Sekilas Tentang Seminar Mencari Model Pembangunan Infrastruktur Transportasi Publik Kota Jakarta. (Persero)

1 3 5

Sekilas Tentang Seminar “Mencari Model Pembangunan Infrastruktur Transportasi Publik Kota Jakarta” (Persero)

9 13 19

1 - Seminar Compendium

Sekilas Tentang Seminar “Mencari Model Pembangunan Infrastruktur Transportasi Publik Kota Jakarta”

Acara Seminar yang berjudul “Mencari Model Pembangunan Infrastruktur Transportasi Publik Kota Jakarta” digagas bersama oleh PT MRT Jakarta, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Acara ini merupakan bagian dari kegiatan rutin yang diselenggarakan untuk PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) yang bertujuan untuk menyediakan forum bagi publik,

Mencari Model Pembangunan Infrastruktur Transportasi Publik di Jakarta - 2

terutama media massa dan pemangku kepentingan lainnya agar dapat turut serta berperan aktif dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia dengan memberi masukan, tanggapan ataupun gagasan mengenai topik tersebut. Forum ini diharapkan akan terus diselenggarakan dalam bentuk FGD, Seminar, Workshop ataupun bentuk lainnya yang bertujuan untuk memberikan edukasi publik

mengenai pembangunan infrastruktur dan juga skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) atau Public Private Partnerships (PPP). Dalam waktu dekat forum lain akan diselenggarakan dengan topik yang berbeda tetapi tetap terkait dengan isu pembangunan infrastruktur di Tanah Air.


Sekilas PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)

Didirikan pada tanggal 26 Februari 2009, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (”PT SMI”) adalah Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia. PT SMI didirikan untuk mendorong percepatan penyediaan pembiayaan infrastruktur nasional melalui kemitraan dengan pihak swasta dan/atau lembaga keuangan multilateral. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 100/ PMK.010/2009


tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, cakupan sektor infrastruktur yang dapat dibiayai oleh Perseroan meliputi: Jalan Tol & Jembatan, Transportasi, Minyak & Gas Bumi, Telekomunikasi, Manajemen Limbah, Ketenagalistrikan, Irigasi & Pengairan, serta Penyediaan Air Minum. Pendirian PT SMI diharapkan menjadi Katalis dalam memfasilitasi percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Sejalan dengan pengembangan usaha Perseroan yang disusun berdasarkan kebutuhan terkini, maka saat ini PT SMI memiliki tiga pilar bisnis, yaitu Pembiayaan & Investasi, Jasa Konsultasi (Advisory) dan Jasa Pengembangan Proyek (Project Development) untuk proyek-proyek infrastruktur di Indonesia. Diharapkan melalui ketiga pilar bisnis ini, PT SMI dapat menawarkan solusi yang lebih lengkap dan komprehensif untuk meningkatkan perannya sebagai katalis.


Ringkasan Eksekutif

Saat ini percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia tengah dilakukan dengan berbagai upaya, baik dari sisi kebijakan, regulasi, serta berbagai upaya lainnya. Upaya percepatan juga ditandai dengan ditandatanganinya Nota Kesepakatan 3 (tiga) Menteri antara Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tentang Koordinasi Fasilitasi dan Dukungan Pelaksanaan Percepatan Realisasi Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur pada tanggal 18 Agustus 2010 lalu. Kesepakatan ini secara jelas memberikan penegasan terhadap komitmen Pemerintah dalam melakukan percepatan pembangunan infrastruktur.


Terkait dengan infrastruktur transportasi di kota Jakarta, kemacetan luar biasa yang terjadi di Jakarta menuntut Pemerintah untuk menyediakan alternatif transportasi yang nantinya akan dapat mengatasi permasalahan tersebut. Saat ini ketersediaan infrastruktur transportasi publik di Jakarta tidaklah banyak, selain Bus Transjakarta dan KRL Komuter Jabodetabek. Sejalan dengan kondisi Jakarta saat ini, dibutuhkan lebih banyak lagi sarana transportasi publik sehingga Pemerintah DKI Jakarta dituntut untuk senantiasa mencari model pembangunan proyek infrastruktur transportasi publik yang tepat untuk memastikan proyek tersebut terealisasi.

Beberapa usaha Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengatasi kemacetan di kota Jakarta di antaranya penambahan bus Transjakarta, penerapan Electronic Road Pricing (ERP), wacana pembangunan Light Rail Transit (LRT), dan juga pembangunan Mass Rapid Transit Jakarta (MRT) yang sekarang sedang dalam tahap konstruksi Fase I yang akan menghubungkan Lebak Bulus – Bundaran HI.


Pembangunan infrastruktur transportasi tentunya membutuhkan biaya investasi yang sangat besar dan tidak bisa hanya mengandalkan APBD/APBN. Salah satu upaya Pemerintah dalam mempercepat pembangunan proyek infrastruktur adalah dengan menawarkan skema proyek kepada swasta melalui Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) atau Public Private

Partnerships (PPP). Dalam menjalankan skema KPS, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menunjuk PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (“PT SMI”) untuk menyiapkan proyek agar menarik bagi investor dan juga menjadi fasilitator dalam hal pendanaan. PT SMI saat ini melakukan fasilitasi Proyek Kerjasama dengan Badan Usaha Kereta


Api Bandara Soekarno Hatta dan Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan Jawa Timur. PT SMI dengan upaya terbaiknya telah dan terus memberikan fasilitasi kedua project showcase tersebut. Selain itu PT SMI juga senantiasa melakukan koordinasi erat dengan Penanggung Jawab Proyek (PJPK) terkait (yakni Kementerian,

perhubungan dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur), serta Kementerian Keuangan, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), dan stakeholders lain yang terkait dengan kedua project showcase tersebut. Skema KPS dapat dijadikan alternatif model pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur transportasi publik di kota Jakarta, termasuk pembiayaan MRT Jakarta.


Keynote Speech

“

Pada dasarnya, terkait dengan proyek-proyek infrastruktur transportasi seperti MRT, DKI sudah pasti akan mendukung. Mengenai pembiayaannya, ada beberapa skema yang dapat dijadikan alternatif, asalkan tidak membebani APBD

“

basuki tjahaya purnama

Plt Gubernur DKI Jakarta

Masalah transportasi di Ibu Kota Jakarta diakui memang ruwet. Ada banyak masalah yang harus diselesaikan, terutama menyangkut kemacetan yang terjadi hampir setiap hari. Salah satu alternatif untuk mengurai kemacetan di Jakarta adalah dengan mengembangkan transportasi

massal berbasis rel yakni kereta api. Saat ini, di Jakarta sudah tersedia transportasi masal, yaitu kereta api rel listrik (KRL). Namun, keberadaan KRL dinilai belum cukup untuk mengurangi kemacetan karena jalur yang tersedia belum terkoneksi secara keseluruhan terutama di lingkar dalam Jakarta.


Untuk itu, diharapkan agar moda transportasi masal alternatif lainnya, Mass Rapid Transit Jakarta (MRT), dapat disambut baik. MRT yang sekarang sedang dalam tahap konstruksi tersebut diharapkan bisa melengkapi moda yang sudah ada.

Transportasi kereta di dalam kota yang terbebas dari gangguan perlintasan sebidang akan memberikan banyak manfaat positif, seperti efektifitas dan efisiensi bagi penumpang, dan juga akan membuat angkutan barang menjadi lebih murah.

Nantinya, MRT Jakarta akan bisa langsung menghubungkan kantor-kantor di kawasan bisnis ke stasiun MRT. Kondisi ini bisa dimanfaatkan oleh pengelola MRT untuk mencari sumber pendapatan alternatif dan tidak hanya mengandalkan tiket, misalnya fee dari kantor yang ingin mendapat akses ke stasiun MRT, iklan dan lainya.

Harapan kita ke depan adalah agar Jakarta bisa segera memiliki sarana transportasi seperti Singapura, tentu saja dengan bantuan dari Pemerintah, termasuk masalah pembiayaannya.

Mengenai moda transportasi masal, contoh paling dekat yang bisa ditiru adalah Singapura, karena sistem transportasi di negara tersebut sangat terintegrasi, efisien dan mayoritas berbasis rel. Singapura memiliki berbagai macam moda transportasi massal, mulai dari monorel hingga MRT. Selain itu ada pula model light rail transit (LRT). Model ini sama dengan kereta api hanya saja rangkaiannya lebih sedikit dan biasanya dijalankan secara otomatis. Menurut saya, sudah seharusnya daerah seperti Jakarta ini tidak ada lagi perlintasan kereta sebidang, karena lalu lintas kendaraan sangat padat.

Pada dasarnya, terkait dengan proyek-proyek infrastruktur transportasi seperti MRT, DKI sudah pasti akan mendukung. Mengenai pembiayaannya, ada beberapa skema yang dapat dijadikan alternatif, asalkan tidak membebani APBD. Terakhir, siapapun presiden yang akan terpilih, harus memikirkan sistem transportasi dan infrastruktur agar tidak terjebak oleh bonus demografi dan munculnya kelas menengah di tanah air. Ingat, 25 tahun ke depan, akan ada bonus demografi di mana penduduk yang paling banyak terdiri dari kalangan usia produktif.


Keynote Speech

“

Kami menghimbau agar swasta mau terlibat dalam proyek infrastruktur melalui KPS, misalnya yang paling dekat adalah MRT Jakarta fase dua. Apabila ini sukses, maka bisa di copy paste untuk menjalankan proyek serupa di kota lain.

“

hadiyanto

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan

Terkait dengan pembangunan infrastruktur, khususnya MRT di Jakarta, Pemerintah Pusat tentunya sangat mendukung. Mulai dari aturan fiskal, peraturan perundang-undangan sampai dengan dukungan politik sudah diberikan secara nyata. Apabila kita lihat pembangunan infrastruktur di Tanah Air,

memang jauh tertinggal dibandingkan dengan negara lain. Infrastruktur di Indonesia secara umum masih buruk dan banyak tertunda, dan hal tersebut akan menjadi hambatan akan usaha Pemerintah untuk mengejar pertumbuhan di atas 5%.


Sekadar diketahui, anggaran infrastruktur Indonesia saat ini baru sekitar 2-4% dari produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut jauh di bawah negara tetangga di ASEAN seperti Vietnam dan Thailand yang mencapai 8% dari PDB.

Kita juga memiliki fasilitas Viability Gap Funding (VGF) untuk mengantisipasi dan mendukung apabila sebuah proyek KPS secara finansial tidak feasible, akan tetapi bisa meningkatkan daya dukung terhadap pertumbuhan perekonomian.

Terkait dengan pembangunan MRT yang akan memasuki fase kedua, rencana tersebut harus didukung sepenuhnya. Artinya, segala potensi ada untuk dikembangkan termasuk dalam hal pembiayaan.

Saat ini, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memiliki BUMN yang ditugaskan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur yakni PT Sarana Multi Infrastruktur (”PT SMI”). Perusahaan tersebut sedang menangani beberapa proyek termasuk showcase Kereta Api Ekpress Bandara Soetta. Di proyek ini banyak stakeholders terlibat, mulai dari Pemda DKI, Tangerang, Banten dan sejumlah instansi Pemerintah lainnya.

Memang, kalau kita bicara scheme pembiayaan, ruang fiskal pada APBN 2014 masih besar karena rasio utang pada APBN masih di kisaran 2,4% dari PDB. Namun, kita tidak bisa hanya mengandalkan APBN, karena masih banyak pos lain yang juga memerlukannya. Sehingga, kondisi tersebut seharusnya menjadi peluang tersendiri bagi swasta untuk terlibat dalam proyek infrastruktur melalui Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) atau Public Private Partnerships (PPP). Untuk proyek-proyek seperti MRT, keterlibatan swasta sangat diharapkan karena Pemerintah tidak mungkin memenuhi semua pendanaannya. Sebenarnya, Pemerintah sudah punya komitmen pembiayaan hingga Rp 16 triliun. Yang diperlukan adalah implementasinya pada proyek, karena the best strategy adalah implementation.

Selain PT SMI, ada juga PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) yang nantinya akan menjamin kelangsungan proyek dari segala risiko baik politik maupun bisnis. Sehingga, dengan demikian tidak ada alasan lagi bagi swasta untuk tidak mengambil dan terlibat dalam pembangunan infrastruktur di tanah air. Untuk itu, kami menghimbau agar swasta mau terlibat dalam proyek infrastruktur melalui KPS, misalnya yang paling dekat adalah MRT Jakarta fase dua. Apabila ini sukses, maka bisa di copy paste untuk menjalankan proyek serupa di kota lain. Kami menjamin bahwa Pemerintah Pusat akan mendukung sepenuhnya proyek Pemprov DKI untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur.


Paparan Narasumber

”Kami berharap ke depan pembangunan infrastruktur di Jakarta bisa lebih cepat dan tepat waktu, karena untuk membuat perekonomian Jakarta tetap tumbuh di atas pertumbuhan nasional diperlukan investasi yang sangat besar.” Lalu, bagaimana agar ke depan proyek-proyek infrastruktur bisa berjalan cepat sesuai harapan? Jawabannya ada pada perencanaan dan pengambilan keputusan. Jika ingin sukses, harus membuat rencana dengan robust, termasuk menyiapkan model pembiayaannya.

hasan basri saleh

Asisten Perekonomian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Dukungan Pemprov DKI Jakarta untuk Pembangunan Proyek Infrastruktur Transportasi di Jakarta Pada awal 1989, Pemprov DKI Jakarta mempunyai ide membuat sistem transportasi Jakarta berupa Mass Rapid Transit (MRT). Proyek ini tertunda lebih dari 20 tahun karena baru terealisasi mulai 2013 saat PT MRT Jakarta melakukan groundbreaking. Nah, belajar dari berbagai program dan implementasinya yang lambat tersebut, kita dapat belajar bahwa program apapun yang dilakukan tidak akan berhasil tanpa perencanaan matang dan pengambilan keputusan yang tegas.

Beruntung, saat ini Pemerintah sudah memiliki BUMN yang mendapat tugas sebagai perusahaan pembiayaan yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI); dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) yang akan menjamin kelangsungan sebuah proyek. Kami berharap ke depan pembangunan infrastruktur di Jakarta bisa lebih cepat dan tepat waktu, karena untuk membuat perekonomian Jakarta tetap tumbuh di atas pertumbuhan nasional diperlukan investasi yang sangat besar. Saya punya perhitungan, kebutuhan investasi Rp450 triliun sampai 2020-2025, jika Jakarta ingin tumbuh di level 8%. Investasi tersebut sangat besar dan tidak mungkin bisa disediakan sepenuhnya oleh Pemerintah, sehingga diperlukan kerja sama dengan pihak swasta.


“Salah satu upaya pemerintah dalam mempercepat pembangunan proyek infrastruktur adalah dengan menawarkan sebuah proyek kepada swasta atau di sebut kerja sama pemerintah swasta (KPS) atau public private partnerships (PPP)”

brahmantio isdijoso

Kepala Bidang Rekomendasi Pengelolaan Risiko Fiskal, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan.

Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) Sebagai Alternatif Skema Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Publik Kota Jakarta Salah satu upaya Pemerintah dalam mempercepat pembangunan proyek infrastruktur adalah dengan menawarkan sebuah proyek kepada swasta atau di sebut Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) atau Public Private Partnerships (PPP). Skema ini merupakan pendekatan baru dalam menghadapi tantangan pembangunan infrastruktur tanpa menambah pajak dan utang negara dalam rangka menjaga kesinambungan fiskal.

Proyek pertama KPS di Batang, Jawa Tengah, yakni pembangkit listrik berkapasitas 2x1000 MW dan sejumlah proyek infrastruktur terus dikembangkan dan sedang diimplementasikan di antaranya seperti proyek air (SPAM) di Lampung, SPAM Umbulan di Jawa Timur, dan proyek Kereta Api Kalimantan. Di sektor transportasi, skema KPS yang sedang dipertimbangkan adalah pada proyek Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta untuk fase kedua (koridor timur-barat). Untuk berjalannya program skema KPS, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menunjuk PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk menyiapkan proyek agar menarik bagi investor dan menjadi fasilitator dalam hal pendanaan. Selain itu ada juga PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) yang bertugas memberikan jaminan keberlangsungan sebuah proyek sehingga proyek tersebut tetap menguntungkan bagi investor. PT PII bertugas memastikan bahwa plan dan cashflow dari proyek tetap baik meski ada ada perubahan-perubahan kebijakan. Khusus untuk proyek MRT tahap kedua, apabila akan menggunakan skema KPS sebaiknya revenue risk diambil Pemerintah. Jadi, badan usaha yang memenangkan lelang bisa fokus pada kinerja layanan publiknya.


Paparan Narasumber

dono boestami

Direktur Utama PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta

Progres Proyek MRT Jakarta dan Rencana Pembangunan Fase 2 Koridor Selatan-Utara Dalam perjalanannya, meskipun termasuk baru, namun PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta memiliki progress yang cukup baik dan membanggakan. Setelah groundbreaking fase pertama (Lebak Bulus-Bundaran HI) pada Oktober 2013, kini MRT Jakarta sedang menyiapkan pembangunan fase kedua (HI-Kampung Bandan). MRT diharapkan memberikan alternatif alat transportasi yang cepat, nyaman, aman, dan andal bagi masyarakat. Selain itu, selain mengurangi kemacetan dan polusi, MRT juga membuka peluang pertumbuhan dan

“Adapun skema KPS dilirik karena di beberapa negara skema tersebut sudah menjadi best practice.” peremajaan di kawasan area transit dan sepanjang koridor yang dilalui. Proyek MRT sangatlah penting karena ini akan menjadi percontohan. Untuk itu persiapan dan pelaksanaannya harus dilaksanakan sebaik mungkin. Apabila ini berhasil, maka bukan tidak mungkin bakal menjadi menjadi model untuk proyek serupa di daerah lain. Untuk fase pertama ini, MRT mendapatkan pendanaan dari JICA berupa pinjaman sebanyak Rp 16 triliun di mana dananya sudah tersedia. Saat ini, PT MRT Jakarta sedang menyiapkan pembangunan fase kedua yang menghubungkan Bundaran HI-Kampung Bandan. Ini adalah bagian dari MRT koridor Selatan - Utara melanjutkan koridor sebelumnya. Dalam pengerjan proyek MRT fase kedua, PT MRT menjajaki sejumlah peluang pendanaan termasuk dengan skema KPS. Selain itu ada juga alternatif yang bisa digunakan yakni memanfaatkan APBD dan APBN. Hanya saja, anggaran Pemerintah terbatas dan juga akan dialokasikan untuk pembangunan program lain. Opsi pinjaman bisa saja dilakukan dan dipastikan memakan waktu lebih lama untuk proses administrasinya. Adapun skema KPS dilirik karena di beberapa negara skema tersebut sudah menjadi best practice.


“PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) hadir untuk mendukung Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) guna mendorong proyek KPS berkualitas dan bankable.”

sinthya roesly

Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)

Fasilitas Penjaminan Proyek Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) Pembangunan infrastrukur melalui Kerja Sama Pemerintah KPS (KPS) atau Private Public Partnerships (PPP) memang masih baru diterapkan di Indonesia. Masih memerlukan pemahaman dari para pemangku kepentingan agar skema ini dapat diimplementasikan dalam mewujudkan infrastruktur publik yang memadai. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) hadir untuk mendukung Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) guna mendorong proyek KPS berkualitas dan bankable. Selain itu PII juga mendorong proses yang transparan, kompetitif dan akuntable

sehingga dapat meningkatkan kepastian transaksi dalam skema KPS. Secara umum, PII memberikan manfaat dalam mengatasi risiko dari sebuah proyek. Nantinya akan ada pembagian risiko tidak hanya dibebankan kepada swasta. Di samping itu, sebuah proyek senantiasa akan diawasi oleh PII bersama dengan PJPK sehingga risiko-risiko yang muncul dapat diantisipasi. Tak kalah pentingnya adalah meningkatkan kredibilitas proyek di mata mitra swasta. Khusus di DKI Jakarta, ada sejumlah sektor yang berpotensi dikembangkan melalui skema KPS. Di antaranya transportasi, pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah, serta distribusi gas rumah tangga, komersial dan industri. Untuk itu, Pemprov DKI dalam hal ini harus berperan aktif dalam persiapan proyek KPS dengan menyesuaikan pada rencana strategis Pemprov DKI.


Paparan Narasumber

hanggoro budi wiryawan

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Kementerian Perhubungan

Progres Penyelenggaraan KPS Perkeretaapian Bandara Soekarno-Hatta Terkait peluang penerapan KPS dalam pembangunan publik transportasi, harus dipastikan bahwa kalangan swasta dapat memperoleh keuntungan dari proyek yang dikerjakan. Karena pada dasarnya swasta berharap keuntungan. Apabila mengerjakan public transportation, sektor ini jelas tidak menguntungkan. Nah, harus dirancang bagaimana agar ada bagian lain yang bisa diusahakan oleh swasta supaya modalnya bisa kembali.

“Masalah infrastruktur, tidak mungkin Pemerintah lepas tangan, …. harus mengeluarkan anggaran untuk investasi infrasruktur meski ada keterbatasan dalam pendanaanya. Melihat kondisi tersebut, maka Pemerintah memiliki skema KPS yang melibatkan swasta.”

Masalah infrastruktur, tidak mungkin Pemerintah lepas tangan, baik itu di pusat maupun di provinsi, kota-kabupaten. Sehingga, mau tidak mau harus mengeluarkan anggaran untuk investasi infrastruktur meski ada keterbatasan dalam pendanaanya. Melihat kondisi tersebut, maka Pemerintah memiliki skema KPS yang melibatkan swasta. Khusus Jakarta, pengembangan transportasi masal saja tidak akan cukup untuk mengatasi kemacetan yang sudah sangat parah. Harus dibarengi dengan cara lain seperti adanya pembatasan kendaraan seperti ERP atau kebijakan lainnya. Ke depan, untuk mengembangkan infrastruktur transportasi, akan dibangun beberapa proyek besar, yang paling dekat adalah jalur kereta api ekspres Bandara Soekarno Hatta-Halim Perdanakusumah. Jalur ini sangat penting untuk mengurangi kepadatan di jalur darat yang merupakan satu-satunya akses ke bandara. KA Ekpress ini akan mendukung kelancaran lalu lintas pengguna pesawat baik menuju maupun ke luar bandara.


“Mengenai KPS, ada beberapa pembelajaran agar proyek KPS sukses diterapkan. Pertama, komitmen Pemerintah harus solid; kedua, koordinasi yang intensif karena banyak stakeholders yang terlibat; ketiga, sosialisasi publik sejak awal; keempat, kualitas penyiapan proyek yang baik.” Untuk mengerjakan sebuah proyek sesungguhnya ada sejumlah sumber pendanaan yang bisa digunakan mulai dari APBN, APBD, penerbitan obligasi daerah hingga skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS).

emma sri martini

Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)

Model Pembangunan Proyek Infrastruktur dan Pembelajaran Persiapan Proyek Kerjasama Pemerintah Swasta Dalam operasionalnya, PT SMI bertindak sebagai penyedia jasa pembiayaan, penasihat keuangan dan penyedia layanan PPP Project Preparation. Saat ini, PT SMI sedang mengerjakan penyiapan tiga proyek infrastruktur yakni pengadaan air bersih Umbulan di Jawa Timur, kemudian proyek kereta api Bandara Soekarno-Hatta dan proyek Municipal Solid Waste Management (MSWM) Batam.

Mengenai KPS, ada beberapa pembelajaran agar proyek KPS sukses diterapkan. Pertama, komitmen Pemerintah harus solid; kedua, koordinasi yang intensif karena banyak stakeholders yang terlibat; ketiga, sosialisasi publik sejak awal; keempat, kualitas penyiapan proyek yang baik. Sedangkan manfaat dari KPS adalah adanya alokasi pembagian risiko antara Pemerintah dan swasta. Bagi Pemerintah untungnya sangat banyak karena bisa menghemat anggaran, sedangkan bagi swasta bisa mengurangi risiko akibat adanya perubahan regulasi yang berdampak pada keberlangsungan perusahaan karena dijamin oleh PT PII. Ini bisa diterapkan di proyek MRT Jakarta ataupun Kereta Ekspress Bandara. Syaratnya adanya koordinasi dengan para pemangku kepentingan terlibat.


Profil Narasumber

basuki tjahaya purnama

Menjabat sebagai Plt Gubernur DKI Jakarta. Beliau juga akrab dipanggil dengan sebutan Ahok dan merupakan politikus asal Belitung. Sebelumnya, beliau adalah anggota DPRD Kabupaten Belitung dari 2004-2009 dan setahun kemudian, beliau menjabat sebagai Bupati Belitung Timur. Sebelum terjun di Pemerintahan, lulusan dari Prasetiya Mulya ini merupakan pengusaha sukses yang telah mendirikan beberapa perusahaan.Pada tahun 2007, Bapak Basuki mendapatkan penghargaan sebagai Tokoh Anti Korupsi.

hadiyanto

Menjabat sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan periode 2006 hingga sekarang. Beliau juga tercatat pernah menjabat sebagai Komisaris Utama Bank Exim periode 2008-2009 serta Kabiro Hukum Kementerian Keuangan periode 2005-2006. Beliau memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Padjajaran, dan Sertifikat International Tax Program dari Harvard University, Amerika Serikat. Gelar LLM dari Harvard University Law School, dan gelar Doktor Bidang Hukum dari Universitas Padjajaran, Bandung


brahmantio isdijoso

Menjabat sebagai Kepala Bidang Rekomendasi Pengelolaan Risiko Fiskal, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan. Salah satu tugas utama dari unit yang dikepalai oleh beliau adalah perumusan rekomendasi kebijakan pengelolaan risiko fiskal dan kelayakan pemberian dukungan Pemerintah serta penyiapan bahan negoisasi dan perjanjian kerja sama. Beliau memperoleh gelar sarjana bidang Agribisnis dari Institut Pertanian Bogor. memperoleh gelar Master pada program Ekonomi Pertanian di Institut Pertanian Bogor.

emma sri martini

Menjabat Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), sebelumnya ibu Emma Sri Martini adalah Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (2004- 2009), Komisaris PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (2004- 2009), Senior Vice President (2002-2004), Assistant Vice President - Group Head (1998-2001) Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan PT Kustodian Depositori Efek Indonesia / Indonesian Clearing and Depository System (1993-1998). Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Informatika dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1993 dan mengikuti program pendidikan Infrastructure in a Market Economy yang diselenggarakan oleh Harvard Kennedy School Executive Education di tahun 2011.


Profil Narasumber

hasan basri saleh

hanggoro budi wiryawan Saat ini Bapak Hasan menjabat sebagai Asisten Perekonomian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sebelumnya, beliau pernah menjadi Kepala Biro Perekonomian, pejabat di Bappeda DKI dan juga menjadi dosen. Pendidikan terakhir beliau adalah Master of Science dari Institut Teknologi Bandung (ITB). Beliau juga mendapatkan gelar Sarjana di bidang Teknik Sipil dari institusi yang sama, Institut Teknologi Bandung.

Bapak Hanggoro saat ini menjabat sebagai Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Kementerian Perhubungan. Sebelumnya, Bapak Hanggoro telah menduduki beberapa posisi strategis, di antaranya menjabat sebagai Kepala Pusat Kajian Kemitraan & PJT, Kabid Publikasi & Pelayanan Informasi Puskom Publik Setjen, Kabid Kajian Strategis Transportasi Darat & Ka PKS PJP Setjen, dan lainnya. Beliau memperoleh gelar Sarjana bidang teknik dari Universitas Diponegoro.


sinthya roesly Ibu Sinthya saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). Sebelumnya, beliau bekerja di PT PLN (Persero) selama lebih dari 16 tahun dengan berbagai penugasan mulai dari keuangan korporat, pendanaan, perencanaan korporat dan strategi, komersial, operasi sistem tenaga listrik dan transmisi, serta konstruksi proyek. Beliau memiliki gelar Masterof Management dari IPMI Business School dan MBA dari Monash University, Australia; gelar MEngSc dalam Power Systems dari University of New South Wales, Australia; dan gelar Sarjana Teknik Elektro dari Universitas Indonesia.

Salah satu prestasi bersejarah PT MRT Jakarta di bawah kepemimpinan Bapak Dono selaku Presiden Direktur adalah dimulainya konstruksi proyek tersebut di bulan Oktober 2013, setelah tertunda selama lebih dari 25 tahun. Beliau mendapatkan gelar Master of Project and Construction Management dari Golden Gate University dan gelar SarjanaTeknik Sipil dari University of Wisconsin. Sebelumnya, beliau telah menempati posisi-posisi strategis di beberapa perusahaan besar; Investment Banking Director di PT Danareksa (Persero), President Director di PT Citigroup Securities Indonesia, Direktur di Barclays Capital Securities Indonesia, dan jabatan strategis lainnya.

PENUTUP Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi dalam acara Seminar “Mencari Model Pembangunan Infrastruktur Transportasi Publik di Jakarta” yang telah dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2014 di Hotel Pullman Jakarta. Ke depan, kami mengharapkan kembali kehadiran dan partisipasinya dalam pelaksanaan Acara FGD/Seminar/Forum selanjutnya yang akan kami selenggarakan dalam waktu dekat ini.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Wisma GKBI, 8th Floor Jend. Sudirman No. 28 Jakarta 10210, Indonesia Phone +62 21 - 5785 1499 +61 21 - 5785 4298 email: [email protected] web: www.ptsmi.co.id

Sekilas Tentang Seminar Mencari Model Pembangunan Infrastruktur Transportasi Publik Kota Jakarta. (Persero)

Recommend Documents