BAB II NERACA PERUSAHAAN DAN NERACA LABA RUGI Salah satu bentuk laporan finansial perusahaan adalah neraca perusahaan (balance sheet) dan neraca laba rugi (profit and loss statement). Dari laporan ini dapat dilakukan analisis yang mencakup kesehatan perusahaan. Kesehatan perusahaan perlu diketahui oleh beberapa pihak antara lain: a. Pihak manajemen perusahaan Kepentingan manajemen perusahaan adalah untuk mengetahui dan menilai sampai seberapa jauh kinerja perusahaan dalam bentuk ukuran (standar) finansial. Kinerja perusahaan merupakan hasil kerja dan seluruh. bagian dalam organisasi perusahaan: perencanaan, produksi, logistik, teknik, pemasaran, personalia dan lain sebagainya. b. Pihak Pemerintah Pihak pemerintah mempunyai kepentingan dalam hubungannya dengan pendapatan pemerintah dan sektor pajak yang harus dibayar oleh perusahaan, antara lain pajak dan laba perusahaan. Apabila kinerja perusahaan baik sehingga mendapatkan laba cukup besar, maka pajak yang masuk ke pemerintah menjadi lebih besar. c. Kreditur (Bank) Apabila
perusahaan
sehat
berarti
mempunyai
kemampuan
dalam
mengembalikan atau membayar kewajiban hutang dan bunganya kepada para kreditur (bank). Secara sikius, bank juga mempunyai kewajiban memberikan bunga kepada para nasabah (bunga deposito bank). d. Pemegang Saham Perusahaan yang sehat mampu memberikan laba yang cukup, dan selanjutnya setelah dipotong pajak maka laba yang ada akan memberikan peluang untuk dibagi kepada para pemegang saham dalam bentuk deviden. Pemegang saham mempunyai kepentingan mendapatkan deviden dalam jumlah yang besar. Dari segi karyawan perusahaan semestinya perusahaan yang sehat akan memberi peluang kepada karyawan untuk mendapatkan jasa produksi, bonus, premi dan sebagainya mencakup kesejahteraan karyawan, bahkan apabila memungkinkan kepada karyawan diberi hak untuk mendapatkan saham. Apabila karyawan merasa ikut memiliki perusahaan diharapkan loyalitas dan kinerja karyawan akan semakin produktif.
2.1
Pengertian Modal; Modal Abstrak-Kongkret; Modal Aktif-Pasif Dengan perkembangan teknologi dan makin jauhnya spesialisasi dalam
perusahaan serta juga makin banyaknya perusahaan-perusahaan yang menjadi besar, maka faktor produksi modal mempunyai arti yang menonjol lagi. Sebenannya masalah modal dalam perusahaan merupakan persoalan yang tak akan berakhir, mengingat bahwa masalah modal itu mengandung begitu banyak dan berbagai rupa aspek. Dalam hubungan ini pun perlu disayangkan karena diantara para ahli ekonomi belum ada communis opinio tentang apa yang disebut modal, sehingga karena begitu banyaknya pendapat-pendapat mengenai pengertian modal yang kadang-kadang bertentangan satu dengan lainnya, hal ini akan dapat membingungkan kita. Arti dan faktor produksi modal dalam sejarahnya adalah berkembang sesuai dengan perkembangan artian modal itu sendiri secara alamiah. Pada permulaaannya, orientasi pengertian modal adalah physical oriented. Dalam hubungan ini dapat dikemukakan misalnya pengertian modal yang klasik di mana anti modal adalah sebagai hasil produksi yang digunakan untuk memproduksi lebih lanjut. Dalam perkembangannya kemudian ternyata pengertian modal mulai bersifat non-physical oriented dimana antara lain pengertian modal ditekankan pada nilai, daya beli atau kekuasaan memakai atau menggunakan yang terkandung dalam barang-.barang modal, meskipun dalam hal ini sebenarnya juga belum ada penyesuaian pendapat diantara para ahli ekonomi diri. Dalam hubungan ini baiklah dikemukakan beberapa pengentian modal menurut beberapa penulis. Lutge mengartikan modal hanyalah dalam arti uang (Geldkapital). Schwiedland memberikan pengertian modal dalam arti yang lebih luas, di mana modal itu meliputi modal dalam bentuk uang (Geldkapital) maupun dalam bentuk barang (Sachkapital), misalnya mesin, barang-barang dagangan, dan lain sebagainya. Kemudian ada beberapa penulis yang menekankan pada kekuasaan menggunakannya, yaitu antara lain J.B. Clark. A.Amonn, J. von Komorynsky, yang memandang modal sebagai kekuasaan menggunakan yang diharapkan atas barang-barang modal yang belum digunakan. Dalam hubungan ini perlu dikemukakan adanya pengertian modal abstrak dan penganjur utama dan pengertian tersebut dapatlah disebut J.B. Clark, di mana dia mengatakan: Capital is this permanent fund of productive goods, the identity of whose component elements is forever changing. Capital goods are the shining component part of this permanent aggregate. Untuk pengertian modal abstrak digunakan istilah Capital dan untuk modal konkrit digunakan istilah Capital goods. Modal abstrak
digambarkan sebagai air terjun (waterfall) di mana air terjunnya adalah tetap sedangkan tetesan airnya selalu berganti-ganti. Oleh Fisher diberikan istilah lain untuk modal konkrit adalah capital goods dan untuk modal abstrak adalah capital value. Capital value dari suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu adalah relatif permanen, sedangkan sementara itu capital goods nya mengalami perubahanperubahan atau pergantian-pergantian. Prof. Meij mengartikan modal sebagai kolektivitas dan barang-barang modal yang terdapat dalam neraca sebelah debet, sedang yang dimaksudkan dengan barang-barang modal adalah semua barang yang ada dalam rumah tangga perusahaan dalam ftrngsi produktifnya untuk membentuk pendapatan. Yang dimaksud dengan kekayaan adalah daya beli yang terdapat dalam barang-barang modal. Dengan demikian maka kekayaan terdapat dalam neraca sebelah kredit. Prof. Polak mengartikan modal sebagai kekuasaan untuk menggunakan barang-barang modal. Dengan demikian modal ialah terdapat di neraca sebelah kredit. Adapun yang dimaksud dengan barang-barang modal ialah barang-barang yang ada dalam perusahaan yang belum digunakan, jadi yang terdapat di neraca sebelah debet. Prof. Bakker mengartikan modal ialah baik yang berupa barang-barang konkrit yang masih ada dalam rumah tangga perusahaan yang terdapat di neraca sebelah debet, maupun berupa daya beli dan atau nilai tukar dan barang-barang itu yang tercatat di sebelah kredit. Jadi yang tercatat di sebelah debet dan neraca disebut modal konkrit dan yang tercatat di sebelah kredit disebut modal abstrak. Apabila kita melihat neraca suatu perusahaan maka selain menggambarkan adanya modal konkrit dan modal abstrak, daripadanya akan nampak 2 gambaran modal, yaitu bahwa neraca di satu pihak menunjukkan modal menurut bentuknya (sebelah debet) dan di lain pihak menurut sumbemya atau asalnya (sebelah kredit). Modal yang menunjukkan bentuknya ialah apa yang disebut modal aktif, sedangkan modal yang menunjukkan sumbernya atau asalnya ialah apa yang disebut modal pasif. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa modal aktif ialah modal yang tertera di sebelah debet dan neraca, yang menggarnbarkan bentuk-bentuk bagaimana seluruh funds yang diperoleh perusahaan ditanamkan, sedangkan pengertian modal pasif ialah modal yang tertera di sebelah kredit dan neraca yang menggambarkan sumber-sumber darimana dana diperoleh. Apabila pengertian modal aktif dan pasif di satu pihak dihubungkan dengan pengertian modal abstrak dan konkrit di lain pihak, maka dapatlah dikatakan bahwa
modal aktif itu termasuk dalam pengertian modal konkrit, sedangkan modal pasif termasuk dalam pengertian modal abstrak. Elemen-elemen modal aktif akan selalu berubah-ubah, akan selalu berganti-ganti baik dalam waktu yang pendek (kas, efek, piutang, barang), maupun dalam jangka waktu yang panjang (aktiva tetap). Sedangkan nilai dan modal pasif dalam jangka waktu tertentu adalah relatif permanen. 2.2
Pembagian Modal Aktif Dalam perusahaan kehutanan dan dalam akuntansi kehutanan yang dimaksud
dengan modal aktif atau aktiva adalah sebagai berikut: Definisi Aktiva adalah sumber dana yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dan peristiwa masa laiu dan dan mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan. Perusahaan biasanya menggunakan aktiva untuk memproduksi barang atau jasa yang dapat memuaskan kebutuhan dan keperluan pelanggan, berhubung barang atau jasa ini dapat memuaskan kebutuhan dan keperluan mi, pelanggan bersedia membayar sehingga memberikan sumbangan kepada arus kas perusahaan. Kas sendiri memberikan jasa kepada perusahaan karena kekuasaannya terhadap sumber daya yang lain. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aktiva dapat mengalir dalam perusahaan dengan beberapa cara. Misalnya aktiva dapat: a. Digunakan baik sendiri maupun bersama aktiva lain dalam produksi barang dan jasa yang dijual oleh perusahaan. b. Dipertukarkan dengan aktiva lain. c. Digunakan untuk menyelesaikan kewajiban. d. Dibagikan kepada para pemilik perusahaan. Banyak aktiva, misalnya, aktiva tetap memiliki bentuk fisik. Namun demikian, bentuk fisik tersebut tidak esensial untuk menentukan eksistensi aktiva, karena paten atau hak cipta misalnya merupakan aktiva kalau manfaat ekonomi yang oleh perusahaan di masa depan dan kalau masing-masing aktiva tersebut perusahaan. Pengakuan Aktiva diakui dalam neraca kalau besar kemungkinan bahwa manfaat minyak di masa depan diperoleh perusahaan dan aktiva tersebut mempunyai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aktiva tidak diakui dalam kalau pengeluaran telah terjadi
dan manfat ekonominya dipandang tidak mungkin mengalir kedalam perusahaan setelah periode akuntansi berjalan. Sebagai alternatif transaksi semacam itu menimbulkan pengakuan beban dalam laporan laba mgi. Dengan perlakuan ini tidak berarti pengeluaran yang dilakukan manajemen mempunyai maksud yang lain daripada menghasilkan manfaat ekonomi perusahaan di masa depan atau bahwa manajemen salah arah. Implikasi satu-satunya adalah bahwa tingkat kepastian dan manfaat ekonomi yang diterima perusahaan setelah periode akuntansi berjalan tidak mencukupi untuk membenarkan pengakuan aktiva. Hutan merupakan suatu lapangan bertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya dan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan. Dengan hutan tidak dapat dikategorikan sebagai aktiva, yang dapat dikategorikan sebagai aktiva adalah hak untuk mengusahakan hutan tersebut. Penilaian Aktiva yang dibeli dicatat berdasarkan harga perolehan (cost) yang Liputi seluruh pengorbanan ekonomis yang diukur dalam satuan uang untuk rnperoien aktiva tersebut. Aktiva yang tidak memberikan manfaat untuk ode akuntansi selanjutnya dapat langsung dicatat sebagai beban pada saat lehan. Aktiva moneter seperti kas, tagihan yang timbul dan transaksi atau sebagai imbalan atas penyerahan barang atau jasa oleh, umumnya dicatat berdasarkan nilai nominal yang bersangkutan. Dalam transaksi pertukaran aktiva dimana uang tidak dipergunakan sebagai alat pertukaran secara langsung, seperti dalam hal perolehan aktiva tetap penyerahan surat-surat berharga, aktiva yang diperoleh dicatat an harga pertukarannya yaitu nilai wajar dan aktiva yang diperoleh atau diserahkan, yang mana yang lebih banyak. Penyajian Penyajian aktiva dalam neraca dikelompokkan menurut urutan lancar dan tidak lancar dan dikiasifikasikan menurut ukuran likuiditas. Pelaksanaan pencatatan aktiva pengusahaan hutan didasarkan pada konsep-konsep dasar, pengertian dasar, pengertian dan dasar pencatatan aktiva. UNSUR-UNSUR DALAM AKTIVA PERUSAHAAN PENGUSAHAAN HUTAN Yang dimaksud dengan kas ialah alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Sedangkan yang
dimaksud dengan bank adalah sisa rekening giro perusahaan yang dapat dipergunakan secara bebas untuk membiayai kegiatan umum perusaháan. Pos-pos berikut ini tidak dapat digolongkan sebagai bagian dan kas dan bank pada a. Dana yang disisihkan untuk tujuan tertentu b. Persediaan perangko c. Cek mundur d. Cek kosong dari pihak ketiga e. Rekening giro pada bank luar negeri dan tidak dapat segera dipakai Kas dan bank merupakan pos neraca yang paling likuid, dengan demikian Iazimnya disajikan pada urutan pertama dan aktiva. Saldo kredit pada perkiraan bank disajikan pada kelompok kewajiban sebagai kewajiban lancar. Saldo kredit dan debit rekening giro pada bank yang sama dapat digabung dan disajikan pada sebagai satu kesatuan. SURAT BERHARGA Definisi Surat berharga yang mudah dijual merupakan bentuk penyertaan antara dalam rangka pemanfaatan dana yang tidak digunakan. Bentuk sementara ini harus mempunyai sifat sebagai berikut: a. Mempunyai pasaran dan dapat diperjualbelikan dengan segera. b. Dimaksudkan untuk dijual dalam jangka waktu dekat bila terdapat kebutuhan dana untuk kegiatan umum.perusahaan. c. Tidak dimaksudkan untuk mengusai perusahaan lain. Penilaian Biaya perolehan suatu investasi mencakup biaya perolehan lain disamping harga beli seperti komisi broker, jasa bank dan pungutan oleh bursa effek. Penyajian Investasi yang dikiasifikasikan sebagai aktiva lancar harus dicatat dalam neraca pada nilai terendah antara biaya dan nilai pasar. Biaya (cost) dapat ditentukan berdasarkan FIFO, rata-rata tertimbang atau LIFO. Nilai pasar dapat ditentukan berdasarkan portofolio agregat, dalam total atau kategori investasi, atau pada dasar investasi individual, yang ditetapkan secara konsisten.
PIUTANG Definisi Menurut sumber terjadinya, piutang digolongkan dalam dua kategori yaitu piutang usaha dan piutang lain-lain. Piutang usaha meliputi piutang yang timbul karena penjualan produk atau penyerahan jasa dalam rangka kegiatan usaha normal perusahaan. Piutang yang timbul dan transaksi di luar kegiatan usaha termaksud digolongkan sebagai piutang lain-lain. Piutang usaha dan piutang lain- lain yang diharapkan dapat tertagih dalam satu tahun atau sikius usaha normal, dikiasifikasikan sebagai aktiva lancar. Kadang-kadang seluruh piutang usaha dikiasifikasikan sebagai aktiva lancar tanpa memandang jangka waktu iagihnya. Dalam kasus demikian, jumlah piutang usaha yang jangka waktu penagihannya lebih dan sath tahun atau sikius usaha normal, harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Piutang yang diperkuat dengan promes Dut dengan wesel tagih. Penyajian Piutang usaha, wesel tagih, piutang lain-lain harus disajikan secara terpisah dengan identifikasi yang jelas. Piutang dinyatakan sebesar jumlah kotor tagihan dikurangi dengan taksiran taksiran jumlah yang tidak dapat diterima. Jumlah kotor piutang harus tetap disajikan pada neraca diikuti dengan penyisihan untuk piutang yang diragukan atau taksiran jumlah yang tidak dapat ditagih. Saldo kredit piutang individual jika jumlahnya material harus disajikan dalam kelompok kewajiban. Pengungkapan Jumlah piutang yang dijaminkan harus diungka.pkan dalam catàtan atas laporan keuangan. Kewajiban bersyarat dalam hubungannya dengan penjualan piutang yang disertai perjanjian untuk dibeli kembali (sale of account receiveable / notes receiveable discounted with resource) kepada suatu lembaga keuangan harus dijelaskan secukupnya. PERSEDIAAN Definisi Persediaan adalah aktiva: a. Tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal b. Dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan, atau c. Dalam bentuk bahan atau perlengkapan (supplies) untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa
Nilai realisasi bersih adalah taksiran harga penjualan dalam kegiatan normal dikurangi taksiran biaya penyelesaian dan taksiran biaya yang riukan untuk melaksanakan penjualan. Persediaan meliputi barang yang .Ji dan disimpan untuk dijual kembali, misalnya barang dagang dibeli oleh cer untuk dijual kembali, atau pengadaan tanah atau properti lainnya untuk dijual kembali. Persediaan juga mencakup barang yang telah diproduksi sahaan, dan termasuk bahan serta perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi. Bagi perusahaan jasa, persediaan meliputi biaya jasa, dimana pendapatan yang bersangkutan belum diakui perusahaan. Persediaan meliputi tetapi tidak terbatas pada hasil tebangan, kayu olahan, barang dalam proses, suku cadang (spare parts), bahan pembantu dan perlengkapan. Pengakuan Hasil tebangan atau kayu bndar (log) biasanya ditemukan di tiga lokasi, yaitu lokasi tebangan (TPN) setelah hasil tebangan tersebut dinilai (grading), lokasi pengumpulan atau penimbunan hasil hutan (log pond/log pond antara/log yard), log pond industri (IPKH) dan tempat penimbunan kayu (TPK) di darat. Hasil tebangan yang telah berada di TPN dan lokasi pengumpulan/penimbunan hasil hutan harus dibukukan sebagai persediaan. Hasil tebangan yang telah berada di log pond industri dicatat sebagai persediaan industri (bukan logging lagi). Jika hasil tebangan dijual, maka nilai tercatat persediaan tersebut harus diakui sebagai beban pada periode diakuinya pendapatan atas penjualan tersebut. Setiap penurunan nilai hasil tebangan di bawah biaya menjadi nilai realisasi bersih dan seluruh kerugian persediaan hasil tebangan harus diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut. Setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan hasil tebangan karena peningkatan kembali nilai realisasi bersih, harus diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah beban persediaan pada periode terjadinya pemulihan tersebut. Berdasarkan cara dan lamanya perputaran, modal aktif atau kekayaan suatu perusahaan dapat dibedakan antara aktiva lancar dan aktiva tetap. Perbandingan atau perimbangan antara kedua aktiva tersebut akan menentukan struktur kekayaan. Aktiva lancar ialah aktiva yang habis dalam satu kali berputar dalam proses produksi, dan proses perputarannya adalah dalam jangka waktu yang pendek (umumnya kurang dan satu tahun). Dalam perputarannya yang satu kali itu, elemenelemen dan aktiva lancar tidak sama cepatnya ataupun tingkat perputarannya,
misalnya piutang menjadi kas adalah lebih cepat daripada inventory (apabila penjulan dilakukan secara kredit), karena piutang menjadi kas hanya membutuhkan satu langkah saja, sedangkan inventory melalui piutang dahulu barn menjadi kas. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa aktiva lancar ialah aktiva yang dapat diuangkan dalam waktu yang pendek. Aktiva tetap ialah aktiva yang yang tahan lama yang tidak atau yang secara berangsur-angsur habis turut serta dalam proses produksi. Aktiva tetap yang tidak habis dalam proses produksi misalnya tanah di mana diatasnya didirikan bangunanbangunan pabrik, hutan dan untuk aktiva tersebut tidak diadakan penyusutan. Adapun aktiva tetap yang berangsur-angsur habis dalam proses produksi misalnya bangunanbangunan pabrik, kendaraan-kendaraan, perlengkapan-perlengkapan dan lain-lain, dan untuk.golongan aktiva ini diadakan penyusutan, sebagai prestasi yang digunakan dalam proses produksi selama periode tertentu. Dengan demikian maka aktiva ini akan kembali dalam bentuk semula dengan cara tidak sekaligus dalam satu kali perputaran, melainkan secara berangsur-angsur kembalinya melalui penyusutan. Ditinjau dan lamanya perputaran, aktiva tetap ialah aktiva yang mengalami proses perputaran dalam jangka waktu yang panjang (lebih dan satu tahun). Berdasarkan fungsi bekerjanya aktiva dalam perusahaan, dapatlah modal aktif modal aktif dibedakan dalam modal kerja (working capital assets) dan modal tetap (fixed cost aseets). Pengertian modal kerja dimaksudkan sebagai jumlah keseluruhan aktiva lancar. Adapun arti lain dan modal kerja ialah kelebihan aktiva lancar diatas hutang lancar. Dalam hal ini banyak penulis buku pembelanjaan, antara lain W.B. Taylor membedakan kedua pengertian tersebut dengan menggunakan istilah gross working capital untuk yang disebutkan lebih dahulu, dan istilah net working capital untuk yang disebutkan untuk yang disebutkan lebih kemudian. Perbedaan fungsional antara modal kerja dengan modal tetap ialah dalam arti bahwa: 1. Jumlah modal kerja adalah Iebih fleksibel. Jumlah modal kerja dapat lebih mudah diperbesar atau diperkecil, disesuaikan dengan kebutuhannya. Sedangkan modal tetap, sekali dibeli tidak mudah dikurangi atau diperkecil. Dalam keadaan gelombang ekonomi yang menurun, modal kerja dapat dengan segera dikurangi, tetapi modal tetap tidak dapat dengan segera dikurangi sehingga selalu ketinggalan waktunya. Demikian pula sebaliknya dalam keadaan ekonomi naik, modal tetap tidak dapat segera diperbesar atau disesuaikan.
2. Susunan modal kerja relatif variable. Elemen-elemen modal kerja akan berubahubah sesuai dengan kebutuhan, sedangkan susunan modal tetap adalah relatif permanen dalam jangka waktu tertentu, karena elemen-elemen 3. Modal kerja mengalami proses perputaran dalam jangka waktu yang pendek, sedangkan modal tetap mengalami proses perputaran dalam jangka waktu yang panjang. Banyak penulis yang menggunakan istilah lain untuk modal kerja yaitu circulating capital, short term capital, current capital, current assets, trading capital, trading assets. Untuk menentukan apakah suatu aktiva itu termasuk dalam working capital assets atau termasuk dalam fixed capital assets haruslah dilihat dan fungsi aktiva tersebut dalam perusahaan yang bersangkutan. Misalnya truk bagi perusahaan transportasi adalah termasuk dalam pengertian modal tetap tetapi bagi dealer truk tersebut termasuk dalam modal kerja. 2.3
Pembagian Modal Pasif Apabila kita melihat kepada asalnya, modal pasif itu dapat dibedakan antara
modal sendiri dan modal asing atau modal usaha dan modal kreditur/utang. Modal sendiri atau sering disebut modal badan usaha adalah modal yang berasal dan perusahaan itu sendiri (cadangan, laba) atau berasal dan pengambil bagian, peserta atau pemilik (modal saham, modal peserta, dan lain- lain). Modal inilah yang menjadi tanggungan terhadap keseluruhan resiko perusahaan dan secara yuridis modal inilah yang menjadi jaminan bagi para kreditur. Sedangkan modal asing atau sering disebut modal kreditur adalah modal yang berasal dan kreditur yang merupakan hutang .bagi perusahaan yang bersangkutan. Perimbangan atau perbandingan antara kedua golongan modal tersebut dalam suatu perusahaan akan menentukan struktur finansial perusahaan tersebut. Hutang perusahaan ini merupakan kewajiban bagi perusahaan yang dalam akuntansi kehutanan dinyatakan sebagai berikut: Definisi Kewajiban dapat diartikan sebagai pengorbanan ekonomis yang wajib dilakukan oleh perusahaan dimasa yang akan datang dalam bentuk penyerahan aktiva atau pembelian jasa yang disebabkan oleh tindakan atau transaksi pada masa sebelumnya. Kewajiban dapat dibedakan menjadi kewajiban lancar, kewajiban jangka panjang dan kewajiban lain-lain. Pembedaan ini dilakukan menurut urutan jatuh tempo atau lamanya penyelesaian yang dilakukan oleh perusahaan.
KEWAJIBAN LANCAR Kewajiban lancar mencakup hutan yang diharapkan akan dilunasi daam waktu satu tahun dengan menggunakan sumber-sumber yang merupakan aktiva lancar atau dengan menimbulkan hutan lancar lainnya. Penggunaan kriteria satu tahun termaksud tidak berlaku jika siklus operasi normal perusahaan lebih dan 12 (dua belas) bulan. Apabila lebih dan 12 bulan, maka yang digunakan adalah sikius operasi normal perusahaan yang bersangkutan. Cakupan kewajiban lancar antara lain: a. Pinjaman bank, adalah hutang perusahaan atas pinjaman atau kredit jangka pendek dan bank untuk kelancaran kegiatan perusahaan. b. Hutang usaha, merupakan hutang yang timbul karena perolehan persediaan/ penerimaan jasa/ pekerjaan yang diikat dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK), dalam rangka kegiatan usaha normal perusahaan. c. Bagian kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun sejak tanggal neraca merupakan bagian hutang jangka panjang yang akanjatuh tempo dalam periode normal perusahaan berikutnya. d. Hutang Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), merupakan hutang yang timbul karena pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik hasil hutan yang dipungutfdiproduksi dan hutan negara. Termasuk dalam kewajiban ini adalah denda yang timbul akibat keterlambatan pembayaran hutang PSDH sampai dengan tanggal pelaporan (neraca). e. Hutang Dana Reboisasi (DR) merupakan hutang yang timbul dan pungutan yang dilakukan pada pemegang FfPH dalam rangka reboisasi, pembangunan hutan tanaman industri dan rehabilitasi lahan hutan. Termasuk dalam kewajiban ini adalah denda yang timbul akibat keterlambatan pembayaran kewajiban Hutang DR sampai dengan tanggal pelaporan (neraca). f.
Biaya yang masih harus dibayar adalah biaya-biaya perusahaan yang karena menganut dasar aktual harus dibukukan pada saat biaya itu terjadi walaupun biaya tersebut belum dibayar.
g. Uang muka penjualan merupakan pembayaran di muka yang dilakukan oleh langganan untuk transaksi penjualan atas penyerahan hasil produksi hutan yang dikakukan oleh perusahaan pengusahaan hutan. h. Hutang pembelian aktiva tetap dan rupa-rupa hutang lainnya yang harus diselesaikan dalam waktu satu tahun adalah kewajiban perusahaan pengusahaan hutan yang dibebankan oleh pembelian aktiva tetap atau harta perusahaan lainnya, yang harus dibayar dalam waktu satu tahun.
i.
Penyisihan kewajiban pajak, merupakan hutang pajak-.pajak perusahaan yang belum dilunasi sampai dengan tanggal neraca yang diperoleh dan jumlah pajak yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, setelah diperhitungkan dengan pajak dibayar dimuka (angsuran pajak).
j.
Hutang deviden merupakan kewajiban yang timbul karena pembagian laba bersih kepada para pemegang saham.
Kewajiban jangka pan jang Kewajiban jangka panjang merupakan hutang yang tidak akan jatuh tempo dalam watu satu tahun atau yang penyelesaiannya tidak memerlukan penggunaan sumber-sumber yang merupakan aktiva lancar. Kewajibanjangka panjang seperti obligasi, hipotik, pinjaman gadai, biasanya didukung oleh perjanjian formal dengan pemberi dana, persetujuan dan pemegang saham/pemilik atau dewan komisaris dan disertai dengan ikatan-ikatan tertentu. Perjanjian kewajiban jangka panjang tersebut lazimnya memuat hal-hal seperti: a. Jumlah pinjaman yang disetujui b. Tingkat/suku bunga c. Jumlah angsuran berkala dan tanggal jatuh temponya d. Barang jaminan e. Sifat dan luasnya ikatan yang ada seperti akumulasi dana untuk pembayaran kembali pinjaman (sinking fund), pembatasan modal kerja dan pembagaian deviden serta ikatan lainnya. KEWAIIBAN LAIN-LAIN Kewajiban lain-lain merupakan kewajiban yang tidak dapat secara layak digolongkan dalam kewajiban lancar atau kewajiban jangka panjang. Perkiraankiraan yang masuk ke dalam kewajiban lain-lain adalah: a. Pendapatan yang ditangguhkan/pendapatan diterima di muka, yang meliputi jumlah uang atau aktiva lain yang diperoleh tetapi belum diakui sebagai pendapatan untuk periode yang bersangkutan, seperti pendapatan sewajangka paniang yang diterima di muka, uang muka kontrak pemberian jasa jangka rijang dan sebagainya. b. Uang jaminan jangka panjang yang diterima dan langganan, adalah bayaran di muka yang dilakukan oleh langganan atas transaksi penjualan terjadi dalam waktujangka panjang.
c. Hutang path direksi atau perusahaan afihiasi, merupakan kewajiban kepada manajemen perusahaan atau anak perusahaan yang harus diselesaikan dalam jatuh waktu tempo. d. Selisih hutang pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan laba kena pajak dengan
perhitungan
pajak
penghasilan
berdasarkn
laba
akuntansi
yang
disebabkan pos tidak lancar (beda waktu). e. Kewajiban pengusahaan hutan merupakan kumpulan kewajiban yang timbul dalam rangka melaksanakan kegiatan pengusahaan hutan. Kewajiban ini dapat terjadi karena sisa kewajiban yang ada pada akhir priode pelaporan dan kegiatan penanaman, pemeliharaan dan pembinaan hutan, serta pengendalian kebakaran dan pengamanan hutan. f.
Pinjaman Dana Reboisasi merupakan pinjaman yang dilakukan dalam rangka pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Contoh: Dalam Surat Keputusan Mentari Kehutanan No. 26/Kpts-II/95 disebutkan bahwa Pinjaman DR dilakukan oleh Perusahaan Patungan dalam rangka pembiayaan pembangunan 1 unit HTI, yang diatur sebagai berikut: 1. Untuk tanaman dengan daur kurang dan 10 (sepuluh) tahun, pinjaman DR diberikan sesuai dengan daur tanaman, dan penanaman yang dimaksud sudah harus selesai dalam daur tersebut. 2. Untuk tanaman dengan daur diatas 10 (sepuluh) tahun, pinjaman DR diberikan paling lama untuk waktu 10 (sepuluh) tahun. Pinjaman dan Dana Reboisasi diberikan dalam dua bentuk yaitu pinjaman DR dengan bunga> 0% dan Pinjaman DR dengan bunga komersial. Ditinjau dan lamanya penggunaan, modal pasif dapat dibedakan antara modal
jangka panjang dan modal jangka pendek. Pembagian modal pasif dapat juga didasarkan pada syarat likuiditas, syarat solvabilitas dan syarat rentabilitas. Berdasarkan syarat likuiditas, yaitu menurut jangka waktu penggunaannya, modal pasif dapat dibedakan menjadi modal jangka panjang (baik yang tertentu waktunya maupun yang tidak tertentu waktunya), dan modal jangka pendek (baik yang tertentu waktunya maupun yang tidak tertentu waktunya). Modal jangka panjang tak tertentu waktunya, misalnya modal saham, modal dan perusahaan induk, modal ini akan tetap tertanam dalam perusahaan selama hidupnya. Modal jangka panjang tertentu waktunya
misalnya modal obligasi, hipotek di mana modal ini akan tertanam dalam perusahaan dalam jangka waktu yang lama, tetapi terbatas sampai han jatuhnya, yaitu saat di mana obligasi atau hipotek tersebut harus dibayar kembali. Modal jangka pendek tidak tertentu waktunya, misalnya kredit rekening koran, sedangkan kredit jangka pendek tertentu waktunya misalnya kredit prolongasi, kredit belening, kredit wesel, kredit dan penjual (levelanciers credit), kredit dan pembeli (afnemers-crediet) dan lain sebagainya. Berdasarkan syarat solvabilitas, yang dalam hubungannya dengan fungsinya sebagai jaminan, modal pasif dapat dibedakan antara modal sendiri dengan modal asing. Berdasarkan syarat rentabilitas, yaitu dalam hubungannya dengan penghasilan atau pendapatan, modal pasif dapat dibedakan antara modal dengan pendapatan tetap (modal obligasi), dan modal dengan pendapatan tidak tetap (modal saham). Apabila ketiga pembagian modal pasif tersebut kita hubungkan satu dengan lainnya, maka kita dapat mengatakan bahwa: 1. Modal jangka panjang yang ditarik untuk jangka waku tidak tertentu/tidak terbatas waktunya (dan susut likuiditas), adalah modal sendiri (dan sudut solvabilitas), dan merupakan modal dengan pendapatan tidak tetap (dan sudut rentabilitas). 2. Modal yang ditarik untuk jangka waktu tertentulterbatas waktunya (dan sudut likuiditas), adalah modal asing (dan sudut solvabilitas), dan merupakan modal dengan pendapatan tetap (dan sudut rentabilitas). 2.4
Struktur Kekayaan dan Struktur Finansial/Struktur Modal Struktur kekayaan ialah perimbangan atau perbandingan baik dalam arti
absolut maupun relatif antara aktiva lancar dengan aktiva tetap. Misalnya aktiva lancar Rp 80.000, aktiva tetap Rp 120.000; absolut = 8: 12; relatif 40%:60%. Struktur finansial mencerminkan bagaimana cara aktiva-aktiva perusahaan dibelanjai, dengan dernikian struktur finansial tercermin pada keseluruhan pasiva dalam neraca. Struktur finansial mencerminkan juga perimbangan baik absolut maupun relatif antara keseluruhan modal asing (baik jangka pendek maupun jangka panjang) dengan jumlah modal sendiri. Struktur modal adalah pembelanjaan permanen dimana mencerminkan perimbangan antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri, dimana kedua golongan tersebut merupakan dana permanen atau dana jangka penjang. Dengan demikian maka struktur modal hanya merupakan sebagian saja dan struktur finansial. Dalam hubungannya dengan struktur finansial dan struktur kekayaan, kita mengenal adanya pedoman atau aturan struktur finansial yang konservatif, baik yang
vertikal maupun yang horisontal. Aturan struktur finansial konservatif yang vertikal memberikan batas imbangan yang harus dipertahankan oleh suatu perusahaan mengenai besamya modal asing dengan modal sendiri. Berdasarkan anggapan bahwa pembelanjaan yang sehat itu pertama-tama harus dibangun atas dasar modal sendiri yaitu modal yang tahan resiko, maka aturan finansial tersebut menetapkan bahwa besamya modal asing dalam keadaan bagaimanapun juga tidak boleh melebihi besarnya modal sendiri. Koefisien hutang, yaitu angka perbandingan antara jumlah modal asing dengan modal sendiri tidak boleh melebihi 1:1. Setiap perluasan basis modal sendiri akan memperbesar kemampuan perusahaan dalam menanggung resiko usaha perusahaan yang akan dibelanjainya. Pandangan ini adalah terutama didasarkan pada prinsip keamanan, di mana hal ini akan memberikan pengaruh yang baik terhadap kreditur maupun terhadap perusahaan sendiri. Adapun aturan struktur finansial konservatif yang horisontal memberikan batasan imbangan antara besarnya modal sendiri di satu pihak dengan besarnya aktiva tetap plus persediaan besi dipihak lain. Aturan tersebut menyatakan bahwa sarnya modal sendiri tidak boleh kurang atau lebih kecil daripada jumlah aktiva tetap plus persediaan besi dilain pihak. Aturan tersebut menyatakan bahwa keseluruhan aktiva tetap dan persediaan besi harus sepenuhnya ditutup atau dibelanjai dengan modal sendiri, yaitu modal yang tetap tertanam dalam perusahaan. Dengan kata lain dapatlah dikatakan bahwa besarnya modal sendiri tidak boleh kurang atau lebih kecil daripada jumlah aktiva tetap plus persediaan besi. Dengan demikian maka keadaan yang dianggap normal oleh aturan tersebut ialah keadaan dimana besarnya modal sendiri sama besamya dengan jumlah aktiva plus persediaan besi. Apabila jumlah modal sendiri lebih kecil atau kurang daripada besarnya aktiva tetap plus persediaan besi, berarti bahwa aktiva tetap tersebut kurang tertutup oleh modal sendiri, sehingga besamya modal sendiri tidak cukup imtuk menjamin atau menutup aktiva tetap tersebut. Aktiva tetap dan persediãan besi adalah merupakan assets yang akan tetap terikat di dalam perusahaan untuk jangka waktu yang lama sehingga untuk membelanjai assets tersebut juga diperlukan modal yang akan tetap tertanam dalam perusahaan, yaitu dalam bentuknya modal sendiri. Apabila besarnya modal sendiri lebih kecil daripada aktiva tetap plus persediaan besi, berarti bahwa sebagian dan aktiva tersebut dibelanjai dengan modal asing. Apabila jangka waktu modal asing tersebut lebih enaek daripada jangka waktu terikatnya dana dalam aktiva tetap tersebut, hal ini akan menggangu likuiditas perusahaan yang bersangkutan. Suatu keadaan dimana besarnya modal sendiri lebih kecil daripada besarnya aktiva
tetap plus Lian besi, dalam literatur Jerman ialah apa yang disebut FixkapitalUnterdeckung. Sebaliknya apabila jumlah modal sendiri lebih besar daripada jumlah va tetap plus persediaan besi, berarti bahwa modal sendiri adalah lebih dari untuk menutup aktiva tetap tersebut, sehingga kelebihannya itu dapat an untuk menutup sebagian dan aktiva lancar. Suatu keadaan di mana besarnya modal sendini lebih dan cukup untuk menutup aktiva tetap, dalam Jerman ialah apa yang disebut Fixkapital-Uberdeckung. 2.5
Pendapatan dan Beban
Prinsip pengakuan pendapatan dan beban Prinsip pengakuan pendapatan dan beban adalah sebagai berikut: Pelaksanaan standar akuntansi atas pengakuan pendapatan bagi pérusahaan pengusahan hutan adalah sama dengan prinsip pengakuan pendapatan sebagaimana diatw dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan. Pengakuan dihubungkan dengan pendapatan. Untuk perusahaan kehutanan yang terintegrasi dengan perusahaan industrinya maka transaksi yang terjadi antara keduanya menggunakan harga transfer yang ditetapkan secara konsisten dan diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Pengakuan Pendapatan dan Harga Pokok Produksi Sehubungan dengan pelaporan pendapatan dan harga pokok produksi untuk HPH berdasarkan per HPH maka perlu diatur mengenai metode alokasi biaya bersama (common cost). Metode alokasi beban bersama berdasarkan pendapatan yang diperoleh
tahun
berjalan
(revenue
based)
atau
dasar
lainnya
yang
dapat
mencerminkan manfaat yang dapat diterima serta diterapkan secara konsisten dan diungkapkan dalan Catatan Atas Laporan Keuangan. PENDAPATAN OPERASIONAL Definisi Pendapatan merupakan arus masuk bruto dan manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dan kontribusi penanam modal. Pendapatan hanya terdiri dan arus masuk brutto dan manfaat ekonomi yang diterima dan dapat diterima oleh perusahaan untuk dirinya sindiri.
Dalam konteks perusahan pengusahaan hutan, maka pendapatan perusahaan kehutanan adalah ants masuk brutto dan penjualan kayu tebangan, kayu olahan dan hasil hutan lainnya selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dan kontribusi penanam modal. Nature Pendapatan operasional meliputi pendapatan dan penjualan hasil hutan, baik berupa kayu olahan, hasil tebangan maupun hasil hutan lainnya. Dalam konteks perusahaan pengusahaan kehutanan, maka perlu dibedakan antara pendapatan yang diperoleh pemegang HPH, HTI, dan Industri Pengolahan Kayu Hutan (IPKH): a. HPH: Pendapatan Operasional yang diterima dan pengusahan HPH adalah hasil penjualan kayu tebangan maupun hasil hutan lainnya. b. HTI: Pendapatan Operasional yang diterima dan pengusahan HTI adalah penjualan hasil tebangan dan kayu yang ditanam dan hasil hutan lainnya. c. IPKH: Pendapatan operasional yang diterima adalah hasil penjualan kayu olahan dan hasil hutan lainnya. Pengakuan Pendapatan dan penjualan barang harus diakui bila seluruh kondisi berikut dipenuhi: a. Perusahaan telah memindahkan resiko secara signifikan dan telah memindahkan rnanfaat kepemilikan barang kepada pembeli, b. Perusahaan tidak lagi mengelola atau melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual, c. Jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan andal d. Besar kemungkinan manfaat ekonomi yang dihubungkan dengan transaksi akan mengalir kepada perusahaan tersebut, dan e. Biaya yang terjadi atau yang akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan dapat diukur dengan andal. Pendapatan operasional harus diakui dengan penggunakan dasar akrual. Dalam konteks HPH dan HTI, maka hasil tebangan berupa kayu bulat dapat diternukan dari tiga tempat: lokasi tebangan (TPN) setelah hasil tebangan dinilai, lokasi pengumpulan atau penimbunan hasil hutan (log pond/log pond antara/log yard), log pond industri (IPKH) dan tempat penimbunan kayu (TPK) di darat. Sehingga secara fisik hasil tebangan yang telah berada di log pond industri telah dapat dicatat sebagai
penjualan karena hasil tebangan tersebut telah dicatat sebagai persediaan IPKH dan hasil tebangan yang masih berada di lokasi tebangan (TPN) dan lokasi penimbunan dicatat sebagai persediaan perusahaan HPH dan atauHTI. Dengan demikian pendapatan dapat diakui secara akrual dan apada saat berpindahnya hak kepemilikan hasil penebangan yang tergantung syarat peniualannya seperti: fob gudang penjual, fob gudang pembeli. Sedangkan dalam konteks IPKH maka mengikuti apa yang lazim dilakukan perusabaan manufaktur lainnya. Pengukuran Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima. Jumlah pendapatan yang timbul dan suatu transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara perusahaan dengan pembeli. Dalam konteks perusahaan pengusahaan kehutanan, dengan memperhatikan karakteristik yang dimiliki HPH, HTI, dan IPKH, maka pengukuran pendapatan untuk: a. HPH Pengukuran pendapatan operasional untuk pemegang HPH haruslah berdasarkan setiap HPH yang diidentifikasi berdasarkan areal RKT yang disetujui. Untuk setiap HPH oleh perusahaan yang memiliki lebih dan satu HPH dibuatkan buku besar pendukung (sub ledger). b. HTI Pengukuran pendapatan operasional pemilik HPHTI harus berdasarkan HPHTI yang diidentifikasikan berdasarkan areal RKT yang disetujui. c. IPKH Pengukuran pendapatan
operasional
perusahaan pengolahan
kayu
hutan
berdasarkan kelaziman perusahaan manufaktur yaitu satuan fisik produk yang terjual. Untuk perusahaan pengusahan hutan yang terintegrasi dengan perusahaan industrinya maka transaksi yang terjadi antara keduanya menggunakan harga tranfer. Penyajian Pendapatan disajikan secara terinci sesuai dengn materialitas dan masingmasing komponen pendapatan operasional. Besarnya pendapatan yang disajikan laporan laba-rugi adalah dalam jumlah seluruhnya tetapi dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan perinciannya yang terdiri dan pendapatan penjualan dan DR/PSDH.
Pengungkapan Perusahaan harus mengungkapkan: a. Kebijakan akuntansi yang dianut untuk pengakuan pendapatan termasuk metode yang dianut untuk menentukan tingkat transaksi penjualan jasa. b. Jumlah setiap kategori signifikan dan pendapatan yang diakui selama periode tersebut termasuk pendapatan dan penjualan barang, penjualan jasa, bunga, royalti, deviden. HARGA POKOK PRODUKSI Definisi Harga pokok produksi kayu tebangan dan hasil hutan lainnya meliputi beban yang terjadi dalam hubungannya dengan kegiatan seperti perencanaan, penanaman, pemeliharaan dan pembinaan hutan, pengendalian kebakaran dan pengamanan hutan, penuingutan hasil hutan, pernenuhan kewajiban terhadap negara, pemenuhan kewajiban lingkungan dan sosial, serta pembangunan sarana dan prasarana. a. Perencanaan Biaya perencanaan adalah biaya-biaya yang berhubungan dengan perolehan hak pengusahaan hutan (HPH) termasuk Juran Hak Pengusahaan Hutan ( IHPH), biaya penyusunan Rencana Kerja Karya Pengusahaan Hutan (RKPH), dan Rencana Karya Lima Tahunan (RKL). b. Penanaman Biaya penanaman merupakan biaya yang berhubungan dengan kegiatan penanaman pada hutan alam. Biaya yang timbul antara lain biaya penanaman kembali untuk jalur tebang yang telah diproduksi, biaya penanaman tanah kosong, biaya penanaman kin kanan jalan, landscaping, biaya untuk konservasi lainnya. c. Pemeliharaan dan Pembinaan hutan Biaya pemeliharaan adalah biaya yang dikeluarkan untuk menjaga fungsi hutan sedemikian rupa sehingga mampu menciptakan lingkungan yang mendukung kehidupan dan menjamin kelestarian hutan. d. Pengendalian kebakaran dan Pengamanan Hutan Pembangunan dan pengadaan sarana pengendalian kebakaran dan pengamanan hutan meliputi tetapi tidak terbatas pada pembangunan menara api, pos jaga, pembuatan ilaran api dan pengadaan mobil pemadam kebakaran. Biaya-biaya yang berhubungan dengan usaha pengendalian kebakaran dan pengamanan hutan meliputi pengerahan tenaga, penggunaan bahan dan perlengkapan serta premi asuransi kebakaran.
e. Pemungutan hasil hutan Termasuk dalam biaya ini adalah biaya penebangan, biaya penyaradan dan lokasi ke pasar, biaya sewa dok pemerintah daerah. f.
Pemenuhan Kewajiban perusahaan pengusahaan hutan terhadap negara antara lain meliputi kewajiban teknis dan kewajiban finansial. Kewajiban teknis meliputi tetapi tidak terbatas pada Analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL), penyediaan evaluasi Lingkungan (PEL), Rencana kelola lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan (RPL). Kewajiban finansial meliputi tetapi tidak terbatas pada Provisi sumberdaya hutan (PSDH), Dana reboisasi (DR), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) areal.
g. Pemenuhan kewajiban dan sosial Kewajiban terhadap lingkungan dan sosial antara lain mencakup bina desa hutan atau pembinaan masayarakat desa hutan (PMDH). Biaya yang timbul dapat dikelompokkan menjadi dua: 1. Biaya yang berhubungan dengan studi diagnostik bina desa huta (PMDH) 2. Biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan bina desa hutan (PMDH) h. Pembangunan sarana dan prasarana Biaya pembangunan sarana dan prasaran mencakup jalan induk, jalan cabang dan jalan ranting. Beban penghentian produksi yang disebabkan kejadian normal dan rutin seperti yang disebabkar karena keadaan cuaca atau musim, dibukukan sebagai biaya produksi. Beban penghentian produksi lainnya, seperti yang disebabkan oleh bencana alam/kebakaran, disajikan sebagai pos luar biasa. Sifat Proses produksi hasil hutan untuk mendapatkan kayu bulat memerlukan waktu yang panjang, dimulai dan penanaman, pemeliharaan dan pemungutan, bergantung dan nap tegakan hutan yang akan ditentukan oleh rotasi atau daur tanaman. Untuk hutan tanaman dengan Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) diperlukan rotasi tebang 35 tahun. Sedangkan untuk hutan tanaman, daur yang ditetapkan sesuai dengan kelas perusahaan atau jenis tanaman yang diusahakan untuk fast growing species, daur ekonomis paling cepat 8 tahun. Sesuai dengan sifat di atas yang berbeda maka penghitungan Harga Pokok Produksi dibedakan antara:
a. Harga Pokok Produksi untuk HPH b. Harga Pokok Produksi untuk HTI c. Harga Pokok Produksi Kayu Olahan (IPKH) d. Harga Pokok Produksi hasil hutan lainnya. Pengakuan HPH Harga Pokok Prduksi HPH dihitung dan disajikan untuk setiap HPH, maka: a. Biaya perencanaan yang berhubungan dengan perolehan Hak Pengusahaan Hutan (FIPH) seperti luran Hak Pengusahaan Hutan, Rencana Karya Pengusahaan Hutan, Biaya Pelaksanaan Tata Batas Areal HPH dan Rencana Karya Lima Tahun rekapitulasi dan kemudian diamortisasi selama masa konsesi dan manfaat sebagai biaya produksi. Biaya-biaya yang berhubungan dengan penyusunan RKT dimasukkan sebagai biaya produksi dalam periode berjalan. Biaya perencanaan diakui pada saat beban telah timbul. b. Biaya Penanaman sesuai dengan klasifikasinya ada yang dibebankan ke biaya produksi dan kebeban lain-lain. Biaya yang berhubungan dengan kegiatan penanaman pada hutan alam dibebankan sebagai biaya produksi hasil hutan. Sedangkan biaya yang berhubungan dengan usaha penanaman bukan untuk produksi seperti penanaman untuk hutan lindung dibebankan sebagai beban lainlain. Biaya yang timbul sebagai akibat kegiatan pengusahaan hutan seperti: 1. Biaya penanaman kembali untuk jalur tebang yang telah diproduksi 2. Biaya penanaman tanah kosong 3. Biaya penanaman kiri-kananjalan 4. Landscaping 5. Biaya untuk upaya konservasi lainnya Kewajiban yang timbul karena belum dilaksanakannya kegiatan pengusahaan hutan diatas dan jumlahnya masih diestimasi harus dievaluasi setiap akhir periode. Selisih dan evaluasi tersebut dibebankan sebagai biaya produksi atau pendapatan lain-lain. Dibebankan sebagai biaya produksi apabila hasil perhitungan estimasi lebih rendah dan biaya aktualnya. Dicatat sebagai pendapatan lain-lain bila hasil perhitungan estimasi lebih tinggi dan biaya aktualnya. Dasar estimasi untuk biayabiaya di atas adalah selisish fisik antara jumlah yang tercantum dalam RKT dengan yang dilaksanakan secara aktual dikalikan dengan biaya per satuan.
c. Biaya pemeliharaan dan pembinaan hutan dibebankan ke biaya produksi. Biaya ini seperti biaya persemaian, biaya persiapan. lapangan, biaya seleksi dibebankan ke biaya produksi. Biaya yang timbul sebagai akibat kegiatan pemeliharaan dan pembinaan hutan harus diestimasi dan dibebankan sebagai biaya produksi walaupun kegiatannya belum dilaksanakan. Kewajiban yang timbul karena belum dilaksanakannya kegiatan pengusahaan hutan di atas dan jumlahnya masih diestimasi harus dievaluasi setiap akhir periode. Selisih dan evaluasi tersebut dibebankan sebagai biaya produksi atau pendapatan lainlain. Dibebankan sebagai biaya produksi bila hasil perhitungan estimasi lebih rendah dan biaya aktualnya. Dicatat sebagai pendapatan lain-lain bila hasil perhitungan estimasi lebth tinggi dan biaya aktualnya. Dasar estimasi untuk biaya-biaya di atas adalah selisih fisik antara jumlah yang tercantum dalam RKT dengan yang dilaksanakan secara aktual dikalikan dengan biaya per satuan. d. Biaya
pengendalian
kebakaran
dan
pengamanan
hutan
sesuai
dengan
klasifikasinya ada yang dikapitalisasi dan kemudian diamortisasi selama masa konsesi sebagai biaya produksi atau langsung dibebankan ke biaya produksi. Biaya yang timbul sehubungan dengan kegiatan pembangunan dan pengadaan sarana pada pembangunan menara api, pos jaga, pembuatan ilaran api, dan pengadaan mobil pemadam kebakaran karena memiliki masa manfaat lebih dan sath periode akuntansi maka perlakuan akuntansinya adalah dikapitalisasi sebagai biaya yang ditangguhkan dan diamontisasi selama masa manfaatnya, dengan masa man faat inaksimuin sampai akhir masa konsesi. Biaya-biaya yang berhubungan dengan usaha pengendalian dan pengamanan hutan meliputi pengerahan tenaga, penggunaan bahan dan perlengkapan serta premi asuransi kebakaran dibankan ke biaya produksi. Biaya ini diakui pada saat beban telah timbul. Dasar estimasi untuk biaya-biaya di atas adalab selisish fisik antara jumlah yang tercantum dalam RKT dengan yang dilaksanakan secara aktual dikalikan dengan biaya per satuan. e. Biaya pemungutan hasil hutan dibebankan ke biaya produksi. Termasuk dalam biaya pemungutan hasil hutan adalah biaya penebangan, biaya pengangkutan dan lokasi ke pasar, biaya sewa dok pemerintah daerah. Biaya ini diakui pada saat beban telah timbul. f.
Pemenuhan kewajiban terhadap negara sesuai dengan klasifikasinya ada yang dikapitalisasi dan kemudian diamortisasi selama masa konsesi sebagai biaya produksi atau langsung dibebankan ke biaya produksi. Kewajiban perusahaan
pengusahaan hutan terhadap negara antara lain meliputi kewajiban teknis dan kewajiban finansial. Kewajiban teknis meliputi tetapi tidak terbatas pada Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Penyajian Evaluasi Lingkungan (PEL), Rencana Kelola Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Kewajiban Finansial meliputi tetapi tidak terbatas pada Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Biaya Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan (BPPHH), Dana Reboisasi (DR) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) areal. Biaya yang berhubungan dengan kewajiban teknis dikapitalisasi sebagai beban yang ditangguhkan dan diamortisasi selama masa manfaatnya sebagai biaya produksi. Biaya yang berhubungan dengan kewajiban finansial yang ditetapkan pemerintah dibebankan sebagai biaya produksi. Biaya ini diakui pada saat bebannya telah timbul. DR dan PSDH diakui sebagai biaya pada saat dibuat Laporan Hasil Produksi. Karena perusahaan HPH merupakan wajib bayar maka ia memiliki hutang DR dan PSDH bila belum dibayar. Pada saat kayu tebangan dijual ke IPKH, hutang DR dan PSDH akan dikompensasi
terhadap
pendapatan
yang
diterima
setelah
perusahaan
pengusahaan hutan menerbitkan Surat Pengalihan Kewajiban Penyetoran. g. Biaya pemenuhan kewajiban lingkungan dan sosial sesuai dengan klasifikasinya ada yang dikapitalisasi dan kemudian diamortisasi selama masa konsesi sebagai biaya produksi atau langsung dibebankan ke biaya produksi. Biaya yang timbul dapat dikelompokkan menjadi dua: 1. Biaya yang berhubungan dengan studi diagnostik bina desa hutan 2. Biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan bina desa hutan. Biaya yang berhubungan dengan studi diagnostik dibukukan sebagai beban ditangguhkan dan diamortisasi selama masa manfaatnya sebagai biaya produksi. Biaya yang berhubungan dengan pelaksanaannya dibebankan sebagai biaya produksi. Biaya ini diakui pada saat beban telah timbul. h. Biaya pembangunan sarana dan prasarana sesuai dengan klasifikasinya ada yang dikapitalisasi dan kemudian diamortisasi selama masa konsesi sebagai biaya produksi atau langsung dibebankan ke biaya produksi. Biaya pembangunan jalan induk dan jalan cabang dikapitalisasi dan disusutkan selama masa manfaatnya dan dibukukan sebagai biaya produksi. Biaya pembangunan jalan ranting dibehankan sebagai biaya produksi. Biaya ini diakui pada saat beban telah timbul. Terhadap biaya penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan serta asuransi tenaga kerja yang dinikmati unit kegiatan perusahaan yang berhubungan langsung sengan kehutanan maka dicatat sebagai biaya produksi.
Selain biaya-biaya diatas, maka sesuai dengan sifat usaha kehutanan yang berkaitan erat dengan kondisi alam dimana ia berada maka karena perubahan kondisi tersebut dapat mengakibatkan berhentinya usaha. Atas berhentinya usaha tersebut, perlakuan akuntansi yang tepat berdasarkan pada penyebab terjadinya pemberhentian usaha. Beban penghentian produksi yang disebankan kejadian normal dan rutin dibukukan sebagai biaya produksi. Beban penghentian produksi karena force major seperti bencana alam atau kebakaran dicatat sebagai pos luar biasa HTI Biaya produksi HTI tidak terlepas dan karakteristik diatas. Dengan demikian produksi HTI mencakup: a. Biaya perencanaan HTI. Biaya perencanaan HTI adalah biaya-biaya yang berhubungan dengan perolehan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) termasuk luran Hak Pengusahaan
Hutan
(IHPH),
biaya
penyusunan
Rencana
Kerja
Karya
Pengusahaan Hutan (RKPH) dan Rencana Karya Lima Tahunan (RKLT) dikapitalisasi dan kemudian diamortisasi selama masa konsesi dan manfaat sebagai biaya produksi. Biaya-biaya yang berhubungan dengan penyusunan RKT dimasukkan sebagai biaya produksi dalam periode berjalan. b. Biaya penanaman Pada HTI biaya bunga pinjaman yang terjadi dikapitalisasi selama satu daur sebagai HTI dalam pengembangan dan diamortisasi selama masa konsesi sebagai biaya produksi. Sedangkan perlakuan akuntansi terhadap biaya tanam HTI itu sendiri masih ditentukan oleh tersedianya pohon siap tebang: 1. Tersedia pohon siap tebang (base) Apabila tersedia pohon siap tebang maka biaya tersebut dibukukan sebagai biaya produksi. Dengan demikian biaya penanaman yang timbul pada daur pertama pada suatu areal RKT dibukukan sebagai biaya produksi atau dengan kata lain biaya penanaman dikompensasikan dengan nilai pasar wajar atau penghasilan penjualan pohon siap tebang. Perlakuan akuntansi ini dapat dibenarkan atau dilakukan apabila pohon siap tebang dapat menghasilkan pendapatan yang lebih besar atau cukup menutupi biaya tanam pada daur pertama. Jadi bila kondisi dapat memenuhi maka biaya penanaman HTI pada daur pertama harus dibebankan sebagai biaya produksi. Untuk selisih positif
antara penjualan kayu siap tebang dengan biaya penanaman dicatat sebagai pendapatan lain-lain. Sebaliknya bila kondisi tersebut tidak dapat dipenuhi maka biaya penanaman daur pertama HTI dikapitalisasi dan harga jual dan kayu siap tebang diperlakukan sebagai pengurang biaya penanaman HTI. Apabila untuk panen daur pertama menggunakan amortisasi dengan metode garis lurus maka dibagi 35 (masa konsesi HPHTI). Pada penanaman kedua yang dilakukan setelah panen pertama, biaya penanamannya dibebankan sebagai biaya produksi. Biaya penanaman HTI pada daur kedua dan seterusnya harus dicatat sebagai biaya produksi. 2. Tidak tersedia pohon siap tebang (base) Apabila tidak tersedia pohon siap tebang, maka biaya yang berhubungan dengan usaha penanaman dikapitalisasi sebagai HTI dalam pengembangan sampai dengan umursiap tebang dan diamortisasi dimulai sejak penebangan dilakukan serta dibukukan sebagai biaya produksi. Amortisasi dapat dilakukan dengan metode garis lurus atau unit ofproduction. c. Biaya pemeliharaan dan pembinaan tanaman Pada dasamya perlakuan akuntansinya sama dengan biaya tanaman diatas. Salah satu dan kegiatan pemeliharaan dan pembinaan hutan adalah penjarangan. Kegiatan ini akan mendatangkan pendapatan. Perlakuan akuntansinya adalah sebagai berikut: Pendapatan penjarangan dikompensasikan dengan biaya penanaman. Bila terdapat selisish lebih akan dicatat sebagai pendapatan lain-lain. d. Untuk biaya-biaya lainnya seperti pengendalian kebakaran dan pengamanan hutan, pemungutan hasil hutan, pemenuhan kewajiban terhadap negara, pemenuhan kewajiban lingkungan dan sosial, pembangunan sarana dan prasarana serta pengl-ientian produksi, perlakuan akuntansinya sama dengan HPH. HARGA POKOK PRODUKSI KAYU OLAHAN (IPKH) Sesuai karakteristik usahanya maka IPKH adalah tidak berbeda dengan ahaan manufaktur lainnya yaitu memproses bahan baku menjadi produk siap dijual. Sehingga perlakuan akuntansi terhadap biaya produksi dan iitungan harga pokok produksinya menggunakan perlakuan akuntansi yang dilakukan perusahaan manufaktur lainnya. Dengan demikian pada suatu seperti perusahaan manufaktur lazimnya, IPKH dapat memiliki persediaan tebangan, persediaan barang dalam proses, persediaan barang jadi dan diaan bahan pembantu serta perlengkapan.
Dalam pembelian kayu tebangan terjadi pengalihan kewajiban pembayaran DR dan PSDH dan pemegang HPH kepada IPKH pada saat diterbitkannya SKSHH. HARGA POKOK HASIL HUTAN LAINNYA Harga pokok hasil hutan lainnya adalah sebesar seluruh pengorbanan yang dikeluarkan dalam rangka mendapatkan hasil hutan lainnya. BEBAN USAHA Pada Hutan Tanaman Industri, beban umur dan administrasi yang tidak berkaitan dengan kegiatan penanaman, pemeliharaan dan pembinaan hutan dibukukan sebagai beban umum dan administrasi. Sesuai dengan karakteristik yang membedakan antara HTI dengan non HTI, maka: a. Untuk perusahaan kehutanan non HTI, perlakuan akuntansi terhadap beban usaha adalah perlakuan akuntansi yang lazim dilakukan oleh perusahaan pada umumnya. b. Untuk perusahaan kehutanan HTI, perlakuan akuntansi terhadap biaya umum dan administrasi yang tidak berkaitan dengan kegiatan penanaman, pemeliharaan, dan pembinaan hutan dibukukan sebagai beban umum dan administrasi seperti biaya pendidikan dan pelatihan pegawai unit kegiatan akuntansi, biaya asuransi tenaga keja pegawai unit kegiatan personalia. PENDAPATAN DAN BIAYA LAIN-LAIN Definisi Pendapatan
lain-lain
adalah
pendapatan
yang
diperoleh
perusahaan
pengusahaan hutan bukan dan kegiatan normal usahanya. Contohnya antara lain pendapatan sewa gedung, pendapatan bunga. Biaya lain-lain adalah biaya yang timbul sehubungan dengan usaha perusahaan pengusahaan hutan untuk memperoleh pendapatan lain-lain atau kegiatan lain yang bukan kegiatan normal usahanya. Contohnya antara lain adalah biaya bunga, jasa bank, biaya sewa. Pengakuan Pengakuan dilakukan pada saat terjadinya transaksi atau berlalunya waktu (akrual). Penyajian Pendapatan dan biaya lain-lain disajikan secara terpisah dan pendapatan utama dan harga pokok produksi.
