerataan dan penyebaran pembangunan. Dalam proses pembangunan dewasa ini, ketersediaan prasarana yang memadai sangat dibutuhkan selain melaksanakan pembangunan sebagai akibat dari pertumbuhan wilayah, upaya pemeliharaan ini berakibat diperlukannya sejumlah dana terus bertambah karena biaya untuk material dan tenaga kerja makin meningkat setiap tahunnya. Untuk melaksanakan pemeliharaan yang efisiesn perlu terus dilakukan sehingga keterbatasan biaya yang ada tidak akan memperburuk kondisi prasarana dan tetap membantu keadaan fungsi prasarana yang ada. Oleh karena itu perlu disusun rencana Strategi untuk mengoptimalkan fungsi pelayanan dibidang fisik prasarana dengan pendanaan yang terbatas serta memperhatikan skala prioritas. Prasarana dengan kondisi mantap akan memberikan pelayanan yang cepat, tepat waktu dan aman untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan mampu berperan sebagai katalisator serta memberikan kontribusi yang nyata untuk terciptanya stabilitas.
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN Penyusunan Rencana Strategis ( Renstra ) Dinas Pekerjaan Umum Kota Denpasar Tahun 2011- 2015 adalah merupakan penjabaran dari peraturan Daerah Kota denpasar tetang rencana Strategis memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan
memiliki maksudsebagai tuntutan dan Pengarah Program Pelaksanaan tugas bidang kePUan. Rencana strategis adalah merupakan dokumen dokumen perencanaan yang mengacu kepada Undang-undag No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan memenuhi Instruksi Presiden Nomor : 7 tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun tujuan Penyusunan Renstra Dinas pekerjaan Umum Kota denpasar adalah memberikan arah yang lebih jelas terhadap tujuan pembangunan yang ingin dicapai dengan mengantisipasi perubahan – perubahan dan perkembangan yang terjadi dimasyarakat melalui kerja sama dari semua pihak, serta untuk dalam memudahkan penyusunan perencanaan tahunan Satuan Kerja Peringatan Daerah ( SKPD ).
1.3 LANDASAN HUKUM Dinas Pekerjaan Umum merupakan SKPD Teknis yang dalam kewenangannya melaksanakan tugas-tugas teknis sesuai dengan fungsi organisasi, sesuai PP Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia ) Tahun 2007 Nomor 89 dan tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata kerja Lembaga teknis Daerah kota Denpasar ( Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 8 diundangkan tanggal 24 Desember 2008 ). Dalam melaksanakan tugas kePU-an tersebut tentu diperlukan suatu pengelolaan unit organisasi yang mempunyai wawasan yang luas, responsive dan dinamis terhadap tuntutan / perkembangan masyarakat khususnya perubahan sesuai perannya dalam bidang ke PU-an, sehingga dpat memberikan pelayanan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.
1.4 JENJANG PERENCANAAN RENSTRA Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Denpasar Tahun 2011- 2015 disusun berdasarkan Penjenjangan dari uraian umum RPJMD, renstra Pemerintah Kota Denpasar yang kemudian dirinci detail (Breakdown) menjadi rencana Kerja Kerja Anggaran ( RKA ) sesuai Visi, Misi, program dan sasaran yang telah ditentukan. Berdasarkan dari usulan musrenbang kota, maka disusun Rencana Kerja Anggaran ( RKA ) untuk menyusun usulan kegiatan kePU-an slama satu tahun anggaran. Bila RKA telah mendapat Pagu Anggaran akan dituangkan kembali menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) sebagai petunjuk pelaksanaan rinci kegiatan, sehingga perencanaan tersebut berjenjang berdasarkan RPJPD, RPJMD Renja, RKA dan DPA SKPD yang hasil pelaksanaan kegiatan harus berdasarkan
Indikator Kinerja dan Tingkat Capaian Pelaksanaan. Perencanaan berjenjang seperti diatas disusun berupa lampiran Renstra ini.
1.5 SISTEMATIKA Untuk mempermudah pemahaman dari materi bahasan, dokumen Renstra ini disajikan dengan sistimatika sebagai berikut: BAB I Pendahulian menguraikan tentang latar belakang, pmikiran, pengertian rencana Strategis, maksud damn tujuan penyusunan, Metode penulisan dan tujuan penyusunan, metode penulisan dan sistematika penulisan. BABII Diskripsi lingkungan Strategi Dinas Pekerjaan Umum Kota Denpasar menguraikan tentang gambaran umum pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Denpasar sebagai arahan, pedoman yang melingkupi ruang gerak konsepsi perencanaan, implementasi otonomi daerah yang dituangkan dalam restrukturisasi organisasi, dalam restrukturisasi organisasi berupa struktur organisasi Dinas PU Kota Denpasar. Tugas Pokok fungsi dan asset-aset yang dikuasai serta kondisi saat ini. Sumber daya manusia yang diharapkan untuk diharapkan melaksanakan semua kegiatan yang disepakati , beberapa uraian menyangkut pengertian dari istilah yang sering digunakan dalam lingkup pemukiman dan prasarana wilayah serta permasalahan internal yang ada. BABIII Isu Strategis, memuat isu strategis dibidang kePU-an yang dapat mendorong Kota Denpasar sebagai Kota Kreatif berdasarkan Budaya unggulan serta mendukung Program Kota Sehat, Kota Layak Anak dan Program unggulan lainnya dengan menyiapkan Infrastruktur yang mantap. BAB IV Visi, Misi, Tujuan sasaran Strategis dan arah kebijakan Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Denpasar yang menguraikan tentang Visi, Misi, yang diharapkan sebagai pendorong motivasi dan komitmen dalam pelaksanaan tugas analisis lingkungan strategis internal dan eksternal, asumsi-asumsi yang diharapkan sebagai dalil atau aksioma pembenaran perumusan tujuan sasaran, program –program yang direncanakan, kegiatan-kegiatan yang disusulkan. Hal tersebut dilakukan melalui proses analisis manajemen strategis untuk mencapai faktor-faktor yang akan mempengaruhi pelaksanaan rencana. BAB V
Rencana Kegiatan Indikator Kinerja dan Pendanaan Indukatif menguraikan cara mendukung aplikasi arah kebijakan baik dilihat dari ketersediaan Sumber Daya Manusia, perlengkapan dan Prasarana Perkantoran untuk mendukung kegiatan sehingga diperoleh Kinerja yang sesuai dengan indicator yang telah ditentukan.
BAB VI Penentuan Indikator Kinerja, menguraikan indikator pencapaian Kinerja yang dipakai menilai Tingkat Kinerja dalam setiap pelaksanaan Kegiatan / Program selama lima tahun rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Denpasar.
BAB II DESKRIPSI LINGKUNGAN STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA DENPASAR
A. GAMBAR UMUM II.1 LETAK GEOGRAFIS DAN KONDISI WILAYAH Kota Denpasar merupakan salah satu dari 9 Daerah Tingkat II di Propinsi Bali yang letak wilayahnya, diantara 08 o 35’ 31 “- 08 o 44’ LS dan 115 o 10’23 “ – 115 o 16’27 “ BT dengan batas-batas lwilayah sebagai berikut : Sebelah Utara : Kabupaten Badung Sebelah Selatan : Laut ( Samudra Indonesia ) Sebelah Timur : Kabupaten Gianyar Sebelah Barat : Kabupaten Badung Topografi wilayahnya terdiri dari daratan rendah di bagian utara yang meliputi wilayah Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar Timur dan Denpasar Utara cukup potensial untuk pengembangan pada umumnya dan wilayah Kecamatan Denpasar Selatan untuk pengembangan pariwisata pada khususnya, lebih khusus lagi wisata alam (bahari) dan budaya. II.2 ADMINISTRASI DAN PEMERINTAHAN Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tanggal 15 Januari 1992 Kota Denpasar dan tanggal 27 Pebruari 1992 secara resmi menjadi Dati II ke-9 Propinsi Bali. Menjelang usianya ke-18 bersama dengan dicanangkannya Otonomi Daerah secara serentak diberlakukan di seluruh Indonesia tepatnya 1 Januari 2000 terbentuklah Dinas-dinas dibawah koordinasi Waalikota. Secara administrative Kota Denpasar terbagi empat wi8layah Kecamatan, 43 Desa Dinas/Kelurahan, 35 Desa Adat serta 397 Banjar Adat. II.3 LUAS WILAYAH DAN TATA GUNA LAHAN Kota Denpasar memiliki wilayah seluas 12. 778 Km2. Dari luas wilayah tersebut terbagi dalam beberapa penggunaan meliputi lahan Pertanian sawah 2.717 Ha Lahan Kering 99.64 Ha Tanaman Perkebunan 361 Ha Kehutanan 734.5 Ha Dan yang lainnya lahan pekarangan dan bangunan
B. PENDUDUK DAN ANGKATAN KERJA Jumlah Penduduk Kota Denpasar samapai pertengahan tahun 2010 sebanyak 788.445 jiwa yang terdiri atas laki-laki 403.026 jiwa dan perempuan 384.419 jiwa dengan luas wilayah seluas 12.778 Km2 maka tingkat kepadatan penduduk Kota Denpasar termasuk dalam criteria sangat padat 6.170 per Km2, untuk lebih jelasnya dipaparkan pada tabel berikut ini : Tabel Jumlah Perbandingan Penduduk Laki-laki dan Perempuan 1 Denpasar Barat 117,316 112,167 229,483 2 Denpasar Timur 70,201 67,731 137,932 3 Denpasar Selatan 125,392 119,565 244,957 4 Denpasar Utara 90,117 385,956 176,073 Jumlah 403,026 685,419 788,445
29,10 17,50 31,10 22,30 100
Data Sensus April-Mei 2010
Dari tabel tersebut bdi atas diketahui bahwa jumlah penduduk laki-laki 403.026 jiwa (50.61 % ) lebih banyak dari perempuan 385.419 jiwa ( 49.20 % ). Selama 5 tahun terakhir terus meningkat dengan laju pertumbuhan rata-rata 4% per tahun dalam kurun waktu 10 tahun berjalan. C. VISI DAN MISI KOTA DENPASAR VISI KOTA DENPASAR Visi Kota Denpasar sebagai Kota Kreatif Berwawasan Budaya dalam kesemimbangan menuju keharmonisan. RPJM Kota Denpasar Tahun 2011-2015 ini mengarah pada tantangan yang dihadapi dalam kurun waktu 5 tahun kedepan sebagai Kota Kreatif dibutuhkan aplikasi industry kreatif Berbasis Budaya Unggulan secara sistematis, partisipatif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, untuk bisa maju mutlak harus dibangun kemajuan ekonomi. Kemampuan untuk berdaya saing menjadi kunci untuk mencapai kemajuan. Hal ini akan tercermin antara lain pada ketersediaan SDM yang berkualitas dimanfaatkan untuk memperkuat perekonomian yang berbasis kerakyatan didasarkan pada keunggulan masing-masing wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan mengedepankan SDM berkualitas dan berdaya saing, meningkatkan penguasaan, pemanfaatan dan menciptakan iptek, pembangunan infrastruktur yang maju serta reformasi di bidang hokum dan apparatus. Dalam mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut ditempuh melalui lima misi pembangunan Pemerintah Kota Denpasar sebagai berikut.
MISI KOTA DENPASAR Misi Kota Denpasar sebagai penjabaran yang lebih kongkrit untuk mendukung terwujudnya Visi Pembangunan Kota denpasar Tahun 2011-2015 adalah : 1. Memperkuat jati diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan Budaya Bali. 2. Memberdayakan Masyarakat Kota Denpasar berlandaskan Kearifan Lokal melalui Budaya Kreatif. 3. Mewujudkan Pemerintahan yang baik ( Good Governance ) melalui penegakan supremasi hukum. 4. Meningkatkan pelayanan publik menuju kesejahteraan masyarakat ( wallfare society ). 5. Membangun pertumbuhan dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat melalui sistem ekonomi kerakyatan. A. Misi memperkuat jati diri masyarakat Kota Denpasar berdasrkan Budaya Bali bertujuan untuk : a. Meningkatkan kalitas kehidupan beragama b. Melestarikan dan mengembangkan budaya c. Meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat d. Menata ruang kota yang nyaman terkendali e. Mengelola sumber daya alam melestarikan fungsi lingkungan hidup f. Meningkatkan kebersihan dan keindahan kota B. Misi memberdayakan masyarakat Kota Denpasar berdasarkan kearifan lokal Budaya Kreatif bertujuan untuk : a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kota b. Memberdayakan masyarakat kota dan institusi lokal c. Meningkatkan rasa saling percaya dan mengharmoniskan antar kelompok masyarakat, merukunkan umat beragama dan melindungi masyarakat. C. Misi mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa ( good governant ) melalui penegakan supremasi hukum (low enforcement) bertujuan untuk : 1. Menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa 2. Menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat 3. Meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah D. Misi meningkatkan pelayanan publik menuju kesejahteraan masyarakat (walfare society) bertujuan untuk : 1. Meningkatkan aksebilitas dan kualitas pendidikan 2. Meningkatkan aksebilitas dan kualitas kesehatan 3. Meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial
4. Meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan perlindungan anak 5. Menanggulangi kemiskinan 6. Membangun kependudukan dan keluarga kecil berkualitas 7. Meningkatkan kualitas lingkungan E. Misi membangun pertumbuhan dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat melalui sistem ekonomi kerakyatan bertujuan untuk : a. Mengembangkan kota kreatif berwawasan budaya. b. Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur dasar perekonomian. c. Meningkatkan prasarana dan sarana perhubungan. d. Mengembangkan perumahan murah dan layak huni. e. Memperdayakan usaha mikro dan koperasi. f. Merevitalisasi pertanian agar tetap berfungsi sebagai paru-paru kota. g. Mengelola peternakan, perikanan dan kelautan secara efektif dan efisien. h. Mengembangkan pariwisata berwawasan budaya unggulan. i. Meningkatkan daya saing industry, iklim berinvestasi, perdagangan dalam negeri dan ekspor.
IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM 1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Denpasar terbentuk sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) No. 13 Tahun 2001 dan sesuai PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia) Tahun 2007 dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 8 diundangkan tanggal 24 Desember 2008). Tugas Pokok : Melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Bidang Ke-PUan yaitu : a. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di Bidang Pekerjaan Umum. b. Melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Walikota Denpasar. Fungsi : Dalam melaksanakan tugas tersebut, mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Perencanaan yang merupakan segala usaha dan kegiatan pengumpulan pengelolaan data dan penyusunan rencana sesuai dengan kebijaksanaan Walikota Denpasar, berdasarkan Peraturan perundangan yang berlaku.
b. Melaksanakan yang merupakan segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan rencana yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. c. Pembinaan yang merupakan segala usaha dan kegiatan penyuluhan ke arah peningkatan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum. d. Ketatausahaan yang merupakan segala usaha di bidang tata usaha umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan. e. Pengkoordinasian yang merupakan segala usaha dan kegiatan untuk mengadakan hubungan dan kerjasama atas dasar hubungan fungsional dengan Dinas dan instansi lain guna kelancaran pelaksanaan tugas. f. Pengawasan yang merupakan segala usaha dan kegiatan untuk pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan Perencanaan dan Perundang-undangan yang berlaku. 2. Struktur Organisasi Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas struktur organisasi terdiri dari : Unsur Pimpinan yaitu Kepala Dinas Unsur Pelayanan yaitu Sekretaris Dinas Unsur Pelaksana terdiri dari 4 (empat) Bidang, yaitu : a. Bidang Perencanaan dan Pengendalian b. Bidang Pengairan c. Bidang Bina Marga d. Bidang Perumahan Dan Penyehatan Lingkungan
KONDISI LINGKUNGAN PENGAIRAN A. Pengelolaan Pengairan Sejalan dengan arahan reformasi pembangunan saat ini kondisi sektor Pengairan sebagai berikut : 1. Urusan Pengairan telah disentralisasikan ke Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II. a. Secara bertahap irigasi diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. b. Pembentukan dan Pembinaan P3A diserahkan ke Pemerintah Kabupaten/Kota. 2. Pengelolaan air dan sumber air (sungai, rawa) pada wilayah dalam satu Propinsi ditugas perbantukan ke Pemerintah Daerah Propinsi.
a. Pembangunan prasarana di Bidang Pengairan dilaksanakan oleh Pemerintah melalui proyek/kegiatan. b. Pelaksanaan O dan P Prasarana Pengairan. c. Pemerintah Daerah Propinsi (Jaringan Irigasi lintas Kabupaten). d. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Jaringan dalam wilayahnya). e. P3A (subak) untuk daerah irigasi < 500 Ha.
B. Jaringan Irigasi Pembentukan prasarana irigasi sampai dengan tahun 2010 sudah banyak yang dilaksanakan sesuai dengan data inventarisasi yang dihimpun aset Pengairan Kota Denpasar meliputi : 1. Irigasi Pemerintah. Luas sawah irigasi = 27112 Ha Jumlah daerah irigasi = 12 buah Intake = 3 buah Bendung = 8 buah Saluran subak sekunder = 73.297 M Bangunan bagi/sadap = 87 buah Jumlah subak = 41 kelompok subak Bangunan air pelengkap = 22 buah Pintu air = 60 buah Rumah Dinas Jupeng/JPA = 1 buah Kantor = 1 buah 2. Cakupan Areal Prasarana Irigasi Wilayah kerja pengairan meliputi 14 daerah irigasi dengan luas areal 2.863,40 Ha terdiri dari : 10 Daerah irigasi (DI) pada wilayah kerja Kota Denpasar dengan luas areal 1402 Ha terdiri dari : - Di Batan Nyuh = 240 Ha - Di Tegal Linjung = 0 Ha - Di Srogsogan = 0 Ha - Di Lange = 65 Ha - Di Tegeh = 0 Ha - Di Dadas = 9 Ha - Di Umadui = 11 Ha - Di Praupan = 23 Ha - Di Oongan = 718 Ha - Di Mertagangga = 43 Ha
-
Di Tukad Badung Di Mergaya Jumlah
= 210 Ha = 83 Ha -------------= 1402 Ha
2 Daerah Irigasi (DI) lintas Kabupaten dengan luas areal 1461,88 terdiri dari : - Di Kedewatan = 830,40 Ha - Di Mambal = 631 Ha ---------------Jumlah = 1461,40 Ha
3. Kondisi Jaringan Irigasi - Teknis = 1263 Ha - Semi Teknis = 1563 Ha - Belum Teknis =0 Secara umum kondisi jaringan irigasi di Kota Denpasar masih bisa dimanfaatkan, sementara air sawah pertanian (sawah) ini yang mengalami penurunan akibat laju pembangunan/perekonomian di Kota Denpasar, khususnya daerah berkembang seperti di wilayah Kecamatan Denpasar Barat dan Denpasar Selatan. 4. Sumber Daya Air Dan Irigasi Di Kota Denpasar terdapat beberapa sungai antara lain : Tukad Badung, Tukad Ayung, Tukad Mati, Tukad Loloan, Tukad Ngenjung, Tukad Rangda, Tukad Teba dan Tukad Pekaseh. Diantara sungai tersebut ada tiga diantaranya mengalir sepanjang tahun dan mempunyai peranan penting dalam penyediaan air, yaitu Tukad Ayung, Tukad Badung, dan Tukad Mati, dengan debit aliran dan Catchment area masing-masing : 1. Tukad Ayung : 0,41 m3/dt dan 210,7 Km2 2. Tukad Mati : 0,4 m3/dt dan 38,4 Km2 3. Tukad Badung : 0,34 m3/dt dan 31,76 Km2 Dari sumber yang ada tersebut, pemanfaatan air sungai pada saat ini adalah untuk keperluan irigasi sebesar 109,575 lt/dt, melalui saluran-saluran yang berawal dari beberapa bending seperti Peraupan, Oongan, Mertagangga, Mergaya, Tukad Badung dan Lange. Disamping untuk keperluan irigasi pemanfaatan air juga untuk keperluan kolam ikan dalam skala kecil dan selebihnya digolongkan sebagai air terbuang. Untuk tukad Badung di bagian
hilir airnya dimanfaatkan untuk air baku yang ditampung di Estuary Dam di daerah Suwung.
DRAINASE Saluran pembuang utama Kota Denpasar adalah sungai. Sungai merupakan saluran utama penampung air hujan menuju pembuangan akhir yaitu pantai. Kota Denpasar dilalui oleh 3 (Tiga) sungai besar yang mengalir dari utara menuju selatan, yaitu : - Tukad Ayung, lebar 15-25 m terdapat bendungan Oongan - Tukad Badung, lebar 10-30 m terdapat bendungan Gerak - Tukad Mati, lebar 10-15 m terdapat bendungan Lange Sistem Drainase Kota Denpasar saat ini, dibagi dalam 5 sistem yang didasarkan atas kondisi alami dengan masing-masing sistem terdiri dari beberapa sub sistem, seperti : - Sistem I (Sistem Tukad Badung ), dengan induk Tukad Badung dan sub sistem Tukad Ongan, sub sistem Tukad Jurang, sub sistem Tukad Badung hilir dan sub sistem Tukad Badung hulu. - Sistem II (Sistem Tukad Ayung), dengan induk Tukad ayung dan sub sistem Tukad Abian Base, Sub sistem tukad Pengkuh, sub sistem Tukad Ayung hulu dan sub sistem Tukad Ayung hilir. - Sistem III (Sistem Tukad Mati ), dengan induk Tukad Mati dan sub system Tukad Teba, sub sistem Tukad Mati Hulu dan sub sitem Tukad Mati Hilir. - Sistem IV ( Sistem Niti Mandala – Suwung ), terdiri dari Tukad Loloan, Tukad Ngentug, Tukad Punggawa, Tukad Panjer, Tukad Rangda dan Tukad Pekaseh. - Sistem V ( Sistem Pemogaan ), berupa saluran kecil – kecil yang belum jelas alirannya dan saat ini masih berupa sawah atau lahan tidak produktif dan rawa – rawa. Sampai saat ini, system drainase di Kota Denpasar belum sepenuhnya dapat diatasi, mengingat tumbuhnya pemukiman dengan begitu pesat sehingga menumbuhkan daerah genangan yang semakin banyak. Selain genangan, saluran drainase di kiri – kanan jalan masih belum menyatu dalam system yang terpadu.
KONDISI LINGKUNGAN BINA MARGA
A. KONDISI JALAN UMUM Permasalahan Transportasi darat di Kota Denpasar dipengaruhi oleh terbatasnya jaringan existing dan kondisi kemantapan jalan dibandingkan dengan pertumbuhan kendaraan sepeda motor. Sistem jaringan Kota terkonsentrasi pada koridor timur – selatan – barat dan koridor utara – timur belum tersedia aksesbilitas yang seimbang. Sehingga untuk mencapai timur Kota Denpasar, harus melalui Pusat kota bahkan untuk mencapai selatan harus menempuh jalan memutar. Ketidakseimbangan Utara Timur dan Utara Selatan mengakibatkan volume lalulintas menjadi tinggi dikawasan kota yang menimbulkan efisiensi transportasi kota disamping banyaknya penyempitan jalan dan penumpukan beban dari fungsi jalan. Jalan merupakan prasarana untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Meningkatnya usaha pembangunan menuntut pula peningkatan pembangunan jalan guna mempermudah mobilitas penduduk serta memperlancar perdagangan antar daerah dan distribusi barang dan jasa. Panjang jalan dan jembatan di Kota Denpasar sampai dengan Tahun 2010 masing – masing tercatat 525,207 Km dan 1.755,30 m. Kualitas jalan menurut jenis permukaan jalan Kota / Desa panjangnya mencapai 61,42 km ( 11,69% ) dari total panjang jalan yang ada, jalan aspal hotmix 325.692 ( 61,864 ) jalan dengan penetrasi 146,43 ( 27,814% ) jalan dengan permukaan tanah / Limestone 54,045 Km ( 10,322 ).
B. KRITERIA KONDISI JALAN SECARA VISUAL Kriteria kondisi jalan secara visual dapat dikategorikan sebagai berikut : 1. Baik : Permukaan jalan smoot ( rata ) tidak mengalami kerusakan retak rusak dapat dilalui dengan nyaman, dengan kecepatan konstan serta jalan tidak bergelombang. 2. Sedang : Permukaaan jalan masih rata, retak rambut, keriting / bergelombang kecil dan terdapat sedikit lubang kecil atau kerusakan jalan tidak melebihi 10% dari luas permukaan, dilalui kendaraan dengan lancar dan tidak sering berbelok untuk menghindari lubang / kerusakan. 3. Rusak : Permukaan jalan tidak rata, bergelombang / terjadi lendutan besar dan lubang besar, lalu lintas kendaraan tidak lancer, kerusakan jalan dibawah 50% dari luas permukaan.
4. Rusak Berat : Permukaan jalan sudah mengalami kerusakan mencapai struktur konstruksi, berlubang besar – besar, berlumpur dan bergelombang tidak bisa dilalui kendaraan / lalu lintas, kerusakan mencapai 50% dari permukaan. Kondisi tersebut dapat diketahui berdasarkan dengan index perkerasan jalan. Dilihat menurut kondisinya sebagian tergolong mantap, sedangkan yang lainnya tergolong tidak mantap dan kritis. Untuk lebih jelasnya kondisi jalan tersebut dapat dicermati pada tabel berikut : Tabel : Kondisi Jalan di Kota Denpasar NO
1
2
STATUS JALAN
URAIAN
Jenis Permukaan - Aspal Hotmix - Aspal Penetrasi - Lasbutag - Kerikil - Tanah lime Stone Jumlah Kondisi : - Mantap - Tidak Mantap - Kritis Jumlah
JUMLAH
NASIONAL
PROVINSI
KOTA
DESA
44,78 -
46,64 -
228,457 56,87
148,46 -
319,877 148,46 56,87
44,78
46,64
285,337
-
525,207
44,78 44,78
46,64 46,64
246,967 61,420
91,42 125,400 -
338,387 125,400 61,420 525,207
Tabel : Jenis Kondisi Jalan di Kota Denpasar JENIS KOPERASI
I. Jalan Negara / Nasional 1. Jl. Negara 2. Jl. Provinsi II. Jalan Utama dalam Kota Denpasar 1. Jl. Negara 2. Jl. Provinsi 3. Jl. Kota
PANJANG JALAN
KONSTRUKSI BER BELUM ASPAL ASPAL
KONDISI BAIK
SEDANG
RUSAK
91,420 44,780 46,640
91,420 44,780 46,640
-
91,420 44,780 46,640
-
-
161,130
161,13 0
-
161,13 0
-
-
124,5
58,695
44,780 46,640 434,695
44,780 46,640 376,50
58,695
44,780 46,640 251,50
Proporsi jembatan menurut jenis konstruksi terdiri atas Konstruksi beton 81,32 persen, Konstruksi rangka baja 8,43 persen dan Boog 10,25 persen. Rincian banyaknya dan panjang jembatan di Kota Denpasar bisa dilihat pada tabel berikut ini : Tabel : Jumlah Jembatan menurut Jenis Konstruksi & Kondisinya di Kota Denpasar Tahun 2010 JENIS JEMBATAN 1.Negara 2. Provinsi 3. Kota Tahun 2010 Tahun 2009 Tahun 2008
KONSTRUKSI BETON BESI BOOG 16 3 5 20 4 71 1 9
107 4 90 4 90 4 Tabel Jumlah Jembatan sampai Tahun 2010 JENIS JEMBATAN 1. Negara 2. Provinsi 3. Kota Total 2010 2009 2008
PANJANG 549,70 230,20 975,40 1.755,3 1.480,4 1.480,4
18 15 15
BAIK 24 24 81 129 89 109
JUMLAH LEBAR 8,00 – 23,00 7,00 – 20,00 3,00 – 12,00 3,00 – 23,00 4,00 – 12,00 4,00 – 12,00
KONDISI SEDANG KURANG -
-
LUAS 8401,02 2228,50 7541,75 18171,27 12721,52 12720,00
Data Panjang dan Kondisi Jalan di Kota Denpasar Th. 2010 Kondisi No. 1 1 2 3
Status Jalan 2 Jalan Negara Jalan Provinsi Jalan Kab. / Kota Jumlah :
Satuan 3 Km Km Km Km
Panjang
Baik
Sedang
Rusak
4 44,78 46,64 435,047 526,467
5 44,78 46,64 260,982 352,402
6 0 0 116,02 116,02
7 0 0 58,045 58,045
Rusak berat 8 0 0 0 0
Data Panjang dan Kondisi Jembatan di Kota Denpasar Th.2010 Kondisi No.
Status Jembatan
Satuan
1
2
3
4
5
6
7
Rusak berat 8
1 2 3
Jembatan Negara Jembatan Provinsi Jembatan Kab./ Kota
M M M
549,7 230,2 975,4
549,7 230,2 975,4
0 0 0
0 0 0
0 0 0
M
1755,3
1755,3
Jumlah :
Panjang
Baik
Sedang
Rusak
0
0
0
a. Jalan Nasional Jalan Nasional di Kota Denpasar sepanjang 44,78 km dengan rincian sebagai berikut : Ruas jalan Nasional ini membentang dari perbatasan Kabupaten Badung sampai perbatasan Kabupaten Gianyar. Karena keterbatasan anggaran / dana yang tersedia untuk penanganan peningkatan Jalan Nasional maka pelaksanaannya diprioritaskan pada pemeliharaan / konstruksi permukaan, sedangkan untuk perbaikan geometric belum sepenuhnya dapat dilaksanakan sehingga kurang memberikan kenyamanan penuh pada pemakai jalan. Jembatan – jembatan pada Jalan Nasional sebagian besar sudah baik namun masih ada beberapa jembatan yang memerlukan penanganan dengan pelebaran mengingat kapasitasnya masih dibawah standar. Peningkatan jalan Nasional tersebut dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan dan telah dinyatakan mantap. Namun pada saat ini umur rencana sudah terlampaui sehingga pemeliharaan lapis penutup dengan laburan aspal kurang memadai karena lapis permukaan sudah mulai mengalami retak – retak rambut, retak buaya, bergelombang dan berlobang sehingga perlu ditingkatkan kembali.
b. Jalan Propinsi Panjang ruas jalan Propinsi yang ada di Kota Denpasar sepanjang 46,64 km dengan rincian sebagai berikut : Ruas jalan – jalan tersebut membentang di bagian Tengah, Utara, Timur, Selatan dan Barat Kota Denpasar. Jalan – jalan tersebut ditunjang dengan jalan lokal yaitu jalan Kota dan jalan desa untuk menghubungkan sentra – sentra ekonomi / produksi dengan kawasan permukiman serta dengan menghubungkan kawasan pariwisata yang ada. c. Jalan Kota Jalan Kota sepanjang 435.047 km dapat menjangkau seluruh wilayah Kota Denpasar, untuk mempertahankan kualitas jalan diperlukan banyak sekali gorong – gorong serta penangan DAMIJA yang serius, khususnya badan dan bahu jalan, sebab ruas – ruas tersebut rawan terhadap banjir dan amblas terutama di musim hujan. Terbatasnya dana untuk peningkatan dan pemeliharaan rutin yang tidak sebanding dengan panjang jalan yang harus ditangani, menyebabkan lambatanya perkembangan kondisi jalan Kota. Pada umumnya jalan Kabupaten / Kota berfungsi sebagai jalan kolektor untuk menghubungkan dan menjangkau daerah – daerah pedesaan, daerah sentra produksi dan menuju daerah perbatasan Kabupaten. Secara keseluruhan jalan kabupaten baru 260.982 km (56,93 %) mantap. Dengan kenyatan ini pada masa mendatang masih diperlukan peningkatan – peningkatan dalam bidang penanganan jalan di Kota Denpasar, guna mencapai pelayanan sarana perhubungan darat yang mantap sesuai dengan kebutuhan tuntutan masyarakat Kota, khususnya Pembangunan jalan baru sebagai akses penghubung seperti jalan tembus Akasia – By Pass Ngurah Rai Sanur, Cokroaminoto – Jl.Ahmad Yani, Cok Tresna – Jl.Hayam Wuruk, Widura – Gatot Subroto dan jalan akses tembus lainnya. d. Jalan Desa Jalan Desa di Kota Denpasar cukup panjang dan seiring dengan pertambahan penduduk digunakan untuk menunjang kegiatan perekonomian masyarakat pedesaan. Jalan Desa tersebut di empat wilayah Kecamatan dengan konstruksi yang sangat sederhana dan belum memenuhi standar teknik yang berlaku. Jalan Desa dibangun atas swadaya dan partisipasi, peran serta penuh masyarakat dengan material seadanya. Peningkatan jalan guna mempercepat pembangunan Pemerintah memberikan dukungan melalui program swadaya secara berkelanjutan. e. Konsepsi Penelolaan Prasarana Jalan
Konsepsi pengelolaan prasarana jalan yang dimaksud adalah semua aspek yang terkait dengan manajemen pengelolaan prasarana jalan, tahap – tahap seperti planing, organizing, implementing dan reporting serta inventarisasi dan inspeksi. Pelaksanaan pemeliharaan jalan terdapat berupa pemeliharaan rutin atau peningkatan jalan. Untuk menyusun suatu system pengelolaan pemeliharaan jalan diperlukan adanya pembakuan cara pengelolaan maupun lingkup penanganan antara lain terdiri dari criteria dan sasaran, lingkup pemeliharaan rutin, serta peningkatan jalan, pola penanganan, organisasi, sumber daya, metode pelaksanaan, pengembangan personalia. Hal tersebut mengacu pada beberapa produk hukum antara lain UU Jalan No.13 / 1980. PP Jalan No. 26 / 1985. PP. No.14 / 1987, Standar Nasional Indonesia ( SNI ), UU Jalan No.38 / TH 2004. Tujuan utama pemeliharaan jalan adalah agar jalan dapat melayani lalu lintas sesuai dengan lingkungannya dalam batasan repetisis beban standar maupun kemampuam struktur yang telah direncanakan, sehingga kondisi mantap dapat dipertahankan. Tingkat efisiensi pelayanan suatu jalan terhadap lalu lintas sangat tergantung dari sistem pemeliharaan yang dilakukan terhadap jalan itu sendiri. Sehingga dapat dikatakan bahwa sistem pemeliharaan terhadap suatu jalan menjadi sangat penting karena secara langsung mempengaruhi tingkat pelayanan terhadap transportasi lalu lintas. Sementara itu ruas jalan dengan kemampuan pelayanan yang mantap, dapat mengalami kerusakan setempat yang mengakibatkan penurunan kemampuan pelayanan jauh dari yang telah diperhitungkan, sehingga dengan memelihara dan merawat suatu ruas jalan secara teratur akan menambah umur pelayanan jalan tersebut. Adapun yang dimaksud dengan jalan mantap adalah : jalan berkondisi baik, 90% dari total seluruh panjang jalan dengan pemeliharaan wajar, jalan tersebut dapat dilalui lalu lintas sesuai dengan lingkungannya dalam batasan saran repetisi beban standar yang telah direncanakan maupun kemampuan strukturnya. Dilihat dari segi lingkup pekerjaan serta selang waktu ( Interval ) pelaksanaanya pekerjaan pemeliharaan dapat dibebankan dalam tiga kelompok yaitu : Pemeliharaan rutin dan Pemeliharaan berkala serta peningkatan dengan pengertian seperti berikut : −
Pemeliharaan rutin Pemeliharaan yang dilakukan pada jalan mantap dan dilakukan terus menerus sepanjang tahun yang meliputi perawatan dan perbaikan terhadap kerusakan – kerusakan ringan yang bersifat luas, peningkatan nilai struktur jalan diabaikan.
-
Pemeliharaan berkala Pemeliharaan yang dilakukan pada jalan mantap dan dilakukan secara berkala, yang meliputi perawatan dan perbaikan terhadap kerusakan – kerusakan ringan yang bersifat luas, peningkatan nilai struktur jalan diabaikan.
-
Peningkatan Peningkatan yang dilakukan pada jalan tidak mantap atau dalam kondisi rusak / rusak berat atau kritis yang berskala besar dan meluas yang meliputi perbaikan struktur untuk meningkatkan nilai struktur jalan, sehingga daya dukung / tingkat pelayanan jalan kea rah standar minimum sesuai dengan klas jalan. Perencanaan jalan mengacu pada SK Direktorat jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum No. 77 / KPTS / Db / 1990 yang dalam pelaksanaan dilakukan dengan dengan membentuk tim perencana Jalan Kabupaten / Kota yang anggotanya terdiri dari unsur Dinas Pu Kota Denpasar, Unsur Bappeda, dan unsur Bagian Pengendalian Pembangunan.
1.
Perencanaan Prasarana Program Perencanaan Program Survey Program pada suatu tahun anggaran dimaksud untuk memperoleh daftar ruas jalan yang akan ditangani dengan Program Pemeliharaan Berkala atau Pemeliharaan Rutin untuk tahun anggaran berikutnya atau ditangani dengan Program Peningkatan Jalan untuk dua tahun berikutnya. Sehingga Survey Perencanaan Program pada tahun berjalan ( on going ) diharapkan dapat menghasilkan output berapa : a. Daftar ruas – ruas untuk pemeliharaan rutin dan berkala, untuk program pemeliharaan rutin dan berkala pada tahun anggaran satu tahun mendatang. b. Daftar ruas – ruas jalan untuk peningkatan dan pembangunan untuk program peningkatan dan pembangunan pada tahun anggaran dua tahun kemudian. c. Daftar induk jaringan Jalan Kabupaten / Kota.
2.
Prioritas Penanganan Prasarana Jalan Dalam penyusunan prioritas dengan memperhatikan pengembangan wilayah kota, maka jaringan jalan dibagi kedalam 4 ( empat ) Wilayah Penanganan Jaringan Jalan ( WPJJ ) yaitu : a. WPJJ Kecamatan Denpasar Barat b. WPJJ Kecamatan Denpasar Timur c. WPJJ Kecamatan Denpasar Selatan d. WPJJ Kecamatan Denpasar Utara
Dari survey program yang dilaksanakan akan diketahui ruas – ruas jalan yang layak untuk ditingkatkan. Analisis yang digunakan mengetahui tigkat kelayakan, masing – masing ruas adalah nilai NPV ( Net Present Value ) sehingga urutan prioritas penanganannya dilakukan berdasarkan ruas jalan dengan NPV tertinggi, harga ruas jalan nilai NPV tertinggi harga ruas jalan dengan nilai terndah. Disamping memperhatikan tingkat kelayakan masing – masing ruas jalan tersebut dalam penentuan prioritas juga diperhatikan unsur pemerataan di setiap wilayah kecamatan dan aspirasi masyarakat. Setelah dipadukan tingkat kelayakan masing – masing ruas dengan memperhatikan pemerataan dan usul masyarakat, maka rencana ruas jalan yang akan ditangani dituangkan dalam format usulan dalam Musrenbang untuk selanjutnya ditetapkan menjadi daftar prioritas penanganan prasarana jalan. Dalam mengalokasikan sumber dana yang tersedia untuk pengelolaan prasarana jalan ditempuh kebijakan dalam menetapkan skala prioritas penanganan dengan urutan sebagai berikut : a. Mememnuhi kebutuhan minimum untuk program pemeliharaan jalan ( pemeliharaan rutin ). b. Melanjutkan program peningkatan jalan dan penggantian jembatan ruas – ruas jalan yang sudah ditetapkan pada tahun sebelumnya untuk ditangani secara bertahap selain dari segi konstruksi memang layak ditangani juga untuk mendukung pengembangan daerah potensial seperti daerah pertanian di wilayah Kecamatan Denpasar Barat, Kecamatan Denpasar Timur, Kecamatan Denpasar Selatan, dan Kecamatan Denpasar Utara maupun pengembangan kawasan pariwisata yang membentang sepanjang kawasan pariwisata, sepanjang kawasan Pantai Sanur serta daerah wisata belanja strategis lainnya. c. Melanjutkan program peningkatan jalan dan Pembangunan jembatan untuk ruas – ruas jalan Desa, pada desa tertinggal desa pusat pertumbuhan. d. Melaksanakan Program pembangunan jalan dan jembatan untuk membuka jalan – jalan yang terisolir dan akses – akses jalan tembus wilayah. 3.
Sistem Kinerja Jaringan Jalan Sistem pelayanan jaringan jalan kota Denpasar diarahkan menuju standar kinerja jaringan jalan dengan indikator sebagai berikut : a. Sistem jaringan jalan menjamin lancarnya arus barang / jasa dan mobilisasi manusia b. Sistem jaringan jalan telah mengakomodasikan kebutuhan jalan bagi sektor lain c. Terjaminnya kebutuhan lalu lintas dari pusat produksi menuju pasar / pengolahan d. Kecepatan arus lalu lintas sesuai dengan rencana e. Kepadatan arus ( volume ) lalu lintas tidak melampaui batas rencana
f. Unsur – unsur daerah manfaat jalan ( damaja ) daerah milik jalan ( damija ) dan daerah pengawasan jalan ( dawasja ) berfungsi sebagaimana mestinya dan berwawasan lingkungan. Prasarana Transportasi Sistem jaringan jalan di Kota Denpasar, berdasarkan status jalan terdiri dari jaringan jalan Negara, jalan Provinsi dan jalan kabupaten atau Kota dengan panjang Jalan 525,207 km. dari keberadaan jalan ini merupakan salah satu kelemahan dari jalan di Kota Denpasar, disamping kondisi jalan yang relative sempit dan juga banyaknya persimpangan (Intersection) bagian kota yang berasal dari Desa-Desa Tradisional. Persimpangan yang banyak dan sempitnya ruas jalan di Kota Denpasar berpengaruh terhadap upaya pengaturan lalu lintas Kota, serta ruas jalan dan jembatan yang kondisinya menurun memerlukan tindakan peningkatan guna mengatasi kondisi ruas jalan dan jembatan menjadi kondisi mantap. Pemerintah Kota Denpasar mengambil kebijakan dengan mengalokasikan Anggaran Operasional dan Pemeliharaan Jalan dan jembatan. Pemerintah Pusat dan Provinsi juga mengambil kebijakan dalam hal pemeliharaan ini. Peluang dalam memperbaiki atau meningkatkan kondisi jalan di Kota Denpasar pula dilakukan bantuan dari Negara asing. Pemerintah Kota Denpasar juga mendorong Pembangunan jalan – jalan swadaya dilakukan oleh masyarakat. Kerusakan jalan dan jembatan di Kota Denpasar disebabkan akibat beban (overload) dan juga akibat lajunya pertumbuhan lalu lintas atau kendaraan setiap tahunnya. Disamping itu disebabkan juga oleh kegiatn penggalian yang dilakukan oleh instansi terkait. KONDISI LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN Kondisi Laju pertambahan (pertumbuhan) penduduk di Kota Denpasar tergolong sangat pesat dengan pertumbuhan rata-rata 4% tiap tahunnya, dimana dalam tahun 2010 diperkirakan penduduk kota Denpasar berjumlah 788.450 orang seiring dengan laju pertumbuhan penduduk yang pesat menumbuhkan dampak pembangunan khususnya perumahan menjadi pesat pula. Dalam tahun 2010 diperkirakan jumlah bangunan yang ada sekitar 205.000 buah yang terdiri dari Rumah Tinggal, Ruko, Rukan, Toko, Kantor dan sebagainya. Dari jumlah tersebut : 70 % dalam keadaan baik
20 % dalam keadaan sedang 10 % dalam keadaan buruk Dari 10% dalam keadaan buruk terdiri dari kawasan – kawasan kumuh dalam : 20 titik lokasi. Permasalahan Masyarakat Kota Denpasar tergolong penduduk heterogen yang mana terdiri dari bermacam – macam suku, ras dan termasuk mulai dari yang bermodal sampai dengan tidak bermodal serta ada yang mempunyai keahlian ada yang tidak memilikinya. Akibat dari permasalahan tersebut, mengakibatkan banyak tumbuh permukiman – permukiman yang tidak tertata, semrawut dan terkesan kumuh. Hal tersebut itu menyebabkan : - Terjadinya penurunan kwalitas lingkungan - Ketidakselarasan perkembangan fisik - Keterbatasan lahan untuk pengembangan perumahan dan permukiman - Pelanggaran peruntukan pemanfaata ruang - Sangat rawan terhadap bahaya kebakaran dan banjir - Mudah terkena wabah penyakit - Sering terjadi tindak criminal - Lingkungan tidak sehat Pemecahan Masalah Untuk mengantisipasi perkembangan Kota Denpasar agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih serius telah diambil langkah – langkah penanganan seperti : - Meningkatkan kualitas lingkungan melalui perbaikan / peningkatan jalan lingkungan / gang serta drainase dengan melaksanakan program – program seperti : Ø Program P2P ( Perbaikan Perumahan dan Permukiman ) Ø Oprasional dan Pemeliharaan Lingkungan Ø Peningkatan Jalan Lingkungan Ø Program PNPM – P2KP - Peningkatan Lingkungan yang telah ditangani : Peningkatan Jalan Lingkungan Peningkatan Gang Peningkatan Drainase Lingkungan Meningkatkan dan Mengendalikan Perumahan yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan berkelanjutan sesuai dengan budaya setempat, salah satu kegiatannya dengan bantuan perbaikan rumah bagi warga miskin ( RTM ).
Air Limbah dan Sanitasi Sesuai data tahun 2010 sistem pembuangan air limbah di Kota Denpasar masih dilakukan secara individual, sebagian besar rumah penduduk sudah dilengkapi dengan sarana sanitasi pembuangan air limbah seperti : Kecamatan Denpasar Barat sekitar 97.22 %, Denpasar Utara 97.22 %, Kecamatan Denpasar Timur sekitar 98.6 %dan Kecamatan Denpasar Selatan sekitar 92.1 %. Sedangkan sisanya 2.8 % penduduk Kecamatan Denpasar Barat 1.4 %, penduduk Kecamatan Denpasar Timur 7.9 %, Penduduk Kecamatan Denpasar Selatan 2.78 % penduduk di Kecamatan Denpasar Utara masih menggunakan / memanfaatkan sungai / saluran umum untuk kegiatan bersama. Namun sejalan dengan pertambahan penduduk yang semakin padat, sistem sanitasi ini sering menimbulkan pencemaran terhadap air tanah. Guna mengatasi pencemaran air limbah ini, di Kotra Denpasar telah dibangun jaringan perpipaan yang menampung air limbah melalui program DSDP ( Denpasar Sewarage Development Project ) dengan sistem perpipaan dan IPAL terpusat. Demikian pula dengan upaya peningkatan kesehatan lingkungan di Kota denpasar telah diperkenalkan sistem Sanitasi yang berbasis kepada masyarakat melalui program Sanimas ( Sanitasi oleh Masyarakat ). Air Bersih Pengadaan air bersih bagi penduduk Kota Denpasar dikelola oleh PDAM, namun demikian belum semua penduduk dapat dilayani, hal ini disebabkan oleh keterbatasan kapasitas produksi maupun distribusinya. Bagi penduduk yang belum mendapat air bersih dari PDAM diperoleh dengan membuat sumur gali atau sumur dangkal. Terbatasnya akses untuk memiliki perumahan telah menyebabkan timbulnya permukiman – permukiman Kumuh Kota Denpasar yang memiliki keterbatasan terhadap fasilitas – fasilitas untuk menunjang peningkatan kwalitas lingkungan pemukiman. Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang perlu mendapatkan perhatian seiring dengan meningkatnya kuantitas. Perumahan di Kota Denpasar guna memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, upaya peningkatan kinerja pengelolaan air bersih / minum hendaknya telah ditingkatkan. Peningkatkan kuantitas penggunaan air bersih merupakan kebutuhan dasar, akibat bertambahnya jumlah penduduk memerlukan upaya – upaya untuk meningkatkan kuantitas pasokan air, guna menjamin terpenuhinya kebutuhan air bersih / minum masyarakat. Kepadatan penduduk yang tinggi dan semakin kecilnya luas lahan yang digunakan untuk perumahan per keluarga, menyebabkan berkurangnya afektifitas pengelolaan air tanah secara convensional, disamping itu akan berdampak pada meningkatnya pencemaran air tanah oleh penyebaran baktery colly dan terjadinya Intrusi Air Laut yang dapat
menurunkan kualitas kesehatan penduduk. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat di Kota Denpasar telah di programkan melalui Pengelolaan SPAM Sarbagitaku. Permukiman Kota Denpasar secara prinsip dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) karakter : 1) Permukiman tradisional, dengan ciri masih kentalnya kondisi social kultur yang ada serta dijiwai oleh spiritual Hindu. Dilihat dari tingkat kepadatannya lingkungan pemukiman tradisional memiliki tingkat kepadatan rendah. 2) Permukiman semi tradisional ( peremajaan lingkungan permukiman tradisional, karakternya ditandai dengan tingkat kepadatan dikategorikan pada tingkat kepadatan menengah atau tinggi. 3) Lingkungan permukiman pembangunan baru dapat dipilah menjadi lingkungan perumahan dan permukiman pembangunan baru yang disiapkan oleh pengembang pembangunan barulingkungan permukiman yang tumbuh natural, kaveling siap bangun, rumah toko dan rumah kantor, rumah sewa dan tanah sewa. Perkembangan prasarana penunjang lingkungan permukiman di Kota Denpasar seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan Kota terutama di sektor Pariwisata sebagai elemen yang signifikan didalam memasukkan arus modal yang sekaligus mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi menjadikan Kota Denpasar menjadi tujuan migrasi penduduk , sehingga berpengaruh sangat kuat terhadap pertumbuhan jumlah penduduk yang menuntut ketersediaan rumah ( perumahan memadai ). Tidak dapat dihindari pembangunan perumahan dan permukiman di Kota Denpasar banyak bersifat sporadic dan disana sini banyak terdapat pembangunan perumahan kumuh. Hal ini dapat dilihat dihampir semua Kecamatan. Desa yang terdapat permukiman kumuh seperti : Kel.Ubung, Pemecutan, Serangan, Desa Pemogan, Desa Dauh Puri. Berbagai kebijakan telah diupayakan dalam menekan terjadinya kumuh seperti : Studi tentang perkembangan lingkungan perumahan, dan permukiman di Kota Denpasar. Penindakan terhadap pelanggaran garis sempadan bangunan dan melaksanakan pembinaan yang berkelanjutan kepada masyarakat tentang ketertiban bangunan. Disamping itu berbagai program dilaksanakan oleh Pemerintah seperti : Peningkatan Lingkungan, perumahan dan Permukiman dari Provinsi serta partisipasi dari Co bild Denpasar. BAB III RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA DENPASAR
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Umum Kota Denpasar 2010 – 2015 sebagai Pedoman yang memuat arah kebijakan, program kegiatan Dinas Pekerjaan Umum selama kurun 5 (lima) tahun. Penyusunan Renstra ini didasarkan pada Permasalahan yang diprediksi mungkin terjadi termasuk potensi dan peluang yang ada. Sebagai perwujudan strategis dari suatu organisasi adalah membentuk suatu rencana yang bersifat komprehensif dan sistemik, Strategis mengandung cara untuk memaksimalkan keunggulan kompetitif. Perencanaan strtegis merupakan kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan yang dihadapi. Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang diimplementasikan oleh seluruh jajaran dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 menyebutkan Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil kinerja yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul.
III.1 ISU STRATEGIS Potensi yang akan ditingkatkan selama lima tahun rencana strategis di Bidang Peningkatan Sarana dan Prasarana Infrastruktur ke PU-an meliputi: III.1.1 Bidang Sumber Daya Air Air merupakan kebutuhan pokok manusia untuk melangsungkan kehidupan dan meningkatkan dan kesejahteraannya. Pembangunan dibidang sumber daya air pada dasarnya adalah upaya untuk memberikan akses secara adil kepada seluruh masyarakat untuk mendapatkan air agar mampu berperilaku hidup yang sehat, bersih dan produktif. Selain itu pembangunan dibidang sumber daya air juga ditujukan untuk mengendalikan daya rusak air agar tercipta kehidupan masyarakat yang aman seperti pengendalian banjir. Ketidakseimbangan antara pasokan dan kebutuhan air dalam perspektif ruang dan waktu mempengaruhi. Kota Denpasar sebagai pusat aktifitas perekonomian dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi membutuhkan persediaan air untuk berbagai keperluan yang relatif tinggi. Secara alamiah, Denpasar menghadapi kendala dalam memenuhi kebutuhan air karena distribusi yang tidak merata baik secara maupun waktu, sehingga air yang dapat disediakan tidak sesuai dengan kebutuhan, baik dalam perspektif jumlah maupun mutu. Dilihat dari standar kebutuhan air perorangan perhari di daerah perkotaan sebesar 125 / orang / hari, sedangkan kebutuhaan air masyarakat kota Denpasar sudah mencapai 162 liter / orang /hari. Dilihat dari produksi air dengan standar 1500 liter / detik baru dapat dipenuhi sebesar 1200 liter / detik.
Ancaman terhadap berkelanjutan daya dukung sumber daya air, baik air permukaan maupun air tanah semakin meningkat. Kerusakan lingkungan yang semakin juga diakibatkan kerusakan hutan dengan hulu yang menyebabkan penurunan daya dukung Daerah Aliran Sungai ( DAS ) dalam menahan dan menyimpan air. Hal yang memprihatinkan adalah indikasi terjadinya proses percepatan laju kerusakan Daerah tangkapan air. Pembangunan sepanjang bantaran air, kecenderungan meluas dan bertambahnya jumlah DAS kritis telah telah mengarah pada tingkat kelangkaan dan peningkatan daya rusak air yang semakin serius. Selain itu kelangkaan air terjadi cenderung mendorong pola penggunaan. Sumber air yang tidak bijakana, antara lain pola ekploitasi air tanah secara berlebihan sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan permukaan dan kualitas air tanah , intrusi laut dan “ amblesan “ Kerusakan air tanah sangat sulit untuk dipulihkan, sehingga apabila hal tersebut terus menerus secara pasti akan berujung pada terjadinya bencana lingkungan yang berimplikasi luas. Sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk Kota Denpasar dan kualitas kehidupan masyarakat, jumlah kebutuhan air baku bagi rumah tangga, permukiman, pertanian maupun jasa perdagangan juga semakin meningkat. Kurang optimalnya penanganan pantai. Perubahan lingkungan dan brasi pantai mengancam keberadaan lahan produktifitas dan wilayah pariwisata. Dikota Denpasar abrasi pantai terjadi diwilayah Kecamatan Denpasar Timur yaitu dikawasan padang galak, dan Wilayah Denpasar Selatan yaitu diwilayah Pantai Mertasari. Daerah genangan air banjir dibantaran Tukad Mati, Tukad Badung dan Tukad Ayung telah menimbulkan musibah banjir pada setiap musim hujan. Hal ini diakibatkan oleh endapan waled dan sampah serta pesatnya Pembnagunan seperti yang terjadi disekitar Pura Demak, Monang Maning mengakibatkan berkurangnya resapan limpasan air hujan sekitarnya.
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN IV.1. VISI Perencanaan Pembangunan dimasa yang akan dating hendaknya disesuaikan dengan paradigm yang terjadi dan berkembang dimasyarakat, baik pada tatanan masyarakat global, nasional, daerah dan masyarakat seluruh kota denpasar. Berdasarkan atas nilai – nilai yang ada di Dinas Pekerjaan Umum serta ada perubahan-perubahan yang terjadi dilingkungan masyarakat, selanjutnya dirumuskan dan diformulasikan kedalam kalimat sehingga membentuk atau mencerminkan suatu visi yang bersama. Visi tersebut menggambarkan suatu harapan yang ingin dicapai atau diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Berkaitan dengan hal tersebut maka ditetapkan Visi sebagai berikut : “Terciptanya Pembangunan Kota Denpasar dibidang sarana dan prasarana ke – PU an yang berwawasan budaya dengan keharmonisan dalam keseimbangan secara berkelanjutan” IV. 2. MISI Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai guna memberikan focus terhadap program yang akan dilaksanakan maupun untuk menumbuhkan partisipasi semua pihak maka ditetapkan misi sebagai berikut: 1. Mewujudkan penyediaan air baku yang memadai baik kuantitas maupun kualitas untuk Pengembangan Permukiman, Drainase, Industri, Pertanian, Pariwisata dan sektor lainnya. 2. Mewujudkan sarana pengendalian banjir untuk melindungi kawasan Permukiman, Daerah-daerah produksi Pertanian, kawasan perkotaan dan industry serta prasarana transprotasi dengan mewujudkan pembangunan Pengairan yang berwawasan Lingkungan. 3. Mewujudkan Rancangan Perencanaan Transportasi dan Prasarana penunjang lainnya dalam kondisi mantap. 4. Mewujudkan Prasarana Permukiman, Fasilitas umum dan penunjang lainnya yang berwawasan lingkungan. Nilai – nilai adalah prinsip – prinsip yang dipakai dalam melaksanakan misi dan merealisasikan visi. Juga sebagai landasan dan norma prilaku dari semua komponen yang bertugas melaksanakan misi. Karena itu memungkinkan terciptanya konsistensi sinergi dari semua unit kerja terhadap visi dan misi. Nilai – nilai pada Dinas Pekerjaan Umum adalah Tanggung Jawab, Disiplin, Kerja Sama, untuk melaksanakan misi dan merealisasikan visi Departemen Pekerjaan Umum telah mempunyai moto : “Bekerja Keras, bergerak cepat dan bertindak tepat” dan moto daerah yang harus diimplementasikan yaitu : PURA DIHPA
BHARA BHAVANA artinya Kewajiban Pemerintah adalah meningkatkan kemakmuran rakyat.
IV. 3 TUJUAN Untuk mengaktualisasi visi, misi serta nilai – nilai dan moto dalam melayani kebutuhan masyarakat akan Infrastruktur ke – PU an baik itu Infrastruktur Bidang Pengairan, Infrastruktur Bidang Transportasi dan Infrastruktur Bidang Perumahan, Pemukiman dan Penyehatan Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Denpasr menetapkan tujuan sebagai berikut : a. Menjamin tersedianya kebutuhan air Baku dengan menjaga Aliran Daerah Sungai dalam kondisi resapan air alami. b. Mengurangi daerah genangan banjir pada lokasi banjir. c. Menjaga kondisi prasarana transportasi darat seperti jalan, Jembatan, drainase jalan dan trotoar dalam kondisi mantap (90% dalam kondisi baik). d. Menata Permukiman Perumahan dan Lingkungannya dalam kondisi baik dan menyehatkan masyarakat dengan program sanitasi lingkungan, Perbaikan rumah dan jalan lingkungan. IV. 4 SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM Sasaran arah kebijakan dan program – program ditentukan untuk mencapai tujuan SKPD selama kurun waktu rencana Strategis dari ke – 4 (empat) tujuan yang hendak dicapai selama 5 (lima) tahun rencana strategis diuraikan sasaran pada Bidang – bidang : IV.4.1 Sasaran Pembangunan Sumber Daya Air Sasaran umum Sumber Daya Air 1. Tercapainya pola pengelolaan sumber daya air yang terpadu dan berkelanjutan 2. Terkendalinya potensi konflik air 3. Terkendalinya pemanfaatan air tanah 4. Meningkatnya kemampuan pemenuhan kebutuhan air bagi rumah tangga, permukiman, pertanian dan industry dengan prioritas utama untuk kebutuhan pokok masyarakat dan pertanian rakyat. 5. Berkurangnya dampak bencana banjir dan kekeringan 6. Terkendalinya pencemaran air 7. Terlindunginya daerah pantai dan abrasi laut 8. Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat 9. Meningkatnya kualitas koordinasi dan kerjasama antar instansi 10. Terciptanya pola pembiayaan yang berkelanjutan 11. Tersedianya data dan system informasi yang aktua, akurat dan mudah diases 12. Pulihnya kondisi sumber – sumber air dan prasarana sumber daya air, ketersediaan air baku bagi masyarakat, pengendalian banjir terutama pada daerah perkotaan
13. Terbangunnya Retading Bazin (kolam penangkal banjir) pada kawasan DAS Tukad Mati untuk mengurangi daerah genangan air. Arah Kebijakan Pembangunan Sumber Daya Air Pengelolaan sumber daya air dilaksanakan dengan memperhatikan keserasian antara konservasi dan pendayagunaan antara hulu dan hilir, antara pemanfaatan air permukaan tanah, antara pengelolaan dimand dan pengelolaan supplay, serta antara pemenuhan kepentingan jangka pendek dan kepentingan jangka panjang. Pada masa lalu focus pembangunan lebih ditujukan pada pendayagunaan. Kedepan upaya konservasi akan lebih diutamakan sehingga akan terjadi keseimbangan antara upaya untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek dan upaya untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang. Selain itu pola hubungan hulu – hilir akan terus dikembangkan agar tercapai pola pengelolaan yang lebih berkeadilan. Pengembangan dan penerapan sistem conjuctive use antara pemanfaatan air permukaan dengan air tanah akan digalakkan terutama untuk menciptakan sinergi dan menjaga ketersediaan air tanah. Untuk itu pemanfaatan air tanah akan dibatasi, terutama untuk pemenuhan kebutuhan air baku rumah tangga dan usaha pertanian yang secara financial mempunyai prospek menguntungkan. Upaya yang terlalu menitik beratkan pada sisi penyediaan (supply) terbukti kurang efisien dan efektif. Dalam rangka memecahkan masalah pengelolaan sumber daya air. Untuk itu upaya trsebut perlu disertai dengan upaya melakukan rasionalisasi permintaan dan penggunaan air melalui demand management. Pendekatan vegetatif dalam rangka konservasi sumber – sumber air adalah hal yang sangat perlu dilakukan karena penting dan tak tergantikannya fungsi vegetatif dalam konteks lingkungan. Namun disadari bahwa hasil dari upaya vegetatif tersebut bersifat jangka panjang. Untuk itu dalam 5 (lima) tahun kedepan upaya vegetatif perlu diimbangi upaya – upaya antara lain rekayasa keteknikan, yang bersifat quik yielding. Upaya konservasi sumber – sumber air di lakukan tidak hanya untuk melestarikan kuantitas air, tapi juga di arahkan untuk memelihara kuantitas air. Untuk pengamanan daerah aliran sungai dan pengelolaan sumber daya air.Potensi pemerintah daerah, pengelola dan pemakai sumber daya air perlu dimanfaatkan seoptimal mungkin. Program- programpembangunan Sumber Daya Air Untuk Mencapai sasaran umum dan melaksanakan kebijakan diatas dilakukan kegiatan – kegiatan yang mencakaup dalam 5(lima) program yaitu: 1) Pengembangan dan pengelolaan serta konservasi sumber air Irigasi 2) Pengembangan dan pengelolaan air baku 3) Penyediaan dan pengelolaan air baku 4) Pengendalian banjir dan pengamanan pantai 5) Penataan kelembagaan dan ketalakasanaan
Program Pengembanagan, Pengelolaan dan Konservasi lainnya
Sungai serta Sumber Air
Program ini ditujukan untuk meningkatkan keberlanjutkan fungsi dan pemanfaatan Sumber daya air, mewujudkan keterpaduan pengelolaan , serta menjamin kemamapuan keterbahuruan dan keberlanjutkan nya sehingga dapat dicapai pengelolaan sumber daya air yang terpadu dan berkelanjutan dan eksploitasi air tanah yang terkendali. Adapun Kegiatan – kegiatan yang akan dilakukan adalah: 1) Penata gunaan sumber daya air 2) Melaksanakan pembiayaan kompetitif (competitive Fund) untuk konsevasi aiar oleh kelompok masyarakat maupun pemerintah Daerah. 3) Menggali dan mengembangkan budaya masyarat dalam konservasi air 4) Pengembangan teknolongi tepat guna Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi , dan jaringan pengairan lainnya. Program ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan jaringan irigasi, dalam rangkamendukung program ketahanan pangan shingga kemampuan pemenuhan kebutuhan air untuk irigasi dapat terkendali. Adapun kegiatan yang akan dilakukan: 1) Pemberdayaan petani pemakai air terutama dalam pengelolaan jaringan irigasi 2) Peningkatan dan pengelolaan jaringan irigasi 3) Optimalisasi pemanfaatan lahan irigasi Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Program ini ditujukan untuk meningkatkan enyediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan domestik, perkotaan , jasa dan perdagangan dan industri dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung kegiatan perekonomian sehingga dapat meningkatan kemampuan pemenuhan air baku untuk rumah tangga permukiman jasa dan perdagangan dengan prioritas untuk kebutuhan pokok masyarakat dan pemanfaatan air tanah untuk rumah tangga permukiman dan jasa perdangaan dan industry dapat indutri dapat terkendali Kegiatan – kegiatan yang akan di lakukan adalah : 1 2 3
Opersi dan pemeliharaan serta rehabilitasi saluran pembaw dan prasaana air baku lainnya Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa air baku terutama pada kawasan- kawasan dengan tidak kebutuhan air baku tinggi. Sinkronisasi kegiatan kegiatan antara penyediaan air baku dengan kegiatan pengolahan dan distribusi.
Program Pengendalian Banjir Tujuan untuk mengurangi tingkat resiko dan periode genangan banjir, menaggulangi banjir, serta menaggulangi akibat bencana banjir dan abrasi pantai yang menimpa daerah permukiman, dan saran public lainnya sehingga dampak bencana banjir dan terlindunginya daerah pantai dari abrasi air laut. Tidak berfungsinya saluran drainase sebagai pematus air hujan. Kelangkaan lokasi untuk pembuangan sampah menyebabkan masyarakat membuang sampah kesaluran drainase. Hal ini menyebabakan terjadinya peningkatan persentase kawasan tergenang dan persentase terhambatnya fungsi dranase. Kecendrungan akan terus meningkat di masa mendatang seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang berarti juga bertambah nya timbunan sampah dan semakin sulitnya mendapatkan areal yang memadai untuk tempat pembuangan sampah ( baik tempat pembuangan sementara maupun tempat pembuangan akhir). Selain itu, migrasi ke kawasan perkotaan, terbatasnya lahan yang tersdia, dan rendahnya penegakan hukum dalam pemanfataan ruang pada akhirnya membawa dampak peningkatan perambahan badan badan air, termasuk saluran drainase, baik yang secara alami telah ada sejak dahulu ( sungai, kali dan selokan) maupun saluran drainase buatan (kanal dan got) . Terbatasnya saluran saluran drainase dari sampah sehingga maupun meningkatan fungsi saluran drainase sebagai pemtus air hujan dan dapat berkurangnya wilayah genangan. Lumpur tinja (sludge) di Kota Denpasar belum di kelola secara baik. Pelayanan air limbah di Kota Denpasar masih dalam taraf pembangunaan DSDP air limbah di Kota denpasar masih di kelola secara tradisional oleh masing – masing penduduk .Instalasi pengelolaan limbah tinja yang ada belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena brrbagai kendala. Oleh karenanya masih banyak warga yang memanfaatkan sungai sebagai tempat pembuangan lumpur tinja domistik. Tingginya laju pertumbuhan penduduk di kawasan perkotaan tidak mampu diimbangi oleh laju penyediaan prasarana dan prasarana sistim pembuangan air limbah. Hal ini di sebabkan rendahnya laju pembangunan sistim pembuangan air limbah bagi kota- kota metropolitan dan besar pada umumnya di sebabkan oleh semakin mahalnya nilai konstuksi dan semskin terbatasnya lahan yang dapat di manfaatkan sebagai jaringan pelayanan , sementara dilain pihak kesediaan membayar (willingness to pay) dari masyarakat untuk pelayanan air limbah domestik masih sangat rendah sehingga tidak dapat menutup biaya pelayanan. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah : 1. Operasi dan pemeliharahan prasarana pengendali banjir dan termasuk tanggul dan normalisasi. 2. Pembangunan Prasarana pengendali banjir (retading bazim) terutama pada daerah – daerah rawan bencana banjir
3. Mengendalikan aliran air permukaan (run off) didaerah tangkapan air dan badan – badan sungai melalui pengaturan dan penegakkan hukum 4. Menggali dan mengembangkan budaya masyarakat setempat dalam mengendalikan banjir. IV.4.2 SASARAN PEMBANGUNAN PRASARANA JALAN 1. Terpeliharanya dan meningkatnya daya dukung, kapasitas, maupun dan kualitas pelayanan prasarana jalan 2. Meningkatnya aksesibilitas wilayah yang sedang dan belum berkembang melalui dukungan pelayanan prasarana jalan yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan transportasi. 3. Terwujudnya partisipasi aktif Pemerintah maupun swasta dalam penyelenggaraan pelayanan prasarana jalan melalui reformasi dan restrukturisasi baik dibidang kelembagaan maupun regulasi. Arah Kebijakan Pembangunan Prasarana Jalan 1. Mempertahankan kinerja pelayan prasarana jalan yang telah terbangun dalam kondisi mantap dengan mengoptimalkan pemanfaatan prasarana jalan melalui pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan teknologi jalan. 2. Mengharmoniskan keterpaduan sistem jaringan jalan dengan kebijakan tata ruang wilayah yang merupakan acuan pengembangan wilayah dan meningkatkan keterpaduannya dengan sistem jaringan prasarana lainnya dalam kontek pelayanan intermoda dan sistem transportasi yang menjamin efisiensi pelayanan transportasi. 3. Menumbuhkan sikap profesionalisme dan kemandirian institusi dan SDM bidang penyelenggaraan prasarana jalan. 4. Mendorong keterlibatan peran dunia usaha masyarakat dalam penyelenggaraan dan penyediaan prasarana jalan. Program dan Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan Beberapa program diantaranya : 1. Program Rehabilitas / Pemeliharaan jalan dan jembatan Program ini ditujuan untuk mempertahankan sistem jaringan jalan yang tersedia agar dalam kondisi yang memadai terutama pada ruas – ruas yang merupakan jalur utama untuk perekonomian. Program rehabilitasi jalan dan jembatan meliputi kegiatan utama antara lain : Rehabilitasi / pemeliharaan rutin dan berkala 125,4 km 2. Program Peningkatan / Pembangunan Jalan dan Jembatan Program ini ditujuan untuk melaksanakan optimalisasi pemanfaatan aset – aset prasarana jalan yang telah dimiliki dan dibangun selama ini. Program Peningkatan Pembangunan Jalan dan Jembatan meliputi kegiatan utama antara lain Peningkatan / Pembangunan Jalan dan Jembatan yang merupakan jalan utama Perekonomian.
IV.4.3 PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN Terbatasnya kemampuan penyediaan prasarana dan prasarana permukiman Penyediaan Prasarana dan prasarana dasar oleh Pemerintah terhadap kawasan rumah sederhana dan rumah sederhana sehat yang dihuni oleh masyarakat berpendapatan rendah dilakukan untuk menurunkan harga jual rumah dikawasan tersebut. Diharapkan khususnya masyarakat berpendapatan rendah memiliki rumah yang layak huni dalam kawasan yang sehat. Namun demikian kemampuan Pemerintah untuk mendukung penyediaan prasarana dan saran yang memadai masih terbatas seperti jalan lingkungan, saluran drainase dan jaringan air bersih serta Penyediaan lahan siap bangun (Kasiba / Lasiba). Faktor ini menjadi salah satu penghambat dalam penyediaan perumahan untuk masyarakat berpendapatan rendah serta memicu menurunnya kualitas kawasan lingkungan permukiman. a. Program Lingkungan Sehat : 1. Penyehatan air bersih dan sanitasi dasar, terutama didaerah pedesaan, daerah kumuh perkotaan daerah bencana 2. Kampanye kepada seluruh masyarakat akan pentingnya penyediaan air bersih dan aman bagi masyarakat 3. Kampanye kepada Pemerintah lokal akan pentingnya investasi pada penyediaan air bersih, aman dan sanitasi pada masyarakat. b. Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Pedesaan 1. Pembangunan dan perluasan sistem transportasi, listrik, air bersih telekomunikasi dan pengairan dipedesaan yang mendukung pengembangan ekonomi 2. Pengembangan sarana produksi dan distribusi hasil – hasil pedesaan c. Revitalisasi Pembangunan Perkotaan Untuk memperluas kesempatan masyarakat perkotaan baik laki – laki maupun perempuan dalam pemenuhan hak – hak dasar dilakukan melalui program Pengembangan Permukiman yaitu Penyediaan permukiman sehat yang terjangkau bagi masyarakat miskin dan Peningkatan Lingkungan Permukiman Kumuh berupa sanitasi lingkungan, jalan lingkungan dan Program bedah rumah.
BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN SUMBER DANA INDIKATIF V.1
RENCANA PROGRAM Untuk mendukung aplikasi rencana Srategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Denpasar tahun 2011 – 2015 direncanakan program sebagai berikut :
V.1.1 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan pengairan lainnya Jumlah usulan program terdiri dari berbagai kegiatan dengan indikator target fisik dan keuangan baik pemeliharaan rutin, peningkatan maupun perencanaan. V.1.2 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Program ini untuk mendukung ketersediaan air baku yang cukup baik untuk irigasi maupun air bersih dengan tetap menjaga Daerah Aliran Sungai (DAS) berfungsi resapan alami, menjaga saluran air dalam kondisi mantap, serta mengakses program SPAM Sarbagitaku. V.1.3 Program Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya. Prioritas utama pada program ini menekankan kegiatan pengolahan air limbah dalam menyediakan prasarana dan sarana air limbah agar tidak mengganggu habitat alami sungai dan sumber daya air lainnya. V.1.4 Program Pengendalian Banjir Program Pengendalian Banjir bertujuan untuk mengurangi daerah genangan banjir meminimalisir dampak banjir. Program ini didukung dengan pembersihan dan pengerukan sungai / kali dan program pembangunan retading bazim (kolam pengendali banjir) di bantaran Tukad Mati untuk mengurangi area genangan di Monang – Maning, jalan Pura Demak dan sekitarnya. V.1.5 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Pembangunan Jalan dan Jembatan meliputi program perencanaan jalan akses tembus ke jalan arteri skunder Pembangunan jalan baru khususnya akses jalan tembus, perencanan jembatan dan pembangunan/penggantian jembatan serta evaluasi dan monitoring / kegiatan V.1.6 Program Pembangunan Saluran Drainase / gorong – gorong Pembangunan saluran drainase / gorong – gorong meliputi program Perencanaan Drainase / gorong – gorong.
V.1.7 Program Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program ini mendukung terciptanya kondisi jalan dalam keadaan mantap (90% dalam kondisi baik) baik peningkatan jalan Kabupaten, jalan lingkungan maupun jalan desa yang akan dilaksanakan oleh masing – masing bidang. V.1.8 Program Pembangunan Sistem Informasi / data base jalan dan Jembatan Program ini mendukung data base rencana Pembangunan dan Pemeliharaan jalan selama 5 tahun. Hasil data base jalan dan jembatan ini akan dipakai acuan dalam prioritas penanganan peningkatan pembangunan jalan dan jembatan. V.1.9 Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Kebina Margan Program ini mendukung kegiatan Pemeliharaan dan Pembangunan jalan / jembatan dan Kegiatan Operasional Teknis lainnya dengan cara menyiapkan Pengadaan alat – alat berat berupa dump truck maupun walls. V.2
KEGIATAN Pelaksanaan dari masing – masing Program akan ditindak lanjuti dengan merancang Kegiatan / Proyek berdasarkan rencana program yang telah ditentukan, Uraian rencana kegiatan selama 5 tahun kedepan diuraikan sebagai berikut : a. Program Pengembangan dan Pengelolaan Raringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya (target). − Perencanaan Irigasi − Perencanaan Jaringan Air Bersih − Normalisasi saluran / sungai − Rehabilitasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi − Rehabilitasi Pemeliharaan Pintu Air − Rehabilitasi Pemeliharaan normalisasi sal. Sungai − Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang terbangun b. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku − Pembangunan Prasarana Pengamblan dan sal Pembawa
5 lokasi 2 lokasi 700 m’ 11.250 m’ 17 unit 465.000 m’ 70.000 m’
101.695 m’
c. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan air Limbah − Penyediaan Prasarana dan sarana Air limbah 5.822 SR − Pembinaan teknik pengelolaan air limbah 11 kali
− Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah
5 lokasi
− Monitoring evaluasi dan Pelaporan
5 lokasi
d. Program Pengendalian Banjir − Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan sungai / kali − Pembangunan Pusat – pusat Pengendali Banjir (Retading bazim) e. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan − Perencanaan Pembangunan Jalan − Pembangunan Jalan − Perencanaan Pembangunan Jembatan − Pembangunan Jembatan − Monitoring dan evaluasi
26.550 m’ 1 lokasi
8 km 38.100 m’ 22 m’ 35 m’ 5 kali
f. Program Pembangunan Saluran Drainase / gorong – gorong − Perencanaan dan Pembangunan drainase 10 paket gorong – gorong − Pembangunan saluran Drainase dan gorong – gorong 23.690 m’ g. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan − Perencanaan Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan − Rehabilitasi pemeliharaan jalan lingkungan
30 paket 389.950 m’
h. Program Pembangunan Informasi / data base jalan dan jembatan − Penyusunan system informasi / data base jalan 1 i. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebina Margaan − Pengadaan alat – alat berat − Pengadaan alat ukur dan bahan laboratorium Kabina Margaan
lokasi
7 unit DT 2 unit WL
BAB VI INDIKATOR KINERJA S K P D
VI.1 Indikator Kinerja Utama Penentuan Indikator Kinerja Utama disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bidang dalam menentukan Indikator capaian yang direncanakan, sedangkan sekretariat selaku tugas pelayan SKPD mengkoordibasikan seluruh kegiatan baik teknis, rutin, operasional maupun pelayanan kepada masyarakat dan pihak ketiga seperti Penyedia Jasa Kontraktor, Jasa Konsultan maupun jasa lainnya.
VI.1.1 Sekretariat Dinas Mengingat tugas pokok dan fungsi sekretariat sebagai fungsi Pelayanan SKPD, penyusunan indikator kinerja akan diarahkan sebagai berikut: a. Terselenggaranya urusan administrasi perkantoran secara baik, tepat waktu dan mutu. b. Terselenggaranya Program Peningkatan Sumber Daya Manusia (PPSDM) dibidang teknis dan administrasi setiap tahunnya dengan penyerapan dana/ anggaran sesuai rencana. c. Terselenggaranya koordinasi antar bidang dalam hal pelaksanaan kegiatan/ proyek, rutin dan tugas pembantuan lainnya. d. Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik, lengkap dan terawat untuk menunjang kegiatan operasional kantor. e. Terpenuhinya hak dan kewajiban pegawai baikm secara perorangan maupun kolektif.
VI.1.2 Bidang Perencanaa dan Pengendalian Tugas pokok dan fungsi Bidang Perencanaan dan Pengendalian selaku koordinator dalam Bidang Perencanaan Program Bidang Pengairan, Bina Marga, Perumahan dan Penyehatan Lingkungan serta memonitoring pelaksanaan program/kegiatan tersebut. Indikator kinerja akan diarahkan sebagai berikut:
a. Terselenggaranya penyusunan Rencana program/ kegiatan berupa tabulasi program/ kegiatan dari masing-masing bidang dalam penyusunan Rencana Kinerja Anggaran (RKA) b. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi program/ kegiatan dari masing-masing bidang berupa laporan bulanan, tahunan, LAKIP dan laporan pelaksanaan lainnya. c. Terlaksananya rehabilitasi/ pemeliharaan jalan LC sepanjang 65.000 m’ dengan pagu anggaran Rp 5,80 miliar.
VI.1.3 Bidang Pengairan Indikator Kinerja Bidang Pengairan lebih diarahkan pada: a. Terselenggaranya perencanaan irigasi di 5 lokasi dengan pagu anggaran 0,5 miliar rupiah. b. Terselenggaranya perencvanaaqn pembangunan jaringan air bersih/ air minum di 2 lokasi dengan pagu anggaran Rp 0,875 miliar. c. Terlaksananya normalisasi saluran/sungai sepanjang 700 m’ dengan pagu anggaran 0,5 miliar. d. Terlaksananya pemeliharaan/ rehab jaringan irigasi sepanjang 11.250 m’ dengan pagu anggaran 9,0 miliar. e. Terlaksananya pemeliharaan pintu air sebanyak 17 unit dengan pagu anggaran 2,2 miliar. f.
Terlaksananya optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun sepanjang 70.000 m’ pagu anggaran 0,685 miliar.
g. Terlaksananya pembersihan dan pengerukan sungai/ kali sepanjang 26.550 m dengan pagu anggaran 5,2 miliar. h. Terbangunnya pusat-pusat pengendalian banjir (Retending Bazin) di 1 lokasi dengan pagu anggaran Rp 85,00 miliar. i.
Terselenggaranya perencanaan pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong sebanyak 10 paket dengan pagu anggaran Rp 1 miliar.
j.
Terlaksananya pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong sepanjang 23.690 m’ dengan pagu anggaran Rp 15,4 miliar.
k. Normalisasi sungai 465.000 m’ dengan dana 3.654 miliar.
VI.1.4 Bidang Perumahan dan Penyehatan Lingkungan (P2L)
Indikator kinerja pada bidang perumahan dan penyehatan lingkungan lebih diarahkan kepada: a. Terlaksananya pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa air baku sepanjang 101.695 m’ dengan pagu anggaran Rp 75,60 miliar. b. Terlaksananya penyediaan prasarana dan sarana air limbah sejumlah 5.822 sambunga rumah (SR) dengan pagu anggaran Rp 42, 00 miliar. c. Tersedianya pembinaan teknik pengolahan air limbah sebanyak 11 kali pembinaan dengan pagu anggaran Rp 0,5 miliar. d. Terlaksananya rehabilitasi/ pemeliharaan sarana dan perasarana air limbah di 5 lokasi dengan pagu anggaran 3,5 miliar. e. Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan air limbah di 5 lokasi denga pagu anggaran Rp 0,305 miliar. f.
Terlaksananya rehabilitasi/ pemeliharaan jalan lingkunga sepanjang 65.950 m’ dengan pagu anggaran 26,80 miliar.
g. Perencanaan jalan lingkungan 5 paket, dana 0,5 miliar.
VI.1.5 Bidang Bina Marga (BM) Indikator kinerja pada bidang bina marga untuk mendukung transportasi dan kondisi jalan dalam keadaan mantap akan lebih diarahkan pada: a. Terselenggaranya perencanaan pembangunan jalan sepanjang 8 km dengan pagu anggaran Rp 0,50 miliar. b. Terlaksananya pembangunan jalan baru (jalan tembus) sepanjang 38.100 m’ dengan pagubanggaran 85,00 miliar. c. Terselenggaranya perencanaan pembangunan jembatan sepanjang 22 m dengan pagu anggran 0,1 miliar. d. Terlaksananya pembangunan jembatan sepanjang 35 m dengan pagu anggran 1,75 miliar. e. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi sebanyak 5 kali dengan pagu anggaran 1,2 miliar. f.
Terselenggaranya peerencanaan rehabilitasi/ pemeliaharan jalan sebanyak 25 paket dengan pagu anggaran 1,5 miliar.
g. Terlaksananya rehabilitasi/ pemeliharaan jalan sepanjang 250.000 m’ dengan pagu anggaran Rp 17,4 miliar. h. Terselenggaranya penyusunan sistem informasi/ data base jalan di 1 lokasi dengan pagu anggaran Rp 0,75 miliar.
i.
Terselenggaranya pengadaan alat-alat berat sebanyak 7 unit Dump Truck (DT) dan 2 unit Walls (WL) dengan pagu anggaran masing-masing Rp 2,1 miliar dan Rp 0,9 miliar.
j.
Terselenggaranya pengadaan alat ukur dan bahan laboraturium kebinamargaan sebanyak 2 unit dengan pagu anggaran 0,2 miliar.
