1
S SALINAN ALINAN
PUTUSAN Nomor : 23/Pdt.G/2012/PTA Bdg.
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada
tingkat
banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara: Pembanding, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Cimahi, Dalam hal ini memberi kuasa kepada : Dedy Mulyana,SH, MH., Dian Purnamawati, SH., semuanya adalah AdvokadKonsultan Hukum pada Law Office MULYANA & ASSOCIATES, beralamat kantor di Jl. Purwakarta Raya No. 5 Antapani Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor : 299/0113/2011 tanggal 29 September 2011, semula Pemohon sekarang Pembanding. melawan Terbanding, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga/Peg. Swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, semula Termohon sekarang Terbanding. Pengadilan Tinggi Agama tersebut. Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang bersangkutan. ----------------------------- TENTANG DUDUKNYA PERKARA ----------------Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi tanggal 19 September 2011 M yang bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1432 H nomor 113/Pdt.G/2011/PA Bks., yang amarnya berbunyi sebagai berikut : A. Dalam Konpensi; 1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi sebagian; 2. Memberi izin kepada Pemohon Konpensi untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon Konpensi didepan sidang Pengadilan Agama Bekasi; 3. Menyatakan tidak dapat diterima selain dan selebihnya; B. Dalam Rekonpensi; 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa : 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp. 15.000.000;-; 2.2. Mut’ah sejumlah Rp. 25.000.000;- ; 3. Menyatakan tidak dapat diterima selain dan selebihnya; C. Dalam Konpensi dan Rekonpensi; Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung berjumlah Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah); Membaca Akta Permohonan Banding Pengadilan
Agama
Bekasi
113/Pdt.G/2011/PA.Bks.,
tanggal
30
yang dibuat oleh Panitera September
2011
nomor
bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan
banding atas putusan Pengadilan Agama Bekasi tanggal 19 September 2011 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1432 Hijriyyah nomor 113/Pdt.G/2011/PA.Bks., permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 30 September 2011. Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 31 Oktober 2011 yang diterima oleh Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 31 Oktober 2011 dan telah diserahkan Terbanding
tanggal
31
Oktober
memori banding tersebut 2011,
sedangkan
Terbanding
kepada tidak
menyampaikan kontra memori banding sesuai dengan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Bekasi tertanggal 21 Desember 2011 Nomor 113/Pdt.G/2011/PA.Bks dalam surat mana juga dinyatakan bahwa baik Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan inzage terhadap berkas perkara banding tersebut sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung. ---------------------------------TENTANG HUKUMNYA---------------------------Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima. Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari
Berita Acara
Persidangan peradilan tingkat pertama, dan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bekasi tanggal 19
3
September 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1432 Hijriyyah Nomor 113/Pdt.G/2011/PA.Bks., dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama serta memori banding dari Pembanding, maka Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut; Dalam Konpensi: Menimbang,
bahwa
sehubungan
dengan
permohonan
Pemohon
Konpensi/Pembanding, Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi/ Pembanding sebagian dan tidak menerima selebihnya. Menimbang, bahwa atas
putusan tersebut Pemohon
Konpensi/
Pembanding telah mengajukan keberatan sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya tersebut. Menimbang, bahwa tentang putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi/ Pembanding untuk menjatuhkan talaknya satu raj’i terhadap Termohon Konpensi/Terbanding, selain telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang tepat dan benar, Termohon Konpensi/Terbanding sendiri juga menyetujui atau setidak-tidaknya tidak keberatan atas permohonan Pemohon Konpensi/Pembanding tersebut, karenanya Pengadilan Tinggi Agama menganggap bahwa putusan tersebut telah tepat dan benar karenanya harus dipertahankan. Menimbang, bahwa kemudian tentang putusan selebihnya yang berkaitan dengan permohonan hadhanah yang diajukan oleh Pemohon Konpensi/ Pembanding, Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, dan akan mempertimbangkannya sendiri sebagai berikut. Menimbang, bahwa pasal 86 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 menyatakan bahwa gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah keputusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap. Menimbang, bahwa kata-kata ‘dapat’ dalam pasal tersebut tidak dimaksudkan untuk memberi kebebasan hakim untuk semena-mena dapat menerima atau tidak menerima gugatan tentang hal yang disebutkan dalam pasal tersebut secara kumulatip oleh pihak berperkara, akan tetapi ditujukan kepada pencari keadilan untuk bisa memilih menggabungkannya dengan gugatan perceraian atau memisahkannya setelah adanya putusan mengenai perceraian mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
4
Menimbang, bahwa adapun tentang acara yang harus diterapkan dalam memeriksa kumulasi gugatan seperti itu, apakah pemeriksaan dalam sidang tertutup atau terbuka, maka dengan adanya aturan khusus mengenai tata-cara pemeriksaan
permohonan/gugatan
mengenai
peceraian
secara
tertutup
sebagaimana diatur dalam pasal pasal 68 (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka gugatan mengenai penguasaan anak (hadhanah) dan lain-lainnya sebagaimana yang diatur dalam pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tersebut sebagai gugatan asesoris, harus mengikuti gugatan pokoknya. Menimbang, bahwa dengan demikian, dan dengan adanya kenyataan Pemohon Konpensi/Pembanding sendiri telah menentukan pilihan untuk menggabungkan tuntutan mengenai hak hadhanah terhadap kedua anaknya dengan permohonan cerai talaknya, serta sejalan pula dengan bunyi penjelasan Pasal 86 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut yang menerangkan bahwa hal tersebut adalah demi tercapainya prinsip bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan,
dan sesuai pula dengan
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 348 K/AG/2002 tanggal 17-3-2004 yang mengandung abstraksi hukum yang antara lain bahwa gabungan beberapa tuntutan Penggugat dapat dibenarkan sepanjang gabungan tuntutan perceraian dengan segala akibatnya sesuai yang diatur dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka putusan a quo harus dibatalkan dan Pengadilan harus mengadili perkara a quo. Menimbang, bahwa kemudian tentang substansi permohonan/gugatan mengenai hadhanah tersebut bahwa pada pokoknya Pemohon Konpensi/ Pembanding mengajukan tuntutan mengenai hak hadhanah bagi kedua anaknya tersebut agar diberikan kepadanya demi tanggung jawabnya dalam rangka memberikan didikan, bimbingan dan arahan spiritual demi kedua anak tersebut agar tetap berada dalam suasana kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran, syari’at dan aqidah Islam. Menimbang, bahwa dalam hal ini Termohon Konpensi/Terbanding sendiri sampai kini tetap mengaku sebagai muslimah dan mengaku akan tetap memberikan perhatian pendidikan anak-anaknya itu. Menimbang, bahwa kedua anak tersebut kini masih dibawah umur (belum mencapai usia mumayyiz atau 12 tahun) sehingga belum bisa diminta pendapatnya tentang kepada siapa yang bersangkutan ingin dirawat/diasuh, sedangkan Termohon Konpensi/ Terbanding sebagai Ibu dari kedua anak tersebut, tentu secara psikhologis lebih dekat hubungan batinnya dengan kedua
5
anaknya tersebut dari pada Pemohon Konpensi/ Pembanding sebagai Ayah mereka, maka sesuai pula dengan pasal 105 (a) dan 156 (a) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Termohon Konpensi/ Terbanding sebagai Ibu dari kedua anak tersebut lebih tepat untuk diserahi tugas merawat dan mengasuh anak-anak tersebut, setidak-tidaknya hingga anak tersebut mencapai umur mumayyiz (12 tahun). Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon Konpensi/ Pembanding untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah bagi kedua anaknya tersebut harus ditolak. Menimbang, bahwa dengan demikian, maka putusan a quo haruslah dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri sebagaimana yang akan disebut dalam amar putusan ini. Dalam Rekonpensi: Menimbang, bahwa dalam jawaban yang dikemukakan oleh Termohon Konpensi/ Penggugat Rekonpensi/ Terbanding, yang bersangkutan telah mengajukan beberapa gugatan rekonpensi yang berkaitan dengan mut’ah, nafkah iddah dan hadhanah kedua anaknya. Menimbang, bahwa atas putusan mengenai mut’ah yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi/ Pembanding telah mengemukakan keberatannya. Menimbang, bahwa pemberian mut’ah itu sendiri sebagaimana yang dinyatakan oleh pakar hukum Islam Dr. Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya Fiqh Al-Islami wa adillatuhu juz VII halaman 320 adalah sebagai berikut:
ﻟﺘﻄﯿﯿﺐ ﺧﺎﻃﺮ اﻟﻤﺮأة وﺗﺨﻔﯿﻒ أﻟﻢ اﻟﻔﺮاق وﻹﯾﺠﺎد ﺑﺎﻋﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﺰوﺟﯿﺔ إن ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﺒﯿﻨﻮﻧﺔ ﻛﺒﺮى Artinya: “Pemberian mut’ah itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri, jika talak itu bukan ba’in kubra”. Menimbang, bahwa talak yang diajukan oleh Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi/ Pembanding sendiri sebenarnya tidak semata-mata hanya merupakan kemauan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding sendiri, tetapi juga merupakan kehendak Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding sehingga karenanya Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding menyetujui kehendak cerai talak dari Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi/ Pembanding tersebut.
6
Menimbang, bahwa oleh karena pada hakekatnya pengajuan talak ini telah menjadi kehendak bersama kedua pihak tersebut, maka kesanggupan memberi mut’ah sebesar Rp.15.000.000;- (lima belas juta rupiah) yang dikemukakan oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi/ Pembanding dianggap telah cukup memadai, baik dari segi besarnya mut’ah maupun dari segi kemampuan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi/ Pembanding, karenanya putusan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai hal tersebut haruslah diperbaiki sebagaimana yang akan disebut dalan amar putusan ini. Menimbang, bahwa kemudian tentang gugatan Termohon Konpensi/ Penggugat Rekonpensi/ Terbanding tentang masalah hadhanah, bahwa pertimbangan hukum mengenai hadhanah ini dalam perkara konpensi dianggap pula sebagai pertimbangan hukum dalam perkara rekonpensi ini, maka gugatan Pemohon Konpensi/ Penggugat Rekonpensi/ Pembanding tersebut dianggap beralasan karenanya haruslah dikabulkan. Menimbang, bahwa akan tetapi sesuai dengan maksud Pasal 41 (a) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang menyatakan kewajiban bagi Ibu maupun Bapak untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, maka sekalipun hak hadhanah (penguasaan anak) diberikan kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi/ Terbanding, akan tetapi Pemohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi/ Pembanding sebagai Bapak kedua anak tersebut diberi hak pula untuk bersama-sama Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi/ Terbanding mencurahkan kasih sayangnya serta memberikan arahan atas pendidikan bagi kedua anak tersebut. Menimbang, bahwa dengan demikian,
maka sudah sewajarnya dan
bahkan seharusnya Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi/ Pembanding diajak bicara/diminta pendapatnya tentang ke mana anak-anak tersebut harus disekolahkan, sebab anak-anak tersebut belum mumayyiz. Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka untuk merealisasikan hak dan kewajiban Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi/ Pembanding
tersebut, maka harus dinyatakan pula
hak-hak Pemohon
Konpensi/Tergugat Rekonpensi/ Pembanding untuk berkunjung, mengajak jalan-jalan serta mencurahkan kasih sayangnya pada kedua anaknya tersebut. Menimbang, bahwa gugatan yang selebihnya, putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah dianggap didasarkan atas pertimbangan hukum yang tepat dan benar karenanya harus dipertahankan.
7
Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka putusan a quo haruslah dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri sebagaimana yang akan disebut dalam amar putusan ini. Dalam Konpensi dan Rekonpensi: Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding harus
dibebankan
kepada
Pemohon
Konpensi/Tergugat
Rekonpensi/
Pembanding. Mengingat akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan. MENGADILI: Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima; Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bekasi tanggal 19 September 2011 M bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1432 H Nomor 113/Pdt.G/2011/PA Bks. Mengadili sendiri: Dalam Konpensi: Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi/Pembanding sebagian. Memberi izin kepada Pemohon Konpensi/Pembanding untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon Konpensi/ Terbanding di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi. Menolak permohonan Pemohon konpensi/ Pembanding untuk selain dan selebihnya. Dalam Rekonpensi: Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Terbanding. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pembanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi/Terbanding berupa: a. Mut’ah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). b. Nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah). Menetapkan Penggugat Rekonpensi/Terbanding sebagai pemegang hak hadhonah bagi kedua anaknya tersebut hingga anak tersebut mumayyiz (mencapai umur 12 tahun), dengan memberi hak Tergugat Rekonpensi/
8
Pembanding untuk berkunjung, mengajak jalan-jalan dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anaknya tersebut. Dalam Konpensi dan Rekonpensi: Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara baik dalam tingkat pertama maupun tingkat banding, dan yang untuk tingkat banding saja sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 2 Pebruari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1433 Hijriyah oleh kami Drs. DASWIR TANJUNG Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 19 Desember 2011 sebagai Ketua Majelis, Drs. H MOH MUNAWAR, dan
Drs. H UCE SUPRIADI, MH
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta SETYA RINI, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding. Hakim Anggota
Hakim Ketua
Ttd.
Ttd
Drs. H MOH MUNAWAR,
Drs. DASWIR TANJUNG.
Hakim Anggota
Panitera Pengganti
Ttd.
Ttd.
Drs. H UCE SUPRIADI, MH.,
SETYA RINI, SH.,
Perincian biaya : 1. Materai -----------------------------Rp. 2. Redaksi -----------------------------Rp. 3. Biaya ATK pemberkasan dll -----Rp. Jumlah Rp.
6.000,5.000,139.000,150.000,-
Untuk salinan yang sama bunyinya oleh : PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG, PANITERA
9
H. TRI HARYONO, SH.
