IMPLEMENTASI PELIMPAHAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT DALAM PEMBUATAN SURAT IJIN TEMPAT USAHA DI KECAMATAN MENJALIN KABUPATEN LANDAK

Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 2 Edisi Juni 2015 http://jurmafis.untan.ac.id

IMPLEMENTASI PELIMPAHAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT DALAM PEMBUATAN SURAT IJIN TEMPAT USAHA DI KECAMATAN MENJALIN KABUPATEN LANDAK Oleh: ELISA DONDA SIAGIAN NIM. E42010051 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, 2015 E-mail : [email protected]

Abstrak Judul skripsi ini diangkat berdasarkan permasalahan dalam pelaksanaan wewenang Bupati kepada Camat dalam menangani pembuatan SITU yang belum efektif sesuai dengan Peraturan Bupati Landak Nomor 3 Tahun 2005. Hal tersebut terlihat dari banyaknya masyarakat Kecamatan Menjalin pemilik usaha yang belum memiliki SITU. Penelitian ini menggunakan model teori Edward III yang melihat efektivitas implementasi dari Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Metode yang digunakan ialah penelitian kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian di Kantor Camat Menjalin. Subjek Penelitian adalah Camat Menjalin, Kasi Ekbang Kecamatan Menjalin dan Masyarakat Pemilik Usaha di Kecamatan Menjalin. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah Implementasi wewenang Bupati Kepada Camat berdasarkan Peraturan Bupati Landak Nomor 3 Tahun 2005.Kesimpulan dalam penelitian ini adalah, delegasi wewenang yang bupati berikan kepada Camat dalam pembuatan SITU belum efektif. Komunikasi yang belum diberikan dengan baik kepada masyarakat, kemudian sumber daya keuangan yang tidak memadai dalam diberikannya sosialisasi kepada masyarakat, dan disposisi yang belum dilaksanakan dengan baik karna keterbatasan sumber daya serta panjangnya struktur birokrasi ditingkat kabupaten dalam menerbitkan SITU juga menjadi faktor penyebab belum efektifnya implementasi pelimpahan wewenang bupati kepada camat dalam pembuatan SITU. Untuk itu masukan yang diberikan adalah memberikan anggaran kepada pihak kecamatan agar sosialisasi dapat diberikakan pihak kecamatan kepada masyarakat serta dapat membuat kebijakan baru untuk menghapuskan dualisme kewenangan dalam proses pembuatan SITU yang mempengaruhi faktor struktur birokrasi. Kata-kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi

1 ELISA DONDA SIAGIAN, NIM. E42010051 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat


Abstrack This minithesis based on set of problems in implementation of delegation authority of Regent to Subdistrict Head on handling License of Business Location/SITU hasn’t been effective with Peraturan Bupati Landak No. 3 Tahun 2005. Because, many people of businessman at Menjalin Subdistrict have not a SITU. This study was used a theoritical model of Edward III about effectivness of implementation from communication, resources, dispotition, and bureaucratic structure. The method of this research was used qualitative-desciptive method. The subject of this research are Subdistrict Head of Menjalin Subdistrict, Kasi Ekbang, at Menjalin Subdistrict Office and people of businessman at Menjalin Subdistrict. The object of this research is implementation of delegation authority of Regent to Subdistrict Head based on Peraturan Bupati Landak No. 3 Tahun 2005.The results were delegation authority of Regent to Subdistrcit Head to make SITU isn’t effectif, communication from Subdistrict Head to public isn’t good enough, financial resource is inadequate to give a socialization to public, and disposition isn’t properly implemented because a limit of financial resource and a complexity of bureucratic sturcture in regency level to issued a SITU. It is a good suggestion to provide a budget to subdistrict management or subdistrict government to give a socialization and make a new policy to abolish the dualism authority in process to make a SITU which affects bureucratic structure factor. Keywords : Policy Implementation, Communication, Resources, Disposition, Bureaucratic Structure



non perijinan sesuai dengan Peraturan

A. PENDAHULUAN

Bupati Landak Nomor 3 Tahun 2005 1.

Mengenai Delegasi Wewenang Bupati

Latar Belakang Penelitian Indonesia adalah sebuah negara

Landak Kepada Camat.

yang wilayahnya terbagi atas daerah-

Peraturan

Bupati

Kabupaten

daerah provinsi. Daerah Provinsi itu dibagi

Landak Nomor 3 tahun 2005, mengenai

lagi atas daerah Kabupaten dan Kota.

delegasi wewenang bupati kepada camat,

Setiap

disebutkan

daerah

tersebut

mampunyai

ada

empat

pemerintahan daerah yang diatur dalam

dilimpahkan

undang-undang.

diantaranya ialah :

Pemerintahan

Daerah

bupati

bidang kepada

yang camat,

adalah penyelenggaraan urusan pemerintah

1. Bidang pemerintahan;

oleh

2. Bidang ekonomi dan pembangunan;

Pemerintah

menurut

asas

pembantuan

Daerah

dan

DPRD

otonomi

dan

tugas

dengan

prinsip

otonomi

3. Bidang pendidikan dan kesehatan; dan 4. Bidang kepegawaian.

seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara

Kesatuan

Republik

Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia

yang

menganut

Salah

satu

bidang

yang

dilimpahkan

bupati

kepada

camat

berdasarkan

Peraturan

Bupati

Landak

Nomor 3 Tahun 2005, mengenai delegasi

sistem

wewenang bupati kepada camat ialah

pemerintahan presidensial, dikepalai oleh

bidang ekonomi dan pembangunan. Hal

seorang

tersebut menjadi penting karena dengan

presiden.

pemerintahan

untuk

Penyelenggaraan wilayah

provinsi

terbangunnya ekonomi dan pembangunan

dikepalai oleh seorang gubernur, serta

yang

daerah kabupaten dan kota di kepalai oleh

peningkatan

seorang bupati atau wali kota.

dibidang

Agar

penyelenggaraan

baik

maka

akan

mempercepat

kesejahteraan ekonomi

yang

lainnya

dapat

pekerjaan dan lain sebagainya.

pemerintah

dengan

seperti

terciptanya

lapangan

Landak

Sebagai wujud komando bupati

mengoptimalkan peran Kecamatan sebagai

dalam bidang ekonomi pembangunan,

perangkat

dalam

maka

yakni

dengan melimpahkan wewenang kepada

dengan pelimpahan kewenangan Bupati

perangkatnya di unit kecamatan yakni

kepada Camat dalam bidang perijinan dan

kepada camat untuk menangani secara

memberikan

Kabupaten

baik,

kemudian

diharapkan dapat mendukung aspek hidup

Pemerintahan Daerah Kabupaten Landak terselenggara

masyarakat

daerah

terdepan

pelayanan

publik

bupati

mengeluarkan

peraturan



langsung

berhubungan

menginformasikan hal-hal mengenai SITU

dengan ekonomi pembangunan kepada

kepada masyarakat pemilik usaha di

masyarakat secara langsung di Kecamatan

Kecamatan Menjalin.

yang

hal-hal

kemudian

yang

di

koordinasikan

ke

kabupaten. Data yang penulis dapatkan dari Kepala

Seksi

Ekonomi

Dalam mengkomunikasikan suatu informasi

mengenai

kelompok

sasaran,

SITU yakni

kepada

masyarakat

Pembangunan

pemilik usaha di Kecamatan Menjalin,

(Kasi Ekbang) Kecamatan Menjalin, total

implementor membutuhkan sumber daya

jumlah

bentuk

yang memadai. Dimana sumber daya yang

ruko/toko/warung, galian pasir, bengkel,

ada sangat mempengaruhi suatu kebijakan,

dan lain-lain berjumlah 75 buah.

dan dalam mengkomunikasikan hal-hal

tempat

usaha

dalam

Berdasarkan hasil prasurvey yang peneliti

lakukan,

ditemukan

mengenai

SITU

kepada

masyarakat,

beberapa

diindikasikan ada masalah dengan sumber

kejanggalan, yakni dari total unit usaha

daya yang tersedia pada implementor.

yang ada yakni 75 unit usaha, hanya

Beberapa identifikasi masalah tersebut

sekitar 36% yang mengantongi surat ijin

tentunya sangat mempengaruhi efektifitas

tempat usaha (SITU). Hal ini tentunya

suatu implementasi.

sangat merugikan berbagai pihak, selain

Pengamatan

penulis

berkaitan

pihak masyarakat pemilik usaha yang tidak

dengan implementasi Peraturan Bupati

memiliki kekuatan hukum terhadap usaha

Landak Nomor 3 Tahun 2005, tentang

yang

segi

pelimpahan wewenang dari Bupati ke

pemasukan kas daerah yang berasal dari

Camat, diindikasikan terdapat beberapa

pembayaran pajak atau retribusi yang

permasalahan

berasal

kewenangan yang diberikan oleh bupati

dijalankannya

dari

masyarakat

juga

usaha

yang

dari

yang

dimiliki

diperuntukan

untuk

pembangunan dalam suatu daerah.

justru

tidak

antara

bisa

lain

sepenuhnya

yaitu

dapat

dilaksanakan oleh Camat.

Secara garis besar, ketidaktahuan

Sejalan dengan permasalahan di

masyarakat mengenai SITU menjadi alasan

atas, penulis tertarik untuk melakukan

mengapa

masyarakat

penelitian dengan judul “implementasi

Kecamatan Menjalin yang memiliki usaha

Pelimpahan wewenang Bupati Kepada

belum memiliki SITU.

Keadaan ini

Camat dalam Pembuatan Surat Ijin Tempat

menunjukan bahwa ada masalah dalam

Usaha (SITU) di Kecamatan Menjalin

komunikasi yang dilakukan pihak terkait

Kabupaten Landak”.

dalam

sebagian

hal

ini

besar

Kecamatan

dalam 4

ELISA DONDA SIAGIAN, NIM. E42010051 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat


2.

Fokus Penelitian Berdasarkan

belakang

5. uraian

permasalahan

pada

diatas,

Manfaat Penelitian

latar maka

penulis perlu membatasi permasalahan

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah : 1. Dari sisi teoritis, diharapkan dari hasil

penelitian ini agar lebih terarah, yakni:

penelitian

efektivitas

masukan

Implementasi

Pelimpahan

ini

dapat

bagi

memberikan

pengembangan

Wewenang mengenai Surat Ijin Tempat

pengetahuan

Usaha (SITU) di Kecamatan Menjalin

kebijakan Pemerintah Daerah.

Kabupaten Landak.

dibidang

ilmu

Implementasi

2. Secara praktis, Secara praktis, hasil penelitian ini berguna bagi wadah

3.

latihan

Rumusan Masalah Penelitian

pengembangan

kemampuan

Agar penelitian ini menjadi lebih

peneliti dalam bidang penelitian dan

mudah dan memiliki arah yang jelas, maka

penerapan yang didapat pada masa

terlebih

pekuliahan.

dahulu

permasalahannya.

dirumuskan

Permasalahan

yang

Selain

itu

dapat

pula

menambah pengetahuan yang berkaitan

diajukan dalam penelitian ini adalah

dengan

“Mengapa

Pelimpahan

Wewenang dalam bidang ekonomi dan

Wewenang Bupati kepada Camat dalam

pembangunan di Kecamatan Menjalin

pembuatan

Kabupaten Landak.

Implementasi

Surat Ijin Tempat Usaha

(SITU) di Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak belum berjalan dengan efektif”.

sebagai masukan bagi pegawai yang

Adapun

yang

struktur

berhubungan

Tujuan Penelitian menjadi

tujuan

Pelimpahan

Manfaat praktis selanjutnya yakni

dalam 4.

Implementasi

pemerintahan

dengan

yang

pendelegasian

tugas Bupati kepada Camat ini, baik itu

penelitian ini adalah untuk mengeksplor

pegawai

dan mengidentifikasi secara mendalam

maupun di Kantor Bupati Kabupaten

terhadap faktor-faktor yang menyebabkan

Landak serta perangkat kerja lainnya

kurang

yang terlibat dalam hal pendelegasian

efektifnya

implementasi

di

ini.

Camat dalam pembuatan

memperbanyak referensi karya ilmiah

Tempat Usaha (SITU) di Kecamatan

yang

Menjalin Kabupaten Landak.

Kebijakan

yang

Menjalin

pelimpahan wewenang Bupati kepada Surat Ijin

Manfaat

Kecamatan

menyangkut

terakhir

untuk

Implementasi

Pemerintahan

Daerah

Kabupaten Landak. 5 ELISA DONDA SIAGIAN, NIM. E42010051 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat


B. KERANGKA

TEORI

DAN

mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat-akibat/ dampak nyata

METODOLOGI

pada masyarakat atau kejadian-kejadian”. 1.

Dari

Konsep Implementasi Kebijakan George

Winarno,

Edward

2008)

implementasi

III

berpandangan

adalah

krusial

rumusan

implementasi

(dalam

sebagaimana dikemukakan dalam Kamus

bahwa

Webster serta Mazmanian dan Sebatier

bagi

diatas, maka implementasi dapat dimaknai

administrasi publik dan kebijakan publik.

sebagai

Implementasi merupakan tahap kebijakan

mengacu pada pedoman-pedoman yang

antara

telah

pembentukan

program

dan

pelaksanaan

kegiatan/aktifitas

disiapkan

sehingga

konsekuensi kebijakan bagi masyarakat

kegiatan/aktifitas

yang

suatu

tersebut dapat memberikan akibat/ dampak

program tidak tepat atau tidak bisa

bagi masyarakat. Dari pemaknaan tersebut,

mengurangi masalah yang merupakan

inti

sasaran kebijakan, maka program itu

pelaksanaan

mungkin

pada pedoman yang telah disiapkan.

dipengaruhinya.

akan

Apabila

mengalami

kegagalan

sekalipun program itu diimplementasikan dengan baik, sedangkan suatu program yang

cemerlang

menghadapi

mungkin

kegagalan

juga

bila

akan

program

dari

yang

dari

dilaksanakan

implementasi

terletak

aktifitas/kegiatan

a. Faktor-faktor

yang

pada

mengacu

Mempengaruhi

Implementasi Kebijakan Pertama,

faktor

bagaimana

komunikasi

sebuah

yaitu

kebijakan

tersebut kurang diimplementasikan dengan

dikomunikasikan pada organisasi dan

baik.

publik. Kedua, sumber daya. Sumber daya Tidak jauh berbeda dari pandangan

merupakan ketersediaan sumber daya

tersebut, Mazmanian dan Sebastier (dalam

pendukung,

khususnya

Wahab, 2008) merumuskan implementasi

manusia. Sumber daya ini penting karena

kebijakan sebagai:

jika

komunikasi

sumber

dari

daya

implementasi

“Memahami apa yang senyatanya

kebijakan telah berjalan dengan baik

terjadi sesudah suatu program dinyatakan

sehingga aturan–aturan dan program-

berlaku atau dirumuskan merupakan fokus

program dari pemerintah dapat dipahami

perhatian implementasi kebijakan, yakni

dengan jelas oleh semua pihak tetapi tidak

kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan

didukung

yang

memadai maka implementasi dari sebuah

timbul

sesudah

dilaksanakannya

pedoman–pedoman kebijakan negara, yang

kebijakan

mencakup

optimal.

baik

usaha-usaha

untuk

oleh

juga

sumber

tidak

daya

dapat

yang

berjalan 6



Ketiga, Disposisi. Disposisi adalah watak

Adapun Teknik penentuan subjek

dan karakteristik yang dimiliki oleh

penelitian dilakukan secara purposive,

implementor, seperti komitmen, kejujuran,

Dimana

dan sifat demokratis. Apabila implementor

“purposive” adalah penunjukan informan

memiliki disposisi yang baik, maka dia

secara sengaja, informan tersebut dianggap

akan dapat menjalankan kebijakan dengan

mengetahui tentang apa yang menjadi

baik seperti apa yang diinginkan oleh

objek penelitian. Informan yang dianggap

pembuat kebijakan.

bisa dijadikan sebagai sumber informasi

Keempat, Struktur birokrasi merupakan

yang dibutuhkan, baik informasi berupa

faktor yang fundamental untuk mengkaji

dokumen, arsip-arsip, maupun informasi

implementasi kebijakan publik. Menurut

dari hasil wawancara.

menurut

Bungin

(2003:53)

Edward III dalam Winarno (2005:150)

Informan terbagi menjadi dua yaitu

terdapat dua karakteristik utama dari

informan pangkal dan informan kunci

birokrasi yakni: Standard Operational

(Bungin, 2003). Informan pangkal adalah

Procedure (SOP) dan fragmentasi.

orang

yang

memberikan

informasi

mengenai permasalahan dalam penelitian 2.

serta memberitahukan mengenai informan

Metode Penelitian Berdasarkan

tujuannya,

peneliti

kunci yang akan membantu peneliti dalam

menggunakan jenis penelitian yang bersifat

mendapatkan

eksploratif. Dimana peneliti mengeksplor

mendalam. Adapun yang menjadi informan

atau menggali dan menyelidiki lebih

ialah :

mendalam mengenai data- data dilapangan yang

dikumpulkan.

Dimana

data-data

a. Perwakilan

dilakukan

lebih

masyarakat

yang

memiliki SITU b. Perwakilan masyarakat yang belum

Adapun langkah-langkah penelitian yang

yang

1. Informan pangkal

tersebut berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.

informasi

oleh

penulis

memiliki SITU

dalam

2. Informan Kunci

penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Camat Menjalin

Melakukan penelitian pendahuluan (Pra

b. Kasi Ekbang Kecamatan Menjalin

Lapangan); Membuat rencana penelitian

Objek penelitian berdasarkan

(Usulan Penelitian), Turun ke lapangan,

judul

Pengumpulan

Pelimpahan Wewenang Bupati Kepada

data,

penelitian (Skripsi).

Membuat

laporan

Camat

penelitian

Dalam

yaitu

“Implementasi

Pembuatan

Surat

Ijin 7



Tempat Usaha di Kecamatan Menjalin

Landak. Jika dilihat dari sumber daya

Kabupaten Landak”.

manusia dan sumber daya fasilitas, tidak

Instrumen utama dalam penilitian

ditemukan adanya permasalahan. Hanya

ini adalah peneliti sendiri sedangkan alat

ada permasalahan pada sumber daya

bantu yang digunakan peniliti dalam

keuangan

pengumpulan

pelimpahan

data

adalah

Pedoman

dalam

proses

wewenang

bupati

camat

pokok

Kecamatan Menjalin, Kabupaten Landak.

yang

ditujukan kepada informan, yaitu pegawai Kantor

Camat

dan

masyarakat

pembuatan

kepada

wawancara, yaitu catatan yang berisikan permasalahan/pertanyaan

dalam

implementasi

SITU

di

Hasil penelitian menunjukan bahwa

yang

Disposisi atau sikap yang ditunjukan oleh

dilayani oleh Kantor Camat Menjalin

Camat Menjalin dan pegawai Kantor

dalam mengurus perijinan pembangunan di

Camat

Kecamatan tersebut.

belum dilaksanakan dengan baik dalam

Menjalin

sebagai

implementor

mendukung Implementasi Peraturan Bupati Landak Nomor 3 Tahun 2005 tentang C. HASIL

PENELITIAN

DAN

delegasi pelimpahan wewenang khususnya dalam bidang pembuatan SITU. Jika

PEMBAHASAN

implementor memiliki disposisi yang baik, 1.

maka implementor mampu melaksanakan

Simpulan Hasil penelitian menunjukan bahwa

komuniksi yang ada sehubungan dengan implementasi

disposisi yang dimiliki belum cukup baik.

wewenang

Hasil penelitian menunjukan bahwa

bupati kepada camat dalam pembuatan

tidak ada kendala berarti dalam struktur

SITU di Kecamatan Menjalin Kabupaten

birokrasi di Kecamatan Menjalin dalam

Landak belum terlaksana dengan efektif.

kaitannya

Hal ini terlihat dari dimensi-dimensi yang

tugas

ada

pembuatan SITU di Kecamatan Menjalin

dalam

pelimpahan

kebijakan dengan baik, jika tidak maka

faktor

komunikasi,

yakni

transformasi, kejelasan dan konsistensi. Berkenaan dengan faktor Sumber

implementasi

Bupati

kepada

pendelegasian Camat

dalam

berdasarkan Perbup Nomor 3 tahun 2005. Adapun kendala dalam struktur birokrasi

Daya yang ada, secara umum tidak

terletak

menjadi penyebab utama belum efektifnya

menerbitkan SITU. Dimana berdasarkan

Implementasi

wawancara

Pelimpahan

wewenang

di

tingkat

peneliti

kabupaten

baik

yang

dengan

bupati kepada camat dalam pembuatan

masyarakat maupun pihak kantor camat

SITU di Kecamatan Menjalin Kabupaten

membenarkan hal tersebut, yakni yang 8



menjelaskan bahwa panjangnya proses

D. DAFTAR PUSTAKA

yang harus ditempuh dalam menerbitkan SITU, serta lamanya waktu dalam proses

Buku – Buku

penerbitan SITU tersebut oleh pihak KPPTSP.

Agustino, Leo. Kebijakan Alfabeta.

2.

Awang, Azam. 2010. Implementasi Pemberdayaan Pemerintahan Desa. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Keterbatasan Penelitian Selama

melakukan

penelitian

dengan judul “Implementasi Pelimpahan Wewenang Bupati Kepada Camat Dalam Pembuatan Surat Ijin Tempat Usaha di Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak)” peneliti masih banyak kekurangan dalam memaparkan peneliti

fenomena-fenomena

temukan

selama

yang

berada

di

lapangan. Adapun yang menjadi keterbatasan bagi peneliti adalah waktu penelitian yang relative singkat yakni hanya sekitar 2 minggu,

sulitnya

peneliti

menemukan

narasumber yang bersedia menjadi menjadi informan dalam penelitian kali ini, hal ini dikarenakan

narasumber

memiliki

kesibukan tersendiri sehingga waktu yang peneliti

miliki

terbatas

untuk

mengumpulkan data tersebut sedangkan peneliti

berpacu

dengan

keterbatasan

waktu penelitian yang dimiliki. Jauh nya jarak tempuh menuju daerah penelitian yang cukup menyulitkan peneliti untuk mendapatkan informasiinformasi tambahan.

2008. Dasar-Dasar Publik. Bandung:

Budiman, Nasir. 1996. Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy). Jakarta: PT Raja Grafindo Bungin, Burhan. 2003.Analisis Penelitian Kualitatif: Pemahama Filosofi dan Metodologis Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada Kaho,

Yosef Riwis. 1997. Otonomi Daerah di Republik Indonesia. Rajawali Press

Prospek Negara Jakarta:

Purwanto, Erwan Agus. Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. Implementasi Kebijakan Publik, Yogyakarta : Penerbit Gava Media Setiadi. 2010. Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Dalam Meningkatkan Pelayanan Perijinan Mendirikan Bangunan. Penelitian. Bandung. Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Subarsono, AG. 2010. Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi). Yogyakarta : Penerbit Pustaka Pelajar. Sugiyono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabetha Suharto, Edi. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Bandung : Alfabetha



Surjadi, 2009. Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik. Bandung : PT. Refika Aditama Tachjan. 2008. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI Tomatala, Yakub. 1997. Kepemimpinan yang Dinamis. Malang: Gandum Mas Wahab, Solichin Abdul. 2012. Analisis Kebijakan. Jakarta: Bumi Aksara Wasistiono, Sadu. 2005. Optimalisasi Peran dan Fungsi Camat dalam Peningkatan Pelayanan Publik. Bandung : IPDN Widodo, Joko. 2008. Analisis Kebijakan Publik : Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Jawa Timur: Bayumedia Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik:Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo. Peraturan Undang Undang Nomor 32 tahun 2004, Tentang Otonomi Daerah Peraturan Bupati Landak Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pelimpahan Wewenang Dari Bupati Kepada Camat. Peraturan Bupati Landak Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Standar operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perijinann dan Non Perijinan Peraturan Bupati Landak Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Kabupaten Landak Analisis Beban Kerja Kecamatan Menjalin Tahun 2013 Profil Kecamatan Menjalin 2012 Profil Kantor Camat Menjalin 2013 Arsip

Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan Kecamatan Menjalin Tahun 2013 10


IMPLEMENTASI PELIMPAHAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT DALAM PEMBUATAN SURAT IJIN TEMPAT USAHA DI KECAMATAN MENJALIN KABUPATEN LANDAK

Recommend Documents