S A L I N A N PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR : 30 TAHUN 2015 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT

02

BERITA DAERAH

MARET

NOMOR

KABUPATEN PROBOLINGGO

2015

30

SALINAN PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR :

30

TAHUN 2015

TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang

:

a. Bahwa

dalam

Pemerintah kepada

rangka

Daerah

masyarakat,

dan

kelancaran untuk

perlu

pelaksanaan

meningkatkan

adanya

pelimpahan

tugas

pelayanan sebagian

wewenang kepada Camat ; b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat. Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

sebagaimana

telah

diubah

dengan

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ; 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ; 4. Undang-Undang Pelayanan Publik ;

Nomor

25

Tahun

2009

tentang

2

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ; 7. Peraturan

Pemerintah

Pembagian

Urusan

Nomor

38

Pemerintahan

Tahun

2007

antara

tentang

Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ; 8. Peraturan

Pemerintah

Nomor

19

Tahun

2008

tentang

Kecamatan ; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan ; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan ; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ; 12. Peraturan

Daerah

Kabupaten

Probolinggo

Nomor

06

Probolinggo

Nomor

07

Probolinggo

Nomor

07

Tahun 2005 tentang Ijin Mendirikan Bangunan ; 13. Peraturan

Daerah

Kabupaten

Tahun 2005 tentang Ijin Gangguan ; 14. Peraturan

Daerah

Kabupaten

Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. MEMUTUSKAN Menetapkan

:

PERATURAN

BUPATI

TENTANG

PELIMPAHAN

WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo. 2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo. 3. Bupati, adalah Bupati Probolinggo.

SEBAGIAN

3 4. Kantor Penanaman Modal dan Perijinan, adalah Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Probolinggo. 5. Instansi Terkait, adalah Lembaga Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai lembaga untuk melakukan koordinasi terhadap pelayanan perizinan. 6. Kecamatan, adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah. 7. Camat, adalah pemimpin dan coordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja

kecamatan yang dalam

pelaksanaan

tugasnya memperoleh

pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani bagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. 8. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang selanjutnya disingkat PATEN, adalah penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat. BAB II PELIMPAHAN KEWENANGAN Bagian Kesatu Tujuan Pasal 2 Tujuan pelimpahan kewenangan adalah : a. melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien ; b. mendekatkan pelayanan kepada masyarakat ; c. mendorong tumbuhnya akuntabilitas kinerja aparatur Kecamatan ; d. memperjelas dan mempertegas posisi Kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Bagian Kedua Pelimpahan Kewenangan Pasal 3 (1) Pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek : a. perizinan ; b. rekomendasi ; c. koordinasi ; d. pembinaan ; e. pengawasan ; f. fasilitasi ; g. penetapan ;

4 h. penyelenggaraan. (2) Pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efesiensi. (3) Pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi simpul pelayanan di Kecamatan berdasarkan jenis pelayanan yang dilimpahkan dalam satu tempat dalam koridor PATEN. BAB III PERIZINAN Pasal 4 (1) Camat

diberikan

wewenang

untuk

melaksanakan

pelayanan

perizinan,

antara lain : a. Izin Gangguan (HO) dan Usaha ; b. Izin Mendirikan Bangunan; (2) Terhadap jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat diberikan wewenang untuk menandatangani Dokumen Perijinan. (3) Camat wajib menyampaikan laporan tertulis terkait dengan pelaksanaan tugasnya dibidang perizinan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Instansi terkait sesuai dengan bidang urusan masing-masing

setiap bulan

sekali. BAB IV REKOMENDASI Pasal 5 (1) Camat diberi wewenang untuk memberikan rekomendasi/legislasi terhadap dokumen yang diterbitkan, meliputi : a. Pengesahan berkas permohonan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ; b. Surat keterangan pindah antar Kecamatan dalam daerah ; c. Rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK); d. Rekomendasi permohonan Izin Mendirikan Bangunan (> 60 meter persegi); e. Rekomendasi permohonan Izin Gangguan (HO) ; f. Rekomendasi kelayakan usaha untuk mendapatkan Surat Ijin Usaha Pendirian (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Tanda Daftar (TDG) dan Tanda Daftar Industri (TDI) ;

Gudang

5 g. Rekomendasi pengajuan pelayanan perubahan/mutasi subjek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Surat Pemberitahaun Pajak Terutang (SPPT) apabila didukung sertifikat atau akta jual beli baik diajukan secara kolektif dan perorangan.; h. Rekomendasi penggalangan dana sarana sosial dan peribadatan; i. Rekomendasi Pelepasan Hak Atas Tanah (kepentingan umum); j. Rekomendasi/Legalisasi Surat Lain-Lain; k. Rekomendasi Pengantar Surat Pernyataan Miskin; l. Rekomendasi Keterangan Model C ; m. Rekomendasi Keterangan Tidak Mampu; n. Rekomendasi Keterangan Domisili Perusahaan ; o. Rekomendasi Keterangan Kewarisan (tanah dan bangunan); p. Rekomendasi Keterangan Bepergian ; q. Rekomendasi Keterangan Penelitian/Survey; r. Rekomendasi Peralihan Hak Atas Tanah; s. Rekomendasi Proposal; t. Rekomendasi

Pengesahan

Surat-Surat

(atas

permintaan

perorangan/

instansi/lembaga). u. Merekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa. (2) Camat wajib menyampaikan laporan tertulis terkait dengan pelaksanaan tugasnya dibidang rekomendasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Instansi terkait sesuai dengan bidang urusan masing-masing setiap bulan sekali. BAB V KOORDINASI Pasal 6 (1) Camat diberikan wewenang untuk melaksanakan koordinasi antara lain : a. Koordinasi dalam hal pengamanan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah (Peraturan Daerah dan Produk Hukum lainnya) ; b. Koordinasi dan ikut aktif dalam penanganan ka sus-kasus, perselisihan dan permasalahan yang timbul di Kecamatan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku ; c. Koordinasi dengan Instansi terkait untuk melakukan usaha dan kegiatan dalam rangka mencegah timbulnya kriminalitas, kebakaran dan bencana alam yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban ; d. Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan;

6 e. Koordinasi

dengan

penatausahaan

Desa/Kelurahan

Pajak

Bumi

dan

terkait

Bangunan

dengan

pelaksanaan

Pedesaan

dan

dan

Perkotaan

(PBB-P2) ; f. Koordinasi dengan Instansi terkait dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ; g. Melaksanakan koordinasi dalam hal penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan ; h. Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya ; i. Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayahnya. (2) Terhadap wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan laporan pelaksanaan koordinasi setiap awal bulan. (3) Camat wajib menyampaikan laporan tertulis terkait dengan pelaksanaan tugasnya dibidang koordinasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Instansi terkait sesuai dengan bidang urusan masing-masing setiap bulan sekali. BAB VI PEMBINAAN Pasal 7 (1) Camat diberikan wewenang untuk melaksanakan pembinaan antara lain : a. Peningkatan kinerja Pegawai Negeri Sipil dan perangkat Pemerintahan Desa dengan selalu memberikan dorongan moral dan etika ; b. Pemberian penghargaan dan sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkaitan dengan kinerja dan disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan ; c. Pemanggilan Pegawai Negeri Sipil pada Unit Pelaksana Teknis Kecamatan, baik Pejabat Struktural maupun Fungsional termasuk Guru, para medis serta perangkat Pemerintahan Desa yang melakukan tindakan indisipliner ; d. Pelaksanaan Apel Bersama setiap Hari Senin yang diikuti oleh semua Pegawai Kecamatan dan Unit Pelaksana Teknis Kecamatan di Kecamatan ; e. Pelaksanaan Pembinaan tertib administrasi, baik untuk Unit Pelaksana Teknis Kecamatan maupun Pemerintahan Desa di Kecamatan; f. Pembinaan bidang prasarana dan pengembangan perekonomian Desa ; g. Pembinaan, monitoring dan evaluasi pemberdayaan Posyandu di Kecamatan; h. Pembinaan administrasi pengelolaan keuangan desa ; i. Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan j. Berperan aktif dalam pembinaan keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL), Anak Jalanan

(Anjal),

Gelandangan

Komersil (PSK)/Waria

dan

Pengemis

(Gepeng),

Pekerja

Seks

7 (2) Terhadap wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan laporan pelaksanaan pembinaan setiap awal bulan. (3) Camat wajib menyampaikan laporan tertulis terkait dengan pelaksanaan tugasnya dibidang pembinaan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Instansi terkait sesuai dengan bidang urusan masing-masing

setiap bulan

sekali. BAB VII PENGAWASAN Pasal 8 (1) Camat diberikan wewenang untuk melaksanakan pengawasan antara lain : a. Pengawasan

pelaksanaan

pemilihan

Kepala

Desa

dan

Anggota

Badan

Permusyawaratan Desa ; b. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kecamatan ; c. Pengawasan terhadap terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan; d. Pengawasan atas pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang ada di Kecamatan ; e. Pengawasan yang bersifat monitoring dan evaluasi terhadap bangunan proyek dan tempat-tempat umum yang dianggap vital ; f. Pengawasan yang bersifat monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Unit Pelaksana Teknis Kecamatan baik Struktural maupun Fungsional termasuk Guru, Paramedis serta Perangkat Pemerintahan Desa ; g. Pengawasan rumah liar dan stren kali, sempadan jalan dan sungai ; (2) Terhadap wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan setiap awal bulan. (3) Camat wajib menyampaikan laporan tertulis terkait dengan pelaksanaan tugasnya dibidang pengawasan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Instansi terkait sesuai dengan bidang urusan masing-masing setiap bulan sekali.

BAB VIII FASILITASI Pasal 9 (1) Camat diberikan wewenang untuk melaksanakan fasilitasi antara lain :

8 a. Fasilitasi terhadap data penerima proyek untuk masyarakat maupun kelompok di Kecamatan ; b. Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa ; c. Fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa ; d. Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa ; e. Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ; f. Fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa ; g. Fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ; h. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa ; i. Fasilitasi

sinkronisasi

perencanaan

pembangunan

daerah

dengan

pembangunan Desa ; j. Fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan ; k. Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ; l. Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan ; m. Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif ; n. Fasilitasi kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga ; o. Fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang Desa serta penerapan dan penegasan batas Desa ; p. Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa ; q. Memfasilitasi

terhadap

kegiatan

Pemerintah

Daerag

maupun

swasta

di Kecamatan ; r. Memfasilitasi penanganan bencana dan rehabilitasi di Kecamatan ; s. Memfasilitasi pelaksanaan inventarisasi aset daerah yang ada di wilayah Kecamatan ; t. Fasilitasi terhadap seluruh kegiatan sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Terhadap wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan laporan hasil pelaksanaan fasilitasi setiap awal bulan. (3) Penyampaian laporan tertulis terkait dengan pelaksanaan tugasnya dibidang fasilitasi setiap awal bulan. (4) Camat wajib menyampaikan laporan tertulis terkait dengan pelaksanaan tugasnya dibidang fasilitasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Instansi terkait sesuai dengan bidang urusan masing-masing sekali.

setiap bulan

9 BAB IX PENETAPAN Pasal 10 (1) Camat diberikan wewenang untuk melaksanakan Penetapan, antara lain : a. Menetapkan Desa percontohan setiap tahun ; b. Menetapkan nama-nama Kelompok Tani, Karang Taruna maupun KelompokKelompok masyarakat lainnya diwilayah Kecamatan. (2) Terhadap wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan laporan pelaksanaan Penetapan setiap awal bulan. (3) Camat wajib menyampaiakn laporan tertulis terkait dengan pelaksanaan tugasnya dibidang penetapan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Instansi terkait sesuai dengan bidang urusan masing-masing

setiap bulan

sekali. BAB X PENYELENGGARAAN Pasal 11 (1) Camat diberikan wewenang untuk melaksanakan penyelenggaraan antara lain : a. Melantik Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Penjabat Kepala Desa ; b. Menyelenggarakan Lomba Desa Teladan setiap tahun ; c. Menyelenggarakan sosialisasi peningkatan tertib administrasi Desa ; d. Menyelenggarakan

pelayanan

perijinan

dan

rekomendasi

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dengan sistem satu pintu ; e. Menyelenggarakan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang Desa. (2) Terhadap wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan laporan pelaksanaan Penyelenggaraan setiap awal bulan. (3) Camat wajib menyampaikan laporan tertulis terkait dengan pelaksanaan tugasnya dibidang penyelenggaraan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan Instansi terkait sesuai dengan bidang urusan masing-masing bulan sekali.

setiap

10 BAB XI PERSYARATAN TEKNIS PATEN Pasal 12 (1) Persyaratan teknis PATEN, meliputi : a. Sarana prasarana ; dan b. Pelaksana teknis. (2) Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menjadi dasar penyelenggaraan PATEN yang efektif terdiri dari : a. Loket/meja pendaftaran ; b. Tempat pemrosesan berkas ; c. Tempat pembayaran ; d. Tempat penyerahan dokumen ; e. Tempat pengolahan data dan informasi ; f. Tempat penanganan pengaduan ; g. Tempat piket ; h. Ruang tunggu ; dan i. Perangkat pendukung lainnya. (3) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi : a. Petugas informasi ; b. Petugas loket/penerima berkas ; c. Petugas operator komputer ; d. Petugas pemegang kas ; dan e. Petugas lain sesuai kebutuhan. Pasal 13 Ketentuan mengenai Petunjuk Teknis Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

11 BAB XII PENUTUP Pasal 14 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo. Ditetapkan di

Probolinggo

Pada tanggal 27 Pebruari 2015 BUPATI PROBOLINGGO ttd Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2015 tanggal 02 Maret 2015 Nomor 30 Seri G1.

SEKRETARIS DAERAH ttd H. M. NAWI, SH. M. Hum. Pembina Utama Muda NIP. 19590527 198503 1 019

Disalin sesuai dengan aslinya : a.n. SEKRETARIS DAERAH Asisten Tata Praja u.b. KEPALA BAGIAN HUKUM

SITI MU’ALIMAH, SH. M. Hum. Pembina Tk. I NIP. 19630619 199303 2 003

12 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR : 30 TAHUN 2015 TANGGAL :

27 Februari 2015

PETUNJUK TEKNIS PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT

I.

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat merupakan fungsi yang harus ditemban Pemerintah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan, sebagai tolok ukur terselenggaranya tatakelola pemerintahan yang baik (good governance). Pintu masuk (entri point) bagi percepatan reformasi birokrasi di daerah dalam mewujudkan tatakelola Pemerintahan Daerah yang baik (good local governance) terfokus pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Perubahan desentralisasi

pada

paradigma hakekatnya

Pemerintahan harus

dari

diikuti

sentralisasi

dengan

menuju

perubahan

konsep

penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih meyakinkan akan terciptanya akses dan mutu pelayanan. Sejalan dengan era otonomi daerah, maka pelayanan yang lebih didekatkan kepada masyarakat dan pelayanan yang lebih berkualitas adalah sebuah keniscayaan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pelayanan publik di daerah dapat dilakukan dengan inovasi manajemen pada unit pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau pada tingkat yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat yaitu Kecamatan.

Melakukan

optimalisasi

peran

Kecamatan

dalam

pelayanan

merupakan jawaban atas pentingnya akses dan mutu, hal ini lebih terlihat kepada kondisi dan situasi lingkungan strategis Kecamatan, yang secara nyata terlihat pada kondisi yang letak geografisnya sulit dijangkau terutama karena daerah terpencil serta kepulauan. Oleh karenanya banyak alasan mengapa Kecamatan membutuhkan sentuhan atau dengan kata lain perlu ditingkatkan kapasitasnya dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Optimalisasi peran

Kecamatan

merupakan keniscayaan yang dapat

menjadi akselerator (percepatan) dalam peningkatan pelayanan publik di daerah. Momentum ini sejalan dengan perubahan posisi Kecamatan. Bila sebelumnya, Kecamatan merupakan wilayah kekuasaan Camat menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, kini berubah menjadi wilayah kerja menurut Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014

tentang

menunjukkan

Pemerintahan

Daerah.

Wilayah

kekuasaan

adanya

yurisdiksi kewenangan di dalamnya, sedangkan wilayah kerja lebih merupakan wilayah pelayanan kepada masyarakat.

13 Posisi Kecamatan menjadi sangat penting mengingat banyak pihak berharap agar Kecamatan mampu berperan sebagai pusat pelayanan bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan paradigma kebijakan otonomi daerah yang mengubah tugas utama Pemerintah Daerah yang semula sebagai promotor pembangunan menjadi pelayan masyarakat, sehingga unit-unit pemerintahan yang berhadapan dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat perlu diperkuat, termasuk Kecamatan. Salah satunya dengan memberikan pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat. Fungsi Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat ini menjadi relevan bila dilihat dari segi kedekatan jarak, kecepatan waktu dan kualitas pelayanan yang diberikan. Bila fungsi ini dapat dijalankan secara konsisten, maka secara bertahap akan berdampak strategis dalam menekan inisiatif pemekaran daerah kabupaten. Secara empiris, alasan yang sering dikemukakan untuk pemekaran daerah adalah untuk mendekatkan dan meningkatkan kualitas pelayanan. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sepatutnya meningkatkan semangat dari Camat dan Aparatur Kecamatan untuk melaksanakan tugasnya secara optimal. Terbitnya peraturan ini mengisyaratkan arti penting Kecamatan dalam Pemerintahan Daerah dan penyelenggaraan otonom. Bahkan pada penjelasannya, Peraturan Pemerintah ini menyatakan Kecamatan memegang aposisi strategis dalam hubungannya dengan penyelenggaraan pemerintahan. Mengingat posisi strategisnya itu, maka Camat perlu lebih aktif dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan tugasnya. Camat diharapkan mampu melakukan inovasi untuk meningkatkan kinerjanya. Dalam konteks pelayanan kepada masyarakat, maka inovasi dapat diartikan sebagai upaya dalam meningkatkan pelayanan yang dihasilkan melalui pendekatan, metode atau alat baru dalam pelayanan public. Inovasi

yang

dijalankan

adalah

perlunya

mereformasi

kebijakan

dengan

mendelegasikan sebagian wewenang Bupati kepada Camat melalui sistem pelayanan administrasi terpadu Kecamatan yang disingkat PATEN. PATEN merupakan sebagai inovasi sederhana namun memberikan manfaat yang besar, selain mempermudah masyarakat memperoleh pelayanan, juga memperbaiki citra dan legitimasi pemerintah Kabupaten dimata masyarakat. II. KONSEP DASAR PATEN A. Pengertian PATEN

Pelayanan

Administrasi

Terpadu

Kecamatan

(PATEN)

adalah

penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan yang proses pengelolaannya, mulai dari permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat. Satu tempat disini berarti cukup melalui satu meja atau loket

14 pelayanan. Sistem ini memposisikan warga masyarakat hanya berhubungan dengan petugas meja/loket pelayanan di Kecamatan. Konsep dasarnya adalah ketika warga mau minta pelayanan, tidak perlu lagi berinteraksi dengan Pegawai Kecamatan, baik itu Kepala Seksi, Sekretaris Camat maupun Camat. Warga cukup menyerahkan berkas kepada petugas meja/loket pelayanan, duduk menunggu sejenak, kemudian dipanggil untuk menerima dokumen yang sudah selesai. Setelah itu melakukan pembayaran (bila ada tarif yang harus dibayar berdasarkan Standar Pelayanan Publik). Pembayaran biaya pelayanan pun dilakukan dan dicatat secara transparan sehingga tidak memberikan celah untuk melakukan pembayaran diluar ketentuan. Disamping itu, jaminan terhadap pelayanan yang transparan baik menyangkut biaya, waktu dan standar lainnya dapat dengan mudah diakses oleh warga karena wajib diumumkan ditempat yang strategis sehingga semua masyarakat mengetahui. Jika pada implementasinya terdapat perbedaan perlakuan antara Standar Pelayanan, maka masyarakat diberikan kebebasan untuk memberikan saran dan kritik melalui surat, kotak saran. Perbedaan mendasar antara pelayanan yang konvensional (selama ini dijalankan) dengan PATEN, secara eksplisit dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini : ASPEK 1

PELAYANAN KONVENSIONAL 2

Fisik

Terdiri dari beberapa meja yang saling terpisah

Proses

1. Warga membawa berkas persyaratan dan menemui secara langsung pejabat yang berkepentingan 2. Bila pejabat tidak hadir, maka warga akan datang kembali 3. Bila tidak tahu prosesnya, warga akan bertanya kesana kemari

Sumber Manusia

Daya

Ketersediaan Informasi

Tidak ada pembagian tugas dalam memberikan pelayanan, sehinga berpotensi terjadinya tumpang tindih tugas antar pegawai.

1. Tidak ada informasi mengenai standar pelayanan sehingga cenderung biaya yang dibayar diluar standar 2. Informasi biasanya disampaikan pegawai

PATEN 3

Loket/meja yang difungsikan khusus pelayanan yang terdiri dari Meja Penerimaan dan Penyerahan Berkas 1. Warga cukup menyerahkan berkas kepada petugas loket/meja pelayanan, menunggu di ruang tunggu dan menerima dokumen hasil. 2. Ada pendelegasian kewenangan, sehingga jika tidak hadir langsung dilimpahkan kepada petugas yang ditunjuk. 3. Alur prosesnya ditampilkan secara jelas dan transparan. 1. Ada petugas khusus yang melayani 2. Setiap pegawai memiliki peran yang jelas 3. Meningkatkan kinerja pegawai yang ada 1. Tersedia informasi mengenai standar layanan 2. Adanya sosialisasi mengenai penyelenggaraan

15 Kecamatan langsung kepada warga 3. Camat sulit mengontrol biaya pelayanan yang diterima pegawainya. 4. Dapat menjebak Camat dengan tuduhan “kutipan liar” Database

Tidak ada sistem data base mengenai pelayanan

Partisipasi Warga

1. Tidak ada ruang interaksi warga 2. Warga hanya menerima proses pelayanan publik apa adanya

Pelayanan Publik 3. Penerimaan biaya dapat terpantau langsung karena berlangsung secara transparan 4. Memberikan asas kepastian kepada Camat Dilengkapi dengan database pelayanan yang dikelola dan diperbaharui secara terus menerus 1. Warga dapat mengakses informasi pelayanan, sehingga lebih mudah memberikan masukan untuk perbaikan pelayanan 2. Warga dapat menyampaikan pengaduan bila pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan

B. Maksud Penyelenggaraan PATEN

Pelimpahan sebagai wewenang Bupati kepada Camat yang secara implementatif menjadi PATEN, diselenggarakan dengan maksud untuk mewujudkan Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi Kantor Penanaman Modal dan Perijinan serta Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya. Untuk mewujudkan pola tata kelola pelayanan publik maka PATEN ini menjadi

solusi

konstruktif,

khususnya

dalam

mendekatkan

sistem

Pemerintahan kepada masyarakat dimana kondisi geografis Kabupaten Probolinggo yang terdiri dari daratan dan pegunngan menjadi indikator tersendiri dalam pembentukan PATEN ini. Hal ini karena warga tidak perlu lagi mengurus pelayanan perizinan dan non perizinan ke Pelayanan Perizinan Terpadu yang terpusat di Kabupaten Probolinggo, warga hanya perlu untuk mengurus kelengkapan berkas pelayanan

perizinan

untuk

kemudian

menyerahkan

kepada

petugas

pelayanan pada masing-masing Kecamatan. Untuk

memberikan

kepastian

pelayanan

kepada

masyarakat,

maka PATEN dibentuk dengan melibatkan semua unsur di Kecamatan sehingga

segala

aspek

pelayanan

yang

menjadi

terakomodir dengan baik dan relevan serta transparan.

sendi

PATEN

dapat

16 C. Tujuan PATEN

PATEN diselenggarakan dengan tujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta memberikan asas kepastian serta peningkatan pelayanan publik. Hal tersebut terutama mengenai perlakuan yang berbeda dengan sistem konvensional dimana masyarakat tidak perlu jauh-jauh datang ke Kabupaten hanya untuk mengurus pelayanan yang hanya

skala

kecil. Selain itu, PATEN juga menitik beratkan kepada pola percepatan penyelesaian pelayanan, yang dulu memerlukan waktu dalam satu jam, satu hari atau bahkan satu bulan karena Camat atau petugas yang berwenang tidak ada ditempat, maka dengan PATEN warga diberikan kepastian dalam penyelesaian pelayanan tersebut karena apabila Camat tidak ada, ada pelimpahan kewenangan untuk tanda tangan pelayanan tersebut kepada petugas yang ditunjuk, sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap dapat terjaga kepastiannya. Untuk konsep pelayanan non perizinan baik rekomendasi, koordinasi, fasilitasi dan lainnya dapat dijadikan titik nol dalam peningkatan pelayanan publik

kepada

masyarakat.

Pada

proses

pelayanan

dengan

sistem

konvensional, Camat tidak pernah terlibat dalam hal penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan/Dinas/ Kantor, misalnya bantuan kepada Kelompok Tani, bantuan kepada Desa. Camat tidak pernah terlibat secara langsung, namun yang menjadi persoalan kemudian kalau bantuan atau program tersebut bermasalah, maka simpul yang diurai untuk pertama kali adalah Camat, dengan sistem PATEN, Camat diberi kewenangan untuk memantau, merevaluasi serta memfasilitasi semua program dan kegiatan yang melekat pada Badan/Dinas dan Kantor sehingga pola koordinasi menjadi satu Visi. D. Koordinasi Kecamatan (PATEN) dengan SKPD

Fungsi PATEN menjadikan simpul pelayanan di Kecamatan dalam hal pelayanan perizinan skala kecil, tidak memerlukan kajian serta tidak berdampak

besar

pada

lingkungan

dapat

terintegrasi

dengan

sistem

pelayanan pada Kantor Penanaman Modal dan Perijinan karena apa yang menjadi asas pelayanan perizinan di Kecamatan pada konsep PATEN merupakan asas Pelayanan Perizinan Terpadu. Jenis perizinan dan instrument perizinan yang menjadi kewenangan Kantor Penanaman Modal dan Perijinan untuk skala kecil dapat dilimpahkan

17 kepada

Camat,

sehingga

Camat

dapat

memainkan

perannya

untuk

mendekatkan pelayanan kepada masyarakat yang pada muaranya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Probolinggo. Koordinasi antara Kecamatan dan Kantor Penanaman Modal dan Perijinan dapat dilihat pada tabel berikut : SKALA PERIZINAN

KECAMATAN

1

Perizinan

KPMP

2

skala

3

kecil, 1. Menerima

permohonan Menerima

dan

tidak strategis dan tidak

memverifikasi,

memerlukan

dan menertibkan dokumen perkembangan perizinan

kajian/uji

teknis secara mendalam

memproses mengelaborasi

izin

skala kecil yang telah

2. Menyampaikan

data diterbitkan

perkembangan

perizinan Kecamatan

skala

data

kecil

yang

oleh

telah

diterbitkan kepada Kantor Penanaman

Modal

dan

Perijinan E. Azas PATEN

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya jenis pelayanan administrasi, maka PATEN menganut asas-asas pelayanan

publik

sesuai

dengan

Pasal

4

Undang-Undang

Nomor

25

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa asas penyelenggaraan pelayanan publik adalah : 1. Kepentingan umum yang berarti pemberian pelayanan oleh petugas pelaksana PATEN tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan. 2. Kepastian hokum berarti ada jaminan bagi terwujudnya hak dan kewajiban antara penerima pelayanan (warga masyarakat) dan pemberi pelayanan (Kecamatan) dalam penyelenggaraan PATEN. 3. Kesamaan

hak

berarti

pemberian

pelayanan

dalam

PATEN

tidak

membedakan suku, ras, agama, gender dan status ekonomi. 4. Keseimbangan hak dan kewajiban berarti pemenuhan hak itu harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan. 5. Keprofesionalan

berarti

setiap

pelaksana

PATEN

kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya.

harus

memiliki

18 6. Partisipatif

berarti

peningkatan

peran

serta

masyarakat

dalam

penyelenggaraan PATEN dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat. 7. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif berarti dalam penyelenggaraan PATEN, setiap warga masyarakat berhak memperoleh pelayanan yang adil. 8. Keterbukaan berarti setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi tentang PATEN. 9. Akuntabilitas

berarti

proses

penyelenggaraan

PATEN

harus

dapat

dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan berarti ada pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan. 11. Ketepatan waktu berarti penyelesaian setiap jenis pelayanan yang dikelola dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan PATEN. 12. Kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan berarti setiap jenis pelayanan dalam PATEN dilakukan secara cepat, mudah dan terjangkau oleh Warga masyarakat penerima pelayanan. III.

PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT A. PERIZINAN 1) Izin Gangguan (HO) dan Usaha :

a) Definisi : (disesuaikan dengan Perda Nomor 7 Tahun 2005) Merupakan pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah. Yang dimaksud dengan Izin Gangguan dan Usaha disini adalah perlakuan Izin Gangguan yang merujuk pada tempat usaha dilengkapi dengan izin usahanya (operasional) sehingga Izin gangguan tersebut menyatu dengan izin operasionalnya. Jenis izin yang menjadi domain Kecamatan dalam hal ini dapat berbentuk : -

Potong Rambut/Salon : menggunakan peralatan sederhana tanpa peralatan steamer dan maksimal 2 (dua) orang piñata/tukang potong rambut ;

-

Warnet : jasa penyediaan layanan internet dengan maksimal 10 (sepuluh) Personal Computer (PC) ;

19 -

Rental Komputer : maksimal 2 (dua) Personal Computer (PC) ;

-

Play Station : PS1, PS2 maupun PS3 dengan maksimal 10 (sepuluh) Mesin PS/Layar Televisi. Kriteria terhadap jenis usaha lainnya tentunya harus mengacu pada

skala kecil yang menjadi kewenangan Kecamatan serta mempunyai ciri sebagai berikut : -

Izin yang dampaknya terhadap lingkungan kecil ;

-

Menggunakan teknologi yang sederhana ;

-

Tidak membutuhkan penelitian yang mendalam ;

-

Investasinya kecil atau mikro ;

-

Teknologi tepat guna/padat karya.

Standar Pelayanan : Adapun

standar

pelayanan

yang

menjadi

rujukan

operasional

pelaksanaan perizinan adalah sebagai berikut : (1) Dasar Hukum : - Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 Tahun 2005 tentang Ijin Gangguan ; dan - Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. (2) Persyaratan - Mengisi Formulir bermaterai Rp. 6.000,- ; - Fotocopy Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga ; - Fotocopy Surat Kepemilikan Tanah - Surat Pernyataan Bersama (apabila bukan tanah milik pemohon ijin) ; - Fotocopy SPPT dan STTS tahun terakhir ; - Denah tempat usaha. (3) Besar Tarif/Biaya Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. (4) Lama Waktu 8 (delapan) hari (setelah persyaratan lengkap dan benar) (5) Prosedur Pelayanan - Mengajukan surat permohonan kepada Camat serta mengisi formulir yang telah disediakan ; - Membayar retribusi di Loket Pembayaran ; - Berkas diterima dan diteliti sesuai ketentuan yang berlaku ;

20 - Rapat koordinasi Tim PATEN ; - Survey lokasi oleh Tim PATEN ; - Pengajuan penandatanganan ; - Dikeluarkan izin atau ditolak. (6) Spesifikasi Produk/Hasil Surat Ijin Gangguan (HO) (7) Kompetensi Petugas Dilaksanakan

oleh

petugas

PATEN

dengan

Camat

sebagai

penandatangan Izin. (8) Sarana dan Prasarana :  Komputer ;  Meja ;  Kursi ;  Toilet ;  Ruang tunggu bagi pemohon izin ;  Tempat parkir bagi pemohon izin. (9) Pelayanan Informasi dan Pengaduan :  Kotak Saran ;  Buku Keluhan Masyarakat. (10) Pemberian Kompensasi Keterlambatan pelayanan akan diganti dengan penyampaian dokumen Izin Gangguan (HO) 2) Izin Mendirikan Bangunan :

a) Definisi Izin mendirikan bangunan yang menjadi domain Kecamatan dalam hal ini rumah dengan maksimal ukuran bangunan 60 meter persegi, tidak bertingkat, bukan tempat usaha dan tidak menjadi bagian dari Perumahan dan kaplingan. Mengenai

persyaratan

teknis,

diberikan

fleksibilitas

dalam

penyusunan gambar teknis yang dapat hanya berupa denah rumah, tampak

depan,

tampak

samping,

tampak

belakang,

potongan

melintang,potongan memanjang dan gambar situasi (ditandatangani oleh penanggungjawab atau pembuat gambar). b) Standar Pelayanan Untuk

mendukung

operasional

pelaksanaan

Bangunan, maka berikut standar pelayanannya :

Izin

Mendirikan

21 (1) Dasar Hukum - Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2005 tentang Ijin Mendirikan Bangunan ; dan - Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. (2) Persyaratan  Setiap pelaksanaan pendirian bangunan baru, perluasan bangunan dan atau perbaikan bangunan maksimal 60 m² (enam puluh meter persegi) tersebut terlebih dahulu harus mendapat izin dari Camat ;  Izin

diberikan

berdasarkan

permohonan

tertulis

dari

yang

bersangkutan.  Setiap permohonan harus mengisi formulir dan dilampiri : - Mengisi Formulir bermaterai Rp. 6.000,- ; - Fotocopy Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga ; - Fotocopy Surat Kepemilikan Tanah ; - Surat Pernyataan Bersama (apabila bukan tanah milik pemohon ijin) ; - Fotocopy SPPT dan STTS tahun terakhir ; - Denah tempat usaha ; - Jenis bangunan rumah hunian ; - Gambar teknis.  Permohonan Izin Mendirikan Bangunan dapat ditolak jika ; - Dianggap dapat mengganggu keselamatan, ketentraman atau kepentingan umum dan atau tempat sekitarnya ; - Bertentangan

dengan

peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku menyangkut Tata Ruang ; - Bangunan

yang

berdiri

diatas

tanah

negara

dan

diatas

saluran air ; - Fisik bangunan tidak sesuai dengan rencana gambar yang diajukan ; (3) Lama Waktu 5 (lima) hari kerja setelah berkas lengkap dan benar (4) Prosedur  Mengajukan permohonan ;  Berkas diterima dan diteliti sesuai dengan ketentuan ;  Rapat Koordinasi Tim PATEN ;  Mengadakan peninjauan/survey ;

22  Dikeluarkan ijin atau ditolak ;  Membayar retribusi sesuai dengan ketentuan ; (5) Spesifikasi Produk/Hasil Surat Keputusan Izin Mendirikan Bangunan dan Plat Nomor IMB atau Peneng (6) Kompetensi Petugas Dilaksanakan

oleh

petugas

PATEN

dengan

Camat

sebagai

penandatanganan Izin (7) Sarana dan Prasarana  Komputer  Meja  Kursi  Toilet  Ruang tunggu bagi pemohon izin  Tempat parkir bagi pemohon izin (8) Pelayanan Informasi dan Pengaduan  Kotak Saran  Buku Keluhan Masyarakat (9) Pemberian Kompensasi Jika ada keterlambatan dalam proses penerbitan izin atau dengan kata lain proses penyelesaian izin melebihi 8 (delapan hari kerja sejak penerimaan berkas dengan persyaratan lengkap serta penyelesaian pembayaran biaya retribusinya, maka pemohon akan menerima kompensasi, yaitu Izin Mendirikan Bangunan akan diantar ke rumah yang bersangkutan. B. REKOMENDASI 1)

Pengesahan Berkas Permohonan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

a. Dasar Hukum 

Undang-Undang

Nomor

23

Tahun

2006

tentang

Administrasi

Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 ; 

Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Kependudukan ;

Nomor

23

Tahun

2006

tentang

Administrasi

23 

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;



Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 19 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kecamatan di Kabupaten

Probolinggo ; 

Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Probolinggo.

b. Persyaratan Pelayanan 

Formulir Permohonan Kartu Keluarga (KK)/Form. F.1.01 dan/atau Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Form. F.1.07 yang disediakan oleh Petugas Register Desa ;



Berkas yang akan diverifikasi dan divalidasi oleh Petugas Register Desa dan UPT Kependudukan dan Catatan Sipil/SIAK.

c.

Besarnya Tarif/Biaya Gratis

d. Lama Waktu 1 (satu) hari e.

Prosedur Pelayanan  Pemohon

mengisi

berkas

isian

Permohonan

Kartu

Keluarga

(KK)/Form. F.1.01 dan/atau Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Form. F.1.07 yang disediakan oleh Petugas Register Desa.  Berkas yang akan diverifikasi dan divalidasi oleh Petugas Register Desa dan UPT Kependudukan/SIAK.  Dari Kepala UPT Kependudukan ke Unit Pelayanan Kecamatan dan diverifikasi oleh Kepala Seksi Pemerintahan dan dikembalikan ke Unit Pelayanan Kecamatan untuk diteruskan kepada Camat dalam rangka mendapatkan Pengesahan Pengantar Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).  Pengantar Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah disahkan selanjutnya dibawa ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo untuk penyelesaian akhir. f.

Spesifikasi Produk/Hasil Rekomendasi/Pengantar

Kartu

Keluarga

(KK)

dan

Kartu

Tanda

Penduduk (KTP). g.

Kompetensi Petugas Dilaksanakan

oleh

Petugas

penandatanganan Rekomendasi.

PATEN

dengan

Camat

sebagai

24 h. Sarana dan Prasarana  Komputer ;  Meja ;  Kursi ;  Toilet ;  Ruang tunggu bagi pemohon ;  Tempat parkir bagi pemohon. i.

Pelayanan Informasi dan Pelayanan Pengaduan  Kotak Saran ;  Buku Keluhan Masyarakat.

j.

Pemberian Kompensasi Jika terjadi keterlambatan, maka rekomendasi yang sudah jadi akan diantar ke alamat pemohon.

2)

Surat Keterangan Pindah Antar Kecamatan dalam Kabupaten

a. Dasar Hukum •

Undang-Undang

Nomor

23

Tahun

2006

tentang

Administrasi

Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 ; •

Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor

23

Tahun

2006

tentang

Administrasi

Kependudukan ; •


•

Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 19 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Probolinggo ;

•



Formulir F.1.129



Surat Pengantar dari Kepala Desa



Kartu Tanda Penduduk (KTP) Asli dan Kartu Keluarga (KK) Asli Pemohon



Pas Photo ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar berwarna/hitam putih

c.

Besarnya Tarif/Biaya

25 Gratis d. Lama Waktu 1 Jam e.

Prosedur Pelayanan  Formulir F.1.08 diisi Pemohon dan ditanda tangani Pemohon dan Register Desa ;  Formulir F.1.08 diajukan ke Kepala Desa untuk mendapatkan Surat Pengantar yang ditandatangani Kepala Desa ;  Surat Pengantar dan Formulir F.1.1.08 diajukan ke Camat melalui PATEN

untuk

mendapatkan

Surat

Keterangan

Pindah

Antar

Kecamatan dalam Kabupaten (Formulir F.1.08) ;  Dengan keluarnya Surat Keterangan Pindah Antar Kecamatan dalam Kabupaten, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) pemohon dicabut untuk diserahkan ke Kantor Kecamatan. f.

Spesifikasi Produk/Hasil Surat Keterangan Pindah Antar Kecamatan dalam Kabupaten

g.


oleh

Petugas

PATEN

dengan

Camat

sebagai

penandatanganan Rekomendasi. h. Sarana dan Prasarana  Komputer  Meja  Kursi  Toilet  Ruang tunggu bagi pemohon  Tempat parkir bagi pemohon i.

Pelayanan Informasi dan Pelayanan Pengaduan  Kotak Saran  Buku Keluhan Masyarakat

j.


3) Rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) a. Dasar Hukum

26 

Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 19 Tahun 2007 tentang Organisasi dan

Tata Kerja

Kecamatan di Kabupaten

Probolinggo ; 


b. Persyaratan Pelayanan

c.



Surat Keterangan dari Kepala Desa



Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Asli



Pas photo ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar


d. Lama Waktu 1 Jam e.

Prosedur Pelayanan  Pemohon

mengajukan

SKCK

ke

Camat

untuk

ditandatangani

(Register & Legalisari);  Selanjutnya SKCK diteruskan ke Kapolsek untuk proses lebih lanjut. f. Spesifikasi Produk/Hasil Rekomendasi Surat Pengantar mendapatkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) g.


oleh

Petugas

PATEN

dengan

Camat

sebagai

penandatanganan Rekomendasi. h. Sarana dan Prasarana  Komputer ;  Meja ;  Kursi ;  Toilet ;  Ruang tunggu bagi pemohon ;  Tempat parkir bagi pemohon. i.


j.


27

4)

Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (> 60 meter persegi)

a. Dasar Hukum •

Peraturan

Daerah

Kabupaten

Probolinggo

Nomor

06

Tahun 2005 tentang Ijin Mendirikan Bangunan ; •

Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.


Formulir Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan ;



Surat Keterangan dari Kepala Desa ;



Fotocopy Kartu Tanda Penduduk ;



Fotocopy Bukti Kepemilikan Tanah ;



Surat pernyataan tetangga bagi bangunan yang bertingkat diketahui Kepala Desa ;

 c.

Gambar Bangunan, konstruksi dan bahan yang digunakan.



Prosedur Pelayanan  Formulir Ijin Mendirikan Bangunan diisi lengkap, benar dan sah serta ditandatangani oleh Pemohon ;  Pemohon

menghadap

Kecamatan

untuk

kepada

Camat

mendapatkan

melalui

Unit

Pelayanan

pengesahan/tanda

tangan

(registrasi, legalisasi dan rekomendasi) ;  Seluruh

persyaratan

kemudian

diajukan

pemohon

ke

Kantor

Penanaman Modal dan Perijinan untuk diproses lebih lanjut. f.

Spesifikasi Produk/Hasil Surat Pengantar dan Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

g. Kompetensi Petugas Dilaksanakan

oleh

Petugas

penandatanganan rekomendasi. h. Sarana dan Prasarana  Komputer ;  Meja ;  Kursi ;  Toilet ;

PATEN

dengan

Camat

sebagai

28  Ruang tunggu bagi pemohon ;  Tempat parkir bagi pemohon ; i.


j. Pemberian Kompensasi Jika terjadi keterlambatan, maka rekomendasi yang sudah jadi akan diantar ke alamat pemohon. 5)

Rekomendasi Izin Gangguan

a. Dasar Hukum •

Peraturan

Daerah

Kabupaten

Probolinggo

Nomor

07

Tahun 2005 tentang Ijin Gangguan ; •

Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

b. Persyaratan Pelayanan

c.



Formulir Permohonan Ijin Gangguan ;



Surat Keterangan dari Kepala Desa









Fotocopy Ijin Mendirikan Bangunan ;



Surat Pernyataan Tetangga diketahui Kepala Desa.



Gambar Bangunan/Denah dan Peta Lokasi



Prosedur Pelayanan 

Formulir diisi lengkap, benar dan sah serta ditandatangani oleh Pemohon ;



Pemohon

menghadap

kepada

Camat

melalui

PATEN

untuk

mendapatkan pengesahan/tanda tangan (registrasi, legalisasi dan rekomendasi) ; 

Seluruh

persyaratan

kemudian

diajukan

pemohon

ke

Penanaman Modal dan Perjinan untuk diproses lebih lanjut.

Kantor

29 f.

Spesifikasi Produk/Hasil Rekomendasi Izin Gangguan (HO)

g.


oleh

Petugas

PATEN

dengan

Camat

sebagai

penandatanganan rekomendasi. h. Sarana dan Prasarana

i.

j.



Komputer ;



Meja ;



Kursi ;



Toilet ;



Ruang tunggu bagi pemohon ;



Tempat parkir bagi pemohon.

Pelayanan Informasi dan Pelayanan Pengaduan 

Kotak Saran



Buku Keluhan Masyarakat


6) Rekomendasi Kelayakan Usaha untuk Mendapatkan SIUP, TDP, TDG dan TDI

a. Dasar Hukum •


•



Formulir Permohonan ;



Surat Keterangan dari Kepala Desa ;









Fotocopy Ijin Mendirikan Bangunan dan Ijin Gangguan yang masih berlaku ;



Surat pernyataan tetangga diketahui Kepala Desa



Gambar Bangunan/denah dan Peta Lokasi.

30 c. Besarnya Tarif/Biaya Gratis d. Lama Waktu 1 Jam e. Prosedur Pelayanan 

Formulir

diisi

lengkap,

benar

dan

sah

serta

ditandatangani

oleh

Pemohon ; 

Pemohon

menghadap

PATEN

untuk

mendapatkan

pengesahan/tanda

tangan (registrasi, legalisasi dan rekomendasi) ; 

Seluruh persyaratan kemudian diajukan untuk diproses lebih lanjut.

f. Spesifikasi Produk/Hasil Rekomendasi Kelayakan Usaha g. Kompetensi Petugas Dilaksanakan oleh Petugas PATEN dengan Camat sebagai penandatanganan rekomendasi. h. Sarana dan Prasarana 

Komputer ;



Meja ;



Kursi ;



Toilet ;







i. Pelayanan Informasi dan Pelayanan Pengaduan 

Kotak Saran ;



Buku Keluhan Masyarakat.

j. Pemberian Kompensasi Jika terjadi keterlambatan, maka rekomendasi yang sudah jadi akan diantar ke alamat pemohon. 7) Rekomendasi STP (Surat Tanda Pendaftaran) Yayasan Yatim Piatu dan Organisasi Sosial

a. Dasar Hukum 

Amandemen UUD 1945 Bab XIV Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2). Ayat (1) Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara.

31 Ayat 2 Pemerintah atau Negara mengembangkan suatu sistem jaminan sosial masyarakat bagi yang tidak mampu atau lemah sesuai dengan usaha kemanusiaan. 

Keputusan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 1981 tentang Organisasi Sosial dan Tata Kerja di Lingkungan Departemen Sosial ;



Peraturan

Pemerintah

Nomor

42

Tahun

1981

tentang

Pelayanan

Kesejahteraan Sosial ; 






Fotocopy akte notaries ;



Mengajukan permohonan ke Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo dengan melampirkan formulir F1 ;



Rekomendasi dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Probolinggo ;



Rekomendasi Bupati ;



Rekomendasi dari Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Probolinggo



Susunan pengurus dengan dilampiri fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;



Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART) ;



Program kerja, laporan kegiatan di bidang Usaha Kesejahteraan Sosial ;



Sumber dana dan modal kerja untuk melaksanakan kegiatan ;



Daftar anak asuh ;



Surat domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat



Mengajukan permohonan ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur ;



Fotocopy surat izin operasional di sampaikan kepada organisasi sosial koordinatif/Koordinator

Kegiatan

Kesejahteraan

Sosial

Kabupaten

Probolinggo ; 

Setiap organisasi sosial/LSM-Usaha Kesejahteraan Sosial yang sudah terdaftar agar membuat laporan kegiatan/ perkembangan kegiatan bidang Usaha Kesejahteraan Sosial, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Besarnya Tarif/Biaya Gratis d. Lama Waktu

32 1 Jam e. Prosedur Pelayanan 

Pemohon menghadap kepada Camat melalui PATEN untuk mendapatkan pengesahan/tanda tangan ;



Petugas melakukan verifikasi terhadap berkas sesuai dengan persyaratan untuk diajukan kepada Pimpinan ;



Menyerahkan berkas.

f. Spesifikasi Produk/Hasil Rekomendasi untuk pendaftaran Yayasan/Panti dan Organisasi Sosial g. Kompetensi Petugas Dilaksanakan oleh Petugas PATEN dengan Camat sebagai penandatanganan rekomendasi. h. Sarana dan Prasarana 

Komputer ;



Meja ;



Kursi ;



Toilet ;








Kotak Saran ;




j. Pemberian Kompensasi Jika terjadi keterlambatan, maka rekomendasi yang sudah jadi akan diantar ke alamat pemohon. 8) Permohonan Perubahan Data Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) a. Dasar Hukum 




Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ;




33 b. Persyaratan Pelayanan 

Rekomendasi dari Kepala Desa ;



Bukti Kepemilikan Tanah Akta/Sertifikat ;



Kartu Tanda Penduduk Pemohon (pemilik tanah atau yang diberi kuasa)



SPPT Asli ;



Akta/Sertifikat.

c. Besarnya Tarif/Biaya Gratis d. Lama Waktu 1 jam e. Prosedur Pelayanan 

Pemohon menghadap kepada Camat melalui PATEN untuk mendapatkan pengesahan/tanda tangan (registrasi, legalisasi dan rekomendasi) ;



Selanjutnya Permohonan Perubahan Data Obyek Pajak Bumi dan Bangunan diajukan ke Dinas Pendapatan Kabupaten Probolinggo.

f. Spesifikasi Produk/Hasil Surat Permohonan Perubahan Data Obyek Pajak Bumi dan Bangunan. g. Kompetensi Petugas Dilaksanakan oleh Petugas PATEN dengan Camat sebagai penandatanganan rekomendasi. h. Sarana dan Prasarana 

Komputer ;



Meja ;



Kursi ;



Toilet ;








Kotak Saran ;




j. Pemberian Kompensasi Jika terjadi keterlambatan, maka rekomendasi yang sudah jadi akan diantar ke alamat pemohon.

34 9) Penggalangan Dana Sarana Sosial dan Peribadatan

a. Dasar Hukum 






Proposal/Usulan ;



Akta pendirian ;



Fotocopy gambar rencana bangunan yang diajukan ;



Rencana Anggaran Biaya (RAB)



Peta Desa

c. Besarnya Tarif/Biaya Gratis d. Lama Waktu 1 Jam e. Prosedur Pelayanan 

Proposal harus ditandatangani pemohon dan diketahui Kepala Desa ;



Pemohon PATEN untuk mendapatkan Pengesahan (registrasi, legalisasi dan rekomendasi) ;



Proposal

diajukan

ke

Dinas

Sosial

Kabupaten

Probolinggo

untuk

mendapatkan Rekomendasi. f. Spesifikasi Produk/Hasil Surat Penggalangan Dana Sarana Sosial dan Peribadatan (Proposal) g. Kompetensi Petugas Dilaksanakan oleh Petugas PATEN dengan Camat sebagai penandatanganan Rekomendasi h. Sarana dan Prasarana 

Komputer ;



Meja ;



Kursi ;



Toilet ;







35 i. Pelayanan Informasi dan Pelayanan Pengaduan 

Kotak Saran ;




j. Pemberian Kompensasi Jika terjadi keterlambatan, maka rekomendasi yang sudah jadi akan diantar ke alamat pemohon. 10) Pelepasan Hak Atas Tanah (Kepentingan Umum)

a. Dasar Hukum 






Keputusan Penetapan Lokasi ;



Bukti Kepemilikan Tanah ;



SPPT



Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) ;



Keterangan Riwayat Tanah ;



Keterangan Kewarisan (Bila diperlukan) ;



Keterangan Pernyataan Tanah tidak dalam sengketa ;



Peta Bidang dari Pertanahan ;



Tanda Lunas BPHTB (SSB)



Kwitansi Pembayaran.

c. Besarnya Tarif/Biaya 1,5 % dari nilai pelepasan d. Lama Waktu 1 jam e. Prosedur Pelayanan 

Pihak yang akan melepaskan dan yang menerima menghadap Camat disertai Kepala Desa dan 2 (dua) orang saksi ;



Camat menerbitkan dan menandatangani Surat Pelepasan Hak Atas Tanah.

f. Spesifikasi Produk/Hasil Surat Pelepasan Hak Atas Tanah (Kepentingan Umum) g. Kompetensi Petugas Dilaksanakan oleh Petugas PATEN dengan Camat sebagai penandatanganan Rekomendasi.

36 h. Sarana dan Prasarana 

Komputer ;



Meja ;



Kursi ;



Toilet ;








Kotak Saran ;




j. Pemberian Kompensasi Jika terjadi keterlambatan, maka rekomendasi yang sudah jadi akan diantar ke alamat pemohon. 11) Rekomendasi/Legalisasi Surat Lain-lain

a. Dasar Hukum 






Rekomendasi dari Kepala Desa/Instansi terkait



Kartu Tanda Penduduk


Rekomendasi harus ditanda tangani Pemohon dan diketahu Kepala Desa ;



Pemohon menghadap kepada Camat melalui PATEN untuk mendapatkan pengesahan (registrasi, legalisasi dan rekomendasi).

f. Spesifikasi Produk/Hasil Surat Rekomendasi/Legalisasi Surat lain-lain g. Kompetensi Petugas Dilaksanakan oleh Petugas PATEN dengan Camat sebagai penandatanganan Rekomendasi. h. Sarana dan Prasarana

37 

Komputer ;



Meja ;



Kursi ;



Toilet ;








Kotak Saran ;




j. Pemberian Kompensasi Jika terjadi keterlambatan, maka rekomendasi yang sudah jadi akan diantar ke alamat pemohon. 12) Pengantar Surat Pernyataan Miskin a. Dasar Hukum 






Surat Pernyataan Miskin dari Kepala Desa berdasarkan ketetapan dari Kecamatan


Pemohon menghadap kepada Lurah/Kepala Desa untuk mendapatkan Surat Pernyataan Miskin yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan yang bersangkutan diatas Materai Rp. 6.000,- ;



Surat Keterangan Tidak Mampu diajukan kepada Camat melalui PATEN untuk mendapatkan pengesahan/tanda tangan (registrasi dan legalisasi) ;



Petugas PATEN memeriksa data penduduk miskin yang masuk dalam data base penduduk miskin

f. Spesifikasi Produk/Hasil Pengantar Surat Pernyataan Miskin

38 g. Kompetensi Petugas Dilaksanakan oleh Petugas PATEN dengan Camat sebagai penandatangan Rekomendasi. h. Sarana dan Prasarana 

Komputer ;



Meja ;



Kursi ;



Toilet ;








Kotak Saran ;




j. Pemberian Kompensasi Jika terjadi keterlambatan, maka rekomendasi yang sudah jadi akan diantar ke alamat pemohon. 13) Keterangan Model C untuk Pensiunan

a. Dasar Hukum 






Blanko yang telah ditanda tangani oleh Lurah/Kepala Desa



Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon



Kartu Keluarga (KK) Pemohon



Surat Keputusan Pensiun

c. Besarnya Tarif/Biaya Gratis d. Lama Waktu 15 menit e. Prosedur Pelayanan 

Setelah

Pemohon

mendapatkan

tanda

tangan

Lurah/Kepala

Desa,

menyerahkan berkas disertai Fotocopy Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keputusan Pensiun kepada petugas PATEN ;

39 

Petugas memverifikasi dan memvalidasi berkas untuk diajukan ke Pimpinan ;



Menyerahkan berkas.

f. Spesifikasi Produk/Hasil Rekomendasi Model C g. Kompetensi Petugas Dilaksanakan oleh Petugas PATEN dengan Camat sebagai penandatangan Rekomendasi. h. Sarana dan Prasarana 

Komputer ;



Meja ;



Kursi ;



Toilet ;








Kotak Saran ;




j. Pemberian Kompensasi Jika terjadi keterlambatan, maka rekomendasi yang sudah jadi akan diantar ke alamat pemohon. 14) Keterangan Tidak Mampu

a. Dasar Hukum 






Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah/Kepala Desa ;



Kartu Tanda Penduduk Pemohon ;



Kartu Keluarga Pemohon ;

c. Besarnya Tarif/Biaya Gratis d. Lama Waktu 1 jam

40 e. Prosedur Pelayanan 

Pemohon menghadap kepada Lurah/Kepala Desa untuk mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu yang ditandatangani oleh Lurah/Kepala Desa ;



SURAT

Keterangan

Tidak

Mampu

diajukan

kepada

PATEN

untuk

mendapatkan pengesahan/tanda tangan (registrasi, dan legalisasi). f. Spesifikasi Produk/Hasil Surat Keterangan Tidak Mampu g. Kompetensi Petugas Dilaksanakan oleh Petugas PATEN dengan Camat sebagai penandatangan Rekomendasi. h. Sarana dan Prasarana 

Komputer ;



Meja ;



Kursi ;



Toilet ;








Kotak Saran ;




j. Pemberian Kompensasi Jika terjadi keterlambatan, maka rekomendasi yang sudah jadi akan diantar ke alamat pemohon. 15) Keterangan Domisili Perusahaan a. Dasar Hukum 






Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa ;



Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon



Fotocopy Surat Ijin Usaha Pendirian (SIUP), Ijin Mendirikan Bangunan dan Ijin Gangguan yang masih berlaku.

41 c. Besarnya Tarif/Biaya Gratis d. Lama Waktu 1 jam e. Prosedur Pelayanan 

Pemohon menghadap kepada Lurah/Kepala Desa untuk mendapatkan Surat Keterangan Domisili yang ditandatangani oleh Lurah/Kepala Desa ;



Surat Keterangan Domisili diajukan kepada PATEN untuk mendapatkan pengesahan/tanda tangan (registrasi dan legalisasi).

f. Spesifikasi Produk/Hasil Surat Keterangan Domisili Perusahaan g. Kompetensi Petugas Dilaksanakan oleh Petugas PATEN dengan Camat sebagai penandatangan rekomendasi. h. Sarana dan Prasarana 

Komputer ;



Meja ;



Kursi ;



Toilet ;








Kotak Saran ;




j. Pemberian Kompensasi Jika terjadi keterlambatan, maka rekomendasi yang sudah jadi akan diantar ke alamat pemohon. 16) Keterangan Kewarisan (Tanah dan Bangunan)

a. Dasar Hukum 






Surat Keterangan Pengakuan Ahli Waris ;



Surat Pernyataan pada Ahli Waris ;

42 

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon ;



Fotocopy SPPT beserta aslinya ;



Obyek peninggalan



Fotocopy letter C yang telah dilegalisir Kepala Desa.


Pemohon

menghadap

kepada

Lurah/Kepala

Desa

dan

menjelaskan

silsilah/ahli waris ; 

Seluruh ahli waris membubuhkan tanda tangan/cap jempol dihadapan Kepala Desa ;



Berdasarkan pengakuan tersebut Camat melalui PATEN menerbitkan Surat Keterangan Kewarisan.

f. Spesifikasi Produk/Hasil Surat Keterangan Kewarisan (Tanah dan Bangunan) g. Kompetensi Petugas Dilaksanakan oleh Petugas PATEN dengan Camat sebagai penandatangan Rekomendasi. h. Sarana dan Prasarana 

Komputer ;



Meja ;



Kursi ;



Toilet ;








Kotak Saran ;




j. Pemberian Kompensasi Jika terjadi keterlambatan, maka rekomendasi yang sudah jadi akan diantar ke alamat pemohon. 17) Keterangan Bepergian a. Dasar Hukum

43 

Undang-Undang

Nomor

23

Tahun

2006

tentang

Administrasi

Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 ; 

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;











Surat Keterangan Bepergian dari Kepala Desa ;



Kartu Tanda Penduduk Pemohon ;



Kartu Keluarga Pemohon.


Pemohon menghadap kepada Lurah/Kepala Desa untuk mendapatkan Surat Keterangan Bepergian yang ditandatangani oleh Lurah/Kepala Desa ;



Surat Keterangan Bepergian diajukan kepada Camat melalui PATEN untuk mendapatkan pengesahan/tanda tangan (registrasi dan legalisasi).

f. Spesifikasi Produk/Hasil Surat Keterangan Bepergian

g. Kompetensi Petugas Dilaksanakan oleh Petugas PATEN dengan Camat sebagai penandatangan Rekomendasi. h. Sarana dan Prasarana 

Komputer ;



Meja ;



Kursi ;



Toilet ;




44 



Kotak Saran ;




j. Pemberian Kompensasi Jika terjadi keterlambatan, maka rekomendasi yang sudah jadi akan diantar ke alamat pemohon. 18) Keterangan Penelitian/Survey a. Dasar Hukum 






Surat Keterangan akan melaksanakan penelitian/survey dari instansi/ lembaga terkait/ Perguruan Tinggi ;



Proposal Penelitian/Survey ;



Surat Keterangan dari Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Probolinggo



Kartu Tanda Penduduk (KTP) Asli Pemohon.


Pemohon menghadap kepada Camat melalui PATEN untuk mendapatkan tanda tangan, registrasi dan legalisasi ;



Camat mengeluarkan Surat Rekomendasi Penelitian/Survey.

f. Spesifikasi Produk/Hasil Surat Rekomendasi Penelitian/Survey g. Kompetensi Petugas Dilaksanakan oleh Petugas PATEN dengan Camat sebagai penandatangan Rekomendasi. h. Sarana dan Prasarana 

Komputer ;



Meja ;

45 

Kursi ;



Toilet ;








Kotak Saran ;




j. Pemberian Kompensasi Jika terjadi keterlambatan, maka rekomendasi yang sudah jadi akan diantar ke alamat pemohon. 19) Peralihan Hak Atas Tanah (Pribadi/Perorangan) a. Dasar Hukum 






Bukti Kepemilikan Tanah (Pepel/Sertifikat) ;



Keterangan Kewarisan ;



Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli para pihak ;



Fotocopy Letter C ;



SPPT ;



Tanda Lunas BPHTB (SSB).

c. Besarnya Tarif/Biaya 1,5% dari nilai pelepasan d. Lama Waktu 1 jam e. Prosedur Pelayanan 

Para Pihak (Penjual dan Pembeli), Lurah/Kepala Desa dan 2 (dua) orang saksi menghadap Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara l



PATEN memproses dan menerbitkan Akta Tanah ;



Pembeli mendaftarkan Hak Atas Tanah ke Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo.

f. Spesifikasi Produk/Hasil

46 Surat Peralihan Hak Atas Tanah g. Kompetensi Petugas Dilaksanakan oleh Petugas PATEN dengan Camat sebagai penandatangan Rekomendasi. h. Sarana dan Prasarana 

Komputer ;



Meja ;



Kursi ;



Toilet ;








Kotak Saran ;




j. Pemberian Kompensasi Jika terjadi keterlambatan, maka rekomendasi yang sudah jadi akan diantar ke alamat pemohon. 20) Proposal

a. Dasar Hukum 






Proposal/Usulan yang ditanda tangani oleh Pemohon yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa



Fotocopy gambar rencana bangunan yang diusulkan apabila berkaitan dengan fisik bangunan

c. Besarnya Tarif/Biaya Gratis d. Lama Waktu 1 jam e. Prosedur Pelayanan Pemohon datang ke PATEN untuk mendapatkan pengesahan/tanda tangan Camat (Registrasi dan Legalisasi) f. Spesifikasi Produk/Hasil

47 Proposal g. Kompetensi Petugas Dilaksanakan oleh Petugas PATEN dengan Camat sebagai penandatangan Rekomendasi. h. Sarana dan Prasarana 

Komputer ;



Meja ;



Kursi ;



Toilet ;








Kotak Saran ;




j. Pemberian Kompensasi Jika terjadi keterlambatan, maka rekomendasi yang sudah jadi akan diantar ke alamat pemohon. 21) Pengesahan Surat-Surat (Atas permintaan Perorangan/Instansi/Lembaga) a. Dasar Hukum 






Pemohon membawa surat yang akan dimintakan pengesahannya



Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)

c. Besarnya Tarif/Biaya Gratis d. Lama Waktu 1 jam e. Prosedur Pelayanan Pemohon datang ke PATEN untuk mendapatkan pengesahan/tanda tangan Camat (registrasi dan legalisasi) f. Spesifikasi Produk/Hasil Surat Pengesahan Surat-Surat (atas permintaan perorangan instansi/lembaga) g. Kompetensi Petugas

48 Dilaksanakan oleh Petugas PATEN dengan Camat sebagai penandatangan Rekomendasi. h. Sarana dan Prasarana 

Komputer ;



Meja ;



Kursi ;



Toilet ;








Kotak Saran ;




j. Pemberian Kompensasi Jika terjadi keterlambatan, maka rekomendasi yang sudah jadi akan diantar ke alamat pemohon. C. KOORDINASI

Untuk kewenangan bidang koordinasi, Camat diberikan aksesbilitas dalam melakukan koordinasi dengan instansi terkait berdasarkan instrumen yang menjadi domain Camat. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada lagi kesalahan persepsi maupun kesalahan prosedur dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan baik yang dilakukan oleh Camat maupun program dan kegiatan yang dilakukan oleh instansi lainnya. Terhadap upaya pemenuhan kewenangan tersebut, nantinya Camat wajib melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo dengan tembusan Instansi terkait. D. PEMBINAAN

Pada item pembinaan, Camat mempunyai peran yang strategis terhadap upaya peningkatan pelayanan publik. Menjadi starting point peningkatan disiplin pegawai di Kecamatan, unsur Kecamatan diharapkan dapat memberikan contoh yang baik serta memberikan dorongan moril sebagai bentuk motivasi terhadap Pegawai di Kecamatan. Pembinaan tersebut juga menyentuh unsur Pemerintahan Desa yang menjadi gerbang terdepan dalam pelayanan publik. Sehingga unsur pembinaan peningkatan kepegawaian di Kecamatan dapat dicapai dengan baik guna menuju clean and good government (kepemerintahan yang bersih dan baik).

49 E. PENGAWASAN

Pengawasan yang diberikan kepada Camat sebagai salah satu item kewenangannya

diharapkan

dapat

memberikan

asas

kepastian

terhadap

penyelenggaraan sistem pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan. Hal tersebut sangat membantu instansi teknis yang mempunyai program kerja di Kecamatan. Disamping itu, pengawasan disini lebih berfungsi sebagai referensi terhadap pola pelaksanaan program kerja khususnya yang berkaitan dengan bantuan untuk wilayah Kecamatan. Pengawasan disini lebih berdimensi monitoring dan evaluasi. F. FASILITASI

Pola fasilitas menjadi sangat penting untuk didelegasikan kepada Camat, hal ini karena berkaitan dengan data-data yang dibutuhkan oleh instansi lainnya sehingga apa yang menjadi program kerja di Kabupaten Probolinggo dapat difasilitasi

oleh

Camat

khususnya

berkaitan

dengan

data

dan

informasi

pendukung. G. PENETAPAN

Penetapan untuk lingkup Kecamatan menjadikan Kecamatan sebagai ujung tombak terdepan dari Kabupaten, sehingga pelaksanaan pelayanan publik dapat dengan mudah dicapai dengan kualitas yang baik. Masyarakat tidak perlu lagi mengeluh akan pelayanan yang berbelit-belit karena sebagian sudah ditetapkan oleh Camat sebagai bentuk pelaksanaan dari pendelegasian sebagian wewenang Bupati. Program kerja berdasarkan unsur yang masuk dalam item Penetapan hendaknya menjadikan Kecamatan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjadi simpul pelayanan publik. H. PENYELENGGARAAN

Pola penyelenggaraan yang dimaksud dalam tugas Camat adalah bagaimana menciptakan iklim yang baik dalam pola tatakelola pemerintahan di Kecamatan, untuk itu program kerja yang dirancang untuk peningkatan pelayanan di Kecamatan menjadi dasar terciptanya pola tata pemerintahan yang baik. Peningkatan tertib administrasi Desa yang menjadi isu sentral dalam pelaksanaan pelayanan di Desa akan sangat mudah teratasi apabila Camat mengambil peran dalam proses sosialisasi dan pendampingan atau semacamnya sehingga permasalahan administrasi Desa dapat dengan mudah terurai.

50

IV.

PENUTUP Demikian petunjuk teknis pendelegasian sebagian wewenang Bupati kepada Camat untuk menjadi pedoman teknis bagi masing-masing Kecamatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. BUPATI PROBOLINGGO ttd Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

S A L I N A N PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR : 30 TAHUN 2015 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT

Recommend Documents