SAMBUTAN KOMISARIS UTAMA

SAMBUTAN KOMISARIS UTAMA

Saya berikan apresiasi kepada PMLI yang telah membuat Pedoman

Pengendalian Gratifikasi ini. Pedoman Pengendalian Gratifikasi ini merupakan salah satu pilar utama dalam mendukung Transformasi Budaya di lingkungan IPC dan anak perusahaan. Keberhasilan Transformasi Budaya akan dapat dicapai apabila ada role

model yang dapat dicontoh serta kesungguhan dari tiap-tiap individu untuk terus meningkatkan kemampuan dan profesionalismenya dengan menerapkan IPC Value. Saya berharap Pedoman Pengendalian Gratifikasi ini dapat menjadi panduan bagi segenap insan di PMLI dan diwujudkan dalam tindak dan perilaku sehari-hari, baik dalam berinteraksi dengan pihak luar (pelanggan, vendor,dll) dan internal perusahaan.

Bogor,

Juli 2016

PT PENDIDIKAN MARITIM DAN LOGISTIK INDONESIA Komisaris Utama,

R.J. LINO

Pedoman Pengendalian Gratifikasi | PMLI

|i

SAMBUTAN DIREKTUR UTAMA

Semangat Pagi! Antusias!

“Apakah pemberian dan atau penerimaan hadiah/cinderamata dan fasilitas lainnya merupakan bentuk gratifikasi?” Tentu akan ada jawaban dan perilaku insan yang berbeda jika perusahaan tidak mengatur pedoman pengendalian gratifikasi dalam menjalankan bisnis perusahaannya. Pedoman pengendalian gratifikasi inilah yang akan menjaga hubungan bisnis yang transparan dan akuntabel, baik dengan pihak eksternal maupun internal perusahaan. Berdasarkan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 12B yang menyatakan bahwa setiap gratifikasi kepada penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Untuk itu, dengan komitmen yang kuat, PMLI membuat sebuah Pedoman Pengendalian Gratifikasi guna mengatur perilaku setiap insannya dalam menghadapi praktik gratifikasi dalam semua bisnis yang PMLI jalankan.

ii |


Dengan adanyan Pedoman Pengendalian Gratifikasi, setiap insan PMLI WAJIB MENOLAK setiap pemberian dan atau penerimaan dan atau permintaan gratifikasi. Selanjutnya, melalui Pedoman Pengendalian Gratifikasi ini diharapkan dalam kehidupan sehari-hari seluruh insan PMLI berperilaku dan berkomitmen menjadi insan yang berintegritas. Salam Integritas!

Bogor,

Juli 2016

PT PENDIDIKAN MARITIM DAN LOGISTIK INDONESIA Direktur Utama,

NINA INSANIA K.PERMANA


| iii

DAFTAR ISI SAMBUTAN KOMISARIS UTAMA .................................................... i SAMBUTAN DIREKTUR UTAMA ..................................................... ii DAFTAR ISI ................................................................................. iv PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI PT PENDIDIKAN MARITIM DAN LOGISTIK INDONESIA I.

PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG............................................................ 1 B. DEFINISI ........................................................................ 2 C. TUJUAN .......................................................................... 4 D. RUANG LINGKUP ............................................................. 5 E. DASAR HUKUM ................................................................ 5

II. KETENTUAN GRATIFIKASI A. PRINSIP DASAR............................................................... 6 1. PENOLAKAN TERHADAP GRATIFIKASI ......................... 6 2. PENERIMAAN GRATIFIKASI ......................................... 7 3. PEMBERIAN GRATIFIKASI ........................................... 8 4. PEMBERIAN GRATIFIKASI ATAS PERMINTAAN ............. 9 5. PEMBUATAN PELAPORAN GRATIFIKASI ....................... 9 B. KLASIFIKASI GRATIFIKASI ............................................... 10 1. GRATIFIKASI YANG DIANGGAP SUAP .......................... 10

iv |


2. GRATIFIKASI DALAM KEDINASAN................................ 11 3. BUKAN GRATIFIKASI .................................................. 11 C. BATASAN PENERIMAAN DAN PEMBERIAN ATAS PERMINTAAN DARI PIHAK KETIGA ................................... 15 1. BATASAN PENERIMAAN GRATIFIKASI .......................... 15 2. BATASAN PEMBERIAN GRATIFIKASI ............................ 17 3. BATASAN ATAS PEMBERIAN YANG BERDASARKAN PERMINTAAN PIHAK KETIGA....................................... 19 4. BATASAN PEMBERIAN DAN PENERIMAAN GRATIFIKASI LAINNYA ................................................................... 20 III. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN GRATIFIKASI A. IMPLEMENTASI ............................................................... 21 B. PENANGANAN GRATIFIKASI ............................................. 22 C. MEKANISME PELAPORAN ................................................. 22 D. SANKSI ATAS PELANGGARAN ........................................... 23 IV. PENUTUP ........................................................................... 24


|v

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI PT PENDIDIKAN MARITIM DAN LOGISTIK INDONESIA I. PENDAHULUAN A.

LATAR BELAKANG PT Pelabuhan Maritim dan Logistik Indonesia atau yang kemudian disebut ‘PMLI’, senantiasa melandaskan setiap kegiatannya pada prinsip pengelolaan perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG). Ketaatan pada prinsip-prinsip GCG ini diaplikasikan pada seluruh aktivitas PMLI untuk menegakkan visi PMLI "To be a center of excellence and

strategic partner in developing port, maritime and logistics business in Indonesia and Asia Pacific". Sebagai

perusahaan

yang

profesional,

independen,

berintegritas dan berkelanjutan isu anti Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) menjadi prioritas bagi manajemen PMLI. Dalam semangat tersebut, manajemen PMLI terus melakukan upaya-upaya untuk membersihkan diri dari praktik KKN, termasuk didalamnya upaya pengendalian praktik Gratifikasi. PMLI menyadari bahwa dalam menjalin hubungan kerja dengan pihak ketiga, baik stakeholder maupun vendor, seringkali bersinggungan dengan praktik gratifikasi, sehingga dibutuhkan sebuah pedoman untuk mengendalikan praktik tersebut. Hal ini dilakukan agar seluruh Insan PMLI memiliki pemahaman yang sama tentang perlakuan terhadap gratifikasi serta membantu Insan PMLI untuk tidak terjerat dalam praktik gratifikasi yang termasuk tindak pidana suap.


|1

Pedoman

Pengelolaan

Gratifikasi

ini

diharapkan

akan

memperkokoh penegakan GCG PMLI dan menjadi acuan bagi seluruh

Insan

berhubungan

PMLI

dalam

menyikapi

dengan

pihak

ketiga

gratifikasi

PMLI.

ketika

Pedoman

ini

merupakan salah satu rangkaian dokumen penegakan GCG PMLI dimana konten dalam pedoman ini selaras dengan Pedoman GCG, Kode Etik Bisnis dan juga Tatalaksana Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia. B. DEFINISI 1.

Pemberian dan/atau penerimaan hadiah/cinderamata dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik yang diberikan atau diterima oleh Gratifikasi.

Insan

PMLI

yang

terjadi

karena

berkaitan

dengan

jabatan/wewenangnya di PMLI yang dapat menimbulkan benturan

kepentingan

dan/atau

mempengaruhi

independensinya dalam bekerja. 2.

Hadiah/Cinderamata.

Setiap

pemberian

dan/atau

penerimaan dan/atau permintaan dalam bentuk uang dan/atau setara uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman

tanpa

bunga,

tiket

perjalanan,

fasilitas

penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, serta berbagai macam bentuk hiburan dan fasilitas lainnya. 3.

Hiburan. Segala sesuatu yang berbentuk kata-kata, tempat, benda, perilaku, kegiatan yang dapat menjadi penghibur dan menyenangkan bagi seseorang, yang

2|


meliputi namun tidak terbatas pada undangan makan, musik, film, opera, drama, pesta, atau permainan, olahraga, wisata dan lainnya. 4.

Insan PMLI. Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh Pegawai PMLI, serta personil lainnya yang secara langsung bekerja untuk dan atas nama PMLI.

5.

Tim Pengendali Gratifikasi PMLI. Tim Pengendali Gratifikasi bertanggung jawab atas program Pengelolaan Gratifikasi yang meliputi sosialisasi kebijakan dan juga pengelolaan laporan gratifikasi PMLI.

6.

Keluarga Inti. Suami atau isteri dan anak-anak dari Insan PMLI.

7.

Pihak

Ketiga/Mitra

Kerja.

Orang

perseorangan

dan/atau badan hukum yang memiliki atau tidak memiliki hubungan bisnis dengan PMLI atau merupakan pesaing PMLI termasuk tapi tidak terbatas pada vendor, supplier,

dealer, agen, bank counterpart maupun mitra kerja Pihak Ketiga. 8.

Wajib Lapor Gratifikasi. Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh Pegawai PMLI, serta personil lainnya yang secara langsung bekerja untuk dan atas nama PMLI.

9.

Pimpinan Tertinggi Setempat. Direktur Utama sampai dengan Dewan Komisaris, sesuai dengan jabatan dari pelapor.

10. Perusahaan. PMLI, sedangkan perusahaan dengan huruf p kecil menunjuk kepada perusahaan secara umum. 11. Atasan Langsung. Bagi pegawai adalah Manager masingmasing. Bagi Staf Khusus Direktur dan Manager adalah Direksi yang menaungi. Pedoman Pengendalian Gratifikasi | PMLI

|3

12. Suap. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara tersebut berbuat atau tidak

berbuat

sesuatu

dalam

jabatannya,

yang

bertentangan dengan kewajibannya atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. 13. Komisi

Pemberantasan

Komisi/lembaga

negara

Korupsi yang

(KPK).

dibentuk

untuk

melaksanakan tugas dan dengan independen serta bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana korupsi. C. TUJUAN Tujuan penyusunan pedoman ini adalah untuk: 1.

Sebagai pedoman bagi Insan PMLI untuk memahami pengelolaan Gratifikasi di PMLI.

2.

Sebagai panduan bagi Insan PMLI dalam mengambil sikap terhadap praktik penerimaan dan pemberian Gratifikasi di PMLI.

3.

Mewujudkan

pengelolaan

independen,

berintegritas

PMLI dan

yang

profesional,

berkelanjutan

dengan

mewujudkan PMLI yang bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

4|


D. RUANG LINGKUP Ruang lingkup Pedoman ini adalah mengenai hal-hal yang terkait dengan ketentuan gratifikasi: prinsip dasar; klasifikasi gratifikasi;

batasan penerimaan, pemberian, dan pemberian

atas permintaan dari pihak ketiga; serta implementasi kebijakan gratifikasi. E. DASAR HUKUM 1.

Undang Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

2.

Undang

Undang

No.

31

tahun

1999

yang

telah

diamandemen berdasarkan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal-pasal penting terkait Gratifikasi, yaitu: Pasal 12 B Setiap

gratifikasi

kepada

pegawai

negeri

atau

penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan pembuktian sebagai berikut: 1.

yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.

2.

yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.


|5

Pasal 12 C 1.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi

yang

diterimanya

kepada

Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2.

Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

3.

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal

menerima

laporan

wajib

menetapkan

gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik Negara. 4.

Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

II. KETENTUAN GRATIFIKASI A. PRINSIP DASAR 1. Penolakan Terhadap Gratifikasi Insan PMLI WAJIB MENOLAK pada kesempatan pertama apabila ditawarkan dan/atau diberikan hadiah/cinderamata dan hiburan (entertainment) secara sopan dan santun serta melaporkannya kepada Tim Pengendali Gratifikasi PMLI.

6|


Diharapkan Insan PMLI dapat memberikan penjelasan mengenai

kebijakan

dan

aturan

Gratifikasi,

khusus

Pedoman ini, yang berlaku di lingkungan PMLI kepada pihak yang menawarkan/memberikan tersebut. Selain itu, Insan PMLI yang bersangkutan dapat meminta kepada Tim Pengendali Gratifikasi PMLI untuk membantu menjelaskan mengenai

Pedoman

ini

sebagai

salah

satu

bentuk

sosialisasi kepada pihak yang menawarkan Gratifikasi. 2. Penerimaan Gratifikasi Insan PMLI DILARANG MENERIMA GRATIFIKASI dari Pihak Ketiga baik atas inisiatif sendiri maupun orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam pelaksanaannya, seluruh Insan PMLI DILARANG untuk: a.

Menerima apapun dari Pihak Ketiga yang bersifat menyimpang dari ketentuan peraturan perundangundangan dan peraturan PMLI yang berlaku.

b.

Menerima parsel dalam bentuk apapun sehubungan dengan perayaan hari raya keagamaan.

c.

Mengizinkan Pihak Ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Insan PMLI, baik sendirisendiri maupun berkelompok, baik secara langsung maupun tidak langsung.

d.

Menerima

pengembalian

dana/refund

dan/atau

keuntungan yang bersifat pribadi, yang melebihi dan/atau

bukan

merupakan

haknya

dari

pihak

manapun juga, termasuk tapi tidak terbatas dari Pihak Ketiga,

hotel,


dan

restoran/rumah

makan, |7

sehubungan

dengan

pekerjaan

dan/atau

tugas

kedinasan. e.

Bersikap

diskriminatif

memenangkan

dan

penyedia

tidak

adil

untuk

barang/jasa/dan/atau

rekanan/mitra kerja tertentu dengan maksud untuk menerima imbalan jasa dari pihak-pihak dimaksud untuk

dinikmati

secara

sendiri-sendiri

dan/atau

bersama dengan Insan PMLI lainnya. 3. Pemberian Gratifikasi Seluruh

Insan

PMLI

DILARANG

MEMBERI

GRATIFIKASI kepada Pihak Ketiga, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam pelaksanaannya, seluruh Insan PMLI DILARANG untuk: a.

Menjanjikan,

menawarkan

atau

memberikan

Gratifikasi kepada Pihak Ketiga secara menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam Pedoman ini. b.

Menyuap atau memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Pihak Ketiga, termasuk namun tidak terbatas pada pejabat di instansi lain dengan maksud untuk mempengaruhi pengambilan keputusan.

c.

Memberi sesuatu dalam bentuk apapun Pihak Ketiga, termasuk pada mitra kerja, penyedia barang dan jasa secara menyimpang dari ketentuan sebagaimana diatur dalam Pedoman ini.

d.

Memberi parsel dalam bentuk apapun kepada sesama Insan PMLI sehubungan dengan perayaan hari raya

8|


keagamaan dengan menggunakan harta/dana/fasilitas PMLI. e.

Memberi parsel dalam bentuk apapun kepada Pihak Ketiga

sehubungan

dengan

perayaan

hari

raya

keagamaan. f.

Memberi

bantuan

kepada

Pihak

Ketiga

dengan

menggunakan harta/dana/fasilitas PMLI untuk dan atas nama pribadi. g.

Memberi sesuatu dalam bentuk apapun kepada sesama Insan PMLI dan/atau Pihak Ketiga yang tidak sesuai dengan kaidah agama, norma kesusilaan dan ketentuan dalam Pedoman ini.

h.

Memberi sesuatu dalam bentuk apapun kepada sesama Insan PMLI dan/atau Pihak Ketiga yang merupakan

aset/harta/fasilitas

terdokumentasi

milik

dan

tidak

PMLI

tanpa dapat

dipertanggungjawabkan. 4. Pemberian Gratifikasi Atas Permintaan Seluruh

Insan

PMLI

DILARANG

MEMBERI

GRATIFIKASI kepada Pihak Ketiga, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dilakukan karena adanya permintaan dari Pihak ketiga tersebut. 5. Pembuatan Pelaporan Gratifikasi Seluruh Wajib Lapor Gratifikasi WAJIB membuat laporan atas penolakan, penerimaan, dan pemberian Gratifikasi kepada Tim Pengendali Gratifikasi PMLI.


|9

B. KLASIFIKASI GRATIFIKASI 1. Gratifikasi Yang Dianggap Suap Suatu Gratifikasi akan berubah menjadi tindak pidana suap apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: a.

Gratifikasi

tersebut

berhubungan

dengan

wewenang/jabatan Insan PMLI di Perusahaan. b.

Gratifikasi

yang

berupa

penerimaan

Hadiah/Cinderamata dan Hiburan tidak dilaporkan kepada Tim Pengendali Gratifikasi PMLI. Setiap gratifikasi yang menurut Pedoman ini dianggap sebagai suap harus DITOLAK, kecuali jika situasi pada saat itu

tidak

memungkinkan

bagi

Insan

PMLI

yang

bersangkutan untuk menolaknya. Yang termasuk dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk menolak adalah sebagai berikut: a.

Jika

Insan

PMLI

tersebut

pelaksanaan

pemberiannya,

diberikannya

Gratifikasi,

tidak waktu

serta

tidak

mengetahui dan

lokasi

mengetahui

identitas dan alamat Pihak Ketiga. b.

Jika menurut pertimbangan logika yang wajar pada umumnya, tindakan penolakan dapat menyebabkan terganggunya hubungan baik antara perusahaan dengan Pihak Ketiga, dimana pemberian tersebut bukan dalam bentuk uang dan/atau setara uang dan/atau surat berharga yang nilainya tidak melebihi Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dari masing masing Pihak Ketiga.

10 |


2. Gratifikasi Dalam Kedinasan Adalah

gratifikasi

(hadiah/fasilitas

resmi)

dari

penyelenggara kegiatan yang diberikan kepada Insan PMLI sebagai wakil resmi Perusahaan dalam suatu kegiatan tertentu. Perlakuan atas Gratifikasi dalam hal ini adalah sebagai berikut: a.

Setiap pemberian Gratifikasi dalam kedinasan berupa uang dan/atau setara uang WAJIB DITOLAK.

b.

Pemberian gratifikasi dalam kedinasan yang tidak berupa uang dan/atau setara uang yang nilainya tidak melebihi Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) WAJIB DITOLAK.

c.

Pemberian gratifikasi dalam kedinasan yang tidak berupa uang dan/atau setara uang yang nilainya tidak melebihi Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan bukan termasuk dalam kategori gratifikasi yang dianggap suap, DAPAT DITERIMA.

d.

Setiap tindakan gratifikasi dalam kedinasan WAJIB DILAPORKAN.

3. Bukan Gratifikasi Adalah setiap pemberian yang diterima oleh Insan PMLI berdasarkan perjanjian yang sah atau karena Insan PMLI yang bersangkutan meraih prestasi tertentu. Beberapa contoh pemberian yang bukan gratifikasi adalah sebagai berikut: a.

Gaji dan pendapatan sah lainnya yang diterima Insan PMLI dari Perusahaan.


| 11

b.

Fasilitas, sarana dan prasarana penunjang dalam bekerja, termasuk namun tidak terbatas pada pakaian, sepatu, perlengkapan kerja, kendaraan dinas serta lainnya yang diberikan oleh Perusahaan kepada Insan PMLI.

c.

Diskon yang berlaku bagi masyarakat umum yang diberikan oleh badan usaha, dalam hal ini termasuk tapi

tidak

terbatas

pada

rumah

makan,

hotel,

penyedia jasa transportasi (tiket pesawat), dimana pemilik badan usaha tersebut tidak mempunyai hubungan kerja/kedinasan dengan Insan PMLI yang bersangkutan. d.

Keuntungan

dari

penempatan

dana

maupun

pembelian saham yang berlaku bagi masyarakat umum, yang diperoleh Insan PMLI atas penempatan dana pribadinya. e.

Penghasilan yang diperoleh dari usaha sah Insan PMLI.

f.

Diperoleh dari hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan

lurus

dua

derajat

atau

dalam

garis

keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan Insan PMLI yang bersangkutan. g.

Diperoleh dari hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan Insan PMLI yang bersangkutan.

12 |


h.

Diperoleh dari pihak yang mempunyai keluarga sebagaimana pada huruf ‘f’ dan ‘g’ di atas terkait dengan hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagaman/adat/tradisi dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan Insan PMLI yang bersangkutan.

i.

Penghargaan dan/atau hadiah yang diberikan karena pencapaian prestasi akademis atau non akademis yang diperoleh Insan PMLI dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan.

j.

Kesempatan atau keuntungan termasuk suku bunga khusus atau diskon komersial yang juga berlaku bagi masyarakat umum.

k.

Pemberian kepada Insan PMLI yang didasarkan pada kontrak atau perjanjian resmi antara Perusahaan dengan Pihak Ketiga.

l.

Makanan dan/atau minuman yang dihidangkan dalam jamuan makan, yang diperoleh sehubungan dengan keikutsertaan Insan PMLI dalam kegiatan resmi yang diadakan Pihak Ketiga.

m. Pinjaman dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang juga berlaku bagi masyarakat umum atau

diperoleh

karena

adanya

kerjasama

resmi

dengan perusahaan. n.

Keuntungan dari undian, program atau kontes yang dilakukan secara terbuka kepada masyarakat umum yang diperoleh Insan PMLI di luar rangkaian kegiatan ataupun hubungan kedinasan di Perusahaan.


| 13

o.

Pensiun atau keuntungan lainnya yang berasal dari partisipasi pada Pihak Ketiga secara berkelanjutan dalam kaitannya dengan program kesejahteraan Insan PMLI.

p.

Pemberian atau penerimaan makanan dan minuman dalam jumlah besar dan/atau dalam bentuk jasa boga/catering yang berasal dari dan kepada sesama Insan PMLI.

q.

Hadiah doorprize yang diperoleh Insan PMLI dalam kegiatan, event atau gathering yang diselenggarakan Perusahaan.

r.

Uang dan/atau setara uang, dalam hal ini termasuk tapi tidak terbatas pada cek atau voucher, yang diberikan oleh Perusahaan kepada Insan PMLI sebagai honor karena telah menjadi pemateri/pengajar untuk sesama Insan PMLI dalam salah satu acara/event yang bersifat pelatihan/training.

s.

Uang dan/atau setara uang, dalam hal ini termasuk tapi tidak terbatas pada cek atau voucher, yang diberikan oleh Perusahaan kepada Insan PMLI sebagai sebagai

honor

karena

telah

menjadi

pemateri/pengajar di luar jam kerja atau pada hari cutinya, dalam suatu

acara/event

yang bersifat

pelatihan/training yang diselenggarakan oleh Pihak Ketiga. t.

Plakat, vandal, goodie bag / gimmick dari panitia seminar, lokakarya, pelatihan yang nilainya secara keseluruhan sampai dengan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dimana keikutsertaan Insan PMLI yang

14 |


bersangkutan dalam kegiatan tersebut didasarkan pada penunjukan dan penugasan resmi perusahaan. C. BATASAN

PENERIMAAN

DAN

PEMBERIAN

ATAS

PERMINTAAN DARI PIHAK KETIGA 1.

Batasan Penerimaan Gratifikasi Insan PMLI DILARANG menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun, kecuali: a. Menerima Hadiah/Cinderamata yang mencantumkan logo/nama perusahaan pemberi, dengan batasanbatasan yang harus dipenuhi seluruhnya sebagai berikut: 1)

Logo dan/atau nama perusahaan/pihak yang memberikan benda-benda dimaksud merupakan bagian

yang

kebijakan/promosi

tidak

terpisahkan

perusahaan

pemberi

dari dan

merupakan benda-benda yang lazim sebagai bentuk promosi perusahaan. 2)

Benda-benda yang tidak memiliki nilai finansial yang tinggi, seperti buku, compact disc dan sebagainya.

3)

Bukan

berupa

pemberian

yang

melanggar

kesusilaan dan hukum. b. Menerima

honorarium

dari

Pihak

Ketiga

DIPERBOLEHKAN, sepanjang pemberian tersebut tidak bermaksud untuk mempengaruhi Insan PMLI untuk melakukan dan/atau tidak melakukan sesuatu hal berkaitan dengan kedudukan/jabatannya.


| 15

c.

Menerima

Hadiah/Cinderamata

berupa

barang/uang/setara uang, DIPERBOLEHKAN, dalam hal Insan PMLI menyelenggarakan acara pernikahan, khitanan, kelahiran, atau terkait dengan musibah, dengan

nilai

pemberian

maksimum

sebesar

Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per acara, sepanjang pemberian

tersebut

mempengaruhi

tidak

Insan

bermaksud

PMLI,

untuk

untuk

melakukan

dan/atau tidak melakukan sesuatu hal berkaitan dengan kedudukan/jabatannya. d.

Menerima

Hiburan

yang

masih

dalam

batas

kewajaran, dengan memenuhi batasan-batasan secara keseluruhan, sebagai berikut : 1)

Hiburan tidak dilakukan secara terus-menerus oleh pihak pemberi kepada Insan PMLI atau anggota keluarganya.

2)

Penolakan

terhadap

Hiburan

dimaksud

dikhawatirkan dapat mempengaruhi hubungan bisnis secara institusi antara Perusahaan dengan Pihak Ketiga yang menawarkan Hiburan. 3)

Tidak mengganggu waktu kerja Insan PMLI yang bersangkutan.

4)

Tidak

melakukan

pembicaraan

mengenai

pemberian informasi internal Perusahaan yang dapat menimbulkan kecurangan dan benturan kepentingan.

16 |


2.

Batasan Pemberian Gratifikasi Insan PMLI DILARANG memberikan hadiah/cinderamata dan hiburan (entertainment) dalam bentuk apapun kepada Pihak Ketiga, kecuali jika memenuhi seluruh batasan-batasan sebagai berikut: a. Pemberian makan

Hadiah/Cinderamata

dan/atau

Hiburan,

dan/atau

jamuan

DIPERBOLEHKAN

sepanjang pemberian tersebut dimaksudkan untuk membina hubungan baik dalam batas-batas yang sesuai

dengan

kewajaran

dan

memperhatikan

hubungan yang setara, saling menghormati dan tidak bertujuan untuk menyuap pihak yang bersangkutan untuk memberikan sesuatu hal kepada Perusahaan yang tidak menjadi hak Perusahaan secara hukum. Contoh pemberian dimaksud misalnya jamuan makan, kegiatan olah raga, tiket pertunjukan kesenian, buku, rekaman musik dan sebagainya. b.

Pemberian

Hadiah/Cinderamata

dan/atau

Hiburan

TIDAK DIPERBOLEHKAN dalam bentuk uang tunai (Cash Payment). c.

Pemberian TIDAK

Hadiah/Cinderamata

DIPERBOLEHKAN

dan/atau

dalam

Hiburan

bentuk-bentuk

yang melanggar kesusilaan dan hukum. d.

Pemberian Hadiah/Cinderamata berupa barang yang dimaksudkan

untuk

promosi

Perusahaan,

DIWAJIBKAN mencantumkan logo Perusahaan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari barang


| 17

dimaksud (logo Perusahaan pada barang dimaksud tidak dapat dihilangkan). e.

Pemberian

honorarium

kepada

Pihak

Ketiga,

DIPERBOLEHKAN sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan. f.

Pemberian

Hadiah/Cinderamata

berupa

barang/uang/setara uang, DIPERBOLEHKAN, dalam hal

Insan

PMLI

menghadiri

acara

Pernikahan,

Khitanan, Kelahiran, atau Musibah, dengan nilai pemberian maksimum sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap acara, sepanjang pemberian tersebut tidak bermaksud untuk mempengaruhi pihak penerima, untuk melakukan dan/atau tidak melakukan sesuatu hal berkaitan dengan kedudukan/jabatannya. g. Jamuan makan tidak dibatasi, sejauh memenuhi kewajaran dan dilakukan di tempat yang terhormat dan tetap menjaga citra positif Perusahaan. h. Seluruh

pemberian

Hadiah/Cinderamata

dan/atau

jamuan makan dan/atau Hiburan hanya diperbolehkan dengan seizin atasan langsung masing-masing dengan sebelumnya

dilaporkan

kepada

Tim

Pengendali

Gratifikasi PMLI. Apabila Wajib Lapor Gratifikasi melakukan pemberian hadiah/cinderamata dan hiburan sebagaimana dimaksud dalam butir (a) sampai dengan (h) di atas wajib melakukan hal-hal sebagai berikut: a. Setiap rencana pemberian hadiah/cinderamata dan hiburan (entertainment) wajib disampaikan kepada 18 |


Atasan Langsung sekurang kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan pemberian hadiah/cinderamata dalam suatu surat/memo izin prinsip. b. Atasan

Langsung

akan

meneliti

nilai

dan

sifat

pemberian tersebut dan segera memutuskan apakah pemberian tersebut disetujui/tidak disetujui dalam suatu surat/memo izin prinsip dan meneruskannya kepada

pimpinan

tertinggi

setempat

untuk

memperoleh persetujuan. c. Wajib Lapor Gratifikasi yang bersangkutan wajib mengisi formulir gratifikasi dan menyerahkannya kepada Tim Pengendali Gratifikasi PMLI. 3. Batasan Atas Pemberian Yang Berdasarkan Permintaan Pihak Ketiga a.

Setiap Insan PMLI apabila diminta untuk memberikan hadiah/cinderamata

dan

(entertainment)

hiburan

hendaknya MENOLAK secara sopan dan santun dengan memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan aturan terkait Gratifikasi

yang berlaku di

Perusahaan kepada Peminta tersebut. Pemberian penjelasan ini dapat disampaikan dengan bantuan Tim Pengendali Gratifikasi PMLI yang sekaligus juga merupakan

salah

satu

bentuk

sosialisasi

atas

kebijakan Gratifikasi tersebut. b.

Apabila

permintaan

pemerasan

dan/atau

dimaksud

mengarah

pemaksaan

yang

kepada dapat

mempengaruhi kelancaran proses operasional dan bisnis perusahaan, Insan PMLI, khususnya Wajib Pedoman Pengendalian Gratifikasi | PMLI

| 19

Lapor Gratifikasi yang bersangkutan wajib segera melaporkan kepada Atasan Langsung. c.

Atasan langsung Insan PMLI yang bersangkutan agar segera mengkoordinasikan permasalahan tersebut dengan

Pimpinan

Tertinggi

Setempat

untuk

mendapatkan keputusan mengenai tindakan yang akan

diambil

tersebut.

untuk

Apabila

menindaklanjuti

menghadapi

permintaan

keraguan

dalam

pengambilan keputusan, maka Pimpinan Tertinggi Setempat melaporkan hal tersebut kepada pimpinan yang lebih tinggi diatasnya. Atasan Langsung dapat berkonsultasi

dengan

fungsi

hukum

di

induk

perusahaannya. 4. Batasan Pemberian Dan Penerimaan Gratifikasi Lainnya Bila

dalam

kegiatan

sehari-harinya

Insan

PMLI

menemukan atau menghadapi suatu peristiwa yang menurut Insan PMLI termasuk dalam tindakan yang berpotensi suap dan/atau termasuk dalam kategori Gratifikasi baik merupakan pemberian (baik inisiatif sendiri maupun berdasarkan permintaan) dan/atau penerimaan, tetapi belum diatur dalam Pedoman ini maupun dalam Pedoman Tim Pengendali Gratifikasi PMLI, maka Insan PMLI yang bersangkutan wajib melaporkannya kepada atasan langsung dan Tim Pengendali Gratifikasi PMLI secara tertulis melalui nota dan/atau surat elektronik.

20 |


III. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN GRATIFIKASI A. IMPLEMENTASI Untuk memastikan bahwa Pedoman ini diketahui oleh seluruh Insan PMLI dan Pihak Ketiga, maka ditugaskan kepada Insan PMLI untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: 1. Melakukan sosialisasi Pedoman ini kepada seluruh Insan PMLI dalam bentuk tatap muka maupun perangkat sosialisasi. 2. Mencantumkan

larangan

pemberian/penerimaan

hadiah/cinderamata dan hiburan (entertainment) pada setiap pengumuman dalam proses pengadaan barang/jasa di lingkungan PMLI, dengan merujuk pada Pedoman ini. 3. Fungsi

Pengendali

Gratifikasi

dan

Fungsi

Corporate

Communication PMLI ditugaskan untuk secara terus menerus memberikan informasi kepada seluruh Insan PMLI, Pihak Ketiga dan pihak-pihak lainnya mengenai diberlakukannya Pedoman ini di lingkungan PMLI. 4. Fungsi Procurement di lingkungan PMLI ditugaskan untuk menyampaikan Pedoman ini kepada seluruh pihak terkait dalam mata rantai supply di lingkungan PMLI, dalam hal ini namun tidak terbatas pada penyedia barang/jasa, agen, distributor dan pelanggan serta stakeholder lainnya. 5. Memberikan informasi yang jelas kepada pihak manapun yang berkeinginan mengetahui isi Pedoman ini. 6. Menugaskan kepada Fungsi Pengendali Gratifikasi untuk membangun sistem implementasi Pedoman ini. 7. Staf Khusus Direktur ditugaskan memonitor penerapan Pedoman ini dan memberikan laporan secara berkala Pedoman Pengendalian Gratifikasi | PMLI

| 21

setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Direksi mengenai implementasinya termasuk laporan-laporan yang telah diterima terkait dengan Gratifikasi. B. PENANGANAN GRATIFIKASI Dalam kondisi tertentu, dimana Insan PMLI tidak dapat menghindar untuk menerima pemberian dari Pihak Ketiga dimana pemberian tersebut diluar ketentuan yang telah disebutkan di atas, atau pemberian tersebut sudah ada di suatu tempat yang dititipkan kepada/melalui orang lain tanpa sepengetahuan

Insan

PMLI

tersebut,

maka

yang

bersangkutan wajib mengembalikannya. Apabila hal ini tidak mungkin dilakukan, maka yang bersangkutan harus segera melaporkan

kepada

Tim

Pengendali

Gratifikasi

dengan

sepengetahuan Atasan Langsung secara tertulis sesuai mekanisme yang diatur dalam Pedoman ini. C. MEKANISME PELAPORAN 1. Apabila terdapat penerimaan Hadiah/Cinderamata dan/ atau Hiburan di luar batasan yang sudah diatur PMLI, maka Insan PMLI wajib melaporkan hal tersebut melalui: Tim Pengendali Gratifikasi Pelaporan melalui Tim Pengendali Gratifikasi dengan sepengetahuan Atasan Langsung masing-masing, oleh Insan PMLI penerima Hadiah/Cinderamata selambatlambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan, dengan

menyampaikan

(form

penerimaan

Hadiah/Cinderamata dengan contoh Format sebagaimana diatur dalam Lampiran Pedoman ini). 22 |


2. Untuk penerimaan yang merupakan barang yang cepat kadaluwarsa (misal: makanan dan minuman), maka dapat diserahkan kepada Lembaga Sosial dengan menyampaikan bukti tanda penyerahan kepada Tim Pengendali Gratifikasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah tanggal penerimaan

sebagaimana

dimaksud,

dengan

contoh

Format sebagaimana diatur dalam Pedoman ini. 3. Tim

Pengendali

penerimaan

Gratifikasi

Hadiah/Cinderamata

membuat serta

rekapitulasi

melaporkannya

kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selambatlambatnya 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal penerimaan tersebut oleh Insan PMLI. D. SANKSI ATAS PELANGGARAN Pedoman ini berlaku dan mengikat bagi seluruh Insan PMLI dengan kewajiban pelaporan mengikat kepada Wajib Lapor Gratifikasi. Pelanggaran terhadap ketentuan Pedoman ini akan dikenakan sanksi yang berlaku di PMLI dan berpotensi dikenakan tindak pidana suap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melakukan pelaporan Gratifikasi berarti telah melindungi diri sendiri dan keluarga dari peluang dikenakannya tuduhan tindak pidana suap.


| 23

IV. PENUTUP Pedoman ini disusun untuk dijadikan acuan dalam pengelolaan gratifikasi di lingkungan PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia.

24 |


SAMBUTAN KOMISARIS UTAMA

Recommend Documents