KATA PENGANTAR Pelaksanaan Penetapan Jabatan Fungsional Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil merupakan salah satu implementasi dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2007. Agar Penetapan Jabatan Fungsional tersebut dapat direalisasikan dengan baik, perlu adanya pemahaman bersama antara berbagai unsur yang terkait baik di pusat maupun di daerah. Oleh karena itu, perlu adanya koordinasi dalam pelaksanaan Penetapan Jabatan Fungsional Guru agar Peraturan Menteri tersebut dapat dilaksanakan sesuai harapan. Salah satu bagian terpenting dalam Penetapan Jabatan Fungsional guru bukan Pegawai Negeri Sipil adalah status guru dan penetapan angka kredit serta jabatannya. Untuk itu, diperlukan petunjuk teknis yang dapat dijadikan acuan bagi daerah yaitu Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Ketua Yayasan Penyelenggara Pendidikan, Kepala Sekolah, Guru, dan unsur lain yang terkait dalam Penetapan Jabatan Fungsional Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil. Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya program ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jakarta,
Januari 2008
Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan,
Dr. Baedhowi NIP 130 803 888
1
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ...............................................................................
i
DAFTAR ISI ............................................................................................
ii
BAB I
BAB II
BAB III
PENDAHULUAN A. Latar Belakang ..................................................................
1
B. Dasar Hukum ....................................................................
3
C. Tujuan dan Manfaat .........................................................
4
D. Pengertian ........................................................................
4
MEKANISME PELAKSANAAN INPASSING BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL A. Persyaratan ......................................................................
6
B. Prosedur Pengusulan .......................................................
7
C. Dasar dan Tatacara Penetapan .......................................
8
D. Jenjang Jabatan Fungsional ............................................
9
E. Pejabat yang Berwemang Menetapkan ............................
12
F. Waktu Penetapan .............................................................
12
PENUTUP ............................................................................
13
LAMPIRAN-LAMPIRAN Lampiran 1 ............................................................................................
14
Lampiran 2 ............................................................................................
15
Lampiran 3 ............................................................................................
16
Tabel: Jumlah Angka Kredit Kumulatif Minimal untuk Pengangkatan dan Penetapan Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil ...............................................................................
18
2
BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Pembangunan nasional dalam bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab. Sejalan dengan itu, untuk menjamin perluasan dan pemerataan akses, peningkatan mutu dan relevansi, serta tata pemerintahan yang baik dan akuntabilitas pendidikan yang mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global perlu dilakukan pemberdayaan dan peningkatan mutu guru secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Pemberdayaan dan peningkatan mutu guru perlu dilakukan, karena penyandang profesi ini mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional dalam bidang pendidikan. Saat ini telah muncul komitmen kuat dari Pemerintah, terutama Depdiknas, untuk merevitalisasi kinerja guru antara lain dengan memperketat persyaratan bagi siapa saja yang ingin meniti karir profesi di bidang keguruan. Di dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 diamanatkan bahwa, guru wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Kualifikasi akademik dimaksud diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana (S-1) atau program diploma empat (D-IV) yang sesuai dengan tugasnya sebagai guru, mulai dari TK sampai dengan sekolah menengah. Sedangkan kompetensi sebagai agen pembelajaran dibutikan dengan sertifikat pendidik. Tuntutan akan profesionalisme guru harus disertai dengan pemenuhan kebutuhan hak guru atas kesejahteraan atau penghasilan yang layak. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 14 ayat (1) huruf a
mengamanatkan 3
bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Pasal
15
ayat (1) dari undang-undang ini mengamanatkan bahwa
penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi. Salah satu hak guru sebagaimana dimaksudkan di atas adalah hak atas tunjangan profesi. Berkaitan dengan ini, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 16 mengamanatkan bahwa pemerintah memberikan tunjangan profesi kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Tunjangan profesi dimaksud diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama. Mengingat kebijakan sertifikasi pendidik tersebut berlaku bagi semua guru, maka untuk dapat memberikan tunjangan profesi kepada guru bukan Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi kualifikasi akademik dan memiliki sertifikat pendidik, perlu dilakukan inpassing penetapan jabatan fungsional dan angka kreditnya bagi guru yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat atau guru bukan pegawai negeri sipil. Atas dasar itu, ditetapkan Peraturan Menteri (Permen) Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2007 tentang Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya yang dijadikan sebagai acuan untuk menetapkan Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya. Dalam rangka implementasi Permen ini, perlu dibuat panduan mengenai Tata Cara Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri
4
Sipil dan Angka Kreditnya. Dengan pedoman ini diharapkan Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
B. Dasar Hukum 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006; 5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 6. Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 84/1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya; 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 025/0/1995 tentang Petunjuk Teknis Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
5
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2007 tentang Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya.
C. Tujuan dan Manfaat 1. Sebagai acuan bagi guru bukan Pegawai Negeri Sipil untuk melengkapi persyaratan dalam rangka mengajukan usul Inpassing Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya. 2. Sebagai acuan bagi pejabat yang berwenang untuk melakukan Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya.
D. Pengertian Yang dimaksud dalam Pedoman ini: 1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 2. Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil adalah guru tetap yang mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja sama. 3. Satuan administrasi pangkal (Satmingkal) adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Masyarakat tempat Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) dan melaksanakan tugas mengajar. Satmingkal bermakna bahwa guru bukan Pegawai Negeri Sipil yang akan ditetapkan jabatan fungsional dan angka kreditnya memiliki status
6
sebagai guru tetap pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Masyarakat. 4. NUPTK adalah Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Departemen Pendidikan Nasional. 5. Inpassing guru bukan pegawai negeri sipil adalah proses penyesuaian kepangkatan guru bukan pegawai negeri sipil dengan kepangkatan guru pegawai negeri sipil.
7
BAB II MEKANISME PELAKSANAAN INPASSING BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
A. Persyaratan Penetapan jabatan fungsional guru bukan pegawai negeri sipil dan angka kreditnya, bukan sebatas untuk memberikan tunjangan profesi bagi mereka, melainkan demi tertib administrasi guru bukan pegawai negeri sipil. Atas dasar itu, Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil yang dapat ditetapkan Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. Guru tetap yang mengajar pada satuan pendidikan, TK/TKLB/RA/BA atau yang sederajat; SD/SDLB/MI atau yang sederajat; SMP/SMPLB/MTs atau yang sederajat; atau SMA/SMK/SMALB/MA/MAK atau yang sederajat, yang telah memiliki izin operasional dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Dinas Pendidikan Provinsi setempat. 2. Kualifikasi akademik minimal S-1/D-IV 3. Masa kerja sebagai guru sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut pada satu satuan pendidikan. 4. Usia setinggi-tingginya 59 tahun pada saat diusulkan. 5. Telah memiliki NUPTK yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional. 6. Melampirkan syarat-syarat administratif : a. Salinan/fotocopy sah Surat Keputusan tentang pengangkatan atau penugasan pertama sebagai guru tetap yang ditandatangani oleh
8
yayasan/penyelenggara
satuan
pendidikan
yang
mempunyai
izin
operasional tempat satmingkal guru yang bersangkutan. b. Salinan atau fotocopi ijazah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai Pedoman yang berlaku. c. Akta IV yang disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai Pedoman yang berlaku. d. Surat keterangan asli dari Kepala Sekolah/Madrasah bahwa yang bersangkutan melakukan kegiatan proses pembelajaran/pembimbingan/ pengasuhan. B. Prosedur Pengusulan Prosedur Pengusulan Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya adalah sebagai berikut: 1. Kepala Sekolah/Madrasah jenjang TK/RA/BA jalur pendidikan formal, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA/MAK atau yang sederajat meneliti kelengkapan administratif dan keabsahan bukti fisik yang diusulkan oleh Guru Bukan Pegawai
Negeri
mengusulkannya
Sipil ke
dan Dinas
atas
persetujuan
Pendidikan
yayasan/penyelenggara
Kabupaten/Kota,
dengan
menggunakan Format 1 pada Lampiran Pedoman ini. 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota meneliti kelengkapan administratif dan keabsahan bukti fisik yang diusulkan oleh Kepala Sekolah seperti tersebut pada angka 1 (satu) dan mengusulkannya kepada Menteri Pendidikan
Nasional
melalui
Kepala
Biro
Kepegawaian,
dengan
menggunakan Format 2 pada Lampiran Pedoman ini. 3. Kepala Sekolah/Madrasah jenjang TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB atau yang sederajat meneliti kelengkapan administratif dan keabsahan bukti fisik yang diusulkan oleh Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya
9
atas
persetujuan
Pendidikan
yayasan/penyelenggara
mengusulkannya
ke
Dinas
Provinsi, dengan menggunakan Format 1 pada Lampiran
Pedoman ini. 4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi meneliti kelengkapan administratif dan keabsahan bukti fisik yang diusulkan oleh Kepala Sekolah seperti tersebut pada angka 3 (tiga) dan mengusulkannya kepada Direktorat Jenderal Peningkatan
Mutu
Pendidik
dan
Tenaga
Kependidikan,
Departemen
Pendidikan Nasional, u.p. Direktorat Profesi Pendidik dengan menggunakan Format 1 pada Lampiran Pedoman ini. 5. Direktur Profesi Pendidik setelah menerima usulan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan/atau Dinas Pendidikan Provinsi meneliti kelengkapan administratif dan keabsahan bukti fisik untuk menyiapkan Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya, dan menyampaikannya kepada Kepala Biro Kepegawaian, dengan menggunakan Format 2 pada Lampiran Pedoman ini. 6. Kepala Biro Kepegawaian setelah menerima usulan dari Direktorat Profesi Pendidik meneliti kelengkapan administratif dan keabsahan bukti fisik untuk menyiapkan Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya, dengan menggunakan Format 2 pada Pedoman ini. C.
Dasar dan Tatacara Penetapan 1. Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya ditetapkan berdasarkan dua hal, yaitu: a. Kualifikasi akademik b. Masa kerja, dihitung mulai dari pengangkatan atau penugasan pertama sebagai Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada satuan pendidikan. 2. Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya dilakukan dengan menggunakan tata cara sebagai berikut:
10
a. Mengecek kelengkapan persyaratan Penetapan Inpasing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya. b. Meneliti kualifikasi akademik atau jenjang pendidikan terakhir guru bukan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. c. Menghitung masa kerja guru bukan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, terhitung sejak diangkat sebagai guru tetap pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Masyarakat. d. Masa kerja guru bukan Pegawai Negeri Sipil diperhitungkan dengan satuan tahun penuh. Misalnya, guru bukan Pegawai Negeri Sipil dengan masa kerja 10 tahun 11 bulan, dihitung 10 tahun. e. Berdasarkan
kualifikasi
akademik
dan
masa
kerja
guru
yang
bersangkutan, ditetapkan jenjang jabatan fungsional guru tersebut dengan menggunakan tabel konversi pada Lampiran 4 Pedoman ini. f.
Contoh penetapan jenjang jabatan fungsional guru bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya disajikan pada Lampiran 5 Pedoman ini.
g. Dengan memperhatikan kualifikasi akademik dan masa kerja guru bukan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, ditetapkan Jenjang Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya menggunakan tabel pada Lampiran 4 Pedoman ini. h. Kelebihan masa kerja 11 bulan diperhitungkan untuk kesetaraan kenaikan gaji berkala berikutnya. D. Jenjang Jabatan Fungsional 1. Guru merupakan tenaga prefesional yang menurut Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen harus memiliki kualifikasi akademik minimal S-1 atau D-IV. Pegawai Negeri Sipil dengan kualifikasi akademik S-1 dengan masa kerja 0 tahun, menurut Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 84/1993 memiliki jabatan funsional Guru Madya dengan golongan/ruang IIIa. Di samping itu Guru Pegawai Negeri Sipil dengan golongan/ruang IVa yang akan mengusukan naik pangkat ke IVb dipersyaratkan memenuhi 12 kum pengembangan profesi. Pada umumnya Guru Pegawai Negeri Sipil tertahan di
11
golongan/ruang IVa karena kesulitan memenuhi 12 kum pengembangan profesi. Dalam rangka kesetaraan jabatan fungsional dan golongan/ruang Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dengan Guru Pegawai Negeri Sipil, maka jenjang jabatan fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil hasil inpassing minimal Guru Madya dan maksimal Guru Pembina. Jadi jenjang jabatan fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil hasil inpassing adalah: a. Guru Madya, b. Guru Madya Tk.I, c. Guru Dewasa, d. Guru Dewasa Tk.I, atau e. Guru Pembina. 2. Angka kredit kumulatif terendah hasil inpassing yang diperoleh guru bukan Pegawai Negeri Sipil adalah 100. 3. Bagi guru bukan Pegawai Negeri Sipil yang bidang tugasnya tidak sesuai dengan bidang yang diampu (mismatch), maka angka kredit hasil inpassing berdasarkan kualifikasi akademik dan masa kerja dikurangi 25 kum. 4. Bagi guru bukan Pegawai Negeri Sipil yang tidak memiliki Akta Mengajar IV, maka angka kredit hasil inpassing berdasarkan kualifikasi akademik dan masa kerja dikurangi 25 kum.
Contoh: 1. Budi adalah Sarjana Pendidikan PKn, telah berpengalaman mengajar mata pelajaran PKn di SMP Cipete, Jakarta Selatan selama 15 tahun. Berdasarkan tabel konversi Budi mendapat angka kredit kumulatif 300. Jabatan fungsional Budi adalah Guru Dewasa (setara Golongan IIId). 2. Haryono adalah lulusan Sarjana Pendidikan Matematika, telah mengajar mata pelajaran Fisika di SMA Cipete, Jakarta Selatan selama 20 tahun. Berdasarkan tabel konversi Haryono mendapat angka kredit kumulatif 400.
12
Karena mismatch (tidak sesuai dengan yang diampu), maka angka kredit kumulatifnya berkurang, sehingga Haryono memperoleh angka kredit kumulatifnya adalah 400 – 25 = 375. Jabatan fungsional Haryono adalah Guru Dewasa (setara Golongan IIId). 3. Neneng adalah lulusan Sarjana non Kependidikan bidang Sejarah dan tidak memiliki Akta Mengajar IV, telah mengajar mata pelajaran Sejarah di SMA Cipete, Jakarta Selatan selama 7 tahun. Berdasarkan tabel konversi Neneng mendapat angka kredit kumulatif 150. Karena tidak memiliki Akta Mengajar IV, maka angka kredit kumulatifnya berkurang 25, sehingga Neneng memperoleh angka kredit kumulatifnya adalah 150 – 25 = 125. Jabatan fungsional Neneng adalah Guru Madya Tk I. (setara Golongan IIIb). 4. Bahri adalah lulusan Fakultas Ekonomi jurusan Ekonomi Kooperasi, tidak memiliki Akta Mengajar IV, dan telah mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMA Cipete, Jakarta Selatan selama 8 tahun. Berdasarkan tabel konversi Bahri mendapat angka kredit kumulatif 150. Karena tidak memiliki Akta Mengajar IV, maka angka kredit kumulatifnya berkurang 25. Juga karena mismatch, maka angka kredit kumulatifnya dikurangi 25. Sehingga Bahri memperoleh angka kredit kumulatifnya adalah 150 – 25 – 25 = 100. Jabatan fungsional Bahri adalah Guru Madya (setara Golongan IIIa). 5. Dani adalah lulusan Fakultas Sastra jurusan Bahasa Jepang, tidak memiliki Akta Mengajar IV, dan telah mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMA Cipete, Jakarta Selatan selama 5 tahun. Berdasarkan tabel konversi Dani mendapat angka kredit kumulatif 100. Karena tidak memiliki Akta Mengajar IV, maka angka kredit kumulatifnya berkurang 25. Juga karena mismatch, maka angka kredit kumulatifnya dikurangi 25. Tetapi karena jabatan fungsional guru bukan Pegawai Negeri Sipil hasil inpassing terendah adalah Guru Madya dengan perolehan angka kredit minimal 100, maka angka kredit yang dimiliki Dani tetap 100.
13
Jadi jabatan fungsional Dani adalah Guru Madya (setara Golongan IIIa). E. Pejabat yang Berwenang Menetapkan 1. Pejabat yang berwenang menetapkan, Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya disesuaikan dengan jenjang kepangkatan guru yang bersangkutan, yaitu sebagai berikut: a.
Menteri Pendidikan Nasional berwenang untuk menetapkan Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya pada jenjang Guru Pembina.
b.
Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Pendidikan Nasional berwenang untuk menetapkan Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya pada jenjang Guru Dewasa Tk.I.
c.
Kepala Biro Kepegawaian atas nama Menteri Pendidikan Nasional berwenang untuk menetapkan Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya pada jenjang Guru Dewasa.
d.
Kepala Bagian/Kepala Sub Bagian pada Biro Kepegawaian Departemen Pendidikan Nasional atas nama Menteri Pendidikan Nasional berwenang untuk menetapkan Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada jenjang Guru Pratama sampai dengan Guru Madya Tk.I.
2. Keputusan Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya dibuat dengan menggunakan contoh pada Lampiran 3 Pedoman ini.
F. Waktu Penetapan Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya mulai berlaku terhitung tanggal 1 (satu) Oktober 2007 dan paling lambat tanggal 1 (satu) Oktober 2010.
14
BAB III PENUTUP Pemerintah menyadari sepenuhnya bahwa masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam pembangunan pendidikan. Namun demikian, dengan diundangkannya Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, diharapkan sistem administrasi kepegawaian guru bukan pegawai negeri sipil, terutama yang bertugas pada satuan pendidikan milik masyarakat dapat menjadi lebih tertib dan teratur. Diharapkan, cepat atau lambat, semua guru bukan pegawai negeri sipil dapat diangkat sebagai guru tetap pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun satuan pendidikan milik masyarakat. Pada sisi lain, pengangkatan dan penempatan semua guru bukan pegawai negeri sipil pada satuan pendidikan, cepat atau lambat, harus disertai dengan pengaturan atas hak dan kewajiban mereka melalui perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama merupakan perjanjian tertulis antara guru dengan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan Pedoman perundang-undangan. Dengan begitu, maka tuntutan akan guru profesional berjalan seimbang dengan upaya memberikan penghargaan, kesejahteraan, dan perlindungan kepada mereka. Oleh
karena
kebijakan
ini
memiliki
implikasi
pembiayaan
dan
sistem
kepegawaian bagi guru bukan pegawai negeri sipil, maka pelaksanaan Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya agar memperhatikan Peraturan Menteri ini dengan seksama.
15
Lampiran 1
Kop Surat Nomor Lampiran Hal
: ………………………… : ………………………… : Usul Penetapan Inpassing
…………. , …………………... ....
Yth. Kepala Dinas Pendidikan ……………….*) Bersama ini kami sampaikan usul Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya sebanyak .... (………….) orang, berikut persyaratan yang terdiri atas : a. Salinan/fotokopi sah Surat Keputusan/Keterangan tentang pengangkatan atau penugasan pertama sebagai guru; b. Salinan atau fotocopi Ijazah/STTB/Diploma/Akta Mengajar yang dilegalisasi; c. Surat keterangan asli dari Kepala Sekolah/Madrasah. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami menyampaikan terimakasih. Mengetahui, Ketua Yayasan/Penyelenggara …………….. ……………..
Kepala Sekolah/Madrasah
(…………………..) Nama /Stempel
(…………………..) Nama /Stempel
Tembusan disampaikan kepada yth : 1. Yayasan/Penyelenggara …………… 2. Pengurus BMPS………………………
16
Lampiran 2
Format Usulan Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya Nama
: ............................................................................
Tempat/Tanggal Lahir
: ............................................................................
NUPTK
: ............................................................................
Guru BS/MP/Kelas/ BP/Kelompok Bermain
: ............................................................................
Pendidikan Terakhir
: ............................................................................
Jumlah Jam Mengajar
: ....................... Per Minggu
Ditetapkan Jadi guru
: Pada Tanggal ..... Bulan ..... Tahun .............
Satuan Pendidikan
: ............................................................................
Yayasan/Penyelenggara
: ............................................................................
Alamat Sekolah
: ............................................................................
Berdasarkan Kualifikasi Akademik dan Masa Kerja tersebut, Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil di atas memperoleh Angka Kredit sebesar ................ kum, maka yang bersangkutan dapat diusulkan untuk ditetapkan pada Jabatan Fungsional : .....................................
....................., ........................... 200 Penilai,
( ……………………………………. )
17
Lampiran 3
Contoh Surat Keputusan Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Nomor : .................................. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pedidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2007 tentang Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya b. bahwa kepada yang namanya tersebut dalam Keputusan ini telah dilakukan penilaian dan memenuhi syarat untuk ditetapkan dalam Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya; c. Sehubungan dengan hal tersebut perlu diterbitkan surat keputusannya;
Mengingat
: 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890). 2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586) 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496) 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547); 5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Petunjuk Teknis Presiden Nomor 94 Tahun 2006; 7. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007; 8. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84/1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya; 18
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2007 tentang Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya.
Memperhatikan :
Usul Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERTAMA
:
Terhitung mulai tanggal .... bulan ............. tahun ........... Nama: ……........... NUPTK …..… Tempat/Tanggal Lahir …........ ditetapkan dalam Jabatan Guru ............. dengan Angka Kredit
....
(............................)
mengajar mata
pelajaran/guru kelas/guru bimbingan dan konseling*) ................... pada satuan pendidikan .............. Kecamatan ………………. Kabupaten/Kota ……….... Provinsi ……………. KEDUA
:
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
KETIGA
:
Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan pada tanggal
: di Jakarta : ……………..
a.n. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL ………… (pejabat yang diberi kuasa) ……………………………………. NIP……………………………...... Tembusan disampaikan kepada yth : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Menteri Pendidikan Nasional Kepala BKN di Jakarta Kepala KPPN di ……….. Kepala Dinas Pendidikan …………… Kepala Biro Kepegawaian Pengurus BMPS………………………. Kepala Sekolah/Madrasah …………...
*) Coret yang tidak sesuai
19
Tabel No 1.
: Jumlah Angka Kredit Kumulatif Minimal untuk Pengangkatan dan Penetapan Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil KUALIFIKASI
SMA/SPG/SGO/ DI/PGSLP/
0≤MK<6
6≤MK<10
10≤MK<14
14≤MK<18
18≤MK<22
22≤MK<26
26≤MK<30
30≤MK<34
MK≥34
25
40
60
80
100
150
200
300
400
IIb 0th
IIc 0th
IId 0th
IIIa 0th
IIIb 0th
IIIc 0th
IIId 0th
IVa 0th
Guru Muda
Guru Muda Tk.I
Guru Madya
Guru Madya Tk.I
Guru Dewasa
Guru Dewasa Tk.I
Guru Pembina
IIa 0th
DII/PGSLA/ Setara 2.
Sarjana Muda/
Guru Pratama
Guru Pratama Tk.I
0≤MK<6
6≤MK<10
10≤MK<14
14≤MK<18
18≤MK<22
22≤MK<26
26≤MK<30
MK≥30
40
60
80
100
150
200
300
400
IIb 0th
IIc 0th
IId 0th
IIIa 0th
IIIb 0th
IIIc 0th
IIId 0th
IVa 0th
Guru Pertama Tk.I
Guru Muda
Guru Muda Tk.I
Guru Madya
Guru Madya Tk.I
Guru Dewasa
Guru Dewasa Tk.I
Guru Pembina
0≤MK<6
6≤MK<10
10≤MK<14
14≤MK<18
MK≥18
100
150
200
300
400
IIIa 0th
IIIb 0th
IIIc 0th
IIId 0th
IVa 0th
Guru Madya
Guru Madya Tk.I
Guru Dewasa
0≤MK<6
6≤MK<10
10≤MK<14
MK≥14
150
200
300
400
IIIb 0th
IIIc 0th
IIId 0th
IVa 0th
Guru Madya Tk.I
Guru Dewasa
0≤MK<6
6≤MK<10
MK≥10
200
300
400
IIIc 0th
IIId 0th
IVa 0th
DIII/Setara
3.
4.
5.
Sarjana/DIV
Magister/S2
Doktor/S3
Guru Dewasa
Guru Dewasa Tk.I
Guru Dewasa Tk.I
Guru Dewasa Tk.I
Guru Pembina
Guru Pembina
Guru Pembina
20
21
