No.1 BULETIN PERWAKILAN BPKP PROVINSI D.I YOGYAKARTA PRAKATA KEPALA PER- WAKILAN. What is PARIS REVIEW?

BULETIN PERWAKILAN BPKP PROVINSI D.I YOGYAKARTA

April 2009 Tahun I/No.1

PRAKATA KEPALA PERWAKILAN

1

What is PARIS REVIEW ?

1

DARI REDAKSI

2

TOPIK UTAMA

3

ARTIKEL

8

BUDAYA KERJA

14

BERITA FOTO

15

WARNA-WARNI

20

PROFIL SAHABAT

21

ISI ED ANA RD PE

Penanggung Jawab: Kepala Perwakilan Narasumber: Kabag TU dan para Kabid Redaksi: Humas BPKP DIY

Perwakilan BPKP Provinsi D.I. Yogyakarta Jalan Parangtritis KM 5,5 Sewon, Yogyakarta, 55187 Telp : 0274—385323, 445271 Fax: 0274—415984 E-mail : [email protected]

Puji syukur yang terdalam selayaknya dihaturkan kepada Allah SWT, yang dengan ijin-Nya Buletin Paris Review edisi perdana ini dapat hadir di tengah kita. Sejak diterbitkannya PP Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP ) , BPKP mengemban tugas pengawasan yang strategis, terkait dengan program/kegiatan lintas sektoral, kebendaharaan umum negara, dan penugasan lain dari Presiden RI. Selain itu BPKP juga bertugas untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP pada instansi pemerintah pusat dan daerah. Amanah ini tidaklah ringan. Membangun SPIP tidaklah sekedar membangun sebuah sistem dan prosedur semata, namun juga membangun nilai-nilai budaya kerja, mindset, sikap dan perilaku yang merupakan upaya yang tidak akan pernah ada ujung akhirnya. Semua tugas berat tersebut akan berhasil apabila kita bisa memulainya dari diri kita sendiri, mulai dari yang kecil-kecil serta dimulai saat ini sebagai insan BPKP serta segenap warga BPKP untuk terus menularkan energi positif kepada seluruh stakeholders BPKP. Dalam kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk terus berbenah, introspeksi diri, mengistiqomahkan kembali komitmen kita dengan bersungguh-sungguh meningkatkan kompetensi, integritas, tanggungjawab, disiplin dan etos kerja. Terima kasih kepada seluruh pegawai atas dukungannya dan apresiasi yang tinggi kepada semua pihak yang telah menyumbangkan buah pikiran, ide dan gagasan yang dapat meningkatkan kebanggaan kita bersama sebagai “ laskar New BPKP ” . Akhir kata, semoga buletin ini memberikan manfaat seperti yang diharapkan. Suwartomo

What is PARIS REVIEW…? Dengan sentuhan khas kota “ P elajar ” , kami mencoba menghadirkan sebuah buletin dengan nuansa yang agak berbeda dengan buletin sejenis yang lahir terlebih dahulu di beberapa unit kerja BPKP dengan nama “ PARIS REVIEW ” . Nama Paris diambil dari singkatan nama Jalan Parangtritis lokasi kantor Perwakilan BPKP Provinsi DIY berada. Parangtritis sendiri merupakan nama sebuah pantai yang berada di wilayah selatan Yogyakarta dan telah terkenal sampai mancanegara. Singkatan-singkatan nama jalan atau daerah sangat akrab dan familiar di telinga masyarakat Jogja. Sebagaimana kita begitu akrab mendengar istilah Jakal untuk menyebutkan nama Jalan Kaliurang, Jamal sebagai sebutan Jalan Magelang atau Monjali untuk menyingkat nama daerah sekitar Monumen Jogja Kembali. Buletin ini lahir sebagai perwujudan rasa memiliki yang besar terhadap BPKP, ditengah kesibukan BPKP menata diri membangun citra “ N EW BPKP ” yang lebih profesional, bersahabat dan memberikan nilai tambah sebagamana visi BPKP “ Auditor Presiden yang responsif, interaktif, dan terpercaya untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas ” . Menjawab tantangan tersebut diperlukan media yang dapat memberikan kesempatan para pegawainya untuk meningkatkan kreatifitas, wadah sharing pengetahuan/knowledge serta sarana untuk evaluasi dan introspeksi diri atas apa yang telah dikerjakan selama ini. Sebagai “ kantor akuntan terbesar ” di Indonesia tentu saja tidak bisa berdiam diri di tengah era teknologi informasi yang berkembang sangat pesat. BPKP perlu terus belajar dan belajar dan menjadi organisasi pembelajar yang terdepan sebagaimana nilai luhur “ PIONIR ” . yang kita junjung. “ P aris Review “ mencoba melengkapi dan mengisi kekosongan media informasi yang lebih memfokuskan pada penyajian tulisan-tulisan yang mengupas topik-topik yang sedang hangat dengan analisis yang lebih mendalam dengan beberapa tambahan tulisan, artikel segar lainnya yang menggambarkan kearifan lokal dan keistimewaan kota “ pelajar ” ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jogja Never Ending AkSInyA. ( Redaksi)

Hal 2

“PARIS REVIEW”

Tahun I/No.1

DARI REDAKSI Memaknai PP No. 60 tahun 2008. Sejak diterbitkannya PP Nomor 60 tahun 2008 tentang Sis-

pengendalian tersebut antara lain diwujudkan dalam bentuk

tem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), ke depan

penegakan integritas dan nilai etika. Sebagai sebuah

BPKP menghadapi tantangan yang cukup berat. Ke depan

gerakan, perbaikan integritas dan nilai etika tentu saja akan

BPKP mengemban tugas pengawasan yang strategis, ter-

didukung semua pihak, bahkan mereka yang biasa korupsi

kait dengan program/kegiatan lintas sektoral, kebenda-

sekalipun, jika ada komitmen bersama yang kuat untuk

haraan umum negara, dan penugasan lain dari Presiden RI.

menciptakan

Selain itu BPKP bertugas untuk melakukan pembinaan pen-

Katakan tidak pada perbuatan curang, kolusi, manipulasi,

yelenggaraan sistem pengendalian intern pada instansi

dan memeras rakyat sebagai sebuah kesadaran kolektif,

pemerintah pusat dan daerah yang meliputi lima aspek:

maka niscaya tidak akan ada lagi ‘oknum’ yang bebas

lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktifitas pengen-

berkeliaran karena komponen sistem yang lain akan segera

dalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pen-

memberikan peringatan dini. Dengan demikian tidak ada

gendalian intern.

lagi alasan bagi segenap jajaran pelayanan publik di negeri

Kelima pilar atau komponen pengendalian intern dalam

ini untuk bekerja as business usual seperti yang sudah-

SPIP harus saling terkait dan terintegrasi, sehingga menjadi

sudah dan menunda pola hidup sehat ala peraturan

sebuah sistem yang menyeluruh (the whole system) yang

pemerintah ini.

lingkungan

pengendalian

yang

kondusif.

akan membentuk kultur pengendalian (soft control) untuk mencapai tujuan organisasi atau instansi menuju Good

Di edisi perdana ini, kami mencoba mengupas topik utama

Governance". Selaras dengan amanat dan tugas yang

seputar langkah-langkah inisiatif yang telah dilakukan Tim

berada di pundak “NEW BPKP” sesuai PP nomor 60 Tahun

Satgas SPIP Perwakilan BPKP Provinsi DIY yang telah

2008

fungsi

mencoba merumuskan Grand Design pengembangan SPIP

pengaawasan yang lebih bersahabat, bermartabat dan

tersebut,

BPKP

harus

mengedepankan

sambil menunggu Grand Design SPIP untuk seluruh Per-

memberikan nilai tambah bagi stakeholder.

wakilan BPKP.

Dengan hadirnya buletin, semoga bisa

menjadi momentum awal gerakan “Ayo Ber–SPIP” di Sejauh ini, mengikuti alur pikir dan pemahaman yang

lingkungan

disampaikan pihak yang berkepentingan dalam forum-forum

berkarya. Bravo BPKP DIY.

sosialisasi PP 60/2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), salah satu hal yang menarik adalah mencuatnya pemaknaan beleid tersebut sebagai pegangan pola

hidup

sehat

bagi

organisasi

pemerintahan.

Berbeda dengan sistem yang dikenal sebelumnya, SPIP menghadirkan nuansa baru berupa diperkenalkannya soft control guna melengkapi hard control yang ada untuk memberikan

keyakinan

yang

memadai

bahwa

penyelenggaraan kegiatan organisasi dilaksanakan secara tertib, terkendali serta efisien dan efektif. Rambu-rambu

Perwakilan

BPKP

Provinsi

DIY.

Selamat

“PARIS REVIEW”

Tahun I/No.1

Hal 3

TOPIK UTAMA Grand Design Pengembangan SPIP Menyikapi tantangan ke depan terkait dengan terbitnya PP

kesehatan masyarakat; serta dalam bentuk perlindungan terhadap kaum miskin seperti: program antikemiskinan dan bantuan bencana.

No.60 tahun 2008, Tim Satgas SPIP Perwakilan BPKP Provinsi DIY berinisiatif untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi peningkatan peran Perwakilan BPKP

•

Fungsi Sedang adalah fungsi yang dijalankan oleh negara setelah negara mampu menjalankan fungsi minimalnya atau dengan kata lain fungsi sekunder yang harus dijalankan oleh negara. Fungsi menengah dijalankan dalam bentuk penanganan persoalan-persoalan eksternal seperti: pendidikan dan perlindungan lingkungan; dan mengatur monopoli seperti: pengaturan prasarana umum dan antimonopoli; serta dalam bentuk memperbaiki kualitas informasi seperti: asuransi, regulasi keuangan dan perlindungan konsumen; dan menyediakan asuransi sosial seperti: redistribusi dana pensiun, memberi keringanan kepada keluarga miskin, dan asuransi pengangguran.

•

Fungsi Aktivis adalah fungsi negara dalam mendorong aktivitas-aktivitas dalam masyarakat. Fungsi aktivis dijalankan dalam bentuk pengkoordinasian aktivitas swasta seperti: mendorong pasar dan mengumpulkan inisiatif; serta redistribusi seperti redistribusi aset.

Provinsi DIY ke depan sambil menunggu Grand Design SPIP untuk seluruh Perwakilan BPKP, kami mencoba merumuskan Grand Design pengembangan SPIP. Penerapan SPIP akan dapat memberikan arti yang lebih luas dan strategis bagi peran BPKP Perwakilan Provinsi DIY, jika dikaitkan dengan upaya-upaya untuk mendukung peningkatan fungsi negara/pemerintah (khususnya dalam lingkup pemerintahan di wilayah provinsi DIY dan umumnya di Indonesia)

dalam

memberikan

pelayanan

publik

kepada

masyarakat yang memiliki hak-hak dasar sebagai warga negara. Fungsi negara/pemerintah dapat dibagi dalam tiga kategori:

•

Fungsi Minimal adalah fungsi yang dijalankan oleh negara yang tidak boleh tidak dijalankan (sangat mendasar/ primer). Fungsi ini dijalankan dalam bentuk penyediaan kebutuhan publik seperti: pertanahan, hukum dan ketertiban, hak milik pribadi, manajemen makroekonomi, pendidikan dasar dan menengah, dan

Upaya akselerasi untuk mendukung peran tersebut, satgas SPIP mengembangkan grand design penerapan SPIP untuk Perwakilan BPKP Provinsi DIY kedepan.

Hal 4

“PARIS REVIEW”

Tahun I/No.1

TOPIK UTAMA Grand Design Pengembangan SPIP Konsep peran Perwakilan BPKP Provinsi DIY adalah mendukung negara/pemerintah dalam meningkatkan fungsinya untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan. Untuk mendukung berjalannya fungsi negara/pemerintah tersebut, maka Perwakilan BPKP Provinsi DIY harus memposisikan diri untuk lebih memfokuskan dalam memberikan analisis-analisis kebijakan publik baik yang bersifat makro (lingkup nasional) maupun yang bersifat mikro (kewilayahan), memberikan dukungan sesuai keahlian dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan check and balance atas pelaksanaan program-program pemerintah. Hal ini perlu dilakukan karena proses suatu pelayanan publik dimulai dari bagaimana pemerintah mendesain, menetapkan, mengimplementasikan dan mencapai hasil dari kebijakan tersebut. Untuk memastikan agar proses pelayanan publik tersebut berjalan dengan baik, maka hasil dari analisis kebijakan merupakan suatu masukan yang sangat penting bagi pemerintah sebagai aktor dalam mendesain dan menetapkan kebijakan. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi DIY dalam konteks analisis kebijakan adalah: studi implementasi kebijakan; evaluasi kebijakan dan evaluasi program; dan analisis atas kasus-kasus yang merupakan current issues. Pelaksana kebijakan merupakan ujung tombak bagi Implementasi kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi DIY adalah kegiatan-kegiatan konsultatif yang dapat berupa sosialisasi pedoman teknis, asistensi dan bimbingan teknis berbagai metode dan alat-alat manajerial sektor publik yang dapat membantu para pelaksana kebijakan dalam proses implementasinya; kegiatan-kegiatan audit yang dapat berupa audit operasional, audit kinerja dan audit tujuan tertentu; dan kegiatan -kegiatan evaluasi serta kajian-kajian atas kebijakan publik lainnya. Selain dari kedua peran di atas, Perwakilan BPKP Provinsi DIY akan menjalankan peran check and balance yaitu untuk menyeimbangkan antara internal dan eksternal auditor khususnya dalam hal keseimbangan informasi dan peran antara pemerintah dengan DPR/DPRD dan dengan lembaga tinggi lainnya.

Mendasarkan pada PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, maka kelima komponen pengendalian yang tercantum dalam PP tersebut perlu dijabarkan agar dapat lebih applicable dalam penerapannya di lingkup pemerintahan daerah atau unit pelaksana diwilayah Provinsi DIY. Penjabaran tersebut akan disusun dalam bentuk modul atau pedoman implementasi, dan monitoring dan evaluasi penerapan SPIP. Kedua pedoman tersebut akan dilengkapi dengan metodologi dan teknik aplikasi serta kendali mutu pelaksanaan dilapangan agar memudahkan Pejabat Fungsional Auditor (PFA) dalam mengimplementasikannya. Implementasi SPIP dalam konteks pelayanan publik memerlukan adanya perubahan yang terencana dan holistik dari seluruh komponen Perwakilan BPKP Provinsi DIY. Perubahan yang dibutuhkan meliputi perubahan fungsi dan kapasitas dari seluruh PFA serta menegaskan kembali pola hubungan antara struktural dan fungsional yang lebih profesional. Perubahan tersebut diperlukan agar pengembangan SPIP di Perwakilan BPKP Provinsi DIY dapat sejalan dengan perkembangan pelayanan publik dan kebutuhan dari pemerintah. Kemampuan Perwakilan BPKP Provinsi DIY dalam mendukung fungsi dan peran negara dalam memberikan pelayanan publik membutuhkan adanya peningkatan pemahaman dari pejabat fungsional auditor mengenai konsep palayanan publik. Dalam menjalankan fungsi dan perannya, negara/ pemerintah membutuhkan informasi-informasi yang dapat membantu dalam mendisain, menetapkan, mengimplementasikan dan meningkatkan hasil kinerja kebijakannya. Oleh karena itu, setiap pejabat fungsional auditor harus memfokuskan diri pada pemahaman dan penguasaan atas pelayanan publik, harus mampu melakukan analisis kebijakan, harus mampu menjadi agen perubahan (change agent) dari setiap perkembangan pelayanan publik, harus mampu menjalankan peran sebagai konsultan untuk membantu setiap instansi pemerintah dalam menerapkan SPIP sebagai bagian integral dalam proses pelayanan publik, dan tetap menjalankan peran sebagai auditor untuk mengefektifkan fungsi check and balance.

“PARIS REVIEW”

Tahun I/No.1

Hal 5

TOPIK UTAMA Peningkatan kemampuan Perwakilan BPKP Provinsi DIY harus Provinsi DIY akan diwujudkan dalam berbagai jenis kegiatan didukung dengan peningkatan kapasitas sumber daya manu- seperti: membentuk kelompok-kelompok studi kecil yang bertusianya. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang gas untuk mengkaji dan mengembangkan keilmuan dan keahldikembangkan oleh Perwakilan BPKP Provinsi DIY didasarakan ian yang

berhubungan dengan proses kegiatan sehari-hari

pada penerapan Knowledge Management (KM) sehingga se- serta mendokumentasikannya dalam bentuk tulisan (seperti: mua pegawai memiliki komitmen dan keikutsertaan secara aktif makalah, paper, modul dll); mendesiminasikan setiap perkemdalam meningkatkan kemampuannya sesuai dengan perkem- bangan keilmuan dan keahlian yang diperoleh kepada seluruh bangan kebutuhan organisasi. Konsekuensi dari penerapan KM komponen organisasi dalam bentuk pelatihan kantor sendiri, adalah perlu dibentuknya satgas tersendiri yang mengkonsen- melakukan seminar, bedah buku, lokakarya atau semiloka setrasikan pada pengembangan KM dan menyatu dengan proses cara berkala untuk menggali berbagai saran, konsep dan curah pengembangan budaya kerja di Perwakilan BPKP Provinsi DIY.

pendapat lainnya; menerapkan setiap perkembangan keilmuan yang diperoleh dalam praktek penugasan sehari-hari sehingga

Melalui penerapan KM, kemampuan pegawai baik fungsional dapat mencapai tingkat keefektivan kerja yang tinggi. Berikut ini maupun struktural akan meningkat secara berkesinambungan. adalah diagram konsep pengembangan Knowledge ManageDalam tataran praktik, penerapan KM di Perwakilan BPKP ment di Perwakilan BPKP DIY.

Hal 6

“PARIS REVIEW”

Tahun I/No.1

TOPIK UTAMA Road Map Pengembangan SPIP

Tahapan Awarness yang dilakukan melalui Inisiasi Proses Perubahan yang sedang dan akan dilaksanakan oleh Satgas SPIP Perwakilan BPKP DIY, meliputi: Pemahaman secara utuh terhadap SPIP

• Melakukan sosialisasi SPIP secara berkelanjutan kepada seluruh jajaran manajemen dan personil Perwakilan BPKP Propinsi DIY.

• Melakukan diskusi panel dan kerjasama dengan beberapa pakar Sosiologi, Budaya, Manajemen Sektor Publik untuk mencari soslusi pemahaman dan perancangan proses perubahan lingkungan pengendalian.

• Melakukan seminar untuk memperoleh berbagai masukan baik dari kalangan akademisi maupun praktisi mengenai konsep dan praktek SPIP di sektor publik . Perancangan alat-alat dan pemetaan awal penerapan pengendalian

• Merancang alat-alat yang dibutuhkan untuk proses penerapan dan pengembangan SPIP.

• Melakukan pemetaan awal terhadap penerapan pengendalian yang selama ini telah dilakukan oleh Perwakilan BPKP Propinsi DIY untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat kesesuaiannya dengan

SPIP.

• Sebagai

bahan masukan untuk pengembangan SPIP ke depan.

merancang

Penilaian Risiko

• Melakukan penilaian risiko atas seluruh kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan oleh seluruh bidang, bagian dan sub bagian.

• Agar diperoleh gambaran mengenai risiko yang dihadapi oleh setiap pengelola kegiatan dan sub kegiatan serta pengendalian apa yang telah dilakukan terhadap risiko tersebut.

• Sebagai bahan untuk merancang pengendalian. Penyusunan buku pengembangan SPIP

pedoman

penerapan

dan

• Buku pedoman tersebut hanya untuk keperluan Perwakilan BPKP Propinsi DIY.

• Menjadi pedoman bagi seluruh jajaran manajemen dan personil Perwakilan BPKP Propinsi DIY dalam penerapan dan pengem bangan SPIP ke depan. Rincian tahapan berikutnya dapat dilihat dalam diagram selanjutnya.

“PARIS REVIEW”

Tahun I/No.1

Hal 7

Hal 8

“PARIS REVIEW”

Tahun I/No.1

Pemahaman dan Institusionalisasi Etika di Instansi Pemerintah

ARTIKEL

Oleh: Sasono Adi, Ak. M.Com *) Pendahuluan Pada tanggal 28 Agustus 2008, pemerintah telah menggulirkan regulasi dibidang pengelolaan keuangan dengara, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Dalam PP tersebut dijelaskan bahwa salah satu komponennya adalah Lingkungan Pengendalian. Pengertian Lingkungan Pengendalian adalah kondisi dalam instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya, yang antara lain melalui penegakan integritas dan nilai etika. Lebih lanjut, PP Nomor 60 Tahun 2008 menguraikan beberapa langkah yang diperlukan dalam penegakan integritas dan nilai etika, yaitu : • penyusunan dan penerapan aturan perilaku, • memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap tingkat pimpinan instansi pemerintah, • menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur atau pelanggaran terhadap aturan perilaku, • menjelaskan dan mempertanggungjawabkanada-nya intervensi atau pengabaian pengendalian intern, dan • menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku tidak etis. Salah satu isu penting yang akan diuraikan dibawah ini adalah etika. Bagaimana memahami etika dalam konteks kelembagaan, khususnya di instansi pemerintah

Kepercayaan Publik Pen yel engg ara negara sangat memerlukan unsur kepercayaan (trust) dari publik yang dapat diperoleh dengan

melaksanakan aspek good governance yaitu: transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keadilan. Keempat aspek tersebut harus dilandasi etika dan moral. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Cooper dan Dramer (dalam Preston et all, 2002) bahwa penyelenggara negara/pemerintahan harus mengembangkan skill guna menciptakan etika kerja profesionalnya. Tanpa peningkatan kemampuan ini, tidak akan ada penyelenggara negara yang dapat memahami peristiwa/kejadian secara menyeluruh dan hakiki (transcend the boundaries). Kepercayaan mencakup hal timbal balik antara dua pihak, pihak yang menaruh kepercayaan dan pihak yang memegang kepercayaan. Konsep kepercayaan berdasarkan pada rasa percaya, yang tergantung pada kemampuan dan sifat seseorang (Thomas, 2000). Kepercayaan yang disalahgunakan akan merusak hubungan dan tidak akan mudah diperbaiki kembali. Masyarakat menaruh kepercayaannya pada orang atau institusi lain untuk mewakili mereka membuat keputusan yang adil dan tepat. Apabila kepercayaan publik disalahgunakan (dihianati), akibatnya dapat muncul dalam bentuk rasa distrust. Tampaknya respon untuk mengatasi masalah ini adalah melakukan ketiga hal di bawah ini (Preston et all, 2002): penegakan hukum; penetapan dan pelaksanaan standar etika dan; dan reformasi institusi. Tindak lanjut hukum biasanya adalah pilihan utama.

dalam melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Hasil penelitian dan pengembangan tentang Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional (1999) memberi penekanan tentang perlunya pengembangan etika profesional di setiap unsur penyelenggara negara.

Etika dan Nilai-nilai Apa yang dimaksud dengan etika. John P. Norman (dalam Wijaya,1997) menyatakan etika disebut juga ‘moral philosophy’, sedangkan moral adalah suatu perangkat disipllin yang berhubungan dengan hal-hal yang baik dan buruk, benar atau salah dengan menggunakan ukuran norma atau nilai-nilai (values). Penyelenggara negara sebagai pengelola keuangan negara seharusnya juga mempunyai nilai-nilai tertentu yang terangkum dalam kode etik untuk menjalankan tugasnya. Etika juga dapat dipahami sebagai ketentuan-ketentuan positif tentang nilai-nilai, standar, dan perilaku yang harus menjadi pedoman para birokrat atau pejabat publik (Preston et al, 2003). Standar etika adalah kunci untuk pedoman dan penyeimbang melawan penggunaan kekuasaan publik yang sewenang-wenang. Intinya standar etika adalah faktor kunci dalam menentukan kualitas pengaturan. Tanpa barometer etika sangat sulit, atau bahkan mustahil, untuk mengukur perubahanperubahan tingkat korupsi atau perbuatan “jahat” dalam pelayanan publik.

Dalam prespektif teori, terdapat beberapa paham, antara lain : aliran consequentialism dan nonNamun demikian hukum yang tidak consequentialism, serta teori virtue. didukung oleh norma, moral, dan etika Teori etika timbul karena adanya penegak hukum diragukan keefektikebutuhan untuk menjelaskan pilihan dan fannya. Hal ini mendorong diperlupemahaman tentang etika. Para ahli etika kannya penetapan standar etika, dentelah mengambil berbagai macam gan menyusun kode etik perilaku, yang pendekatan untuk menjawab berbagai harus dipatuhi orang-orang yang terlibat pertanyaan, seperti : Apa alasan suatu dalam pelanggaran etika tersebut. etika dipilih? Bagaimana menjelaskan Demikian juga perlu dilakukan reformasi bahwa hidup seseorang sudah beretika institusi untuk membatasi kemungkinan dengan baik? Mengapa moral dijadikan terjadinya korupsi dan perilaku yang sebagai pedoman? Dalam ilmu tidak etis. Administrasi dan Politik Publik, Permasalahan utama penyelenggaraan pemahaman atas pendekatan ini sangat negara di Indonesia tampaknya disebab- membantu dalam memberikan landasan kan lemahnya aspek etika dan moral teoritis dalam mempraktikkan suatu etika.

*) Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan BPKP DIY

“PARIS REVIEW”

Pada teori consequentialism etika dapat dilakukan dengan melihat, mengevaluasi atau menghitung akibat/hasil dari yang baik sampai yang paling baik dengan penerapan etika. Ungkapan “kebaikan yang terbesar merupakan jumlah dari kebaikan– kebaikan yang lebih kecil” merupakan pendekatan dari aliran consequentialism (atau kadang disebut aliran utilitarianism). Aliran ini sering mendefinisikan etika dengan mengaitkan pada prinsip-prinsip ekonomi dan efisiensi karena berorientasi kepada hasil/dampak. Teori non-consequentialism (dikenal pula sebagai deontology atau Kantianism) memberikan penekanan pada prinsip-prinsip yang absolut, kewajiban, dan konsep-konsep tentang hak asasi manusia. Menurut Immanuel Kant, kewajiban moral dapat dibuat tanpa melihat akibat dari suatu tindakan tertentu. Hukum moral didasarkan pada alasan/pandangan manusia. Untuk menjadi manusia bermoral maka setiap tindakan harus rasional, dengan kata lain etika diartikan sebagai tindakan yang rasional dengan dasar aturan moral dan semua individu terikat menaatinya. Dalam pemahaman etika pada sektor publik, prinsip rasa hormat kepada setiap orang merupakan acuan dasar. Teori lain yang dapat menjelaskan etika adalah teori virtue. Teori ini dikembangkan oleh Alasdair MacIntyre yang mendefinisikan virtue : “An acquired human quality the possession and exercise of which tends to enable us to achieve those good which are internal to practices and the lack of which effectively prevents us from achieving any such good (MacIntyre, 1981)”. Teori ini menyatakan bahwa nurani yang dimiliki dan diterapkan memungkinkan seseorang mencapai suatu kebaikan. Namun jika tidak melaksanakan nurani tersebut, maka seseorang tidak dapat mencapai kebaikan. Dikaitkan dengan etika pengelola keuangan negara, teori virtue dapat diartikan bahwa organisasi/institusi mem-punyai kemampuan untuk membuat individu yang menjadi anggotanya berkelakuan baik atau etis. Komitmen anggota untuk mendukung pelaksanaan praktik-praktik yang sehat dan mau mengawasi kemungkin-an tujuan organisasi tidak tercapai, dapat meningkatkan komitmen etika dan memperbaiki perilaku tidak etis anggotanya.

Tahun I/No.1

Etika Pejabat Publik Instansi Pemerintah

pada

Musa Asy’arie (Kompas, 22 Februari 2003) menyatakan bahwa Indonesia memerlukan etika jabatan dan etika kekuasaan untuk terciptanya pemerintahan yang bersih, kuat, efektif, yang dapat diwujudkan dalam sistem sosial dan birokrasi kekuasaan yang dapat membuat setiap penguasa secara sistematik mendapatkan dorongan dan tekanan dari luar yang kuat, untuk menjauhkan dirinya dari konflik kepentingan, terutama dalam menjalankan kekuasaan. Karena itu, pejabat dan pemegang kekuasaan perlu membebaskan diri dari kepentingan kelompok atau partai tertentu, dan itu hanya mungkin diwujudkan jika ada peraturan yang tegas mengaturnya secara terinci sekaligus dengan memberikan sanksinya. Hal ini juga harus disertai adanya kode etik pejabat publik yang berfungsi sebagai aturan perilaku yang berkelanjutan. Nilai-nilai penyelenggara negara telah dicoba diuraikan dalam Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Negara yang ada di dalam Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur N e g a r a R I N o m o r 25/KEP/M.PAN/4/2002, tanggal 25 April 2002 (untuk mengganti Keputusan Menpan Nomor 4 tahun 1991 tentang pedoman pemasyarakatan budaya kerja). Pedoman tersebut merinci: Kebijakan pengembangan budaya kerja aparatur negara, Nilai-nilai dasar budaya kerja aparatur negara, Penerapan nilai-nilai budaya kerja aparatur negara, dan Sosialisasi pengembangan budaya kerja aparatur Negara. Dalam upaya membentuk lingkungan etika yang efektif, etika harus dipandang sebagai suatu kegiatan yang berkesinambungan, bukan suatu status yang harus dipertahankan. Etika tidak hanya sekedar menerbitkan suatu kelompok aturan perilaku, sebagaimana dinyatakan oleh The Public Management Service (PUMA) bahwa etika adalah suatu proses manajemen yang berkelanjutan dan mendukung kegiatan pemerintahan.

2. 3. 4.

Hal 9

pemimpin/pejabat senior (tone at the top); melaksanakan good public governance demi kepentingan pelayanan publik; pengawasan yang aktif dan independen dan; pengendalian manajemen yang efektif.

Steinberg dan Austern (1990) menambahkan bahwa hal tersebut di atas harus dilakukan secara proaktif dan dijaga dalam suatu kultur organisasi serta manajemen yang positif. Penyelenggara negara yang telah terinternalisasi nilai-nilai dan norma yang memadai adalah salah satu jaminan terbaik suatu pelayanan publik yang beretika. Selanjutnya, hal yang harus diperhatikan adalah bahwa kode etik perilaku harus diperlakukan sama bagi semua orang tanpa kecuali. Apabila hal ini tidak dilakukan, maka selanjutnya tidak akan efektif bahkan menimbulkan akibat yang buruk, yaitu berubahnya nilai-nilai yang telah disepakati bersama. Namun demikian, norma profesional dan proses sosialisasi, sekali lagi, harus dilengkapi dengan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas, yang memonitor standar etika dan mengharuskan penyelenggara negara untuk memperhitungkan bagaimana mereka harus bertanggung jawab terhadap kepercayaan publik. Dalam bukunya berjudul The Responsible Public Servant, Ken Kerneghan dan Yohanes Langford mengkategorikan contoh-contoh berikut sebagai isu/dilema etika bagi para pejabat instansi pemerintah, yaitu : 1. Menguntungkan diri sendiri (selfdealing) 2. Menerima manfaat (penyuapan) 3. Menjual pengaruh 4. M e n g g u n a k a n barang milik pemerintah untuk keuntungan pribadi 5. Menyalahgunakan rahasia/informasi penting 6. Melakukan pekerjaan sambilan: 7. Hubungan istimewa

Institusionalisasi Etika

Untuk mengurangi timbulnya pelanggaran etika maka perangkat etika yang harus ada di organisasi dalam rangka membanSecara umun preferensi nilai-nilai pada gun lingkung- an yang etis antara lain : instansi pemerintah adalah: keadilan sosial, transparansi, r e s p o n s i f , Kode etik akuntabilitas, ketidak-berpihakan, dan menjadi acuan bersama atau kode etik tidak berorientasi pada kepentingan diri adalah pedoman umum dalam melaksendiri. Hal ini akan efektif (Root, 1998) sanakan organisasi. Membangun dan mendiskusikan secara terus menerus niapabila pejabat publik memiliki: 1. kesadaran etika yang benar dari para lai-nilai tersebut adalah yang terpenting.

Hal 10

“PARIS REVIEW”

• Pertimbangkan

Ethics Year 2000 Conference. untuk mengadakan mekanisme hotline mengenai masalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur etika Negara Republik Indonesia, (2002), • Reviu semua kebijakan dan prosedur Pedoman Pengembangan Budaya secara periodik Kerja Aparatur Negara.

Kode etik perilaku Kode etik perilaku mengkhususkan tindakan yang harus dilakukan. Setiap organisasi sebaiknya mereviu kebijakankebijakan tersebut untuk meyakinkan masih sesuai dengan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

Kebijakan dan prosedur Yang harus diperhatikan dalam kebijakan dan prosedur adalah: • Selalu memperbaharui kebijakan dan prosedur menghasilkan perilaku yang dikehendaki seperti yang ada pada kode etik perilaku • Memasukkan kebijakan dan prosedur untuk menyelesaikan dilema etika • Memasukkan kebijakan dan prosedur untuk meyakinkan pelatihan pada pegawai mengenai program pengelolaan etika • Memasukkan kebijakan dan prosedur untuk memberi reward pada perilaku sesuai etika dan menjatuhkan konsekuensi pada perilaku yang tidak etis • Memasukkan kebijakan mengenai keluhan karena adanya perbedaan pendapat antara pegawai/staf dengan atasannya

Tahun I/No.1

Kumorotomo, Wahyudi, (1992), Etika Administrasi Negara, PT Raja Grafindo Adalah solusi yang harus di ambil apabila Persada, Jakarta. terjadi konflik nilai yang signifikan diantara kepentingan yang berbeda, pemilihan alter- Moore, Mark H., (2000), Creating Public Value, Harvard University Press natif-alternatif yang ada atau dampak signifikan yang timbul terhadap stakeholders. Preston, Noel et all (2002), Encouraging Ethics and Challenging Corruption, The Pelatihan program etika Federation Press, NSW. Pelatihan tentang bagaimana mekanisme Root, Steven J. (1998), Beyond COSO: program etik dan apa peranan masingInternal Control to Enhance Corporate masing orang, perlu dilakukan secara sisGovernance, John Wiley & Sons, Inc. tematis dan terbuka bagi semua anggota Steinberg, Sheldon S. and David T. Ausorganisasi. tern, (2000), Government, Ethics, and Managers: A Guide to Solving Ethical Daftar Pustaka Dilemmas in The Public Sector, Praeger Asy’arie, Musa, Goyang Inul dan Goyang Westport, London. Pejabat, KOMPAS 22 Februari 2003. Thomas, Rosamund (2000), Public Trust, Badan Pengawasan Keuangan dan PemIntegrity and Privatisation, Centre for bangunan, (1999), Strategi PemberanBusiness and Public Sector Ethics, tasan Korupsi Nasional. Cambridge, UK. Huberts, Leo W. J. C. et all (2000), Public Widjaja, H.A.W., (1997) , Etika Pemerinand Business Ethics: Similar or Differtahan, Bumi Aksara ent?, International Institute for Public

Pemecahan masalah etika

8 ETOS KERJA PROFESIONAL

JANSEN SINAMO (Dalam Buku Strategi Pengembangan Diri Jen. Z.A. Hans)

Etos 1, Kerja adalah Rahmat:

Etos 5, Kerja adalah Ibadah:

Aku Bekerja Tulus Penuh Syukur

Aku Bekerja Serius Penuh Kecintaan

Etos 2, Kerja adalah Amanah:

Etos 6, Kerja adalah Seni:

Aku Bekerja Benar Penuh Tanggung Jawab

Aku Bekerja Cerdas Penuh Kreativitas

Etos 3, Kerja adalah Panggilan:

Etos 7, Kerja adalah Kehormatan:

Aku Bekerja Tuntas Penuh Integritas

Aku Bekerja Tekun Penuh Keunggulan

Etos 4, Kerja adalah Aktualisasi:

Etos 8, Kerja adalah Pelayanan:

Aku Bekerja Keras Penuh Semangat

Aku Bekerja Sempurna Penuh Kerendahan

“PARIS REVIEW”

Tahun I/No.1

MENGELOLA KETIDAKSTABILAN ORGANISASI UNTUK MENCAPAI KINERJA YANG LEBIH BAIK LAGI

Hal 11

ARTIKEL

Oleh: Hananto Widhiatmoko, Ak. M.Ec.Dev *)

Kultur organisasi yang kuat lazimnya memberikan kontribusi yang positif bagi sebuah organisasi. Kultur organisasi yang kuat memberikan stabilitas pada suatu organisasi. Dengan stabilitas organisasi memberikan kerekatan yang erat pada komponen organisasi, menumbuhkan komitmen organisasi, dan membentuk perilaku produktif bagi para personil dalam organisasi ( D eal & Kennedy, 1982; Nemeth & Staw, 1989; O'Reilly & Chatman, 1986 ) . Namun demikian stabilitas kultur organisasi dapat memberikan ancaman berupa resistensi terhadap perubahan lingkungan yang diperlukan bagi sebuah organisasi untuk bertahan hidup. Penelitian Benner & Tushman ( 2002 ) menunjukkan bahwa stabilitas sebuah organisasi yang menumbuhkan kultur yang kuat ternyata dapat menimbulkan hambatan munculnya inisiatif atau reaksi organisasi dari sebuah perubahan. Fenomena inilah yang perlu menjadi perhatian bagi para manajer sebuah organisasi untuk memelihara “ k etidakstabilan ” organisasi dari sebuah masalah menjadi peluang untuk menjadikan organisasinya menjadi lebih baik lagi. Sebuah fenomena perubahan sedang dihadapi oleh BPKP. Mau tidak mau, suka tidak suka, proses itu telah dijalani dan dihadapi oleh lembaga auditor terbesar di Indonesia. Rutinitas pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dijalankan pada era orde lama telah lama terkikis menjadi rutinitas pencarian eksistensi lembaga di era reformasi. Berbagai “ tugas baru ” mulai menggantikan peran-peran pengawasan lama sehingga perlu penyiapan “ amunisi-amunisi ” baru berupa pengetahuan dan wawasan baru terkait pelaksanaan tugas pada era pengawasan sekarang ini. Pencanangan “ New BPKP ” oleh pemimpin-pemimpin BPKP merupakan salah satu titik puncak deklarasi perubahan organisasi yang ada. Tak pelak lagi perubahan tersebut memberikan nuansa ketidakstabilan organisasi berupa ribuan harapan baru yang menyeruak juga seiring dengan pencanangan inisatif perubahan tersebut dimulai.

cenderung resisten terhadap perubahan terutama bagi sebuah organisasi yang karena kestabilannya terjerembab pada zona kenyamanannya. Suatu pilihan sedang ditempuh oleh Perwakilan BPKP DI Yogyakarta dalam menghadapi dan menjalankan perubahan. Suatu pilihan kebijakan di mana mulai ditumbuhkan pemberdayaan sub kultur organisasi dengan membentuk satuan-satuan tugas atas berbagai permasalahan yang terkait dengan peran baru BPKP. Sampai dengan triwulan I 2009 paling tidak telah terbentuk Satuan Tugas ( S atgas ) Pengadaan Barang dan Jasa, Satuan Tugas Pengembangan SPIP, dan Satuan Tugas Manajemen Sektor Publik serta beberapa konsep satgas yang sedang disiapkan untuk menyongsong peran “ N ew BPKP” . Selain berkewajiban membantu perwakilan dalam penanganan area-area penugasan yang telah ditentukan, satgas-satgas tersebut dapat dikatakan sebagai aktualisasi pemberdayaan sub-kultur yang ada di tataran perwakilan. Dinamika yang timbul dlam pelaksanaan tugas satgas dan karakteristik pemecahan pelaksanaan tugas serta pemecahan masalah diharapkan dapat memunculkan kontribusi positif khususnya bagi perwakilan untuk peningkatan kinerja. Dengan penanganan permasalahan berpola satgas tersebut juga merupakan implementasi organisasi berbasis pengetahuan dimana potensi yang ada pada setiap komponen ditantang untuk dieksplorasi untuk menangani sebuah area permasalahan. Eksplorasi yang tentunya membawa dampak kewajiban untuk meningkatkan kapasitas diri bagi setiap personil di lingkungan Perwakilan BPKP Yogyakarta. Fenomena ini menarik untuk dicermati dan ditunggu dampak bagi peningkatan kinerja sebuah organisasi, untuk membuktikan hipotesa bahwa pemberdayaan sub kultur organisasi dapat berkontribusi positif bagi proses adapatasi organisasi sehingga berbuah peningkatan kinerja. Daftar Pustaka Alicia Boisnier , A. & Chatman, J.A. 2002. The Role of Subcultures in Agile Organizations. Working Paper. University of California, Berkeley. Deal, T., & Kennedy, A. 1982. Corporate cultures. Reading, MA: AddisonWesley. Nemeth, C. J., & Staw, B. 1989. The tradeoffs of social control and innovation in groups and organization. In L. Berkowitz ( E d. ) , Advances in experimental social psychology, Vol. 22: 175-210. San Diego, CA: Academic Press. O'Reilly, C., & Chatman, J. 1986. Organizational commitment and psychological attachment: The effects of compliance, identification and internalization on prosocial behavior. Journal of Applied Psychology, 71: 492-499.

Sebuah studi kasus yang sedang dijalani oleh seluruh komponen BPKP terkait perubahan sedang terjadi. Sebuah tantangan telah terpapar tentang bagaimana mengatasi ketidakstabilan organisasi menjadi sebuah senjata yang ampuh untuk peningkatan kinerja di BPKP. Salah satu pilihan bijak dalam penanganan ketidkstabilan tersebut melalui pemberdayaan subkultur organisasi sebagaimana diutarakan oleh Boisnier dan Chatman ( 2002 ) . Melalui pemberdayaan subkultur yang ada di setiap organisasi memberikan lingkungan yang dinamis yang merupakan wadah yang baik bagi timbulnya suber daya kreatif dan lebih fleksibel sehingga memberikan kontribusi positif bagi sebuah organisasi dalam menghadapi perubahan. Pilihan ini merupakan langkah yang bijak dibanding sebuah upaya memberikan kestabilan organisasi *) Auditor pada Perwakilan BPKP DIY yang nampaknya tidak memberikan kontribusi positif, bahkan

Hal 12

“PARIS REVIEW”

Tahun I/No.1

Membangun Lingkungan Pengendalian dengan Budaya Kerja yang Unggul: Bukan (lagi) sebuah Retorika..!

ARTIKEL

Oleh: Ilham Nurhidayat, Ak., M.Ec.Dev *) Tuntutan untuk mengedepankan prinsip keterbukaan dalam

dengan prinsip-prinsip moral yang dimiliki dan menimbulkan

sistem dan mekanisme yang berlaku di lingkungan birokrasi,

keyakinan yang kuat atas dasar-dasar nilai yang diyakininya,

mendorong pengembangan budaya kerja aparatur beserta selu-

memiliki semangat yang tinggi dan bersungguh-sungguh untuk

ruh aspeknya menjadi hal mendasar yang perlu disadari benar

mewujudkan prestasi kerja terbaik, sehingga dalam diri seorang

oleh setiap insan BPKP. Hal ini terkait erat dengan realitas prak-

aparatur akan tertanam prinsip ”

tik penyelenggaraan pemerintahan dengan nuansa

bekerja adalah panggilan untuk melaksanakan tugas mulia,

perma-

salahan yang semakin kompleks dengan konsekuensi tantangan kerja yang dihadapi oleh BPKP ke depan semakin kompleks. Terlebih lagi sejak diterbitkannya PP Nomor 60 tahun 2008

tentang

Sistem

Pengendalian

Intern

Pemerintah

( S PIP ) , BPKP mengemban tugas pengawasan yang strategis,

terkait

dengan

program/kegiatan

lintas

sek-

toral,kebendaharaan umum negara, dan penugasan lain dari Presiden RI. Selain itu BPKP juga bertugas untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP pada instansi pemerintah pusat dan daerah. SPIP menghadirkan nuansa baru berupa diperkenalkannya soft control yang antara lain diwujudkan dalam bentuk penegakan integritas dan nilai etika. Sebagai sebuah gerakan, perbaikan integritas dan nilai etika tentu saja akan didukung semua pihak dan komitmen bersama yang kuat untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang kondusif.

bekerja adalah ibadah,

agar menjadi orang pilihan yang unggul ” . Sebagai Pembina SPIP, untuk dapat menularkan pengaruh positif dan keyakinan kepada stakeholder bahwa SPIP adalah pegangan pola hidup sehat bagi organisasi pemerintahan ini, maka perlu pembenahan dan implementasi di lingkungan internal BPKP. Pengembangan Budaya Kerja di lingkungan BPKP pada umumnya dan Perwakilan BPKP Provinsi DIY pada khususnya selama ini, telah dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan, baik itu melalui aktivitas pengembangan budaya kerja yang dimplementasikan dalam bentuk Program Peningkatan Akhlak dan Etika, Program Organisasi Berbasis Pengetahuan, Program Peningkatan Transparansi, Program Total Quality Control dan Program Kebersamaan dan Kesejahteraan, Penerapan Role

Model serta agenda-agenda kegiatan lainnya yang bermuara pada tujuan yaitu “ Terciptanya aparatur negara yang profe-

Tugas mulia yang tidaklah ringan. Membangun SPIP tidaklah

sional, bermoral dan bertanggung jawab dan memiliki persepsi

sekedar

membangun sebuah sistem dan prosedur semata,

yang tepat terhadap pekerjaan, sehingga prestasi kerja meru-

namun juga membangun nilai-nilai budaya kerja, mindset, sikap

pakan suatu aktualisasi jati diri ” . Dalam pencapaian tujuan

dan perilaku yang merupakan upaya yang tidak akan pernah

pengembangan Budaya Kerja di lingkungan BPKP, ada beberapa

ada ujung akhirnya. Masalah mendasar dalam memahami dan

unsur penting yang saling berintegrasi yaitu nilai-nilai, insti-

mengimplementasikan budaya kerja sebagai salah satu perwu-

tusi/sistem kerja dan Sumber Daya Aparatur, serta faktor lingkun-

judan pembangunan Lingkungan Pengendalian merupakan

gan yang mempengaruhinya. Semua unsur ini, harus menjadi

tugas berat yang harus ditempuh secara utuh dan menyeluruh

perhatian dalam menata budaya kerja, bermula dari pilihan nilai-

dalam waktu yang sangat panjang, karena hal ini menyangkut

nilai apa saja yang akan dijadikan acuan, kemudian diinter-

proses pembangunan karakter, sikap dan perilaku. Pemban-

nalisasikan dalam setiap pribadi aparatur dan selanjutnya diimple-

gunan karakter serta pembentukan sikap dan perilaku aparatur

mentasikan dalam setiap sistem, prosedur dan tata laksana, se-

yang dianalogikan sebagai Pengembangan Budaya Kerja

hingga akan menghasilkan kinerja berupa produk atau layanan

Aparatur, merupakan suatu proses pengembangan cara pan-

BPKP yang bermutu bagi peningkatan pelayanan masyarakat dan

dang aparatur dalam memberikan makna terhadap “ kerja ” ,

eksternal lingkup tugas aparatur itu sendiri.

atau cara pandang aparatur terhadap bidang yang ditekuninya

*) Auditor pada Perwakilan BPKP DIY

“PARIS REVIEW”

Terdapat beberapa faktor penting yang sering diabaikan yaitu : 1. 2. 3.

Tahun I/No.1

Hal 13

yakin dan percaya Budaya Kerja Aparatur tersebut akan dapat tercapai, dan menurut mereka kunci dari semua itu adalah

Masih Rendahnya Komitmen dan Konsistensi terhadap

adanya kemauan dan dukungan dari pimpinan, semangat keber-

Visi, dan Misi Organisasi.

samaan bukan hanya slogan, namun dapat kita aplikasikan se-

Masih Belum Seimbangnya Pelaksanaan Wewenang dan

cara nyata, dengan moto: “ Aku ada karena orang lain. Aku

Tanggung Jawab Aparatur.

berhasil karena orang lain dan Aku tidak akan berarti apa-apa

Masih Kurangnya Keikhlasan dan Kejujuran Aparatur

tanpa orang lain ” . ( Sintesa dari berbagai sumber )

dalam Melaksanakan Tugas. 4.

Masih Rendahnya Integritas dan Profesionalisme Dari Para Aparatur.

5.

Masih Rendahnya Kreativitas dan Kepekaan Aparatur Terhadap Lingkungan Tugas.

6.

Rendahnya Manajemen Kepemimpinan dan Keteladanan Aparatur.

7.

Kebersamaan dan Dinamika Kelompok masih merupakan slogan belum diterapkan secara bersungguhsungguh.

8.

Ketepatan dan Kecepatan masih dalam angan-angan.

9.

Disiplin dan Keteraturan Kerja belum dapat diwujudkan.

If You Want To Succeed …Don’t limit yourself The difference between winners and losers is that winners do not set limit on themselves. (adapted from dummies.com) Enthusiasm is one fo the most powerful engines of success. Nothing great was ever achieved without enthusiasm. You can’t move forward if you are always looking back. You can’t find new solution if you believe it can’t be done. Have the courage of your own conviction and go after it. (dummies.com)

10. Kurangnya Dedikasi dan Loyalitas 11. Ketekunan dan Kesabaran yang masih kurang. 12. Kurangnya Kejelasan dan Ketegasan pembagian tugas dan kewenangan dalam organisasi. 13. Pemberian tugas dan tanggung jawab tidak memperhatikan karakter, kemampuan, bakat dan minat bawahan. 14. Pemberian Reward dan Konsistensi Penjatuhan Punishment Yang Masih Kurang. 15. Keadilan dan Keterbukaan tidak sepenuhnya dijalankan. 16. Penguasaan Ilmu dan Teknologi Yang Masih Rendah. Jika melihat kondisi riil di atas dan kompleksnya permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan Budaya Kerja Aparatur di Birokrasi Pemerintahan ini, maka untuk dapat mewujudkan Budaya Kerja tersebut memang merupakan hal yang sangat sulit, disamping harus melalui proses dan waktu yang panjang, dan adanya komitmen bersama untuk memutuskan rantai budaya negatif birokrasi yang sudah tertanam dan mengakar di lingkungan aparatur selama ini, namun hal tersebut bukanlah sesuatu yang mustahil untuk diwujudkan, dengan niat baik, kemauan, komitmen dan kebulatan tekad dari semua pihak untuk mengadakan perubahan ke arah yang lebih baik, serta diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan aparatur, mereka sangat

Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Orang-orang yang masih terus belajar, akan menjadi pemilik masa depan (Mario Teguh)

Anda tidak akan berhasil menjadi pribadi baru bila anda berkeras untuk mempertahankan cara-cara lama anda. Anda akan disebut baru, hanya bila cara-cara anda baru (Mario Teguh)

Hal 14

“PARIS REVIEW”

”Pak Bijak” dan “Mas Prima”

Tahun I/No.1

BUDAYA KERJA

Bermula dari ide untuk mencari ’Motto” atau kata-kata sebagai motivator yang mudah diingat, pada pertengahan tahun 2006, dari beberapa usulan yang masuk, akhirnya disepakati sebuah akronim ”Pak Bijak” untuk Pemimpin yang diidamkan, dan “Mas Prima” untuk Staf yang didambakan. Hal ini menggambarkan bahwa seluruh aktivitas kinerja di Perwakilan BPKP Provinsi DIY akan dikelola oleh pemimpin ( dalam segala tingkatan) yang ”Bijak” , dan didukung oleh staf yang bersemangat ”Prima” tidak mengenal lelah dan pantang menyerah. Pak Bijak adalah: Profesional, Amanah, Keteladanan, Bijaksana, Iman & Takwa, Jujur, Adil, Komunikatif. Sedangkan Mas Prima adalah: Memiliki Komitmen, Adaptif, Santun, Profesional, Rajin, Iman&Takwa, Mematuhi aturan, Amanah & Jujur. Diharapkan semua pegawai Perwakilan BPKP DIY dalam setiap aktivitasnya selalu bertindak dengan dilandasi ”Motto” tersebut, yang sampai saat ini masih relevan dengan nilai (values) ”PIONIR” yang berlaku di BPKP. (PDP)

Values:

1.

PROFESIONAL

2.

INTEGRITAS

PIONIR

3.

ORIENTASI PENGGUNA

4.

NURANI DAN AKAL SEHAT

5.

INDEPENDEN

6.

RESPONSIBEL

Pekan Berbagi Ilmu : dari, oleh, dan untuk kita Selama hampir dua minggu lamanya sejak Senin (23/2) sampai dengan Kamis (5/3), ruang workshop lantai 2 Perwakilan BPKP Provinsi D.I. Yogyakarta ramai dengan adanya kegiatan Pekan Berbagi Ilmu yang merupakan salah satu program Pengembangan Budaya Kerja Perwakilan BPKP Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2009. Ajang sharing pengetahuan tersebut mendapat sambutan luar biasa dari para pegawai baik pegawai Tata Usaha maupun PFA, terlihat dari banyaknya pegawai yang antusias mendaftar dan mengikuti setiap sesi yang disajikan dalam kegiatan tersebut. Untuk memenuhi antusias peserta diantisipasi dengan pembagian kelas menjadi beberapa kelompok agar seluruh pegawai yang mendaftar dapat tertampung dalam Ruang Workshop. Ruang Workshop yang hanya menyediakan fasilitas untuk 10 orang, dikembangkan dengan menambah meja dan fasilitas PC tambahan dari ruang kerja lain sehingga tersedia 15 Personal Computer (PC). Walaupun telah dilakukan penambahan fasilitas peserta harus rela berbagi menggunakan PC dengan peserta lain sehingga satu PC dipakai oleh dua sampai tiga orang per kelas. Pekan Berbagi Ilmu adalah program sharing knowledge dari, oleh dan untuk pegawai sehingga peserta maupun instruktur seluruhnya adalah para pegawai sendiri. Materi yang disampaikan adalah MS Office dan Jaringan (LAN). Pegawai yang bersedia membagi pengetahuannya dengan menjadi instruktur dalam kegiatan ini diantaranya: Isnan Rahmanto, Tri Gunawan, Hananto Widhiatmoko, Felix Joni Darjoko, Adji Permana, Ilham Nurhidayat, F. Rina Suryani, M. Syarif, dan Rosalia Kustyaningsih. Mengingat besarnya manfaat yang dirasakan, beberapa peserta mengungkapkan harapan mereka agar kegiatan semacam ini dapat dilaksanakan kembali di waktu yang akan datang dengan materi yang lebih bervariasi. (rosa)

“PARIS REVIEW”

Tahun I/No.1

Hal 15

Berita Foto BPKP DIY Berikan Pembekalan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) kepada para Guru Akuntansi se-Kabupaten Gunungkidul Selama tiga hari dimulai tanggal 14 April yang lalu, BPKP Perwakilan Provinsi DIY diundang oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul sebagai Narasumber dalam agenda Diklat dan Pembekalan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2009. Diklat tersebut diselenggarakan dalam rangka memberikan pengetahuan tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan pengelolaan keuangan daerah. Acara yang diikuti seluruh guru akuntansi atau berlatar belakang akuntansi serta para bendahara pembantu sekolah ini digelar di ruang Aula Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul dan dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas, Drs. Kasiyo, MM.

Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul Gandeng BPKP Untuk Memperbaiki Penyaluran Pupuk Bersubsidi. Pada hari Sabtu (4/4), bertempat di Bangsal Sewoko Projo, Kabupaten Gunungkidul telah dilakukan Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Hambatan Kelancaran Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Gunungkidul oleh Bupati Gunungkidul, Kepala PT PUSRI PPD DIY, Kepala Petro Kimia Gresik Wilayah Pemasaran Yogyakarta, Magelang. Magetan, Distributor Pupuk bersubsidi se Kabupaten Gunungkidul, dan Pengecer Pupuk bersubsidi se Kabupaten Gunungkidul dengan saksi Kepala Perwakilan BPKP Propinsi DIY

Sosialisasi Pencegahan Korupsi Bagi Pegawai pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Kidul Bertempat di Aula kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Selasa (31/3), telah dilangsungkan Sosialisasi Pencegahan Korupsi bagi Pegawai di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul. Diharapkan dengan kegiatan ini dapat diperoleh pemahaman yang sama tentang pecegahan korupsi. Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh kurang lebih 104 peserta terdiri dari pejabat dan staf di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunung Kidul, Kepala UPT SKB, Kepala UPT TK/SD, Kepala Sekolah SMP, SMA dan SMK di lingkungan Pemda Kabupaten Gunungkidul.

BPKP DIY Evaluasi Penerapan GCG pada PT. TWC Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko Tahun 2008. Bertempat di kantor Taman Wisata Candi (TWC) Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko Kamis ( 19/3), Perwakilan BPKP DIY mengadakan pertemuan membahas hasil evaluasi Penerapan GCG selama tahun 2008. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi permintaan Direksi TWC Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko yang merupakan salah satu BUMN yang bergerak dibidang pariwisata di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah. Dalam pertemuan ini, Kepala Perwakilan didampingi oleh Kepala Bidang Akuntan Negara dan Tim, serta Direksi yang didampingi oleh Staf Direksi dan Satuan Pengawasan Internal.

Hal 16

“PARIS REVIEW”

Tahun I/No.1

BPKP DIY menjadi Narasumber dalam Forum Kerjasama Antar Kabupaten dan Kota di Bidang Kepariwisataan Beberapa waktu yang lalu (28/2), BPKP DIY diundang untuk menjadi narasumber dalam pertemuan yang membahas masalah kelembagaan dari suatu kerjasama antar pemerintah daerah dibidang pariwisata. Pertemuan tersebut diikuti oleh lima belas pemerintahan daerah kabupaten dan kota dari provinsi DIY dan sebagian provinsi Jawa Tengah. Saat ini kelembagaan kerjasama tersebut dinamakan Java Promo. Pertemuan tersebut diselenggarakan di Benteng Van Der Wijk Gombong, Kabupaten Kebumen dan dibuka langsung oleh Wakil Bupati Kebumen. Hadir dalam acara tersebut, antara lain, Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman, Kepala Bappeda Provinsi jawa Tengah, Anggota DPRD Kabupaten Kebumen, dan para pejabat dibidang pariwisata yang menjadi anggota Java Promo.

Pemkot Yogyakarta: SOTK Baru Tidak Jadi Hambatan Ketepatan Waktu Penyusunan LAKIP dan TAPKIN Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan penyegaran kembali bagi pegawai yang baru menduduki tugas di bidang perencanaan dan pelaporan di lingkungan Pemkot Yogyakarta serta menindaklanjuti Surat Edaran Menpan nomor: 31 tahun 2004 tentang Penetapan Kinerja dan Surat nomor: B/3302/M.PAN/12/2008 tanggal 10 Desember 2008 tentang Penyampaian Dokumen TAPKIN tahun 2009, Pemkot Yogyakarta berinisitaif mengundang Perwakilan BPKP Provinsi DIY sebagai narasumber dalam acara sosialisasi penyusunan TAPKIN pada Pemkot Yogyakarta. Acara yang digelar hari Rabu (25/2) di Ruang rapat utama, Kompleks Balaikota Yogyakarta tersebut dibuka secara langsung oleh Kepala Bidang Tata Pemerintahan, Drs. H. Purwanto dan dihadiri oleh perwakilan seluruh dinas/instansi di lingkungan Pemkot Yogyakarta.

BPKP DIY menjadi Narasumber Pada Pembahasan Pedoman Audit Berbasis Risiko pada Penanggulangan Bencana Tahap Tanggap Darurat Dalam rangka pertemuan untuk membahas pedoman audit berbasis risiko khusus pada penanggulangan bencana tahap tanggap darurat, Jum’at (26/2) di Hotel Novotel, BPKP DIY menjadi salah satu narasumber. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Safer Communites through Disaster Risk Reduction (SCDRR) Bappenas dan dibuka oleh Inspektur Utama Bappenas. Pertemuan tersebut dihadiri juga oleh Inspektur Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan beberapa narasumber dari BPK Perwakilan DIY, Perwakilan BPKP DIY, Inspektorat Provinsi DIY, dan IAI Cabang Yogyakarta.

BPKP DIY Satukan Langkah Dengan SPIP Jumat (6/2) beberapa waktu yang lalu, seluruh pegawai Perwakilan BPKP Provinsi DIY mengikuti acara sosialisasi internal PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Acara yang bertempat di Aula Perwakilan BPKP Provinsi DIY ini dibuka oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DIY, Suwartomo. Sedangkan narasumber adalah Satgas SPIP yang dibawakan oleh Panijo, Kepala Bidang Investigasi, dan Ayi Riyanto, Ketua Satgas SPIP Perwakilan BPKP DIY.

KPU Provinsi, Kabupaten/Kota di DI.Yogyakarta Jalin Kerjasama dengan BPKP Untuk mewujudkan pengelolaan dan pelaporan keuangan KPU Provinsi dan Kabupatan/Kota se-Provinsi DIY yang akuntabel, dan untuk mewujudkan pelaksanaan pengadaan logistik Pemilu yang transparan, akuntabel professional dan bebas dari KKN, KPU menjalin kerjasama dengan Perwakilan BPKP Provinsi DIY. Penandatanganan naskah kerjasama ini dilaksanakan pada hari Rabu (28/1) di Aula Kantor Komisi Pemilihan Umum Jl. Ipda Tut Harsono Yogyakarta. Perjanjian kerjasama ini meliputi pendampingan pengadaan logistik pemilihan umum , administrasi dan pelaporan keuangan anggaran pendapatan dan belanja negara Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi DIY.

“PARIS REVIEW”

Tahun I/No.1

Hal 17

Simulasi Pemadam Kebakaran di Gedung BPKP DIY Yogyakarta, Jumat - 3 April 2009 Pagi hari ini Jum’at (3/4), Sirine tanda bahaya membahana diseluruh ruangan gedung kantor Perwakilan BPKP Provinsi DIY diikuti pengumuman dari petugas memerintahkan seluruh pegawai untuk bergegas keluar dari ruangan untuk menyelamatkan diri. Begitulah gambaran singkat suasana pagi hari ini di kantor BPKP DIY yang sedang melaksanakan simulasi antisipasi kebakaran . Acara ini dilaksankan untuk memberikan pembekalan dan pemahaman kepada seluruh pegawai mengenai langkah-langkah antisipasi dan penanganan yang dapat dilakukan segera apabila terjadi kejadian kebakaran.

Diskusi Reformasi Birokrasi Jabatan Fungsional Umum Yogyakarta, Kamis - 2 April 2009 Pegawai yang termasuk dalam Jabatan Fungsional Umum (JFU) agar memberikan masukan atas Job Description (JD) yang telah disampaikan bersamaan dengan Surat Keputusan para JFU kepada masing-masing pegawai. Demikian disampaikan oleh Parwoto Dwi Putranto, Kepala Bagian Tata Usaha dalam pembukaan diskusi Reformasi Birokrasi bagi pegawai kelompok JFU yang dilaksanakan pada Selasa (24/3) di Ruang Kelas Timur Lantai III Perwakilan BPKP Provinsi DIY. Beliau juga menyampaikan bahwa JD pegawai akan selalu dievaluasi oleh Tim Reformasi Birokrasi Nasional.

Simulasi Sidang Pengadilan bagi Pegawai Perwakilan BPKP Provinsi DIY Yogyakarta, Kamis - 2 April 2009 Simulasi diselenggarakan untuk membekali pegawai yang akan menjadi saksi maupun memberikan keterangan ahli pada persidangan suatu kasus atau berhubungan dengan proses hukum dalam perkara pidana dan perdata, sehingga menguasai secara menyeluruh proses beracara di pengadilan, dan untuk memperkaya wawasan hukum terutama untuk proses ber-acara di pengadilan, khususnya pegawai pada Bidang Investigasi. Diharapkan kegiatan simulasi ini dapat diperoleh pemahaman dalam memberikan keterangan baik sebagai saksi maupun sebagai ahli, demikian dikatakan oleh Kepala Bidang Investigasi, Panijo.

Puslitbangwas BPKP Melakukan Penelitian dalam rangka Mapping Manajemen Risiko di Perwakilan BPKP DIY Kamis (12/3), tim peneliti Puslitbangwas BPKP melakukan depth interview tentang pemahaman dan tingkatan penerapan manajemen risiko di Perwakilan BPKP DIY. Metode penelitian juga menggunakan kuesioner yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan. Mapping ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana tingkat pemahaman manajemen di perwakilan terhadap pengelolaan risiko dan sejauhmana implementasinya, apakah telah dilaksanakan secara sistematis ataukah masih bersifat tidak terstruktur.

Sosialisasi Uraian Jabatan—SOP Kedisiplinan Menentukan Besaran Tunjangan Kinerja, demikian diungkapkan oleh Suwartomo, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi D.I. Yogyakarta dalam sambutan pembukaan Sosialisasi Uraian Jabatan dan SOP (Sosialisasi Reformasi Birokrasi), Jumat (20/3) di Auditorium Perwakilan BPKP Provinsi D.I. Yogyakarta. rendahnya disiplin pegawai, misalnya tingkat kehadiran, tidak hanya berdampak pada pemotongan tunjangan tetapi juga pada penilaian terhadap kinerja pegawai yang bersangkutan.

Hal 18

“PARIS REVIEW”

Tahun I/No.1

Belajar dan Sharing Pengetahuan tentang DMS Yogyakarta, Selasa - 24 Maret 2009 Bertempat di Ruang Workshop Perwakilan BPKP Provinsi DI Yogyakarta, Kamis (19/3) diadakan pelatihan dan sharing knowledge tentang Document Management System (DMS). DMS adalah sistem komputer yang digunakan untuk mengelola dokumen elektronik dan/atau gambar dari dokumen yang menggunakan media kertas. Dengan DMS, banyak manfaat yang akan didapat, antara lain : mudah dalam pencarian dokumen, tempat penyimpanan di satu tempat, yaitu di server BPKP Pusat, versi dokumen dapat ditelusuri, dan keamanan dokumen dapat terjaga.

Go Green & Clean Bersama BPKP DIY “ Nyaman dan Bersih Kantorku, Optimal Kerjaku “ begitulah slogan kegiatan acara penanaman pohon dan bersih lingkungan kantor yang diadakan di Perwakilan BPKP Provinsi DIY, Jum’at ( 27/2) . Kegiatan Go Green and Clean merupakan salah satu program Kelompok Budaya Kerja dan Dharma Wanita Perwakilan BPKP Provinsi DIY.

Pelatihan Penyusunan LAKIP oleh BPKP DIY Yogyakarta, Rabu - 11 Maret 2009 Perubahan SOTK di lingkungan Pemerintah Bantul diikuti dengan peningkatan kapabilitas pegawainya diantaranya dengan Pelatihan Penyusunan LAKIP dan Bimbingan Teknis LPPD pada Dinas/ Instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul yang dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan. Pelatihan tersebut berlangsung dari tanggal 2 sampai dengan 5 Februari 2009. Narasumber pelatihan dan bimbingan teknis dari Perwakilan BPKP Provinsi DIY, dalam hal ini para PFA dari Bidang APD.

BPKP DIY menjadi fasilisator Bimbingan Teknis LPPD pada Pemkab Bantul Yogyakarta, Senin - 16 Februari 2009 Bertempat di Operation Room Komplek Parasamya Bantul pada Selasa (10/2), BPKP DIY menjadi fasilisator bimbingan teknis LPPD Tahun 2008 pada Dinas/Instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Undang-undang tentang keuangan daerah dan otonomi daerah membawa konsekuensi pada perubahan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah daerah terutama dengan adanya PP Nomor: 3 Tahun 2007 dan PP Nomor: 6 Tahun 2008 tentang LPPD dan Evaluasi LPPD.

Tingkatkan Kualitas Penyajian LAKIP, BKKBN Provinsi DIY Undang Narasumber dari Perwakilan BPKP Provinsi DIY. Keinginan BKKBN wilayah D.I Yogyakarta agar dapat menyusun dan menyampaikan LAKIP ke MENPAN sesuai dengan format dan ketentuan yang berlaku dilakukan dengan mengundang fasilitator dari Perwakilan BPKP Provinsi DIY, Sumalyo, Ak. untuk melakukan Sosialisasi Penyusunan LAKIP BKKBN wilayah DIY. Bertempat di Hotel Arjuna, Jl. Mangkubumi 44 Yogyakarta pada tanggal 5 Februari 2009, BKKBN wilayah DIY menggelar acara Sosialisasi Penyusunan LAKIP BKKBN wilayah DIY. Acara yang dibuka langsung oleh Kepala BKKBN Provinsi DIY dihadiri oleh seluruh kepala bidang di lingkungan BKKBN Provinsi DIY.

“PARIS REVIEW”

Tahun I/No.1

Hal 19

Tegakkan Bendera BPKP DIY Melalui Fungsi Kehumasan Yogyakarta, Selasa - 10 Februari 2009 “Tegakkan bendera BPKP DIY melalui fungsi kehumasan”, demikian diungkapkan oleh Surung Naibaho, salah satu narasumber Sekretariat Humas yang juga Kepala Bidang Akuntan Negara dalam pertemuan Sekretariat Humas BPKP DIY, Selasa (10/2) di Ruang Pertemuan Timur lantai 3 Perwakilan BPKP Provinsi DIY. Dalam kesempatan tersebut beliau mewakili Kepala Perwakilan BPKP DIY yang tidak bisa hadir untuk membuka pertemuan pembahasan Evaluasi Program Kerja Kehumasan Perwakilan BPKP DIY tahun 2008 dan Penyusunan Program Kerja Kehumasan tahun 2009.

Studi Banding Budaya Kerja Tim KBK BPKP Sumsel Selama dua hari mulai Rabu (21/1), BPKP DIY mendapat kunjungan tamu anggota KBK dari Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan, Junaedi (Kasubag Kepegawaian) dan Hermansyah dalam rangka studi banding pengembangan Budaya Kerja di Perwakilan BPKP DIY. Tamu istimewa dari Bumi Sriwijaya tersebut disambut dengan hangat dalam nuansa kekeluargaan oleh Kepala Bagian Tata Usaha, Parwoto Dwi Putranto dan Tim Kelompok Budaya Kerja (KBK) BPKP DIY.

Para Petugas Perpustakaan Perwakilan BPKP DIY dapatkan Bimbingan Teknis Perpustakaan Beberapa waktu yang lalu, perpustakaan Perwakilan BPKP DIY mendapatkan bimbingan teknis pengenai pengelolaan perpustakaan instansi pemerintah dari para pustakawan Perpustakaan Daerah Provinsi D.I. Yogyakarta. Kegiatan tersebut merupakan hasil kerjasama dengan Kantor Perpustakaan Daerah Provinsi D.I. Yogyakarta. Kegiatan bimbingan teknis ini telah berlangsung sejak bulan Desember 2008 sampai Akhir Januari 2009.

Para Sekretaris Dapatkan Pelatihan Kearsipan Sebanyak 15 orang yang terdiri dari para sekretaris baik dari bidang pengawasan maupun bagian serta pegawai administrasi lainnya, mendapatkan bimbingan mengenai kearsipan. Kegiatan ini diselenggarakan atas kerjasama BPKP Perwakilan Provinsi DIY dengan Kantor Arsip Daerah Provinsi DIY.Pelatihan ini dilaksanakan selama dua hari, mulai 21-22 Januari 2009 yang bertempat di ruang kelas lantai III Perwakilan BPKP Provinsi DIY.

Resolusi Awal Tahun 2009 Perwakilan BPKP Provinsi DIY Pagi ini (5/1), selepas doa bersama dan pembacaaan kata bijak/mutiara, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DIY, Suwartomo, berkesempatan memberikan pencerahan kepada seluruh pegawai mengawai hari pertama masuk kerja di tahun 2009. Dalam kesempatan tersebut, Beliau mengucapkan selamat tahun baru Hijriah 1430 H dan tahun baru Masehi 2009. Beliau mengajak bersama seluruh warga BPKP DIY untuk lebih meningkatkan kinerja menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya dalam wadah kebersamaan yang telah bagus terbangun dalam budaya kerja yang telah sama-sama dikembangkan di BPKP DIY.

WARNA-WARNI

Wisata Kuliner

Wijilan, Sentra Gudeg Jogja Menyebut gudeg Jogja, otomatis ingatan kita akan tertuju pada sebuah kampung yang terletak di sebelah timur Alun-alun Utara Kraton Jogja. Dari kampung inilah, masakan khas yang berbahan dasar ‘gori’ ini menjadi populer hingga seantero dunia. Tak heran jika wisatawan yang berkunjung ke Jogja merasa kurang lengkap jika belum menyantap gudeg di tempat ini. Warung gudeg yang berderet di sebelah selatan Plengkung Tarunasura (Plengkung Wijilan) ini memiliki sejarah panjang. Ibu Slamet adalah orang pertama yang merintis usaha warung gudeg di tahun 1942. Beberapa tahun kemudian warung gudeg di daerah itu bertambah dua, yakni Warung gudeg Campur Sari dan Warung Gudeg Ibu Djuwariah yang kemudian dikenal dengan sebutan Gudeg Yu Djum yang begitu terkenal sampai sekarang. Ketiga warung gudeg tersebut mampu bertahan hingga 40 tahun. Sayangnya, tahun 1980’an Warung Campur Sari tutup. Baru 13 tahun kemudian muncul satu lagi warung gudeg dengan label Gudeg Ibu Lies. Dan sampai sekarang, warung gudeg yang berjajar di sepanjang jalan Wijilan ini tak kurang dari sepuluh buah. Gudeg Wijilan memang bercita rasa khas, berbeda dengan gudeg pada umumnya. Gudegnya kering dengan rasa manis. Cara memasaknya pun berbeda, buah nangka muda (gori) direbus di atas tungku sekitar 100 derajat celcius selama 24 jam untuk menguapkan kuahnya. Sebagai lauk pelengkap, daging ayam kampung dan telur bebek dipindang yang kemudian direbus. Sedangkan rasa pedas merupakan paduan sayur tempe dan sambal krecek. Ketahanan gudeg Wijilan ini memang cocok sebagai oleh-oleh, karena merupakan gudeg kering, maka tidak mudah basi dan mampu bertahan hingga 3 hari. Tak heran jika gudeg dari Wijilan ini sudah “terbang” ke berbagai pelosok tanah air, bahkan dunia. Harganya pun variatif, mulai dari Rp 20.000,- sampai Rp 100.000,-, tergantung lauk yang dipilih dan jenis kemasannya. Bahkan ada yang menawarkan paket hemat Rp 5.000,

dengan lauk tahu,tempe,dan telur. Seperti kemasan gudeg-gudeg di tempat lain, oleh-oleh khas Jogja ini dapat dike-

mas menarik dengan menggunakan ‘besek’ (tempat dari anyaman bambu) atau menggunakan ‘kendil’ (guci dari tanah liat yang dibakar). Yang lebih unik, beberapa penjual gudeg Wijilan ini dengan senang hati akan memperlihatkan proses pembuatan gudegnya jika pengunjung menghendaki. Bahkan, di warung Gudeg Yu Djum menawarkan paket wisata memasak gudeg kering bagi Anda yang ingin memasak sendiri. Anda akan mendapat arahan langsung dari Yu Djum. Seharian penuh Anda akan belajar membuat gudeg, dari mulai merajang ‘gori’, meracik bumbu, membuat telur pindang, sampai mengeringkan kuah gudeg di atas api.(Wi2n dari berbagai sumber)

Wisata Sejarah PANTAI PARANGTRITIS DAN LEGENDANYA Pasir membentang, yang dikelilingi oleh tebing batu dan ombak yang besar. Itulah gambaran Pantai Parangtritis, salah satu pantai yang telah terkenal hingga keluar Indonesia. Terletak sekitar 27 km arah selatan kota Jogja termasuk dalam wilayah Kabupaten Bantul. Pantai Parangtritis bukanlah hanya sekedar pantai biasa. Pantai Parangtritis memiliki cerita sejarah yang menarik. Parangtritis sendiri berasal dari kata Parang Tumaritis, yaitu air yang menetes (tumaritis) dari atas batu (parang). Air tersebut berasal dari mata air berdekatan dengan tempat semedi Dipokusumo. Dari sisi pariwisata Parangtritis terbagi menjadi tiga: wisata spiritual, wisata kultural, dan wisata natural. Wisata spiritual masih sangat dominan. Di kawasan itu banyak ditemui petilasan-petilasan yang ramai dikunjungi orang untuk 'ngalap berkah pada hari-hari tertentu, seperti Gua Langse, petilasan Parangkusumo, makam Syekh Bela-Belu, Syekh Maulana Maghribi, dan Kyai Selohening. Kali Opak memang "jalur tol" untuk menuju lokasi ini. Sedangkan wisata kultural berupa berbagai upacara yang diselenggarakan rutin tiap tahun, seperti labuhan atau malam 1 Sura. Sementara wisata natural meliputi objek pantai Parangtritis, Parangendog, serta sumber air panas Parangwedang.(H@m dari berbagai sumber)

“PARIS REVIEW”

Tahun I/No.1

SLAMET,

Hal 21

Profil Sahabat Kita

sebuah nama yang ringkas tapi jelas artinya. Itulah profil pegawai yang ditampilkan kali ini, sosok yang selalu ramah dan tersenyum dalam bekerja. Dengan ketrampilannya sebagai tukang jilid (dalam Uraian Jabatan : Penggandaan), mas Slamet selalu siap menerima permintaan fotocopy serta laporan untuk digandakan dan dijilid sesuai order dari Bidang/Sub Bagian yang memerlukan jasanya. Pegawai yang masuk BPKP sebagai CPNS pada 1 Maret 1986 dengan berbekal ijazah Sekolah Dasar, saat ini berpangkat Pengatur Muda, golongan II/a , tidak menghalanginya tetap bersemangat dalam bekerja. Selain keterampilan dalam penggandaan, mas Slamet juga mampu mengelola peralatan elektronik. Setiap Jum’at pagi, tatkala sebagian pegawai masih di rumah, mas Slamet sudah menyiapkan peralatan soundsystem untuk Senam Pagi Bersama, dan setiap Jum’at pula, dengan gesitnya membantu menyiapkan peralatan di Masjid As Shidiq BPKP DIY untuk persiapan sholat Jum’at. demikian pula bila akan ada acara di AULA seperti pengajian rutin bulanan , mas Slamet sudah otomatis mempersiapkan peralatan tanpa menunggu diperintah. Penggemar masakan ikan laut ini dilahirkan ibundanya di Yogyakarta tanggal 10 Juni 1957 tampil bersahaja dan mengaku cukup bangga dan bahagia bisa mengabdi di BPKP, menikmati hari-harinya dengan ditemani satu istri dan satu anak, di sebuah rumah asri di Perumahan Trimulyo Blok II/74 Jetis Bantul. di waktu senggangnya, sahabat kita yang mengidolakan tokoh SBY ini mempunyai hobby olahraga badminton dan mancing Selamat Bekerja mas Slamet, semoga selamat dalam pengabdian sampai purna tugas. Selamat...selamat, Pak Slamet Laksana bayi yang baru lahir redaksi Paris Review tentunya mutlak memerlukan bimbingan, arahan dan masukan dari berbagi pihak untuk melangkah kepada kematangan dan kedewasaan dalam mengelola bulletin “PARIS REVIEW” ini . Tak ada gading yang tak retak merupakan sebuah keniscayaan. Oleh karena itu kami mohon maaf dari lubuk hati terdalam. Kritik dan saran yang konstruktif senantiasa kami harapkan dari pembaca yang budiman.

SILAKAN KUNJUNGI Website Perwakilan BPKP DIY

www.bpkp.go.id

http://www.bpkp.go.id/index.php?idunit=31