//
SAMBUTAN KEPALABAPPENAS Dr.Djunaedi Hadisumarto PADARAPATKONSOLIDASI PEMERINTAHAN DALAMNEGERI REPUBLIKINDONESIA Jakarta,{6 Mei2001
Pendahuluan pelaksanaan Setelahhampir5 (lima)bulan sejak dicanangkannya kebijakandesentralisasi dan otonomidaerahtanggal1 Januari2001yang lalu, pertemuan seperti ini sangat penting untuk melihat sejenak pelaksanaan berbagaikebijakandasionalyangtelahmenjadikesepakatan bersama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, permasalahan yangdihadapiseftalangkahpemecahan apayangperlukita lakukan. Nasionaldan LimaPrioritasPembangunan Permasalahan Kesepakatankebijakannasionalyang dimaksudadalah rumusan permasalahan mendesakyang kitahadapibersamadan solusiyangperlu kita lakukanbersamasebagaimana tertuangdalamPROPENAS2000 2004 yang telah ditetapkansebagaiUU No.25 Tahun 2000. Menurut pembangunan di masa GBHN 1999,permasalahan dalampelaksanaan yaitu: lalu,telah melahirkan 5 (lima)masalahutama pembangunan,
gejaladisintegrasi (i) merebaknya bangsadan munculnya konfliksosial;(ii) pemulihan hukumdan HAM;(iii)lambatnya lemahnyapenegakan ekonomi; (iv) rendahnyakesejahteraan rakyatdan ketahananbudayanasional;serta (v) kurang berkembangnyakapasitas pembangunandaerah dan masyarakat. Berdasarkan pemahaman atas permasalahantersebut, telah Nasionaldalam PROPENAS ditetapkanLima PrioritasPembangunan Tahun 2000-2004yang harus menjadiperhatiankita semua yaitu: (i) MembangunSistem Politik yang Demokratisserta Mempertahankan Persatuan dan Kesatuan.(ii) MewujudkanSupremasi Hukum dan yang Bersih,(iii) Mempercepat PemulihanEkonomidan Pemerintahan (iv) dan Berkeadilan, Berkelanjutan LandasanPembangunan Memperkuat MembangunKesejahteraanRakyat dan KetahananBudaya, dan (v) Dqerah.Kelima prioritaspembangunan Pembangunan Meningkatkan' melaluiI (sembilan) dapatdilaksanakan tersebutkemudiandiharapkan yaitubidangekonomi,politik,agama,pendidikan, bidangpembangunan, sumberdayaalam pembangunan daerah,pembangunan sosial-budaya, dan lingkunganhidup, serta pertahanandan keamanan,dan sudah sewajarnya menjadi acuan daerah dalam penyusunan rencana tentunyadengan disesuaikan pembangunandaerah masing-masing, setempat. kondisisertaaspirasi terhadaplingkungan, tersebutdi tingkat berbagaipermasalahan Disadaribahwaintensitas darisatudaerahdengandaerahlainnya.Demikianpula daerahbervariasi bagi setiap tersebutakan berbeda-beda prioritassolusi permasalahan daerah.Namun,sebagaibagianintegraldari negarakesatuanRepublik daerahuntuk adalahmenjadisangatpentingbagipemerintah tndonesia,
pembangunan melihatapakahkegiatan telahdifokuskan untukmengatasi permasalahan berbagai tersebut Penyelesaianprioritas pembangunanyang pada prinsipnya yangtimbuldan merebak merupakanresponsterhadappermasalahan padamasareformasi prasyarat ini, adalahmerupakan untukpemulihan perekonomian serta kembali normatnyakehidupanberbangsadan bernegara.
Desentralisasi, OtonomiDaerah,dan KesiapanDaerah Pada dasarnya,kebijakandesentralisasi harus selalu disatukan dengan tujuan
untuk melakukan demokratisasi pemerintahan,
memperkokoh kesatuan dan persatuan nasional, pemberdayaan masyarakat. kesejahteraan Oleh masyarakat di daerah,sertapeningkatan dan pewujudan karenaitu, perludipahamibersamabahwadesentralisasi otonomidaerahadalahsuatuprosesberjangkapanjang,dan tidak dapat bahwakesiapan daerahdalam dalamjangkapendek.Disadari diselesaikan Di satupihakadadaerah melaksanakan otonomidaerahamatlahberagam. yang sudahsangatsiap,tetapidi lainpihakada daerahyangrelatifbelum siap. Hal ini terkaitdengankondisidan kemajuandaerahselamadua dekade belakanganini. Demikianpula bahwa tidak semua daerah daerah alamyangsama.Ada beberapa kekayaansumberdaya mempunyai yang memilikisumberdaya, baik manusia,alammaupunkeuanganyang otonomi cukupmemadaisehinggadenganpastiakansiapmelaksanakan daerah.
J
FaktorKunci KesuksesanOtonomiDaerah: PeningkatanKapasitas Agar pelaksanaan otonomidaerahberdayagunadan berhasilguna, kiranyaperlu lebih diutamakanusaha untuk meningkatkan kemampuan daerahmasing-masing atau yang disebutdenganistilahcapacitybuilding. Peningkatan kapasitasdaerahterutamadimaksudkan untukmemperkuat basis otonomi daerah dalam aspek perencanaanpembangunan, program-program pelaksanaan,monitoringdan evaluasi,pengendalian agar mencapai sasarannya, dan penciptaan "good governance" (transparansi,akuntabilitas,dan keterlibatanmasyarakatluas) dalam melaksanakan rodapemerintahan danpembangunan. PROPENAS,sesuai GBHN 1999, telah memberikanarahan mengenai program peningkatankapasitas daerah yaitu Program Daerah,ProgramPeningkatan KapasitasAparatPemerintah Peningkatan Kapasitas KelembagaanPemerintahanDaerah, Program Penataan PengelolaanKeuanganDaerah, serta Program PenguatanLembaga tersebut untuk Masyarakat.Mengingat pentingnyaprogram-program pusatmaupunpemerintah otonomidaerahmakapemerintah keberhasilan daerah perlu menetapkannyasebagai prioritas utama, melalui perencanaan masing-masing. Program Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Daerah aparat profesionalisme manajemen dan kemampuan untukmeningkatkan pemerintahdaerahbertujuanagar tersediabaikjumlahmaupunkualitas daerahyangprofesional tenagaaparatpemerintah Program PeningkatanKapasitas KelembagaanPemerintahan Daerah ditujukan untuk meningkatkankapasitas kelembagaan
pemerintahan daerah yang menyangkut mekanisme kerja, struktur yang memadaiguna organisasi,dan peraturanperundangan-undangan menjaminpelaksanaanotonomidaerah.Sedangkansasaranyang ingin dicapai adalah tersusunnyastruktur organisasiyang tepat, kinerja di kerjaantarorganisasi hubungan yangtinggi,terbangunnya kelembagaan lingkunganpemerintahandaerah, antara organisasipemerintahdan yangbersihdanbaik. pemerintahan sertaterciptanya masyarakat, ProgramPenataanPengelolaanKeuanganDaerahditujukanuntuk meningkatkankemampuan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah Secara profesional, efisien, transparan, dan bertanggunggugat.Sasaran yang ingin dicapai adalah semakin meningkatnyaproporsipendapatanasli daerahsecarasignifikandalam danpembangunan. masyarakat pembiayaan kegiatanpelayanan program Penguatan Lembaga Masyarakat ditujukan untuk berbagailembagamasyarakat dan keterlibatan kemampuan meningkatkan baik formal maupun informaldalam proses pengambilankeputusan, jalannyapemerintahan, sertapengawasan dan pelaksanaan perencanaan, masyarakat Lembaga-lembaga masyarakat. dan pelayanan pembangunan, yang dimaksudtermasukDewan PerwakilanRakyat Daerah (DPRD)' badan perwakilandesa, lembagaswadayamasyarakat,lembagaadat, madanilainnya.Sasaran dan lembagamasyarakat lembagakeagamaan, secarabaikseftaterbangunnya yang hendakdicapaiadalahberfungsinya mekanismepartisipasilembagamasyarakatdalam prosespengambilan keputusan, perencanaan,pelaksanaanserta terciptanyamekanisme sosialsecarademokratis. pengawasan
5
PembiayaanPembangunan Pusatuntuk,terutama AdalahsudahmenjadikewajibanPemerintah pada tahap-tahapawal desentralisasi, yang membantudaerah-daerah secarafinansialmasihkurang.lnstrumen secararelatiftingkatkesiapannya DAK (Dana Alokasi Khusus)dan Dana Contingencypada APBN 2001 bersifatamat strategisbagi PemerintahPusat untuk dapat membantu prosesdesentralisasi bagidaerahyangrelatifmasihbelumsiapmelakukan maupunpembangunan. Namun, salahsatu komponenrodapemerintahan saat ini, diharapkanpemerintahdaerah sesuai dengan perkembangan yangdihadapiPemerintah. dapatmemahamikesulitankeuangan ini DanaAlokasiKhususpadatahunanggaran2001untuksementara kembalidaerahdan penghutanan ditekankanpada kegiatanpenghijauan daerahkritisdan rawanbanjir.Sementaraitu, alokasidana"contingency" yangmemiliki padadasarnyadiutamakan daerah-daerah untukmembantu sejalan kekuranganyang sangatmenonjoldalampotensikeuangannya, dengan penerapan formula alokasi Dana PerimbanganKeuangan sebagaimana ditetapkan dalam UU No.25l1999 dan peraturan pelaksanaannya. Dalam hal ini pengukuranatas pencapaianminimum sangatperluuntukdilakukan. requiremenfs
Pembangunan KoordinasiAntar Perencanaan Sesuai dengan paradigmapembangunanbaru dengan azas dan otonomidaerah, pemerintahpusat, propinsi,dan desentralisasi pola komunikasiproduktifdan harus mengembangkan kabupaten/kota
berkedudukan setara satudengan lainnya, dengan catatan masing-masing perandanfungsinya menjalankan tanpaakanterjadi tumpang tindihsatu denganlainnya. Dalam konteksinilah perencanaanpembangunannasionalperlu dilakukan: tidak lagi bersifatkoordinasiinstruksionalyang bernuansa sentralistik, namun lebih mengutamakanpencapaiankesepakatan bersamadalam langkah-langkah pembangunanyang akan dilakukan oleh masing-masingtingkatan pemerintahan(Pusat,propinsi,dan Kabupaten serta Kota), demi tercapainya tujuan kesejahteraan masyarakat. Saat ini Pemerintah sudahmerampungkan suatukonsepperaturan perundang-undangan yang akan dijadikanacuanoleh seluruhtingkatan pemerintahan, baik pusatmaupundaerahuniukperumusan perencanaan pembangunan dan pengendalian melaluisuatu mekanismekoordinasi yang sesuaidengannuansaotonomidan desentralisasi. Konseptersebut sudahdibahasdenganmempertimbangkan berbagaisarandan masukan yang disampaikan daerahmelaluiforum konsultasidenganpara Kepala pemerintah BappedaPropinsi,dan departemen/lembaga non departemen. Konsep peraturan perundang-undangan tersebut dewasa ini sudah pertimbangan disampaikankepada DPOD untuk mendapatkan akhir. Dengan adanya peraturanperundang-undangan dimaksuddiharapkan pemerintahanyang lebih dapat tercipta efektivitaspenyelenggaraan transparandemokratis, akuntabel,desentralistik, dan partisipatif. Melalui pengaturan tersebut diharapkan tercipta mekanisme koordinasi perencanaan yang lebih berorientasi pada komunikasi dan dialogantar
7
lingkuppemerintahan, denganprinsipkebersamaan, kesetaraan, dan salingkebergantungan satusamalain.
EvaluasiPelaksanaan OtonomiDaerah juga dapat melaksanakan PemerintahdaerahPropinsidiharapkan evaluasiperiodikataspelaksanaan desentralisasi dan penruujudan otonomi daerahmasing-masing setiapkwartaldan menyebarluaskan hasilevaluasi tersebutkepadapemerintahpusat maupunpemerintahpropinsilainnya. Denganadanyahasilevaluasidan monitoring tersebutdiharapkan segala kekurangandan ketidaksesuaian dapatdisempurnakan. Di tingkatpusat, pemerintah telahmenyiapkan berbagaiperangkatmonitoring dan evaluasi sekaligusmenyiapkantim untuk meresponssetiap permasalahan yang a timbul. Bappenaspada saat ini juga tengahmenyiapkansuatu "Regional Development Index", yaitu indeks untuk menggambarkantingkat perkembangan daerahdan kesiapannya dalammenghadapi desentralisasi dan otonomidaerah.Kiranyadaerahpropinsipun dapatmelakukanhal yang sama untuk daerah-daerah kabupatendan kota yang ada di wilayahnya. Dalam perumusanregionaldevelopment indexdimaksudminimal mencakup3 (tiga) aspek utama,yaitu : komponen pengembangan otonomi daerah,komponenpercepatanpembangunan daerahdalam pengembanganwilayah,dan komponenpeningkatanpemberdayaan masyarakat. Beberapaindikatoratau variabelyang dipertimbangkan komponenpengembangan dalam penghitungan otonomidaerahantara
lain : ProdukDomestikRegionalBruto(PDRB),Pendapatan Asli Daerah, Ketersediaan Saranadan Prasarana Pemerintahan, dan RentangKendali Pemerintahan. Selanjutnyauntuk komponenpercepatanpembangunan dan pengembangan wilayahada beberapaindikatoratau variabelyang dipertimbangkan, yaitu : LembagaKeuangan,Sarana dan prasarana Ekonomi,Saranadan PrasaranaSosial,SumberDaya Alam baik yang dapat diperbaharuimaupunyang tidak, dan Luas Wilayah.Sedangkan untuk komponen pemberdayaanmasyarakatbeberapaindikatoratau variabel yang dikembangkanmeliputi antara lain; Ketenagakerjaan, PartisipasiMasyarakat,organisasi Kemasyarakatan, Keamanandan Ketertiban,serta JumlahPenduduk.Denganindekstersebut,disamping sebagaialat advokasidan evaluasiperkembangan pembangunan daerah, dapatpuladipergunakan sebagaidasarpenyusunan kerangkakerjadalam perencanaanpembangunan,evaluasipemekaranatau penggabungan wilayah,perhitungan danaperimbangan danlainsebagainya. Demikianlahbeberapapokok pikiranyang mudah-mudahan dapat dijadikanmasukandan acuanbagipembahasan selanjutnya.
My.dok:Xuhpulrn P!p.r K.par.
9
