1
BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR SALINAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR: 188/225/KEP/429.011/2016 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG PEMERINTAHAN DARI BUPATI KEPADA CAMAT BUPATI BANYUWANGI, Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa persyaratan substantif pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) adalah pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat yang meliputi wewenang bidang perizinan dan non perizinan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu kecamatan;
b.
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan, Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang merupakan kewenangan atribut serta melaksanakan kewenangan delegatif yang dilimpahkan oleh Bupati;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahanan Sebagian Wewenang Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat;
1.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan;
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
6.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 1
2 7.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu kecamatan; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi; 9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 68 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi; 10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2016 tentang Integrasi Program Kerja Berbasis Desa/kelurahan Melalui Smart Kampung. MEMUTUSKAN: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG PEMERINTAHAN DARI BUPATI KEPADA CAMAT.
Menetapkan
:
KESATU
:
A. Melimpahkan sebagian wewenang pemerintahan dari Bupati kepada Camat sebagai berikut: a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan; g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan; h. Melaksanakan pelaporan secara periodik setiap kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku. B. Rincian jenis kewenangan yang dilimpahkan dari Bupati kepada Camat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
KEDUA
:
Selain tugas sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, Camat melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagai urusan pemerintahan yang meliputi aspek: a. Perizinan; b. Non Perizinan; c. Koordinasi; d. Pembinaan; e. Pengawasan; f. Evaluasi; g. Pelaporan;
3 h. Fasilitasi; i. Penetapan; dan j. Penyelenggaraan. KETIGA
:
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, Camat mempunyai wewenang sebagai berikut: A. Bidang Pemerintahan Dan Hukum a. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan kesatuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) diwilayah kerjanya; b. Mengkoordinasikan kegiatan instansi pemerintah di wilayah kerjanya; c.
Memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
d. Melaksanakan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa apabila Bupati/Wakil Bupati berhalangan; e.
Melaksanakan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pengganti BPD antar waktu;
f.
Melaksanakan pengambilan sumpah/janji pelantikan Penjabat (Pj.) Kepala Desa;
g.
Pemberian izin cuti Kepala Desa:
dan
a) Cuti besar; b) Cuti bersalin; c) Cuti karena alasan perundang-undangan. h. Memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa; i.
Memfasilitasi penataan desa/kelurahan;
j.
Memfasilitasi penyusunan peraturan desa;
k. Mengevaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDESA dan melaporkan hasilnya kepada Bupati; l.
Menyelenggarakan lomba/penilaian tingkat kecamatan;
desa/kelurahan
m. Melaksanakan kegiatan administrasi kependudukan (non perizinan): 1) Penerbitan dan Legalisasi surat pindah penduduk antar desa/kelurahan, antar kecamatan dalam satu kabupaten; 2) Pencetakan Kartu Keluarga (KK).. n. Melaksanakan dan menegakkan peraturan daerah, peraturan bupati dan peraturan perundang-undangan lainnya diwilayah kerjanya;
4
o. Melaksanakan pembinaan ideologi negara, kesatuan bangsa dan kerukunan hidup antar umat beragama; p. Memfasilitasi penataan desa; q. Pemberian rekomendasi pendirian tempat ibadah; r.
Memfasilitasi penataan dan pengaturan PKL;
s.
Mengkoordinaksikan dan memfasilitasi program Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum (JDIH) dan sosialisasi hukum.
B. Bidang Ekonomi dan Pembangunan 1. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pembangunan diwilayah kerjanya antara lain: a. Pengawasan kewilayahan terhadap pembangunan sarana dan prasarana fisik untuk kepentingan publik di wilayahnya yang dilaksanakan oleh dinas terkait; b. Pengawasan, pembinaan kegiatan dan perencanaan pembangunan desa/kelurahan; c. Mengumpulkan data perencanaan pembangunan desa yang diperlukan untuk menyusun perencanaan pembangunan kecamatan; d. Pengawasan, pengendalian dan pembinaan upaya pemantapan desa swasembada. 2. Menerbitkan perizinan tertentu yang meliputi: 1) Izin Usaha Mikro Pemberian izin usaha mikro dengan batasan modal usaha sampai Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 2) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) (rumah kediaman tidak bertingkat dengan luas bangunan kurang dari 100 m2 non perumahan, dengan dilampiri gambar teknis dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi; 3) Pemberian Izin Gangguan (HO) a. Pemberian bangunan;
izin
gangguan
jual
beli
bahan
b. Pemberian izin gangguan usaha perbengkelan klasifikasi kecil; c. Pemberian izin gangguan usaha PS/Warnet; d. Pemberian izin gangguan pangkas rambut; e. Pemberian izin gangguan loundry; f. Pemberian izin gangguan tukang jahit. 4) Rekomendasi Izin Keramaian.
5 3. Melakukan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan; 4. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan pungutan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta sumber pendapatan daerah lainnya; 5. Mengupayakan dan membantu pencapaian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
target
6. Memfasilitasi pengembangan perekonomian desa/kelurahan; 7. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan bagi kegiatan industri/usaha lainnya; 8. Membina dan mengembangkan serta memantau kegiatan perindustrian, perdagangan, kepariwisataan, perkoperasian dan Usaha Mikro, peternakan, pertanian, perkebunan dan perikanan. 1) Memberikan penyuluhan kepada masyarakat guna suksesnya pembangunan; 2) Melakukan upaya dalam pengentasan kemiskinan; 3) Melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan koperasi, usaha mikro;
rangka
4) Pengawasan terhadap usaha industri dan perdagangan; 5) Melaksanakan pemberdayaan pengerajin atau pengusaha industri dan perdagangan. 9. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat. C. Bidang Pendidikan dan Kesehatan. 1. Melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita; 2. Pembinaan, fasilitasi dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan; 3. Melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat; 4. Melakukan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat aditif dan bahan berbahaya; 5. Pembinaan dan pengawasan tradisi, seni, adat dan budaya. D.Bidang Sosial dan kesejahteraan Rakyat 1. Melakukan pembinaan, penyuluhan, pengembangan dan pengawasan ketenagakerjaan dan perburuhan; 2. Mengkoordinasikan akibat bencana alam dan pengungsi serta masalah sosial; 3. Membina kegiatan pemberdayaan masyarakat; 4. Memfasilitasi kemasyarakatan.
kegiatan
organisasi
sosial/
6 E. Bidang Pertanahan 1. Melakukan pengawasan atas tanah-tanah negara dan tanah asset milik pemerintah Kabupaten Banyuwangi diwilayah kerjanya; 2. Membantu pemerintah daerah terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan digunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah dari tanah negara menjadi hak milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; 3. Membantu penyelesaian penanganan permasalahan tanah masyarakat diwilayah kerjanya; 4. Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah timbul diwilayah kerjanya; 5. Camat karena jabatannya dapat ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara diwilayah kerjanya. KEEMPAT
:
Wewenang sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga, berupa mencetak, menandatangani dan mengeluarkan naskah perizinan, non perizinan dan naskah dinas administrasi pemerintahan desa.
KELIMA
:
Pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan dari Bupati kepada Camat disertai dengan personil serta sarana dan prasarana untuk melaksanakannya;
KEENAM
:
Dalam memberikan pelayanan dan/atau menerbitkan izin, non perizinan, serta naskah dinas administrasi pemerintahan desa, Camat wajib memperhatikan: a. Membuat Standar, Operasi, dan Prosedur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; b. Kebijakan pemerintah daerah; c. Keserasian, kemanfaatan dan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan.
KETUJUH
:
Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga, terutama yang menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan strategis dan kebijakan operasional Pemerintah Daerah, Camat wajib berkoordinasi dengan unit satuan kerja yang secara fungsional melaksanakan dan mengelola bidang kewenangannya.
KEDELAPAN
:
Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada diktum keenam, terutama menyangkut halhal bersifat teknis operasional, Camat wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dengan badan/dinas dan/atau Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
7 KESEMBILAN
:
1) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga, disertai dengan pembiyaaan sebanding sengan besarnya kewenangan yang dilimpahkan; 2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi; 3) Dalam hal pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan merupakan obyek retribusi, maka penerimaan tersebut merupakan penerimaan daerah dan wajib disetor ke kas daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
KESEPULUH
:
1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kewenangan sebagaimana diktum ketiga, dilaksanakan oleh Tim Pembina dan pengawasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari unsur Sekretariat Daerah sesuai bidang tugasnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; 2) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kewenangan yang diserahkan kepada Camat dilaksanakan oleh Tim Pembina dan pengawasan; 3) SKPD yang sebagian urusannya dilimpahkan kepada Camat memberikan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap penyelenggaraan kewenangan yang diserahkan kepada Camat secara berkala atau sewaktu-waktu; 4) Camat melaporkan secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap triwulan atau akhir tahun yang meliputi aspek-aspek: a. ketepatan kegiatan;
waktu
dalam
pencapaian
program
dan
b. efisiensi dan efektifitas anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan; c. ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan; d. ketepatan kegiatan;
hasil
dalam
pelaksanaan
program
dan
5) Evaluasi terhadap penyelenggaraan wewenang sebagaimana dimaksud angka (2), diadakan setiap akhir tahun berdasarkan pada laporan serta hasil monitoring tim; 6) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka (5) menyimpulkan adanya ketidaksesuaian atau ketidakefektifan pelaksanaan pelimpahan wewenang, maka Tim Monitoring melakukan pembinaan terlebih dahulu; 7) Apabila hasil evaluasi selanjutnya menyimpulkan tidak terdapat perkembangan/perbaikan, maka Tim Monitoring memberikan telaah kepada Bupati guna mencabut kewenangan yang dilimpahkan dan dilimpahkan kembali kepada SKPD yang menangani kewenangan tersebut.
8 KESEBELAS
:
1) Pertanggungjawaban penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan dilaksanakan oleh Camat; 2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud angka (1), disampaikan oleh Camat kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Dinas dan Lembaga Teknis Daerah terkait; 3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada angka (1) diktum ini berpedoman pada peraturan perundangundangan yang berlaku.
KEDUABELAS
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Banyuwangi Pada tanggal 05 OKTOBER 2016 BUPATI BANYUWANGI, TTD H. ABDULLAH AZWAR ANAS
9 LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR : 188/225/KEP/429.011/2016 TANGGAL : 5 Oktober 2016 RINCIAN JENIS KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN I.
BIDANG PERIZINAN 1. IZIN USAHA MIKRO 1. Pemberian Keterangan Domisili Usaha dengan masa berlaku satu tahun; 2. Pemberian Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Jasa Makanan dan Minuman untuk rumah makan, Kedai, Kopi, Kantin, Warung dengan maksimal 50 (lima puluh) kursi; 3. Pemberian Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Daya Tarik Wisata (Salon, Pangkas, SPA dengan maksimal 5 (lima) kursi; 4. Pemberian Izin Usaha Mikro Bengkel kendaraan; 5. Pemberian Izin Usaha MikroBengkel Las; 6. Pemberian Izin Usaha MikroBengkel pengecatan kendaraan; 7. Pemberian Izin Usaha MikroKos-kosan; 8. Pemberian Izin Usaha MikroHome Stay; 9. Pemberian Izin Usaha MikroHome Industri Jajanan; 10. Pemberian Izin Usaha Mikro Home Industri Peralatan Rumah Tangga; 11. Pemberian Izin Usaha Mikro Usaha PS/Warnet; 12. Pemberian Izin Usaha Mikro Usaha Bilyar dibawah 2 (dua) meja; 13. Pemberian Izin Usaha Mikro Usaha Cuci Kendaraan; 14. Pemberian Izin Usaha Mikro Usaha Toko Pracangan/toko sembako; 15. Pemberian Izin Usaha Mikro Usaha pengepul barang bekas/rosok-an; 16. Pemberian Izin Usaha Mikro Usaha exepdisi luar daerah; 17. Pemberian Izin Usaha Mikro Usaha konveksi (tukang jahit); 18. Pemberian Izin Usaha Mikro Usaha pangkalan gas/bensin. 2. IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)
NO 1.
a. Izin Mendirikan Bangunan skala kecil Camat, dengan kategori sebagai berikut: BENTUK UKURAN STATUS BANGUNAN MAKSIMAL TANAH - Bangunan 100 M2 Sewa, gedung (hunian, kontrak, usaha, sosial dan milik budaya) sendiri - bangunan bukan gedung
yang dilimpahkan Kepada BERUPA Pembangun an baru Rehabilitasi /renovasi Pelestarian/ pemugaran
KETERANGAN - Mengikuti ketentuan sempadan jalan dan sempandan sungai - tidak bertingkat dan diluar lingk. Pengembang perumahan
10 b. kegiatan dilakukan meliputi: Pengawasan pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang (tidak termasuk bangunan milik pemerintah atau pemerintah daerah) yang diberikan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bnayuwangi. c. Pemberian izin gangguan (HO) Pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja meliputi: a. Pemberian izin gangguan jual beli bahan bangunan; b. Pemberian izin gangguan usaha perbengkelan klasisifikasi kecil; c. Pemberian izin gangguan usaha PS/Warnet; d. Pemberian izin gangguan pangkas rambut; e. Pemberian izin gangguan loundry; f.
Pemberian izin gangguan tukang jahit.
II. BIDANG NON PERIZINAN Bidang non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat adalah Pengaturan PKL. III. BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA Tugas dan wewenang bidang pembinaan dan pengawasan desa yang dilimpahkan kepada Camat, sebagai berikut: NO
TUGAS DAN WEWENANG
1.
Pemberian izin cuti Kepala Desa: - Cuti besar - Cuti bersalin - Cuti karena alasan perundang-undangan Meresmikan Pemberhentian, Pengangkatan Pimpinan dan anggota BPD antar waktu Melaksanakan pelantikan dan Pengucapan Sumpah BPD dan BPD antar waktu Melaksanakan Pengucapan Sumpah Pj. Kepala Desa Pelantikan Kepala Desa dalam hal Bupati/Wakil Bupati berhalangan Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDESA
2. 3. 4. 7. 6.
NASKAH DINAS YANG DIKELUARKAN Izin Cuti
Keputusan Camat a.n. Bupati Banyuwangi Berita Acara Berita Acara Berita Acara Hasil evaluasi dan laporan Bupati
BUPATI BANYUWANGI, TTD H. ABDULLAH AZWAR ANAS
