8
II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1
Laporan Keuangan
Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan pada suatu periode
akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja. Laporan
keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang
lengkap umumnya meliputi : •
Neraca
•
Laporan laba rugi
•
Laporan perubahan ekuitas
•
Laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan berupa laporan arus kas atau laporan arus dana
•
Catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan
adalah aktiva, kewajiban,dan ekuitas. Sedangkan unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinereja dalam laporan laba rugi adalah penghasilan dan beban. Laporan posisi keuangan biasanya mencerminkan berbagai unsur laporan laba rugi dan perubahan dalam berbagai unsur neraca.
2.1.1. Definisi Laporan Keuangan
Menurut Baridwan (1992 : 17) yang dimaksud laporan keuangan adalah ringkasan dari suatu proses pencatatan transaksi-transaksi keuangan yang terjadi
8
9
selama dua tahun buku yang bersangkutan.
Lebih lanjut Sundjaja dan Barlian
(2001 : 47) menyebutkan bahwa laporan keuangan adalah suatu laporan yang
menggambarkan hasil dari proses akuntansi yang digunakan sebagai alat
komunikasi untuk pihak-pihak yang berkepentingan dengan data keuangan atau
aktivitas perusahaan.
Sedangkan definisi laporan keuangan menurut Munawir (1991 : 2) adalah
hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk
mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan. Definisi Laporan Keuangan dalam Standar Akuntansi Keuangan (2004:2) adalah sebagai berikut: “Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dengan berbagai cara misalnya sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.” Sedangkan laporan keuangan standar Akuntansi Pemerintahan adalah merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan tansaksitransaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.
Tujuannya adalah
menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, ralisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguan dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
10
Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan
merupakan suatu laporan yang berisi informasi mengenai kinerja keuangan dan
posisi keuangan suatu entitas yang tergambar dalam Neraca, Laporan Laba Rugi,
Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan
Keuangan. Tujuan Laporan Keuangan 2.1.2.
Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam mengambil keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dan kejadian masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi nonkeuangan. Laporan keuangan juga menggambarkan apa yang telah dilakukan manajemen (stewardship), atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemakai yang ingin melihat apa yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen berbuat demikian agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi. Keputusan ini mencakup, misalnya, keputusan untuk menahan atau menjual investasi mereka dalam perusahaan atau keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen.
11
Menurut International Federation of Accounting Public Sector Committee
(IFAC PSC) dalam Mahmudi (2010) tujuan Laporan Keuangan pemerintah adalah
untuk menunjukkan akuntabilitas pemerintah atau unit kerja pemerintah terhadap
pengelolaan keuangan dan sumber daya yang dipercayakan kepadanya serta
memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dengan cara : 1.
2.
Mengindikasikan apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan anggaran Mengindikasikan apakah sumber daya diperoleh dan dimanfaatkan sesuai dengan peraturan hukum dan peraturan kontrak, termasuk batasan financial yang ditetapkan dengan persetujuan dewan legislatif.
3.
Memberikan informasi mengenai sumber daya, alokasi, dan penggunaan sumber daya financial
4.
Memberikan informasi mengenai bagaimanakah
pemerintah atau unit
organisasi membiayai aktivitas dan memenuhi kebutuhan kasnya. 5.
Memberikan informasi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah atau unit organisasi untuk membiayai aktivitasnya dan memenuhi kewajiban serta komitmennya.
6.
Memberikan informasi mengenai kondisi financial pemerintah atau unit organisasi serta perubahan-perubahan yang terjadi.
7.
Memberikan informasi agregat yang bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah atau unit organisasi dalam hal biaya layanan, efisiensi, serta prestasinya.
12
2.1.3. Pemakai Laporan Keuangan
Menurut Standar Akuntansi Keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2002 :
2-3), pemakai laporan keuangan adalah sebagai berikut :
1.
Investor. Penanam modal berisiko dan penasihat mereka berkepentingan
dengan risiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang
mereka lakukan. Mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan atau menjual investasi tersebut.
Pemegang
saham
juga
tertarik
pada
informasi
yang
memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. 2.
Karyawan. Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Mereka juga tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun, dan kesempatan kerja.
3.
Pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo.
4.
Pemasok dan kreditor usaha lainnya. Pemasok dan kreditor usaha lainnya tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terhutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditor usaha berkepentingan pada perusahaan dalam tenggang waktu
13
yang lebih pendek daripada pemberi pinjaman kecuali kalau sebagai
5.
pelanggan utama mereka tergantung pada kelangsungan hidup perusahaan. Pelanggan. Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai
kelangsungan hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam
perjanjian jangka panjang dengan, atau tergantung pada perusahaan. 6.
Pemerintah. Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah
kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu
berkepentingan dengan aktivitas perusahaan. Mereka juga membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya. 7.
Masyarakat. Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara. Misalnya, perusahaan dapat memberikan kontribusi berarti pada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang diperkerjakan dan perlindungan kepada penanam modal domestik. Laporan keuangan dapat
membantu
kecenderungan
masyarakat
(trend)
dan
dengan
menyediakan
perkembangan
terakhir
informasi kemakmuran
perusahaan serta rangkaian aktivitasnya.
2.1.4. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Menurut SAK (2004;), terdapat empat karakteristik pokok yaitu:
14
Dapat Dipahami
1.
2.
Dapat dipahami maksudnya informasi yang ditampung dalam laporan keuangan mudah untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Relevan Informasi memiliki kualiatas relevan kalau dapat mempengaruhi
keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi
peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, menegaskan, atau mengkoreksi hasi evaluasi mereka di masa lalu. Menurut Mahmudi (2010) Relevansi laporan terkait dengan : a. Laporan keuangan dapat memberikan manfaat untuk memprediksi kondisi keuangan, kebutuhan keuangan dan kinerja di masa datang b. Laporan keuangan dapat memberikan manfaat untuk evaluasi kinerja masa lalu dan memberikan umpan balik dalam rangka perencanaan keuangan dan perbaikan kinerja di masa datang. c. Laporan keuangan dipublikasikan tepat waktu (timeliness), sebab nilai atau manfaat suatu informasi akan berkurang jika terlambat disampaikan.
3.
Keandalan Informasi memiliki kualitas andal (reliable) jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (faithful representation) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.
15
Dapat Dibandingkan
4.
Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas syariah antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (trend) posisi dan
kinerja keuangan.
Pemakai juga harus dapat membandingkan laporan
keuangan antara entitas syariah untuk mengevaluasi posisi keuangan,
kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relative. Oleh karena itu.
Pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa
lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk entitas syariah tersebut, antara periode entitas syariah yang sama, untuk entitas syariah yang berbeda, maupun dengan entitas lain.
2.2.
Keuangan Daerah
Keuangan Daerah merupakan bagian dari keuangan negara, oleh karena itu keuangan daerah dapat juga diartikan sebagai semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2.2.1. Definisi Keuangan Daerah Keuangan daerah menurut PP RI No.105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah adalah:
16
“Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah.”
Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005, “Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut”. Hak dan kewajiban daerah tersebut perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah.
Pengelolaan keuangan daerah merupakan
subsistem dari sistem pengelolaan keuangan Negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sedangkan berdasarkan permendagri No.13 Tahun 2006 pasal 1 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskan bahwa: “Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut” Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban pemerintah daerah berupa sumber-sumber penerimaan dan semua kewajiban yang harus dikelola sedemikian rupa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahannya.
17
2.2.2. Peranan Pelaporan Keuangan Daerah
Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan
mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas
pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan
untuk :
1.
Membandingkan realisasi (pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan) dengan anggaran yang telah ditetapkan.
2.
Menilai kondisi keuangan.
3.
Mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan.
4.
Membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
2.2.3. Tujuan Pelaporan Keuangan Daerah
Tujuan laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuantabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik.
Adapun tujuan penyajian laporan keuangan bagi pemerintah daerah
adalah sebagai beikut : a. Untuk memberikan informasi yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan ekonomi, social dan politik. b. Untuk alat akuntabilitas public c. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi.
18
Pengguna laporan keuangan pemerintah daerah antara lain: masyarakat
pengguna layanan publik, masyarakat pembayaran pajak dan pemberi bantuan,
kreditor dan investor, DPRD dan kelompok politik, manajer publik, dan pegawai.
2.2.4. Manfaat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Menurut Mahmudi (2010:6), manfaat dari penyajian laporan keuangan
adalah:
1.
Member informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi kesehatan
keuangan
pemerintah
terkait
dengan
likuiditas
dan
solvabilitasnya; 2.
Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu pemerintahan dan peruahan-perubahan yang telah akan terjadi;
3.
Memberikan informasi keuangan untuk memonitur kinerja, keseuainnya dengan peraturan perundang-undangan, kontak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang disyaratkan;
4.
Member informasi untuk perencanaan dan penganggaran;
5.
Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional; a. Untuk menentukan biaya program, fungsi dan aktivitas sehingga memudahkan analisis dan melakukan perbandingan kriteria yang telah ditetapkan, membandingkan dengan periode-periode sebelumnya dan dengan unit pemerintah lain.
19
b. Untuk mengevaluasi tingkat ekonomi, efisiensi dan efektivitas operasi,
program, aktivitas, dan fungsi tertentu di pemerintahan. c. Untuk mengevaluasi hasil suatu program, aktivitas dan fungsi serta
efektivitas terhadap pencapaian tujuan dan target.
d. Untuk mengevaluasi tingkat pemerataan dan keadilan.
Jenis laporan keuangan pokok yang harus dibuat oleh pemerintah daerah
meliputi: Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (LAK),
dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).
2.2.5. Pengguna Laporan Keuangan Daerah
Kelompok pengguna laporan keuangan pemerintah meliputi: lembaga pemerintah, investor dan kreditor, penyedia sumber daya, badan pengawas, dan konstituen (Mardiasmo, 2007). Pengelompokan yang kurang lebih sama dikemukakan oleh Bastian (2001) yaitu: legislatif dan manajemen pemerintah, masyarakat, investor dan kreditor, institusi internasional, pengamat, dan aparat pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai acuan yang menyebutkan kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah namun tidak terbatas, yaitu: (a)
Masyarakat;
(b)
Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
(c)
Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; dan
20
(d)
Pemerintah.
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan untuk
memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan
demikian laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi
kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Namun demikian, berhubung pajak merupakan sumber utama pendapatan pemerintah, maka ketentuan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan informasi para pembayar
pajak perlu mendapat perhatian.
2.2.6 Jenis-Jenis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dalam rangka pelaksanaan APBN setiap entitas baik pemerintah pusat, kementerian negara/lembaga, pemerintah daerah, dan satuan kerja di tingkat pemerintah pusat/daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, laporan keuangan pemerintah pokok setidak-tidaknya terdiri atas: 1.
Neraca Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
2.
Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran (LRA) mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN
21
dengan menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya
ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. LRA menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan
realisasinya dalam satu periode pelaporan.
LRA menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut: (a)
3.
Pendapatan, (b) Belanja, (c) Transfer, (d) Surplus/deficit, (e) Pembiayaan
dan (f) Laporan Arus Kas Laporan Arus Kas (LAK) Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran. Penyajian LAK dan pengungkapan yang berhubungan dengan arus kas diatur dalam PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas.
4.
Catatan atas Laporan Keuangan Catatan Atas Laporan Keuangan (CLAK) adalah bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.
Catatan Atas Laporan Keuangan (CLAK) ditujukan agar
laporan keuangan dapat dipahami dan dibandingkan dengan laporan entitas lainnya.
22
2.2.7. Pengelolaan Keuangan Daerah
Salah satu aspek dari pemerintahan daerah yang harus diatur secara hati-
hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Anggaran
daerah atau anggaran pendapatan belanja daerah merupakan instrument kebijakan,
anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas
dan efektifitas pemerintah daerah. Anggaran daerah digunakan sebagai alat untuk
menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk mengevaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktifitas dari berbagai unit kerja. Proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran hendaknya difokuskan pada upaya untuk mendukung pelaksanaan aktivitas atau program yang menjadi prioritas dan prefensi daerah yang bersangkutan maka perspektif perubahan yang diinginkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah adalah sebagai berikut : 1.
Pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik (public oriented). Hal ini tidak saja terlihat pada besarnya porsi pengalokasian anggaran untuk kepentingan publik, tetapi juga terlihat pada besarnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan keuangan daerah.
2.
Kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dan anggaran daerah pada khususnya.
23
3.
Desentralisasi pengelolaan keuangan dan kejelasan peran para partisipan
4.
yang terkait dalam pengelolaan anggaran seperti DPRD, KDH, Setda dan perangkat daerah lainnya. Kerangka hukum dan administrasi bagi pembiayaan, investasi, dan pengelolaan uang daerah berdasarkan kaidah mekanisme pasar, value for
5.
money, transparansi dan akuntabilitas. Kejelasan tentang kedudukan keuangan DPRD, KDH, dan PNS daerah, baik ratio maupun dasar pertimbangannya.
6.
Ketentuan tentang bentuk dan struktur anggaran, anggaran kinerja, dan anggaran multi tahunan.
7.
Prinsip pengadaan dan pengelolaan barang daerah yang lebih professional
8.
Prinsip akuntansi pemerintah daerah, laporan keuangan, peran DPRD, dan akuntan publik dalam pengawasan, pemberian opini dan rating kinerja anggaran, dan transparansi informasi anggaran kepada publik.
9.
Aspek pembinaan dan pengawasan yang meliputi batasan pembinaan, peran asosiasi, dan peran anggota masyarakat guna pengembangan profesionalisme aparat pemerintah daerah.
10.
Pengembangan sistem informasi keuangan daerah untuk menyediakan informasi anggaran yang akurat dan pengembangan komitmen pemerintah daerah terhadap penyebarluasan informasi sehingga memudahkan pelaporan dan pengendalian serta, mempermudah mendapatkan informasi.
24
2.3.
Analisis Laporan Keuangan
Analisis laporan keuangan merupakan suatu proses menelaah laporan
keuangan ke dalam komponen-komponennya. Penelaahan mendalam terhadap
masing-masing komponen dan hubungan diantara komponen-komponen tersebut
akan menghasilkan pemahaman menyeluruh atas laporan keuangan itu sendiri.
Hal ini juga merupakan bagian dari koreksi atas laporan keuangan terhadap
temuan-temuan yang mungkin terjadi dalam laporan keuangan oleh BPK maupun BPKP. Dengan Analisis Laporan Keuangan ini diharapkan akan tersaji suatu Laporan Keuangan yang bersih, akuntable dan transparan sehingga dapat terhindar dari berbagai masalah yang mungkin timbul dari Laporan Keuangan, seperti dugaan korupsi maupun kesalahan proses akuntansi dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan PP No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan demikian akan menambah keyakinan pengguna laporan atas data atau informasi yang tersedia sehingga pengambilan keputusannya menjadi lebih akurat.
2.3.1 Definisi Analisis Laporan Keuangan
Secara singkat analisis laporan keuangan dapat diartikan sebagai upaya untuk mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan suatu entitas tertentu. Untuk itu, seseorang yang melakukan analisis atas laporan keuangan perlu menguraikan pos-pos laporan tersebut menjadi unit informasi yang lebih rinci dan melihat hubungan antara satu dengan yang lainnya guna
25
mengetahui kondisi keuangan entitas tersebut untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan.
Menurut Sofyan Syafri Harahap (2001: 190), Analisis Laporan Keuangan
adalah:
“Menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara satu dengan yang lainnya baik antara data kuantitatif, maupun data non kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat.” Dari definisi diatas tersirat bahwa dengan menganalisis laporan keuangan
maka dapat mambantu para pemakai laporan keuangan untuk lebih memahami laporan keuangan.
2.3.2 Tujuan Analisis Laporan Keuangan Secara
umum
telah kita peroleh pemahaman bahwa tujuan analisis
laporan keuangan adalah untuk menilai kondisi dan kinerja keuangan dari suatu entitas. Adapun tujuan dari analisis laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk hal-hal berikut ini: 1.
Meyakini ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.
Mengetahui kondisi keuangan pemerintah daerah serta perubahanperubahannya
3.
Mengetahui kewajibannya.
kemampuan
pemerintah
daerah
dalam
memenuhi
26
Menurut Mahmudi (2010:8), analisis keuangan yang dimaksud untuk
membantu bagai mana cara memahami laporan keuangan, bagaimana menafsirkan
angka-angka dalam laporan keuangan, bagaimana mengevaluasi laporan
keuangan, dan bagaimana mengunakan informasi keuangan untuk pengambilan
keputusan.
Sedangkan menurut Sofyan Syafri Harahap (2001:195), tujuan dari
analisis laporan keuangan adalah:
1.
Dapat memberikan informasi yang lebih luas, lebih dalam daripada yang terdapat dalam laporan keuangan.
2.
Dapat menggali informasi yang tidak tampak secara kasat mata dari suatu laporan keuangan atau yang berada dibalik laporan keuangan.
3.
Dapat mengetahui kesalahan yang terkandung dalam laporan keuangan.
4.
Dapat membongkar hal-hal yang bersifat tidak konsisten dalam hubungannya dengan suatu laporan keuangan baik dikaitkan dengan komponen intern laporan keuangan maupun kaitannya dengan informasi yang diperoleh dari luar perusahaan.
5.
Mengetahui sifat-sifat hubungan yang akhirnya dapat melahirkan modelmodel dan teori-teori yang terdapat dilapangan seperti untuk prediksi, peringkat (tating).
6.
Dapat memberikan informasi yang diinginkan oleh para pengambil keputusan, antara lain:
a.
Dapat menilai prestaasi perusahaan
b.
Dapat memproyeksikan keuangan perusahaan.
27
7.
Dapat menilai kondisi keuangan masa lalu dan masa sekarang.
d.
Penilai perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu.
e.
Melihat komposisi struktur keuangan, arus dana.
Dapat menentukan peringkat (rating) perusahaan menurut kriteria tertentu yang sudah dikenal dalam dunia bisnis.
8.
c.
9.
Dapat membandingkan situasi perusahaan dengan perusahaan lain atau dengan periode sebelumnya atau dengan standar industri normal/ideal. Dapat memahami situasi dan kondisi keuangan yang dalam perusahaan, baik posisi keuangan, hasil usaha, struktu keuangan, dan sebagainya.
10.
Dapat memprediksi potensi yang mungkin dialami perusahaan dimasa yang akan datang.
2.3.3. Teknik Analisa Laporan Keuangan
Terdapat berbagai teknik dalam menganalisis laporan keuangan agar bermanfaat dalam pengambil keputusan (Mahmudi, 2010), antara lain: 1.
Analisis Varian (Selilsih) Umumnya digunakan untuk menganalisis laporan realisasi anggaran, yaitu dengan cara mengevaluasi selisih yang terjadi antara anggaran dengan realisasi. Aspek yang perlu diperhatikan dalam analisis varians adalah : (1) apakah selisih anggaran dengan realisasi dinilai signifikan atau tidak, (2)
menentukan
tingkat
varians
(selisih)
yang
(ditoleransi),mencari penyebab terjadinya selisih anggaran. (3)
bias
diterima
28
2.
Analisis Rasio Keuangan
Analisis ini merupakan perbandingan antara dua angka yang datanya diambil dari elemen laporan keuangan. Kegunaan analisis ini adalah untuk
menginterpretasikan perkembangan kinerja dari tahun ke tahun dan
membandingkan dengan kinerja organisasi lain yang sejenis. 3.
Analisis Pertumbuhan (Trend) Analisis ini dilakukan untuk mengetahui kecenderungan baik berupa kenaikan atau penurunan kinerja selama kurun waktu tertentu. Analisis pertumbuhan dapat diaplikasikan untuk menilai pertumbuhan aset, pendapatan, utang, surplus/deficit dan sebagainya.
4.
Analisis Regresi Analisis regresi dilakukan untuk menguji pengaruh variable independen terhadap variable dependen. Manfaat analisis regresi adalah untuk riset kebijakan publik yang hasilnya dapat diaplikasikan oleh pemerintah daerah.
5.
Analisis Prediksi Analisis prediksi digunakan untuk memprediksi atau proyeksi kondisi yang akan datang berdasarkan data tahun ini atau tahun sebelumnya. Teknis analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis
rasio keuangan yang akan digunakan untuk menganalisis kewajiban dan ekuitas, pendapatan, dan belanja pada Pemerintah Kabupaten Bandung. Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan, ekuitas dana didefinisikan sebagai kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan
29
kewajiban pemerintah. Ekuitas dana dapat juga dipahami sebagai hak residual pemerintah atas aktiva pemerintah setelah dikurangi semua kewajiban.
Ekuitas dana di klasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu: 1) ekuitas dana
lancar, 2) ekuitas dana investasi, 3) ekuitas dana cadangan. Ekuitas dana lancar
mencerminkan kekayaan bersih pemerintah atas aset lancar setelah dikurangi dengan kewajiban lancar. Ekuitas dana investasi mencerminkan kekayaan bersih pemerintah yang mewujudkan dalam aset non lancar selain dana cadangan setelah
dikurangin dengan kewajiban jangka panjang.
Ekuitas dana cadangan
mencerminkan kekayaan pemerintah yang diwujudkan dalam bentuk dana cadangan. Beikut adalah uraian jenis-jenis rasio yang akan digunakan dalam penelitian ini ; 1.
Analisis Aset Pengertian Aset menurut Standar Akutansi Pemerintahan (PP No. 24 tahun 2005) dalam Nahmudi (2010) adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau social dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumbersumber daya yang dipelihara karena alas an sejarah dan budaya. Berdasarkan Laporan Keuangan Neraca, analisis aset Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan cara :
30
a. Rasio Likuiditas, menunjukan kemampuan pemerintah daerah untuk
memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio yang dapat digunakan untuk mengukur likuiditas ini adalah (Mahmudi,2010): -
Rasio lancar, yaitu membandingkan antara aktiva lancar yang dimiliki pemerintah daerah pada tanggal neraca dengan utang
jangka pendek. Nilai standar yang dianggap aman adalah 2:1 atau
lebih.
Nilai minimal adalah 1:1.
Jika kurang dari itu, maka
keuangan organisasi tidak lancar. -
Rasio Kas, yaitu membandingkan antara kas yang tesedia di pemerintah daerah ditambah efek yang dapat segera diuangkan (investasi jangka pendek) dengan utang lancar. Nilai minimalnya adalah 1:1.
-
Quick Ratio, yaitu membandingkan antara aktiva lancar setelah dikurangi
persediaan
dengan
utang
lancar.
Rasio
ini
mengindikasikan apakah pemerintah daerah dapat membayar utangnya dengan cepat. Nilai yang dianggap baik adalah 1:1. -
Working Capital to Total asets Ratio, yaitu memandingkan antara aktiva lancar setelah dikurangi utang lancar dengan total aktiva yang dimiliki pemerintah daerah.
b. Rasio Solvabilitas, digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik janka pendek maupun jangka panjang. Rasio ini dianggap aman apabila nilainya minimal 1:1
31
c. Rasio Utang. Rasio ini akan digunakan oleh kreditor untuk mengukur
2.
kemampuan pemerintah daerah dalam membayar utang. Analisis Kewajiban dan Ekuitas
Pengertian
didefinisikan sebagai utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
kewajiban
menurut
standar
akuntansi
pemerintahan
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
pemerintah.
Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat juga dipahami
bahwa utang atau kewajiban merupakan klaim pihak ke tiga atas arus kas pemerintah daerah karena pihak ketiga tersebut telah memberikan jumlah dananya kepada pemerintah daerah dimasa lalu.
Sedangkan pengertian
ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Untuk menganalisis kewajiban dan ekuitas dapat dilakukan melalui beberapa rasio-rasio keuangan, antara lain : a. Rasio Utang
Terhadap Ekuitas Dana dilakukan untuk mengetahui
struktur pembiayaan pemerintah daerah. Semakin besar rasio ini, maka semakin besar ketergantungan pemerintah daerah terhadap pembiayaan utang. b. Rasio Utang Terhadap Aset Modal, digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah untuk melunasi utangnya dengan aset modal yang dimilikinya apabila terjadi kegagalan dalam pembayaran utang
32
c. Rasio Utang Terhadap Pendapatan Pajak Daerah.
Merupakan
perbandingan antara total utang dengan total pendapatan pajak daerah. Rasio ini digunakan untuk menggambarkan kapasitas pemerintah
daerah untuk membayar kembali utangnya dengan pendapatan pajak
yang diterima. 3.
Analisis Pendapatan.
Rasio yang akan digunakan dalam menganalisis
pendapatan dalam penelitian ini adalah: a. Rasio
Kemandirian Keuangan
Daerah,
dihitung
dengan
cara
membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Aslli Daerah dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan propinsi serta pinjaman daerah.
Semakin tinggi angka rasio ini, menunjukan
pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerah. b. Rasio
Ketergantungan
Keuangan
Daerah,
dihitung
dengan
membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, dan atau pemerintah propinsi. c. Derajat Desentralisasi. Rasio ini dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total penerimaan daerah.
Semakin tinggi kontribusi PAD, maka semakin tinggi
kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. d. Rasio Efektivitas PAD, dihitung dengan cara membandingkan ralisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (dianggarkan).
33
Rasio efektivitas PAD menunjukan kemampuan pemerintah daerah
dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan.
Secara umum, nilai efektivitas PAD dapat dikatagorikan sebagai
berikut (Mahmudi, 2010):
. Sangat efektif
: <100%
. Efektif
: 100%
. Cukup efektif
:. 90% - 99%
. Kurang efektif
: 75% - 89%
. Tidak efektif
: <75%
e. Rasio Efektifitas Pajak Daerah.
Rasio ini menunjukkan kemampuan
pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan.
Rasio efektifitas
pajak daerah dianggap baik apabila rasio ini mencapai angka minimal 1 atau 100 %. f. Rasio Utang Rerhadap Pendapatan Daerah. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan total utang pemerintah daerah dengan total pendapatan daerah. Rasio ini digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam mengembalikan pinjaman. 4.
Analisis Belanja a.
Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja, merupankan perbandingan antara total realisasi belanja operasi dengan total belanja daerah.
Belanja operasi bersifat jangka pendek dan rutin.
Pada
34
umumnya proporsi belanja operasi tehadap total belanja daerah antara
60%-90%.
b.
Rasio
Belanja
Modal
Terhadap
Total
Belanja,
merupakan
perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja
daerah. Pada umumnya proporsi belanja modal terhadap total belanja
daerah antara 5%-20%. c.
Rasio Efisiensi Belanja, merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. mengukur pemerintah.
tingkat
penghematan
Rasio ini digunakan untuk angggaran
yang
dilakukan
Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efesiensi
anggaran jika rasio sfesiensinya kuran dari 100%, jika sebaliknya maka diindikasikan telah terjadi pemborosan anggaran (Mahmudi, 2010). 2.4.
Pengertian Kinerja
Kinerja adalah keluaran yang dihasilkan suatu aparatur pemerintah melalui fungsi-fungsi atau indikator-indikator suatu pekerjaan dalam waktu yang telah ditentukan secara tepat pada sasaran yang dilakukan oleh aparatur pemerintah. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan mengguanakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk dari pengukuran kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk
35
dari unsur laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD.
Widodo (2006:78) mengatakan bahwa kinerja adalah melakukan suatu
kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan
hasil seperti yang di harapkan.
2.4.1. Pengertian Pengukuran Kinerja
Menurut Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
pengukuran
kinerja
digunakan
sebagai
dasar
untuk
menilaikeberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Selanjutnya, dikatakan bahwa pengukuran kinerja juga digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran dengan elemen kunci sebagai berikut: 1. Perencanaan dan penetapan tujuan. 2. Pengembangan ukuran yang relevan. 3. Pelaporan formal atas hasil. 4. Penggunaan informasi.
36
Pengukuran kinerja dalam organisasi pemerintahan bukanlah suatu aktivitas yang baru. Tiap departemen, satuan kerja, dan unit pelaksana tugas telah diprogram
untuk
mengumpulkan
informasi
berupa
laporan
berkala
(triwulan/semester/tahunan) atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Namun
sayangnya, pelaporan ini lebih memfokuskan pada (masukan) seperti jumlah tenaga, dana, dan lain-lain. Kadangkala ada juga instansi yang melaporkan (keluaran) dari program yang dilaksanakan, misalnya jumlah kilometer jalan
maupun unit jembatan yang dibangun, jumlah transmigran yang berhasil dipindahkan, dan lain-lain. Informasi atas dan dari pelaporan tersebut bukannya tidak penting, namun melalui pengukuran kinerja fokus pelaporan bergeser dari besarnya jumlah sumber daya yang dialokasikan ke hasil yang dicapai dari penggunaan sumber daya tersebut.
2.4.2. Penilaian Kinerja Kinerja keuangan merupakan hasil dari banyak keputusan individual yang dibuat secara terus menerus oleh manajemen. Oleh karena itu untuk menilai kinerja keuangan perlu dilibatkan analisa dampak keuangan kumulatif dan ekonomi dari keputusan dan mempertimbangkannya dengan menggunakan ukuran komparatif. Dalam membahas metode penilaian kinerja keuangan, harus didasarkan pada data keuangan yang dipublikasikan yang dibuat sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan yang berlaku umum. Penilaina kinerja merupakan penerimaan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, bagian organisasi, dan
37
karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya (Mulyadi, 2001).
Penilaian kinerja perlu dilakukan untuk membantu memperbaiki kinerja
pemerintah yang pada akhirnya akan meningkatkan efesiensi dan efektivitas
pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahannya.
2.4.3. Definisi Penilaian Kinerja
Penilaina kinerja merupakan penerimaan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, bagaian organisasi, dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan kreteria yang telah ditetapkan sebelumnya (Mulyadi, 2001). Sedangkan Mejia, dkk (2004:222-223) mengungkapkan bahwa penilaian kinerja merupakan suatu proses yang terdiri dari: 1.
Identifikasi, yaitu menentukan faktor-faktor kinerja yang berpengaruh terhadap kesuksesan suatu organisasi. Hal ini dapat dilakukan dengan mengacu pada hasil analisa jabatan.
2.
Pengukuran, merupakan inti dari proses sistem penilaian kinerja. Pada proses ini, pihak manajemen menentukan kinerja pegawai yang bagaimana yang termasuk baik dan buruk. Manajemen dalam suatu organisasi harus melakukan perbandingan dengan nilai-nilai standar atau memperbandingkan kinerja antar pegawai yang memiliki kesamaan tugas.
3.
Manajemen, proses ini merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian kinerja. Pihak manajemen harus berorientasi ke masa depan untuk
38
meningkatkan potensi pegawai di organisasi yang bersangkutan. Hal ini
dapat dilakukan dengan pemberian umpan balik dan pembinaan untuk meningkatkan kinerja pegawainya.
Berdasarkan beberapa pendapat ahli mengenai pengertian penilaian
kinerja, terdapat benang merah yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan bahwa penilaian kinerja merupakan suatu system penilaian secara berkala terhadap kinerja pegawai yang mendukung kesuksesan organisasi atau yang
terkait dengan pelaksanaan tugasnya.
2.4.4. Manfaat Penilaian Kinerja
Salah satu sarana manajemen paling panting yang harus dibebankan agar tujuan organisasi dapat tercapai adalah faktor manusia. Tanpa manusia yang berkualitas, betapapun canggihnya sistem yang dirancang, tujuan organisasi mungkin hanya sekedar angan-angan saja. Disamping sarana, prinsip-prinsip organisasi harus pula dipenuhi seperti adanya pembagian tugas yang adil, pendelegasian tugas, rentang kekuasaan, tingkat pengawsan yang cukup, kesatuan perintah dan tanggung jawab serta koordinasi masing-masing unit merupakan suatu hal yang harus terus menerus disempurnakan. Untuk itu penilaian kinerja dimanfaatkan oleh manajemen untuk hal-hal sebagai berikut : 1.
Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisian melalui pemitivasian.
2.
karyawan secara maksimum.
3.
Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan.
39
4. 5.
Promosi, transfer dan pemberhentian.
Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan untuk.
6.
Menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan.
7.
Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan
mereka.
8.
Menilai kinerja mereka.
9.
Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan. Penilaian kinerja menurut Werther dan Davis (1996:342) mempunyai
beberapa tujuan dan manfaat bagi organisasi dan pegawai yang dinilai, yaitu: 1.
Performance Improvement. Yaitu memungkinkan pegawai dan manajer untuk
mengambil tindakan yang berhubungan dengan peningkatan
kinerja. 2.
Compensation adjustment. Membantu para pengambil keputusan untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima kenaikan gaji atau sebaliknya.
3.
Placement decision. Menentukan promosi, transfer, dan demotion.
4.
Training and development needs mengevaluasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan bagi pegawai agar kinerja mereka lebih optimal.
5.
Carrer planning and development. Memandu untuk menentukan jenis karir dan potensi karir yang dapat dicapai.
6.
Staffing pegawai.
process
deficiencies.
Mempengaruhi
prosedur
perekrutan
40
7.
Informational inaccuracies and job-design errors. Membantu menjelaskan
manusia terutama di bidang informasi job-analysis, job-design, dan sistem informasi manajemen sumber daya manusia.
apa saja kesalahan yang telah terjadi dalam manajemen sumber daya
8.
Equal employment opportunity. Menunjukkan bahwa placement decision
9.
tidak diskriminatif. External challenges. Kadang-kadang kinerja pegawai dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti keluarga, keuangan pribadi, kesehatan, dan lainlainnya. Biasanya faktor ini tidak terlalu kelihatan, namun dengan melakukan penilaian kinerja, faktor-faktor eksternal ini akan kelihatan sehingga membantu departemen sumber daya manusia untuk memberikan bantuan bagi peningkatan kinerja pegawai.
10.
Feedback. Memberikan umpan balik bagi urusan kepegawaian maupun bagi pegawai itu sendiri.
