16
BERITA DAERAH
APRIL
NOMOR
KABUPATEN PROBOLINGGO
2013
12
SALINAN
PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR :
12
TAHUN 2013
TENTANG PENYELENGGARAAN PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK DAN PENDISTRIBUSIAN DI KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2013 BUPATI PROBOLINGGO
Menimbang
: Bahwa untuk mendukung pelaksanaan Penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik berbasis NIK secara Nasional Tahun 2013, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Penerapan
Kartu
Tanda
Penduduk
(KTP)
Elektronik
dan
Pendistribusian di Kabupaten Probolinggo Tahun 2013. Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 5. Peraturan
Pemerintah
Nomor
37
Tahun
2007
tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2012;
2
6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 7. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2012; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – dinas Kabupaten Probolinggo; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 10 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2013. Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 471.13/5184/SJ tanggal 13 Desember 2012 tentang Pelaksanaan Perekaman e- KTP secara Reguler ; 2. Surat
Edaran
471.13/5146/SJ Dispensasi
Menteri tanggal
Penyerahan
Dalam
18 e-
Negeri
Desember
KTP
secara
Nomor
2012
:
Tentang
Massal
Tanpa
Memerlukan Verivikasi Sidik ; 3. Surat
Edaran
Menteri
Dalam
Negeri
Nomor
:
471.13/5305/SJ tanggal 27 Desember 2012 tentang Program Nasional e-KTP ; 4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 470/135/SJ tanggal
13
Pebruari
2013
tentang
Penyajian
dan
pemanfaatan data kependudukan ; 5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 470/1964/MD tanggal
28
Pebruari
2013
tentang
Petunjuk
Teknis
Penyediaan Data Kependudukan oleh Kabupaten / Kota 6. Surat
Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor :
/1090/SJ Penyelesaian
tanggal 1 Maret 2013 Perekaman
Penduduk Wajib KTP ;
e-
KTP
470.13
tentang Percepatan
secara
Reguler
Bagi
3
7. Surat
Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor :
471.13
/1026/SJ tanggal 11 April 2013 tentang Manfaat e- KTP dengan Menggunakan Card Reader.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PENYELENGGARAAN PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK DAN PENDISTRIBUSIAN DI KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2013.
Pasal 1 Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan : 1.
Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
2.
Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3.
Kepala Daerah, adalah Bupati Probolinggo.
4.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo.
5.
Penduduk, adalah setiap Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
6.
Warga Negara Indonesia, adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orangorang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
7.
Orang Asing, adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
8.
Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disebut dengan NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
9.
Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat dengan KTP, adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten / Kota yang berlaku di seluruh wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia.
10. KTP Elektronik, adalah KTP yang berbasis NIK Nasional, memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus (biomatrik/sidik jari dan chip), berlaku sebagai identitas resmi dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
4
11. KTP Lama, adalah KTP sebelum atau selain KTP elektronik. 12. Data Susulan, adalah data Wajib KTP Elektronik yang belum melakukan perekaman e-KTP untuk melakukan perekaman regular tahun 2013
Pasal 2 (1)
Penerapan
KTP
Elektronik
di
Kabupaten
Probolinggo
secara
regular
dilaksanakan pada Tahun 2013. (2)
KTP Lama Kabupaten Probolinggo dinyatakan masih berlaku selama penduduk belum memiliki KTP Elektronik Kabupaten Probolinggo paling lambat tanggal 31 Desember 2013.
(3)
KTP Elektronik Kabupaten Probolinggo diberlakukan secara efektif pada 1 Januari 2014.
(4)
KTP Lama Kabupaten Probolinggo dinyatakan tidak berlaku mulai tanggal 1 Januari 2014.
Pasal 3 (1)
Peserta Penerapan 2013
adalah
Pemberitahuan
KTP Elektronik susulan di Kabupaten Probolinggo Tahun
penduduk
Kabupaten
Probolinggo
yang
memperoleh
untuk mengikuti Perekaman KTP Elektronik di Kabupaten
Probolinggo Tahun 2013. (2)
Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku pada saat Penerapan Perekaman
KTP Elektronik susulan di Kabupaten Probolinggo
secara regular bagi wajib KTP diselesaikan Tahun 2013. (3)
Penduduk yang tidak memperoleh pemberitahuan
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus mendaftarkan diri ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan memenuhi persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4)
Setelah memperoleh Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penduduk segera melapor melalui RT/RW, Kepala Desa / Lurah untuk untuk melakukan perekaman di Kecamatan setempat.
5
Pasal 4 (1) Penerapan KTP Elektronik Susulan dan Pendistribusian
di Kabupaten
Probolinggo Tahun 2013 dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Penerapan KTP Elektronik
Kabupaten
Probolinggo
Tahun
2013
yang
dibentuk
dengan
Keputusan Bupati. (2) Tim Pelaksana Penerapan KTP Elektronik dan Pendistribusian di Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. Tim Kelompok Kerja (Pokja) Kabupaten; b. Tim Kelompok Kerja (Pokja) Kecamatan; c.
Tim Kelompok Kerja (Pokja) Desa/Kelurahan;
d. Operator.
Pasal 5 (1)
Untuk mempercepat dan memperlancar Penyerahan fisik e- KTP secara massal, diberikan dispensasi penyerahannya kepada pemilik e-KTP tanpa memerlukan ferifikasi sidik jari terlebih dahulu, tetapi tetap wajib menyerahkan KTP lama ( KTP non Elektronik ).
(2)
Apabila e- KTP yang diterima oleh pemiliknya ternyata terdapat kesalahan elemen data dan/ atau chipnya belum tidak berfungsi dan hal lain yang berkaitan dengan fisik e-KTP, maka pemilik e-KTP segera melaporkan dan mengembalikannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara berjenjang melalui RT/RW, Desa/ Kelurahan dan Kecamatan.
(3)
Selama jangka waktu perbaikan / Penggantian e- KTP, maka KTP lama dikembalikan kepada yang bersangkutan dilengkapi dengan surat keterangan bahwa yang bersangkutan telah melakukan perekaman e-KTP ditandatangani oleh Camat/yang diberi wewenang.
(4)
Dispensasi Penyerahan e- KTP secara massal ini, berlaku sampai dengan tanggal 31 Oktober 2013.
Pasal 6 (1)
Penerapan KTP Elektronik susulan tidak dipungut biaya / gratis.
di Kabupaten Probolinggo Tahun 2013
6
(2)
Peneribitan KTP lama Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 sudah tidak dilayani lagi bagi Wajib KTP yang sudah melakukan Perekaman e KTP.
Pasal 7 (1)
Kelebihan dari e-KTP adalah bahwa didalamnya dilengkapi dengan Chip yang memuat biodata, pas photo, tanda tangan dan sidik jari penduduk, sehingga e-KTP tidak dimungkinkan lagi dipalsukan/digandakan.
(2)
Chip yang tersimpan didalam e-KTP hanya bisa dibaca dengan Card reader (alat membaca chip).
(3)
Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Perbankan dan Swasta wajib menyiapkan kelengkapan teknis yang diperlukan berkaitan dengan penerapan e-KTP yakni Card reader paling lambat akhir tahun 2013 karena KTP non elektronik terhitung sejak 1 Januari 2014 tidak berlaku lagi.
(4)
e-KTP tidak diperkenankan di foto copy, distapler dan perlakukan lainnya yang merusak
fisik
e-KTP,
sebagai
penggantinya
dicatat
“Nomor
Induk
Kependudukan (NIK)” dan “Nama Lengkap”.
Pasal 8 Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2013.
Pasal 9 Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
7
Pasal 10 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
ini
dengan
menempatkannya
dalam
Berita
Daerah
Kabupaten
Probolinggo. Ditetapkan di
Probolinggo
Pada tanggal 15 April 2013 BUPATI PROBOLINGGO ttd Hj. P. TANTRIANA SARI, SE
Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten tanggal 16 April 2013 Nomor 12 Seri G1.
Probolinggo
Tahun
SEKRETARIS DAERAH ttd H. M. NAWI, SH. M. Hum. Pembina Utama Muda NIP. 19590527 198503 1 019
Disalin sesuai dengan aslinya : a.n. SEKRETARIS DAERAH Asisten Tata Praja u.b. KEPALA BAGIAN HUKUM
SITI MU’ALIMAH, SH. M. Hum. Pembina Tk. I NIP. 19630619 199303 2 003
2013
