SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MAGETAN Jln. Basuki Rahmat Selatan No. 01 Magetan Kode Pos Telepon. (0351)

(LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)

KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2016

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MAGETAN Jln. Basuki Rahmat Selatan No. 01 Magetan Kode Pos 63314 Telepon. (0351) 8198139

KATA PENGANTAR Sebagai langkah penilaian dan pertanggung jawaban secara instansional dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magetan maka dibuatlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang dalam penyusunannya telah kami sesuaikan dengan pedoman penyusunan yang berlaku dan sedapat mungkin dapat memenuhi azas akuntabilitas. Mengingat azas akuntabilitas merupakan azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Lebih lanjut dalam rangka meningkatkan pelaksanaan kinerja dalam lingkungan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magetan agar lebih berdayaguna, bersih dan bertanggung jawab serta mempunyai arah kebijakan, tujuan dan sasaran yang jelas, maka telah disusunlah Perencanaan Strategis (RENSTRA) sebagai bagian dari sistem Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang harus dibuat pada instansi pemerintah. Laporan Kinerja Pemerintah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magetan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang sekaligus dalam penyusunannya berpedoman Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas laporan kinerja Instansi Pemerintah. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan

Kinerja Pemerintah

(LKjIP) ini masih terdapat permasalahan-permasalahan yang belum/ kurang mengarah kepada hal-hal yang menjadi tujuan akhir sesuai visi dan misi yang dituangkan.

i LKjIP Satpol PP Kab. Magetan 2016

Untuk itu kami mohon saran dan masukan demi kesempurnaan LKjIP ini agar lebih bermanfaat.

Magetan,

Februari 2017

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MAGETAN

Drs. CHANIF TRI WAHYUDI , M.Si. Pembina NIP. 19721001 199203 1 004

ii LKjIP Satpol PP Kab. Magetan 2016

IKHTISAR EKSEKUTIF Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), menyajikan dan mengukur kinerja setiap instansi pemerintah sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan maupun kegagalan instansi dalam mencapai visi maupun misi SKPD. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan laporan kinerja instansi pemerintah selama 1 tahun. Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Magetan di tahun 2016 ini melaksanakan 6 program yang dituangkan dalam 15 kegiatan dan dimasukan kepada 3 sasaran strategis dan 9 indikator kinerja.

Tabel Capaian Kinerja Berdasarkan Sasaran Strategis Tahun 2016

NO

1.

2.

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya Ketertiban Umum

Meningkatnya Ketentraman Masyarakat

INDIKATOR KINERJA Presentase Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya Presentase kawasan bebas reklame yang tertib Presentase event daerah/ kegiatan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tertib dan aman Presentase penurunan pelaku penyakit masyakat Presentase kawasan bebas PKL yang tertib Presentase kecamatan yang melampaui SPM rasio Linmas Presentase kecamatan iii

LKjIP Satpol PP Kab. Magetan 2016

CAPAIAN

Ket.

134%

Melebihi Target

143%

Melebihi Target

97%

Tidak Mencapai Target

330%

Melebihi Target

119%

Melebihi Target

127%

Melebihi Target

143%

Melebihi

yang setiap 1 bulan sekali dipatroli oleh Satpol PP Terwujudnya Presentase laporan peningkatan yang ditindaklanjuti 3. kualitas dalam kurun waktu pelayanan publik maksimal 3x24 jam Nilai IKM (Indeks Kepuasan Minimal) Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Strategis (IKS)

Target

143%

106% 149%

Melebihi Target Melebihi Target Melebihi Target

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Satuan Polisi Pamong

Praja

Kab. Magetan tahun 2016 rata-rata sebesar 149%, hal ini

menunjukkan bahwa capaian seluruh sasaran program Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Magetan tahun 2016 telah mencapai target yang telah ditetapkan dengan harapan semoga di tahun mendatang dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang harus diupayakan semaksimal mungkin dalam pencapaiannya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Magetan tahun 2016

Magetan,

Februari 2017



iv LKjIP Satpol PP Kab. Magetan 2016

DAFTAR ISI

PENGANTAR………………………………………………………………………..

i

IKHTISAR EKSEKUTIF....................................................................................

iii

DAFTAR ISI.....................................................................................................

v

DAFTAR TABEL..............................................................................................

vi

BAB I.

PENDAHULUAN.............................................................................

1

A. Kedudukan Organisasi.............................................................

1

B. Tugas Pokok dan Fungsi..........................................................

2

C. Struktur Organisasi...................................................................

7

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA.................................

8

A. Rencana Strategis…………………………………………………

8

B. Visi dan misi……………………………………………………….

8

C. Tujuan dan Sasaran………………………………………………

9

D. Strategi dan Kebijakan……………………………………………

9

E. Perjanjian Kinerja Tahun 2016……………………………………

10

AKUNTABILITAS KINERJA.............................................................

13

A. Pengukuran Kinerja Tahun 2016…………………………………

13

B. Analisis Capaian Kinerja...........................................................

14

C. Akuntabilitas Kinerja..................................................................

23

PENUTUP.........................................................................................

27

BAB II.

BAB III.

BAB IV.

v LKjIP Satpol PP Kab. Magetan 2016

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.

Realisasi Capaian Kinerja Satpol PP tahun 2016

Tabel 3.2.

Jumlah Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksananya Tahun 2016

13 15

Tabel 3.3.

Kawasan Bebas Reklame Kab. Magetan

16

Tabel 3.4.

Event Besar Daerah yang diamankan Satpol PP

16

Tabel 3.5.

Kawasan bebas PKL yang tertib

18

Tabel 3.6.

Rasio Anggota Linmas Per Kecamatan

20

Tabel 3.7

Kecamatan yang Dipatroli Oleh Satpol PP

21

Tabel 3.8.

Data Laporan Masyarakat yang ditindaklanjuti Satpol PP

22

Tabel 3.9

Tabel Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi anggaran Renja yang dievaluasi

vi LKjIP Satpol PP Kab. Magetan 2016

23

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kabupaten Magetan terletak di kaki Gunung Lawu sebelah timur yang membentang dari selatan ke utara, yang dikenal dengan sebutan Green Belt Lawu atau lingkar hijau Lawu. Ibukota Kabupaten Magetan terletak di Kelurahan/Kecamatan Magetan. Secara geografis, Magetan terletak di antara 7° 38' 30" lintang selatan dan 111° 20' 30" bujur timur dengan ketinggian antara 660 s.d 1.660 meter di atas permukaan air laut.1 Kabupaten Magetan terbagi dalam 235 desa/kelurahan dengan rincian 208 desa dan 27 kelurahan 1.047 RW dan 4.715 RT. Berdasarkan klasifikasinya, 88 desa/kelurahan berklasifikasi perkotaan dan 147 desa/kelurahan berklasifikasi pedesaan. Luas wilayah Magetan 68.885 ha, terbagi atas 28.250 ha tanah sawah dan 40.635 ha tanah kering. Pertanian merupakan sektor yang paling dominan di Kabupaten Magetan, karena sebagian besar penduduk Magetan hidup dari bercocok tanam. Komoditas tanaman bahan makanan, utamanya padi masih merupakan produk yang besar peranannya bagi masyarakat Magetan. Seiring

perkembangannya,

Kab.

Magetan

kini

banyak

didatangi

pengunjung dari luar daerah sehingga rawan menimbulkan gangguan-gangguan terhadap ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta fasilitas umum. Dalam hal ini Pemerintah Kab. Magetan sebagai Pemerintah Daerah yang mempunyai fungsi hakikinya adalah memelihara ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, selain menyediakan kebutuhan dasar masyarakat (pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, fasilitas umum). Dalam melaksanakan fungsi tersebut Pemerintah Kab. Magetan membuat peraturan-pertauran daerah salah satunya Peraturan Daerah Kab. Magetan Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Magetan adalah salah satu instansi Pemerintah Kab. Magetan yang menjalankan fungsi organisasi dan bertanggung jawab penyelenggaraan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan perda yang didukung oleh anggaran dan sarana prasarana kerja. Mengingat pentingnya pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah

1 LKJiP Satpol PP Kab. Magetan 2016

diterbitkan Peraturan

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka melaksanakan intruksi tersebut Bupati Magetan telah memberikan tugas pokok kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Magetan berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Magetan Nomor 03 Tahun 2014 untuk menyelenggarakan penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Tugas tersebut harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, efektif, efisien dan akuntabel. B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamoing Praja (Satpol PP) adalah bagian perangkat daerah yang

mempunyai

tugas

di

bidang

penegakan Perda, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Dasar hukum tentang tugas dan tanggung jawab Satpol PP adalah PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Di kabupaten Magetan Satuan Polisi Pamong Praja beralamat di Jl. Basuki Rahmat Selatan no 2 Magetan. Terdiri dari 84

personil

dan

dipimpin

oleh

seorang

kepala

satuan

dan

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Menurut PP nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja di pasal 4 Satpol PP mempunyai fungsi: a. penyusunan

program

dan

pelaksanaan

penegakan

Perda,

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat; b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah; c. pelaksanaan

kebijakan

penyelenggaraan

ketertiban

umum

dan

ketenteraman masyarakat di daerah; d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat; 

(Tugas

perlindungan

masyarakat

merupakan

bagian

dari

fungsi

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dengan demikian fungsi perlindungan masyarakat yang selama ini berada

pada Satuan

Kerja Perangkat Daerah bidang

kesatuan

bangsa dan perlindungan masyarakat menjadi fungsi Satpol PP) e. pelaksanaan kepala

koordinasi

daerah,

ketenteraman

penegakan

penyelenggaraan masyarakat

dengan 2

LKJiP Satpol PP Kab. Magetan 2016

Perda ketertiban

dan

peraturan

umum

Kepolisian

dan Negara

Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya; f. pengawasan

terhadap

masyarakat,

aparatur,

atau

badan

hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah; dan g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penegak perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Satpol PP Kabupaten Magetan didukung oleh visi dan misi yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magetan : “Terwujudnya Masyarakat Magetan Yang Aman, Tentram, Tertib Dan Teratur Yang Berakar Pada Kesadaran Masyarakat Dalam Mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Bupati Dan Keputusan Bupati” Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magetan : a. Meningkatkan Kualitas Pembinaan Di Bidang Ketentraman Dan Keteriban Masyarakat b. Meningkatkan

Kualitas

Aparat

Satpol

Pp

Yang

Berfungsi

Melayani

Masyarakat Secara Profesional, Ramah, Transparan Dan Berdayaguna c. Meningkatkan Pelaksanaan Ketentraman Dan Ketertiban Umum d. Meningkatkan Pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati Dan Keputusan Bupati

Disamping fungsi, visi dan misi yang disebutkan sebelumnya, setiap bidang di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magetan juga memiliki Tugas Pokok dan Fungsi yang diatur dalam Peraturan Bupati Magetan nomor 45 Tahun 2013 tentang TUPOKSI Satpol PP yakni sebagai berikut: a. Sub Bagian Tata Usaha. Sub

Bagian

Tata

Usaha

mempunyai

tugas

melaksanakan

kebijaksanaan pelayanan administrasi, menyusun program pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : 1) Pelaksanaan

pengelolaan

urusan

rumah

ketatausahaan, kearsipan dan perpustakaan; 3 LKJiP Satpol PP Kab. Magetan 2016

tangga,

administrasi

2) Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai; 3) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai; 4) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perlengkapan dan asset; 5) Penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan; 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan. b. Seksi Penegakan Perundang – Undangan Daerah Seksi Penegakan Perundang – Undangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan

Penegakan

Perundang-undangan

Daerah

terhadap

masyarakat atau badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Penegakan Perundang – Undangan Daerah mempunyai fungsi : 1) Penyusunan rencana program kerja dan kebijakan teknis bidang penegakan Perundang – undangan Daerah; 2) Pelaksanaan koordinasi Penegakan Perundang – undangan Daerah yang dilakukan oleh PPNS terhadap masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; 3) Pelaksanaan tata administrasi PPNS dalam pemeriksaan dan teknis pelaksanaan

penyelesaian

ke

lembaga

Peradilan

atau

instansi

berwenang; 4) Pelaksanaan pembinaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; 5) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyidikan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; 6) Pelaksanaan pengamanan dan pencatatan terhadap barang sitaan hasil operasi sebagai bahan bukti dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum; 7) Pelaksanaan penyiapan tata administrasi sebagai bahan dalam rangka penyegelan dan pembongkaran; 8) Pelaksanaan penyiapan bahan dalam rangka pembinaan dan penyuluhan mengenai Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan Perundang — undangan lainnya yang berlaku; 9) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan kegiatan Penegakan Perundang – undangan Daerah; 10) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan. c. Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 4 LKJiP Satpol PP Kab. Magetan 2016

Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas merumuskan kebijakan mengendalikan operasional, pendataan dan pelaporan dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai fungsi 1) Penyusunan

rencana

program

dan

petunjuk

teknis

Operasional

Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; 2) Pelaksanaan operasional penertiban dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; 3) Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama dengan Lembaga Perangkat Daerah di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; 4) Pelaksanaan kegiatan dalam rangka peningkatan dan pemantapan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; 5) Penyelenggaraan komunikasi, konsultasi dan kerjasama dalam rangka memelihara dan memantapkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; 6) Pelaksanaan penertiban dan penindakan warga masyarakat atau badan hukum yang melanggar Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; 7) Penyelenggaraan evaluasi, pengendalian dan penertiban perijinan; 8) Pemberian pertimbangan/ rekomendasi perijinan; 9) Pelaksanaan evaluasi dan monitoring bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; 10) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan. d. Seksi Pengembangan Kapasitas. Seksi Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas melaksanakan pengawalan pejabat negara, melaksanakan kesiapsiagaan (kesamaptaan) dan melaksanakan pengamanan dan pengawasan terhadap situasi wilayah serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Pengembangan Kapasitas mempunyai fungsi : 1) Penyusunan rencana program kerja pelaksanaan tugas di bidang Pengembangan Kapasitas; 2) Penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan Pengembangan Kapasitas;


3) Penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan Pengawalan dan Kesiapsiagaan/kesamaptaan; 4) Pelaksanaan

penjagaan,

pengamanan

dan

pengawasan

dalam

menciptakan ketentraman dan ketertiban; 5) Pelaksanaan pengendalian di bidang Pengembangan Kapasitas; 6) Pelaksanaan

pengendalian

di

bidang

pengawalan

dan

kesiapsiagaan/kesamaptaan; 7) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan kegiatan Pengembangan Kapasitas; 8) Pelaksanaan penjagaan, pengamanan dan pengawasan terhadap instalasi vital Pemerintah Daerah; 9) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan. e. Seksi Perlindungan Masyarakat Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyiapan dan pengendalian serta pengerahan potensi bidang kesiagaan, peningkatan sumber daya manusia dan perlindungan masyarakat; serta

tugas-tugas

lain

yang

diberikan

oleh

Kepala

Satuan.

Untuk

melaksanakan tugas tersebut, seksi perlindungan masyarakat mempunyai fungsi : 1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dalam rangka pembinaan kelembagaan dan personil satuan perlindungan masyarakat; 2) Melaksanakan fasilitasi dalam upaya peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat. 3) Melakukan penyusunan perumusan pedoman pelatihan perlindungan masyarakat; 4) Melakukan

pengkajian

pengembangan

program

pembinaan

dan

kesiagaan satuan perlindungan masyarakat; 5) Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembinaan perlindungan masyarakat; 6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala satuan

C. Struktur Organisasi


BAGAN 1.1 STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MAGETAN KEPALA SAT POL – PP

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

KASUBAG TATA USAHA

STAF

SEKSI PENEGAKAN PERUNDANGUNDANGAN DAERAH

STAF

SEKSI KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS

STAF

STAF

UNIT PELAKSANA SATPOL PP KECAMATAN 7 LKJiP Satpol PP Kab. Magetan 2016

SEKSI PERLINDUNGAN MASYARAKAT

STAF


BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA A. Rencana Strategis Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam sejarah penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dapat dikatakan tetap atau selalu eksis tidak berubah. Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok pemerintahandi Daerah, kemudian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah,selalu ada pasal tertentu yang menyatakan keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja. Ini berarti ketika zaman terus berubah, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja tidak berubah, selalu dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal ini mengingat peran strategis Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu sebagaimana tercantum dalam Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 (pasal 255) : “Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.”. Dengan demikian Polisi Pamong Praja mempunyai 3 peran yaitu: a. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat b. menegakkan Peraturan Daerah c. menyelenggarakan perlindungan masyarakat B. Visi dan Misi 1. Visi : “Terwujudnya masyarakat Magetan yang aman, tenteram, tertib dan teratur yang berakar pada kesadaran masyarakat dalam mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati ” 2. Misi : a. Meningkatkan kualitas pembinaan di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat. b. Meningkatkan kualitas aparat Satpol PP yang berfungsi melayani masyarakat secara professional, ramah, transparan dan berdayaguna c. Meningkatkan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum 8 LKjIP Satpol PP Kab. Magetan 2016

d. Meningkatkan pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan

Bupati dan

Keputusan Bupati C. Tujuan dan Sasaran Misi 1

Meningkatkan kualitas pembinaan di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat.

a. Tujuan

Meningkatkan kualitas SDM, serta pemahaman dan pengetahuan masyarakat dibidang ketentraman dan ketertiban umum

b. Sasaran

Meningkatkan pengertahuan dan peran serta masyarakat dalam memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum

Misi 2

Meningkatkan kualitas aparat Satpol PP yang berfungsi melayani masyarakat secara professional, ramah, transparan dan berdayaguna

a. Tujuan

Meningkatkan profesionalisme aparat Satpol PP untuk menjawab tantangan tugas dan dinamika social yang berkembang di era masyarakat global

b. Sasaran

Meningkatkan profesionalisme aparatur pengendali ketentraman dan ketertiban umum

Misi 3

Meningkatkan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum

a. Tujuan

Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kondisi lingkungan yang aman, tertib dan kondusif

b. Sasaran

Meningkatkan pelayanan dan penanganan terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum

Misi 4

Meningkatkan pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati

a. Tujuan

Meningkatkan ketatan masyarakat kepada Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati

b. Sasaran

Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga ketentraman dan ketertiban umum

D. Strategi dan Kebijakan Misi 1

Meningkatkan kualitas pembinaan di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Strategi dan

Pelaksanaan sosisalisasi tentang pentingnya kententraman dan

Kebijakan

ketertiban umum Meningkatkan upaya-upaya untuk mencegah dan menanggulangi gangguan ketentraman dan ketertiban umum

Misi 2

Meningkatkan kualitas aparat Satpol PP yang berfungsi

9 LKjIP Satpol PP Kab. Magetan 2016

melayani masyarakat secara professional, ramah, transparan dan berdayaguna Strategi dan

Peningkatan profesionalisme aparatur yang didukung

Kebijakan

kelembagaan dan sarana prasarana yang memadai Meningkatkan Sumber daya manusia yang ada dari segi kuantitas dan kualitas untuk melaksanakan tugas secara profesional

Misi 3

Meningkatkan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum

Strategi dan

Peningkatan kinerja pelayanan aparatur dalam penyelenggaraan

Kebijakan

ketentraman dan ketertiban umum Meningkatkan ketentraman dan ketertiban secara bersama-sama antara aparatur dan masyarakat (kemitraan bermasyarakat)

Misi 4

Meningkatkan pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati

Strategi dan

Pemberdayaan masyarakat dengan memberikan penyuluhan dan

Kebijakan

bimbingan dalam peningkatan ketentraman dan ketertiban umum Mengantisipasi terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati

E. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. MAGETAN Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Satpol PP Magetan tahun 2016 SASARAN NO

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

%

70

bebas

%

70

daerah/

%

70

STRATEGIS 1.

Meningkatnya

Presentase

Ketertiban Umum

Penindakan

Pelanggaran

Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya Presentase

kawasan

reklame yang tertib Presentase

event


kegiatan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tertib dan aman Presentase

penurunan

pelaku

%

10

Presentase kawasan bebas PKL

%

70

%

70

%

70

%

70

Nilai

70

penyakit masyakat

yang tertib 2.

Meningkatnya

Presentase

kecamatan

yang

Ketentraman

melampaui SPM rasio Linmas

Masyarakat Presentase kecamatan yang setiap 1 bulan sekali dipatroli oleh Satpol PP 3.

Terwujudnya

Presentase

laporan

peningkatan kualitas

ditindaklanjuti dalam kurun waktu

pelayanan publik

maksimal 3x24 jam Nilai IKM (Indeks

yang

Kepuasan

Minimal)

Tabel. 2.2 PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 NO 1

PROGRAM/KEGIATAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran

2

378,000,000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan dinas/operasional

75,000,000

Pengadaan peralatan studio dan komunikasi Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3

ANGGARAN

Program Peningkatan Disiplin Aparatur


55,000,000 164,000,000 90,000,000

KETERANGAN

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 4

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

64,000,000

Pengendalian kebisingan, dan gangguan dari kegiatan masyarakat

100,000,000 60,000,000

Penegakan PeraturanDaerah dan pengendalian Keamanan dan kenyamanan lingkungan Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

255,000,000

100,000,000 60,000,000 -

Pengamanan Hari Besar dan Perayaan Kegiatan ORMAS 6

300,000,000

Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

Pengendalian keamanan lingkungan

5

140,000,000

400,000,000

Program Mengintensifikasikan Penanganan Masyarakat Survey Indeks Kepuasan Masyarakat

20,000,000

JUMLAH

2,261,000,000


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam rangka untuk mengetahui dan memulai sejauh mana tingkat keberhasilan maupun kendala serta permasalahan yang ada dalam melaksanakan kegiatan, khususnya pada kegiatan - kegiatan yang telah dilaksanakan maka berikut ini disampaikan evaluasi dan analisis kinerja yang telah dijalankan.

A. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016 Tolok ukur capaian kinerja tahun 2016 berdasarkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut : Tabel 3.1 Realisasi Capaian Kinerja Satpol PP Magetan Tahun 2016 SASARAN

INDIKATOR

STRATEGIS

KINERJA

NO 1.

Meningkatnya

Presentase

Ketertiban

Penindakan

Umum

Pelanggaran Peraturan

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

70 %

94%

134%

70 %

100%

143%

70 %

68%

97%

10 %

33%

330%

70 %

83%

119%

70 %

89%

127%

Daerah dan peraturan pelaksanaannya Presentase

kawasan

bebas reklame yang tertib Presentase daerah/ kepala

event kegiatan

daerah

dan

wakil kepala daerah yang tertib dan aman Presentase penurunan pelaku

penyakit

masyakat Presentase

kawasan

bebas PKL yang tertib 2.

Meningkatnya

Presentase kecamatan

Ketentraman

yang melampaui SPM

Masyarakat

rasio Linmas


Presentase kecamatan yang setiap 1 bulan

70 %

100%

143%

70 %

100%

143%

70

74.95

106%

sekali dipatroli oleh Satpol PP 3.

Terwujudnya

Presentase

laporan

peningkatan

yang

kualitas

dalam kurun waktu

pelayanan

maksimal 3x24 jam

ditindaklanjuti

publik Nilai

IKM

(Indeks

Kepuasan Minimal) Berdasarkan table diatas dapat dilihat bahwa terdapat 3 sasaran strategis dengan 9 indikator kinerja utama. Dari 9 indikator kinerja utama terdapat 8 indikator yang melebihi target, yakni: 1. Presentase Penindakan Pelanggaran PeraturanDaerah dan peraturan pelaksanaannya 2. Presentase kawasan bebas reklame yang tertib 3. Presentase penurunan pelaku penyakit masyarakat 4. Presentase kawasan bebas PKL yang tertib 5. Presentase kecamatan yang melampaui SPM rasio Linmas 6. Presentase kecamatan yang setiap 1 bulan sekali dipatroli oleh Satpol PP 7. Presentase laporan yang ditindaklanjuti dalam kurun waktu maksimal 3x24 jam 8. Nilai IKM (Indeks Kepuasan Minimal). Sedangkan terdapat 1 indikator yang tidak mencapai target yakni Presentase event daerah/ kegiatan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tertib dan aman. Sehingga dengan kondisi capaian di atas Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Magetan dapat dikatakan berhasil memenuhi amanat dalam mengemban tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Magetan.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA. 1. Analisis capaian kinerja Sasaran 1 Meningkatnya Ketertiban Umum Meningkatnya ketertiban umum diukur dengan 5 indikator, yakni: a. Presentase Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Pelaksanaannya


Pada tahun 2016 target yang ditetapkan oleh Satpol PP magetan adalah 70% sedangkan realisasinya adalah 94%. Data jumlah pelanggaran Perda yang berhasil ditertibkan oleh Satpol PP Magetan adalah sebagai berikut: Tabel 3.2 Jumlah Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Pelaksananya Tahun 2016 Jumlah pelanggaran

Jumlah

yang

pelanggaran

dilaporkan/diketahui

yang

petugas Satpol PP

ditertibkan

200

188

60

59

15

15

berijin

47

47

5

Orang Gila

20

15

6

Penertiban/penataan PKL

52

47

7

Pelajar bolos

3

3

8

Kebisingan

1

1

19

15

417

390

NO

1

Kategori

Reklame Pengamen, gelandangan,

2

pengemis dan anak jalanan

3

PSK, warung remangremang Bangunan Liar, galian C

4

9

dan toko modern tidak

Tindakan asusila di tempat umum TOTAL

Berdasarkan data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Satpol PP telah berhasil melebihi target.

b. Presentase Kawasan Bebas Reklame Yang Tertib Pada tahun 2016 target yang ditetapkan oleh Satpol PP adalah 70% sedangkan realisasinya adalah 100%. Kawasan bebas reklame adalah kawasan yang tidak diijinkan untuk dipasang reklame. Kawasan bebas reklame yang menjadi sasaran utama Satpol PP di Kab. Magetan adalah sebagai berikut: 15 LKjIP Satpol PP Kab. Magetan 2016

Tabel 3.3 Kawasan Bebas Reklame Kab. Magetan NO

KAWASAN BEBAS REKLAME

TERTIB/BLM TERTIB

1.

Alun-alun dan sekitarnya

TERTIB

2.

Depan gedung milik pemerintah Kab. Magetan

TERTIB

Tempat-tempat tertentu yang dapat menutupi

TERTIB

3.

traffic light Kawasan tersebut dipatroli dan ditertibkan oleh Satpol PP secara

intensif. Apabila diketahui terdapat pemasangan reklame di kawasan tersebut maka Satpol PP akan mengambil tindakan. Selain di kawasan bebas reklame, penertiban reklame juga dilakukan di seluruh wilayah Kab. Magetan. Pada dasarnya kasus pelanggaran pemasangan reklame selalu ditemui setiap hari. Dari tahun ke tahun, penertiban reklame kebanyakan dilakukan pada reklame liar tanpa ijin. Berdasarkan data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Satpol PP telah berhasil melebihi target. c. Presentase

Event

Daerah/ Kegiatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala

Daerah Yang Tertib Dan Aman. Pada tahun 2016 target yang ditetapkan oleh Satpol PP adalah 70% sedangkan realisasinya adalah 68%. Dalam satu tahun jumlah event daerah/kegiatan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berhasil diamankan oleh Satpol PP adalah pada 24 event besar. Diantaranya adalah: Tabel. 3.4 Event Besar Daerah Kab. Magetan yang Diamankan Petugas Satpol PP NO

EVENT BESAR DAERAH YANG BERHASIL DIAMANKAN SATPOL PP

A

Pengamanan hari Besar Keagamaan: 1. Hari raya Kenaikan Isa Al Masih 2. Hari raya Isra Miraj Nabi Muhammad 3. Hari raya Waisak 4. Hari raya Imlek 5. Tahun Baru Islam


6. Hari raya Idul FItri 7. Hari raya Idul Adha 8. Maulid Nabi Muhammad 9. Hari raya Natal 10. Safari Ramadhan 11. Poskotis Idul Fitri 12. Poskotis Tahun Baru B

Pengamanan Hari Besar Nasional 1. Tahun Baru Masehi 2. Hari Buruh Internasional 3. Hari Lahir Pancasila 4. Hari Kemerdekaan 17 Agustus 5. Peringatan G 30 S PKI 6. Hari Korpri 7. Hari Kartini 8. Hari Pendidikan 9. Hari Kebangkitan Nasional 10. Hari Koperasi 11. Hari Kesaktian Pancasila 12. Hari Jadi Magetan Dari 35 event besar Magetan terdapat 24 event yang diamankan oleh

Satpol PP Magetan, realisasi pencapaian pengamanan tidak memenuhi target 70% yakni hanya 68%. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target adalah: a. Kurangnya jumlah anggaran dan personil b. Tidak adanya permintaan pengamanan, pada acara-acara tertentu terkadang yang diminta oleh Kepala daerah hanya pengawalan saja. Berdasarkan data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Satpol PP tidak mencapai target.

d. Presentase Penurunan Pelaku Penyakit Masyakat Pada tahun 2016 target yang ditetapkan adalah penurunan pekat sebanyak 10%, sedangkan yang terealisasi adalah terjadi penurunan pekat sebanyak 33%.


Pelaku penyakit masyarakat

pada tahun sebelumnya adalah 45

orang sedangkan pada tahun ini hanya sekitar 30 orang,. Artinya jumlah pelaku pekat menurun sejumlah 15 orang dibandingkan tahun lalu atau turun kurang lebih 33%. Berdasarkan data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Satpol PP telah berhasil melebihi target.

e. Presentase Kawasan Bebas PKL Yang Tertib Pada tahun 2016 target yang ditetapkan adalah 70%, yang terealisasi adalah 83 %. Kawasan bebas PKL yang selama ini diawasi dan dipatroli Satpol PP adalah 15 kawasan yakni: Tabel. 3.5 Kawasan Bebas PKL yang Tertib NO

KAWASAN BEBAS PKL

TERTIB/BLM TERTIB

1

Alun-alun Magetan

TERTIB

2

Jln Pahlawan

3

Jln Jendral Sudirman

TERTIB

4

Jln Ahmad Yani

TERTIB

5

Jln Basuki Rahmat Selatan

TERTIB

6

Jln Basuki Rahmat Utara

TERTIB

7

Jln Basuki Rahmat Timur

TERTIB

8

Jln Basuki Rahmat Barat

TERTIB

9

Jln MT Haryono

TERTIB

10

Jln Mayjend Sungkono

TERTIB

11

Pasar Baru

TERTIB

12

Jln Mongonsidi

TERTIB

13

Kec. Barat

BLM TERTIB

14

Kec. Plaosan

BLM TERTIB

BLM TERTIB


15

Kawasan wisata Sarangan

16

Jln Yos Sudarso

TERTIB BLM TERTIB

Dari 16 kawasan tersebut terdapat 12 kawasan yang tertib. Sedangkan kawasan yang sulit ditertibkan adalah Kec. Barat, Kec. Plaosan, Jln Yos Sudarso dan Jln Pahlawan. Kendala yang dihadapi dalam penertiban PKL adalah banyaknya PKL yang sulit ditertibkan, selama tahun 2016 sebenarnya sudah seringkali dilakukan penertiban PKL, tetapi apabila ditertibkan hari ini maka akan kembali lagi pada keesokan harinya. Selama ini Satpol PP lebih melakukan upaya-upaya pendekatan dan pembinaan kepada para PKL agar lebih bisa dikondisikan. Berdasarkan data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Satpol PP telah berhasil melebihi target.

2. Analisis Capaian Kinerja Sasaran 2 Meningkatnya Ketentraman Masyarakat a. Presentase kecamatan yang melampaui SPM rasio Linmas Pada tahun 2016 target yang ditetapkan adalah 70%, sedangkan realisasinya adalah 89%. Target rasio linmas berdasarkan Permendagri no 69 tahun 2012 adalah 1 (satu) orang satuan linmas di setiap RT atau sebutan lainnya. Kab. Magetan memiliki 18 Kecamatan, dari semua Kecamatan tersebut terdapat 2 Kecamatan yang belum melampaui rasio SPM linmas yakni Kec. Magetan dan Kec. Bendo. Jumlah rasio anggota Linmas disetiap kecamatan adalah sebagai berikut:


Tabel. 3.6 Rasio Anggota Linmas per Kecamatan di Kab. Magetan Melampaui / JUMLAH

RASIO

ANGGOTA

PETUGAS

LINMAS

LINMAS

JUMLAH NO

KECAMATAN

tidak

RT

melampaui SPM

1

Magetan

326

292

2

Panekan

307

507

3

Poncol

188

243

4

Parang

307

398

5

Plaosan

361

468

6

Lembeyan

291

302

7

Takeran

194

337

8

Kawedanan

318

588

9

Maospati

321

361

10

Barat

251

389

11

Karangrejo

175

313

12

Sukomoro

275

424

13

Kartoharjo

174

361

14

Karas

178

305

15

Ngariboyo

267

370

16

Bendo

670

501

17

Nguntoronadi

125

273

18

Sidorejo

220

294

Total

4.948

6.726

0.9

TIDAK

1.7

YA

1.3

YA

1.3

YA

1.3

YA

1.0

YA

1.7

YA

1.8

YA

1.1

YA

1.5

YA

1.8

YA

1.5

YA

2.1

YA

1.7

YA

1.4

YA

0.7

TIDAK

2.2

YA

1.3

YA

1.5



b. Presentase Kecamatan Yang Setiap 1 Bulan Sekali Dipatroli Oleh Satpol PP Pada tahun 2016 target yang ditetapkan adalah 70%, sedangkan realisasinya adalah 100%. Kecamatan yang dipatroli oleh Satpol PP dalam 1 bulan adalah seluruh kecamatan di Kabupaten Magetan. Diantaranya adalah sebagai berikut: Tabel 3.7 Kecamatan yang Dipatroli oleh Satpol PP No

Nama Kecamatan

Frekuensi Patroli

1

Poncol

1 kali per minggu

2

Parang

1 kali per minggu

3

Lembeyan

1 kali per minggu

4

Takeran

1 kali per minggu

5

Nguntoronadi

1 kali per minggu

6

Kawedanan

1 kali per minggu

7

Magetan

5 kali per minggu

8

Ngariboyo

1 kali per minggu

9

Plaosan

1 kali per minggu

10

Sidorejo

1 kali per minggu

11

Panekan

1 kali per minggu

12

Sukomoro

1 kali per minggu

13

Bendo

1 kali per minggu

14

Maospati

1 kali per minggu

15

Karangrejo

1 kali per minggu

16

Karas

1 kali per minggu

17

Barat

1 kali per minggu

18

Kartoharjo

1 kali per minggu

Berdasarkan data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Satpol PP telah berhasil melebihi target. 3. Analisis capaian kinerja Sasaran 3 Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik a. Presentase Laporan Yang Ditindaklanjuti Dalam Kurun Waktu Maksimal 3x24 Jam


Target yang tetapkan pada tahun 2016 adalah 70% laporan ditindaklanjuti dalam kurun waktu maksimal 3x24 jam,

sedangkan

realisasinya adalah 100%. Laporan dari masyarakat yang diterima oleh Satpol PP Magetan berupa laporan lisan, maupun tertulis. Dari data yang masuk ada sekitar 168 laporan. Dari 168 laporan tersebut semuanya ditindaklanjuti dalam kurun waktu maksimal 3x24 jam. Tabel 3.8 Data Laporan Masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Satpol PP Kategori

NO 1

Reklame

Laporan Masuk 50

Pengamen, gelandangan, pengemis dan 40 2

anak jalanan

3

PSK, warung remang-remang

7

Bangunan Liar, galian C dan toko modern 20 4

tidak berijin

5

Orang Gila

15

6

Penertiban/penataan PKL

12

7

Pelajar bolos

8

8

Kebisingan

1

9

Tindakan asusila di tempat umum

15

Total

168


b. Nilai IKM (Indeks Kepuasan Minimal) Pada tahun 2016 target nilai IKM adalah 70, sedangkan realisasinya adalah 74.95. Pada akhir tahun 2016, Satpol PP bekerja sama dengan lembaga survey untuk mengadakan survey indeks kepuasan masyarakat. Dari survey tersebut diketahui bahwa nilai kepuasan masyarakat terhadap Satpol PP Magetan adalah 74.95 (predikat Baik). Berdasarkan data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Satpol PP telah berhasil melebihi target.


C. AKUNTABILITAS KINERJA

Tabel 3.9 Tabel Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi anggaran Renja yang dievaluasi

No

1

Program/Kegiatan

Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Tahun 2016 yang dievaluasi Kinerja

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi

Anggaran

Kinerja

Anggaran

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%) Kinerja

Anggaran

366,931,393

100%

97%

Buah

73,318,500

100%

98%

15

Unit

54,615,000

100%

99%

164,000,000

1

Tahun

161,397,225

100%

98%

90,000,000

5

Unit

89,617,392

100%

100%

Volume

Satuan

Rp

Volume

Satuan

Rp

12

Bulan

378,000,000

12

Bulan

3

Buah

75,000,000

3

15

Unit

55,000,000

1

Tahun

5

Unit

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran

2

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)

Tersedianya jasa pelayanan administrasi perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Pengadaan peralatan studio dan komunikasi Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Tersedianya kendaraan dinas yang memadai Tersedianaya alat komunikasi yang memadai Terpeliharanya gedung kantor Pemeliharaan kendaraan dinas operasional 23

LKjIP Satpol PP Kab. Magetan 2016

3

4

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

Pengendalian kebisingan, dan gangguan dari kegiatan masyarakat Pengendalian keamanan lingkungan Penegakan PeraturanDaerah dan pengendalian Keamanan dan kenyamanan lingkungan

Terpenuhinya kebutuhan seragam dinas

Mengoptimalkan kinerja Satpol PP

Penyelenggaraaa n kegiatan peningktan SDM Satpol PP dan Kasi Trantib Kec. Dan Kelurahan Kegiatan pengamanan rutin kegiatan daerah berjalan lancar Pengamanan kegiatan insidentil Penegakan perda berjalan lancar


90

Stel

140,000,000

90

Stel

139,524,800

100%

100%

1

Tahun

300,000,000

1

Tahun

281,275,800

100%

94%

235

Personel

64,000,000

235

Personel

64,000,000

100%

100%

18

Kec.

100,000,000

18

Kec.

100,000,000

100%

100%

12

Bulan

60,000,000

12

Bulan

59,914,000

100%

100%

1

Tahun

255,000,000

1

Tahun

254,998,000

100%

100%

5

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengamanan Hari Besar dan Perayaan Kegiatan ORMAS

6

Pengawasan kinerja Satpol PP

100

%

100,000,000

100

%

100,000,000

100%

100%

90

Orang

60,000,000

90

Orang

60,000,000

100%

100%

-

-

Terlaksananya pengamanan hari besar dan perayaan kegiatan ormas

1

Tahun

400,000,000

1

Tahun

261,620,000

100%

65%

Meningkatkan pelayanan Satpol PP

1

Tahun

20,000,000

1

Tahun

19,045,000

100%

95%

585

-

2,086,257,110 100%

96%

Program Mengintensifikasikan Penanganan Masyarakat Survey Indeks Kepuasan Masyarakat

JUMLAH

2,261,000,000 Rata-rata capaian kinerja (%)

Realisasi fisik kegiatan seluruhnya mencapai 100% walaupun realisasi keuangan sebesar 96 % dikarenakan sudah sesuai kebutuhan belanja. 25 LKjIP Satpol PP Kab. Magetan 2016

BAB IV PENUTUP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Magetan Tahun 2016 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Magetan tahun 2016. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Magetan Tahun 2016 ini dapat menggambarkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kab Magetan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam tahun 2016 Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Magetan menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis dengan 9 (sembilan) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Sasaran 1 terdiri dari 5 indikator kinerja dengan nilai rata-rata capaian kinerja sasaran 164% dapat diinterpretasikan dalam kategori melebihi target. 2. Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator kinerja memiliki rata-rata capaian target sebesar 135% dapat diinterpretasikan dalam kategori melebihi target. 3. Sasaran 3 terdiri dari 2 indikator memiliki rata-rata capaian target sebesar 125% dapat diinterpretasikan dalam kategori melebihi target. Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 sasaran tersebut, secara umum Satpol PP Kab. Magetan telah melebihi target. Alokasi Anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan Satpol PP Kab. Magetan dalam rangka mencapai target kinerja tahun 2016 adalah sebesar

Rp 2,261,000,000,

sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp 2,086,257,110 atau dengan kata lain realisasi penyerapan anggaran pada tahun 2016 adalah sebesar 96%. Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Magetan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja 27 LKjIP Satpol PP Kab. Magetan 2016

Kab. Magetan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun fihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kab. Magetan.

Magetan,

Februari 2017




SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MAGETAN Jln. Basuki Rahmat Selatan No. 01 Magetan Kode Pos Telepon. (0351)

Recommend Documents