KATA PENGANTAR. Semoga Dokumen ini bermanfaat serta dapat dijadikan bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Badung

REVIEW RENCANA KINERJA TAHUNAN KABUPATEN BADUNG T A H U N 2 0 1 6

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Asung Kerta Wara Nugraha-Nya Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2016, telah dapat disusun sesuai dengan aturan yang berlaku. Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2016 ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peratutan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara reviu Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Dokumen ini dimaksudkan sebagai pedoman Perencanaan Kinerja tahunan Pemerintah Kabupaten Badung dalam melaksanakan Misi guna mewujudkan Visi yang tertuang dalam rencana Pembangunan jangka Menengah Tahun 2016-2021. Semoga Dokumen ini bermanfaat serta dapat dijadikan bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Badung. Mangupura, 18 Pebruari 2016 Bupati Badung,

I NYOMAN GIRI PRASTA

1


DAFTAR ISI

Halaman Kata Pengantar ..........................................................................................

i

Daftar Isi ....................................................................................................

ii

BAB I

Pendahuluan .............................................................................

1

1.1. Latar Belakang ...................................................................

1

1.2. Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Badung ...........

1

1.3. Landasan Hukum .......................................................... ......

4

1.4. Sistematika .................................................................... ......

5

Tujuan dan Sasaran Strategis Pembangunan Daerah ...............

5

2.1 Rencana Pembangunan Daerah ..........................................

6

2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis ..............................................

6

2.3 Indikator dan Target Kinerja..............................................

8

Rencana Kinerja Tahun 2016 ....................................................

9

3.1 Rencana Kinerja dan Anggaran Tahun 2016 .......................

9

Penutup .....................................................................................

17

BAB II

BAB III

BAB IV

Lampiran Rencana Kinerja Tahun 2016

2


BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara serta terwujudnya suatu tatanan pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan perencanaan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( KKN ). Undang – undang no. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN mengamanatkan hal tersebut sebagai penegasan dari Tap MPR No.XI/MPR/1998 yang dalam implementasinya dipertegas dengan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai penyelenggara di daerah sesuai dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 termasuk sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014 berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih ( Clean Goverment ), dan mempertanggungjawabkan melalui media Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Agar memenuhi maksud tersebut, maka Pemerintah kabupaten Badung menyusun Dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2016 sebagai bentuk komitmen dalam pelaksanaan tugas dalam kurun waktu 1 (satu) dalam pengelolaan program dan kegiatan untuk mencapau tujuan dan sasaran. 1.2

Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Badung

Mengingat Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004, maka struktur organisasi pemerintah daerah masih mengacu pada Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 khususnya pasal 14 tentang

3


urusan wajib kabupaten/kota.

yang

menjadi

kewenangan

pemerintah

daerah

Sedangkan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Untuk dapat melaksanakan urusan tersebut dibentuk organisasi perangkat daerah. Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Badung sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung , terdiri dari : 1. 2. 3.

Bupati dan Wakil Bupati Sekretariat Daerah; Tiga Asisten Daerah terdiri dari : a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membidangi : - Bagian Administrasi Pemerintahan Umum - Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat - Bagian Hukum dan HAM b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan membidangi : - Bagian Administrasi Pembangunan - Bagian Administrasi Perekonomian c. Asisten Administrasi Umum membidangi : - Bagian Keuangan - Bagian Umum - Bagian Perlengkapan dan Asset Daerah - Bagian Humas dan Protokol - Bagian Organisasi dan Tata Laksana;

4.

Lima Staf Ahli terdiri dari : - Bidang Hukum dan Politik; - Bidang Pemerintahan; - Bidang Pembangunan; - Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; - Bidang Ekonomi dan Keuangan;

5.

Lima belas Dinas Daerah terdiri dari : - Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga; - Dinas Kesehatan; 4


6.

Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas

Sosial dan Tenaga Kerja; Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; Kependudukan dan Catatan Sipil; Kebudayaan; Pariwisata; Bina Marga dan Pengairan; Cipta Karya; Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan; Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan; Peternakan, Perikanan dan Kelautan; Pendapatan / Pasedahan Agung; Pemadam Kebakaran; Kebersihan dan Pertamanan;

Sebelas Lembaga Teknis Daerah terdiri dari : - Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat; - Badan Lingkungan Hidup; - Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa; - Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; - Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan, dan Pelatihan; - Badan Penanggulangan Bencana Daerah; - Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung; - Badan Penanggulangan Bencana Daerah; - Satuan Polisi Pamong Praja; - Kantor Perpustakaan Daerah; - Kantor Arsip Daerah; - Kantor Pemberdayaan Perempuan; - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

7. 8. 9.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 10. 6 Kecamatan terdiri dari : - Kecamatan Petang; - Kecamatan Abiansemal; -

Kecamatan Mengwi;

-

Kecamatan Kuta Utara; 5


-

Kecamatan Kuta;

-

Kecamatan Kuta Selatan;

11. Serta 16 Kelurahan terdiri dari : Kelurahan Sempidi, Kelurahan Lukluk, Kelurahan Kapal, Kelurahan Abianbase, Kelurahan Sading, Kelurahan Kerobokan, Kelurahan Kerobokan Kaja, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kelurahan Tuban, Kelurahan Kedonganan, Kelurahan Kuta, Kelurahan Legian, Kelurahan Seminyak, Kelurahan Benoa, Kelurahan Tanjung Benoa, Kelurahan Jimbaran. 12. 47 Desa Dinas terdiri dari : Desa Pecatu, Ungasan, Kutuh, Canggu, Dalung, Tibubebeng, Buduk, Sobangan, Baha, Werdhi Bhuana, Mengwitani, Penarungan, Gulingan, Kekeran, Munggu, Sembung, Tumbak Bayuh, Pererenan, Cemagi, Mengwi, Kuwum, Darmasaba, Ayunan, Mambal, Abiansemal, Bongkasa, Punggul, Blahkiuh, Sangeh, Sibangkaja, Sibanggede, Angantaka, Sedang, Taman, Jagapati, Dauh Yeh Cani, Selat, Mekar Bhuana, Bongkasa Pertiwi, Belok Sidan, Carang Sari, Petang, Pelaga, Sulangai, Pangsan, Getasan. 1.3. Landasan Hukum - Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; - Undang-undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah; - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah ; - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ; - Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilintas Kinerja Istansi Pemerintah. - Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi republik Indonesia Nomor. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;

6


1.4. Sistematika BAB I. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang 1.2. Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Badung 1.3. Landasan Hukum 1.4. Sistematika BAB II. Tujuan dan sasaran Strategis Pembangunan Daerah 2.1. Rencana Pembangunan Daerah 2.2. Tujuan dan sasaran Strategi 2.3 Indikator dan Target Kinerja BAB III. Rencana Kinerja Tahun 2016 3.1 Rencana Kinerja dan Anggaran tahun 2016 BAB IV. Penutup Lampiran Rencana Kinerja Tahun 2016

7


BAB II TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH 2.1 Rencana Pembangunan Daerah Dalam

rangka

penyelenggaraan

pemerintahan,

pelaksanaan

pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Badung secara sinergis, terarah dan terencana untuk mewujudnya masyarakat damai dan sejahtera. 2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih dari satu tahun dan harus selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan . Penetapan tujuan didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan dalam rangka merealisasikan misi, sasaran dijabarkan kedalam bentuk yang lebih spesifik , sehingga sasaran harus selaras dengan tujuan. sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan/kegiatan yang bersifat spesifik, rinci, dapat diukur dan dapat dicapai, sinergi dan berkelanjutan. Untuk lebih jelasnya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2016 sebagai berikut : Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Kabupaten Badung NO 1 1.

TUJUAN 2 Meningkatnya pelaksanaan Srada & Bhakti.

1. 2.

2.

Meningkatnya pelestarian Adat dan Budaya Bali.

3

Terwujudnya tuntas wajib Belajar 12 tahun.

3.

SASARAN 3 Terwujudnya kerukunan kehidupan beragama dan bermasyarakat di Kabupaten Badung Terciptanya kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Badung yang dinamis, dilandasi oleh Adat dan Budaya Bali yang harmonis, seimbang dan selaras Tuntasnya wajib belajar 12 tahun bagi anak-anak usia sekolah.

8


4

5

6

7.

8.

9.

10.

11.

Terwujudnya kualitas sumberdaya manusia (SDM) yang kompetitif di pasar kerja serta meningkatkan kualitas pendidikan untuk dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

4.

Terciptanya kualitas lulusan pendidikan dasar dan menengah yang mampu diterima di jenjang yang lebih lanjut/tinggi.

5.

Meningkatnya status kesehatan ibu, bayi dan balita

6.

Terciptanya sistem pelayanan kesehatan yang prima dan terstandarisasi, mulai tingkat puskesmas, rumah sakit, dan unit layanan kesehatan lainnya dengan biaya pelayanan yang terjangkau oleh masyarakat Kabupaten Badung.

7.

Meningkatnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat

8.

Terwujudnya sistem data kependudukan di seluruh Kabupaten Badung yang tertib dan terpadu.

9.

Terpenuhinya pelayanan Keluarga Berencana yang prima bagi seluruh lapisan masyarakat menuju keluarga kecil bahagia dan sejahtera bagi seluruh masyarakat Kabupaten Badung

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Di Kabupaten Badung.

Terwujudnya penataan sistem administrasi kependudukan yang tertib dan terpadu.

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang diimbangi dengan pemerataan sehingga dapat dinikmati secara luas oleh masyarakat terutama oleh masyarakat miskin, cacat dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya. Meningkatnya usaha kecil dan menengah yang mampu bersaing dan menunjang ekonomi kerakyatan. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan

Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat

Terjaminnya terwujudnya good

government and clean government.

12.

Terwujudnya pembangunan yang selaras dan seimbang antar wilayah.

13.

Terwujudnya pembangunan yang sesuai dengan pola dan fungsi wilayah.

10. Mempermudah, memperlancar dan memperluas akses masyarakat miskin maupun cacat dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya dalam memanfaatkan sumberdaya ekonomi secara adil dan terbuka.

11. Meningkatnya pertumbuhan sektor UKM dan koperasi dalam sistem perekonomian masyarakat Badung 12. Meningkatnya kuantitas, kualitas dan kontinyuitas produksi hasil komoditi pertanian, perkebunan dan kehutanan 13. Meningkatnya kuantitas produksi hasil komoditi peternakan, perikanan dan kelautan 14. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat 15. Meningkatnya Pelayanan dalam Pelaksanaan ketentraman dan ketertiban 16. Terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang berbasis kinerja dan tepat sasaran, tepat guna dan tepat waktu. 17. Terwujudnya pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, profesional, responsif dan akuntabel 18. Terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang sesuai program pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten. 19. Meningkatnya kesadaran masyarakat dan pelaku pembanguann lainnya untuk membangun sesuai dengan rencana tata ruang 20. Terwujudnya percepatan pembangunan wilayah

9


perkotaan dan perdesaan yang seimbang, Berkelanjutan dan sinergisitas keterpaduan kebijakan dan program pembangunan akan ditempuh melalui strategis pembangunan yang seimbang antar wilayah. 14.

Meningkatnya pelestarian lingkungan hidup dan meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

21. Meningkatnya kualitas pelestarian lingkungan hidup di seluruh wilayah Kabupaten Badung menuju Badung yang bersih dan hijau.

2.3 Indikator dan Target Kinerja Didalam penerapan sistem AKIP, setiap instansi pemerintah yang melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya menetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan bagian penting bagi setiap instansi pemerintah karena merupakan bagian utama dalam Sistem AKIP yang akan digunakan dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya untuk mencapai visi dan misi. Indikator kinerja dalam Dokumen Perjanjian Kinerja kabupaten Badung menggunakan indikator kinerja pada tingkat outcomes atau output pentig dan menggambarkan ukuran keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan organisasi. Keberhasilan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Badung merupakan keberhasilan dari seluruh unit kerja pendukungnya. Dengan kata lain indikator kinerja pada tingkat ini bukan sekedar gabungan dari berbagai indikator pada unit kerja pendukungnya, tetapi merupakan rumusan pokok atau inti dari berbagai indikator unit kerja pendukungnya. Setelah menetapkan indikator kinerja, diwajibkan untuk menetapkan target kinerja yang merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu tahun tertentu. Target Kinerja pemerintah kabupaten badung tahun 2016 ini yang merupakan target kinerja hanya masa transisi, sehingga disesuaikan berdasarkan tujuan dan sasaran periode transisi saja dengan penetapan target kinerja berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya untuk meningkatkan kualitas kinerja atau mengejar kekurangan ketercapaian tahun sebelumnya.

10


BAB III RENCANA KINERJA TAHUN 2016 Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran pada Pemerintah Kabupaten Badung dikembangkan cara pencapaian secara optimal. Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktifitas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung masing-masing dikembangkan kedalam kebijakan dan program yang dituangkan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran tahunan. Keberhasilan dan kegagalan organisasi melalui pelaksanaan [program kegiatan dirancang dengan Rencana Target Indikator Kinerja Utama ( IKU ) dan Target Rencana Kinerja Tahunan yang akan diperjanjikan.

3.1 Rencana Kinerja dan Anggaran Tahun 2016 Untuk merealisasikan Tujuan dan Sasaran pada Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dikembangkan cara pencapaian secara optimal. Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktifitas perencanaan Tahun 2016, masing-masing dikembangkan dalam kedalam Program dan Kegiatan yang dituangkan kedalam rencana kerja dan anggaran. Dalam upaya pencapaian kinerja tahun 2016 dan perencanaan kinerja indikatif yang disusun dalam perencanaan pembangunan daerah jangka menengah tahun 2016-2021, maka operasional pencapaian kinerja melalui kebijakan yang telah disusun dilaksanakan melalui programprogram, secara rinci sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1 Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2016.

No 1 1.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

2 Terwujudnya kerukunan kehidupan

3 1.

Jumlah konflik SARA

Satuan

Target / satuan

4 Konflik

Program/ kegiatan

5 0

-

J u m la h Ke gi a t a n

Pagu

-

11


beragama dan bermasyarakat di Kabupaten Badung 2.

3.

Terciptanya kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Badung yang dinamis, dilandasi oleh Adat dan Budaya Bali yang harmonis, seimbang dan selaras

2.

Tuntasnya wajib belajar 12 tahun bagi anak-anak usia sekolah.

4.

3.

100

Pengemban gan nilai Budaya

2

Rp. 4. 434.663.700

%

100

Pengemban gan nilai Budaya

2

Rp. 4. 434.663.700

%

100

Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun Program pendidikan menengah

1 1 8

241.192.742 .920

4

9.696.664.6 00

Program peningkata n mutu pendidikan dan tenaga kependidika n Program pendidikan non formal Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun

2

607.800.150

1

407.073.500

Angka Melek Huruf

%

Persentase lulusan pendidikan yang diterima di jenjang menengah Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup

%


6.

5.


7.

Terciptanya sistem pelayanan kesehatan yang prima dan terstandarisasi, mulai

%

5. 4.

6.

Persentase desa adat yang memenuhi tatanan yang ditetapkan (lestari Persentase sekaa teruna yang memenuhi tatanan yang ditetapkan (lestari) Persentase anak usia sekolah yang tuntas wajib belajar 12 tahun

100 100

kh 50 per 100.000 Kelahira n Hidup

8.

Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup

kh

9.

Angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup

kh

10. Cakupan pelayanan puskesmas dengan standar

%

5 per 1000 Kelahira n Hidup 5 per 1000 Kelahira n Hidup 100

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Program peningkatan pelayanan kesehatan anak Balita Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1

12.516.374.3 00

2

313.331.800

1

312.482.100

3

165.881.650

3

2.582.785.4 00

12


7.

8.

tingkat puskesmas, rumah sakit, dan unit layanan kesehatan lainnya dengan biaya pelayanan yang terjangkau oleh masyarakat Kabupaten Badung. Meningkatnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat


ISO 11. Cakupan pelayanan Rumah Sakit dengan standar terakreditasi

%

100

12. Cakupan kemandirian posyandu purnama dan mandiri 13. Cakupan desa siaga aktif

%

98.50

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

4

2.574.901.35 0

%

20

1

20.788.400

14. Cakupan Perilaku hidup bersih dan sehat tingkat rumah tangga 15. Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan: a. Prosentase

%

79.2

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1

87.784.700

Program Penataan Administrasi Kependuduk an

6

1.426.818.40 0

keluarga

%

100

%

100

%

100

%

100

-

-

-

yang

memiliki KK b. Prosentase penduduk

yang

memiliki KTP c. Prosentase kepemilikan

akta

kelahiran d. Prosentase penduduk meninggal

yang

dilengkapi dengan akta kematian 9.


16. Cakupan Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun

%

0.12

Program Keluarga Berencana

3

104.224.300

10.

Mempermudah, memperlancar dan memperluas akses masyarakat miskin maupun cacat dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya dalam memanfaatkan

17. Persentase penurunan penyandang masalah sosial

%

100

Pemberdaya an Fakir miskin komunitas adat terpencil dan PMKS

1

227.433.700

13


sumberdaya ekonomi secara adil dan terbuka.

11.

12.

13.

Meningkatnya pertumbuhan sektor UKM dan koperasi dalam sistem perekonomian masyarakat Badung

18. Persentase koperasi sehat dan berkualitas 19. peningkatan nilai eksport UKM

US$

52.160. 500

Meningkatnya kuantitas, kualitas dan kontinyuitas produksi hasil komoditi pertanian, perkebunan dan kehutanan

20. Jumlah produksi hasil komoditi pertanian, perkebunan, kehutanan

TON

175.000

21. Tingkat produktivitas bahan pangan utama (padi)

KW/HA

64

Meningkatnya kuantitas produksi hasil komoditi peternakan, perikanan dan kelautan

22. Jumlah populasi peternakan

%

Ekor

43.36

1.494.3 03

Program Pemberdaya an Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraa n Sosial (PMKS) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraa n Sosial

1

29.882.700

1

20.418.000

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraa n sosial Program Peningkatan Kualitas Kelembagaa n Koperasi Program Peningkatan Efisiensi Perdaganga n Dalam Negeri Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/P erkebunan) Program peningkatan produksi pertanian/pe rkebunan Program Pemberdaya an Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan Program Pencegahan dan Penanggulan gan Penyakit Ternak Program Peningkatan Produksi

5

753.654.000

4

Rp. 314.033.850

7

Rp. 663.663.100

1 4

21.444.481.9 60

1 0

905.330.580

7

197.311.800

2

1.974.636.80 0

8

3.821.182.05 0

14


Hasil Peternakan

23. Jumlah produksi perikanan dan kelautan

Ton

6.890

Program Penjaminan Mutu Pangan Bahan Asal Hewan yang Asuh Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Program Pengemban gan Sistem Data/Inform asi Peternakan

2

96.623.300

1

259.328.200

1

137.565.000

Program Pengemban gan Budidaya Perikanan Program Pengemban gan Perikanan Tangkap Program Pemberdaya an Masyarakat Pesisir Program Pemberdaya an Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalia n Sumber Daya Kelautan Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Program Pengemban gan Sistem Data/Inform asi Perikanan Program Peningkatan Pengolahan Hasil

5

380.542.700

2

593.645.500

1

69.024.175

1

46.432.250

1

4.152.200

3

92.414.300

1

5.079.100

15


Perikanan 14.

Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat

24. Jumlah pelanggaran keamanan dan ketertiban

Pelangg aran

1000

15.

Meningkatnya Pelayanan dalam Pelaksanaan ketentraman dan ketertiban

%

70

16.

Terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang berbasis kinerja dan tepat sasaran, tepat guna dan tepat waktu.

25. Persentase laporan mengenai gangguan ketentraman dan ketertiban yang direspon dalam kurun waktu kurang dari 1 hari setelah laporan diterima 26. Opini Pemeriksaan BPK

Opini

wtp

27. Peningkatan pendapatan asli daerah

Rp

17.

Terwujudnya pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, profesional, responsif dan akuntabel

28. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

18.

Terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang sesuai program pemanfaatan ruang

29. Perencanaan tata ruang kawasan strategis sesuai RTRW

Nilai

Dokumen

2.938. 005.74 2.142, 82

80

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Program pemeliharaa n kankamtibm as dan pencegahan tindak kriminal

1

Rp. 200.183.070

1

Rp. 13.839.630

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalia n pelaksanaan kebijakan Kdh Pengemban gan nilai budaya

2

1.181.528.35 0

Program peningkatan dan pengemban gan pengelolaan keuangan daerah Program Peningkata n Pengemban gan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

4

2.212.183.3 00

2 5

8.359.301.0 25

7

399.207.150

3

16


wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten.

Kabupaten

30. Prosentase Jaringan irigasi berkondisi baik

%

94,72 %

Program Peningkata n Jalan & Jembatan

6 7

427.975.644 .527

Program rehabilitasi/ pemelihara an jalan dan jembatan Program

4

18.436.883. 913

3

99.276.408.7

Pengemban

7

20

gan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,Rawa dan Jaringan Irigasi lainnya 19.

20.

21

Meningkatnya kesadaran masyarakat dan pelaku pembanguann lainnya untuk membangun sesuai dengan rencana tata ruang Terwujudnya percepatan pembangunan wilayah perkotaan dan perdesaan yang seimbang, Berkelanjutan dan sinergisitas keterpaduan kebijakan dan program pembangunan akan ditempuh melalui strategis pembangunan yang seimbang antar wilayah. Meningkatnya kualitas pelestarian lingkungan hidup di seluruh wilayah Kabupaten Badung menuju Badung yang bersih dan hijau.

31. Prosentase lahan terbangun sesuai dengan RTRW Kabupaten Badung

%

68.51

Program Pengendali an Pemanfaata n Ruang

4

363.195.500

Program Pembangun an Prasarana dan Fasilitas Perhubung an Program pembangun an prasarana dan fasilitas perhubung an Program Pengendali an Pencemara n dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

3

2.691.587.3 00

3

982.548.326

6

784.612.200

2

238.811.200

32. Tingkat kepadatan lalu lintas (V/C ratio)

(V/C ratio)

0,59

33. Prosentase persimpangan yang terpasang traffic light

%

82.35

34. Persentase sumberdaya air yang memenuhi baku mutu air:  COD air sungai



BOD air sungai

mg/lt

mg/lt

50

6

17




BOD air laut

mg/lt

10

35. Persentase sumberdaya udara yang dipantau yang memenuhi standar baku mutu 36. Persentase perusahaan yang dibina yang menggunakan pengolahan limbah

µg/m³

400

Perusaha

80

Program Peningkata n Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program pembinaan dan pengelolaa n lingkungan hidup

7

538.952.300

7

149.648.715

an

18


BAB IV PENUTUP

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2016 merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Badung dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) serta sebagai upaya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (clean government). Dokumen ini dapat menjadi pedoman/acuan dalam Perencanaan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Badung, sebagai perwujudan dalam menerapkan sistem Akumtabilitas Kinerja Instansi Pemeintah guna mewujudkan Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi pedoman/acuan bagi semua SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Badung maupun pihak lain yang telah berpartisipasi membangunan Kabupaten Demikian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2016 Kabupaten Badung dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI BADUNG

I NYOMAN GIRI PRASTA

19


Lampiran Rencana Kerja Tahunan 2016

No

1

Sasaran Strategis

2

Indikator Kinerja

Satuan

3

Target / satuan

4

Program/ kegiatan

Jumla h Kegiat an

Pagu

5

1.

Terwujudnya kerukunan kehidupan beragama dan bermasyarakat di Kabupaten Badung

37. Jumlah konflik SARA

Konflik

0

-

-

-

2.

Terciptanya kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Badung yang dinamis, dilandasi oleh Adat dan Budaya Bali yang harmonis, seimbang dan selaras

38. Persentase desa adat yang memenuhi tatanan yang ditetapkan (lestari 39. Persentase sekaa teruna yang memenuhi tatanan yang ditetapkan (lestari) 40. Persentase anak usia sekolah yang tuntas wajib belajar 12 tahun

%

100

Pengembangan nilai Budaya

2

Rp. 4. 434.663.700

%

100

Pengembangan nilai Budaya

2

Rp. 4. 434.663.700

%

100

Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun Program pendidikan menengah

118

241.192.742.920

4

9.696.664.600

2

607.800.150

1

407.073.500

3.

Tuntasnya wajib belajar 12 tahun bagi anak-anak usia sekolah.

4.


5.


41. Angka Melek Huruf

%

42. Persentase lulusan pendidikan yang diterima di jenjang menengah 43. Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup

%

44. Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup

100 100

kh

kh

50 per 100.000 Kelahira n Hidup 5 per 1000 Kelahira n Hidup

Program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan Program pendidikan non formal Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

1

12.516.374.300

2

313.331.800

1

312.482.100

20


45. Angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup 6.

7.

8.

kh

5 per 1000 Kelahira n Hidup

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak Balita Program Upaya Kesehatan Masyarakat

3

165.881.650

Terciptanya sistem pelayanan kesehatan yang prima dan terstandarisasi, mulai tingkat puskesmas, rumah sakit, dan unit layanan kesehatan lainnya dengan biaya pelayanan yang terjangkau oleh masyarakat Kabupaten Badung.

46. Cakupan pelayanan puskesmas dengan standar ISO 47. Cakupan pelayanan Rumah Sakit dengan standar terakreditasi

%

100

%

100

Meningkatnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat

48. Cakupan kemandirian posyandu purnama dan mandiri 49. Cakupan desa siaga aktif

%

98.50

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

4

2.574.901.350

%

20

1

20.788.400

50. Cakupan Perilaku hidup bersih dan sehat tingkat rumah tangga 51. Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan: e. Prosentase

%

79.2

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1

87.784.700

Program Penataan Administrasi Kependudukan

6

1.426.818.400

Program Keluarga Berencana

3

104.224.300


keluarga

%

100

%

100

%

100

%

100

%

0.12

-

3

2.582.785.400

-

-

yang

memiliki KK f. Prosentase penduduk

yang

memiliki KTP g. Prosentase kepemilikan

akta

kelahiran h. Prosentase penduduk meninggal

yang

dilengkapi dengan akta kematian 9.


52. Cakupan Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun

21


10.

11.

12.

13.

Mempermudah, memperlancar dan memperluas akses masyarakat miskin maupun cacat dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya dalam memanfaatkan sumberdaya ekonomi secara adil dan terbuka.

Meningkatnya pertumbuhan sektor UKM dan koperasi dalam sistem perekonomian masyarakat Badung

Meningkatnya kuantitas, kualitas dan kontinyuitas produksi hasil komoditi pertanian, perkebunan dan kehutanan

Meningkatnya kuantitas produksi hasil komoditi peternakan, perikanan dan kelautan

53. Persentase penurunan penyandang masalah sosial

54. Persentase koperasi sehat dan berkualitas

%

%

100

43.36

55. peningkatan nilai eksport UKM

US$

52.160. 500

56. Jumlah produksi hasil komoditi pertanian, perkebunan, kehutanan

TON

175.000

57. Tingkat produktivitas bahan pangan utama (padi)

KW/HA

64

58. Jumlah populasi peternakan

Ekor

1.494.3 03

Pemberdayaan Fakir miskin komunitas adat terpencil dan PMKS

1

227.433.700

Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

1

29.882.700

1

20.418.000

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan sosial

5

753.654.000

4

Rp. 314.033.850

7

Rp. 663.663.100

14

21.444.481.960

10

905.330.580

7

197.311.800

2

1.974.636.800

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perke bunan) Program peningkatan produksi pertanian/perkeb unan Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

22


59. Jumlah produksi perikanan dan kelautan

14.

Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat

60. Jumlah pelanggaran keamanan dan ketertiban

Ton

Pelangg aran

6.890

1000

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Program Penjaminan Mutu Pangan Bahan Asal Hewan yang Asuh Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Program Pengembangan Sistem Data/Informasi Peternakan

8

3.821.182.050

2

96.623.300

1

259.328.200

1

137.565.000

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

5

380.542.700

Program Pengembangan Perikanan Tangkap Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Program Pengembangan Sistem Data/Informasi Perikanan Program Peningkatan Pengolahan Hasil Perikanan Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

2

593.645.500

1

69.024.175

1

46.432.250

1

4.152.200

3

92.414.300

1

5.079.100

1

Rp. 200.183.070

23


15.

Meningkatnya Pelayanan dalam Pelaksanaan ketentraman dan ketertiban

16.

Terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang berbasis kinerja dan tepat sasaran, tepat guna dan tepat waktu.

61. Persentase laporan mengenai gangguan ketentraman dan ketertiban yang direspon dalam kurun waktu kurang dari 1 hari setelah laporan diterima 62. Opini Pemeriksaan BPK

%

70

Program pemeliharaan kankamtibmas dan pencegahan tindak kriminal

1

Rp. 13.839.630

Opini

wtp

2

1.181.528.350

63. Peningkatan pendapatan asli daerah

Rp

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kdh Pengembangan nilai budaya

17.

Terwujudnya pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, profesional, responsif dan akuntabel

64. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

18.

Terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang sesuai program pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten.

65. Perencanaan tata ruang kawasan strategis sesuai RTRW Kabupaten 66. Prosentase Jaringan irigasi berkondisi baik

Nilai

2.938. 005.74 2.142, 82

80

Dokumen

3

%

94,72 %

4

2.212.183.300

25

8.359.301.025

7

399.207.150

Program Peningkatan Jalan & Jembatan

67

427.975.644.527

Program rehabilitasi/pem eliharaan jalan dan jembatan

4

18.436.883.913

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program

37

99.276.408.720

Pengembangan

24


dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,Rawa dan Jaringan Irigasi lainnya 19.

20.

21

Meningkatnya kesadaran masyarakat dan pelaku pembanguann lainnya untuk membangun sesuai dengan rencana tata ruang Terwujudnya percepatan pembangunan wilayah perkotaan dan perdesaan yang seimbang, Berkelanjutan dan sinergisitas keterpaduan kebijakan dan program pembangunan akan ditempuh melalui strategis pembangunan yang seimbang antar wilayah. Meningkatnya kualitas pelestarian lingkungan hidup di seluruh wilayah Kabupaten Badung menuju Badung yang bersih dan hijau.

67. Prosentase lahan terbangun sesuai dengan RTRW Kabupaten Badung

%

68.51

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

4

363.195.500

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

3

2.691.587.300

3

982.548.326

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program pembinaan dan pengelolaan lingkungan hidup

6

784.612.200

2

238.811.200

7

538.952.300

7

149.648.715

68. Tingkat kepadatan lalu lintas (V/C ratio)

(V/C ratio)

0,59

69. Prosentase persimpangan yang terpasang traffic light

%

82.35

70. Persentase sumberdaya air yang memenuhi baku mutu air:  COD air sungai

mg/lt

50



BOD air sungai

mg/lt

6



BOD air laut

mg/lt

10

µg/m³

400

71. Persentase sumberdaya udara yang dipantau yang memenuhi standar baku mutu 72. Persentase perusahaan yang dibina yang menggunakan pengolahan limbah

80 Perusaha an

25


26

KATA PENGANTAR. Semoga Dokumen ini bermanfaat serta dapat dijadikan bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Badung

Recommend Documents