RUANG KAJIAN ANALISIS PENYELENGGARAAN PEMILU 2004 DI KABUPATEN BEKASI. Oleh : Adi Susila. Abstract

RUANG KAJIAN

ANALISIS PENYELENGGARAAN PEMILU 2004 DI KABUPATEN BEKASI Oleh : Adi Susila

Abstract 2004 election is considered as a strategic election. It is because 2004 election is the first election in Indonesia implemented after 1945 constitutions amendment. Based on this amendment, for the first time, the election is held by an election commission which characteristic is national, stable, and independent. Besides, 2004 legislative election use two systems, namely, the proportional with open list to choose the members of representatives (DPR) and regional representatives (DPRD), and district system that has many representatives to choose the member of DPD (regional representatives). In this election, the president and its vice are also elected directly. Therefore, many people doubt the election implementation, in fact, many observer predict that it will become bloody election. It is interesting to learn the implementation of 2004 election that ends successively. The 2004 election implementation in Bekasi is included. In the implementation of legislative election in Bekasi, there are two replacements of selected candidates. This writing analyzes the 2004 election implementation in Bekasi included the replacements of selected candidates. Keywords :The 2004 Election, members of representatives (DPR), Regional Representatives (DPRD), and District Representatives (DPD)

a.

Pendahuluan

Keywords : Perubahan UUD RI 1945 mengamanatkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan

dilaksanakan menurut UndangUndang Dasar. Berdasarkan perubahan tersebut seluruh anggota DPR, Dewan

27 Jurnal Madani Edisi II/Nopember 2006

Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, DPRD Propinsi, dan DPRD Kota/ Kabupaten dipilih melalui pemilihan umum (Pemilu) yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Melalui Pemilu tersebut akan lahir lembaga perwakilan dan pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah bersamasama DPR telah dan sedang menyiapkan perangkat aturannya berupa paket UU Politik yang terdiri dari UU Partai Politik; UU Pemilihan Umum; UU Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden; UU Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD; dan UU Mahkamah Konstitusi. Paket UU bidang politik ini biasanya setiap lima tahun sekali mengalami perubahan. Untuk Pemilu 2004, dasar penyelenggaraannya adalah UU No 31/2002 tentang Partai Politik, UU No 12/2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Sesuai dengan amanat reformasi, penyelenggaraan Pemilu harus dilaksanakan secara lebih berkualitas agar lebih menjamin derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi, dan memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Namun penyelenggaraan pemilu yang berkualitas tersebut terancam tidak terwujud disebabkan oleh faktor-faktor baik yang berasal dari internal kelembagaan penyelenggara pemilu maupun yang berasal dari masyarakat.

Yang bertindak sebagai penyelenggara Pemilu menurut undang-undang adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Struktur organisasi penyelenggara Pemilu terdiri atas KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Selanjutnya dalam melaksanakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS) membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Memperhatikan tugas dan wewenang, serta kewajiban KPU sebagaimana diatur dalam UU Pemilu Pasal 25 dan 26, terdapat beberapa hal yang berpotensi menjadi hambatan bagi KPU dalam menjalankan tugasnya. Secara umum hambatan ini muncul dari sempitnya waktu yang dimiliki oleh KPU untuk merencanakan pelaksanaan Pemilu, keterbatasan sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya (fasilitas dan keuangan), serta persoalan koordinasi. Sempitnya waktu menjadi kendala karena berkaitan dengan penetapan peserta Pemilu yaitu Partai Politik dan peserta perseorangan untuk anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Untuk dapat menjadi peserta Pemilu, Partai Politik harus memenuhi syarat, yaitu: diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik; memiliki pengurus lengkap sekurang-


kurangnya di 2/3 (dua pertiga) dari seluruh jumlah propinsi; memiliki pengurus lengkap sekurangkurangnya di 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Kabupaten/Kota di Propinsi; memiliki anggota sekurang-kurangnya 1000 (seribu) orang atau sekurangkurangnya 1/1000 (seperseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota partai politik; pengurus partai harus mempunyai kantor tetap; mengajukan nama dan tanda gambar partai politik kepada KPU. Untuk menetapkan tata cara penelitian dan melaksanakan penelitian keabsahan syarat-syarat partai politik sebagai peserta Pemilu jelas membutuhkan waktu yang cukup lama. Mengingat jumlah partai politik yang mencapai 100 lebih dan jadwal Pemilu yang telah ditetapkan pada tanggal 5 April 2004, dikhawatirkan pelaksanaan penelitian keabsahan syarat-syarat tersebut akan melampaui pelaksanaan Pemilu. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik antara partai politik dengan KPU, serta gagalnya Pemilu dilaksanakan tepat waktu. Demikian juga penelitian untuk menilai keabsahan peserta Pemilu Perseorangan dikhawatirkan tidak dapat dilaksanakan KPU secara tepat waktu. Apabila pelaksanaan Pemilu molor dari waktu yang telah ditetapkan, hal ini akan mempunyai konsekuensi munculnya kekosongan kekuasaan yang akan berdampak pada stabilitas nasional. Keterbatasan sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya (keuangan dan fasilitas) disinyalir akan

menghambat tugas dan kewajiban KPU khususnya dalam memperlakukan peserta Pemilu secara adil dan setara, serta dalam menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat. Berlaku adil dan setara ini berkaitan dengan kualitas moral seseorang yang perwujudannya sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor internal orang yang bersangkutan dan sistem yang melingkupinya. Diduga sistem yang ada belum efektif dalam mengkondisikan nilai-nilai adil dan setara ini. Artinya setiap anggota KPU berpotensi berlaku tidak adil dan setara karena lemahnya sistem khususnya sistem seleksi anggota KPU dan sistem pengawasannya. Keterbatasan keuangan dan fasilitas diperkirakan akan menghambat kewajiban KPU dalam menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat. Keterbatasan keuangan dan fasilitas ini akan menghambat tugas KPU dalam pengadaan dan distribusi perlengkapan pelaksanaan Pemilihan Umum. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang, Pengadaan dan Pendistribusian Surat Suara beserta Perlengkapan Pelaksanaan Pemilu dilaksanakan secara cepat, tepat, dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, dan hemat anggaran. Surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan Pemilu ini harus sudah diterima Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemungutan Luar Negeri (PPLN) selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum pemungutan suara. Ketentuan ini mengharuskan KPU menyusun strategi dan taktik,


serta aturan-aturan yang jelas agar dalam proses tender pengadaan surat suara dan perlengkapan lainnya tidak berbau Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN), demikian pula dalam pendistribusiannya. Adapun persoalan-persoalan yang muncul pada tingkat Kabupaten/Kota dapat terjadi pada tahap pembentukan kelembagaan penyelenggara Pemilu, pendaftaran pemilih, pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota, kampanye, verifikasi dana kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu. Sesuai dengan ketentuan undangundang, untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan, dibentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) oleh KPU Kabupaten/Kota. Mengingat sempitnya waktu dan kurangnya sosialisasi, proses pembentukan PPK dan PPS ini diperkirakan akan menghadapi kendala-kendala baik yang berasal dari internal KPU Kabupaten/Kota maupun yang berasal dari masyarakat. Kendala internal berupa KKN berpotensi muncul karena lemahnya pengawasan dari masyarakat. Apabila PPK dan PPS telah terbentuk, KPU Kabupaten/Kota diperkirakan akan menghadapi masalah koordinasi dan konsolidasi mengingat beragamnya asal-usul dan latar belakang anggota KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS. Persoalan koordinasi dan konsolidasi ini tidak boleh dianggap remeh karena ketatnya jadwal penyelenggaraan Pemilu.

Persoalan-persoalan yang dapat diidentifikasi pada tahap pendaftaran pemilih diantaranya berkaitan dengan akurasi data, dan ketepatan waktu. Akurasi data sangat ditentukan oleh kualitas petugas pendaftar pemilih. Sangat dimungkinkan, karena kurangnya kemampuan petugas dan biasanya pekerjaan ini dilakukan secara sambilan pencatatannya kurang akurat. Disamping itu, sulitnya menemui pemilih khususnya yang pulang kerja pada malam hari akan mengakibatkan molornya waktu pencatatan data pemilih. Padahal pendaftaran pemilih harus selesai dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara. Pada tahap pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan penetapan atas keabsahan data calon anggota DPRD Kabupaten/Kota. Setelah itu, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari, KPU Kabupaten/Kota menyampaikan hasil penelitian kepada pengurus Partai Politik Peserta Pemilu. Apabila seorang calon ditolak karena tidak memenuhi syarat calon, penolakannya diberitahukan secara tertulis kepada pengurus Partai Politik Peserta Pemilu untuk diberi kesempatan melengkapi dan / atau memperbaiki syarat calon atau mengajukan calon lain selambatlambatnya 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan penolakan. Selanjutnya nama calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan diumumkan dalam Lembaran Daerah dan dipublikasikan


melalui media massa. Pada tahap penelitian ini, KPU Kabupaten/Kota akan menghadapi kesulitan untuk melakukan verifikasi khususnya berkenaan dengan daftar kekayaan yang dimiliki setiap calon anggota DPRD Kabupaten/Kota. Disamping membutuhkan waktu, validitas dan reliabilitas data kekayaan calon juga akan sulit didapatkan. Yang tidak kalah potensi masalahnya adalah perihal urutan nama calon dalam daftar calon anggota DPRD Kabupaten/Kota. Meskipun penetapan urutan nama calon dilakukan melalui mekanisme internal partai politik, apabila terjadi konflik dalam penetapannya pasti akan berimbas pada KPU Kabupaten/Kota. Diduga konflik akibat penetapan urutan nama calon pada Pemilu 2004 nanti akan cukup tinggi. Kendala lainnya yang bakal dihadapi KPU Kabupaten/Kota adalah pada publikasi calon. Persoalannya berkaitan dengan format publikasi khususnya untuk pemilih di pedesaan yang jumlahnya cukup besar. Mengingat banyaknya Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, maka perlu didisain format publikasi yang ‘mudah’ ditangkap oleh pemilih. Belajar dari pengalaman sebelumnya, kampanye merupakan tahap yang bakal paling merepotkan kerja KPU Kabupaten/Kota. Karena pada tahap inilah Partai Peserta Pemilu paling banyak melakukan pelanggaran seperti melanggar waktu kampanye, tempat kampanye, materi kampanye, dan dana kampanye. Apalagi dalam undang-undang Pemilu

Tahun 2003 ini lebih banyak lagi aturan-aturan tentang larangan dalam kampanye. Dan yang terakhir permasalahan-permasalahan yang muncul pada tahap pemungutan, penghitungan suara, dan penetapan hasil pemilihan umum. Pada tahap ini permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan surat suara dan perlengkapan lainnya, seperti kekurangan surat suara, dan ketidakdisiplinan pemilih. Disamping permasalahan yang berasal dari internal kelembagaan KPU Kabupaten/Kota, permasalahan penyelenggaraan Pemilu juga dapat berasal dari masyarakat. Yang sering dikhawatirkan sebagaimana ditunjukkan oleh beberapa polling yang diadakan oleh berbagai lembaga adalah sikap apatis masyarakat. Sikap apatis ini disebabkan oleh kinerja partai politik yang dinilai tidak banyak menyuarakan kepentingan masyarakat. Para elite politik dinilai lebih banyak menyuarakan kepentingannya sendiri atau kelompoknya. Apabila sikap apatis ini tidak segera mendapat respon dari para elite politik, dikhawatirkan akan menurunkan kualitas Pemilu. A. Proses Penyelenggaraan Pemilu 2004 di Kabupaten Bekasi Secara umum penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Bekasi Tahun 2004 berjalan dengan lancar dan aman. Hal itu ditandai dengan tidak adanya gejolak ataupun kerusuhan selama


berlangsungnya Pemilu 2004 di Kabupaten Bekasi. Bahkan berdasarkan laporan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Bekasi tidak ditemukan pelanggaran pemilu yang berarti, kebanyakan pelanggaran terjadi pada saat kampanye, yaitu pelanggaran lalu lintas. Namun demikian terdapat catatan-catatan berupa permasalahan yang perlu mendapat perhatian guna perbaikan penyelenggaraan pemilu di masa mendatang. Domain permasalahan ini ada di KPU Kabupaten Bekasi, Sekretariat KPU Kabupaten Bekasi, Pemda Kabupaten Bekasi, Partai Politik, KPU Pusat, KPU Propinsi Jawa Barat, maupun masyarakat Bekasi pada umumnya. Berikut ini permasalahanpermasalahan penyelenggaraan Pemilu 2004 di Kabupaten Bekasi yang menonjol:

dan kepatutan. Hal yang sama dilakukan oleh PPK untuk memilih dan menetapkan 3 orang anggota PPS. Pembentukan KPPS dilakukan dengan cara musyawarah yang dipimpin Ketua PPS dengan difasilitasi Kepala Desa dan diikuti oleh Ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT), dan tokoh-tokoh masyarakat. Pelatihan dan pengawasan kinerja PPK dan PPS dilakukan melalui rapat kerja teknis yang pelaksanaannya disesuaikan dengan tahapan pemilu. Disamping itu KPU Kabupaten Bekasi membentuk Tim Monitoring dimana setiap anggota KPU Kabupaten Bekasi melakukan pembinaan terhadap 4 – 5 PPK. Dengan cara demikian, disamping ada kunjungan anggota KPU Kabupaten Bekasi ke PPK binaannya secara rutin, juga dapat dilakukan komunikasi yang intens antara anggota KPU Kabupaten dengan PPK binaannya. Permasalahan: 1. Mekanisme pembentukan PPK dan PPS sebagaimana diuraikan di atas memang demokratis, namun dari segi waktu dan biaya kurang efisien. 2. Terdapat beberapa PPK dan PPS yang hubungannya kurang harmonis dengan sekretariat PPK dan Sekretariat PPS. 3. Di beberapa PPK dan PPS dukungan Camat dan Kepala Desa kurang optimal.

Pembentukan, Pelatihan, dan Pengawasan Kinerja Pelaksana Pemilu di Kab. Bekasi Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kabupaten Bekasi menggunakan mekanisme sama seperti pembentukan KPU Kabupaten, yaitu melalui seleksi. Seleksi pertama dilakukan oleh suatu panitia (tiga orang) yang ditunjuk oleh camat. Berdasarkan hasil seleksi ini, Camat mengajukan 10 calon anggota PPK kepada KPU Kabupaten Bekasi. Selanjutnya KPU Kabupaten Bekasi memilih dan menetapkan 5 orang anggota PPK melalui uji kelayakan

Pelaksanaan Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk telah

Sebagaimana ketentuan yang digariskan oleh KPU,


pelaksanaan Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B) dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sementara tugas PPS adalah: menerima DPS dari KPU Kabupaten melalui PPK; menetapkan DPS; mengumumkan DPS di tempattempat yang mudah dibaca penduduk; menampung usul perbaikan identitas pemilih bila terjadi kekeliruan dalam pemutahiran identitas pemilih; mendaftar penduduk yang berhak memilih tetapi belum terdaftar; menyusun Daftar Pemilih Tambahan; berkoordinasi dengan petugas Coklit dengan kemungkinan adanya Pendaftar Pemilih Tambahan; menyerahkan daftar pemilih tambahan dan perbaikan identitas pemilih kepada KPU Kabupaten. Permasalahan: 1. Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan Kartu Pemilih yang disusun oleh BPS masih banyak terjadi kesalahan, seperti kesalahan penulisan nama, alamat, umur. Bahkan ditemukan anggota TNI dan anak-anak yang belum memiliki hak pilih didata sebagai pemilih. 2. Ada beberapa penduduk yang telah memiliki hak pilih belum didata sebagai pemilih 3. Waktu penyerahan DPS dan DPT kepada KPU Kabupaten sangat mepet. 4. Akibat ketidakakurat data pemilih tersebut, tugas PPS menjadi lebih berat. 5. Perlu kehati-hatian dan aturan yang jelas mengenai penetapan Daftar Pemilih Tambahan.

Verifikasi Peserta Pemilu Untuk melaksanakan verifikasi peserta pemilu baik partai politik maupun perseorangan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), KPU Kabupaten Bekasi membentuk Pokja Verifikasi Peserta Pemilu yang diketuai Abdurrohman, salah seorang anggota KPU Kabupaten Bekasi. Pokja ini bertugas melakukan verifikasi administratif dan faktual terhadap peserta pemilu. Verifikasi administratif adalah pemeriksaan terhadap bukti tertulis berkenaan dengan pemenuhan syarat partai politik atau perseorangan calon anggota DPD untuk menjadi peserta pemilu. Adapun penelitian faktual adalah pemeriksaan dan pencocokan terhadap kebenaran bukti tertulis berkenaan dengan pemenuhan syarat-syarat partai politik atau perseorangan calon anggota DPD menjadi peserta pemilu. Permasalahan: Verifikasi administratif dan faktual terhadap partai politik relatif tidak banyak permasalahan. Disamping jumlahnya yang tidak terlalu banyak, untuk verifikasi faktual dilakukan di kantor partai yang bersangkutan. Agak merepotkan adalah verifikasi administratif maupun faktual terhadap 1000 orang atau seperseribu dari jumlah penduduk di Kabupaten Bekasi sebagai anggota dan pendukung partai politik. Permasalahan banyak ditemui pada saat verifikasi faktual anggota DPD. Hal ini karena disamping jumlahnya yang banyak, juga data identitas pendukung calon DPD seringkali tidak


akurat, sehingga sangat menyulitkan dalam melakukan verifikasi. Bahkan ada beberapa penduduk yang namanya dicantumkan sebagai pendukung salah satu calon anggota DPD, ketika diverifikasi sangat ketakutan karena tidak tahu menahu tentang dukungan tersebut. Oleh karena itu perlu dipikirkan mekanisme verifikasi faktual pendukung calon anggota DPD serta anggaran untuk verifikasi faktual tersebut.

pemetaan Daerah Pemilihan (DP) dimana setiap DP jumlah kursinya 312 kursi. Berdasarkan ketentuan tersebut dan setelah melalui uji publik, maka KPU Kabupaten Bekasi mengusulkan kepada KPU Pusat untuk ditetapkan Daerah Pemilihan Kabupaten Bekasi, yaitu: 1. DP Bekasi 1 (7 kursi) terdiri dari Kecamatan: Setu, Cikarang Selatan, Cikarang Pusat, Serang Baru, Bojong Mangu, Cibarusah. 2. DP Bekasi 2 (7 kursi) terdiri dari Kecamatan: Cibitung dan Cikarang Barat. 3. DP Bekasi 3 (8 kursi) terdiri dari Kecamatan Tambun Selatan. 4. DP Bekasi 4 (9 kursi) terdiri dari Kecamatan: Tarumajaya, Babelan, Tambun Utara, Tambelang, Sukawangi. 5. DP Bekasi 5 (7 kursi) terdiri dari Kecamatan: Pebayuran, Kedungwaringin, Sukatani, Sukakarya, Cabangbungin, Muara Gembong 6. DP Bekasi 6 (7 kursi) terdiri dari Kecamatan: Cikarang Timur, Cikarang Utara, Karang Bahagia. Permasalahan: Permasalahan dalam penetapan Daerah Pemilihan berkaitan dengan penerapan prinsip keadilan atau prinsip akuntabilitas. Apabila prinsip keadilan yang dijadikan dasar, maka kecenderungannya DP banyak sementara kursi per DP sedikit. Sebaliknya apabila prinsip akuntabilitas yang dijadikan dasar, maka kecenderungannya adalah DP sedikit sementara kursi per DP banyak.

Pemetaan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Pemetaan Daerah Pemilihan anggota DPRD Kabupaten Bekasi dilakukan dengan cara: pertama-tama ditetapkan terlebih dahulu alokasi kursi untuk DPRD Kabupaten Bekasi yang ditentukan berdasarkan proporsionalitas jumlah penduduk. Berdasarkan ketentuan tersebut, alokasi kursi untuk DPRD Kabupaten Bekasi berjumlah 45 kursi (karena jumlah penduduk Kabupaten Bekasi 1,8 juta). Kursi tersebut selanjutnya didistribusikan ke setiap kecamatan dengan terlebih dahulu ditetapkan kuota setiap kursi. Kuota tersebut diperoleh dengan cara membagi jumlah penduduk dengan jumlah kursi yang ada, sehingga diperoleh kuota satu kursi DPRD Kabupaten Bekasi adalah 41.720 jiwa. Berdasarkan kuota tersebut dapat diketahui alokasi kursi untuk setiap kecamatan dengan cara membagi jumlah penduduk di suatu kecamatan dengan kuota per kursi. Setelah diketahui alokasi kursi untuk setiap kecamatan, maka dapat dilakukan


Sosialisasi

Pemuda Pancasila, GMNI, para mahasiswa, SPSI, Serikat Pekerja Metal. Adapun kegiatan yang sudah dilakukan diantaranya: acara kesenian bekerjasama dengan Kelompok Pengamen Jalanan, Dewan Kesenian Bekasi, dan Unisma Bekasi; pembuatan spanduk, leaflet, brosur; ceramah di setiap kecamatan pada acara rapat minggon, ceramah di kawasan industri; sosialisasi di kalangan aparatur Pemda Kabupaten Bekasi; sosialisasi di kalangan partai politik peserta pemilu; bekerjasama dengan Konsorsium Pendidikan Pemilih mengadakan sosialisasi dan simulasi di kalangan petani dan masyarakat tertinggal di Kecamatan Cibarusah; bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi dan PGRI mengadakan sosialisasi di kalangan guru dan sekolah-sekolah; bekerjama dengan Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) dan Palang Merah Indonesia (PMI) mengadakan sosialisasi di kalangan veteran dan tokoh-tokoh pejuang dan relawan. Permasalahan: Sosialisasi merupakan program dan kegiatan yang sangat luas sehingga membutuhkan perencanaan, strategi, anggaran, dan kerjasama dengan berbagai pihak. KPU Kabupaten Bekasi telah berupaya menggandeng berbagai kalangan masyarakat khususnya kalangan pengusaha, namun hasilnya kurang optimal. Padahal kegiatan sosialisasi ini dapat dilakukan dengan pendekatan sosial budaya, namun karena keterbatasan dana, waktu, dan

Untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi Pemilu 2004, KPU Kabupaten Bekasi membentuk Pokja Sosialisasi yang diketuai Idham Kholik, salah seorang anggota KPU Kabupaten Bekasi. Pokja ini bertugas merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program sosialisasi. Sosialisasi ini diarahkan pada dua hal, yaitu: bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2004 dan bagaimana masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan benar. Berdasarkan hal tersebut materi sosialisasi ada dua, yaitu: sosialisasi paket UU Politik dan teknis pemungutan dan penghitungan suara. Dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi ini, KPU Kabupaten Bekasi menjalin kerjasama dengan berbagai kalangan masyarakat seperti Kelompok Pengamen Jalanan (KPJ), Dewan Kesenian Bekasi, Universitas Islam 45 Bekasi, Sekolah Tinggi Ilmu Agama Al Ghazi, berbagai organisasi keagamaan dan kemasyarakat, organisasi profesi, kawasan industri, sekolah menengah atas, dan Pemda Kabupaten Bekasi. Disamping itu, KPU Kabupaten Bekasi juga mempelopori dan memfasilitasi pembentukan Konsorsium Pendidikan Pemilih (KPP) yang beranggotakan berbagai organisasi kepemudaan seperti HMI, PMII, Pemuda Muhammadiyah, Pemuda NU,


SDM, program yang telah disusun Pokja Sosialisasi kurang optimal.

memenuhi syarat, dan 1 orang calon dari PAN diputuskan oleh Pengadilan Negeri Bekasi menggunakan ijasah palsu. Penetapan Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten Bekasi diputuskan melalui Rapat Pleno KPU Kabupaten Bekasi untuk selanjutnya disampaikan kepada KPU untuk ditetapkan melalui SK KPU. Permasalahan: Pada tahapan ini, permasalahan lebih banyak ada pada Partai Politik Peserta Pemilu yang kurang disiplin mentaati jadwal pengajuan calon yang telah dibuat KPU Kabupaten Bekasi dan pemenuhan syarat-syarat calon legislatif. Masih ada upaya-upaya untuk melakukan manipulasi persyaratan terutama syarat pendidikan. Padahal apabila Partai Politik menerapkan sistem seleksi yang ketat, maka hal itu tidak akan banyak merepotkan KPU Kabupaten Bekasi.

Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Untuk melaksanakan kegiatan pengajuan, pemeriksaan, dan penetapan Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, KPU Kabupaten Bekasi membentuk Pokja Calon Legislatif yang diketuai Abdurrohman, salah seorang anggota KPU Kabupaten Bekasi. Pokja ini bertugas menyusun jadwal pengajuan, pemeriksaan, dan penetapan Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten Bekasi. Untuk memudahkan pengadministrasian, pokja ini dibagi ke dalam satuan-satuan kerja dimana setiap satu satuan menangani pengajuan dan pemeriksaan caleg dari lima partai politik peserta pemilu 2004. Total Calon DPRD Kabupaten Bekasi berjumlah 651 orang yang berasal dari 24 Partai Politik Peserta Pemilu dengan rincian: PNI Marhaenisme (20 calon); PBSD (18 calon); PBB (35 calon); Partai Merdeka (8 orang); PPP (53 orang); PPDK (13 calon); PIB (24 calon); PNBK (21 orang); Partai Demokrat (36 calon); PKPI (18 calon); Partai PDI (6 calon); PNUI (18 calon); PAN (31 calon); PKPB (21 calon); PKB (46 calon); PKS (50 calon); PBR (47 calon); PDIP (53 calon); PDS (23 calon); Partai Golkar (53 calon); Partai Patriot Pancasila (21 calon); PSI (20 calon); PPD (7 calon); Partai Pelopor (9 calon). Dari 651 calon tersebut terdapat 10 orang calon yang tidak

Kampanye Untuk lebih memudahkan dalam memantau dan menindaklanjuti serta memonitor kegiatan Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu 2004 di Kabupaten Bekasi, KPU Kabupaten Bekasi membentuk Pokja Kampanye yang diketuai Abdurrohman, salah satu anggota KPU Kabupaten Bekasi. Pokja ini bertugas bersama-sama partai politik menyusun jadwal kampanye, menentukan lapangan tempat kampanye, melaksanakan pemantauan, menindaklanjuti dan memonitor pelaksanaan kampanye Partai Politik Peserta Pemilu 2004 di


Kabupaten Bekasi. Dan Pokja ini telah berhasil menyusun jadwal kampanye yang diputuskan melalui rapat yang dihadiri Partai Politik Peserta Pemilu 2004, unsur Pemda, dan unsur kepolisian. Disamping jadwal kampanye, rapat juga berhasil memutuskan Kesepakatan Bersama Partai-Partai Peserta Pemilu 2004 untuk melaksanakan kampanye damai. Dan berdasarkan SK Bupati Bekasi tentang ijin lapangan milik Pemda Bekasi untuk tempat kampanye, maka telah disepakati antara KPU Kabupaten Bekasi dengan Partai-Partai Politik Peserta Pemilu mengenai lapanganlapangan yang digunakan sebagai tempat kampanye. Oleh karena pelaksanaan kampanye di Kabupaten Bekasi dapat berjalan lancar tanpa ada gejolak. Permaslahan: Permasalahan kampanye lebih banyak menyangkut persoalan koordinasi dan komunikasi antara KPU Kabupaten Bekasi, Pihak Kepolisian, Pemda dan aparat di bawahnya, dan Partai Politik Peserta Pemilu. Selama ini banyak keluhan dari pihak Kepolisian bahwa pemberitahuan waktu kampanye dan juru kampanye oleh pihak Parpol selalu mepet waktunya sehingga menyulitkan pihak Kepolisian dalam menyiapkan pengamanan.

Meskipun sudah dilakukan verifikasi tetap saja terdapat kesalahan pada Daftar Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Bekasi. Dalam hal ini KPU Kabupaten Bekasi memiliki pengalaman yang cukup mendebarkan dimana menjelang hari H diketahui bahwa surat suara untuk DP II tertukar dengan DP III. Namun karena ada koordinasi yang baik antara KPU Kabupaten Bekasi, KPU Propinsi Jawa Barat, KPU Pusat, serta pihak percetakan, maka permasalahan tersebut dapat diatasi. Di samping permasalahan kesalahan penulisan Daftar Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, juga terdapat permasalahan ketepatan jadwal pencetakan surat suara dan permasalahan distribusinya. B. Hasil Pemilu 2004 di Kabupaten Bekasi Perolehan Suara dan Kursi di Setiap Daerah Pemilihan Penentuan perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten dari setiap partai politik didasarkan atas seluruh hasil penghitungan suara sah di suatu daerah pemilihan sebagaimana diatur dalam SK KPU No 25 Tahun 2004 tentang Penetapan Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tatacara Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pasal 24 – 30. Dari hasil penghitungan seluruh suara sah yang diperoleh partai politik

Verifikasi Daftar Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Dalam Rangka Pembuatan Surat Suara


di suatu daerah pemilihan, ditetapkan angka Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP). Angka ini diperoleh dengan cara membagi suara sah seluruh partai politik untuk pemilihan umum Anggota DPRD Kabupaten dengan jumlah kursi di setiap daerah pemilihan. Setelah ditetapkan angka BPP di suatu daerah pemilihan, selanjutnya jumlah suara sah masingmasing partai politik di suatu daerah pemilihan dibagi dengan angka BPP, dengan ketentuan: a. Apabila jumlah suara sah partai politik sama atau lebih besar dari angka BPP, maka diperoleh kursi dalam penghitungan tahap pertama, dengan kemungkinan masih terdapat sisa suara sah partai politik yang dihitung dalam penghitungan tahap kedua; b. Apabila jumlah suara sah partai politik lebih kecil dari pada angka BPP, dalam penghitungan tahap pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak memperoleh kursi dan jumlah suara sah partai politik tersebut dikategorikan sebagai sisa suara sah partai politik yang dihitung dalam penghitungan tahap kedua, yaitu dalam hal masih terdapat sisa kursi di daerah pemilihan tersebut, termasuk sisa suara sah partai politik dalam penghitungan tahap pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a; c. Pembagian sisa kursi pada penghitungan tahap kedua, dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi yang belum terbagi satu demi satu berturut-turut, dimulai dari partai

politik yang mempunyai sisa suara paling banyak sampai sisa kursi tersebut habis terbagi; d. Apabila jumlah partai politik yang mempunyai jumlah sisa suara sama lebih banyak daripada jumlah sisa kursi yang belum terbagi habis, maka sisa kursi tersebut dibagikan kepada partai politik yang bersangkutan berdasarkan undian; e. Undian sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilakukan dalam rapat pleno KPU Kabupaten yang dihadiri saksi dan panitia pengawas pemilihan umum Kabupaten serta undangan, dengan ketentuan masing-masing partai politik yang mengikuti undian memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh satu sisa kursi. Penentuan perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dengan menggunakan mekanisme sebagaimana diuraikan di atas dilaksanakan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Bekasi yang diselenggarakan pada tanggal 7 Mei 2004 bertempat di ruang rapat Bupati Bekasi. Rapat pleno tersebut dihadiri para pimpinan partai politik peserta Pemilu 2004, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Bekasi, para pejabat Pemda Kabupaten Bekasi, dan para undangan lainnya. Semula rapat pleno akan diselenggarakan di kantor KPU Kabupaten Bekasi, namun karena pertimbangan keamanan tempatnya dipindah ke gedung Pemda Kabupaten Bekasi.


Suasana saat itu sangat menegangkan dikarenakan ancaman dua calon Anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang akan mengerahkan massa sebagai ungkapan ketidakpuasan mereka terhadap perolehan suara mereka. Akhirnya mereka membuktikan ancamannya sehingga gedung Pemda Kabupaten Bekasi dikepung oleh massa dari PBB dan Partai Golkar. Namun demikian rapat pleno dapat dilaksanakan dan berhasil menetapkan perolehan suara, kursi, dan calon terpilih untuk setiap daerah pemilihan meskipun diwarnai walk out dari utusan Partai Bulan Bulan Bintang. Untuk DP Bekasi 1, total perolehan suara sah partai politik 179.956 suara, kursi yang diperebutkan 7, sehingga diperoleh angka BPP 25.708. Dengan membagi perolehan suara sah partai politik dengan angka BPP tersebut diperoleh komposisi partai politik yang mendapatkan kursi sebagai berikut: pada penghitungan tahap pertama hanya partai Golkar yang memperoleh kursi, yaitu sebanyak 2 kursi. Sementara pada penghitungan tahap kedua partai Golkar mendapat 1 kursi (total perolehan suara Partai Golkar 3 kursi); PDIP 1 kursi; PPP 1 kursi; PKS 1 kursi; dan Partai Demokrat 1 kursi. Total perolehan suara sah partai politik untuk DP Bekasi 2 adalah 138.024, dan kursi yang diperebutkan 7 kursi sehingga diperoleh angka BPP 19.718. Berdasarkan angka BPP tersebut diperoleh komposisi partai politik yang memperoleh kursi, yaitu pada penghitungan tahap pertama Partai Golkar dan PKS masing-masing

memperoleh 1 kursi. Sementara pada penghitungan tahap kedua diperoleh komposisi sebagai berikut: Partai Golkar 1 kursi (total perolehan Partai Golkar 2 kursi); PDIP 1 kursi; Partai Demokrat 1 kursi; PPP 1 kursi; dan PAN 1 kursi. Perolehan kursi PAN ini berdasarkan keputusan MK kemudian diberikan kepada PBB. Untuk DP Bekasi 3, total perolehan suara sah partai politik 158.703 suara, kursi yang diperebutkan berjumlah 8 kursi, sehingga diperoleh angka BPP 19.838. Berdasarkan angka BPP tersebut diperoleh komposisi partai politik yang memperoleh kursi, yaitu pada penghitungan tahap pertama, PKS, Partai Golkar, dan Partai Demokrat masing-masing memperoleh 1 kursi. Sementara pada penghitungan tahap kedua diperoleh komposisi partai politik yang memperoleh kursi sebagai berikut: PKS 1 kursi (total kursi PKS 2 kursi); PDIP 1 kursi; PAN 1 kursi; PPP 1 kursi; PDS 1 kursi. Total perolehan suara sah partai politik di DP Bekasi 4 adalah 185.332 suara, kursi yang diperebutkan 9, sehingga diperoleh angka BPP 20.592. Berdasarkan angka BPP tersebut diperoleh komposisi partai politik yang memperoleh kursi, yaitu pada penghitungan tahap pertama, Partai Golkar, PKS, dan PDIP masingmasing memperoleh 1 kursi. Sementara pada penghitungan tahap kedua, komposisi partai politik yang memperoleh kursi adalah sebagai berikut: Partai Golkar 1 kursi (total 2 kursi); PKS 1 kursi (total 2 kursi); PDIP 1 kursi (total 2 kursi); Partai Demokrat 1 kursi; PPP 1 kursi; dan PBB 1 kursi.


Sementara pada DP Bekasi 5, total perolehan suara sah partai politik adalah 172.671 suara, kursi yang diperebutkan 7 kursi, sehingga diperoleh angka BPP 24.667. Berdasarkan angka BPP tersebut diperoleh komposisi partai politik yang memperoleh kursi, yaitu pada penghitungan tahap pertama, Partai Golkar memperoleh 2 kursi, dan PDIP 1 kursi. Sementara pada penghitungan tahap kedua diperoleh komposisi sebagai berikut: PDIP 1 kursi (total 2 kursi); PKS 1 kursi; PPP 1 kursi; Partai Demokrat 1 kursi. Dan terakhir total perolehan suara sah partai politik untuk DP Bekasi 6 adalah 150.735 suara, kursi yang diperebutkan 7 kursi, sehingga diperoleh angka BPP 21.534. Berdasarkan angka BPP tersebut diperoleh komposisi perolehan suara, yaitu pada penghitungan tahap pertama, Partai Golkar memperoleh 2 kursi, PDIP memperoleh 1 kursi. Sementara pada penghitungan tahap kedua diperoleh komposisi sebagai berikut: PPP 1 kursi; PKS 1 kursi; Partai Demokrat 1 kursi; dan PKB 1 kursi. Dengan demikian komposisi partai politik yang memperoleh kursi untuk semua DP di Kabupaten Bekasi adalah sebagai berikut: 1. P. Golkar memperoleh kursi. 2. PDIP memperoleh kursi. 3. PKS memperoleh kursi. 4. PPP memperoleh kursi.

5. P. Demokrat memperoleh 6 kursi 6. PBB memperoleh 2 kursi 7. PKB memperoleh 1 kursi 8. PDS memperoleh 1 kursi 9. PAN memperoleh 1 kursi _______ Total 45 kursi Calon Terpilih di Setiap Daerah Pemilihan Penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota didasarkan pada perolehan kursi partai politik dan nomor urut serta nama calon yang tercantum dalam daftar calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di suatu daerah pemilihan, dengan ketentuan: a. Apabila angka perolehan suara sah nama calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota sama atau lebih besar dari pada angka BPP, KPU Kabupaten/Kota menetapkan nama calon tersebut sebagai calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota; b. Apabila angka perolehan suara sah nama calon lebih kecil dari pada angka BPP atau apabila partai politik memperoleh sejumlah kursi, sedangkan nama-nama calon tidak ada yang memperoleh suara, KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon terpilih di daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkuta, dimulai dari nomor urut paling kecil.

12 8 8 6


Berdasarkan ketentuan tersebut di atas melalui rapat pleno KPU Kabupaten Bekasi tanggal 7 Mei 2004 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

diperoleh Daftar Anggota DPRD Kabupaten Bekasi terpilih sebagai berikut:

Nama H.Nachrowi Solihin, BA Drs.K.H.Iip Sarip Bustomi Gatot Sumaryadi Tovan Ir.H.Nirwan Fauzi,MRE Hj.Titin Atikah Drs.H.Damanhuri Husein Mulyadi Djauhari, SE Ibas Soewarto, Bc.Hk H. Maulana Hafidz, Bsc Drs.H.Munir Abbas Bukhori H.Yaman Edie Bair Ir.H.Taupan Yudono,MM Jejen Sayuti Ir. Alexander Dolok Saribu Nuradi S. Drs.H.Isrori Marta Gunarang Tarmidi Sudarsadi Syarifudin Aep Saeful Rohman, B.Sc H. Sarbini, SH H.Omin Basuni, SH Dra. Hj.Wardatul Asriah Suryadi A. Fudholi Mughni,B.Sc E.Maryati Ulfa,SE Diding Saefudin Zuhri,S.Ag H. Widodo Arief Yuharistanto Drs.H.Sa’dudin,MM Nuryasin Bin Suryamin H.Syamsul Falah,M.Sc Hidayatullah Nawawi,BA Sadan, S.Ag Faizal Hafan Farid,A.Md Nusih, SH Sri Budoyo

PARPOL P.Golkar P.Golkar P.Golkar P.Golkar P.Golkar P.Golkar P.Golkar P.Golkar P.Golkar P.Golkar P.Golkar P.Golkar PDIP PDIP PDIP PDIP PDIP PDIP PDIP PDIP PPP PPP PPP PPP PPP PPP PKS PKS PKS PKS PKS PKS PKS PKS P.Demokrat P.Demokrat

DP Bekasi 1 Bekasi 1 Bekasi 1 Bekasi 2 Bekasi 2 Bekasi 3 Bekasi 4 Bekasi 4 Bekasi 5 Bekasi 5 Bekasi 6 Bekasi 6 Bekasi 1 Bekasi 2 Bekasi 3 Bekasi 4 Bekasi 4 Bekasi 5 Bekasi 5 Bekasi 6 Bekasi 1 Bekasi 2 Bekasi 3 Bekasi 4 Bekasi 5 Bekasi 6 Bekasi 1 Bekasi 2 Bekasi 3 Bekasi 3 Bekasi 4 Bekasi 4 Bekasi 5 Bekasi 6 Bekasi 1 Bekasi 2


No 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Nama Mustakim Rama Yulius Pinta Maruli S. Drs.Abdul Muis,M.Si T.Ihsan Hinda Buyung Iksal Nani Jauhari Drs.Pdt.Uliman Sihotang,STh Hj.Sholihah Noer,BA H.Sudirman Bin H.Nusin,SH

Untuk DP Bekasi 6 terjadi penggantian calon terpilih, yaitu H. Yaman Edie Bair digantikan oleh Hidayatulloh. Keduanya berasal dari Partai Golkar. Sementara untuk DP Bekasi 2 terjadi penggantian calon terpilih dari Hj. Nani Jauhari dari PAN kepada Iin Farihin dari PBB dikarenakan PBB menang dalam perselisihan hasil Pemilu 2004 yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Pemberitahuan Calon Terpilih KPU Kabupaten Bekasi menyampaikan pemberitahuan namanama calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bekasi kepada Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten dengan menggunakan formulir Model EC 2 DPRD Kabupaten dengan tembusan kepada calon terpilih yang bersangkutan. Dalam pelaksanaan tugas pemberitahuan calon terpilih ini berjalan lancar dan tidak hambatan yang berarti. Penggantian Calon Terpilih Penggantian calon terpilih diatur dalam SK KPU No 25 Tahun 2004 pasal 33 dimana disebutkan bahwa:

PARPOL P.Demokrat P.Demokrat P.Demokrat P.Demokrat PAN PAN PDS PBB PKB

DP Bekasi 3 Bekasi 4 Bekasi 5 Bekasi 6 Bekasi 2 Bekasi 2 Bekasi 3 Bekasi 4 Bekasi 6

‘Sebelum tanggal pengucapan sumpah/janji calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dapat diadakan penggantian calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dengan ketentuan: a. Calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat kematian; atau b. Calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang berdasarkan keputusan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Bab VII UndangUndang yang dibuktikan dengan surat keterangan dan atau surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang. Untuk kasus Kabupaten Bekasi terjadi dua penggantian calon terpilih,


yaitu 1 orang karena tidak lagi memenuhi syarat yaitu yang bersangkutan mengundurkan diri. Dan yang kedua karena sebagai tindak lanjut dari Keputusan Mahkamah Konstitusi.

________________, 2005. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hoadley, Mason C. 2006. Quo Vadis Administrasi Negara Indonesia, antara Kultur Lokal dan Struktur Barat. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Daftar Pustaka : Bryson, John M. 1988. Strategic Planning for Public and Nonprofit Organization. San Francisco: Jossey – Bass Publishers.

Koentjaraningrat. 1985. Pengantar Ilmu Antropologi.Jakarta: Aksara Baru

Budiardjo, Miriam. 2006. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta:Gramedia

Nasucha, Chaizi, 2004. Reformasi Administrasi Publik, Teori dan Praktik. Jakarta: Grasindo.

Budi Santosa, Priyo.1993. Birokrasi Pemerintah Orde Baru: Perspektif Kultural dan Struktural. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Rozi, Syafuan. 2006. Zaman Bergerak Birokrasi Dirombak: Potret Birokrasi dan Politik di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dwi Narwoko.J, Suyanto, Bagong. 2004. Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan. Jakarta: Prenada Media.

Schiller, Jim (ed). 2003. Jalan Terjal Reformasi Lokal: Dinamika Politik di Indonesia. Yogyakarta: Program Pascasarjana Politik Lokal dan Otonomi Daerah.

Dwiyanto, Agus,dkk, 2001. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM. ________________, 2003a. Reformasi Tata pemerintahan dan Otonomi Daerah. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM. ________________, 2003b. Teladan dan Pantangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM.

Thoha, Miftah. 2003. Birokrasi dan Politik di Indonesia. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Wahyudi, Agustinus. 1996. Manajemen Stratejik.Jakarta: Binarupa Aksara. Widodo, Joko. 2005. Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja. Malang: Bayumedia Publishing.


RUANG KAJIAN ANALISIS PENYELENGGARAAN PEMILU 2004 DI KABUPATEN BEKASI. Oleh : Adi Susila. Abstract

Recommend Documents