DAFTAR ISI PRAKATA KEPALA PERWAKILAN SEJARAH PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU STRUKTUR ORGANISASI VISI, MISI, DAN NILAI TUGAS POKOK DAN FUNGSI PRODUK

DAFTAR ISI 

PRAKATA KEPALA PERWAKILAN



SEJARAH PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU



STRUKTUR ORGANISASI



VISI, MISI, DAN NILAI



TUGAS POKOK DAN FUNGSI



PRODUK



SUMBER DAYA MANUSIA



PENCAPAIAN



UPAYA MITIGASI RISIKO



KERJASAMA EKSTERNAL



WILAYAH KERJA

Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Maluku

1

PRAKATA KEPALA PERWAKILAN Assalamualaikum Wr. Wb. Salam sejahtera bagi kita semua... Para pembaca profil yang budiman, pada kesempatan baik sekali ini, marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas segala Kemurahan-Nya serta kehendak-Nya buku profil organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Maluku ini dapat hadir di tengahtengah kita, sehingga dapat menyajikan gambaran informasi tentang kegiatan utama Perwakilan BPKP Provinsi Maluku.

Seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, atau yang lebih dikenal dengan sebutan SPIP, dan Inspres no 4 Tahun 2011, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku melaksanakan rencana aksi fasilitasi stakeholders Pemerintah Daerah maupun Instansi vertikal dalam meningkatkan kinerja melalui pembinaan penerapan SPIP yang akhirnya akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah yang bersangkutan. Sesuai visi baru kami, Auditor Intern Pemerintah yang Responsif, Interaktif, dan Terpercaya untuk Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara yang Berkualitas, BPKP senantiasa berusaha merealisaikan peran sebagai Clearing House, Expertise, pendamping pencegahan dan penindakan indikasi korupsi. Kegiatan kami diupayakan mendukung pencapaian kinerja pro job, pro poor, dan pro growth di provinsi Maluku. Fokus dan prioritas kegiatan kami adalah pendampingan peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara/daerah. Pendampingan dilaksanakan melalui kegiatan bimbingan teknis, asistensi pengelolaan keuangan pemerintah daerah, dan mendorong

tindak lanjut temuan hasil audit auditor internal pemerintah dan/atau auditor eksternal pemerintah. Pendampingan dan dorongan tindak lanjut dimaksudkan khususnya untuk pencapaian peningkatan opini hasil audit laporan keuangan pemerintah daerah oleh BPK. Kegiatan pemberantasan korupsi juga menjadi perhatian tersendiri kami yaitu melalui kegiatan penindakan (represif). Kegiatan represif berupa audit investigatif, perhitungan kerugian keuangan negara, dan bantuan ahli di persidangan. Sedangkan kegiatan pencegahan (preventif) adalah dengan menitikberatkan penciptaan iklim pengelolaan keuangan yang kondusif dan menghindari adanya penyimpangan keuangan secara dini melalui pengembangan Fraud Control Plan. Melalui buku profil organisasi ini, kami berusaha sebaik mungkin menyajikan informasi yang singkat dan jelas tentang Perwakilan BPKP Provinsi Maluku kepada para stakeholders dan seluruh pihak-pihak yang berkepentingan. Semoga bermanfaat, Amin.

Wassalamualaikum Wr. Wb. Ambon, Januari 2014 Kepala Perwakilan BPKP Maluku,

2


Endrang, Ak. MBA., CFrA.


3

SEJARAH BPKP MALUKU Akademi Ajun Akuntan Negara (A3N) Ambon 1 November 1965 adalah hari bersejarah untuk jajaran pengawasan dalam tubuh pemerintahan di daerah Maluku. Pada tanggal tersebut dilaksanakan kuliah perdana Akademi Ajun Akuntan Negara (A3N) Ambon. Beberapa lulusan Akademi Ajun Akuntan Negara tersebut ditempatkan di Kantor Akuntan Negara Ambon.

Kantor Akuntan Negara Ambon

1983

1966

1984

Pada tahun 1984 terjadi serah terima jabatan dari Kepala Kantor Akuntan Negara Ambon, Drs. Fahuwu Zebua, kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku, Drs. Pramono.

1999

Pada tahun 1999 terjadi konflik sosial di Maluku yang menyebabkan kantor Perwakilan BPKP Provinsi Maluku untuk sementara dinonaktifkan karena kondisi yang tidak kondusif selama lima tahun dari tahun 1999 hingga 2003.

Pada tahun 1966 didirikan Kantor Akuntan Negara Ambon dengan Kepala Kantor yang pertama Drs. Tjahjono Inuwinardi. Tahun ini merupakan tahun persiapan dan penerimaan pegawai Kantor Akuntan Negara Ambon. Pada tahun 1967 Drs. A. K. M. Husein, MBA ditunjuk sebagai Kepala Kantor Negara Ambon (menjabat 19671969). Selama periode 1967-1978 dimulai pembangunan gedung kantor seluas 204m2 di Jl. Rijali, Ambon (sekarang digunakan sebagai mess) dan beberapa rumah dinas yang berlokasi di Rijali, Suakecindang Benteng, Karang Panjang, dan Air Salobar.

1967

Pada tahun 1979 terjadi pergantian Kepala Kantor, Drs. Abdul Kadir Rasmikusumo (menjabat 1974-1979) diganti oleh Drs. Sachlan Prawira. Selama kepemimpinan beliau dibangun gedung kantor seluas 440m2 dengan dana DIP 1978/1972 dan 1981/1982 yang terletak di Jalan Waihong Pantai.

1979

Pada tahun 1982 ditunjuk Drs. Fahuwu Zebua. Setahun kemudian dilakukan peresmian kantor berlantai dua di Jalan Waihaong Pantai, kantor yang akhirnya digunakan hingga sekarang.

4


Perwakilan BPKP Provinsi Maluku

1965

Sesuai Keputusan Presiden RI Nomor 31 Tahun 1983 tanggal 30 Mei 1983 tentang pembentukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, maka sejak itu Kantor Akuntan Negara Ambon (setingkat eselon III) berubah menjadi Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Maluku (setingkat Eselon II).

Selama Periode 1984-2014 telah dilakukan beberapa kali pergantian Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku, yaitu:

1982

2014

          

Drs. Pramono

(1984-1987)

Drs. Rohim

(1987-1991)

Drs. Pontas R. Siahaan

(1991-1994)

Drs. Sahat Lingga.

(1994-1998)

Drs. Sintong Nainggolan

(1998-1999)

Drs. M. Chusen, MSi

(1999-2003)

--Kantor dinonaktifkan--

(2003-2005)

Drs. Wawan Ridwan

(2005-2007)

Mohammad Roem, Ak., M.Com.

(2007-2009)

Slamet Hariadi, Ak., MBA.

(2009-2011)

Endrang, Ak., MBA., CFrA.

(2011-sekarang)


5

STRUKTUR ORGANISASI

VISI, MISI, DAN NILAI

Struktur organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Maluku adalah sebagai berikut:

Visi, misi, dan nilai yang dipegang teguh oleh Perwakilan BPKP Provinsi Maluku adalah:

VISI MISI

Auditor Presiden yang responsif, interaktif, dan terpercaya untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas.

Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara yang mendukung tata kelola kepemerintahan yang baik dan bebas KKN. Membina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi presiden/pemerintah.

NILAI

Profesional Integritas Orientasi Pengguna Nurani dan Akal Sehat Independen

(sumber: Sub Bagian Kepegawaian Perwakilan BPKP Provinsi Maluku)

6


Responsibel atau sering disingkat PIONIR


7

TUGAS POKOK DAN FUNGSI Tugas Pokok Berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP06.00.00-286/K/2001 tanggal 20 Februari 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, maka sebagai instansi vertikal BPKP di daerah, Tugas Perwakilan BPKP Provinsi Maluku adalah: Melaksanakan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta Penyelenggaraan Akuntabilitas di Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan menyelenggarakan sebagian tugas BPKP Pusat di daerah dengan kewenangan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala BPKP.

Fungsi

6

Evaluasi atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat dan daerah;

7

Pemeriksaan terhadap badan usaha milik negara, Pertamina, cabang usaha Pertamina, kontraktor bagi hasil, dan kontrak kerja sama, badan-badan lain yang didalamnya terdapat kepentingan pemerintah, pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat, dan badan usaha milik daerah atas permintaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;

8

Evaluasi terhadap pelaksanaan good corporate governance dan laporan akuntabilitas kinerja pada badan usaha milik negara, Pertamina, cabang usaha Pertamina, kontraktor bagi hasil, kontrak kerja sama, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9

Investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan negara, badan usaha milik negara, dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, pemeriksaan terhadap hambatan kelancaran pembangunan, dan pemberian bantuan pemeriksaan pada instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya;

Dalam menyelenggarakan tugasnya itu, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku mempunyai fungsi :

8

1 2

Penyiapan rencana dan program kerja pengawasan;

3

Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan pengurusan barang milik/ kekayaan pemerintah daerah atas permintaan daerah;

4

Pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas pemerintah yang bersifat strategis dan/atau lintas departemen/lembaga/wilayah;

10

Pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan serta pengendalian mutu pengawasan;

5

Pemberian asistensi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat dan daerah;

11

Pelaksanaan administrasi Perwakilan BPKP.

Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan pengurusan barang milik/ kekayaan negara;



9

PRODUK Masing-masing bagian dan bidang di BPKP Perwakilan Provinsi Maluku memiliki beberapa produk beserta produk unggulannya, yaitu:

BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH PUSAT  Melaksanakan penyusunan rencana, program, pelaksanaan pengawasan instansi pemerintah pusat, dan pinjaman/ bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat  Pengawasan penyelenggaraan akuntabilitas instansi pemerintah pusat dan evaluasi hasil pengawasan Produk unggulan:  Sistem Akuntansi Instansi  Audit Dana APBN

BIDANG AKUNTABILITAS PEMERINTAH DAERAH  Melaksanakan penyusunan rencana, program dan pengawasan instansi pemerintah daerah atas permintaan daerah  Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan akuntabilitas  Evaluasi hasil pengawasan Produk unggulan:  Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan, Gaji, dan Barang Milik Daerah  Asistensi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)  Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)  Audit Dana Alokasi Khusus (DAK)  Audit lainnya

10


BIDANG AKUNTAN NEGARA  Melaksanakan penyusunan rencana, program  Pemeriksaan serta evaluasi pelaksanaan Good Corporate Governance dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Usaha Milik Negara, Pertamina, cabang usaha Pertamina, kontraktor bagi hasil, dan kontrak kerja sama, badan-badan lain yang didalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan daerah  Evaluasi hasil pengawasan Produk unggulan:  Good Corporate Governance  Pelatihan Sumber Daya Manusia  Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa  Sistem Informasi Akuntasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

BIDANG INVESTIGASI  Melaksanakan penyusunan rencana, program dan pelaksanaan pemeriksaan terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan negara, badan usaha milik negara, dan badan-badan lain yang didalamnya terdapat kepentingan pemerintah  Pemeriksaan terhadap hambatan kelancaran pembangunan  Pemberian bantuan pemeriksaan pada instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya. Produk unggulan:  Audit Investigasi Penghitungan Kerugian Negara  Saksi/Keterangan Ahli  Fraud Control Plan  Ekskalasi/Klaim  Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan  Kajian Peraturan


11

PRODUK

BAGIAN TATA USAHA

SUMBER DAYA MANUSIA Data Sumber Daya Manusia Perwakilan BPKP Provinsi Maluku

 Melaksanakan penyusunan rencana dan program pengawasan, urusan kepegawaian, keuangan, persuratan, urusan dalam, perlengkapan, rumah tangga, pengelolaan perpustakaan dan pelaporan hasil pengawasan. Produk unggulan:  Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan  Sistem Informasi Manajemen Monitoring dan Evaluasi

(sumber: Sub Bagian Kepegawaian Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Data Tahun 2013)

12



13

PENCAPAIAN REKAPITULISASI CAPAIAN SASARAN STRATEGIS PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU TAHUN 2013

14



15

PENCAPAIAN Meningkatnya Kualitas 1 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, 95% Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga, dan 95% Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Keterangan angka grafik di samping: 1: Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKKL Bidang Perekonomian 2: Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKKL Bidang Polsoskam 3: Laporan Hasil Bimtek/Asistensi Penyusunan LKPD 4: Laporan Hasil Pengawasan atas Proyek PHLN 5: Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Perekonomian 6: Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Polsoskam 7: Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Keuangan Daerah 8: Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden Bidang Polsoskam 9: Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden Bidang Keuangan Daerah 10: Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholder Bidang Perekonomian 11: Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholder Bidang Polsoskam 12: Laporan Hasil Bimtek/Asistensi Penyusunan LK BUMD Keterangan angka grafik di bawah: 1: Persentase IPP yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP 2: Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP 3: Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan Wajar 4: Persentase hasil pengawasan lintas sektoral yang disampaikan ke Pusat 5: Persentase hasil pengawasan atas permintaan Presiden yang disampaikan ke Pusat 6: Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders 7: Persentase BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraan akuntansi

16



17

PENCAPAIAN Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50%

Terselenggaranya Sistem Pengendalian Manajemen pada 60% IPD dan terselenggaranya Good Governance pada 75% BUMN/BUMD

Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat

1: Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal 2: Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/asistensi GCG/KPI 3: Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja

1: Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Perekonomian 2: Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Polsoskam 3: Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Keuangan Daerah 4: Laporan Hasil Pengawasan atas Penerimaan Negara Bidang Polsoskam 5: Laporan Hasil Pengawasan atas Penerimaan Negara Bidang Perekonomian

18


1: Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja Pelayanan Publik Bidang Keuangan Daerah 2: Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja BUMD


19

PENCAPAIAN Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%

1: Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi 2: IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD berisiko fraud yang mendapatkan sosialisasi/ DA/ asistensi/evaluasi FCP 3: Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD /BLU/ BLUD yang dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK 4: Persentase Pelaksanaan penugasan HKP, klaim dan penyesuaian harga 5: Persentase pelaksanaan audit investigasi/ PKKN/PKA 6: Persentase TL hasil audit investigasi non TPK oleh instansi berwenang 7: Persentase hasil telaahan pengaduan masyarakat

1: Laporan Hasil Sosialisasi Masalah Korupsi 2: Laporan Hasil Bimtek/Asistensi Implemtasi FCP 3: Laporan Hasil Kajian Pengawasan 4: Laporan Hasil Audit Investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim 5: Laporan Hasil Audit Investigasi, Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan Pemberian Keterangan Ahli atas Permintaan Instansi Penyidik 6: Laporan Hasil Audit Investigasi atas Permintaan Instansi Lainnya

20


Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda

1: Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 2: Jumlah Pemda yang dilakukan asistensi penyelenggaraan SPIP sesuai PP No 60 Tahun 2008 3: Jumlah Pemda yang dilakukan monitoring Sistem Pengendalian Intern

1: Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Polsoskam 2: Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Keuangan Daerah


21

KERJASAMA EKSTERNAL

UPAYA MITIGASI RISIKO Upaya-upaya mitigasi risiko yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Maluku terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, meliputi: Mengikutkan Tenaga Harian Lepas (THL) dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan untuk melindungi risiko kecelakaan kerja. Pelatihan Tenaga Keamanan oleh Kepolisian Resor Ambon untuk meningkatkan kesamaptaan para petugas. Proses penyusunan aplikasi kerja pengawasan keuangan dalam rangka menyediakan informasi keuangan yang up-to-date. Pemakaian File Transfer Protocol (FTP) melalui jaringan intranet sebagai tempat mengunggah materi diklat, pedoman, dan peraturan perundangundangan. FTP tersebut dimaksudkan sebagai tempat untuk berbagi informasi pengetahuan yang dapat diakses oleh seluruh pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Maluku.

22


1 2 3 4

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku mengadakan kerjasama dengan pihak eksternal yang dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MOU), yaitu: 1.

Pemerintah Daerah

a.

Pemerintah Provinsi Maluku

b.

Pemerintah Kota Ambon

c.

Pemerintah Kota Tual

d.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru

e.

Pemerintah Kabupaten Buru

f.

Pemerintah Kabupaten Buru Selatan

g.

Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat

h.

Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur

i.

Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya

j.

Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah

k.

Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara

l.

Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat

2.

Instansi Vertikal

a.

Kepolisian Daerah Maluku

b.

Kejaksaan Tinggi Provinsi Maluku

c.

Pengadilan Tinggi Provinsi Maluku

d.

Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Maluku

e.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

f.

Universitas Pattimura

g.

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Maluku

3.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

a.

PDAM Kota Ambon

b.

PDAM Kabupaten Kepulauan Aru

c.

PDAM Kabupaten Buru

d.

PDAM Kabupaten Maluku Tengah

e.

PDAM Kabupaten Maluku Tenggara

f.

PDAM Kabupaten Maluku Tenggara Barat

g.

Perusahaan Daerah (Perusda) Panca Karya Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Maluku

23

WILAYAH KERJA

Peta Provinsi Maluku

Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Maluku terletak di Pulau Ambon dengan wilayah kerja meliputi satu pemerintah provinsi, yaitu Provinsi Maluku, serta 11 pemerintah kabupaten/kota. Dari 11 pemerintah daerah tersebut hanya dua pemerintah daerah yang berlokasi di Pulau Ambon dan 10 pemda lainnya berlokasi di pulau-pulau lain yang akses menuju lokasi tersebut selain menggunakan transportasi darat harus menggunakan transportasi udara dan/atau laut. Letak geografis wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi Maluku dibatasi oleh Provinsi Maluku Utara, serta Negara Timor Leste di sebelah Selatan. Sedangkan di sebelah Barat dibatasi oleh Pulau Sulawesi dan Pulau Papua di sebelah Timur.

24


DAFTAR ISI PRAKATA KEPALA PERWAKILAN SEJARAH PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU STRUKTUR ORGANISASI VISI, MISI, DAN NILAI TUGAS POKOK DAN FUNGSI PRODUK

Recommend Documents