daftar isi
Sejarah & Latar Belakang
2
Visi, Misi & Tujuan Tugas & Fungsi
3
Pimpinan
5
Struktur Organisasi
6
Tugas Pokok & SDM
7
Layanan LKPP
10
Galery Foto
16
4
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
Penyusun Biro Hukum, Kepegawaian dan Humas c 2010
Sejarah & Latar belakang LKPP
L
embaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) tumbuh dari cikal bakalnya, Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik (PPKPBJ) yang dibentuk pada tahun 2005. Sebagai unit kerja Eselon II di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas, PPKPBJ memiliki tugas Penyusunan kebijakan dan regulasi pengadaan barang/ jasa pemerintah, memberikan bimbingan teknis dan advokasi terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, dan memfasilitasi penyelenggaraan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah. Seiring reformasi yang bergulir di Indonesia, muncul harapan agar pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien, mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka, dan berlaku adil bagi semua pihak. Selain lingkup dan cakupan pengadaan barang/jasa pemerintah yang luas, bersifat lintas institusi dan lintas sektor, juga berdampak langsung bagi pengembangan usaha kecil, peningkatan produksi dalam negeri, dan pengembangan iklim dan dunia usaha pada umumnya.
Bertolak dari latar belakang seperti demikian, dirasakan perlu keberadaan lembaga tersendiri yang memiliki kewenangan merumuskan perencanaan dan pengembangan strategi, penentuan kebijakan serta aturan perundangan pengadaan barang/jasa pemerintah yang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan lingkungan internal maupun eksternal secara berkelanjutan, terpadu, terarah, dan terkoordinasi. Peran penting lembaga tersebut, terutama dalam pelaksanaan belanja negara, juga telah berlangsung dengan kehadiran lembaga-lembaga serupa di berbagai negara seperti Office of Federal Procurement Policy (OFPP) di Amerika Serikat, Office of Government Commerce (OGC) di Inggris, Government Procurement Policy Board (GPPB) di Filipina, Public Procurement Policy Office (PPPO) di Polandia, dan Public Procurement Service (PPS) di Korea Selatan. Bahkan, di beberapa negara lembaga tersebut dibentuk berdasarkan undangundang. Pada tanggal 6 Desember 2007, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007. LKPP berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, LKPP dikoordinasikan oleh Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas.
2
Visi
Visi, Misi & Tujuan
Andal dalam mewujudkan sistem pengadaan yang kredibel
Misi
Mewujudkan aturan yang jelas, sistem monitoring dan evaluasi yang andal, sumber daya manusia yang profesional, dan kepastian hukum pengadaan barang/ jasa pemerintah
Tujuan 1. Mengurangi dan mencegah penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa; 2. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas anggaran negara yang dibelanjakan melalui pengadaan barang/jasa; 3. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang menangani pengadaan barang/jasa; 4. Mewujudkan kebijakan nasional pengadaan barang/jasa yang jelas, kondusif, dan komprehensif; 5. Meningkatkan kapasitas organisasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
3
tugas & fungsi Tugas Melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/ jasa pemerintah.
4
Fungsi 1. Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan dan standar prosedur di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah, termasuk pengadaan badan usaha dalam rangka kerja sama pemerintah dengan badan usaha; 2. Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah; 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya 4. Pembinaan dan pengembangan sistem informasi serta pengawasan pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik (e-procurement); 5. Pemberian bimbingan teknis, advokasi, dan bantuan hukum; 6. Penyelenggaraan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan, penatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta rumah tangga.
pimpinan
Ir. Agus Rahardjo, MSM Kepala LKPP
Ir. Eiko Whismulyadi, M.A Sekretaris Utama
Dr. Ir. Agus Prabowo Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan
Dr. Ir. Bima Haria Wibisana, MSIS Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia
Prof. Ir. Himawan Adinegoro, M.Sc Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi
Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah
5
STRUKTUR ORGANISASI
6
TUGAS pokok & SUMBER DAYA MANUSIA Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah KEPALA Pejabat : Ir. Agus Rahardjo, MSM Tugas : Memimpin LKPP dalam menjalankan tugas dan fungsi LKPP
SEKRETARIAT UTAMA Pejabat : Ir. Eiko Whismulyadi, M.A Tugas : Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya di lingkungan LKPP. Sekretariat Utama terdiri dari : 1. Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana Pejabat : DR. Robin Asad Suryo, M.A Tugas : Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan, program, dan anggaran,pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, anggaran dan penyusunan pelaporan LKPP serta peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana. 2. Biro Umum dan Keuangan Pejabat : Dade Nursahid Ahmad Yasin, Ak., MSPA Tugas : Melaksanaan urusan tata usaha, dan urusan perlengkapan, urusan dalam rumah tangga dan keuangan di lingkungan LKPP. 3. Biro Hukum, Kepegawaian dan Humas Pejabat : Ir. Salusra Widya, M.A Tugas : Melaksanakan penyusunan peraturan perundangan dan pelayanan bantuan hukum, pengelolaan kepegawaian, dan kegiatan hubungan masyarakat.
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN Pejabat : Dr. Ir. Agus Prabowo Tugas : Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan penyusunan strategi dan kebijakan pengembangan pengadaan barang/ jasa Pemerintah termasuk pengadaan badan usaha dalam rangka kerjasama Pemerintah dengan badan usaha. Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan terdiri dari : 1. Direktorat Kebijakan Pengadaan Umum Pejabat : Ir. Sutan Suangkupon Lubis, M.Sc. Tugas : Melaksanakan perumusan dan penyusunan strategi, kebijakan, pedoman,standar dan manual di bidang pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 2. Direktorat Kebijakan Pengadaan Khusus dan Pertahanan Keamanan Pejabat : Kolonel CZI Drs. Andi Harun Amien Tugas : Melaksanakan perumusan dan penyusunan strategi, kebijakan, pedoman, standar,manual di bidang pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakan oleh BUMN/ BUMD, pengadaan dalam rangka Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS), pertahanan dan keamanan serta riset. 3. Direktorat Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional Pejabat (Plt) : Sarah Sadiqa, SH., M.Sc Tugas : Melaksanakan perumusan dan penyusunan strategi, kebijakan dan pedoman pengadaan barang/jasa dalam rangka pengembangan iklim usaha dan kerjasama internasional.
7
DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI Pejabat : Prof. Ir. Himawan Adinegoro, M.Sc., DFT., Apu Tugas : Melaksanakan pemantauan, penilaian, melakukan evaluasi dan memberikan masukan atas pelaksanaan pengadaan barang/ jasa Pemerintah tahun sebelumnya untuk menjadi bahan penyusunan prosesperencanaan dan anggaran serta pembinaan dan pengembangan sistem informasi pengadaan barang/jasa Pemerintahsecara elektronik (electronicprocurement). Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi terdiri dari : 1. Direktorat Monitoring dan Evaluasi Pejabat : Ir. H. Muhammad Nasyit Umar, S.Pi Tugas : Melaksanakan perumusan dan penyusunan kebijakan, pedoman, standar, manual dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan perumusan kebijakan. 2. Direktorat Perencanaan Pengadaan RAPBN Pejabat : Ir. Tubagus Achmad Chusni, MA., M.Phil Tugas : Melaksanakan perumusan dan penyusunan masukan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas tentang rencana pengadaan sebagai bahan referensi penyusunan dan pelaksanaan anggaran untuk dicantumkan dalam RKAKL, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan perumusan dan penyiapan masukan, serta evaluasi pelaksanaannya. 3. Direktorat e-Procurement Pejabat : Ir. Ikak Gayuh Patriastomo, MSP Tugas : Melaksanakan pengembangan sistem, perumusan dan penyusunan strategi, kebijakan, pedoman, standar, manual dalam rangka sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik, koordinasi, sinkronisasi, dan pembinaan unit layanan e-Procurement, pemberian bimbingan teknis dan promosi e-Procurement serta evaluasi pelaksanaannya.
8
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA Pejabat : Dr. Ir. Bima Haria Wibisana, M.S.I.S Tugas : Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan penyusunan strategi dan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia terdiri dari : 1. Direktorat Pengembangan Profesi Pejabat : Dr. Ir. Sutardi, M.Eng Tugas : Melaksanakan perumusan dan penyusunan strategi, kebijakan, dan pedoman di bidang pengembangan profesi pengadaan barang/jasa Pemerintah. 2. Direktorat Bina Pelatihan Kompetensi Pejabat : Ir. Dharma Nursani, M.Sc., Ph.D Tugas : Melaksanakan perumusan dan penyusunan strategi, kebijakan, pedoman, standar, dan manual di bidang pelatihan kompetensi pengadaan barang/jasa Pemerintah. 3. Direktorat Bina Sertifikasi Profesi Pejabat : Ir. Arief Rahman Hakim, MS Tugas : Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan penyusunan strategi, kebijakan, pedoman, standar, dan manual di bidang sertifikasi profesi pengadaan barang/jasa Pemerintah.
DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH Pejabat : Tugas : Memberikan saran, pendapat, rekomendasi, dalam penyelesaian sanggah dan permasalahan hukum lainnya di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah. Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah terdiri dari : 1. Direktorat Bimbingan Teknis dan Advokasi Pejabat : Ir. Djamaludin Abubakar, M.Sc Tugas : Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan advokasi kepada seluruh pengelola pengadaan dan seluruh stakeholders tentang aturan/ regulasi pengadaan barang/jasa Pemerintah.
3. Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum Pejabat (Plt) : Setya Budi Arijanta SH., KN Tugas : Melaksanakan pemberian bantuan, nasihat dan pendapat hukum kepada pengelola pengadaan yang sedang menghadapi permasalahan dari proses pengadaan yang telah lalu dan pemberian pendapat hukum serta kesaksian ahli di bidang pengadaan barang/ jasa Pemerintah.
2. Direktorat Penyelesaian Sanggah Pejabat : Ir. Riad Horem Dipl., HE Tugas : Melaksanakan pemberian pendapat, rekomendasi dan tindakan koreksi dalam rangka penyelesaian sanggah banding pengadaan barang/jasa Pemerintah dan menjawab pengaduan terkait proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah.
SUMBER DAYA MANUSIA Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) hingga 1 Desember 2010 didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 71 (tujuh puluh satu) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Latar belakang pendidikan bervariasi mulai Strata Satu (S1) hingga Strata Tiga (S3). Rekapitulasi pegawai berdasarkan pendidikan pada masing-masing Eselon I lingkup LKPP disajikan pada berikut:
No.
Pendidikan
Unit Eselon I Sestama
Deputi I
Deputi II
Deputi III
Deputi IV
Jumlah (orang)
1
S3
1
1
-
3
-
5
2
S2/ Profesi
11
9
9
8
9
46
3
S1
9
2
3
4
2
20
Jumlah
21
12
12
15
11
71
Sumber: Bagian Kepegawaian
9
Sejalan dengan tugas dan fungsinya, LKPP memberikan layanan : 1. Pengembangan e-Procurement, Bantuan dan Bimbingan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Pelatihan Calon Pengelola LPSE Direktorat e-Procurement Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Gedung SMESCO UKM Lantai 7, 17 Jalan Jend. Gatot Subroto Kav 94, Jakarta Selatan 12780 Telpon (021) 79181153, 7973548; Fax (021) 79181153 2. Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Direktorat Bina Sertifikasi Profesi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Gedung SMESCO UKM Lantai 7 Jalan Jend. Gatot Subroto Kav 94, Jakarta Selatan 12780 Telpon (021) 7991025 Ext 117; Fax (021) 79181137
3. Kerjasama dengan Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Direktorat Bina Pelatihan Kompetensi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Gedung SMESCO UKM Lantai 7 Jalan Jend. Gatot Subroto Kav 94, Jakarta Selatan 12780 Telpon (021) 7989374; Fax (021)7989374 4. Konsultasi, Bimbingan Teknis, dan Advokasi Pengadaan Direktorat Bimbingan Teknis dan Advokasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Gedung SMESCO UKM Lantai 7 Jalan Jend. Gatot Subroto Kav 94, Jakarta Selatan 12780 Telpon (021) 7991025; Fax (021)7996033 5. Pelayanan Penyelesaian Sanggah Banding dan Pengaduan Direktorat Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Gedung SMESCO UKM Lantai 7 Jalan Jend. Gatot Subroto Kav 94, Jakarta Selatan 12780 Telpon (021) 7991025 Ext. 167, 140; Fax (021)7989234 6. Pelayanan Kesaksian Ahli dan Penanganan Permasalahan Kontrak Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Gedung SMESCO UKM Lantai 7 Jalan Jend. Gatot Subroto Kav 94, Jakarta Selatan 12780 Telpon (021) 7991025 Ext. 120; Fax (021) 7989322
10
Perpres Nomor 54 Tahun 2010
L
embaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) berperan penting dalam penyusunan regulasi di bidang pengadaan barang/jasa publik. Salah satu diantaranya adalah penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk menggantikan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perpres tersebut ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 6 Agustus 2010 dan berlaku sejak tanggal ditetapkan. Terdapat beberapa alasan di balik pergantian payung hukum pengadaan tersebut. Diantaranya, masih belum sepenuhnya terwujud efisiensi belanja negara dan persaingan sehat melalui pengadaan barang/jasa pemerintah, sistem pengadaan barang/jasa pemerintah juga belum mampu mendorong percepatan pelaksanaan belanja barang dan belanja modal dalam APBN/APBD; sistem pengadaan barang/jasa Pemerintah belum mampu mendorong inovasi, tumbuh suburnya ekonomi kreatif serta kemandirian industri dalam negeri; masih adanya multitafsir dalam payung hukum sebelumnya; perlunya aturan, sistem, metode dan prosedur pengadaan yang lebih sederhana, namun tetap menjaga koridor good governance; serta perlunya mendorong reward and punishment lebih baik dalam sistem pengadaan barang/jasa pemerintah. Terbitnya Perpres Nomor 54 diharapkan mendorong terciptanya iklim persaingan yang sehat; efisiensi belanja negara, dan percepatan pelaksanaan
APBN/APBD; tersedianya aturan, sistem, metode dan prosedur lelang yang lebih sederhana dengan tetap memperhatikan good governance; tumbuh berkembangnya proses inovasi, suburnya ekonomi kreatif, dan kemandirian industri; terciptanya sistem reward & punishment yang lebih adil; adanya kepastian aturan yang sebelumnya dianggap belum jelas. Sebagai peraturan yang menggantikan Keppres Nomor 80, Perpres Nomor 54 memuat sejumlah butir perubahan yang membedakannya dengan aturan sebelumnya. Diantaranya keharusan pengadaan yang didanai Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) mengikuti aturan pengadaan nasional; kewajiban pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) secara permanen dan profesional paling lambat tahun 2014; dan keharusan melaksanakan lelang secara elektronik (e-procurement) paling lambat tahun 2012. Perpres Nomor 54 juga memberikan kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada Pengguna Anggaran (PA); keberpihakan pada usaha kecil melalui pemberian nilai paket yang bisa diikutinya menjadi Rp 2,5 miliar dari sebelumnya Rp 1 miliar; meningkatkan batas nilai Pengadaan Langsung untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya hingga Rp 100 juta dan untuk Jasa Konsultansi Rp 50 juta serta pelelangan/seleksi sederhana sampai dengan 200 juta; memperkenalkan metode sayembara/kontes untuk pengadaan barang/jasa hasil kreativitas, gagasan, inovasi, riset, dan produk-produk seni-budaya atau bersifat spesifik dan harga satuannya tidak bisa ditentukan; dan
menjamin fleksibilitas lebih baik dalam menghadapi bencana dan keadaan darurat meski tetap tetap dikenakan audit. Seiring dengan harapan pemerintah untuk mendorong kapasitas dan kinerja industri dalam negeri, Perpres Nomor 54 juga menekankan pengadaan secara swakelola dan pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) TNI dan alat material khusus (almatsus) Polri untuk semaksimal mungkin dipenuhi oleh industri pertahanan dalam negeri dengan harapan bisa menciptakan kemandirian industri pertahanan dalam negeri. Kecuali industri domestik belum mampu memproduksinya, bisa disediakan oleh prinsipal luar negeri dengan syarat bekerjasama dengan lembaga riset-industri pertahanan untuk alih pengetahuan. Perpres juga memperkenalkan perkembangan sejumlah aspek pengadaan barang/jasa pemerintah seperti diperkenalkannya model penyediaan kontrak payung; keikutsertaan perusahaan asing; sanggah dan sanggah banding; konsep pengadaan barang/jasa yang ramah lingkungan (green procurement).
11
Ruu Pengadaan
S
etelah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tuntas dan berlaku, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) saat ini tengah menggodok naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengadaan Barang/Jasa. Penyusunannya dilakukan dengan menjaring opini dari seluruh pemangku kepentingan terkait, pemerintah dan dunia usaha. Urgensi pembentukan aturan Pengadaan Barang/Jasa setingkat Undang-Undang didasarkan sejumlah alasan; antara lain perlunya payung hukum pengadaan barang/ jasa pemerintah yang lebih tinggi guna mengatasi insinkronisasi peraturan perundangundangan dan pengadaan barang/jasa pemerintah; perlunya pengaturan sanksi atas pelanggaran penyelenggaraan pengadaan; keterbatasan ruang lingkup pengaturan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang hanya mengatur pengadaan didanai APBN/APBD; belum adanya aturan pengadaan barang/jasa yang komprehensif; dan, membangun tata kelola yang baik di bidang pengadaan barang/jasa sesuai kaidah praktek-praktek terbaik pengadaan di dunia. Penyusunan RUU tentang Pengadaan Barang/Jasa didasarkan pada asas-asas pengadaan barang/jasa yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil tidak diskriminatif, akuntabel. Ruang lingkup pengaturannya diperluas dari semula peraturan saat ini (Perpres Nomor 54) yang hanya mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah didanai APBN/APBD, bertambah pada pengadaan barang/jasa pada BUMN/BUMD dan pengadaan barang/jasa untuk kepentingan publik yang bernilai strategis yang dilakukan oleh swasta. Diharapkan setelah disahkan, Undang-Undang tentang Pengadaan Barang/Jasa menjadi payung hukum (umbrella act) bagi peraturan pengadaan yang lebih rendah; dapat mengatasi insinkronisasi peraturan di bidang pengadaan; dan menciptakan unifikasi hukum dari berbagai peraturan perundangan yang diatur oleh berbagai kementerian.
12
E-PROCUREMENT
L
embaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) berupaya mendorong transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di berbagai instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui implementasi lelang secara elektronik (e-procurement) berbasis web/ internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Memasuki awal Desember 2010, telah terbangun 128 LPSE oleh Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Kementerian/ Lembaga yang melayani 244 instansi pemerintah di 25 provinsi seluruh Indonesia. Jumlah ini meningkat pesat dari total 33 unit LPSE dan 11 unit LPSE dengan jumlah instansi terlayani 41 dan 11 instansi masing-masing di akhir tahun 2009 dan 2008, yang menggambarkan peran serta Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Kementerian/ Lembaga dalam membangun sistem e-Procurement Jumlah paket yang ditenderkan melalui LPSE juga meningkat pesat, jumlah paket selesai lelang hingga 3 Desember 2010 mencapai 5.775 paket dengan nilai pagu selesai lelang Rp 13,112 triliun. Angka ini meningkat jauh dari realisasi tahun 2009 dan 2008 masing-masing
1.435 paket selesai lelang senilai Rp 3,140 triliun dan 19 paket selesai lelang senilai Rp 42,898 miliar. Nilai Pagu lelang yang telah selesai dilaksanakan terus meningkat dari Rp 42,898 miliar tahun 2008, Rp 3,140 triliun tahun 2009, sebelum akhirnya mencapai angka 12,328 triliun per 3 Desember 2010. Dari lelang yang telah dilaksanakan tersebut diperoleh efisiensi sebesar Rp 1,326 triliun pada tahun 2010. Angka efisiensi ini naik dari Rp 518,308 miliar tahun 2009 dan Rp 6,612 miliar tahun 2008. Sehingga, total efisiensi anggaran pengadaan barang/jasa Pemerintah selama tiga tahun pelaksanaan e-procurement mencapai Rp1,851 triliun. Semakin banyaknya institusi pemerintah yang menawarkan paket lelang secara elektronik diharapkan terus mendorong kenaikan efisiensi belanja pengadaan. Selain itu, implementasi ini juga menjadi salah satu tumpuan terciptanya good governance dan kompetisi yang sehat di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah.
untuk sebagian/seluruh paketpaket pekerjaan paling lambat tahun 2012 mendatang. Di saat yang sama, LKPP juga berkomitmen terus memberikan asistensi bagi seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan sistem tersebut sehingga setiap instansi pemerintah memiliki minimal 1 unit LPSE dalam pelayanan pengadaannya. Lebih jauh, LKPP juga akan mengembangkan sistem lelang elektronik ini dengan menyusun sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa Pemerintah (e-Catalogue). Langkah ini sebagai upaya pemanfaatan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan kemudahan mempercepat proses transaksi.
Terkait itu, dengan berlakunya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010, seluruh Kementerian/ Lembaga/Daerah/ Instansi lainnya harus melaksanakan pengadaan barang/jasa masingmasing secara elektronik
13
Menuju SDM Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang Profesional
B
esarnya beban dan tanggung jawab tenaga pengadaan barang/ jasa Pemerintah menjadi salah satu perhatian Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Selain rawan tekanan, besarnya anggaran pengadaan barang/jasa yang harus dikelola, dan rumitnya proses pengadaan, dan minimnya penghargaan merupakan sederet beban yang harus dihadapi tenaga pengadaan. Terlebih masa depan karir tenaga pengadaan barang/jasa juga dianggap masih belum cukup prospektif dalam birokrasi nasional. Pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (PBJP) diarahkan untuk mewujudkan SDM PBJP yang profesional, yaitu SDM yang memiliki kompetensi dan bermartabat dengan jalur dan jenjang karir yang jelas dan terarah. Oleh karena itu Pengembangan SDM Pengadaan Berbasis Kompetensi (PSPBK) dapat dimaknai sebagai pengembangan SDM yang orientasi serta acuan programnya berbasis pada Standar Kompetensi Kerja.
14
Dalam rangka pembinaan dan pengembangan SDM yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, maka LKPP menyiapkan sistem pelatihan pengadaan barang/jasa Pemerintah berdasarkan kompetensi yang sudah disusun agar dapat menghasilkan SDM PBJP yang kompeten. Sesuai dengan tugas tersebut, disusun standar kurikulum dan modul pelatihan untuk pelatihan PBJP tingkat dasar serta modul Training of Trainers PBJP tingkat dasar. Selain itu, saat ini juga sedang disusun kurikulum dan modul pelatihan PBJP tingkat menengah guna memenuhi kebutuhan akan SDM PBJP yang memiliki kompetensi lebih luas lagi. Dalam rangka memenuhi kebutuhan akan narasumber untuk pelatihan PBJP maka LKPP telah mengadakan pelatihan untuk pelatih (Training of Trainers) dan menyiapkan sistem akreditasi bagi para Lembaga Penyelenggara Pelatihan (LPP), agar pelatihan PBJP dapat memenuhi kriteria standar pelatihan yang ditetapkan Dalam menjalankan fungsi pelayanan LKPP menyelenggarakan ujian sertifikasi PBJP tingkat dasar di pusat dan daerah sebagai proses pemberian sertifikasi kompetensi kepada calon atau pejabat pengelola PBJP yang dilakukan secara sistematis dan objektif, melalui uji kompetensi sesuai standar kompetensi khsusus yang telah disesuaikan dengan standar internasional. Oleh karena itu, penyelenggaraan sertifikasi kompetensi PBJP harus mengacu
pada Pedoman Mutu Sistem Manajemen Sertifikasi Profesi LKPP. Ada tiga model pelayanan ujian sertifikasi PBJP, yaitu: 1. Pelayanan ujian sertifikasi regular di 33 Provinsi yang dilakukan oleh LKPP; 2. Pelayanan ujian sertifikasi atas permintaan instansi/ lembaga pelatihan baik pusat maupun daerah; 3. Pelayanan ujian sertifikasi berbasis komputer di kantor LKPP. Untuk memastikan bahwa pemegang sertifikat mempunyai kompetensi sesuai dengan yang dipersyaratkan, LKPP melakukan survailance terhadap pemegang sertifikat PBJP. Survailance dilakukan melalui wawancara langsung dengan pemegang sertifikat dan atasannya maupun dengan mempelajari catatan pelaksanaan tugasnya di bidang PBJP. Upaya lainnya terakomodir dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diarahkan menjadi profesi dan jabatan fungsional dengan kualifikasi berjenjang, bukan lagi jabatan sementara. Sebagai wadah jabatan fungsional pengadaan, Perpres 54 mengamanatkan terbentuknya Unit Layanan Pengadaan (ULP) di setiap lembaga pemerintahan paling lambat tahun 2014. Selain itu, LKPP juga mengusulkan agar tenaga pengadaan barang/jasa Pemerintah bisa mendapatkan tunjangan yang lebih layak.
Bimbingan Teknis Dan Advokasi, Bantuan Hukum Dan Saksi Ahli, Serta Penyelesaian Sanggah
S
ebagai satu-satunya lembaga pemerintah yang memiliki tanggung jawab dalam pengembangan pengadaan barang/ jasa pemerintah yang kredibel, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) juga memberikan bimbingan teknis dan advokasi, bantuan hukum dan saksi ahli, serta penyelesaian sanggah. Selain untuk memastikan proses pengadaan berlangsung optimal, ini juga dibutuhkan agar pengadaan barang/jasa bisa dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip pengadaan yakni efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel. Bimbingan teknis dan advokasi diberikan kepada semua pemangku kepentingan pengadaan, yakni Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, Unit Layanan Pengadaan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Daerah, Kejaksaan, Kepolisian, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Hakim Pengadilan, Perguruan Tinggi, Penyedia Barang/ Jasa, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan masyarakat terkait peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Bimbingan teknis dan advokasi ini diberikan melalui konsultasi pengadaan dan pendampingan/ asistensi (advokasi) pengadaan barang/jasa. Konsultasi dilakukan melalui telpon/ sms dengan intensitas rata-rata 10
kali/hari (Januari-Desember 2009 terjadi sebanyak 3.039 konsultasi; Januari-Juli 2010 sebanyak 2.165 konsultasi), konsultasi tatap muka rata-rata 2 kali/hari (JanuariDesember 2009 sebanyak 539 konsultasi; Januari-Juli 2010 sebanyak 432 konsultasi), dan melalui surat rata-rata 2 kali/hari (JanuariDesember 2009 sebanyak 459 surat; Januari-Juli 2010 sebanyak 301 surat). Konsultasi juga dilakukan melalui Forum Pengadaan di Koran Media Indonesia dan dilanjutkan melalui Forum Pengadaan di Koran Tempo. Untuk advokasi pengadaan dilakukan LKPP pada sejumlah proses pengadaan seperti Pengadaan Pembangunan Rumah Sakit Universitas (Teaching Hospital) di 17 universitas dengan nilai Rp 15 – 330 miliar, Pengadaan Alat Pemantauan Frekwensi Komunikasi di Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi senilai Rp 35 miliar, dan Pengadaan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2009 dengan total penghematan sebesar Rp 1,179 triliun, Pelayanan sanggah banding dan pengaduan juga diberikan LKPP kepada semua pemangku kepentingan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Hal ini diberikanmelalui kegiatan Penyelesaian Sanggah Banding (rekomendasi), Penanganan Pengaduan, dan Pemberian Konsultasi Penyelesaian Sanggah dan Sanggahan Banding.
Sementara itu, saksi ahli dan bantuan hukum diberikan kepada pengelola pengadaan barang/jasa yang menghadapi permasalahan dari proses pengadaan barang/jasa yang telah lalu. Bantuan hukum pada kasus sengketa/permasalahan kontrak dan sengketa/permasalahan audit. Kesaksian ahli diberikan pada kasus-kasus yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Beberapa kasus yang melibatkan LKPP sebagai saksi ahli diantaranya adalah kasus Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran di Kota Medan. Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran di Provinsi Riau, Pengadaan Pembangunan Kedutaan Besar RI di Singapura, Pengadaan Hibah Kereta Api di Kementerian Perhubungan, dan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan di Kementerian Kesehatan.
15
Galery Foto
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
Smesco UKM Building 8th Floor Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 94, Jakar ta 12780 Indonesia Tel. 021 799 1025 (hunting), Fax. 021 799 6033 - 799 1125 www.lkpp.go.id
Profil Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
