Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
KUALITAS PELAYANAN PEMBUATAN SURAT IZIN TEMPAT USAHA DI KANTOR CAMAT PARINDU KABUPATEN SANGGAU Oleh: Nova Tria Purwita Sari NIM. E42011023 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Tahun 2015 E-mail :
[email protected]
Abstrak Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan kualitas pelayanan pembuatan Surat Izin Tempat Usaha di Kantor Camat Parindu Kabupaten Sanggau. Penulisan skripsi ini berdasarkan atas kurang optimalnya aparatur di Kantor Camat Parindu dalam pemberian pelayanan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan Kualitatif. Subjek dalam penelitian ini yaitu Camat Parindu, Sekretaris Camat Parindu, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan, Dua aparatur yang terlibat dalam pembuatan Surat Izin Tempat Usaha dan sepuluh masyarakat yang membuat Surat Izin Tempat Usaha. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa teori Zaithaml yang memiliki lima dimensi yaitu wujud, kehandalan, ketanggapan, jaminan dan empati digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan pembuatan Surat Izin Tempat Usaha. Pertama, indikator wujud yang meliputi kurangnya penyediaan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Kedua, kehandalan pegawai dalam menyediakan dan memberikan pelayanan secara cepat, benar dan tepat waktu belum maksimal. Ketiga, ketanggapan yang sudah maksimal tetapi tidak tersedia kotak saran untuk menampung keluhan, kritik dan saran dari masyarakat. Keempat, Kepastian hukum dan sikap ramah dan sopan bukan menjadi kendala bagi aparatur dalam pemberian pelayanan. Kelima, Kurangnya perhatian aparatur terhadap kebutuhan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, peneliti merekomendasikan agar aparatur di Kantor Camat Parindu melakukan sosialisasi terkait pembuatan Surat Izin Tempat Usaha, menyediakan kotak saran, meningkatkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, membuat SOP agar mudah dalam pemberian pelayanan. Kata-kata Kunci: Kualitas, Pelayanan dan Aparatur.
SERVICE QUALITY ON MAKING BUSINESS PLACE LICENSE AT SUBDISTRICT OFFICE PARINDU, SANGGAU REGENCY Abstract The aim of this thesis is to description the service quality on making Business Place License at Sub-District office Parindu, Sanggau Regency. This study based on the service quality that not yet done well. Descriptive qualitative method has been use in this study. The subject is head of Parindu Sub-District, secretary, head of Economic and Development section, head of Government section, two officers who involved on making Business Place License and eleven people who made Business Place License. The Result indicated there are theory of Zaithaml have five indicators are tangible, reliability, responsiveness, assurance, emphaty to measure the quality service on making Business Place License. First, lack of human resources and other resources supply. Second, lack pf employee performance in providing fast, accurate and timely service. Third, there is no suggestion box to accommodate the complaints, critic and suggestions from the public. Fourth, legal certainty and courteous attitude is not an obstacle for the officers in providing the service. Fifth, lack of attention to the public needs. Accordingly, the researcher recommend to the sub-district Parindu officers to socialize related on making Business Place License, provide the suggestions box, improviding the human resources and other resources and create the SOP. Keywords: Quality, Service and Officers 1 Nova Tria Purwita Sari, NIM. E42011023 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
organisasi/lembaga
A. PENDAHULUAN
perangkat
daerah
Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas 1.
melaksanakan sebagian tugas pemerintah
Latar Belakang Penelitian Peningkatan
kualitas
Kabupaten/Kota
yang
adalah salah satu isu yang sangat krusial
Bupati/Walikota.
Seperti
dimana hal ini terjadi karena disatu sisi
Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau
tuntutan
melaksanakan
masyarakat
pelayanan
terhadap
kualitas
tugas
dilimpahkan halnya
pemerintahan
pada
dan
pelayanan dari tahun ke tahun semakin
fungsi pemerintahan, serta dituntut tingkat
besar. Sementara itu praktek penyelenggara
kualitas pelayanannya melalui peningkatan
pelayanan tidak mengalami perubahan yang
kinerja operasional para pegawai, karena
berarti. Masyarakat yang setiap waktu
kinerja
menuntut
yang
mencerminkan kinerja organisasi secara
berkualitas dari birokrat, meskipun tuntutan
keseluruhan. Sebaliknya rendahnya kinerja
tersebut tidak sesuai dengan harapan karena
operasional pegawai akan mencerminkan
secara empiris pelayanan publik yang
rendahnya kinerja organisasi.
terjadi
pelayanan
selama
ini
berbelit-belit,
publik
masih
lambat,
bercirikan:
Dalam
yang
tinggi
pelaksanaan
akan
kegiatan
dan
pelayanan publiknya, sebagai gambaran
melelahkan. Pelayanan yang seharusnya
atas operasional pelayanan pada Kantor
ditujukan kepada masyarakat umum kadang
Camat Parindu, kualitas pelayanan di
dibalik
Kecamatan Parindu masih kurang maksimal
menjadi
mahal,
pegawai
pelayanan
masyarakat
kepada Negara, meskipun Negara berdiri
hal ini terlihat dari:
sesungguhnya adalah untuk kepentingan
Pertama,
dari
segi
kecepatan
masyarakat yang mendirikannya.Artinya,
pelayanan administrasi yang diberikan oleh
birokrat
haruslah
penyelenggara pelayanan yang lamban dan
memberikan pelayanan yang terbaik kepada
melebihi waktu yang ditetapkan.Misalnya
masyarakat. Pelayanan yang diharapkan
saja dalam penyelesaian pelayanan Kartu
dan menjadi tuntutan pelayanan publik oleh
Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga
organisasi publik yaitu pemerintah lebih
(KK), Akte Kelahiran, Akte Tanah,dsb,
mengarah pada pemberian layanan publik
yang melebihi standar waktu yang telah
yang lebih profesional, efektif, efisien,
ditetapkan,
responsif, transparan, dan akuntabel.
penyelesaian pelayanan merupakan hal
Dewasa
sesungguhnya
ini
masyarakat
semakin
modern sehingga kebutuhannya semakin kompleks.
Kecamatan
ketidak
konsistenan
dalam
yang miris terjadi di lingkungan organisasi yang tentu sangat merugikan masyarakat.
merupakan 2
Nova Tria Purwita Sari, NIM. E42011023 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
Kedua,
dalam
SITU
Ketiga, pelayanan yang diberikan oleh
(Surat Izin Tempat Usaha) di Kantor Camat
aparatur pemerintah di Kantor Camat
Parindu, setiap tahunnya masyarakat yang
Parindu masih terlihat belum maksimal,
mengurus SITU semakin menurun padahal
karena masih adanya hal-hal yang belum
dari
usaha
lengkap di kantor camat tersebut. Seperti
semakin bertambah. Jumlah masyarakat
tidak adanya kejelasan prosedur pembuatan
yang memiliki SITU di Kecamatan Parindu
administrasi,
dapat di lihat dalam Tabel 1 sebagai
ketetapan waktu yang jelas.Banyaknya
berikut:
keluhan yang dirasakan oleh masyarakat,
realisasi
pembuatan
pendirian
tempat
Tabel 1 Data Surat Izin Tempat Usaha Jumlah Yang Terdata 1 2011 104 2 2012 88 3 2013 81 4 2014 76 Sumber: Data Kecamatan 2014 No
Tahun
Berdasarkan
tabel
Jumlah Yang Seharusnya 347 258 168 287
di
atas,
tidak sesuai dengan jumlah usaha yang ada. Seperti pada tahun 2011 jumlah usaha yang
sedangkan
jumlah
berjumlah usaha
yang
sudah
berjumlah 104. Dari fenomena yang ada, banyak tempat usaha seperti warung kopi berjualan
hingga
permasalahan administrasi yang seharusnya mereka miliki. Berdasarkan fenomena, data dan fakta empiris yang telah dijabarkan di atas maka
larut
sangat menarik untuk diteliti dengan judul penelitian:
“Kualitas
Pelayanan
PembuatanSurat Izin Tempat Usaha di Kantor
Camat
Parindu
Kabupaten
Sanggau”.
347,
memiliki Surat Izin Tepat Usaha hanya
yang
dan
masalah yang ada di Kantor Camat Parindu
Tempat Usaha (SITU) setiap tahunnya yang
terdata
biaya
membuat mereka enggan untuk mengurus
menunjukkan data kepemilikan Surat Izin
seharusnya
jumlahnya
malam
sehingga mengganggu lingkungan sekitar, tempat usaha burung walet yang didirikan di tengah pasar, dan warung makan yang juga tidak memiliki surat izin tempat usaha.Padahal salah satu persyaratan untuk
2. Fokus Penelitian Bertolak dari
itu, maka penulis
tertarik untuk meneliti permasalahan yang telah dipaparkan di atas, mengingat masih begitu
luasnya
digambarkan
di
permasalahan atas,
maka
yang peneliti
membatasi permasalahan pada Penyebab KurangBerkualitasnya
Pelayanan
Pembuatan Surat Izin Tempat Usaha di Kantor Camat Parindu Kabupaten Sanggau.
membuka usaha, haruslah memiliki Surat Izin Tempat Usaha terlebih dahulu.
3 Nova Tria Purwita Sari, NIM. E42011023 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
3. Rumusan Permasalahan
5. Manfaat Penelitian
Berdasarkan latar belakang masalah
Penulis mengadakan penelitian ini
dan batasan masalah, penelitian ini lebih
dengan mengharapkan adanya manfaat
terarah serta tidak keluar dari permasalahan
yang diberikan kepada berbagai pihak guna
yang ditemui di lapangan, maka penelitian
menjadikan
ini perlu dirumuskan masalahnya yaitu
dimasa yang akandatang. Adapun manfaat
sebagai
Kualitas
dari penelitian ini adalah :
Pelayanan Pembuatan Surat Izin Tempat
5.1. Manfaat Teoritis
berikut:
“Mengapa
Usaha di Kantor Camat Parindu Kabupaten Sanggau kurang optimal?”
pedoman
Penelitian memberikan
untuk
ini
penelitian
diharapkan
manfaat
teoritis
dapat sebagai
berikut: a. Memberikan
4. Tujuan Penelitian Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:
akademis
dalam bentuk sumbang saran untuk perkembangan ilmu pemerintahan
1. Ingin mengetahui wujud atau bentuk pelayanan
manfaat
aparatur
dalam
pada umumnya dan untuk bidang pelayanan
publik
dan
cara
memberikan pelayanan pembuatan
meningkatkan kualitas pelayanan
surat izin tempat usaha.
serta memberikan pelayanan yang
2. Ingin
mengetahui
aparatur
dalam
pelayanan
pembuatan
kehandalan memberikan surat
izin
tempat usaha. 3. Ingin
pelayanan
dalam pembuatan
ketanggapan memberikan surat
izin
tempat usaha.
memberikan
pelayanan
pembuatan surat izin tempat usaha. 5. Ingin mengetahui empati aparatur dalam
b. Hasil
penelitian
ini
diharapkan
memberikan
berikutnya. c. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan dan literature bagi peneliti atau pihak yang mengkaji
4. Ingin mengetahui jaminan aparatur dalam
Administrasi.
menjadi bahan rujukan bagi peneliti
mengetahui
aparatur
optimal khususnya dalam Pelayanan
pelayanan
pembuatan surat izin tempat usaha.
Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 5.2. Manfaat Praktis Hasil
penelitian
ini
diharapkan
dapat memberikan manfaat praktis sebagai berikut: a. Sebagai
bahan
pertimbangan
masukan bagi
atau
pimpinan
maupun pegawai yang bekerja di 4 Nova Tria Purwita Sari, NIM. E42011023 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
Kantor Camat Parindu Kabupaten Sanggau
b. Sistem informasi yang menekankan
dalam
melaksanakan
ketepatan, baik waktu maupun detail
agar
terlaksananya
c. Desain produk yang menekankan
pelayanan yang berkualitas sehingga
keandalan dan perjanjian ekstensif
dapat terciptanya kepuasan dari
produk sebelum ke pasar
pelayanan
masyarakat.
d. Kebijakan produksi dengan tenaga
b. Bagi peneliti, manfaat yang bisa di
kerja yang menekankan peralatan
peroleh dari penelitian ini adalah
yang terpelihara dengan baik pekerja
untuk mengembangkan pengetahuan
yang
dan wawasan, khususnya dalam
penemuan penyimpanan secara tepat
bidang pemerintahan sesuai dengan
e. Manajemen vendor yang menekankan
terlatih
dengan
baik
dan
teori yang telah didapatkan selama
kualitas sebagai sasaran utama
kuliah.
Menurut Valerie A. Zeithamel, A. Parasuraman, dan Leonard L. Berry (1990) dalam Tjiptono (2008:108) menyatakan bahwa menilai kualitas pelayanan, terdapat
B. TEORI DAN METODOLOGI
sepuluh ukuran kualitas pelayanan, yaituten dimension
1. Teori Istilah kualitas telah didefinisikan dalam banyak cara. Kualitas menurut
of
(Service
Quality): 1. Realibility, yang meliputi konsistensi
Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu
kerja
tingkat baik buruknya sesuatu. Sedangkan
dipercaya
pengertian kualitas menurut Goetsch dan
SERVQUAL
dan
kemampuan
2. Responsivioness,
yang
untuk
merupakan
Davis (1994:4) dalam Arief (2007:117)
kemampuan atau kesiapan sumber
bahwa kualitas merupakan “suatu kondisi
daya manusia dalam memberikan jasa
dinamis yang berhubungan dengan produk,
layanan yang dibutuhkan pelanggan
jasa, manusia, proses dan lingkungan yang
3. Competence, artinya setiap orang
memenuhi atau melebihi harapan.
dalam suatu perusahaan atau lembaga
Menurut Tjiptono (1995) dalam Sarah
memiliki
keterampilan
dan
(2011:27) terdapat lima sumber kualitas,
pengetahuan yang dibutuhkan agar
yaitu:
memberikan jasa tertentu
a. Program, kebijakan dan sikap yang melibatkan
komitmen
dari
4. Access, meliputi kemudahan untuk dihubungi dan ditemui
manajemen puncak 5 Nova Tria Purwita Sari, NIM. E42011023 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
5. Courtsey, santun,
meliputi respek,
sikap
sopan
perhatian,
dan
keramahan yang dimiliki petugas 6. Communication,
artinya
memberi
bahasa yang dapat mereka pahami
dapat dipercaya
resiko dan keragu-raguan the
usaha
untuk
memahami kebutuhan pelanggan.
peralatan
yaitu
yang
bukti
digunakan
fisik, dan
Zaithaml
(Hardiyansyah
dari 5 dimensi yaitu Tangiabel (berwujud), Reliability (kehandalan), Responsiveness (ketanggapan), Assurance (jaminan), dan Empathy (empati). Masing-masing dimensi memiliki indikator sebagai berikut: Tangiable
(berwujud)
memiliki indikator sebagai berikut: 1. Penampilan petugas/aparatur dalam melayani pelanggan 2. Kenyamanan
tempat
bantu dalam
proses pelayanan petugas
menggunakan alat
dalam
bantu dalam
Dimensi
Responsiveness
(ketanggapan) terdiri dari indikator: setiap
pelanggan/pemohon
yang
ingin
mendapatkan pelayanan 2. Petugas/aparatur
2011:46) kualitas pelayanan dapat diukur
Dimensi
2. Kemampuan petugas/aparatur dalam
1. Merespon
penampilan fisik pegawai Menurut
dalam
proses pelayanan
9. Understanding/Knowing yaitu
petugas
melayani pelanggan
3. Keahlian
8. Security, yaitu aman dari bahaya,
(kehandalan)
terdiri atas indikator:
menggunakan alat
7. Credilibiliity, yaitu sifat jujur dan
10. Tanggibles,
Reliability
1. Kecermatan
informasi kepada pelanggan dalam
costumer,
Dimensi
melakukan
pelayanan dengan cepat 3. Petugas/aparatur
melakukan
pelayanan dengan tepat 4. Petugas/aparatur
melakukan
pelayanan dengan cermat 5. Petugas/aparatur
melakukan
pelayanan dengan waktu yang tepat Dimensi Assurance (jaminan) terdiri dari indikator: 1. Petugas memberikan jaminan tepat waktu dalam pelayanan
melakukan
pelayanan 3. Kemudahan dalam proses pelayanan 4. Kedisiplinan petugas/aparatur dalam melakukan pelayanan 5. Kemudahan akses pelanggan dalam
2. Petugas memberikan jaminan biaya dalam pelayanan 3. Petugas
memberikan
jaminan
legalitas dalam pelayanan 4. Petugas
memberikan
jaminan
kepastian biaya dalam pelayanan
permohanan pelayanan 6 Nova Tria Purwita Sari, NIM. E42011023 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
Dimensi empathy (empati) terdiri atas indikator:
suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode
1. Mendahulukan
kepentingan
ilmiah.
pemohon/ pelanggan 2. Petugas melayani dengan sikap ramah 3. Petugas melayani dengan sikap sopan santun
C. HASIL
PENELITIAN
DAN
PEMBAHASAN
4. Petugas
melayani
dengan
tidak
diskriminatif (membeda-bedakan)
1. Dimensi Tangibles
5. Petugas melayani dan menghargai
Sesuai dengan pernyataan masyarakat
setiap pelanggan
yang
Di atas telah dijelaskan lima macam
melakukan wawancara dan berdasarkan
dimensi yang berkaitan dengan kualitas
hasil observasi yang telah diamati, Kantor
pelayanan publik. Dalam penelitian yang
Camat Parindu masih banyak kekurangan
berjudul Kualitas Pelayanan Surat Izin
sehingga
Tempat Usaha Pada Kantor Camat Parindu
masyarakat yang diinginkan. Berdasarkan
Kabupaten
peneliti
penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada
untuk
indikator tangibles atau wujud kualitas
menganalisis dan mendeskripsikan kualitas
pelayanan, maka dapat diketahui bahwa
pelayanan.
masih banyak kekurangan fasilitas, sarana,
Sanggau
ini
teori
Zaithaml
menggunakan
diberikan
tidak
pada
saat
tercapainya
peneliti
kepuasaan
perlengkapan dan peralatan di Kantor Camat Parindu. Kekurangan tersebut yaitu
2. Metode Penelitian Penelitian
Kualitas
jumlah komputer dan printer yang minim,
Pelayanan Pembuatan Surat Izin Tempat
ruang kerja yang sempit, tidak adanya loket
Usaha (SITU) pada Kantor Camat Parindu
dan ruang tunggu, jumlah pegawai atau
Kabupaten Sanggau adalah dengan metode
tenaga sumber daya manusia yang kurang.
kualitatif.
Dalam
Kendala-kendala
penelitian
deskriptif
penelitian
dengan
yang
judul
Moleong
(2011:6)
inilah
yang
kualitatif
adalah
mempengaruhi kualitas pelayanan dalam
bermaksud
untuk
aspek tangibles atau wujudnya. Tindakan
memahami fenomena tentang apa yang
untuk
mengatasi
dialami oleh subjek penelitian, misalnya
fasilitas
perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll.,
peralatan dan perlengkapan hingga saat ini
secara holistik dan dengan cara deskripsi
masih belum dapat diatasi dengan baik.
dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada
Namun Kantor Camat Parindu secara terus
dan
kendala
sarana
serta
kurangnya perbaikan
7 Nova Tria Purwita Sari, NIM. E42011023 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
menerus selalu berupaya meningkatkan
reliability.Pihak Kantor Camat Parindu
mutu
melalui
Kabupaten Sanggau saat ini memang belum
perbaikan-perbaikan fasilitas dan sarana
dapat memberikan pelayanan secara cepat
serta penambahan pada peralatan dan
dan tepat dikarenakan jumlah komputer
perlengkapan
yang ada minim dan kemampuan aparatur
dan
kualitas
pelayanan
sebagai
penyelenggaraan
penunjang
pelayanan
secara
maksimal.
dalam
mengoperasikan
komputer
pun
sangat terbatas.Namun, dalam memberikan pelayanan pihak Kantor Camat berusaha memberikan
2. Dimensi Reliability Keterlambatan
dalam
penerbitan
mungkin
pelayanan
dan
semaksimal
berusaha
memberikan
Surat Izin Tempat Usaha terjadi, hal ini
pengertian kepada masyarakat mengenai
disebabkan oleh keberadaan komputer yang
keterlambatan proses pembuatan Surat Izin
kurang mendukung dan sumber daya
Tempat Usaha (SITU).
manusia yang kurang, jika komputer yang digunakan untuk input data rusak, maka otomatis
pekerjaan
operator
untuk
3. Dimensi Responsiveness Berdasarkan
pernyataan
yang
menginput dan menerbitkan Surat Izin
diberikan oleh narasumber diketahui bahwa
Tempat Usaha (SITU) menjadi terhambat.
pihak Kecamatan tetap mengutamakan
Hal lain yang menyebabkan keterlambatan
pelayanan kepada masyarakat, meskipun
penerbitan Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
masih
adalah sumber daya manusia yang kurang
dimiliki.Pihak kecamatan berupaya untuk
dan sangat
memperbaiki
minim
mengoperasikan berkas-berkas
penguasaan dalam
komputer, permohonan
sehingga
banyak
perubahan
dan yang
kekurangan
mengambil baik
guna
yang
langkah untuk
pembuatan
mewujudkan pelayanan kepada masyarakat.
Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang
Dengan adanya SOP pihak kecamatan
masuk ke meja kerja pegawai menumpuk
meyakinkan
dan membuat beban kerja yang tinggi
sarana dan prasarana yang lebih baik.
sehingga
merasa
Berkaitan dengan hasil wawancara dengan
terbebani. Kondisi ini membuat pelayanan
Camat Parindu, pada hasil observasi yang
pembuatan
telah dilakukan peneliti menemukan bahwa
seringkali
Surat
Izin
pegawai
Tempat
Usaha
(SITU) menjadi kurang efektif. Kendala-kendala
akan
menyediakan
semua
pihak kecamatan menanggapi dengan baik tersebut
mempengaruhi kualitas pelayanan yang
dan cepat dalam menangani keluhan dari masyarakat.
diberikan kepada masyarakat pada indikator 8 Nova Tria Purwita Sari, NIM. E42011023 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
Berdasarkan pernyataan pada hasil wawancara dan hasil observasi penelitian
Parindu
belum
memiliki
Standar
Operasional Prosedur.
yang telah dilakukan, aspek responsiveness atau ketanggapan/respon pegawai Kantor Camat
Parindu
Kabupaten
5. Dimensi Emphaty
Sanggau
Berdasarkan
pernyataan
yang
mengenai pelayanan pembuatan Surat Izin
diberikan dapat diketahui bahwa pihak
Tempat
Kecamatan
Usaha
yang
masih
terdapat
memang
belum
kekurangan dalam penanganannya.Sarana
mensosialisasikan tentang pentingnya Surat
penyampaian
Izin Tempat
pengaduan
atau
keluhan
Usaha ( SITU
) bagi
sebagai akses masyarakat kepada Kantor
masyarakat yang memiliki usaha, namun
Camat
pihak kecamatan akan mencoba untuk
Parindu
belum
sepenuhnya
terselenggara secara baik.Tidak adanya
mensosialisaikan
fasilitas atau media sebagai sarana dalam
mengumpulkan masyarakat sangat sulit,
menyampaikan keluhan dan pengaduan
namun
yang dirasakan oleh masyarakat terhadap
gagasan untuk menyebarkan surat kepada
pemenuhan kualitas pelayanan, khususnya
Desa. Dengan adanya gagasan tersebut
mengenai pelayanan pembuatan Surat Izin
memungkinkan
Tempat Usaha (SITU).
meningkatkan partisipasi dalam pembuatan
pihak
walaupun
Kecamatan
untuk
mempunyai
masyarakat
untuk
Surat Izin Tempat Usaha (SITU). Berdasarkan
4. Dimensi Assurance Berdasarkan
observasi
dan
wawancara
yang
wawancara yang dilakukan oleh peneliti
Masyarakat,
dapat
pada indikator emphaty atau empati, maka
disimpulkan masyarakat pasti yakin dengan
dapat diketahui bahwa masih adanya usaha
penyelenggaraan pelayanan yang diberikan
yang belum memiliki Surat Izin Tempat
oleh aparatur di Kantor Camat Parindu,
Usaha ( SITU ) di Kecamatan Parindu
karena
Kabupaten Sanggau, hal ini diakibatkan
dilakukan
terhadap
masyarakat
memahami
yang
pemerintah tidak mungkin memberikan
karena
pelayanan tanpa adanya dasar hukum.
kepada masyarakat tentang pentingnya
Berdasarkan
yang
Surat Izin Tempat Usaha untuk berbagai
dilakukan peneliti pada indikator assurance
keperluan, seperti pembuatan Surat Izin
atau jaminan yang diberikan dalam kualitas
Usaha Perdagangan dan NPWP. Tetapi
pelayanan, maka dapat diketahui bahwa
meskipun demikian dari pihak kecamatan
jaminan yang diberikan belum memiliki
akan
kepastian,
sosialisasi kepada masyarakat yang berada
hasil
wawancara
dikarenakan
Kantor
Camat
kurangnya
berusaha
sosialisasi
untuk
pegawai
memberikan
9 Nova Tria Purwita Sari, NIM. E42011023 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
di
Kecamatan
Parindu
sehingga
bisa
Surat
Izin
Tempat
Usaha
(SITU).
tersebut
sangat
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
Penyebab-penyebab
pembuatan Surat Izin Tempat Usaha ( SITU
mempengaruhi
).
tersebut
terhadap kualitas pelayanan yang diberikan
memungkinkan masyarakat untuk dapat
oleh Kantor Camat Parindu Kabupaten
mengerti
Sanggau.
Dengan
bentuk
dan
sosialisasi
mengetahui
betapa
pentingnya Surat Izin Tempat Usaha ( SITU ).
penilaian
masyarakat
2. Reliability atau kehandalan Indikator reliability yaitu kemampuan unit pelayanan untuk menyelenggarakan pelayanan
D. SIMPULAN,
SARAN,
DAN
secara
tepat
dan
cepat.
Kehandalan atau kemampuan yang dimiliki aparatur untuk menggunakan alat bantu
KETERBATASAN
menjadi faktor pendukung penyelenggaraan pelayanan secara tepat dan cepat. Pihak
a) Simpulan Hasil
simpulan
yang
didapatkan
adalah sebagai berikut:
Kantor Camat Parindu Kabupaten Sanggau saat ini memang belum dapat memberikan
1. Tangible atau wujud
pelayanan
secara
cepat
dan
tepat
Meliputi penyediaan sumber daya
dikarenakan jumlah komputer yang ada
manusia dan sumber daya lainnya seperti
minim dan kemampuan aparatur dalam
fasilitas, peralatan dan perlengkapan dalam
mengoperasikan
menunjang
terbatas.
Pada
penyelenggaraan
indikator
kekurangan
ini,
dalam
masih
pelayanan. terdapat
pelaksanaan
dan
komputer
Namun,
dalam
pun
sangat
memberikan
pelayanan pihak Kantor Camat berusaha memberikan mungkin
komputer dan printer yang sangat terbatas
pengertian kepada masyarakat mengenai
dengan kondisi yang masih kurang baik,
keterlambatan proses pembuatan Surat Izin
tidak tersedianya ruang tunggu dan tidak
Tempat Usaha (SITU).
dan jumlah pegawai atau sumber daya manusia yang kurang.
berusaha
semaksimal
penyediaannya, seperti contoh yaitu jumlah
ada loket, fasilitas genset yang tidak ada
dan
pelayanan
memberikan
3. Responsiveness atau ketanggapan Meliputi
keinginan
melayani
konsumen dengan cepat dan bertanggung
Kemudian kendala dari faktor luar
jawab terhadap mutu pelayanan yang
seperti pemadaman listrik juga menjadi
diberikan. Pada indikator ini pegawai harus
penyebab terhambatnya proses pembuatan
melaksanakan pelayanan dengan cepat dan
dan penyelenggaraan pelayanan pembuatan
bertanggung jwab atas pelayanan yang 10
Nova Tria Purwita Sari, NIM. E42011023 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
diberikan.
Pegawai
memberikann
kemudahan
dan
pertolongan
kepada
masyarakat
yang
memerlukan
bantuan
selama proses pelayanan. Ketanggapan atau respon
tidak
hanya
berkaitan
dapat
diketahui
diberikan
bahwa
belum
jaminan
memiliki
yang
kepastian,
dikarenakan Kantor Camat Parindu belum memiliki Standar Operasional Prosedur.
dengan
5. Emphaty atau Empati
memberikan kemudahan dan bantuan, tetapi
Merupakan pemberian perhatian yang
juga respon petugas pelayanan terhadap
tulus dan bersifat individual atau pribadi
keluhan
petugas
yang diberikan kepada masyarakat dengan
pelayanan terhadap saran masyarakat, dan
berupaya memahami keinginan masyarakat.
respon petugas pelayanan terhadap kritikan
Dalam indikator ini yaitu diperlukan adanya
masyarakat. Indikator ini masih terdapat
tingkat
kendala seperti, tidak tersedianya kotak
kebutuhan masyarakat. tingkat kemauan
saran
pegawai untuk mnegetahui keinginan dalam
masyarakat,
sehingga
respon
masyarakat
yang
perhatian
mempunyai keluhan, kritik dan saran harus
memberikan
menyampaikan secara langsung.
masyarakat.
Tidak tersedianya fasilitas kotak saran
pegawai
terhadap
perhatiannya
kepada
Pada indikator ini pegawai kurang
bukan menjadi kendala yang berat. Kantor
memberikan
Camat
dapat
masyarakat, seperti kurangnya sosialisasi
mendengarkan keluhan, kritik dan saran
yang diberikan oleh Kantor Camat sehingga
masyarakat secara langsung. Pegawai di
masyarakat
Kantor Camat Parindu dapat mendengarkan
pentingnya usaha yang dijalankan untuk
dan memberikan respon langsung terhadap
memiliki Surat Izin Tempat Usaha, kondisi
keluhan, kritik dan saran dari masyarakat.
ini
Parindu
menerima
dan
4. Assurance atau Jaminan Jaminan yang diberikan kecamatan
yang
perhatiannya
tidak
kepada
mengetahui
mengakibatkan
begitu
banyaknya
masyarakat yang belum mempunyai Surat Izin Tempat Usaha.
terhadap pengurusan Surat Izin Tempat Usaha ( SITU ) berupa kepastian hukum,
b) Saran
dengan adanya aturan yang sah masyarakat
1. Pada Indikator tangible atau wujud yaitu
akan yakin dengan adanya legalitas yang
menambah jumlah tenaga pegawai dan
diberikan. Begitu pula dengan adanya
melakukan pembenahan terhadap sarana
kepastian hukum yang mengatur tentang
dan
pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.
perlengkapan
Pada indikator assurance atau jaminan yang
Camat Parindu Kabupaten Sanggau.
diberikan dalam kualitas pelayanan, maka
Contohnya, penambahan komputer dan
fasilitas
serta yang
peralatan dimiliki
dan
Kantor
11 Nova Tria Purwita Sari, NIM. E42011023 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
printer, pembenahan ruang tunggu yang
untuk
mengetahui
dan
memahami
nyaman, penyediaan genset dan loket
kebutuhan masyarakat mengenai Surat
untuk penerimaan arsip atau berkas
Izin Tempat Usaha.
dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pembuatan Surat Izin Tempat
c) Keterbatasan Penelitian
Usaha ( SITU ).
1. Keterbatasan waktu dalam melakukan
2. Pada
indikator
reliability
kehandalan
yaitu
kehandalan
pegawai
atau
meningkatkan Kantor
Camat
penelitian sebab peneliti diberikan waktu hanya
dua
minggu,
juga
dengan hari libur di dalamnya, hal ini
Kabupaten Sanggau dalam memberikan
dirasakan
pelayanan pembuatan Surat Izin Tempat
pelaksanaan penelitian.
Usaha dan kemampuan pegawai dalam
terhitung
terlalu
singkat
untuk
2. Peneliti kesulitan mengumpulkan dan
menyelesaikan pembuatan Surat Izin
mewawancarai
Tempat Usaha secara cepat dan tepat
kesibukan yang juga harus mengerjakan
waktu.
pekerjaan dan tugasnya sebagai aparatur
3. Pada
indikator
responsiveness
atau
pemerintah.
informan
Selain
itu
karena
sulitnya
ketanggapan yaitu menyediakan kotak
mengumpulkan data-data karena Kantor
saran sebagai sarana masyarakat untuk
Camat Parindu tidak memiliki Standar
menyampaikan keluhan, kritik dan saran.
Operasional Prosedur
Pelayanan
dalam
acuan dalam pemberian pelayanan, serta
mendengarkan secara langsung keluhan,
data soft copy atau catatan secara
kritik dan saran serta memberikan respon
lengkap mengenai data-data Surat Izin
langsung terhadap kritik masyarakat.
Tempat Usaha ( SITU ).
yang
diberikan
yang menjadi
4. Pada indikator assurance atau jaminan
3. Keterbatasan lainnya yaitu dikarenakan
yaitu menyediakan SOP sebagai acuan
faktor dari peneliti sendiri sebab ini
dalam
Sikap
adalah penelitian ilmiah yang pertama
sopan dan ramah yang dimiliki pegawai
kali dilakukan oleh peneliti sehingga
Kantor
masih terdapat banyak kelemahan dan
pemberian
Camat
pelayanan.
Parindu
agar
tetap
dipertahankan, karena sikap sopan dan ramah merupakan
kekurangan dalam penulisan skripsi.
faktor yang sangat
penting dalam pemberian pelayanan. 5. Pada indikator emphaty atau empati
d) Apresiasi Pada
kesempatan
ini,
penulis
yaitu meningkatkan komunikasi dan
mengucapkan terima kasih kepada seluruh
perhatian pegawai kepada masyarakat
dosen, pengasuh, pengelola Program Studi 12
Nova Tria Purwita Sari, NIM. E42011023 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
Ilmu Pemerintahan Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi
Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan. 2013. Pontianak : Prodi IP FISIP UNTAN.
Kalimantan Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau, khususnya Kecamatan Parindu
yang
memberikan
telah izin
membantu
selama
serta
melakukan
Ratminto& Atik Septi Winarsih, 2010. Manajemen Pelayanan: Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen’s Charter Dan Standar Pelayanan Minimal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
penelitian sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
E. DAFTAR PUSTAKA
1.
Buku-buku:
Dwiyanto, Agus, 2005. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. Hardiyansyah, 2011. Kualitas Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gava Media. Ibrahim, Amin. 2008. Teori dan Konsep Pelayanan Publik serta Implementasinya. Jakarta: Mandar Maju
Rusli, Budiman. 2013. Kebijakan Publik: Membangun Pelayanan Publik Yang Responsif. Bandung : PT. Refika Aditama. Satori, Djaman dan Komariah, Aan. 2012. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. Sedarmayanti. 2009. Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan Yang Baik). Bandung: Refika Aditama. Sinambela, Lajian Poltak dkk. 2006. Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta: Bumi Aksara Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.
Moleong, Lexy. 2004. Metode Penelitian Kualitatif, edisi Refisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
................ 2010. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Moenir, H.A.S. 2002. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.
Surjadi, H. 2009. Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik. Bandung: Refika Aditama.
Napitupulu, Paimin. 2007. Pelayanan Publik dan Customer Satisfaction. Bandung: P.T. Alumni
Syafiie, Inu Kencana. 2009. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung: Refika Aditama.
Nurmandi, Achmad. 2010. Manajemen Pelayanan Publik. Yogyakarta: Sinergi Visi Utama
Syafiie, Inu Kencana; Djamaluddin Tandjung; Supardan Modeong. 1999. Ilmu Administrasi Publik. Jakarta: Rineka Cipta.
13 Nova Tria Purwita Sari, NIM. E42011023 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
Tjiptono, Fandi. 2008. Managemen, Mewujudkan Prima. Yogyakarta: Andi Offse.
2.
Service Layanan
Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
3.
Skripsi:
Uliarta, Natalia Della. 2014. Kualiatas Akta Kelahiran Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, skripsi untuk menyelesaikan gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan. Firmanila, Viranty. 2013. Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Kota Pontianak, skripsi untuk menyelesaikan gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan. Jamil, Oktavianus. 2014. Kualitas Pelayanan Administrasi Di Desa Tonang Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak, skripsi untuk menyelesaikan gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan.
14 Nova Tria Purwita Sari, NIM. E42011023 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat