SEKOLAH PASCA SARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2006

ANALISA PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROPINSI SUMATERA UTARA

T E S I S

Oleh : ASHA FLORIDA 047017023 / AKT

SEKOLAH PASCA SARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2006

Asha Florida : Analisa Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah…, 2006 USU e-Repository © 2008

ANALISA PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROPINSI SUMATERA UTARA

T E S I S

Untuk Memperoleh Gelar Magister Sains Dalam Program Studi Ilmu Akuntansi Pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara

Oleh : ASHA FLORIDA 047017023 / AKT

SEKOLAH PASCA SARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2006 Asha Florida : Analisa Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah…, 2006 USU e-Repository © 2008

Judul Tesis

: ANALISA PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROPINSI SUMATERA UTARA

Nama Mahasiswa

: Asha Florida

Nomor Pokok

: 047017023

Program Studi

: Ilmu Akuntansi

Menyetujui Komisi Pembimbing

(Prof. Dr. Azhar Maksum, M.Ec, Ak) Ketua

(Drs. Idhar Yahya, MBA, Ak) Anggota

Ketua Program Studi,

Direktur,

(Prof. Dr. Ade Fatma Lubis, MAFIS, MBA, Ak)

(Prof. Dr. Ir. T. Chairun Nisa B. M.Sc)

Tanggal Lulus : 30 Agustus 2007


Telah diuji pada Tanggal 30 Agustus 2007

PANITIA PENGUJI TESIS Ketua

: Prof. Dr. Azhar Maksum, M.Ec, Ak

Anggota

: 1. Drs. Idhar Yahya, MBA, Ak 2. Prof. Dr. Ade Fatma Lubis, MAFIS, MBA, Ak 3. Drs. Zainul Bahri Torong, M.Si 4. Drs. Syamsul Bahri TRB, MM, Ak


ABSTRAKSI ANALISA PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROPINSI SUMATERA UTARA Pembimbing : -

Prof. Dr. Azhar Maksum, M.Ec, Ak - Drs. Idhar Yahya, MBA, Ak

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh penjelasan mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pembagian laba BUMD dan penerimaan lain - lain yang sah bukan pajak, sangat mempengaruhi kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Bila PAD suatu daerah itu rendah maka persentase PAD untuk membiayai pelayanan pembangunan rendah, sehingga persentase kemandirian daerah tersebut rendah dan sebaliknya jika PAD suatu daerah itu tinggi maka persentase PAD untuk membiayai pelayanan pembangunan itu tinggi sehingga persentase kemandirian daerah tersebut tinggi. Kinerja keuangan dapat dipakai sebagai alat untuk mengevaluasi kemampuan Pemerintah dalam kemandirian daerah otonomi. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaruh PAD (Pendapatan Asli Daerah) terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota Propinsi Sumatera Utara secara simultan dan parsial. Berdasarkan pengujian dengan menggunakan regresi sederhana diketahui bahwa terdapat pengaruh PAD secara simultan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota Propinsi Sumatera Utara. Dan dengan pengujian menggunakan regresi berganda bahwa secara parsial hanya pajak daerah dan retribusi daerah yang dominan mempengaruhi kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota Propinsi Sumatera Utara sedangkan pembagian laba BUMD dan penerimaan lain-lain yang sah bukan pajak tidak mempengaruhi kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota Propinsi Sumatera Utara. Kata Kunci :

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pembagian laba BUMD dan penerimaan lain lain yang sah bukan pajak.


ABSTRACT ANALISYS THE EFFECT OF NET DISTRICT INCOME (NDI) TOWARDS THE MONETARY OF DISTRICT AND CITY GOVERNMENT OF NORTH SUMATERA PROVINCE Pembimbing : - Prof. Dr. Azhar Maksum, M.Ec, Ak Drs. Idhar Yahya, MBA, Ak This research was intended to obtain explanation Of Net District Income (NDI), which includes of district tax, retribution, devident of State Coorporation and other legal non-tax income, can affect the performance of District Goverment monetary. If the NDI of a district is low, the percentage of NDI alocation to support the developing is low, then the percentage of the firm of the district will be low in the vice versa if the percentage of the NDI is high, the percentage of alocation to support the developing is high, then the percentage of the firm of the district will be high. Monetary performance can be an instrument in evaluating the autonomy firm of a government This research aimed to analyze the effect of Net District Income (NDI) towards the monetary of district and city government of North Sumatera Province simultanly and partially. Based on the test using simple regression, it was obtained simultantly, Genuine Local Income had effect towards the monetary of local and district government of North Sumatera Province and by the test using multiple regression, they are only district taxt and retribution, which dominantly affect the performance of district and city government monetary of North Sumatera while the devident of State Coorporation and other legal non-tax income had no effect towards the performance of district and city government monetary. Key Words :

Net District Income (NDI), which includes of district tax, retribution, devident of State Coorporation and other legal nontax income.


KATA PENGANTAR Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah

memberikan

Rahmat

dan

Karunia-Nya,

sehingga

penulis

dapat

menyelesaikan tesis ini dengan judul ”Analisa Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Propinsi Sumatera Utara”. Tesis ini merupakan tugas akhir untuk menyelesaikan pendidikan di Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. Dalam kesempatan ini penulis tidak lupa menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 1. Bapak Prof. Chairuddin, P. Lubis, DTM&H, Sp. A (K), selaku Rektor Universitas Sumatera Utara. 2. Bapak Prof. Dr. Ir. Sumono, MS, selaku Eks Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara yang saat ini menjabat sebagai Pembantu Rektor I Universitas Sumatera Utara. 3. Ibu Prof. DR. Ir. T. Chairun Nisa, MSc selaku Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. 4. Ibu Prof. DR. Ade Fatma Lubis, MAFIS, MBA, Ak selaku Ketua Program Magister Akuntansi Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara dan bertindak sebagai Dosen Pembanding yang telah banyak memberikan saran dan kritik untuk perbaikan hingga selesainya tesis ini. 5. Ibu Tati Indah Sari Lubis, SE, MM, Ak selaku Sekretaris Program Magister Akuntansi Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. 6. Bapak Prof. Dr. Azhar Maksum, M.Ec, Ak, selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan saran dalam proses penelitian dan penulisan untuk menyusun tesis ini. 7. Bapak Drs. Idhar Yahya, MBA, Ak. selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan saran dalam proses penelitian dan penulisan untuk menyusun tesis ini. 8. Bapak Drs. Zainul Bahri Torong, M.Si. Selaku dosen pembanding yang telah banyak memberikan saran dan kritik untuk perbaikan tesis ini.


9. Bapak Drs. Syamsul Bahri TRB, MM, Ak, selaku dosen pembanding, yang telah banyak memberikan saran dan kritik untuk perbaikan tesis ini. 10. Gubernur Sumatera Utara, juga Wali kota dan Bupati, Se - Propinsi Sumatera Utara, Kepala BPS Sumatera Utara beserta staff yang telah banyak membantu peneliti dalam proses penelitian. 11. Suami dan anakku tersayang, Almiko Barent Tarigan yang banyak memberikan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan Study ini. 12. Teman-temanku

seperjuangan

Angkatan

VIII

Program

Magister

Akuntansi–USU yang telah banyak membantu pada masa perkuliahan. 13. Bapak dan Ibu tata usaha Sekolah Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi USUMEDAN. Semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua, Amin ...

Medan, Juli 2007 Penulis

(Asha Florida)


DAFTAR RIWAYAT HIDUP Nama

: Asha Florida

Jenis Kelamin

: Perempuan

Tempat / Tanggal Lahir : Kabanjahe, 13 Juli 1955 Agama

: Kristen

Anak ke

: 5 (lima) dari 6 (enam) bersaudara

Suku

: Batak - Karo

Nama Ayah

: Rusia Karo Sekali

Nama Ibu

: Malem Sembiring Depari

Alamat

: Jl. Kopi Raya II No.33 Perumnas Simalingkar –

Medan Telepom

: (061) – 8361605

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN 1. 2007 Lulus Sekolah Pasca Sarjana (S2) Program Megister Akuntansi USU Medan. 2. 1987 Lulus S1 Jurusan Akuntansi dari Universitas HKBP Nomensen Medan. 3. 1985 Lulus S1 Jurusan Management dari Universitas HKBP Nomensen Medan. 4. 1980 Lulus Sarjana Muda Jurusan Akuntansi Universitas HKBP Nomensen Medan 5. 1975 Lulus SMA Josua Medan 6. 1972 Lulus SMP Negeri 10 Medan 7. 1966 Lulus SD Negeri No. 4 Kabanjahe

LATAR BELAKANG PEKERJAAN Pada saat ini penulis bekerja di Dinas Pemerintah Kota Medan, sebagai Kepala Bidang Ekonomi, Pembangunan, Keuangan Daerah, Balitbang kota Medan.


DAFTAR ISI

ABSTRAKSI --------------------------------------------------------------------------

i

ABSTRACT ---------------------------------------------------------------------------

ii

KATA PENGANTAR ---------------------------------------------------------------

iii

RIWAYAT HIDUP PENULIS ----------------------------------------------------

v

DAFTAR ISI --------------------------------------------------------------------------

vi

DAFTAR GAMBAR-----------------------------------------------------------------

ix

DAFTAR TABEL --------------------------------------------------------------------

x

DAFTAR LAMPIRAN--------------------------------------------------------------

v

BAB I

PENDAHULUAN-------------------------------------------------------

1

A. Latar Belakang Masalah --------------------------------------------

1

B. Perumusan Masalah -------------------------------------------------

7

C. Tujuan Penelitian ----------------------------------------------------

7

D. Manfaat Penelitian---------------------------------------------------

7

TINJAUAN PUSTAKA -----------------------------------------------

9

A. Teori Otonomi Daerah ----------------------------------------------

9

B. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah ----------------------------

15

C. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ------------------------------------

17

BAB II

1.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sebelum Otonomi Daerah------------------------------------------------

2.

19

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Setelah Otonomi Daerah------------------------------------------------

21


BAB III

D. Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu ----------------------------------

24

E. Kerangka Konseptual dan Hipotesis Penelitian------------------

28

METODE PENELITIAN ---------------------------------------------

30

A. Populasi, Sample danLokasi Penelitian---------------------------

30

B. Jenis Dan Sumber Data ---------------------------------------------

31

C. Defenisi Operasional Dan Pengukuran ---------------------------

32

1.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) ------------------------------

32

a.

Pajak Daerah ----------------------------------------------

32

b.

Retribusi Daerah------------------------------------------

33

c.

Pembagian Laba BUMD --------------------------------

33

d.

Penerimaan Lain-Lain yang Sah -----------------------

33

Kinerja Keuangan ---------------------------------------------

34

D. Pengujian Data dan Hipotesis -------------------------------------

36

2.

BAB IV

1.

Uji Data ---------------------------------------------------------

36

2.

Uji Hipotesis ---------------------------------------------------

37

ANALISA DAN EVALUASI ------------------------------------------

40

A. Keadaan Propinsi Sumatera Utara ---------------------------------

40

1.

Profil Propinsi Sumatera Utara -------------------------------

40

2.

Visi dan Misi Propinsi Sumatera Utara ---------------------

41

B. Statistik Deskriptif---------------------------------------------------

43

C. Uji Asumsi Klasik ---------------------------------------------------

45

D. Pengujian Hipotesis -------------------------------------------------

48


Hipotesis 1 ----------------------------------------------------------

48

Uji Hipotesa untuk regressi berganda ---------------------------

51

KESIMPULAN, KETERBATASAN PENELITIAN DAN SARAN--------------------------------------------------------------------

55

A. Kesimpulan -----------------------------------------------------------

55

B. Keterbatasan Penelitian ---------------------------------------------

56

C. Saran-------------------------------------------------------------------

56

DAFTAR PUSTAKA ----------------------------------------------------------------

57

LAMPIRAN- LAMPIRAN---------------------------------------------------------

61

BAB V


DAFTAR GAMBAR

Nomor

Judul

Halaman

1

Kerangka Konseptual ..................................................................

2

Normal P - Plot Of Regression Standardized

28

Residual

.......................................................................

45

3

Uji Autokorelasi

.............................................................. ........

47

4

Hasil Uji Heterokedastisitas ............................................... ........

48


DAFTAR TABEL

Tabel

Judul

Halaman

1.

Daftar Hasil – Hasil Penelitian Terdahulu ------------------------------

27

2.

Deskriptif Statistik Variabel ----------------------------------------------

43

3.

Hasil Uji Multikolinieritas ------------------------------------------------

46

4.

Hasil Uji Autokorelasi -----------------------------------------------------

46

5.

Hasil Pengujian Hipotesa 1 Uji R2 ---------------------------------------

49

6.

Hasil Pengujian Hipotesa 1 Uji T ----------------------------------------

49

7.

Hasil Pengujian Hipotesa 1 Uji F-----------------------------------------

50

8.

Hasil Pengujian Hipotesa 2------------------------------------------------

51

9.

Hasil Pengujian SPSS model Summaryb --------------------------------

52

10.

Hasil Pengujian SPSS model Anovab ------------------------------------

52

11.

Uji T Coefficients

53

-----------------------------------------------------


DAFTAR LAMPIRAN

Nomor

Judul

Halaman

Lampiran 1

Sektor Penerimaan pajak daerah -----------------------------------

61

Lampiran 2

Regression Antara PAD dengan Kinerja -------------------------

66

Lampiran 3

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten / Kota

Lampiran 4

Sumatera Utara Data Induk Tahun 2001 s/d 2005---------------

73

Penerimaan Daerah Propinsi Sumatera Utara --------------------

78


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Diberlakukannya

Undang-undang

No.

33

Tahun

2004

tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab. Adanya perimbangan tugas, fungsi dan peran antara pemerintah Pusat dan pemerintah daerah tersebut menyebabkan masing-masing daerah harus memiliki penghasilan yang cukup, daerah harus memiliki sumber pembiayaan yang memadai untuk memikul tanggung jawab penyelenggaraan pemerintah daerah. Dengan demikian diharapkan masing-masing daerah akan dapat lebih maju, mandiri, sejahtera dan kompetitif. Dalam rangka mengimbangi kemajuan sektor swasta dan masyarakat dalam konsep good governance (kepemerintahan yang baik) serta meningkatkan daya saing Pemda dan Pemko, maka dibutuhkan sumber daya manusia yang profesional (memiliki kualitas dan kompetensi yang tinggi) terutama bagi yang duduk dalam jabatan, sebagaimana ditekankan dalam pasal 17 ayat (2) UU No. 43/1999, yaitu pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan tersebut.

1

2

Demikian juga halnya dalam keuangan daerah yang dikelola melalui manajemen keuangan daerah. Manajemen keuangan daerah adalah pengorganisasian dan pengelolaan sumber-sumber daya atau kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang dikehendaki daerah tersebut. Kemampuan daerah untuk mencapai tujuan tersebut disebut sebagai kinerja pemerintah daerah. Sehubungan dengan efektifnya otonomi daerah maka kinerja pemerintah daerah dalam keuangan daerah sangat dituntut untuk membiayai aktivitas daerah melalui penggalian kekayaan asli daerah. Seluruh daerah Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Utara memiliki beberapa sumber keuangan daerah yang dipergunakan untuk menjalankan aktivitas daerah yaitu yang terdiri dari : 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2. Dana Perimbangan 3. Pinjaman Daerah 4. Lain-lain penerimaan yang sah. Penelitian ini akan difokuskan kepada pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah terdiri dari : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah (BUMD) yang diperoleh dan lain-lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah yaitu hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan / atau pengadan barang dan / atau jasa oleh daerah (Bab V pasal 6 ayat 2, UU No. 33 Tahun 2004).

3

Sejak tahun 1997 telah terjadi krisis ekonomi yang melanda Indonesia dampak dari krisis tersebut terlihat pada sektor swasta seperti pasar modal dan pada sektor publik (pemerintah). Berbagai dampak negatif seperti bertambahnya pengangguran dan peningkatan kemiskinan bermunculan. Pengaruh negatif krisis moneter juga terjadi pada APBN yang pada gilirannya berdampak pula pada APBD. Sektor pendapatan sangat labil atau faktor ketidakpastian akan penerimaan dari Pemerintah pusat menjadi lebih tinggi. Kondisi tersebut lebih memperhatikan pada daerah yang Pendapatan Asal Daerah (PAD) rendah. Dengan PAD yang rendah berarti ketergantungan kepada pemerintah pusat lebih tinggi. Pajak dan retribusi daerah yang menjadi komponen utama dari PAD juga terpengaruh akibat terjadinya krisis ekonomi. Menurunnya aktivitas ekonomi masyarakat akibat adanya krisis ekonomi menyebabkan terganggunya penerimaan masyarakat yang kemudian mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah yang mengakibatkan pendapatan daerah menjadi lebih rendah dan tidak menentu. Dengan keadaan pemerintah yang mengalami tekanan keuangan mengakibatkan penyusunan APBD menjadi tidak pasti sehingga menyebabkan kemungkinan adanya pergeseran pada komponen-komponen pendapatan dan belanja daerah. Tekanan keuangan (Fiskal Stress) berakibat pada tidak stabilnya kesiapan Pemerintah Kabupaten dan Kota terutama pada segi keuangannya, kinerja keuangan merupakan salah satu tolak ukur dari kesiapan suatu daerah dalam menghadapi otonomi daerah. Sehubungan dengan tujuan otonomi daerah, yaitu menuntun kemandirian daerah maka upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan

4

pendapatan asli daerah (PAD) sebagai sumber pendanaan bagi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah dengan meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. UU Nomor 32 tahun 2004 dan UU Nomor 33 tahun 2004 merupakan tantangan bagi pemerintah daerah untuk melakukan kerja keras guna mengembangkan kesejahteraan masyarakat lokal, khususnya dalam bidang kesehatan pendidikan, dan perumahan. Kerja keras tersebut salah satunya di wujudkan dalam pengembangan model keuangan daerah baik itu intensifikasi maupun ekstenfikasi pemerintah Kabupaten dan Kota SeSumatera Utara dalam mewujudkan visi. Kebutuhan masyarakat yang meningkat mendorong pemerintah daerah untuk mengupayakan peningkatan penerimaan daerah dengan memberi perhatian kepada perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber-sumber PAD adalah hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil laba usaha daerah, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Komponen PAD tersebut secara penuh dapat digunakan oleh daerah sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah, disamping itu memperlihatkan adanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah. Hal ini semakin leluasa dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota setelah diberlakukan otonomi daerah. Sumber penerimaan lainnya yang dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah adalah penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum (DAU). Dana alokasi khusus (DAK), serta penerimaan lainnya, dan penerimaan pinjaman daerah.

5

Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur rumah tangganya adalah kemampuan dalam bidang keuangan. Dengan perkataan lain, faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah untuk melaksanakan otonominya. Ini berarti dalam penyelenggaraan urusan rumah tangganya daerah membutuhkan dana yang berasal dari pendapatan asli daerah. Tanpa sumber-sumber keuangan yang cukup, maka bukan saja tidak mungkin bagi daerah untuk dapat menyelenggarakan tugas, kewajiban dan kewenangannya yang ada padanya dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya, tapi juga ciri pokok dan mendasar dari suatu daerah otonomi menjadi hilang. Untuk dapat memiliki sumber keuangan yang memadai daerah membutuhkan sumber pendapatan yang cukup pula. Lawis dalam Kaho (1995, hal 125) menegaskaZn bahwa sumber pendapatan daerah dapat diperoleh melalui beberapa cara yakni : Pertama, ia dapat mengumpulkan dana dari pajak daerah yang dapat direstui oleh pemerintah pusat; Kedua, pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, pasar uang, atau bank atau melalui pemerintahan pusat; Ketiga, ikut ambil bagian dalam pendapatan pajak sentral yang dipungut daerah, misalnya sekian persen dari pendapatan sentral tersebut ; Keempat, Pemerintah daerah dapat menambah tarif pajak sentral tertentu, misalnya pajak bumi dan bangunan atau pajak penghasilan : Dan kelima, Pemerintah daerah dapat menerima bantuan atau subsidi dari pemerintahan pusat. Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Dalam hubungannya dengan pendapatan daerah ini, maka Pemerintah Propinsi Sumatera Utara dalam

6

menentukan pendapatan asli daerah setiap Pemerintah Kabupaten dan Kota bersumber dari : -

Pajak Daerah Yaitu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan melalui peraturan daerah. Pungutan ini dikenakan kepada semua objek seperti orang / badan dan benda bergerak / tidak bergerak.

-

Retribusi Daerah Yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran / pemakaian karena memperoleh jasa yang diberikan oleh daerah atau dengan kata lain retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan secara langsung dan nyata.

-

Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Yaitu penerimaan dari laba atas Usaha Milik Daerah.

-

Lain-lain PAD yang bukan pajak dan retribusi yang sah Yaitu penerimaan daerah yang berasal dari penerimaan dinas-dinas yang tidak merupakan penerimaan dari pajak dan retribusi daerah, misalnya dari Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas LLAJ dan penerimaan lain-lain yaitu hasil penjualan milik daerah, penjualan barang-barang bekas, cicilan rumah yang dibangun oleh pemerintah daerah, penerimaan jasa dan giro-giro lain.

7

B.

Perumusan Masalah Dari latar belakang dalam uraian di atas maka perumusan masalah dalam

penelitian ini adalah : 1. Apakah terdapat pengaruh PAD terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Utara? 2. Apakah terdapat pengaruh masing-masing komponen PAD terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Utara?

C.

Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan antara lain : 1. Untuk menganalisa pengaruh PAD terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota Propinsi Sumatera Utara. 2. Untuk menganalisa pengaruh komponen PAD terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Utara.

D.

Manfaat Penelitian 1

Sebagai informasi kepada publik dan manajemen Pemerintah Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Utara mengenai kinerja keuangan.

2. Sebagai informasi kepada publik dan manajemen Pemerintah mengenai pengaruh PAD dan komponennya terhadap kinerja keuangan. 3. Sebagai pedoman bagi peneliti lain untuk penelitian selanjutnya tentang kinerja manajemen.

8

4. Sebagai

pedoman

bagi

penulis

dalam

lingkungan

kerja

untuk

meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Utara.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Otonomi Daerah Sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah Pasal 1 ayat (5) dan (6) bahwa otonomi daerah adalah hak dan wewenang dan kewajiban daerah untuk membantu dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan mengenai hak dan kewajiban daerah ditegas dalam pasal 7 yang menyatakan daerah berwewenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berarti otonomi daerah adalah perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintah berdasarkan asas desentralisasi yakni penyerahan urusan pemerintah kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya. Salah satu urusan yang diserahkan kepada daerah

mengenai urusan yang memberikan penghasilan

kepada Pemerintah Daerah dan potensial untuk dikembangkan dalam penggalian sumber-sumber pendapatan baru bagi daerah bersangkutan karena PAD ini sangat diharapkan dapat membiayai pengeluaran rutin daerah. Sejalan dengan bergulirnya pelaksanaan otonomi daerah di tanah air, setiap Pemerintah Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Utara melakukan berbagai pembenahan menuju ke arah terselenggaranya otonomi di masingmasing daerah Kabupaten dan Kota. Hal yang sangat penting dalam menjawab

9

10

berbagai isu dalam implementasi otonomi daerah tersebut adalah tersedianya sistem dan mekanisme kerja organisasi perangkat daerah. Berbagai cara dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota untuk meningkatkan pendapatan daerahnya dalam upaya memenuhi kebutuhan belanja pemerintah daerah bagi pelaksanaan kegiatannya. Pertama, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota dapat memperoleh dana dari sumber-sumber yang dikategorikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kedua, memperoleh transfer dana dari APBN yang dialokasikan dalam bentuk dana perimbangan yang terdiri dari bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, DAU dan DAK. Pengalokasian dana perimbangan ini selain ditujukan untuk memberikan kepastian sumber pendanaan bagi APBD, juga bertujuan untuk mengurangi / memperkecil perbedaan kapasitas fiskal antar daerah. Ketiga, daerah memperoleh penerimaan dari sumber lainnya seperti bantuan dana kontijensi dan bantuan dana darurat. Keempat, menerima pinjaman dari dalam dan luar negeri. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah pada tanggal 1 Januari 2001, maka Pemerintah Kabupaten dan

Kota

segera

melakukan

berbagai

kegiatan

guna

menyongsong

diberlakukannya otonomi daerah sebagai salah satu buah reformasi itu. Hal yang dapat dipandang penting adalah dilakukannya perubahan dan penyesuaian organisasi berbagai perangkat di setiap daerah. Perubahan ini tentunya sangat terkait erat dengan berbagai isu dalam pelaksanaan otonomi daerah terutama sekali yang menyangkut dengan pelimpahan berbagai kewenangan baik dari Pemerintahan Pusat maupun dari Pemerintahan Propinsi.

11

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, menekankan bahwa simpul penyelenggaraan otonomi daerah berada di tingkatan Kabupaten dan Kota. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten dan Kota menghadapi pelaksanaan otonomi daerah ini haruslah dengan suatu persiapan yang matang. Dengan tidak adanya lagi hubungan pertanggung jawaban vertikal dari Kabupaten dan Kota kepada Pemerintahan Pusat dan Propinsi, maka pemerintah Kabupaten dan Kota merupakan daerah otonom yang berhak meneyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan karakteristik, potensi dan sumber daya yang ada di daerahnya masing-masing. Kondisi ini jelas sangat berlawanan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, yang menempatkan pemerintah Kabupaten dan Kota (baca Kotamadya) sebagai daerah tingkat kedua (Tingkat II) setelah Propinsi yang berkedudukan sebagai daerah tingkat pertama (Tingkat I), sehingga menciptakan adanya pemerintahan atasan dan bawahan dalam satu sistem pemerintahan, yang meliputi : Pemerintahan tingkat Pusat, Pemerintahan Tingkat I, dan Pemerintahan Tingkat II. Perubahan yang menuju terlepasnya Pemerintah Kabupaten dan Kota sebagai bawahan Pemerintahan Propinsi dapat kita lihat ketentuannya dalam Pasal 4 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, yang menyebutkan : (1) (2)

Pembentukan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan Undang-Undang. Undang-undang pembentukan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mencakup nama, cakupan wilayah, batas kota, kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan, penunjukkan pejabat kepala daerah, pengisian keanggotaan DPRD, pengalihan kepegawaian, pendanaan, peralatan, dan dokumen, serta perangkat daerah.

12

(3) (4)

Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. Pemekaran dari satu daerah menjadi 2 (dua) daerah atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber dana terbesar

Penerimaan Daerah Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Utara pada tahun 2004 dan 2005. PAD merupakan salah satu sumber penerimaan yang harus dipacu pertumbuhannya secara berkesinambungan. Agar hal ini dapat dicapai, tentunya komponen-komponen yang berkaitan dengan itu harus ditindak lanjuti. Misalnya dengan memberikan pelayanan yang baik dan perbaikan-perbaikan fasilitas umum bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat turut merasakan manfaat pajak yang dibayarkan. Selanjutnya Penjelasan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menyatakan : Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi. Hal ini tercermin dalam membuat kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintahan Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masingmasing sehingga antar kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya mendukung bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing.

13

Besarnya tekanan agar instansi Pemerintah meningkatkan kinerja dan akuntabilitas mempengaruhi praktek-praktek penyelenggaraan operasi entitas sektor publik untuk memberi tanggapan akan perubahan yang diinginkan oleh masyarakat, sebagai salah satu stakeholder. Lembaga-lembaga publik diharapkan memiliki kinerja yang baik. Kinerja yang baik akan menunjukkan stewardship dan akuntabilitas lembaga akan sumberdaya-sumberdaya publik yang dikelolanya, agar lembaga-lembaga negara menjalankan aktivitasnya dengan baik dan mampu memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat, maka dirancang sistem pengukuran kinerja agar peningkatan dan perbaikan kinerja instansi pemerintah dapat dilakukan secara berkesinambungan. Pengapdopsian suatu sistem pengukuran kinerja di Instansi Pemerintah biasanya dimandatkan oleh Undang – Undang dan Peraturan Pemerintah. Sangat jarang organisasi Pemerintah mengukur kinerja organisasi untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja instansinya dengan kesadaran sendiri pimpinan instansi itu. Sistem pengukuran kinerja biasanya dilakukan karena masalah keagenan, yaitu pengelola program cenderung akan melakukan kehendaknya sendiri yang menguntungkan dirinya tanpa menghiraukan pihak prinsipal. Fenomena ini mendorong pihak pimpinan atau alasan untuk menerapkan sistem pengukuran kinerja agar pihak atasan (prinsipal) dapat mengawasi manajemen menjalankan program serta memiliki skema dalam penetapan insentif atau disinsentif. Pengukuran kinerja juga berfungsi sebagai alat untuk menjamin kepentingan publik tetap terjaga.

14

Dalam negara demokrasi, masyarakat merupakan pemegang tertinggi kedaulatan. Penciptaan lembaga-lembaga negara dan pemberian mandat kepada pemimpin merupakan representasi harapan masyarakat terhadap perbaikan dan peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat. Pemerintah diposisikan sebagai pelayanan masyarakat dan instansi pemerintah diharapkan menghantarkan layanan (delivery service) terbaik kepada masyarakat. Peran yang diharapkan masyarakat ini dapat diwujudkan apabila sistem pengukuran kinerja dirancang dengan baik dan diorientasikan untuk warga negara. Konsep mendahulukan kepentingan warga negara dicontohkan dengan baik oleh sektor swasta dengan slogan customer satisfaction. Dengan demikian, segala upaya diarahkan agar masyarakat merasakan manfaat atas perbaikan kinerja, bukan terutama untuk memenuhi pelaporan akuntabilitas ke jenjang yang lebih tinggi. Salah satu hal penting dalam sistem pengukuran kinerja yang dapat mengindikasikan orientasi pada pemenuhan kepuasan dan kebutuhan masyarakat adalah penetapan indikator dan target kinerja. Penetapan indikator dan target kinerja dalam suatu sistem pengukuran kinerja merupakan tahap penting yang harus dilakukan secara hati-hati. Penetapan indikator dan target kinerja penting untuk melihat apa ukuran yang dipakai untuk menilai kesuksesan suatu program atau organisasi dalam mencapai tujuan dan misinya. Indikator kinerja juga menunjukkan keseriusan pengelola program untuk mencapai tujuan organisasi. Penetapan indikator sektor publik bukanlah hal yang mudah, karena organisasi sektor publik menghasilkan output dan outcome yang tidak bisa dinilai dengan satuan moneter dan terkadang memiliki dampak yang tidak nyata.

15

B. Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah Kinerja (Performance) diartikan sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan. (Manajemen Kontemporer, yang diterbitkan PT. Rineka Cipta 1994). Selanjutnya performance measurement atau pengukuran kinerja diartikan sebagai suatu indikator keuangan atau non keuangan dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan atau hasil yang dicapai dari suatu aktivitas, suatu proses atau suatu unit organisasi. Pengukuran kinerja merupakan wujud akuntabilitas, di mana penilaian yang lebih tinggi menjadi tuntutan yang harus dipenuhi, data pengukuran kinerja dapat menjadi peningkatan program selanjutnya. Dalam penelitian ini, yang di maksudkan sebagai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi PAD dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk dari pengukuran kinerja tersebut berupa rasio keuangan yaitu perbandingan antara realisasi Pendapatan Asli Daerah dengan jumlah belanja rutin (non pegawai). Pemerintah daerah sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisa rasio keuangan terhadap APBD yang telah

16

ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim, 2004,). Hasil analisis rasio keuangan ini selanjutnya digunakan untuk tolak ukur dalam : 1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi keuangan daerah 2. Mengukur efektifitas dan efesiensi dalam meralisasikan pendapatan daerah. 3. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintahan daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya 4. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah 5. Melihat pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu. Sejalan dengan otonomi daerah yang mulai efektif diberlakukan sejak Januari 2001 (Perda No. 11 Tahun 2003 tentang pokok-pokok pengelolaan Keuangan daerah) maka perlu diketahui bagaimana kinerja keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Utara. Kinerja tersebut dapat diketahui dari tolak ukur kinerja adalah ukuran keberhasilan yang di capai pada setiap unit organisasi perangkat daerah. Sehubungan dengan penelitian ini penulis membahas mengenai pendapatan asli daerah dan komponennya yang mempengaruhi kinerja keuangan, ada beberapa rasio yang dikemukakan disini yang dikutip dari yaitu (Arifin Johan, 2005) : 1.

Tingkat Kemandirian Pembiayaan Diukur dengan dua buah kriteria yaitu kemampuan daerah dalam pembiayaan dan kemampuan mobilisasi daerah.

Kemampuan Pembiayaan

=

Pendapatan Asli Daerah Jumlah Belanja Rutin Non pegawai

Kemampuan Mobilisasi Daerah

=

Pajak Daerah Pendapatan Asli Daerah

17

2.

Tingkat Ketergantugan

Diukur dengan menggunakan derajat otonomi fiskal yang menunjukkan kemampuan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya. Derajat otonomi fiskal diukur dengan mengukur rasio antara PAD terhadap penerimaan APBD tanpa subsidi.

Tingkat Ketergantungan

3.

=

Pendapatan Asli Daerah Pendapatan APBD Tanpa Subsidi

Desentralisasi Fiskal

Diukur dengan menggunakan rasio antara Pendapatan Asli Daerah terhadap total penerimaan daerah.

Tingkat Desentralisasi Fiskal

=

Pendapatan Asli Daerah Total Penerimaan Daerah

C. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pembangunan ekonomi suatu daerah membutuhkan sejumlah dana yang diperoleh atau berasal dari berbagai sumber yang dikelola oleh daerah. Dalam otonomi daerah pembangunan ekonomi suatu daerah dilakukan berdasarkan kemampuan pendapatan daerah, karena hak atas pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah dan pembangunan ekonomi di daerah, telah diserahkan secara otonom kepada Pemerintah Daerah yaitu Pemerintah Kabupaten dan Kota. Pendapatan asli daerah dapat diartikan sebagai pendapatan yang bersumber dari pungutan-pungutan yang dilaksanakan oleh daerah berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku yang dapat dikenakan kepada setiap orang atau

18

badan usaha baik milik pemerintah maupun swasta, karena perolehan jasa yang diberikan pemerintah daerah tersebut maka daerah dapat melaksanakan pungutan dalam bentuk penerimaan pajak, retribusi dan penerimaan lainnya yang sah yang diatur dalam undang-undang. Pajak adalah bentuk pendapatan daerah yang ditentukan oleh undangundang, sebagai kewajiban masyarakat yang dibayarkan kepada pemerintah secara periodik, yaitu setiap tahun. Berbagai sumber pajak bumi dan bangunan, pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian C. Retribusi merupakan pungutan resmi yang diatur dengan undang-undang terhadap sejumlah kegiatan atau obyek yang terdapat disuatu daerah. Sumbersumber retribusi daerah diantaranya retribusi pelayanan kesehatan, retribusi sampah, retribusi catatan sipil, retribusi parkir, retribusi pasar, retribusi terminal, retribusi obyek-obyek wisata, retribusi rumah potong hewan, retribusi hasil hutan, retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi pemanfaatan jalan kabupaten, dan lain-lain. Berdasarkan ketentuan UU di atas, bahwa sumber pendapatan asli daerah yang paling utama di Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Utara adalah pajak daerah dan hasil retribusi daerah. Oleh karena itu, untuk dapat melaksanakan pembangunan ekonomi dengan baik, Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Utara dituntut untuk dapat mengoptimalkan dan meningkatkan pendapatan asli daerah dari hasil pajak dan retribusi daerah.

19

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sebelum Otonomi Daerah

Sebelumnya telah dikemukakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan pemerintah atas pajak daerah, retribusi daerah, pembagian laba BUMD, dan lain-lain pendapatan, dimana keempat komponen diatas (PAD) harus menjadi andalan utama bagi pembiayaan APBD sehingga mengharuskan penerimaan PAD harus dioptimalkan penggaliannya. Hal ini yang dikatakan meningkatnya kinerja keuangan daerah. UU RI Nomor 32 Tahun 2004, sumber pembiayaan daerah sangat didominasi oleh bantuan keuangan pemerintah pusat yang dikategorikan menjadi pendapatan yang diserahkan kepada pemerintahan daerah dan subsidi kepada pemerintahan daerah. Dalam Pasal 55 UU tersebut dikatakan bahwa sumber pendapatan daerah otonom yaitu : 1. Pendapatan asli daerah sendiri (PADS) yang terdiri dari beberapa pos pendapatan yaitu : pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah. 2. Pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah pusat yang terdiri dari sumbangan pemerintahan pusat serta subsidi rutin dan pembangunan. Subsidi daerah otonom sebagai bagian dari bantuan pemerintah pusat terus mengalami perubahan dan disesuaikan dengan sasaran pemberian bantuan yang disebut dengan atau juga dengan istilah Dana Rutin Daerah dan Dana Pembangunan Daerah. 3. Lain-lain penerimaan yang sah.

20

4. Penerimaan pembangunan sebagai komponen penerimaan yang bersumber dari pinjaman yang dilakukan pemerintahan daerah. 5. Dana sektoral, jenis dana ini tidak termuat dalam APBD, namun masih merupakan jenis penerimaan daerah dalam bentuk bantuan dari pemerintah pusat untuk membantu pembanguanan, sarana dan prasarana. Dari keterangan di atas diketahui bahwa sebelum adanya UU otonomi daerah Nomor 22 dan Nomor 23 Tahun 1999 sistem pembiayaan daerah adalah perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah. Pengeluaran daerah dan pengaturan belanja diatur melalui peraturan pemerintah No 5 Tahun 1975, No. 6 Tahun 1975 dan Peraturan Mendagri No 2 Tahun 1994 Jo. Tahun 1996 yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan dan pertanggung jawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah, akan dikemukakan PAD sebelum otonomi daerah oleh : a. Pengeluaran rutin terdiri dari : belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja angsuran, sumbangan dan bantuan, pengeluaran tidak termasuk bagian lain, serta pengeluaran tidak tersangka. b. Belanja pembangunan merupakan belanja yang dialokasikan untuk membiayai pekerjaan baik fisik maupun non fisik. c. Dalam jenis belanja rutin berupa belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan dan perjalanan dinas terdiri dari sub jenis pengeluaran yang tertera dalam sistem digit.

21

d. Belanja rutin, terdapat belanja dengan sebutan pengeluaran tidak termasuk bagian lain dan pengeluaran tidak tersangka yang tidak jelas tujuan penggunaan

dan

pertanggung

jawabannya.

Prosedur

pencairan

pengeluaran ini ditentukan oleh kebijakan kepala daerah masing-masing. e. Pembiayaan belanja rutin didanai dari kemampuan PAD dan belanja pembangunan didanai dari subsidi pemerintahan pusat. f. Belanja pembangunan terdiri dari pekerjaan fisik dan non fisik. Dan terhadap pekerjaan non fisik hanya dapat dipertanggung jawabkan oleh bukti yang memadai.

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Setelah Otonomi Daerah Pendapatan asli daerah (PAD) adalah salah satu sumber penerimaan yang harus selalu terus menerus di pacu pertumbuhannya. Dalam otonomi daerah ini kemandirian pemerintah daerah sangat dituntut dalam pembiayaan pembangunan daerah dan juga pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu pertumbuhan investasi di Pemerintah Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Utara perlu diprioritaskan karena nantinya diharapkan akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan perekonomian regional. Pada otonomi daerah sumber pembiayaan daerah diharapkan didominasi oleh pendapatan asli daerah, sementara sebelum otonomi daerah pembiayaan daerah didominasi oleh bantuan keuangan pemerintah pusat yang di di kategorikan sebagai pendapatan daerah (UU No. 5/74, pasal 55). Dalam penjelasan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 dikemukakan bahwa agar daerah

22

dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya maka kepadanya perlu diberikan sumber-sumber pembiayaan yang cukup. Tetapi dikarenakan tidak semua sumber pembiayaan dapat diberikan kepada daerah maka kepada daerah diwajibkan untuk menggali segala sumber keuangan sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun yang termasuk sumber-sumber pendapatan daerah menurut UU No.5 Tahun 1974 pasal 55 yaitu Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) yang terdiri dari beberapa pos pendapatan yaitu : pajak daerah, retribusi daerah bagian laba usaha daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah. Sehubungan dengan objek penelitian di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Utara, maka komponen Pendapatan Asli Daerah akan dijelaskan sebagai berikut : 1. Pajak daerah 2. Retribusi daerah 3. Bagian BUMD 4. Penerimaan dinas 5. Penerimaan lain-lain 6. Bagi hasil pajak 7. Bagi hasil bukan pajak Sehubungan dengan hal diatas, untuk kemandirian suatu daerah otonomi, maka kinerja keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Utara sangat dituntut melalui peningkatan pendapatan asli daerah. Jika pendapatan asli daerah naik maka dapat dikatakan kinerja keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota tersebut naik (meningkat).

23

Ada beberapa faktor yang menyebabkan kecilnya kontribusi pendapatan asli daerah tersebut terhadap total penerimaam daerah. 1. Adanya sumber pendapatan potensial yang digali dari suatu daerah propinsi, tetapi masih berada di wewenang Pemerintah Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Utara. 2. Badan Usaha Milik Daerah pada umumnya belum beroperasi secara efisien yang tercermin pada laba bersih yang dihasilkan. 3. Kurangnya kesadaran masyarakat membayar pajak, retribusi, dan pungutan lainnya. 4. Masalah

peraturan-peraturan

pendapatan

asli

daerah

yang

perlu

disesuaikan dan disempurnakan lagi. 5. Rendahnya tingkat dan ekonomi masyarakat yang biasanya hal ini tercermin dalam pendapatan masyarakat.

Kemandirian pemerintah dalam membiayai daerahnya dapat diukur dari besarnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pembelanjaan daerah kenyataannya semua daerah otonom masih menerima dana dari pusat baik itu Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus yang diperuntukkan untuk membiayai pembangunan daerah. Dengan melihat kenyataan ini perlu upaya maksimal atau kinerja pemerintah ditingkatkan untuk peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten dan Kota.

24

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Halim (2002, hal 64) merupakan “Semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, penerimaan lain-lain yang sah dan bukan dari pajak, lebih besar kontribusi pendapatan asli daerah untuk membiayai pembangunan dan pelayanan masyarakat maka dapat dikatakan ada peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah.

D. Hasil – Hasil Penelitian Terdahulu Sebagai pembanding dari penelitian ini akan dibahas beberapa penelitian terdahulu : 1. Saggaf (1999) telah meneliti tentang “Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Pekan Baru”, dengan menggunakan analisis kuantitatip berupa analisa regresi, penelitian ini menyimpulkan bahwa : -

Secara bersama-sama terdapat pengaruh yang signifikan antara PAD dan komponen PAD terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB).

-

Secara partial pengaruh PAD dan komponen PAD yatu pajak daerah, retribusi

daerah

dan

laba

BUMD

yang

signifikan

terhadap

pertumbuhan ekonomi (PDRB) sedangkan komponen PAD lainnya (Pendapatan Dinas) tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

25

2. Eriadi (2004) juga telah meneliti tentang perbandingan kinerja keuangan pemerintah daerah sebelum dan setelah otonomi daerah ini menyimpulkan : -

Analisa Data yang dilakukan menunjukkan bahwa regulasi keuangan tidak secara keseluruhan memperbaiki rata-rata kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini dapat dijelaskan dari hasil penelitian bahwa dari empat rasio kinerja mengalami perbedaan antara sebelum dan setelah otonomi daerah yaitu rasio desentralisasi fiskal, rasio upaya fiskal, rasio kemampuan pembiayaan dan rasio efesiensi, diantaranya dua rasio berkembang positif berupaya kenaikan rata-rata kinerja yaitu rasio upaya fiskal dan rasio efesiensi, sisanya dua rasio berkembang negative berupa penurunan kinerja yang signifikan setelah otonomi yaitu rasio desentralisasi fiskal dan rasio kemampuan pembiayaan.

-

Sebanyak tiga rasio kinerja keuangan yaitu rasio desentralisasi fiskal, rasio kemampuan pembiayaan dan rasio efesiensi anggaran tidak mengalami perubahan yang signifikan dalam periode sebelum dan sesudah otonomi.

3. Halim (2005) telah pula melakukan kajian tentang keuangan daerah pemerintah Kota Malang dengan menggunakan metode deskriptif dan memperoleh kesimpulan bahwa : -

Realisasi APBD Kota Malang selama tahun 2000 – 2004 melebihi dari yang ditargetkan, yakni rata-rata sebesar 101,88 %.

26

Pertumbuhan realisasi APBD Kota Malang selama tahun 2000 – 2004 namun demikian dari tahun ke tahun menunjukkan pertumbuhan yang menurun, bahkan mengalami pertumbuhan minus dari tahun 2003 ke tahun 2004. 4. Kustiawan (2003) telah meneliti peran dan orientasi pemerintah daerah dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah dan dana perimbangan yang proporsional kasus pada Dinas Pendapatan daerah Propinsi Jawa Barat. Penelitian ini juga menggunakan analisis deskriptif dan hasilnya menunjukkan bahwa : -

Pada dasarnya upaya Pemerintah Propinsi Jawa Barat dalam mengoptimalkan PAD-nya adalah dilakukan dengan 2 cara yaitu : a). Intensifikasi, yaitu suatu upaya mengoptimalkan PAD dengan cara meningkatkan dari yang sudah ada. b) Ektensifikasi,

yaitu

mengoptimalkan

PAD

dengan

cara

mengembangkan subyek dan obyek pajak. Tetapi kendalanya terhadap upaya untuk mengembangkan subyek dan obyek pajak adalah pemerintah propinsi hanya diberi kewenangan untuk memungut empat jenis pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 34 Tahun 2000. -

Pemerintah Daerah Jawa Barat setuju dengan formula yang telah ditetapkan dalam PP No. 104 Tahun 2000, karena Jawa Barat termasuk satu dan empat propinsi yang mendapatkan pembobotan Dana Alokasi Umum terbesar (Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan DKI Jakarta).

27

Keseluruhan penelitian di atas dapat disajikan secara ringkas sebagai berikut : TABEL 1 Daftar Hasil – Hasil Penelitian Terdahulu N o 1.

2.

3.

Nama Penelit i Said Saggaf

Eriadi

Abdul Halim

Judul Penelitian Analisa Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi di Kotamadya DATI II Pekan Baru Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebelum dan setelah Otonomi daerah (Suatu tinjauan terhadap perubahan Regulasi Keuangan Daerah Kajian tentang Keuangan Daerah Pemerintah Kota Malang

Tahun

- Anggaran dan 1999

Memen Kustia wan

Peran dan Orientasi Pemerintah daerah dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan dana perimbangan dan proposional (studi kasus pada Dinas Pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat)

reaslisai PAD - PDRB - APBD

- Pendapatan Asli

2004

Daerah sebelum dan sedudah otonomi daerah - Belanja daerah - Belanja Pembangunan

- Anggaran dan realisasi PAD

- Anggaran dan 2006

4.

Variabel

Realisasi Belanja Daerah

- Anggaran dan realisasi PAD

- Penerimaan dari 2006

pemerintah pusat dan instansi yang lebih tinggi (DAU), DAK

Kesimpulan Adanya pengaruh PAD terhadap pertumbuhan ekonomi DATI II Pekanbaru . Adanya pengaruh PAD terhadap kinerja keuangan pemerintah (Ratio Keuangan) Setelah Otonomi Daerah. Persentase realisasi PAD dan komponennya tahun 2000-2004 : Pajak daerah 47,96%, retribusi daerah 33,76%, BUMD 10,34%, dan pendapatan lainnya 7,9%. Realisasi PAD 103,97%, berarti realisasi lebih besar dari anggaran Untuk meningkatkan PAD dengan dua cara yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi.

28

E. Kerangka Konseptual dan Hipotesis Penelitian Kerangka Konseptual

Kinerja keuangan daerah adalah sebagaimana kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan keuangan daerah melalui penggalian kekayaan asli daerah yang dikatakan sebagai pendapatan asli daerah yang harus terus menerus dipacu pertumbuhannya oleh pemerintah daerah. Jumlah dan kenaikan kontribusi PAD akan sangat berperan dalam kemandirian pemerintah daerah yang dapat dikatakan sebagai kinerja pemerintah daerah. Kinerja ini dapat dilihat melalui sasaran yang telah tercapai dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat melalui pemanfaatan PAD (Pendapatan Daerah, Retribusi Daerah, Laba BUMD, dan Lain-lain pendapatan yang sah). Berdasarkan latar belakang dan permasalahan maka hubungan antara variabel dalam penelitian ini dapat digambar dalam kerangka konseptual penelitian sebagai berikut : GAMBAR 1

PAJAK DAERAH

RETRIBUSI DAERAH

KINERJA LABA BUMD

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

KERANGKA KONSEPTUAL

KEUANGAN

29

Hipotesis Berdasarkan kerangka konseptual yang diuraikan diatas maka jawaban sementara dari masalah penelitian ini adalah : 1. Terdapat pengaruh PAD secara simultan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Utara. 2. Terdapat pengaruh secara parsial dari masing-masing komponen PAD terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Utara.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Populasi, Sample dan Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan di seluruh Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Utara ini bertujuan untuk menguji hipotesis yang dibangun berdasarkan teori-teori yang melandasinya. Dengan demikian penelitian ini termasuk dalam kelompok penelitian deduktif atau deductive research, (Jogi Yanto, 2005). Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bentuk penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Utara yang termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) mulai tahun 2001 sampai dengan tahun 2005. Jadi seluruh populasi dijadikan sampel. Sampel yang dipakai di penelitian ini ada 20 daerah yang terdiri dari 13 Kabupaten dan 7 Kota di Propinsi Sumatera Utara. Dalam penelitian ini peneliti menganalisa pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan dengan sistem kinerja keuangan adalah pajak daerah, pajak retribusi, penerimaan laba BUMD, dan penerimaan lain-lain yang sah bukan pajak sebagai variabel bebas dan kinerja keuangan daerah sebagai variabel tidak bebas. Penelitian ini difokuskan pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Utara dengan pertimbangan sebagai berikut :

30

31

1. Sejak tahun 2001 otonomi daerah telah defenitif berlaku, dimana pembiayaan daerah lebih ditekan pada sumber-sumber PAD, namun secara efektif hal ini belum terlaksana. 2. Kemampuan daerah untuk menghasilkan PAD adalah kinerja keuangan pemerintah daerah yang sangat dituntut di dalam otonomi daerah. 3. Data yang dibutuhkan untuk analisa penelitian dapat diperoleh dari data sekunder, yaitu realisasi Pendapatan Asli Daerah dan realisasi komponen Pendapatan Asli Daerah, Belanja Pembangunan Daerah non pegawai sejak tahun 2001-2005. 4. Lokasi penelitian di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Utara dan kantor BPS Propinsi Sumatera Utara.

B. Jenis Dan Sumber Data Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari laporan-laporan keuangan seperti realisasi PAD, realisasi pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD serta pendapatan lain yang sah dan bukan pajak tahun 2001 sampai dengan tahun 2005, dan belanja pembangunan non pegawai.

32

C. Defenisi Operasional dan Pengukuran Defenisi Operasional 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan asli daerah (PAD) adalah penerimaan daerah yang berasal dari berbagai sumber dan kekayaan asli daerah. Oleh karena yang menjadi sumber dari PAD tersebut terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dari dinas-dinas, dan penerimaan lainnya, maka dalam penelitian ini yang diartikan sebagai PAD adalah jumlah keseluruhan penerimaan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Utara yang dijadikan sampel yang terdiri dari 13 Kabupaten dan 7 pemerintah kota di mana penerimaan PAD berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD serta penerimaan-penerimaan lainnya. PAD ini diukur berdasarkan angka yang sebenarnya tercantum dalam dokumen realisasi penerimaan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Utara 2001 – 2005. (Terlihat pada lampiran 3).

a. Pajak Daerah Pajak Daerah yaitu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Utara berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang ditetapkan melalui peraturan daerahnya masing-masing dan berpedoman kepada Peraturan daerah Propinsi Sumatera Utara. Dalam penelitian ini, pajak daerah didefenisikan sebagai penerimaan Pemerintah Kabupaten dan Kota yang hanya berasal dari : Pajak hotel, Pajak restoran, Pajak hiburan, Pajak reklame, Pajak penerangan jalan, Parkir dan dana bagi hasil dari Pajak ABT (Air Bawah

33

Tanah). Variabel ini diukur menurut angka yang sebenarnya tercantum dalam dokumen realisasi dan angggaran PAD, khusus untuk pajak daerah untuk tahun 2001 sampai tahun 2005.

b. Retribusi Daerah Retribusi Daerah yaitu : pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan kota berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku yang ditetapkan melalui peraturan Pemerintah Daerah. Dalam penelitian ini retribusi daerah didefenisikan sebagai penerimaan yang berasal dari masyarakat karena telah diberikannya fasilitas jasa. Variabel ini diukur menurut angka yang sebenarnya yang tercantum dalam dokumen realisasi dan Penerimaan PAD tahun 2001 sampai tahun 2005.

c. Pembagian Laba BUMD Bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu penerimaan dari laba badan usaha milik Pemerintah daerah di mana pemerintah tersebut bertindak sebagai salah satu pemiliknya. Variabel ini diukur menurut angka yang sebenarnya yang tercantum dalam dokumen realisasi penerimaan PAD tahun 2001 sampai tahun 2005.

d. Penerimaan Lain-lain yang Sah Penerimaan lain-lain yang sah yaitu penerimaan bukan pajak dan retribusi yang berasal dari hasil penjualan milik daerah, Jasa giro, Sumbangan

34

pihak ketiga, Penerimaan ganti rugi atas pembayaran daerah, Setoran kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga, Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan daerah, Angsuran cicilan rumah dinas. Variabel ini diukur menurut angka yang sebenarnya yang tercantum dalam dokumen realisasi PAD tahun 2001 sampai tahun 2005. Keempat Variabel di atas di perlakukan sebagai variabel bebas yang mempengaruhi kinerja keuangan sebagai variabel tidak bebas.

2. Kinerja Keuangan Kinerja keuangan merupakan salah satu tolak ukur dari kesiapan suatu daerah dalam menghadapi otonomi daerah. Bila PAD suatu daerah itu rendah berarti persentase PAD untuk membiayai pelayanan pembangunan kecil, sehingga Kemandirian daerah tersebut juga rendah dan sebaliknya jika PAD tersebut lebih tinggi maka kemandirian daerah tersebut menaik / lebih tinggi. Kinerja keuangan dapat dipakai sebagai alat untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah dalam kemandirian keuangan. Kinerja keuangan dalam penelitian ini didefenisikan sebagai kemampuan Pemerintah Kabupaten dan Kota untuk merealisasikan PAD. Untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota secara umum dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu (Arifin Johan, 2005) : 1. Tingkat Kemandirian Pembiayaan dapat diukur dengan dua kriteria : Kemampuan Pembiayaan

=

Kemampuan Mobilisasi Daerah =

Pendapatan Asli Daerah Jumlah Belanja Rutin Non Pegawai Pajak Daerah Pendapatan Asli Daerah

35

2.

Tingkat Ketergantungan Dapat diukur dengan :

Tingkat Ketergantungan 3.

=

Pendapatan Asli Daerah Pendapatan APBD Tanpa Subsidi

Desentralisasi Fiskal Dapat diukur dengan :

Tingkat Desentralisasi Fiskal =

Pendapatan Asli Daerah Total Penerimaan Daerah

Dalam penelitian ini untuk mengukur kinerja keuangan di pergunakan Tingkat Kemandirian Pembiayaan dapat diukur dengan dua kriteria. Pendapatan Asli Daerah Jumlah Belanja Rutin Non Pegawai

-

Kemampuan Pembiayaan =

-

Komponen Pendapatan Asli Daerah dapat dilakukan dengan : a

Rasio pajak daerah terhadap realisasi PAD, yaitu : Total Realisasi Pajak Daerah Total Realisasi Pendapatan Asli Daerah

b Rasio retribusi daerah terhadap PAD, yaitu : Total Retribusi Daerah Total Retribusi Pendapatan Asli Daerah c. Rasio laba BUMD terhadap PAD, yaitu : Total Realisasi BUM D Total Realisasi Pendapatan Asli Daerah d. Rasio Penerimaan lain – lain bukan pajak terhadap PAD, yaitu Total Penerimaan lain - lain Bukan Pajak Total Realisasi Pendapatan Asli Daerah

36

D. Metode Pengujian Data dan Hipotesis 1. Uji Data Selanjutnya data yang di peroleh di uji dengan pengujian asumsi klasik a. Uji normalitas yang bertujuan untuk menguji apakah variabel bebas dan variabel tidak bebas mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data normal atau mendekati data normal. Pengujian tentang normal atau tidaknya data dilakukan dengan normal P – Plot. Jika titik-titik data menyebar disekitar garis diagonal dan penyebaran titik-titik data searah mengikuti garis diagonal. b. Uji multikolinearitas yang bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas, model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Uji multikolinearitas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen lain dalam satu model. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi diantara variabel bebas. Pengujian tentang bebas atau tidaknya data dengan out put SPSS nilai collinearity statistic (Nilai tolerance dan VIF). Jika variabel indepeden memiliki VIF tidak lebih dari 10 dan nilai tolerance tidak kurang dari 0,1 maka tidak terjadi kolerasi. c. Uji Autokorelasi yang bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada kolerasi antar kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan t-1 (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah yang bebas dari autokorelasi.

37

Cara yang dipakai untuk mendeteksi dilakukan dengan uji Durbin Watson. Model regresi terbebas dari autokorelasi jika nilai Durbin Watson hitung terletak didaerah no autokorelasi. Penentuan letak tersebut dibantu dengan tabel dl dan du, dibantu dengan nilai k (jumlah variabel independen). d. Uji heterokedastisitas yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan (varience) dari residual atau pengamatan ke pengamatan lainnya. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas. Asumsi klasik statistik heterokedastisitas dapat dideteksi dari output SPSS gambar scatter-plot.

2. Uji Hipotesis Dalam menguji

hipotesis

dikembangkan

suatu

persamaan

untuk

menyatakan hubungan antara variabel tak bebas yaitu Y (dalam hal ini kinerja keuangan) dengan variabel bebas X (Pendapatan asli daerah). Alat analisa yang dipakai dalam penelitian ini ialah : a. Untuk hipotesa 1 akan dipakai regresi sederhana yaitu regresi yang memiliki satu variabel dependen dan satu variabel independen dengan model persamaannya sebagai berikut : Y = Dimana

ά + βX + φ =

Y

=

Kinerja

ά

=

Konstanta

β

=

Koefisien

X

=

Independen Variabel

Φ

=

Galat

38

b. Untuk hipotesa 2 akan dipakai regresi berganda yaitu regresi yang memiliki satu variabel dependen dan lebih dari satu variabel independen dimana model persamaannya sebagai berikut :

Y = α + b1x1 + b2x2+b3x3 + b4x4 + ϕ Dimana : Y

=

Kinerja

α

=

Nilai perkiraan bagi y (konstanta)

b

=

Koefisien

x1

=

Pajak daerah

x2

=

Retribusi daerah

x3

=

Pembagian laba BUMD

x4

=

Penerimaan lain-lain yang sah dan bukan pajak

ϕ

=

Galat

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan alat bantu SPSS versi 12. Untuk pengujian signifikanansi dari variabel-variabel tersebut akan dilakukan : a. Pengujian pertama dengan : -

R2 (R Square)

-

Uji F

-

Uji t

b. Pengujian kedua dengan : -

Multi Kolinieritas

-

Heteroskedastisitas

-

Autokorelasi

39

Hal ini untuk mengetahui seberapa besar PAD mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah kota Medan. Juga untuk mengetahui besarnya kontribusi komponen PAD mempengaruhi keuangan daerah. tersebut (pajak daerah untuk x1, retribusi daerah untuk x2, penerimaan lain-lain yang sah dan bukan pajak untuk x3, dan laba BUMD untuk x4) terhadap kinerja keuangan.

BAB IV ANALISA DAN EVALUASI

A. Keadaan Propinsi Sumatera Utara 1. Profil Propinsi Sumatera Utara Lokasi dan Keadaan Geografis

Propinsi Sumatera Utara berada di bagian barat Indonesia, terletak pada garis 10 – 40 Lintang Utara dan 980 – 1000 Bujur Timur. Sebelah Utara berbatasan dengan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, sebelah Timur dengan Negara Malaysia di Selat Malaka, sebelah Selatan berbatasan dengan Propinsi Riau dan Sumatera Barat dan disebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia. Luas daratan Propinsi Sumatera Utara adalah 71.680 km2, sebagian daerah berbukit dengan kemiringan yang landai, beriklim sedang dan sebagian lagi berada pada daerah ketinggian yang suhu minimalnya bisa mencapai 140C. Sebagaimana Propinsi lainnya di Indonesia, Propinsi Sumatera Utara mempunyai musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Juni sampai dengan September dan musim penghujan biasanya terjadi pada bulan Nopember sampai dengan bulan Maret, diantara kedua musim itu diselingi oleh musim pancaroba. Administrasi Pemerintah Propinsi Sumatera Utara terus berkembang sejak tahun 2000 sampai sekarang, dimana tahun 2000 hanya terdiri dari 13 Kabupaten dan 6 Kota sampai pada tahun 2005 terdiri dari 17 Kabupaten dan 8 Kota.

40

41

2. Visi dan Misi Propinsi Sumatera Utara a. Visi Propinsi Sumatera Utara ”Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang beriman, maju, mandiri, mapan dan berkeadilan di dalam kebhinekaan yang didukung oleh tata pemerintahan yang baik”.

b. Misi Propinsi Sumatera Utara Untuk mencapai visi disusun misi Propinsi Sumatera Utara sebagai berikut : 1.

Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebagai sumber moral dan akhlak yang baik untuk menunjang kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

2.

Meningkatkan kualitas dan sistem pembinaan aparatur pemerintahan, mengurangi KKN, dalam rangka menghilangkannya sama sekali untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik sebagai landasan pembangunan / masyarakat madani.

3.

Mendorong penegakan hukum yang konsisten dan meningkatkan rasa aman masyarakat.

4.

Membangun prasarana dan sarana daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi daerah dengan tetap memperhatikan kesenjangan wilayah melalui kerjasama antar daerah dan kerjasama pemda dengan swasta dan kerjasama regional dan internasional.

42

5.

Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah termasuk mendorong ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada pertanian, agroindustri, parawisata dan sektor unggulan lainnya dengan cara investasi dalam dan luar negeri dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.

6.

Mendorong pengembangan kualitas masyarakat dan sumber daya manusia yang cerdas, terampil, kreatif, inovatif, produktif dan memiliki

etos

kerja yang

tinggi

serta memiliki

semangat

berpartisipasi untuk pembangunan lingkungannya maupun daerah secara keseluruhan. 7.

Meningkatkan rasa keadilan, kesetaraan, kebersamaan dan rasa persatuan dalam masyarakat yang perwujudannya dapat terlihat dari antara lain : komposisi pejabat di Pemda yang menggambarkan konfigurasi kemajemukan masyarakat Sumatera Utara yang serasi.

43

B. STATISTIK DESKRIPTIF

Tabel 2 berikut ini menyajikan deskriptif statistik atas variabel – variabel yang terlihat dalam penelitian ini. TABEL 2 Deskriptif Statistik Variabel Descriptive Statistics

N PAD PAJAK RETRIBUS LABA_UD LAIN KINERJA Valid N (listwise)

-

98 99 99 99 99 99 98

Minimum 1943576 533966,00 665155,00 ,00 6858,00 567469,00

Maximum 2,8E+08 1,7E+08 1,1E+08 2750620 1,2E+07 4,4E+08

Mean 2,1E+07 1,1E+07 7165479 121061,4 2737863 8,9E+07

Std. Deviation 46348675 27418372 18152080 373050,2 2599369 67699863

PAD Rata-rata PAD sebesar 21.000.000 dan standard deviasinya sebesar 46.348.675, ada Pemerintah Kabupaten dan Kota yang memiliki PAD diatas rata – rata dengan PAD tertinggi berada di Kabupaten dan Kota : Labuhan Batu, Asahan, Deli serdang, Medan serta Kabupaten dan Kota lainnya Mean PADnya di bawah rata-rata, sehingga Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Utara sebagian besar memiliki Mean PAD di bawah rata-rata.

-

Pajak Daerah Rata-rata pajak daerah sebesar 11.000.000 dan standard deviasinya 27.418.372, sebagian besar Kabupaten dan Kota pajak daerahnya dibawah rata-rata, kecuali Labuhan Batu, Asahan, Deli serdang dan Medan yang pajak daerahnya diatas rata-rata.

44

-

Retribusi Daerah Mean retribusi daerah sebesar 7.165.479 dan standard deviasinya sebesar 18.152.080 hanya kota Medan mempunyai mean retribusi diatas rata-rata.

-

Laba BUMD Mean Laba BUMD sebesar 121.061,4 dan standard deviasinya sebesar 373.050,2 ada beberapa Kabupaten dan Kota yang Mean Laba BUMD nol, hal ini disebabkan karena sebagian daerah tidak mempunyai Badan Usaha Milik Daerah yang bersangkutan, hal ini mengakibatkan mean rata-rata secara keseluruhan sangat rendah. Tapi bagi Kabupaten dan Kota yang memiliki BUMD terlihat bahwa Laba BUMD diatas rata-rata misalnya kota Medan.

-

Penerimaan Lain – Lain Mean Penerimaan Lain-Lain sebesar 2.737.863 dan standard deviasinya sebesar 2.599.369 sebagian Kabupaten dan Kota memiliki penerimaan lain – lain diatas rata-rata antara lain Medan, Deli Serdang, Tanjung Balai, Asahan, Tapteng dan Taput.

-

Kinerja Mean kinerja sebesar 89.000.000 dan standard deviasinya sebesar 67.699.863 dengan perbandingan PAD per jumlah belanja rutin non pegawai dapat diketahui bahwa Kabupaten dan Kota yang kinerjanya diatas rata-rata antara lain : Tapanuli Selatan, Tapanuli Tenggara, Tapanuli Utara, Toba Samosir, Asahan, Deli Serdang, Langkat, Medan. Untuk rincian lebih lanjut dapat dilihat dilampiran 3.

45

C. UJI ASUMSI KLASIK

Oleh karena hipotesa akan diuji dengan memakai alat Uji Reggresi, maka harus dilakukan terlebih dahulu Uji Asumsi Klasik yang terdiri dari : Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Autokorelasi dan Uji Heterokedastisitas.

Uji Normalitas HASIL UJI NORMALITAS Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual Dependent Variable: KINERJA 1,00

Expected Cum Prob

,75

,50

,25

0,00 0,00

,25

,50

,75

1,00

Observed Cum Prob

GAMBAR 2

Uji Normalitas dilakukan dengan melihat Normal Probability Plot. Hasil pengujian menunjukkan bahwa data Residual terdistribusi secara normal dimana titik-titik disekitar garis diagonal dan penyebarannya masih mengikuti garis diagonal. Hal ini dapat dilihat dari gambar 2 ditas sedang rinciannya terlihat di lampiran 2.

Uji Multikolinieritas Hasil pengujian Multikolinieritas bertujuan untuk menguji pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen ( kinerja ) disajikan pada tabel 3 dibawah ini yang diambil dari output coefficients regressi.

46

TABEL 3 HASIL UJI MULTIKOLINIERITAS Coefficientsa

Model 1

Unstandardized Coefficients B Std. Error 6,3E+07 4304938 1,211 ,085

(Constant) PAD

Standardi zed Coefficien ts Beta ,825

t 14,678 14,295

Sig. ,000 ,000

Collinearity Statistics Tolerance VIF 1,000

1,000

a. Dependent Variable: KINERJA

Mempunyai nilai VIF ( Variance Inflation Factor ) 1 (satu) dan mempunyai angka tolerance 1 (satu). Maka model ini tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas.

Uji Autokorelasi Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam satu model regresi linier ada korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan sebelumnya. TABEL 4 HASIL UJI AUTOKORELASI

Durbin–W atson 1,875

Kriteria : Jika nilai Durbin Watson di antara (-2) sampai 2 maka terdapat No Autokorelasi. Dari output SPSS nilai Durbin Watson 1,875, maka model ini terbebas dari asumsi klasik autokorelasi. Dari model diatas dengan variabel bebas (k) = 1, N = 98, DW = 1,875 maka diperoleh dl 1,58 dan du 1,75 atau dengan kata lain, cara mendeteksi

47

autokorelasi dapat di lakukan dengan uji Durbin Watson. model regressi linear berganda terbebas dari autokorelasi. Jika nilai Durbin Watson hitung terletak di daerah

No Autokorelasi, yang dibantu dengan tabel dl dan du

dan dengan nilai k (jumlah variabel independen).

No Auto Core lation

Negatif Autocorelation

DW 1,875

0

1

dl du 1,58 1,75

Positif Autocorelation

5,25 2,42

2

3 4-du 4-dl

Gambar 3 UJI AUTOKORELASI

k ( Variabel independen ) =

4

N = 98,

1,875

DW

=

dl = 1,58 du = 1,75 Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa DW di daerah No Autocorelation. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regressi linear terbebas dari Asumsi Klasik Statistik Autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam satu model regresi terjadi ketidaksamaan varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah regresi yang tidak

48

terdapat Heteroskedastisitas, yaitu model regressi yang memiliki persamaan variance residual suatu periode pengamatan dengan periode pengamatan yang lain. Uji Heteroskedastisitas ini dapat dilihat pada gambar 3 dibawah ini. Hasil Uji Heterokedastisitas Scatterplot Dependent Variable: KINERJA Regression Studentized Residual

5 4 3 2 1 0 -1 -2 -1

0

1

2

3

4

5

6

Regression Standardized Predicted Value

Gambar 4

Dari gambar Output SPSS (Scatterplott) diatas bahwa tidak ada pola yang jelas, serta titik–titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka model regresi berganda tidak terdapat Heteroskedastisitas.

D. Pengujian Hipotesis 1. Hipotesis 1

Untuk hipotesis 1 yaitu pengaruh PAD terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota Propinsi Sumatera Utara dapat dilakukan sebagai berikut :

49

-

R Square (R2)

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk melihat kemampuan model dalam menjelaskan variabel independen terhadap variabel dependen dari model yang dibangun. Tabel 5 Hasil Pengujian Hipotesa 1 Uji R2 Model Summaryb

Model 1

R ,825 a

Adjusted R Square ,677

R Square ,680

Std. Error of the Estimate 38667019

Durbin-W atson 1,875

a. Predictors: (Constant), PAD b. Dependent Variable: KINERJA

Dari hasil output SPSS diperoleh R Square (R2) = 0,680. Ini berarti keragaman variabel dependen (Kinerja Keuangan) 68% dijelaskan oleh keragaman variabel independen (PAD) dan 32% dipengaruhi faktor lain diluar model atau 68 % secara simultan PAD mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah. -

Uji T

Uji T ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel independen. Tabel 6 Hasil Pengujian Hipotesa 1 Uji T Coefficientsa

Model 1

(Constant) PAD



Standardi zed Coefficien ts Beta ,825

t 14,678 14,295

Sig. ,000 ,000


1,000

50

Dari tabel 6 diatas dapat dibuat persamaan regresi sederhana sebagai berikut : Y

=

6,3 x 107 + 1.211 X1

Selanjutnya dari tabel 6 diatas dapat dilihat hasil analisis regresi sederhana menunjukkan signifikansi angka 0,000.-, dimana nilai signifikan lebih kecil dari ά = 0,05. dengan demikian PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan (hipotesa diterima) dan PAD bertanda positif berarti PAD positif mempengaruhi kinerja keuangan. Uji t ini dimaksudkan untuk menguji signifikasi parameter atau koefisien regresi parsial. Dari hasil perhitungan dapat dilihat bahwa nilai thit = 14,678 menunjukkan bahwa seluruh komponen regresi signifikan dalam memprediksi kinerja keuangan pemerintah. -

Uji F

Uji F ini bertujuan mengetahui pengaruh secara serentak variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil output SPSS untuk Uji – F ini dapat dilihat pada tabel 7 Tabel 7 Hasil Pengujian Hipotesa 1 Uji F ANOVAb

Model 1

Regression Residual Total

Sum of Squares 3,1E+17 1,4E+17 4,5E+17


df 1 96 97

Mean Square 3,1E+17 1,5E+15

F 204,343

Sig. ,000a

51

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai Fhitung menunjukkan nilai 204.345 karena tingkat signifikan 0,000 jauh lebih kecil dari 0,05 berarti bahwa persamaan regresi yang digunakan signifikan untuk menjelaskan kinerja keuangan pemerintah sehingga dapat digunakan untuk memprediksi variabel kinerja keuangan. Dari pengujian ini hipotesa 1 diterima. Maka model ini terbebas dari heteroskedastisitas.

Uji Hipotesa untuk Regresi Berganda

Pengujian ini untuk membuktikan pengaruh komponen PAD terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Utara. Tabel 8 Hasil Pengujian Hipotesa 2 Coefficientsa

Model 1

(Constant) PAJAK RETRIBUS LABA_UD LAIN

Unstandardized Coefficients B Std. Error 5,5E+07 5716196 1,682 ,650 ,478 1,015 -7,129 13,181 4,454 1,522

Standardi zed Coefficien ts Beta ,681 ,128 -,039 ,171

t 9,705 2,590 ,471 -,541 2,926

Sig. ,000 ,011 ,639 ,590 ,004

Collinearity Statistics Tolerance VIF ,046 ,043 ,608 ,939

21,564 23,064 1,644 1,065


Sebagaimana yang disajikan dalam tabel 8 dapat dibuat persamaan regresi berganda sebagai berikut : -

Uji R2 (R Square)

Y =

5,5 x 107 + 1,682 X1 + 0,478 X2 – 7,129 X3 + 4,454 X4

52

Tabel 9 Hasil Pengujian SPSS Model Summaryb

Model 1

R ,836 a


R Square ,698



a. Predictors: (Constant), LAIN, LABA_UD, PAJAK, RETRIBUS b. Dependent Variable: KINERJA

Dari tabel 9 diatas dapat diketahui R. Square (R2) adalah sebesar 0,698, hal ini berarti 69,8% variasi komponen PAD secara parsial mempengaruhi kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Utara. sedangkan sisanya 30,20% dipengaruhi oleh sebab–sebab lain di luar model. Tabel 10 Hasil Pengujian SPSS ANOVAb

Model 1



df 4 94 98


F 54,392

Sig. ,000a


UJI F

Uji Anova atau F. Test menghasilkan nilai F hitung sebesar 54,392 dengan tingkat signifikan 0,000, karena probabilitas signifikansi jauh lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel kinerja keuangan, atau dapat dikatakan bahwa variabel

53

independen bersama–sama mempengaruhi kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten di Kota di Propinsi Sumatera Utara.

Uji t Tabel 11 UJI T Coefficientsa

Model 1




t 9,705 2,590 ,471 -,541 2,926

Sig. ,000 ,011 ,639 ,590 ,004


21,564 23,064 1,644 1,065


Sedangkan Uji signifikansi parameter komponen PAD (Uji t statistik)

bahwa komponen independen variabel pajak memberikan koefisien parameter sebesar 1,682 dengan signifikan 0,011 lebih besar dari 0,05 dan retribusi 0,478 dengan signifikansi 0,639 lebih besar dari 0,05, juga laba BUMD

memberikan

coefisien

parameter

sebesar

-7,129

dengan

signifikansi 0,590 dan lain – lain penerimaan memberikan koefisien 4,454 dengan signifikansi 2,926, berarti lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas pajak daerah dan retribusi daerah mempengaruhi kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten

dan Kota di

Propinsi Sumatera Utara. Sedangkan laba BUMD dan Pendapatan lain – lain tidak berpengaruh (signifikan terhadap kinerja keuangan). Dari hasil analisa uji hipotesa diatas bahwa Pendapatan Asli Daerah (Independen Variabel) mempengaruhi kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Utara yaitu sebesar 68% mempengaruhi kinerja

54

keuangan. sedangkan 32% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Hal ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Said Saggaf dan Eriadi. Juga variabel independen komponen PAD mempengaruhi kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Utara sebesar 69,80% dan 30,20% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain walaupun persentase Pajak daerah dan retribusi daerah yang terbesar mempengaruhi kinerja keuangan tersebut. Maka kedua hipotesa diatas diterima hal ini mendukung penelitian Eriadi dan Memen Kustiawan.

BAB V KESIMPULAN KETERBATASAN PENELITIAN DAN SARAN A. Kesimpulan Dari hasil analisa dan pembahasan mengenai pengaruh PAD terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Utara dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Pengujian serempak menunjukkan bahwa terdapat pengaruh PAD secara simultan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Utara. Artinya keseluruhan komponen PAD sangat mempengaruhi kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kota Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah yang sangat dituntut bahwa belanja pembangunan juga seharusnya dapat dibiayai oleh PAD. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, PAD Pemerintah Kabupaten Kota di Propinsi Sumatera Utara meningkat hal ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten Kota Propinsi Sumatera Utara sangat gigih menggali dari intensifikasi dan ekstensifikasi. Hal ini dikuatkan dengan penelitian Abdul Halim (2006), Eriadi (2004), Memen Kustiawan (2006), Said Sadgaf (1999),

namun

pun

demikian

belum

pembangunan daerah masing-masing.

55

dapat

membiayai

belanja

56

2. Secara parsial hanya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dominan mempengaruhi kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Utara, sedangkan Laba BUMD dan Penerimaan Lainlain yang sah tidak dominan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Utara.

B. Keterbatasan Penelitian 1. Adanya perubahan – perubahan peraturan daerah sehingga alat ukur untuk masing-masing komponen berubah. 2. Dari 13 Kabupaten dan 7 Kota yang di teliti ada potensi yang tidak sama sehingga menjadi kendala dalam laporan / informasi.

C. Saran 1. Dalam hal peningkatan PAD. Pemerintah Kabupaten Kota Propinsi Sumatera Utara harus berusaha menggali lebih banyak sumber – sumber PAD baik secara intensifikasi maupun secara ekstensifikasi dan juga secara bersamaan harus memperhatikan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, juga setiap daerah agar memfasilitasi pendirian BUMD, agar PAD dan Laba BUMD, dominan meningkatkan kinerja. 2. Sehubungan dengan saran no.1 diatas agar Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Propinsi Sumatera Utara berupaya mengurangi ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat agar otonomi murni dapat diperoleh Pemerintah Kabupaten dan Kota Propinsi Sumatera Utara.

57

DAFTAR PUSTAKA Arif. Bachtiar dan Muchlis. Iskandar. Akuntansi Pemerintahan. 2002. Salemba Empat. Jakarta. Bakun. Penganggaran Daerah berbasis Kinerja. Jakarta. 2003. Bastian. Indra. Akuntansi : Sektor Publik Suatu Pengantar. 2005. Penerbit Erlangga Jakarta. Eriadi (2004) . Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sebelum Dan Setelah Otonomi Daerah (Suatu Tinjauan Terhadap Perubahan Regulasi Keuangan Daerah). Tesis. Medan. Halim. Abdul (2005). Kajian Tentang Keuangan Daerah Pemerintah Kota Malang. Tesis. Malang. ISBN 9799-99817-8-6. Standar Akuntansi Pemerintah Dan Standar Pendidikan Nasional Tahun 2005. 2005. CV. Tamita Utama. Jakarta. Ghozali. Imam. Castelan. N.Jhon. Statistik Non-Parametrik (Teori Dan Aplikasi dengan Program SPSS). 2002. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. Kuncoro. Mudrajad. Otonomi

&

Pembangunan

Daerah

(Reformasi.

Perencanaan. Strategi dan Peluang). 2004. Penerbit Erlangga. Jakarta. Kustiawan. Memen. Peran Dan Orientasi Pemerintah Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan yang Proporsional (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Barat). 2003. Tesis. Bandung.

58

Mahja. H. Djuhad. Undang-Undang Keuangan 2004. 2005. Durat Bahagia. Jakarta. Mason. Robert D. Lind. Douglas A. Teknik Statistika Untuk Bisnis & Ekonomi Jilid 1 dab 2. 1996. Erlangga. Jakarta. Mardiasmo. Akuntansi Sektor Publik. 2004. Andi. Yogyakarta. Otoda. Undang-Undang Otonomi Daerah 2004. 2005. Citra Umbara. Bandung. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Medan. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Medan. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pajak Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada 26 Daerah Tingkat II Percontohan. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 Tentang Penetapan Luas Kota Medan. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada 26 Daerah Tingkat II Percontohan. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaran Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan UU No.34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan UU No.34 Tahun 2000 Retribusi Pajak Daerah.

59

Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang. Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 2006. BP. Panca Usaha. Jakarta. Ridwan. Dasar-dasar statistika. 2003. Alfabet. Bandung. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik Vol. 6 02 Agustus 2005. Universitas Gajah Mada BPFE UGM Yogyakarta. Riwu Kaho. Josef. Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia. 1995. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Reksohadiprojo. Sukanto. Ekonomi Publik. Edisi Pertama Desember 1999. Penerbit BPFE Yogyakarta. Saggaf. Said. Analisa Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi di Kotamadya Dati II Pekan Baru. 1999. Thesis. Medan. Sekretariat Negara. Undang-Undang No.22 Pemerintahan Daerah. 1999. Jakarta.

Tahun

1999.

Tentang

Simposium Nasional Akuntansi IV. Optimalisasi Pendapatan Daerah. Accrual Dan Pajak : Kinerja SPI BUMN. Jakarta. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005. Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 Beserta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2006. 2006. CV. Eko Jaya. Jakarta. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok –Pokok Pemerintahan di Daerah. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pajak Penghasilan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

60

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undangundang No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Statistik Keuangan Daerah Propinsi Sumatera Utara 2001 s/d 2003, 2004 s/d 2005 BPS Propinsi Sumatera Utara.BAB V

61

Lampiran - Lampiran Lampiran 1 Sektor Penerimaan Pajak Daerah.

Pajak daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pajak. penerimaan dari sektor ini meliputi : 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pajak kenderaan bermotor Bea balik nama kenderaan bermotor Pajak bahan bakar kenderaan bermotor Pajak kenderaan di atas air Pajak air di bawah tanah Pajak air permukaan

Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menurut UU No. 34 Tahun 2000

Sedangkan jenis pajak kabupaten/kota menurut UU No 34 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah terdiri atas : Pajak hotel Pajak restoran Pajak reklame Pajak penerangan jalan Pajak pengambilan Bahan galian golongan C Pajak parkir

a. b. c. d. e. f.

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah yang tidak hanya didasarkan atas objeknya. tetapi juga berdasarkan perbedaan atas pendekatan tarif. Penerimaan ini meliputi : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.

Retribusi pelayanan kesehatan Retribusi pemakaian kekayaan daerah Retribusi pasar grosir dan atau pertokoan Retribusi penjualan produksi usaha daerah Retribusi izin trayek kenderaan penumpang Retribusi air Retribusi jembatan timbang Retribusi kelebihan muatan Retribusi kelebihan muatan Retribusi perizinan pelayanan dan pengendalian

62

Sumber setiap pos pendapatan asli daerah tersebut yaitu : 1.

Pos pajak daerah berasal dari 12 sumber pajak. yaitu : Pajak pembangunan I. pajak radio. pajak bangsa asing. pajak atas pertunjukkan dan keramaian umum. pajak reklame. pajak anjing. pajak minuman yang mengandung alcohol. pajak kenderaan bermotor. pajak penerangan jalan. pajak rumah bola. pajak pendaftaran perusahaan dan pajak sepeda.

2.

Pos retribusi daerah berasal dari 29 sumber. yaitu : Uang leges pendaftaran penduduk. uang dispensasi jalan/jembatan. uang pangkalan/izin usaha angkutan. uang pemeriksaan hewan. uang sewa tanah/bangunan. uang penguburan. uang pemberian izin perindustrian kecil. stasiun bus taxi/TPR terminal. karcis berobat dan balai pengobatan. tempat rekreasi. pemeriksaan susu. retribusi parkir. retribusi izin rumah makan dan bar. penerimaan pemeriksaan makanan/minuman termasuk kesehatan buruh. penerimaan legalisasi pendaftaran kembali HO. penerimaan sewa mesin gilas dan alat-alat berat lainnya. penerimaan penjualan peta dan rekomendasi izin lokasi. penerimaan penjualan peta dan rekomendasi izin lokasi. penerimaan pengisian racun api. penerimaan ongkos administrasi SITU. penerimaan sewa lapangan olahraga stadion. penerimaan dari izin umum bengkel kenderaaan bermotor. penerimaan dari pemeriksaan calon pasangan suami isteri. retribusi penyuntikan rabies dan unggas. retribusi dagang dari luar kota. retribusi babi hutan. retribusi bea balik nama rumah Pemda Tk. II

63

Medan. retribusi saluran roil. dan retribusi karcis atas pertunjukkan dan keramaian umum. 3.

Pos bagian badan usaha milik daerah (BUMD) berasal dari 4 sumber. yaitu : Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara. PD. Pembanguna. PD. Pasar dan PD. Rumah Potong Hewan.

4.

Pos penerimaan dinas berasal dari 16 sumber. yaitu : Penerimaan dari pengeluaran izin perternakan. penerimaan dari klinik hewan. penerimaan sewa rumah/toko, izin peletakan sementara bahan bangunan. penerimaandari uang muka dan angsuran penjualan rumah milik Pemda. penerimaan dari papan plank izin bangunan dan izin penggunaan bangunan. penerimaan dari pertolongan bersalin. taguhan ganti rugi untuk memperbaiki jalan yang dibongkar pihak ketiga. izin pembuatan jalan masuk ke pekarangan. penerimaan dari penjualan bestek. dan dokumen tender. pendapatan dari surat izin menurut peraturan hotel. pemberian izin peneutupan sementara pemb.zebra cross. penerimaan dari sewa motor Derek. dan uang simpanan motor yang diderek ke kantor.

5.

Pos penerimaan lain-lain dari 4 sumber. yaitu : Penerimaan jasa giro. angsuran penerimaan penjualan kenderaan dinas. penerimaan dari berbagai perseroan terbatas (PT) dan penerimaan dari pihak ketiga.

6.

Pos bagi hasil pajak berasal dari 3 sumber. yaitu : Pajak bumi dan bangunan. pajak kenderaan bermotor (BBN-KB). dan bagi hasil penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

64

7.

Pos bagi hasil bukan pajak berasal dari 6 sumber. yaitu : Pemberian hak atas tanah pemerintah. sumbangan rehabilitasi cengkeh. iuran hasil hutan. bagi hasil annual fee. bagi hasil galian C. dan bagi hasil air bawah tanah. Retribusi Daerah yaitu : pungutan daerah sebagai pembayaran / pemakaian karena memperoleh jasa yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota Propinsi Sumatera Utara atau dengan kata lain retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan secara langsung dan nyata kepada masyarakat yaitu : Pemberian ijin mengusahakan tambak ikan di tepi pantai Pemberian ijin pengambilan pasir batu krikil Pemberian ijin pengambilan dan pembakaran kapur gamping Pemberian ijin pengambilan batu karang di laut Pengujian kenderaan bermotor Uang leges Uang dispensasi jalan dan jembatan Uang pengkalan dan ijin uasah angkutan Uang penambangan Uang pemeriksaan dan pembantalan Uang sewa tanah dan bangunan Uang sempadan dan ijin bangunan Uang atas pemakaian tanah Uang penguburan Pengerukan dan penyedotan kakus Pelelangan ikan Pemberian ijin perusahaan perindustrian kecil Pengujian kenderaan tidak bermotor dan speksi beca Stasiun bus dan taksi (TPR terminal) Karcis berobat dan balai pengobatan Tempat rekreasi Ijin reklame Retribusi tempat berjualan di pasar-pasar Pasanggrahan Retribusi ijin rumah makan dan bar Penerimaan pemeriksaan rumah makan dan minuman termasuk kesehatan buruh 27. Penerimaan legalisasi pendaftaran kembali 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

65

28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

Penerimaan mesin gilas Penerimaan penjualan peta Penerimaan pengisian racun api Penerimaan ongkos adminitrasi surat ijin tempat usaha Penerimaan sewa lapangan dan olahraga Penerimaan dari ijin umum bengkel kenderaan bermotor Retribusi penyuntikan rabies dan unggas Retribusi daging dari luar kota Retribusi bea balik nama rumah-rumah Pemda Tk. II Medan Retribusi saluran roil Retribusi perporasi karcis atas pertunjukkan dan keramaian umum.

66

Lampiran 2 Regression antara PAD dengan Kinerja Descriptive Statistics

KINERJA PAD

Std. Deviation 68039920 46348675

Mean 8,9E+07 2,1E+07

N 98 98

Correlations

Pearson Correlation

KINERJA PAD KINERJA PAD KINERJA PAD

Sig. (1-tailed) N

KINERJA 1,000 ,825 , ,000 98 98

PAD ,825 1,000 ,000 , 98 98

Model Summaryb

Model 1

R ,825 a


R Square ,680




ANOVAb

Model 1




df 1 96 97


F 204,343

Sig. ,000a

67

Coefficientsa

Model 1

(Constant) PAD

Standardi zed Coefficien ts Beta


t 14,678 14,295

,825

Sig. ,000 ,000


1,000


Coefficient Correlationsa Model 1

Correlations Covariances

PAD 1,000 7,175E-03

PAD PAD


Collinearity Diagnosticsa

Model 1

Dimension 1 2

Condition Index 1,000 1,566

Eigenvalue 1,420 ,580

Variance Proportions (Constant) PAD ,29 ,29 ,71 ,71

a. Dependent Variable: KINERJA Casewise Diagnosticsa

Case Number 15

Std. Residual 4,429

KINERJA 2,44E+08

a. Dependent Variable: KINERJA Residuals Statisticsa

Predicted Value Std. Predicted Value Standard Error of Predicted Value Adjusted Predicted Value Residual Std. Residual Stud. Residual Deleted Residual Stud. Deleted Residual Mahal. Distance Cook's Distance Centered Leverage Value

Minimum 6,6E+07 -,419

Maximum 4,0E+08 5,628

Mean 8,9E+07 ,000

Std. Deviation 56122243 1,000

3907415

2,2E+07

4685673

2940360

98

6,5E+07 -7,1E+07 -1,832 -1,861 -7,3E+07 -1,886 ,001 ,000 ,000

3,8E+08 1,7E+08 4,429 4,454 1,7E+08 4,974 31,677 ,402 ,327

8,9E+07 -5,47E-09 ,000 ,001 91604,81 ,008 ,990 ,011 ,010

55371726 38467188 ,995 1,005 39289449 1,035 4,649 ,044 ,048

98 98 98 98 98 98 98 98 98


N 98 98

68

Charts Normal P-P Plot of Regression Stand Dependent Variable: KINERJA 1,00

Expected Cum Prob

,75

,50

,25

0,00 0,00

,25

,50

,75

1,00

Observed Cum Prob

Scatterplot Dependent Variable: KINERJA Regression Studentized Residual

5 4 3 2 1 0 -1 -2 -1

0

1

2

3

4

5


Regression Ganda Descriptive Statistics

KINERJA PAJAK RETRIBUS LABA_UD LAIN

Mean 8,9E+07 1,1E+07 7165479 121061,4 2737863

Std. Deviation 67699863 27418372 18152080 373050,2 2599369

N 99 99 99 99 99

6

69

Correlations

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

KINERJA PAJAK RETRIBUS LABA_UD LAIN KINERJA PAJAK RETRIBUS LABA_UD LAIN KINERJA PAJAK RETRIBUS LABA_UD LAIN

KINERJA 1,000 ,817 ,804 ,437 ,327 , ,000 ,000 ,000 ,000 99 99 99 99 99

PAJAK ,817 1,000 ,976 ,580 ,192 ,000 , ,000 ,000 ,028 99 99 99 99 99

RETRIBUS ,804 ,976 1,000 ,611 ,203 ,000 ,000 , ,000 ,022 99 99 99 99 99

LABA_UD ,437 ,580 ,611 1,000 ,018 ,000 ,000 ,000 , ,430 99 99 99 99 99

LAIN ,327 ,192 ,203 ,018 1,000 ,000 ,028 ,022 ,430 , 99 99 99 99 99

Model Summaryb

Model 1

R ,836 a


R Square ,698




ANOVAb

Model 1



df 4 94 98


F 54,392

Sig. ,000a

a. Predictors: (Constant), LAIN, LABA_UD, PAJAK, RETRIBUS b. Dependent Variable: KINERJA Coefficientsa

Model 1





t 9,705 2,590 ,471 -,541 2,926

Sig. ,000 ,011 ,639 ,590 ,004


21,564 23,064 1,644 1,065

70

Coefficient Correlationsa Model 1

Correlations

Covariances

LAIN LABA_UD PAJAK RETRIBUS LAIN LABA_UD PAJAK RETRIBUS

LAIN 1,000 ,140 ,042 -,106 2,318 2,811 4,109E-02 -,163

LABA_UD ,140 1,000 ,103 -,266 2,811 173,743 ,879 -3,559

PAJAK ,042 ,103 1,000 -,963 4,109E-02 ,879 ,422 -,634

RETRIBUS -,106 -,266 -,963 1,000 -,163 -3,559 -,634 1,030

a. Dependent Variable: KINERJA a Collinearity Diagnostics

Model Dimension Eigenvalue 1 1 3,073 2 1,179 3 ,471 4 ,258 5 1,958E-02

Condition Index (Constant) 1,000 ,02 1,615 ,13 2,554 ,05 3,454 ,78 12,528 ,01

Variance Proportions PAJAK RETRIBUS LABA_UD ,00 ,00 ,03 ,00 ,00 ,05 ,01 ,01 ,76 ,00 ,00 ,11 ,98 ,98 ,04


Casewise Diagnosticsa

Case Number 15

Std. Residual 4,731

KINERJA 2,44E+08

a. Dependent Variable: KINERJA Residuals Statistics a

Predicted Value Std. Predicted Value Standard Error of Predicted Value Adjusted Predicted Value Residual Std. Residual Stud. Residual Deleted Residual Stud. Deleted Residual Mahal. Distance Cook's Distance Centered Leverage Value

Minimum 4,7E+07 -,754

Maximum 3,9E+08 5,293

Mean 8,9E+07 ,000

Std. Deviation 56573004 1,000

4021406

3,5E+07

6982400

4929505

99

-3567791 -6,8E+07 -1,786 -1,892 -7,6E+07 -1,919 ,109 ,000 ,001

3,8E+08 1,8E+08 4,731 4,780 1,8E+08 5,465 82,975 ,444 ,847

8,9E+07 2,860E-09 ,000 ,003 438254,3 ,011 3,960 ,016 ,040

56302526 37185571 ,979 1,006 39709027 1,046 10,291 ,062 ,105

99 99 99 99 99 99 99 99 99


N 99 99

LAIN ,02 ,13 ,02 ,82 ,01

71

Charts Uji normalitas Normal P-P Plot of Regression Standardized Dependent Variable: KINERJA 1,00

Expected Cum Prob

,75

,50

,25

0,00 0,00

,25

,50

,75

1,00

Observed Cum Prob

Uji Heterokedastisitas

Scatterplot Dependent Variable: KINERJA Regression Studentized Residual

5 4 3 2 1 0 -1 -2 -1

0

1

2

3


4

5

6

72

Descriptives Descriptive Statistics

N PAD PAJAK RETRIBUS LABA_UD LAIN KINERJA Valid N (listwise)

98 99 99 99 99 99 98

Minimum 1943576 533966,00 665155,00 ,00 6858,00 567469,00

Maximum 2,8E+08 1,7E+08 1,1E+08 2750620 1,2E+07 4,4E+08

Mean 2,1E+07 1,1E+07 7165479 121061,4 2737863 8,9E+07

Std. Deviation 46348675 27418372 18152080 373050,2 2599369 67699863

73

Lampiran 3 PENDAPATAN ASLI DAERAH KAB/KOTA SUMATERA UTARA DATA INDUK TAHUN 2001 SAMPAI TAHUN 2005 No. 1.

Kab/Kota Nias ( Kabupaten)

2.

Madina ( Kabupaten)

3.

Tapsel ( Kabupaten)

4.

Tapteng ( Kabupaten)

Tahun 2001 2002 2003 2004 2005 2001 2002 2003 2004 2005 2001 2002 2003 2004 2005 2001 2002 2003

PAD 5469232 6152160 10929944 7508360 6698432 1943576 6533546 5315600 9101000 5801500 4305466 6893936 7879345 7115024 7547546 3020770 4972428 5433746

Pajak 2135792 1914567 2296052 2025763 2786154 533966 2474143 2207000 2587000 2381000 1891674 2104188 2665528 2707227 3170000 899901 1317255 1718101

Retribusi LabaUD 822358 0 1590979 183660 3281692 0 4252310 0 2792590 0 7595524 0 1027542 0 1558600 0 1699000 15000 1620500 0 1673254 0 3364314 50000 3401894 120000 3701766 120000 3757546 120000 700216 0 1291511 0 1192593 0

Lain-Lain 2511082 2462954 5352200 1230287 1119688 650086 3031861 1550000 4800000 1800000 740538 1375434 1691923 586031 500000 1420653 2363662 2523052

TBRutin D 117364618 155979894 171631591 153824339 174950399 78139157 92186537 118836345 147757771 166356296 211774766 214996216 244064952 246901171 132056804 72877325 86384289 102211456

Kinerja 99400180 70566681 91368531 52830584 83775877 83401368 81107644 114352464 80362884 68719264 60420832 79410926 89761134 82928395 243590078 39120268 53437373 91325767

74

5.

Taput ( Kabupaten)

6.

Tobasa ( Kabupaten)

7.

Lab Batu ( Kabupaten)

8.

Asahan ( Kabupaten)

2004 2005 2001 2002 2003 2004 2005 2001 2002 2003 2004 2005 2001 2002 2003 2004 2005 2001 2002 2003 2004 2005

6817910 5697235 4342558 8881839 11177704 5981192 6954793 10661957 13755147 12573470 12006305 8617024 8383322 13356657 25630556 46032065 25454818 15569195 19015242 22626588 22876082 23100001

1812856 1760278 885327 1037077 1644917 1159381 1573488 810785 1303043 1394134 1730658 1328850 3086323 5089143 6672872 27500447 9513116 12475626 14300061 14285738 13514985 13965406

991089 1294164 2112897 4217461 1715031 1408279 1344983 665155 946689 1299789 1191457 918174 3119625 4226670 7544073 9141720 9949854 2328118 3097291 3842245 4594656 5770773

264835 0 12000 11325 14808 0 25000 0 0 0 0 120000 1500 25000 72000 36000 76000 0 0 0 0 0

3749130 2642793 1332334 3615976 7802948 3413532 4011322 9186017 11505415 9879547 9084190 6250000 2175874 4015844 11341611 9353898 5915848 765451 1617890 4498605 4766441 3363822

47510285 66252929 135016071 161047155 194653255 62700995 88855965 95602074 107122455 131584403 58382442 54305005 170136869 205608463 258894999 258104587 277128801 204610845 224887195 264398330 285566323 278864439

156766380 149710975 97329881 82020958 100819329 147411600 139623540 62066602 76120036 93097942 148553190 114933802 49341560 67134275 86096456 147127586 150433483 62482434 90440568 111016134 101098081 132090081

75

9.

Simalungun ( Kabupaten)

10.

Dairi ( Kabupaten)

11.

Karo ( Kabupaten)

12.

Deli Serdang ( Kabupaten)

13.

Langkat ( Kabupaten)

2001 2002 2003 2004 2005 2001 2002 2003 2004 2005 2001 2002 2003 2004 2005 2001 2002 2003 2004 2005 2001 2002

11796209 14359269 17493101 14577545 18822379 9630233 4995022 4742515 4723233 5243095 4688606 7498708 9310352 9151941 12750000 26996853 32315515 51910663 46169042 59145801 9361131 12398486

7990456 9180311 10193000 7969883 10086744 861844 1168871 1568645 1631486 1693500 2374391 3213251 3819493 4388348 5326000 16655423 21837557 36853534 37024814 46000700 5533048 8064575

2574445 3299646 5132659 3254407 5146166 2498721 2751421 1856002 1873954 2131095 1924963 3750616 4042659 4317850 5757000 7221675 8710025 10771535 7485692 12290101 2809568 3428838

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18000 107000 0 0 0 0 0 0 0

1231308 1879312 2167442 3353255 3589469 6269668 1074730 1317868 1217793 1418500 389252 534841 1448200 427743 1560000 3119755 1767933 4285594 1658536 855000 1018515 905073

238660.89 251423182 294967882 327257110 338641301 102531444 112608140 142108806 154619492 137471443 114268749 139460701 166514281 177732421 185247973 347584505 392091597 496993989 503735991 387082835 205203567 239242167

95096892 114064493 168120702 65662257 75707572 30327217 42459354 61558106 21976817 61579937 21597252 34151252 66460179 59274477 63125670 82262306 113898448 184952205 78675892 135262181 58646791 62261792

76

14.

Sibolga (Kota)

15.

Tanjung Balai (Kota)

16.

Pematang Siantar (Kota)

17.

T. Tinggi (Kota)

2003 2004 2005 2001 2002 2003 2004 2005 2001 2002 2003 2004 2005 2001 2002 2003 2004 2005 2001 2002 2003 2004

16470285 9669768 16834743 2463313 4257492 7135535 5194049 6057446 4140494 8305288 9933585 8840190 9574573 9468203 10086969 11563236 13483466 14923315 4118449 5715580 6263263 9701883

9154799 5070221 10180800 594564 973501 1348706 1433295 1596565 1532494 2684906 3122662 3389705 4220611 5205934 4250930 4619156 5477158 6198892 1867617 1984960 2513034 3810052

3456113 3902452 4493468 1636826 2086976 2636163 2951021 3597381 2093021 2489473 2005751 2421430 3323962 3986052 4226598 4434324 4465844 6249771 1884451 1731768 2256831 2128743

54739 0 0 80000 100000 132000 132000 300000 15000 60000 30000 60000 80000 0 0 185279 187137 530000 0 0 0 0

3804634 697095 2160475 151923 1097015 3018666 677733 563500 499979 3070909 4775172 2969055 1950000 276217 1609441 2324477 3353327 1944652 366381 1998852 1493398 3763088

272537893 295344877 300018100 45121873 62069421 74841423 58664837 70425429 40248200 59503740 72846211 76588146 93978886 94315819 112505447 132626056 155800460 157707574 53506599 76071815 106422280 84001191

135363369 128707237 112955447 567469 26914519 48593328 62813293 86059539 17382217 70855540 63768301 63186172 82622804 12227881 44365075 46646388 46727188 61580327 21080476 39669724 55280088 55054126

77

18.

Medan (Kota)

19.

Binjai (Kota)

20.

P Sidempuan (Kota)

2005 2001 2002 2003 2004 2005 2001 2002 2003 2004 2005 2002 2003 2004 2005

6851238 88262844 146930659 234786688 257989893 282228792 3909632 5705555 8312932 11506394 13002786 2177434 3483637 5236215 4682000

2842966 58157716 80418342 132234572 145585452 170180000 1213882 2366455 3230311 5350647 5818600 1080834 1737801 2254184 2102800

2473272 28488821 60854031 93067053 103285285 109533792 2508145 3176100 3230899 3398269 4106586 935312 1210652 2243189 2339200

0 613497 1477572 1063103 1000000 1450000 0 0 0 2750620 160000 0 30000 42000 60000

1535000 1002810 4180714 8421960 8119156 1065000 187605 163000 1851722 6858 2917600 161288 505184 696842 180000

99606069 414268914 542695599 793083234 628679209 691392251 77566580 108806135 126761201 134403709 144600156 67806264 101044045 110368206 119221324

60936092 99236166 182753012 332239155 376075792 444544410 40376423 71608343 58533294 54899642 52345506 13626339 27083343 45953069 56036811

78

Lampiran 4 PENERIMAAN DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA

Dibawah ini akan dikemukakan data penerimaan pemerintah daerah Kabupaten / Kota Sepropinsi Sumatera Utara tahun 2001 – 2005. Persentase Kontribusi dan Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Utara menurut Jenis Penerimaan Tahun 2001 s/d Tahun 2005 2001 Jenis Penerimaan 1.

Sisa Lebih Perhitungan Angg Tahun Lalu 2. Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Retribusi Daerah Bagian Laba Usaha Daerah Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Lainnya 3. Bagian Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi 4. Penerimaan yang Sah lainnya 5. Pinjaman Pemerintah Daerah/Obligasi Daerah Jumlah

Penerimaan (Rp.000)

2002 Kontribusi (%)

Penerimaan (Rp.000)

2003 Kontribusi (%)

Penerimaan (Rp.000)

2004 Kontribusi (%)

Penerimaan (Rp.000)

2005 Kontribusi (%)

Penerimaan (Rp.000)

Kontribusi (%)

183.506.979

17,20

150.588.314

12,76

158.629.190

10,09

198.204.707

3,01

270.567.883

3,80

423.075.216 388.017.707 15.448.298

39,66 91,71 3,65

614.459.381 584.089.881 7.127.396

52,08 95,06 1,16

908.262.191 861.970.794 16.928.483

57,78 54,83 1,08

517.668.513 277.447.570 169.610.687

7,86 4,21 2,57

564.351.647 315.147.842 194.419.475

7,92 4,42 2,73

4.627.814

1,09

5.055.190

0,82

5.880.750

0,37

4.625.592

0,07

3.028.000

0,04

14.981.397

3,54

18.186.914

2,96

23.482.164

1,49

65.984.665

1,00

51.756.330

0,73

392.994.085

36,84

385.684.965

32,69

484.991.624

30,85

5.443.226.871

82,61

5.924.552.594

8,16

87.143.046 27.480.307 278.370.732 0

22,17 6,99 70,83 0,00

104.455.990 20.533.208 260.610.000 85.767

27,08 5,32 67,57 0,01

160.560.864 17.863.893 30.175.000 4.816.867

10,21 1,14 1,92 0,31

659.322.465 37.772.419 4.194.737.048 188.356.481

10,01 0,57 63,66 2,86

655.645.384 67.011.568 4.515.220.000 229.592.207

9,20 0,94 63,38 3,22

-

-

-

-

-

-

363.038.458

5,51

457.083.435

6,42

67.227.563

6,30

29.180.041

2,47

20.089.612

1,28

360.948.972

5,48

362.392.716

5,02

0

0,00

0

0,00

0

0,00

69.194.775

1,05

2.500.000

0,04

1.066.803.843

100,00

1.179.912.701

100,00

1.571.972.617

100,00

6.589.243.838

100,00

7.124.364.840

100,00

Data APBD / APBD’S data BPS. Propinsi Sumatera Utara

78

SEKOLAH PASCA SARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2006

Recommend Documents