PENGARUH TEKNIK KEPEMIMPINAN CAMAT TERHADAP PELAYANAN SURAT PENGANTAR PEMBUATAN SURAT IJIN GANGGUAN DI KECAMATAN DAYEUHLUHUR KABUPATEN CILACAP Darmanto (
[email protected]) NPM : 3506120027 Mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan STISIP Bina Putera Banjar ABSTRAK Judul Skripsi “Pengaruh Teknik Kepemimpinan Camat Terhadap Pelayanan Pembuatan Surat Pengantar Pembuatan Surat Ijin Gangguan di Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap”. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Pengaruh Teknik Kepemimpinan Camat Terhadap Pelayanan Pembuatan Surat Pengantar Pembuatan Surat Ijin Gangguan di Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap. Metode penelitian yang digunakan adalah eksplanatori, dengan metode yang digunakan adalah metode asosiatif (hubungan) yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Analisis yang digunakan adalah analisis kausalitas dengan pendekatan kuantitatif. Jumlah sampel penelitian ini adalah 40 orang pemohon. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampling jenuh. Hasil penelitian ini diketahui tentang Kepemimpinan Camat di Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap, mendapat skor rata-rata 115,9375 yang jika dipresentasekan adalah 72,46% dan berada pada kategori cukup. Sedangkan pelayanan Camat, mendapat skor rata-rata 112,375 yang jika dipresentasekan adalah 70,234%. Dengan demikian pelayanan Camat dibidang pelayanan surat pengantar pembuatan surat ijin gangguan berada pada kategori cukup. Uji signifikan korelasi product moment sebesar 0,674208 dan koefisien determinasi sebesar 45,45% dengan demikian hipotesisnya berbunyi : “Pengaruh Teknik Kepemimpinan Camat Terhadap Pelayanan Pembuatan Surat Pengantar Pembuatan Surat Ijin Gangguan di Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap”, dapat diterima.
PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang Penelitian Di Negara kita terdapat banyak usaha-usaha yang dilakukan oleh para pengusaha diantaranya untuk memajukan ekonomi masyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat, namun hal itu terkadang banyak pengusaha baik pengusaha kecil ataupun pengusaha besar mengabaikan apa yang dinamakan dengan surat ijin. Salah satu surat ijin yang harus dipenuhi adalah surat ijin gangguan yang biasa juga disebut HO (Hinder Ordonnantie), yaitu ijin kegiatan usaha kepada orang pribadi/badan di lokasi tertentu yang berpotensi menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan, ketentraman dan ketertiban umum tidak termasuk kegiatan/tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Daerah. Surat ijin gangguan tersebut dibuat di dinas bersangkutan namun harus ada angket persetujuan dari warga sekitar tempat usaha tersebut akan didirikan dan rekomendasi pejabat atau pemerintahan dimana pengusaha itu akan membuat usahanya. Hal inilah yang menyebabkan banyaknya pengusaha yang mengabaikan surat ijin tersebut, dengan beralasan sistemnya yang berbelit-belit. Saat ini surat ijin gangguan di Kabupaten Cilacap dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Cilacap berdasarkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 88 Tahun 2014 Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Kepada Kepala BPMPT Kabupaten Cilacap. Biasanya untuk mendapatkan surat ijin gangguan ini, perusahaan tidak mencemari lingkungan dan atau tidak ada dampak negatif terhadap lingkungan dari usaha yang dilakukan. Surat ijin gangguan wajib dimiliki bagi pengusaha atau badan usaha yang akan menjalankan usahanya di suatu daerah dan juga sebagai syarat untuk mendapatkan surat ijin usaha lanjutan seperti : 1. Ijin Mendirikan Apotek dan Toko Obat; 2. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP); 3. Ijin Impor Barang Modal Bukan Baru (Bekas); 4. Surat Ijin Usaha Hiburan dan perijinan lainnya. Potret aparat pemerintah di Indonesia sering berkisar pada rendahnya profesionalisme, tingkat kesejahteraan yang belum memadai, distribusi dan komposisi yang belum ideal, penempatan dalam jabatan yang belum didasarkan pada kompetensi, penilaian kinerja yang belum objektif, kenaikan pangkat yang belum didasarkan pada prestasi kerja dan beberapa masalah lainnya yang penting karena bermanfaat bagi masyarakat dan Negara. Kinerja aparat pemerintah bertujuan untuk memberikan pelayanan publik yang mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik, mempersingkat pelayanan dan memberikan kepuasan kepada publik. Pemimpin yang profesional dan pengalaman dalam sebuah organisasi secara efektif dapat memberikan bimbingan, petunjuk dan dapat mempengaruhi perilaku bawahan dalam melaksanakan semua kegiatan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada para pengikutnya dalam upaya untuk mencapai tujuan organisasi. Cara alami untuk belajar kepemimpinan “melakukan pekerjaan”
dengan praktik seperti magang di praktisi, pengrajin, terampil seniman. Dalam hubungan ini, para ahli diharapkan sebagai bagian dari peranya memberikan pengajaran/instruksi. Dalam rangka menjalankan tugas kewajibannya seorang pemimpin harus dapat menjaga kewibawaannya. Lebih-lebih dalam kemerdekaan dan pembangunan. Berhasilnya pembangunan nasional tergantung peran aktif rakyat Indonesia, dengan sikap mental, tekad semangat, ketaatan dan disiplin nasional dalam menjalankan tugas kewajibannya. Dengan demikian perlu dikembangkan motivasi membangun dikalangan masyarakat luas dan motivasi pengorbanan pengabdian pada unsur kepemimpinannya. Pemerintah memiliki peran untuk melaksanakan fungsi pelayanan dan pengaturan warga Negara. Untuk mengimplementasi fungsi tersebut, pemerintah melakukan aktivitas pelayanan, pengaturan, pembinaan, koordinasi dan pembangunan dalam berbagai bidang. Layanan itu sendiri disediakan pada berbagai lembaga atau institusi pemerintah dengan aparat sebagai pemberi layanan secara langsung kepada masyarakat. Sebagai contoh, dalam pembuatan surat ijin gangguan yang dilaksanakan pemerintah di tingkat kecamatan. Bentuk perhatian dan dukungan dari pemerintah selaku pemberi dan pembuat kebijakan adalah pemberian kemudahan mendirikan perusahaan, memberikan keringanan dalam penetapan besarnya pajak, memberikan keamanan dan kenyamanan dalam kegiatan usaha dan sebagainya. Dengan demikian maka akan memberikan peluang terhadap para pengusaha untuk mendirikan suatu perusahaan. Sehingga kebutuhan warga masyarakat akan tercukupi dan tersedia dengan mudah, cepat dan lengkap serta jumlah pengangguran dapat diminimalisir karena kesempatan lapangan kerja menjadi terbuka. Keuntungan dari kerjasama yang baik antara pemerintah dengan pengusaha juga dapat dirasakan oleh pemerintah, yaitu dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena pemerintah akan mendapatkan penerimaan pajak serta retribusi dari para pengusaha yang mendirikan usaha. Selain pemerintah, keuntungan juga dirasakan pengusaha, yaitu para pengusaha dapat melakukan kegiatan usaha secara aman karena sudah dilindungi oleh hukum dan pemerintah, selain itu pengusaha juga mendapatkan laba dari usahanya tersebut. Dengan demikian, apabila kerjasama antara pemerintah dengan para pengusaha dapat terlaksana dengan baik, maka kebutuhan masyarakat akan tercukupi. Dari fenomena tersebut, peneliti tertarik dan menganalisis lebih lanjut tentang “Pengaruh Teknik Kepemimpinan Camat Terhadap Pelayanan Surat Pengantar Pembuatan Surat Ijin Gangguan di Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap”. 1.2.
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas dan begitu luasnya permasalahan yang akan dibahas, perlu kiranya peneliti membatasi kajian-kajian permasalahan, secara spesifik serta terarah untuk membahas mengenai “Pengaruh Teknik Kepemimpinan Camat Terhadap Pelayanan Surat Pengantar Pembuatan Surat Ijin Gangguan di Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap”.
Untuk mempermudah selama penelitian, maka dibuatkan rumusan masalah dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut : 1. Bagaimana teknik kepemimpinan Camat di Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap? 2. Bagaimana pelayanan surat pengantar pembuatan surat ijin gangguan di Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap? 3. Seberapa besar pengaruh teknik kepemimpinan Camat terhadap pelayanan surat pengantar pembuatan surat ijin gangguan di Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap? TINJAUAN PUSTAKA Landasan Teori Pengertian Kepemimpinan Secara sederhana, apabila berkumpul tiga orang atau lebih kemudian salah seorang diantara mereka “mengajak” teman-temannya untuk melakukan sesuatu (Apakah: nonton film, bermain sepak bola, dan lain-lain). Pada pengertian yang sederhana orang tersebut telah melakukan “kegiatan memimpin”, karena ada unsur “mengajak” dan mengkoordinasi, ada teman dan ada kegiatan dan sasarannya. Tetapi, dalam merumuskan batasan atau definisi kepemimpinan ternyata bukan merupakan hal yang mudah dan banyak definisi yang dikemukakan para ahli tentang kepemimpinan yang tentu saja menurut sudut pandangnya masing-masing. Istilah kepemimpinan adalah kata yang diambil dari kata-kata yang umum dipakai dan merupakan gabungan dari kata ilmiah yang tidak didefinisikan kembali secara tepat. Oleh karena itu, Peneliti berkesimpulan ada pemimpin dan ada bawahan yang saling mencerminkan kerjasama yang harmonis. Secara teori kepemimpinan berasal dari kata dasar ”pimpin” yang artinya bimbing atau tuntut. Dari kata pimpin lahirlah dari kata kerja memimpin yang artinya membimbing atau menuntun dan kata benda ”pemimpin” artinya orang yang berfungsi memimpin, atau orang yang membimbing atau menuntun. Pemimpin biasanya diartikan sebagai orang yang mempunyai tugas untuk mengarahkan dan membimbing bawahan, dan mampu memperoleh dukungan bawahan hingga dapat menggerakan mereka kearah pencapaian tujuan organisasi. Untuk lebih jelasnya, berikut beberapa definisi mengenai kepemimpinan yang dikemukakan oleh para ahli : 1) Taliziduhu Ndraha (2003:216), mendefinisikan kepemimpinan adalah gejala sosial. Kemampuan seseorang (suatu pihak) untuk mempengaruhi orang lain melalui dirinya sendiri dengan cara tertentu sehingga (agar) perilaku orang lain itu berubah menjadi integratif. 2) Pamudji (2001:5), menjelaskan kata dasar “pimpin” yang artinya bimbing atau tuntut. Dari kata “pimpin” lahirlah kata kerja memimpin yang artinya membimbing atau menuntun dan kata benda “pemimpin” yaitu orang yang berfungsi memimpin atau orang yang membimbing atau menuntun. Kepemimpinan merupakan inti dari organisasi dan manajemen. Kepemimpinan mempunyai peran menentukan kegagalan dan keberhasilan
organisasi dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Relevan dengan itu, maka model keunggulan organisasi yang dikembangkan harus sejalan dengan kebutuhan organisasinya. 3) Siagian (2000:12) menyatakan bahwa “kepemimpinan adalah keterampilan dan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain baik yang kedudukannya lebih tinggi, setingkat maupun yang lebih rendah padanya dalam berpikir dan bertindak agar perilaku yang semula mungkin individualistis dan egosentrik menjadi perilaku organisional”. Dari definisi tersebut dapat digambarkan bahwa kepemimpinan seseorang akan membawa dan membimbing kearah yang dikehendaki oleh pimpinan atau yang dipimpin. Selain itu Siagian (2002:24) juga mengemukakan pendapatnya, bahwa “kepemimpinan adalah kemampuan dan keterampilan seseorang yang menduduki jabatan sebagai pemimpin suatu kerja untuk mempengaruhi perilaku orang lain, terutama bawahannya untuk berfikir bertindak sedemikian rupa sehingga melalui perilaku yang positif ia memberikan sumbangsih nyata dalam pencapaian tujuan organisasi”. Kepemimpinan harus memunculkan faktor pengaruh seseorang supaya mengatur kerjasamnya bawahan dengan baik, karena terpilihnya seorang pemimpin tidak cukup penunjukan pada atasannya tetapi harus mendapat pengakuan dari bawahannya. Kegiatan pemimpin dalam bentuk memberi kesempatan kepada bawahannya untuk bekerja sesuai kemampuannya pada dasarnya merupakan usaha menggerakan orang-orang agar bekerja untuk mencapai tujuan. Kegiatan ini dapat dilakukan secara formal ataupun dengan menyelesaikan setiap bawahannya yang akan diserahi beban tugas. Setiap pemimpin di lingkungan organisasi kerja harus mampu mewujudkan kepemimpinan yang efektif, agar setiap pegawai dan masyarakat yang dipimpinnya berfungsi dengan baik. Dengan demikian setiap pemimpin harus berusaha mendayagunakan/memberdayakan masyarakatnya dalam rangka mewujudkan pekerjaan yang terarah pada pencapaian tujuan organisasi. Dari berbagai pengertian diatas, peneliti mencoba memberi kesimpulan bahwa secara umum pengertian kepemimpinan adalah suatu kewenangan yang disertai kemampuan seseorang dalam memberikan pelayanan untuk menggerakan orang-orang yang berada dibawah koordinasinya dalam usaha mencapai tujuan yang ditetapkan suatu organisasi. Kepemimpinan dalam suatu organisasi termasuk birokrasi sangat penting, hal ini dapat dilihat dari beberapa pendapat, antara lain: 1) Davis (1972:100, dalam Harbani Pasolong, 2013:11), bahwa tanpa kepemimpinan, suatu organisasi adalah kumpulan orang-orang dan mesinmesin yang tidak teratur, kacau balau. 2) Kepemimpinan berarti mempengaruhi orang-orang lain untuk mengambil tindakan, artinya seorang pemimpin harus berusaha mempengaruhi pengikutnya dengan berbagai cara, seperti menggunakan otoritas yang terlegitimasi, menciptakan model (menjadi teladan), penetapan sasaran, memberi imbalan dan hukuman, restrukrisasi organisasi, dan mengkomunikasikan sebuah visi. Dengan demikian, seorang pemimpin dapat dipandang efektif apabila dapat membujuk para pengikutnya untuk
meninggalkan kepentingan pribadi mereka demi keberhasilan organisasi (Bass, 1995. Locke et.al., 1991., dalam Mochammad Teguh, dkk., 2001:69). Fungsi Kepemimpinan Fungsi pemimpin dalam suatu organisasi tidak dapat dibantah merupakan suatu fungsi yang sangat penting bagi keberadaan dan kemajuan organisasi yang bersangkutan. Pada dasarnya fungsi kepemimpinan memiliki 2 aspek yaitu : 1. Fungsi administrasi, yakni mengadakan formulasi kebijaksanaan administrasi dan menyediakan fasilitasnya. 2. Fungsi sebagai Top Manajemen, yakni mengadakan planning, organizing, actuating, controling, dan sebagainya. Teknik-Teknik Kepemimpinan Menurut Pamudji dalam bukunya Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia mengemukakan bahwa “Teknik Kepemimpinan adalah suatu cara yang merupakan pola tetap untuk mempengaruhi orang-orang agar bergerak kearah yang diinginkan si pemimpin”. (Pamudji 2001:114) Sifat Kepemimpinan Upaya untuk menilai sukses tidaknya pemimpin itu dilakukan antara lain dengan mengamati dan mencatat sifat-sifat dan kualitas atau mutu perilakunya, yang dipakai sebagai kriteria untuk menilai kepemimpinannya. Menurut Kartini Kartono (2005:34), sifat seorang pemimpian sangat berpengaruh dalam gaya kepemimpinan untuk menentukan keberhasilannya menjadi seorang pemimpin yang berhasil, serta ditentukan oleh kemampuan pribadi pemimpin. Kemampuan pribadi yang dimaksud adalah kualitas seseorang dengan berbagai sifat, perangai atau ciri-ciri didalamnya. Prinsip Kepemimpinan Prinsip, sebagai paradigma terdiri dari beberapa ide utama berdasarkan motivasi pribadi dan sikap serta mempunyai pengaruh yang kuat untuk membangun dirinya atau organisasi. Menurut Stephen R. Covey (1997), prinsip adalah bagian dari suatu kondisi, realisasi dan konsekuensi. Mungkin prinsip menciptakan kepercayaan dan berjalan sebagai sebuah kompas/petunjuk yang tidak dapat dirubah. Prinsip merupakan suatu pusat atau sumber utama sistem pendukung kehidupan yang ditampilkan dengan 4 dimensi seperti; keselamatan, bimbingan, sikap yang bijaksana, dan kekuatan. Mencapai kepemimpinan yang berprinsip tidaklah mudah, karena beberapa kendala dalam bentuk kebiasaan buruk, misalnya: (1) kemauan dan keinginan sepihak; (2) kebanggaan dan penolakan; dan (3) ambisi pribadi. Pelayanan Pengertian Pelayanan
Setiap orang berhak untuk mendapatkan pelayanan, persoalan hak mendapatkan pelayanan, dapat dinyatakan bahwa hak ini berlaku untuk siapapun, baik ia anggota organisasi yang berkewajiban melayani atau orang luar organisasi itu. Sebagai pihak yang ingin memperoleh pelayanan yang baik dan memuaskan, maka perwujudan pelayanan yang didambakan ialah (Moenir, 2010:41): 1. Adanya kemudahan dalam pengurusan kepentingan dengan pelayanan yang cepat dalam arti tanpa hambatan-hambatan yang kadang kala dibuat-buat. Beberapa hambatan yang sering ditemui yang terasa menjengkelkan karena terlihat ada unsur kesengajaan, artinya dilakukan dengan sadar. 2. Memperoleh pelayanan secara wajar tanpa gerutu, sindiran atau untaian kata lain semacam itu yang nadanya mengarah pada permintaan sesuatu, baik dengan alasan untuk dinas, atau alasan untuk kesejahteraan. 3. Mendapatkan perlakuan yang sama dalam pelayanan terhadap kepentingan yang sama, tertib dan tidak pandang bulu. Artinya kalau memang untuk kepengurusan permohonan itu harus antri secara tertib. 4. Pelayanan yang jujur dan terus terang, artinya apabila ada hambatan karena suatu masalah yang tidak dapat dielakkan hendaknya diberitahukan, sehingga orang-orang tidak menunggu sesuatu yang tidak menentu. Pelayanan Prima Dalam memberikan yang prima sebagai usaha untuk mencapai kepuasaan dan loyalitas pelanggan, pihak produsen jasa dapat berpedoman pada pelayanan prima (service excellent) yang di jelaskan oleh beberapa penulis. Menurut Barata (2004:31) pelayanan prima (service excellent) terdiri dari enam unsur pokok, antara lain sebagai berikut: 1. Kemampuan (ability) 2. Sikap (attitude) 3. Penampilan (appearance) 4. Perhatian (attention) 5. Tindakan (action) 6. Tanggung jawab (accounttability) Standar Pelayanan Dalam teori pelayanan publik, pelayanan prima dapat diwujudkan jika ada Standar Pelayanan Minimal (SPM). Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari penyelenggara Negara kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Dalam Rancangan Undang-Undang Pelayanan Publik (Republik Indonesia, 2007:7) standar pelayanan ini setidak-tidaknya berisi tentang dasar hukum, persyaratan, prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya pelayanan, produk pelayanan, sarana dan prasarana, kompetensi petugas pemberi pelayanan, pengawasan internal, penanganan pengaduan, saran dan masukan dan jaminan pelayanan.
Barang Layanan Barang layanan dapat dibagi menjadi empat kelompok (Savas dalam Sutopo dan Suryanto) : 1. Barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan individu yang bersifat pribadi. Barang privat (private goods) ini tidak ada konsep tentang penyediaannya, hukum permintaan dan penawaran sangat tergantung pada pasar, produsen akan memproduksi sesuai kebutuhan masyarakat dan bersifat terbuka. Penyediaan barang layanan yang bersifat barang privat ini dapat mengikuti hukum pasar, namun jika pasar mengalami kegagalan dan demi kesejahteraan publik, maka pemerintah dapat melakukan intervensi. 2. Barang yang digunakan bersama-sama dengan membayar biaya penggunaan (toll goods). Penyediaan toll goods dapat mengikuti hukum pasar dimana produsen akan menyediakan permintaan terhadap barang tersebut. Barang seperti ini hampir sama seperti barang privat. Penyediaan barang ini di beberapa Negara dilakukan oleh Negara sehingga merupakan barang privat yang dikonsumsi secara bersama-sama. 3. Barang yang digunakan secara bersama-sama (collective goods). Penyediaannya tidak dapat dilakukan melalui mekanisme pasar. Barang ini digunakan secara terus-menerus, bersama-sama dan sulit diukur tingkat pemakaiannya bagi tiap individu sehingga penyediaannya dilakukan secara kolektif yaitu dengan membayar pajak. 4. Barang yang digunakan dan dimiliki umum (common pool goods). Penyediaan dan pengaturan barang ini dilakukan oleh pemerintah karena pengguna tidak bersedia membayar untuk penggunaannya. Proses Pelayanan Pelayanan merupakan suatu proses. Proses tersebut menghasilkan suatu produk yang berupa pelayanan kemudian diberikan kepada pelanggan. Pelayanan dapat dibedakan menjadi tiga kelompok (Gonroos dalam Sutopo dan Suryanto, 2003:13): 1. Core sevice Core service adalah pelayanan yang diberikan kepada pelanggan sebagai produk utamanya. Misalnya untuk hotel berupa penyediaan kamar. Perusahaan dapat memiliki beberapa core service, misalnya perusahaan penerbangan menawarkan penerbangan dalam negeri dan luar negeri. 2. Facilitating service Facilitating service adalah fasilitas pelayanan tambahan kepada pelanggan. Misalnya pelayanan “check-in” dalam penerbangan. Facilitating service merupakan pelayanan tambahan yang wajib. 3. Supporting service Supporting service adalah pelayanan tambahan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai atau kualitas pelayanan atau membedakan dengan pelayanan pesaing. Misalnya restoran di suatu hotel.
Paradigma Penelitian Variabel bebas (X) Variabel Terikat (Y) Teknik Kepemimpinan, Pelayanan, Moenir, 2010 Pamudji, 2001 1. Teknik pematangan / 1. Adanya kemudahan penyiapan pengikut dalam pengurusan 2. Teknik human relation kepentingan dengan 3. Teknik menjadi teladan pelayanan yang cepat 4. Teknik persuasi dan 2. Memperoleh pelayanan pemberian perintah secara wajar tanpa 5. Teknik penggunaan gerutu sistem komunikasi 3. Mendapatkan perlakuan yang cocok yang sama dalam 6. Teknik penyediaan pelayanan tehadap fasilitas-fasilitas kepentingan yang sama 4. Pelayanan yang jujur dan terus terang Kerangka Pemikiran Kepemimpinan Camat dalam pemerintahannya akan memberikan perubahan yang maju maupun perubahan kearah kemunduran, hal ini sesuai dengan kemampuan kepemimpinan dari Camat bersangkutan. Dengan kepemimpinan yang baik, maka akan membawa perubahan yang baik serta dinamis terhadap kemajuan masyarakat dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan. Kepemimpinan merupakan sikap yang harus dimiliki pemimpin dalam memimpin atau menjadi komando dalam sebuah organisasi atau masyarakat. Dengan kepemimpinan yang baik, maka akan membawa perubahan yang baik serta dinamis terhadap kemajuan suatu organisasi atau masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang telah direncanakan. Dari definisi kepemimpinan tersebut, mencerminkan asumsi bahwa kepemimpinan menyangkut sebuah proses pengaruh sosial yang disengaja dijalankan oleh seseorang terhadap orang lain untuk menstruktur aktivitasaktivitas serta hubungan-hubungan di dalam kelompok atau birokrasi. Teknikteknik kepmimpinan menurut Arifin Abdul Rachman yang dikutip oleh Pamudji (2001:114) adalah sebagai berikut: 1. Teknik pematangan/penyiapan pengikut 2. Teknik human relation 3. Teknik menjadi teladan 4. Teknik persuasi dan pemberian perintah 5. Teknik penggunaan system komunikasi yang cocok 6. Teknik penyediaan fasilitas-fasilitas Untuk memenuhhi kebutuhan hidupnya, manusia berusaha baik melalui aktivitas sendiri, maupun secara tidak langsung melalui aktivitas orang lain. Aktivitas adalah suatu proses penggunaan akal, pikiran, panca indera dan anggota badan dengan atau tanpa alat bantu yang dilakukan oleh seseorang untuk
mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Setiap orang berhak untuk mendapatkan pelayanan, persoalan hak mendapatkan pelayanan, dapat dinyatakan bahwa hak ini berlaku untuk siapapun, baik ia anggota organisasi yang berkewajiban melayani atau orang luar organisasi itu. Sebagai pihak yang ingin memperoleh pelayanan yang baik dan memuaskan, maka perwujudan pelayanan yang didambakan ialah (Moenir, 2010:41): 1. Adanya kemudahan dalam pengurusan kepentingan dengan pelayanan yang cepat dalam arti tanpa hambatan-hambatan yang kadang kala dibuat-buat. Beberapa hambatan yang sering ditemui yang terasa menjengkelkan karena terlihat ada unsur kesengajaan, artinya dilakukan dengan sadar. 2. Memperoleh pelayanan secara wajar tanpa gerutu, sindiran atau untaian kata lain semacam itu yang nadanya mengarah pada permintaan sesuatu, baik dengan alasan untuk dinas, atau alasan untuk kesejahteraan. 3. Mendapatkan perlakuan yang sama dalam pelayanan terhadap kepentingan yang sama, tertib dan tidak pandang bulu. Artinya kalau memang untuk kepengurusan permohonan itu harus antri secara tertib. 4. Pelayanan yang jujur dan terus terang, artinya apabila ada hambatan karena suatu masalah yang tidak dapat dielakkan hendaknya diberitahukan, sehingga orang-orang tidak menunggu sesuatu yang tidak menentu. Anggapan Dasar Dari uraian diatas, selanjutnya peneliti mengajukan definisi konsepsional sebagai berikut: Kepemimpinan adalah sebuah hubungan yang saling mempengaruhi diantara pimpinan dan bawahan yang menginginkan perubahan yang nyata dengan mencerminkan tujuan bersamanya. Pelayanan pada dasarnya adalah kegiatan yang ditawarkan kepada konsumen atau pelanggan yang dilayani, yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki. Hipotesis Hipotesis yang digunakan oleh peneliti ini adalah sebagai berikut : “Terdapat Pengaruh Teknik Kepemimpinan Camat Terhadap Pelayanan Surat Pengantar Pembuatan Surat Ijin Gangguan di Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap”. Untuk menguji hipotesis tersebut, dirumuskan hipotesis statistik sebagai berikut : Ho r=0 : Tidak terdapat Pengaruh Teknik Kepemimpinan Camat Terhadap Pelayanan Surat Pengantar Pembuatan Surat Ijin Gangguan di Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap. Ha r≠0 : Terdapat Pengaruh Teknik Kepemimpinan Camat Terhadap Pelayanan Surat Pengantar Pembuatan Surat Ijin Gangguan di Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap.
METODE PENELITIAN 3.1.
Metode Penelitian Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam meneliti Pengaruh Teknik Kepemimpinan Camat Terhadap Pelayanan Surat Pengantar Pembuatan Surat Ijin Gangguan di Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap adalah metode penelitian kuantitatif. 3.2.
Jenis Penelitian Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang dilandasi oleh berbagai teori serta data yang diambil dari lapangan secara obyektif. Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan itu dilandasi oleh metode keilmuan. Menurut Jujun S. Suriasumantri (dalam Sugiyono, 2014:4) menyatakan bahwa penelitian dasar atau murni adalah penelitian yang bertujuan menemukan pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah diketahui, sedangkan penelitian terapan adalah bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan praktis. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, pendekatan kuantitatif menurut Sugiyono (2014:8) yaitu : “Metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Tempat Penelitian Tempat penelitian adalah tempat dimana penelitian ini dilaksanakan atau tempat dimana seseorang melaksanakan penelitian. Tujuan ditetapkannya lokasi penelitian adalah agar diketahui jelas obyek penelitian. Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap yang beralamat di Jln. Prawiranegara No. 17 Dusun Dayeuhluhur Desa Dayeuhluhur. Populasi dan Sampel Populasi Adapun jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 40 orang, data tersebut diambil dari rekapitulasi penduduk yang memohon untuk pembuatan Surat Ijin Gangguan dengan periode Tahun 2015 di Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap. Sampel Karena jumlah populasi dalam penelitian ini kurang dari 100 orang, maka menggunakan teknik sampling jenuh yaitu teknik penentuan sampel bila semua populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2014:85). Adapun sampel dalam penelitian ini yaitu 40 responden berdasarkan jumlah pemohon surat pengantar pembuatan surat ijin gangguan di Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap pada tahun 2015 yang tertuang dalam tabel dibawah ini.
Jumlah Sampel Setiap Desa Yang Membuat Surat Pengantar Pembuatan Surat Ijin Gangguan Di Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap No Desa Sampel 1 Dayeuhluhur 3 2 Bingkeng 2 3 Datar 4 Bolang 5 Hanum 6 Cijeruk 7 Sumpinghayu 3 8 Cilumping 9 Kutaagung 1 10 Matenggeng 14 11 Ciwalen 3 12 Panulisan 6 13 Panulisan Timur 3 14 Panulisan Barat 5 Jumlah 40 Sumber: Kecamatan Dayeuhluhur Tahun 2015 Teknik Analisis Data Untuk menjawab identifikasi masalah yang pertama dan kedua, peneliti menggunakan analisis kuantitatif melalui pengolahan data yang ditabulasikan dan dideskripsikan kedalam distribusi frekuensi dengan langkah-langkah sebagai berikut: Menentukan Distribusi Frekuensi Menentukan distribusi frekuensi antara variabel bebas (x) dengan variabel terikat (y) adalah sebagai berikut: Menentukan rentang, yaitu dengan cara skor/nilai tertinggi dikurangi skor/nilai terendah. Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini menurut Danandjaja (2012:86) adalah sebagai berikut: Variabel pengaruh kepemimpinan Camat sebagai variabel bebas (x) Skor tertinggi = 4 x 40 Responden = 160 Skor terendah = 1 x 40 Responden = 40 Nilai Jenjang Interval (NJI) = Nilai tertinggi – Nilai terendah ∑ jawaban pernyataan = 160 – 40 4 = 30
Daftar Distribusi Frekuensi No Nilai Korelasi (r) Kategori 1 40 – 69 Tidak Baik 2 70 – 99 Kurang Baik 3 100 – 129 Cukup 4 130 – 160 Baik (Sugiyono, 2014:99) Dapat dijelaskan dalam bentuk interval kelas akan tampak seperti pada gambar berikut ini: Tidak Pernah Kadang-Kadang Sering Selalu
40 70 (Sugiyono, 2014:114)
100
130
160
Interval Kelas Variabel X Variabel pelayanan surat pengantar pembuatan surat ijin gangguan di Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap sebagai variabel terikat (y) Skor tertinggi = 4 x 40 Responden = 160 Skor terendah = 1 x 40 Responden = 40 Dapat dijelaskan dalam bentuk interval kelas akan tampak seperti pada gambar berikut ini: Tidak Pernah
Kadang-Kadang
60 105 (Sugiyono, 2014:114)
Sering
150
Selalu
195
240
Interval Kelas Variabel Y Persentase Dalam distribusi frekuensi, total skor kenyataan dari masing-masing item pertanyaan dapat dipresentasikan dengan perhitungan sebagai berikut: Total skor x 100% Skor ideal Keterangan : Total skor : Jumlah skor kenyataan untuk masing-masing item (kedua variabel) Skor ideal : Skor tertinggi x Jumlah responden Untuk menjawab berapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat (menjawab rumusan masalah nomor tiga) yaitu pengaruh (x) terhadap (y) digunakan model analisis korelasi dengan pengukuran skala ordinal. Arikunto (2001:246) menjelaskan bahwa kuat lemahnya tingkat pelaksanaan variabel X dan variabel Y dinyatakan oleh besar kecilnya total skor
dari masing-masing item kemudian dipresentasikan yang diperoleh dari perhitungan diatas dengan mengkategorikan kuat lemahnya tingkat pelaksanaan variabel X dan variabel Y dinyatakan oleh besar kecilnya total skor dari masingmasing item kemudian dipresentasikan yang diperoleh dari perhitungan diatas dengan mengkategorikan kuat lemahnya tingkatan pelaksanaan kedua variabel. Kategori Tingkatan Pelaksanaan Kedua Variabel Presentase Tingkat Pelaksanaan 76% - 100% Baik 56% - 75% Cukup 40% - 55% Kurang Baik Kurang dari 40% Tidak Baik Sumber : Arikunto (2001)
Penilaian Variabel a. Menilai Variabel Kepemimpinan (X) Skor tertinggi = 40 x 4 x 8 = 1280 Skor terendah = 40 x 1 x 8 = 320 1280 – 320 NJI = 4 = 240 TABEL 3.6 Daftar Distribusi Frekuensi Variabel X No Nilai Kategori 1 320 – 559 Tidak Baik 2 560 – 799 Kurang Baik 3 800 – 1039 Cukup 4 1040 – 1280 Baik (Sugiyono, 2014:99) Secara kontinum dapat dijelaskan pada gambar berikut ini: Tidak Baik Kurang Baik Cukup
320 560 (Sugiyono, 2014:99)
b.
800
GAMBAR 4 Interval Penilaian Variabel X Menilai Variabel Pelayanan (Y) Skor tertinggi = 40 x 4 x 14 = 2240 Skor terendah = 40 x 1 x 14 = 560 2240 – 560 NJI = 4 = 420
1040
Baik
1280
TABEL 3.7 Daftar Distribusi Frekuensi Variabel Y Nilai Kategori 560 – 979 Tidak Baik 980 – 1399 Kurang Baik 1400 – 1819 Cukup 1820 – 2240 Baik
No 1 2 3 4 (Sugiyono, 2014:99) Secara kontinum dapat dijelaskan pada gambar berikut ini: Tidak Baik Kurang Baik Cukup Baik
560 980 (Sugiyono, 2014:99)
1400
1820
2240
GAMBAR 5 Interval Penilaian Variabel Y Product Moment Method Uji Koefisien Korelasi Uji koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui hubungan/korelasi antara kedua variabel dan ukuran yang dipakai untuk menentukan derajat atau kekuatan hubungan/korelasi tersebut. Koefisien korelasi dinyatakan dengan r, dengan menggunakan rumus korelasi Product Moment. Untuk mempermudah perhitungan, uji koefisien korelasi akan menggunakan program SPSS16 for windows. Dengan menggunakan rumus sebagai berikut: ∑xy (Sugiyono, 2012:248) rxy = √∑𝑥 2 𝑦 2 Keterangan : rxy = Koefisien Korelasi Product Moment x = Variabel bebas y = Variabel terikat Kemudian hasil tersebut dibandingkan dengan tabel tingkat koefisien sebagai berikut: TABEL 3.8 Tingkat Koefisien Korelasi Interval Koefisien Tingkat Hubungan 0,00 – 0,199 Sangat Rendah 0,20 – 0,399 Rendah 0,40 – 0,599 Sedang 0,60 – 0,799 Kuat 0,80 – 1,000 Sangat Kuat
(sugiyono, 2012:214)
Uji Determinasi Setelah nilai koefisien korelasi diperoleh, untuk selanjutnya adalah menentukan besarnya pengaruh variabel X terhadap variabel Y dengan menggunakan koefisien determinasi dengan rumus sebagai berikut: Kd = r2 x 100% (Sudjana, 2001:369) Keterangan: Kd : Koefisien Determinasi r : Koefisien Korelasi untuk mempermudah perhitungan uji determinasi, akan menggunakan program SPSS16 for windows.
Uji Signifikasi (Uji t) Untuk mengetahui tingkat signifikan dari koefisien korelasi, maka peneliti menggunakan uji t dengan rumus sebagai berikut: t
=
r
n-2 1 - r2
(Sugiyono, 2012:214)
Keterangan: t : t hitung r : nilai korelasi n : jumlah sampel Berdasarkan hasil perhitungan Uji t tersebut, maka terdapat ketentuan, yaitu: 1. Jika thitung > ttabel Ho ditolak dan Ha diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X dan Variabel Y. 2. Jika thitung < ttabel Ho ditolak dan Ha diterima, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X dan Variabel Y. Untuk mempermudah perhitungan Uji t, akan menggunakan program SPSS16 for windows. HASIL PENELITIAN Berikut ini dapat disimak rekapitulasi keseluruhan dari jawaban responden tentang teknik kepemimpinan Camat di Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Rekapitulasi Mengenai Teknik Kepemimpinan Camat Di Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap NO.
PERNYATAAN
SKOR
1
Camat beserta aparat memberikan penerangan secara jelas kepada masyarakat dalam pelayanan pembuatan surat pengantar pembuatan surat ijin gangguan di Kecamatan
122
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 15
Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap Camat beserta aparat memberikan penerangan secara faktual (terinci) kepada masyarakat dalam pelayanan pembuatan surat pengantar pembuatan surat ijin gangguan di Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap Camat memberikan penerangan secara obyektif kepada masyarakat dalam pelayanan pembuatan surat pengantar pembuatan surat ijin gangguan di Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap Camat mempertimbangkan aspek keadilan terhadap penerima pelayanan pembuatan surat pengantar pembuatan surat ijin gangguan di Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap Camat memperhatikan nasib bawahannya (masyarakat) memelihara keseimbangan antara kepentingan-kepentingan pribadi pegawai dalam melayani masyarakat di Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap Camat beserta aparat mengembangkan kegembiraan dalam pelayanan pembuatan surat pengantar pembuatan surat ijin gangguan Camat memberikan motivasi semangat kerja yang tinggi pada bawahan dalam pelayanan pembuatan surat pengantar pembuatan surat ijin gangguan Camat menggerakan bawahan dengan memberikan contohcontoh yang baik kepada masyarakat dalam pelayanan pembuatan surat pengantar pembuatan surat ijin gangguan Camat beserta aparat memiliki kemampuan kecakapan kepada masyarakat dalam pelayanan pembuatan surat pengantar pembuatan surat ijin gangguan Camat beserta aparat menguasai situasi obyektif (menguasai prosedur) dalam pelayanan pembuatan surat pengantar pembuatan surat ijin gangguan Camat memberikan pengaruh yang jelas kepada bawahan (masyarakat) berdasarkan kewenangan dari jabatan dalam pelayanan pembuatan surat pengantar pembuatan surat ijin gangguan Camat beserta aparat mengajak secara halus untuk membuat surat ijin gangguan kepada masyarakat di Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap Camat beserta aparat menanamkan pengertian kesadaran terhadap pentingnya surat ijin gangguan di Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap Camat dalam penyampaian pesan sesuai dengan aturan dalam pelayanan pembuatan surat ijin gangguan Camat menyediakan segala fasilitas dalam organisasi
114
113
121
118
93
116
119
129
112
120
100
107
128 125
16
tersebut, agar bawahan bisa nyaman dalam melakukan pelayanan pembuatan surat pengantar pembuatan surat ijin gangguan Camat menciptakan hubungan baik dengan bawahan baik secara formal maupun tidak formal dalam pelayanan pembuatan surat pengantar pembuatan surat ijin gangguan JUMLAH RATA-RATA
118
1855 115,9375
Sumber : Data Hasil Penelitian Tahun 2016
Dari tabel rekapitulasi hasil jawaban responden mengenai kepemimpinan Camat di Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap, skor tertinggi diperoleh pada pernyataan “Camat beserta aparat memiliki kemampuan kecakapan kepada masyarakat dalam pelayanan pembuatan surat pengantar pembuatan surat ijin gangguan” dengan skor 129, sedangkan skor terendah diperoleh pada pernyataan “Camat beserta aparat mengembangkan kegembiraan dalam pelayanan pembuatan surat pengantar pembuatan surat ijin gangguan” dengan skor 93, kemudian bila dijumlahkan diperoleh total skor sebesar 1855, dan selanjutnya dicari rata-rata dengan perhitungan sebagai berikut : Total skor Skor rata-rata variabel X = Jumlah item pernyataan 1855 16 = 115,9375 =
dipresentasekan
= =
Skor rata-rata variabel X Skor ideal 115,9375 x 100 % 160
x 100 %
= 72,46% Dengan demikian variabel X tentang Teknik Kepemimpinan Camat di Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap, mendapat skor rata-rata 115,9375 yang jika dipresentasekan adalah 72,46% dan berada pada kategori cukup. Hal ini berarti kepemimpinan Camat Dayeuhluhur sudah cukup baik dalam memimpin dan sesuai dengan teknik kepemimpinan (Pamuji, 2001:114)
Berikut ini dapat disimak rekapitulasi keseluruhan dari jawaban responden tentang pelayanan Camat di Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap, dapat dilihat pada tabel dibawah ini : TABEL 4.26 Rekapitulasi Mengenai Pelayanan Camat
Di Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap NO.
PERNYATAAN
SKOR
1
Dalam pelayanan pembuatan surat pengantar pembuatan surat ijin gangguan pejabat yang menandatangani surat/berkas ada ditempat Dalam pelayanan pembuatan surat pengantar pembuatan surat ijin gangguan cepat/tidak lamban Masyarakat mendapatkan pelayanan yang sopan dan nyaman dalam pelayanan pembuatan surat pengantar pembuatan surat ijin gangguan Dalam pelayanan pembuatan surat ijin gangguan di Kecamatan Dayeuhluhur, Camat beserta aparat selalu memberikan penerangan bahwa pembuatan surat pengantarnya tidak dipungut biaya Dalam pelayanan pembuatan surat pengantar pembuatan surat ijin gangguan pelayanannya cepat dan akurat Dalam pelayanan pembuatan surat pengantar pembuatan surat ijin gangguan Kecamatan menggunakan prosedur yang berlaku Masalah internal dalam pelayanan pembuatan surat ijin gangguan masyarakat diberitahu Kecamatan mensosialisasikan segala hal yang menyangkut pelayanan pembuatan surat pengantar pembuatan surat ijin gangguan JUMLAH RATA-RATA
107
2 3
4
5 6
7 8
109 114
141
103 135
99 91
899 112,375
Sumber : Data Hasil Penelitian Tahun 2016
Dari tabel rekapitulasi hasil jawaban responden mengenai pelayanan Camat beserta aparat di Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap, skor tertinggi diperoleh pada pernyataan “Dalam pelayanan pembuatan surat ijin gangguan di Kecamatan Dayeuhluhur, Camat beserta aparat selalu memberikan penerangan bahwa pembuatan surat pengantarnya tidak dipungut biaya” dengan skor 141, sedangkan skor terendah diperoleh pada pernyataan “Kecamatan mensosialisasikan segala hal yang menyangkut pelayanan pembuatan surat pengantar pembuatan surat ijin gangguan” dengan skor 91, kemudian bila dijumlahkan diperoleh total skor sebesar 899 dan selanjutnya dicari rata-rata dengan perhitungan sebagai berikut :
Skor rata-rata variabel Y
= =
Total skor Jumlah item pernyataan 899
8 = 112,375 Dipresentasekan
Skor rata-rata variabel Y Skor ideal 112,375 = x 100 % 160 = 70,234% =
x 100 %
Dengan demikian variabel Y tentang Pelayanan Camat di Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap, mendapat skor rata-rata 112,375 yang jika dipresentasekan adalah 70,234% dan berada pada kategori cukup. Hal ini berarti Camat beserta aparat kurang mensosialisasikan pembuatan surat ijin gangguan. Jadi dampak dari hal tersebut kepada masyarakat di Kecamatan Dayeuhluhur masih kurang mengerti tentang pentingnya memiliki surat ijin gangguan. Padahal jenis surat ijin tersebut pasti akan dibutuhkan jika masyarakat tersebut akan membuat administrasi yang lebih lengkap. Setelah menganalisis kedua variabel diatas, selanjutnya peneliti menjawab rumusan yang ketiga yaitu Pengaruh Teknik Kepemimpinan Camat Terhadap Pelayanan Pembuatan Surat Pengantar Pembuatan Surat Ijin Gangguan di Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap. Untuk mengetahui hubungan tersebut dapat dilihat dari perhitungan sebagai berikut : ∑xy rxy = √∑𝑥 2 𝑦 2 ∑xy = 762,8 2 = 2009,2 ∑𝑥 637,2 ∑𝑦 2 = ∑xy √∑𝑥 2 𝑦 2
rxy
=
rxy
=
rxy
=
762,8 1.131,4
rxy
=
0,674208
762,8 √(2009,2). (637,2)
Dari perhitungan tersebut diperoleh nilai korelasi Product Moment sebesar 0,674208 Selanjutnya untuk dapat mengiterpretasikan seberapa kuat hubungan
kedua variabel tersebut, maka dapat digunakan pedoman dari (Sugiyono, 2012:214) TABEL 4.27 Tingkat Koefisien Korelasi Interval Koefisien Tingkat Hubungan 0,00 – 0,199 Sangat Rendah 0,20 – 0,399 Rendah 0,40 – 0,599 Sedang 0,60 – 0,799 Kuat 0,80 – 1,000 Sangat Kuat (Sugiyono, 2012:214)
Berdasarkan tabel diatas, maka korelasi yang ditemukan 0,674208 termasuk kategori kuat. Jadi terdapat hubungan yang kuat antara Kepemimpinan Camat Terhadap Pelayanan Pembuatan Surat Pengantar Pembuatan Surat Ijin Ganggguan di Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap. Selanjutnya untuk mengetahui pengaruh antara Kepemimpinan Camat Terhadap Pelayanan Pembuatan Surat Pengantar Pembuatan Surat Ijin Ganggguan di Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap, dapat dihitung dengan menghitung besarnya koefisien determinan dengan cara sebagai berikut : = r2 x 100% = (0,674208)2 x 100% = 0.454556 x 100% = 45,45%
Kd
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Teknik Kepemimpinan Camat Terhadap Pelayanan Pembuatan Surat Pengantar Pembuatan Surat Ijin Gangguan di Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap sebesar 45,45 %, sedangkan sisanya 54,55 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti (epsilon) seperti koordinasi dan partisipasi. Untuk menjawab hipotesis yang peneliti ajukan, maka peneliti membandingkan antara Kepemimpinan Camat Terhadap Pelayanan Pembuatan Surat Pengantar Pembuatan Surat Ijin Gangguan di Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap, dengan perhitungan sebagai berikut : r n-2 t = 1 - r2 t
=
0,674 40 - 2 1 – 0,6742
t
=
0,674 x 6,16 0,738
t
= 5,625
Nilai t hitung tersebut selanjutnya dibandingkan dengan nilai t tabel yang ada di lampiran. Untuk kesalahan 1% uji dua pihak dan dk = n – 2 = 38, maka diperoleh t tabel = 2.423 Dari hasil perhitungan diketahui bahwa t hitung (5,625) lebih besar dari t tabel, maka Ha diterima atau signifikan. Dengan demikian hipotesisnya berbunyi : “Terdapat Pengaruh Teknik Kepemimpinan Camat Terhadap Pelayanan Pembuatan Surat Pengantar Pembuatan Surat Ijin Gangguan di Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap”, dapat diterima. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada Bab IV sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Teknik Kepemimpinan Camat dalam pembuatan surat ijin gangguan di Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap sudah cukup baik dalam memimpin dan sesuai dengan teknik kepemimpinan (Pamuji, 2001:114). Terbukti hasil Variabel X tentang Kepemimpinan Camat di Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap mendapat skor rata-rata 115,9375 yang jika dipresentasekan adalah 72,46% dan berada pada kategori Cukup. 2. Pelayanan Camat dalam pembuatan surat ijin gangguan di Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap sudah cukup. Terbukti hasil Variabel Y tentang Pelayanan Camat di Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap mendapat skor rata-rata 112,375 yang jika dipresentasekan adalah 70,234% dan berada pada kategori Cukup. Hal ini berarti Camat beserta aparat sudah cukup baik dalam pelayanan pembuatan surat pengantar pembuatan surat ijin gangguan sesuai dengan teknik kualitas pelayanan (Moenir, 2010:41). 3. Pengaruh kepemimpinan Camat terhadap pelayanan pembuatan surat ijin gangguan di Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap, berdasarkan perhitungan korelasi product moment diperoleh nilai 0,674208 dan perhitungan koefisien determinasi didapat nilai 45,45%. Hasil perhitungan tersebut menunjukan bahwa kepemimpinan Camat mempunyai pengaruh terhadap pelayanan pembuatan surat ijin gangguan di Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap. Saran Berdasarkan uraian diatas, dapat dinyatakan bahwa Pengaruh Teknik Kepemimpinan Camat Terhadap Pelayanan Surat Pengantar Pembuatan Surat Ijin Gangguan di Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap sudah cukup baik. Oleh karena itu, peneliti memberikan sumbang saran dan pemikiran yang mungkin dapat berguna dan membantu bagi peningkatan kepemimpinan Camat di Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap sebagai berikut : 1. Kepemimpinan harus dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab, transparan dan demokratis. Kepemimpinan harus dilaksanakan berdasarkan teknik kepemimpinan secara baik. Kepemimpinan harus dilaksanakan lebih jujur dan terbuka terhadap semua pihak.
2.
3.
Proses dan hasil pelayanan umum harus diupayakan agar memberi keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan Camat Dayeuhluhur agar lebih berperan aktif dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya sebagai Camat agar pelayanan pembuatan surat ijin gangguan berjalan sesuai dengan rencana kegiatan dan program kerja Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap. DAFTAR PUSTAKA
I. Buku Arikunto, Suharsini. 2001. Prosedur Penenlitian : Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta : Rineka Cipta Barata, Atep. 2004. Dasar-Dasar Pelayanan Prima. Jakarta : Elex Media, Komputindo Covey, Stephen R. 1997. The 7 Habits of Highly Effective Peeople. Alih Bahasa : Budijanto. Jakarta : Bina Rupa Aksara Danandjaja. 2012. Metodologi Penelitian Sosial. Yogyakarta : Graha Ilmu Hasibuan, Malayu S.P. 2006. Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah. Edisi Revisi. Jakarta : Bumi Aksara Kartini, Kartono. 2005. Pemimpin dan Kepemimpinan. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada Kotler, Philip. 2002. Manajemen Pemasaran. Jakarta : Prenhallindo Kuncoro, M. 2003. Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis?. Jakarta : Erlangga Mangkunegara, Anwar Prabu. 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. Bandung : Remaja Rosda Karya Moenir, H.A.S. 2010. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta : Bumi Aksara Nawawi, H. Hadari. 1995. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press Ndraha, Taliziduhu. 2003. Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru). Jakarta : Rineka Cipta Pamudji S. 2001. Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia. Jakarta : PT Bina Aksara Pasolong, Harbani. 2013. Kepemimpinan Birokrasi. Bandung : Alfabeta Siagian, Sondang. 2000. Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi. Jakarta : Gunung Agung Siagian, P. 2002. Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi. Jakarta : Gunung Agung Siregar, Syofian. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS. Jakarta : Kencana Prenada Media Group Sudjana. 2001. Metode Statistik. Bandung : Tarsito Sugiyono, 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta
Sugiyono, 2014. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D. Bandung : Alfabeta Sutopo dan Suryanto. 2003. Pelayanan Publik. Jakarta : Erlangga Teguh, Mochammad, dkk. 2001. Latihan Kepemimpinan Islam Tingkat Dasar (LKID). Yogyakarta : UII Press II. Dokumen Lainnya Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2007 Tentang Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor 63/Kep/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 41 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Uraian Tugas Kecamatan Dan Kelurahan Kabupaten Cilacap
