Proporsionalitas Anggota DPRD: Kajian Terhadap Proses Rekrutmen Anggota DPRD Hasil Pemilu 2004 di Kabupaten Wonogiri

Jurnal Komunikasi Massa Vol. 2 No. 2 Januari 2009 hal. 146-154

Proporsionalitas Anggota DPRD: Kajian Terhadap Proses Rekrutmen Anggota DPRD Hasil Pemilu 2004 di Kabupaten Wonogiri Dwi Tiyanto Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Sebelas Maret Surakarta

Abstrak Penelitian ini merupakan sebuah langkah untuk mencoba melakukan evaluasi atas jalannya kegiatan Politik lima tahunan yang dalam terminologi politik sering disebut sebagai Pemilihan Umum; khususnya mengenai bagaimana Sistem Pemilihan yang dipergunakan dalam Pemilu legislatif yang terakhir dilaksanakan yakni Pemilu pada tahun 2004, dengan berlandaskan pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2003. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana proporsionalitas keanggotaan DPRD yang diperoleh melalui Pemilu 2004 di Kabupaten Wonogiri. Diambilnya DPRD Wonogiri sebagai obyek penelitian mengingat bahwa disanalah merupakan satu-satunya DPRD di bekas wilayah Karesidenan Surakarta, yang memiliki 2 orang angota yang terpilih sebagai anggota DPRD dengan melampaui angka Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) seperti diatur dalam pasal 107 UU No. 12 Tahun 2003. Karena penelitian ini masih bersifat penelitian awal, yakni berupa penjajagan, maka metode yang dilakukan dengan menggunakan metode analisis data sekunder, yang diperoleh dari DPRD Kabupaten Wonogiri dan KPUD Kabupaten yang sama. Hasil penelitian ternyata diketahui bahwa secara proporsionalitas penggunaan sistem campuran yakni perwakilan berimbang dengan daftar terbuka, yang dipergunakan dalam Pemilu legislatif tahun 2004 belum mampu menjaring banyak anggota dewan yang mampu melebihi BPP, kebanyakan anggota karena diuntungkan ketika pencalonannya berada pada posisi jadi, menempati nomor urut atas/kecil yang telah diatur oleh partai politik yang mencalonkannya, sehingga pada Daerah pemilihan partai politiknya meraih kursi di dewan, otomatis jatah kursinya diambil oleh calon legislatif yang memiliki nomor atas tersebut. Untuk itu direkomendasikan agar terwujud kinerja dewan perwakilan rakyat yang representatif, kelak dalam Pemilu-pemilu yang akan datang bisa direvisi Sistem Pemilihan yang selama ini dipergunakan dengan menggunakan sistem mayoritas sederhana, sehingga kapasitas kader partai politik yang akan menentukan bukan kepentingan partai politik apalagi pengurus partainya. Keywords: Pemilu, proporsionalitas legislatif, komunikasi politik, Wonogiri.

Pendahuluan Perkembangan demokrasi di Indonesia mengalami pasang surut yang sangat dinamis sesuai dengan perkembangan sistem politik yang melingkupinya. Perubahan menuju tran-

146

sisi demokrasi, seperti yang diusung oleh semangat reformasi akhirnya telah merubah secara struktural sistem politik yang selama ini dianggap sangat berpihak pada kekuasaan eksekutif menjadi lebih condong kepada kekuatan legislatif. Apalagi dengan serangkaian amande-

Jurnal Komunikasi Massa - Vol. 2 No. 2 Januari 2009

Dwi Tiyanto : Proporsionalitas Anggota DPRD

men yang telah empat kali dilakukan terhadap konstitusi negara, maka muncul beberapa aturan perundangan sebagai aturan organik yang harus dibuat sebagai konsekwensi terhadap perubahan UUD 1945 tersebut, beberapa aturan pokok itu khususnya di bidang politik antara lain Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kesemuanya telah merubah secara struktural sistem pemerintahan yang ada sejak reformasi politik dilakukan. Undang-Undang nomor 12 tahun 2003 tentang pemilu menggunakan sistem MultyMember Constituency atau sering disebut Sistem Perwakilan Berimbang (Proportional Representation). Oleh karea itu sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 tersebut sistem pemilihan anggota legislatif didasarkan pada sistem Proporsional Daftar Calon Terbuka (Opened List Proportional Representation System); dimana pemilih dalam menentukan pilihan politiknya kecuali mencoblos tanda gambar partai politik, juga mencoblos nama calon anggota legislatif dari partai bersangkutan yang dikehendakinya. Lebih lanjut konsekwensi dari sistem pemilu yang demikian ini, maka seseorang calon legislatif yang bisa memenuhi angka Bilangan Pembagi Pemilih otomatis akan langsung terpilih menjadi anggota Dewan; sedangkan calon yang tidak mencapai angka BPP, penetapan calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut pada daftar calon di daerah pemilihan yang bersangkutan (lihat UU Nomor 12 tahun 2003 pasal 107). Dengan demikian dapat dimaknai bahwa anggota legislatif yang terpilih disebabakan oleh perolehan suara yang sama atau melebihi BPP maka yang bersangkutan telah memenuhi azas proporsionalitas, sementara bagi mereka yang terpilih meskipun tidak memenuhi angka BPP tetapi berdasarkan nomor urut daftar pencalonan di daerah pemilihan mereka, dapat dikatakan tidak memenuhi azas proporsionalitas, dan ini berlaku bagi anggota legislatif Pusat DPR maupun daerah atau DPRD. Untuk keperluan itulah peneliti tertarik

untuk meneliti apakah azas proposionalitas tersebut telah terpenuhi dalam rekrutmen anggota dewan legislatif DPRD yang dihasilkan dari penyelenggaraan Pemilu tahun 2004 yang lalu. Kemudian mengingat hasil Pemilu Legislatif Daerah di Kabupaten Wonogiri ternyata menghasilkan fenomena politik yang sangat menarik, yakni bahwa diantara beberapa kabupaten yang terdapat di bekas wilayah Karesidenan Surakarta, maka hanya di Kabupaten Wonogiri terdapat dua kandidat anggota DPRD yang berhasil memenuhi azas proporsionalitas dalam arti memenuhi Bilangan Pembagi Pemilih (BPP), sehingga dengan demikian langsung bisa menduduki kursi di lembaga perwakilan daerah setempat, sementara tidak ada seorangpun kandidat di kabupaten lainnya di wilayah tersebut yang bisa menjadi anggota DPRD dengan memenuhi azas proposionalitas tersebut, maka peneliti bermaksud untuk meneliti tentang apa dan bagaimana serta mengapa terdapat dua kandidat legislatif daerah di Kabupaten Wonogiri tersebut bisa memenuhi azas proporsionalitas sehingga terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Wonogiri. Perumusan Masalah Berdasarkan pemaparan dimuka maka di dalam penelitian ini diajukan suatu perumusan masalah sebagai berikut: “Bagaimanakah Azas Proporsionalitas dalam Proses Rekrutmen Anggota DPRD hasil Pemilu 2004 di Kabupaten Wonogiri?” Metode Penelitian Penelitian ini dapat dikategorikan ke dalam penelitian diskriptif penelitian diskriptifkualitatif dengan mengambil bentuk Studi Kasus, yakni sebuah penelitian yang dilakukan terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah, keadaan atau peristiwa bahkan fenomena sebagaimana adanya sehingga bersifat penggambaran fakta yang terjadi. Fenomena ini sangat bersifat spesifik sehingga dapat diklasifikasikan ke dalam studi kasus, dimana hasil penelitian ini diarahkan pada pemberian gambaran secara obyektif tentang keadaan yang sebenarnya dari obyek penelitian yang sedang diteliti, yakni proses rekrutmen anggota DPRD di Kabupaten Wonogiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Sedangkan rancangan penelitian ini


147


menggunakan teknik penyamplingan yang bersifat Total Sampling, dalam pemahaman bahwa semua responden yang dijadikan unit analisis penelitian ini adalah semua anggota DPRD Kabupaten Wonogiri yang berhasil menjadi anggota DPRD yang akan menjadi dasar bagi pengumpulan dan analisis datanya, sedangkan data-data lain bersifat komplementer yang akan dipergunakan untuk melengkapi data dari para responden dalam penelitian ini yang tentunya akan diperoleh dengan menggali dari sumber data yang bersifat sekunder baik dari dokumen resmi lembaga KPUD Kabupaten Wonogiri maupun dari DPRD Kabupaten Wonogiri. Untuk menguji keabsahan data yang telah didapatkan, maka dalam penelitian ini dipergunakan triangulasi data, yakni dengan melakukan pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan atau memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut (Moleong, 1994:178); di mana apabila mempergunakan klasifikasi dari Denzin (1978) yang membedakan adanya empat jenis triangulasi data sebagai teknik pemeriksaan yang meliputi penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori, maka dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan uji keabsahan data berdasarkan kepada penggunaan sumber data sebagai teknik trianggulasinya. Untuk itu data yang dikumpulkan dan akan dianalisis yang diperoleh dari anggota DPRD yang dipilih secara langsung karena dapat melampaui BPP akan dikonfirmasikan dengan data dari sumber-sumber lain baik dari dalam lembaga DPRD Kabupaten Wonogiri maupun dari KPUD Kabupaten Wonogiri. Hasil Penelitian Berdasarkan data yang dikumpulkan selama penelitian ini, terutama dari dokumentasi yang terdapat di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wonogiri dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Wonogiri, maka dapat disajikan penelitian sebagai berikut: A. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wonogiri Dikarenakan jumlah penduduk Kabupaten Wonogiri telah mencapai 1.122.557 jiwa, sementara berdasarkan aturan perundangan-undangan yang ada maka jumlah anggota DPRD yang berada di daerah tersebut telah ditetapkan

148

sebanyak 45 orang. Berdasarkan hasil pemilihan umum (PEMILU) yang diselenggarakan tahun 2004 yang lalu maka telah ditetapkan jumlah dan susunan keanggotaan DPRD Kabupaten Wonogiri sebanyak 45 orang anggota DPRD yang terdiri dari perwakilan 5 (lima) partai politik yang mengikuti jalannya pemilihan umum tahun 2004 yang lalu, yakni dari PDIP 24 orang, partai Golkar 12 orang dan partai Demokrat 1 orang. Wakil rakyat sebanyak 45 orang tersebut yang berasal dari 5 partai pemenang pemilu 2004 di kabupaten Wonogiri kemudian dikelompokkan ke dalam 4 (empat) Fraksi, yang terdiri dari Fraksi PDIP, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PAN dan Fraksi PKS, di mana masingmasing Fraksi memiliki susunan keanggotaan seperti tersaji pada Tabel 1 sampai Tabel 4. Dengan demikian dari ke 45 anggota DPRD Kabupaten Wonogiri tersebut telah terserap ke dalam 4 Fraksi yang dibentuk di DPRD, dan hanya satu orang wakil yakni dari Partai Demokrat karena jumlahnya hanya 1 orang, maka tidak memungkinkan untuk membentuk Fraksi tersendiri, sehingga bergabung ke dalam Fraksi PKS. DPRD Kabupaten Wonogiri memiliki 4 (empat) Komisi yang dibagi berdasarkan alfabetisasi, yakni mulai dari Komisi A yang membidangi Bidang Pemerintahan. Komisi B Bidang Ekonomi dan Keuangan, Komisi C Bidang Pembangunan dan Komisi D membidangi Bidang Kesejahteraan Rakyat. B. Penetapan Hasil Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Hasil Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten Wonogiri telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Wonogiri melalui Rapat Pleno Terbuka yang diikuti dan disaksikan oleh seluruh Pimpinan Partai Politik peserta Pemilu tahun 2004 beserta para saksinya. Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Agama, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Masyarakat, dan undangan lainnya, serta Badan Penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Wonogiri Penetapan dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2004 tertunda selama 4 (empat) hari karena mundurnya penetapan hasil pemilu 2004 secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum. Penetapan dilakukan untuk menghitung dan menetapkan perolehan kursi kemudian ditentukan



calon terpilih dari masing-masing Partai Politik peserta Pemilu sesuai denga jumlah kursi yang mereka peroleh. Untuk Kabupaten Wonogiri bahan yang dipergunakan untuk penetapan ini adalah Berita Acara dan Sertifikat hasil penghitungan suara yang telah ditandatangani pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kabupaten Wonogiri. Penetapan telah dilakukan untuk setiap Daerah Pemilihan pemilu Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri dan dimulai dari Daerah Pemilihan Wonogiri 1 (satu) sampai Daerah Pemilihan 5. Setiap daerah Pemilihan dilakukan hingga selesai yakni dari Penetapan BPP (Bilangan Pembagi Pemilih), perolehan kursi hingga CalonAnggota DPRD Kabupaten Wonogiri terpilih. (lihat KPU Kabupaten Wonogiri, 2004). Alur penetapan hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri tahun 2004 tersebut dapat dilihat pada Bagan 1. 1.Penetapan Perolehan Kursi Langkah-langkah dalam penetapan hasil Pemilu dilalui dengan menetapkan perolehan kursi masing-masing partai politik peserta pemilu di Kabupaten Wonogiri. Penetapan perolehan kursi masing-masing Partai Politik peserta Pemilu di setiap Daerah Pemilihan (Dapil) dilakukan dengan memenuhi mekanisme dan ketentuan sebagaimana diatur: a. Penetapan angka bilangan Pembagi Pemilih (BPP) untuk setiap Daerah Pemilihan, yakni diperoleh dengan membagi jumlah suara sah partai politikyang diperoleh di DP tertentu dengan jumlah kursi yang tersedia di Daerah Pemilihan bersangkutan. b. SetelahAngka BPP diperoleh selanjutnya jumlah suara sah masing-masing partai politik dibagi dengan angka BPP, denga ketentuan:  Apabila jumlah suara sah partai politik sama atau lebih besar daripada angka BPP, maka diperoleh kursi dalam penghitungan tahap pertama, dengan kemungkinan masih terdapat sisa suara sah partai politik yang dihitung dalam penghitungan tahap kedua,  Apabila jumlah suara sah partai politik lebih kecil daripada angka BPP, dalam penghitungan tahap pertama sebagaimana dimaksud pada ketentuan diatas tidak memproleh kursi dan jumlah suara sah partai politik tersebut dikategorikan sebagai sisa suara sah partai politik yang dihitung dalam penghitungan ta-

hap kedua,

 Pembagian sisa kursi pada penghitungan tahap kedua, dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi yang terbagi satu demi satu berturut-turut, dimulai dari partai politik yang mempunyai sisa suara paling banyak sampai sisa kursi tersebut habis terbagi;  Apabila jumlah partai politik yang mempunyai jumlah sisa suara sama lebih banyak daripada jumlah sisa kursi yang belum terbagi habis, maka sisa kursi tersebut dibagikan kepada partai politik yang bersangkutan berdasarkan undian;  Undian sebagaimana dimaksud, dilakukan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Wonogiri yang dihadiri Saksi dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Wonogiri serta undangan, dengan ketentuan masing-masing partai politik yang mengikuti undian memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh satu sisa kursi. Untuk Pemilu legislatif tahun 2004 yang lalu hasil penghitungan BPP dari masing-masing daerah Pemilihan adalah sebagai berikut: a. Dapil Wonogiri 1: suara sah 137.015, jumlah kursi 10, BPP 13.702; b. Dapil Wonogiri 2: suara sah 122.110, jumlah kursi 9, BPP 13.568; c. Dapil Wonogiri 3: suara sah 109.962, jumlah kursi 9, BPP 12.218; d. Dapil Wonogiri 4: suara sah 110.644, jumlah kursi 9, BPP 12.294; e. Dapil Wonogiri 5: suara sah 137.203, jumlah kursi 9, BPP 14.150. Pada saat penetapan kursi ternyata diwarnai suasana yang tegang, karena dari 45 kursi yang diperebutkan dari masing-masing daerah pemilihan, terdapat 30 kursi yang diperoleh masing-masing partai politik melalui peraihan suara penuh, sedangkan 15 kursi sisanya diperrebutkan dengan melalui penghitungan sisa suara sah masing-masing partai politik. Pada penghitungan dan penetapan kursi tersebut dihasilkan penetapan sebagai berikut: a. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memperoleh 21 kursi penuh dan 3 kursi dari sisa suara sah; b. Partai Golkar mendapatkan 9 kursi penuh dan 3 kursi dari sisa suara sah; c. Sedang 3 partai lain, yakni PAN mendapatkan 4 kursi, PKS 4 kursi dan Partai Demokrat 1 kursi masing-masing memperoleh dari sisa suara sah.


149


Dengan demikian dari 45 kursi di DPRD Kabupaten Wonogiri yang diperebutkan, akhirnya setelah melalui penghitungan suara dan kursinya, diperoleh komposisi PDIP memperoleh 24 kursi, Partai Golkar 12 kursi, PAN 4 kursi, PKS 4 kursi dan Partai Demokrat 1 kursi. Secara rinci, perolehan kursi DPRD Kabupaten Wonogiri dari hasil Pemilu 2004 disajikan dalam Tabel 5 dan Tabel 6. C. Proposionalitas Keanggotaan DPRD Kabupaten Wonogiri Berdasarkan data yang tersaji di muka, dapat dinyatakan meskipun dibandingkan keanggotaan DPRD Kabupaten-Kabupaten dan kota lain, keanggotaan DPRD Kabupaten Wonogiri relatif ada yang bisa memenuhi ketentuan yang terdapat dalam pasal 107 dari UndangUndang No. 12 tahun 2003, dimana keanggotaan seseorang anggota dewan disebabkan oleh adanya dukungan suara yang bias memenuhi Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) di Daerah Pemilihannya (DP), yakni sebanyak 2 (dua) orang dari 45 (empat puluh lima) orang anggota DPRD Kabupaten Wonogiri, sementara menurut data yang ada pada KPUD di daerah-daerah lain di wilayah Surakarta, tidak ada satupun anggota DPRD yang ditetapkan keanggotaannya setelah memenuhi BPP, dalam perspektif ini maka keanggotaan DPRD Kabupaten Wonogiri relatif lebih baik. Namun demikian secara internal dilakukan perhitungan analisis secara kualitatif, maka sebenarnya dari 2 orang anggota yang bisa memenuhi BPP tersebut, yakni atas nama Wawan Setya Nugraha, S.Sos dan Muhammad Zainudin, S.Sos, yang masing masing mewakili Daerah Pemilihan Wonogiri 1 dan Wonogiri 2 dan keduanya berasal dari PDIP, belum dikatakan ideal memenuhi azas proposionalitas dalam pengangkatannya, sebab jikalau harus diprosentasekan maka akan didapat nilai prosentase yang masih rendah, yakni sebesar 4,44% saja dari keseluruhan anggota DPRD Kabupaten Wonogiri. Kemudian secara internal kepartaian PDIP tingkat proposionalitasnya juga masih rendah yakni 8,33%. Data lain yang lebih menarik yang didapat dari dokumentasi KPU Kabupaten Wonogiri, ternyata terungkap ada banyak anggota DPRD yang diangkat dengan dukungan suara yang minim jauh dari BPP, tetapi karena sistem

150

mendukungnya yakni dari hitungan sisa suara sah, untuk membagi kursi sisa yang sebanyak 15 tersebut, maka apabila azas proposionalitas ini diperhitungkan jelaslah banyak anggota yang tidak memenuhinya, semisal ada anggota DPRD dari partai besar di Kabupaten Wonogiri yang bisa diangkat menjadi anggota Dewan cukup dengan mendapatkan dukungan 1.231 suara, namun karena partainya meraih 5 kursi di Daerah Pemilihan tersebut, sementara dalam daftar Calon Legislatif dia berada pada nomor 4, maka secara otomatis partainya akan menetapkan dia sebagai anggota terpilih nomor 4 di Daerah Pemilihannya, bahkan anggota dari Partai lain yang lebih kecil bisa menjadi anggota DPRD Kabupaten Wonogiri, dengan dukungan suara yang sangat tidak signifikan yakni hanya sebesar 420 suara, namun lagi-lagi karena di dalam daftar pencalonannya yang bersangkutan yang kebetulan orang atas pada partai politiknya di daerah bersangkutan, dan untuk daerah pilihan yang bersangkutan didudukkan pada nomor urut 1, dan ketika partainya meraih kursi dari sisa suara sah yang diperolehnya, maka jatah 1 kursi tersebut tentunys untuk yang bersangkutan, meskipun jika dihitung perolehan suaranya sangat kecil sekali. Dengan demikian terlihat bahwa kecuali dua orang anggota yang bisa memenuhi BPP tersebut, banyak anggota DPRD di Kabupaten Wonogiri yang secara legitimasi dukungan suaranya, sangat tidak signifikan, namun karena sistem Pemilu mengatur yang demikian itu, dalam arti mempersandingkan sistem daftar calon legislatif di samping partai politiknya, maka masih banyak aktor-aktor politik yang sebenarnya tidak kuat mengakar, namun karena memiliki kekuasaan di partai pilitiknya, maka akan dengan mudah meraih akses kekuasaan di Dewan, apabila partainya dapat jatah kursi di Daerah Pemilihannya, karena sudah tentu para petinggi partai akan dicalonkan pada posisi nomor kecil atau nomor jadi, sehingga tanpa susah payah membangun dukungan asalkan Partai Politik mereka adalah partai yang banyak massa pendukungnya, maka dapat dipastikan partainya akan meraih kursi di Dewan, dan para calon pemilik nomor urut kecil, yang biasanya para petinggi partai atau aktor-aktor politik yang memiliki akses dengan kekuasaan partai akan dengan mudah meraih kursi di dewan



Penutup A. Kesimpulan Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan dan setelah dilakukan analisis, bisa disimpulkan sebagai berikut: 1. Penyelenggaraan Pemilu dengan mempergunakan Sistem Pemilihan seperti yang dipergunakan dalam Pemilu 2004, yang salah satu tujuannya untuk memilih anggota legislatif baik di Pusat maupun Daerah, ternyata sulit untuk bisa mendapatkan anggota legislatif yang benar-benar representatif mewakili rakyat; 2. Untuk daerah Kabupaten Wonogiri, meskipun mengalami kesulitan namun realitas politik masih menunjukkan adanya fenomena yang menarik karena terdapat dua orang anggota DPRD yang dipilih menjadi anggota dewan, karena mendapat dukungan suara melebihi batas angka BPP dari Daerah Pemilihan mereka; mereka itu adalah wakil dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yakni Wawan Setya Nugraha, S.Sos yang meraih dukungan 14.107 suara, melebihi BPP dari Daerah Pemilihan Wonogiri 1 sebesar 13.702. Sementara yang bersangkutan pada daftar pencalonan partai PDIP untuk Daerah Pemilihan tersebut ada pada urutan ke 4 (empat). Sedangkan anggota lain adalah Muhammad Zainudin, S.Sos yang meraih dukungan suara 20.378 jauh dari angka BPP untuk Dapil Wonogiri 2 sebagai basis peraihan suaranya sebesar 13.568; dan posisi pencalonannya pun berada pada nomor 5. 3. Meskipun terdapat dua anggota yang bisa memenuhi BPP di DPRD Kabupaten Wonogiri, namun dari aspek proporsionalitas keanggotaan, sebenarnya tidak proporsional, karena dari 45 anggota dewan, yang 43 dipilih dan diangkat sebagai anggota dewan karena ditentukan oleh partai politik yang mencalonkan mereka, sehingga dengan demikian angka proporsionalitas yang terdapat di DPRD Kabupaten Wonogiri masih sangat rendah, yakni sebesar 4,44%. 4. Sedangkan apabila dilihat angka proporsionalitas dari perspektif internalpun, yakni PDIP maka ditemukan angka proporsionalitas sebesar 8,33% mengingat anggota DPRD Kabupaten Wonogiri yang berasal dari PDIP sebanyak 24 orang. 5. Dikarenakan sistem pemilihan yang dipergunakan memang masih menumpulkan pengangkatan keanggotaan seseorang calon pa-

da kekuatan partai politik yang mencalonkannya, maka menjadi realitas politik pula apabila ditemukan sebuah datum bahwa ada seorang anggota DPRD yang bisa duduk menjadi anggota DPRD Kabupaten Wonogiri hanya dengan dukungan 420 suara, karena Partai Politik yang mencalonkan berhasil mendapat jatah kursi 1 (satu) buah dari penghitungan sisa suara sah dalam penghitungan tahap kedua, karena yang bersangkutan dicalonkan pada nomor urut pertama di daerah pemilihannya, maka oleh partainya jatah kursi tersebut pastilah diberikan kepadanya; dalam konteks semacam ini maka azas representasi seorang dewan menjadi sebuah pertanyaan. B. Rekomendasi Berdasarkan kesimpulan dimuka, maka melalui laporan penelitian ini direkomendasikan beberapa hal: 1. Agar dihasilkan performa DPRD yang representatif, maka pada pemilu-pemilu yang akan datang, paling tidak tahun 2009 perlu dilakukan perubahan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang lebih bisa menamung azas-azas representasi. 2. Sistem Pemilihan (electoral-formulation) yang selama ini dipergunakan, yakni sitem perwakilan Berimbang (proportional representation) perlu ditinjau ulang kefaedahannya dalam komteks tingkat keterwakilan, karena pengalaman politik selama ini mengajarkan bahwa dengan sistem ini, hanya menghasilkan wakil-wakil partai dan bukan wakil-wakil rakyat seperti yang diharapkan masyarakat politik Indonesia baik pada tingkat Pusat maupun Daerah. Perlu dipertimbangkan pengadopsian Sistem Pemilihan yang lebih bisa memberi peluang bagi tampilnya wakil-wakil rakyat yang benar-benar mewakili rakyat, bukan wakil partai politik, yakni dengan mengadopsi Sistem Distrik tetapi yang tidak mutlak (Simple Majority) tetapi seperti sistem Pemilu 2004 yang lalu, namun dengan ketentuan diambil ranking teratas sampai rangking di mana kuota calon legislatif dari Daerah pemilihan tertentu terpenuhi, misalkan Daerah Pemilihan 1 mendapat jatah kursi 5 buah, maka siapapun dari partai manapun yang memiliki dukungan suara terbanyak dari rangking 1 sampai 5 itulah yang akan mewakili Daerah Pemilihan tersebut. Dengan sistem ini akan membuka variasi keterwakilan yang sangat beragam, dan keberhasilan seseorang be-


151


nar-benar akan diuji dan ditentukan oleh kapasitas pribadinya masing-masing.

Abar, A.Z. (1990) Beberapa Aspek Pembangunan Orde Baru. Surakarta: Ramadhani. Budiardjo, M. (1993). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia. Crouch, H. (1986) Militer dan Politik di Indonesia. Jakarta: Sinar Harapan. Gaffar, A. (2004). Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pe-lajar. -----. (2000). Otonomi Daerah, Pembangunan Daerah, dan Kesempatan Kerja. Makalah pada Seminar Nasional Otonomi Daerah dan Kesempatan Kerja, Surakarta 16 Desember 2000. Geertz, C. (1960). The Religion of Java. Glencoe, Illinois: The Free Press. Jackson, K.D. & Pye, L.W. (1978). Political Power and Communication in Indonesia.

Berkeley: California University Press. Kantaprawira, R. (1999). Sistem Politik Indonesia. Bandung: Sinar Baru Algesindo. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri. (2004). Pemilihan Umum Tahun 2004 di Kabupaten Wonogiri. Wonogiri: Sekretariat KPU Kabupaten Wonogiri. Lijphart, A. (1984). Democracies: Patterns of Majoritarianism and Consensus Government in Twenty-One Countries, New Haven: Yale University. Moleong, L.J. (1993). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. Muhajir, N. (1992). Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Rake Sarasin. Sundhausen, U. (1986). Politik Militer Indonesia 1945 -1967 Menuju Dwi Fungsi ABRI. Jakarta: LP3ES. -----. (2003). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. Semarang: Duta Nusindo. Surbakti, R. (1992). Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia.

Tabel 1 Susunan Keanggotaan Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Wonogiri

Tabel 2 Susunan Keanggotaan Fraksi Golongan Karya DPRD Kabupaten Wonogiri

No Nama

Jabatan

No Nama

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

Daftar Pustaka

Martanto SH Giyanto Endang Puji Astuti, S.PAK. Rudatin Haryanto, SE Nawa Adi S., S.Pd Wawan Setya Nugraha, S.Sos Budi Mulyono Wriyatmo Darno AS. Joko Prayitno Drs. Heru Suprihadi Muhammad Zainudin, S.Sos Ir. Joko Purnomo Sriyono S.Pd Catur Winarko Reting Puryanto Suwarsi Sugimin Djoko Suwondo, ST Kartini, SH., S.IP Gimanto, SH Sudiyarso Wahyudi W, S.H Setyo Sukarno Soetarno SR Widodo

152

1 Sardi Djoko Pratopo, SE 2 Drs. H. Sri Hardono 3 Sutrisno, SE 4 Edy Santoso, SH 5 Samino, S.IP 6 Toekino HS 7 Yuliawan Agung Nugroho 8 Soefi Hartojo MS 9 Sugiarto, S.Pd 10 S. Santoso SD 11 Rijomo 12 Suhardono

Jabatan Penasehat Ketua Wakil Ketua Sekretaris Wk Sekr Bendahara Wk Bend Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota



Tabel 3 Susunan Keanggotaan Fraksi Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Wonogiri

Tabel 4 Susunan Keanggotaan Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kabupaten Wonogiri

No Nama

No Nama

1 2 3 4 5

Jabatan

Drs. Hamid Noor Yasin Ahmad Zarif Ramono Dr. Ngadiyono Tinggeng

Ketua Wakil Ketua Anggota Anggota Anggota

1 2 3 4

Jabatan

H. Fuad Yusuf Iskandar, S.Ag. Sardi H.N. Hadi Nawoto, B.A.

Ketua Wakil Ketua Anggota Anggota

Tabel 5 Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu 2004 Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri PEROLEHAN SUARA Dapil 1

Dapil 2

Partai

Suara sah

Jml Suara kursi sah

PDIP

64.457

5

Golkar

34.580

PAN

Dapil 3

Dapil 4

Dapil 5

Jml kursi

Suara sah

Jml kursi

Suara sah

Jml kursi

Suara sah

Jml kursi

TOTAL KURSI

68.443

5

55.196

5

56.575

5

59.936

4

24

3

30.084

2

29.233

2

29.817

3

27.812

2

12

10.004

1

3.680

0

5.330

1

5.426

1

11.790

1

4

PKS

8.665

1

4.289

1

5.376

1

4.461

0

6.451

1

4

PD

6.299

0

4.611

1

3.601

0

3.290

0

2.912

0

1

TOTAL 137.015

10

112.110

9

102.962

9

110.664

9

113.203

9

45

Sumber: diolah dari dokumen halaman 481-482 Buku Laporan Pemilu 2004 oleh KPU Kabupaten Wonogiri

Bagan 1. Alur penetapan hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri tahun 2004

Penetapan BPP di Setiap Dapil Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri

Penetapan Perolehan Kursi Dapil 1





Penetapan Calon Terpilih Dapil 1






153


Tabel 6 Daftar Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri Terpilih pada Tahun 2004 Partai

Dapil

PDIP

Wonogiri 1

Nama Calon Terpilih

Kecamatan

Keterangan

5

1. Giyanto 2. Rudatin Haryanto, SE 3. Nawa Adi S., S.Pd 4. Wawan Setya Nugraha, S.Sos. 5. Budi Mulyono Wriyatmo

Selogiri Eromoko Wonogiri Wonogiri Manyaran

2.656 9.105 1.504 14.107 (penuhi BPP) 6.426

Wonogiri 2

5

1. Darno 2. Martanto, S.H. 3. A.S. Joko Prayitno 4. Drs. Heru Suprihadi 5. Muhammad Zainudin, S.Sos.

Girimarto Jatisrono Ngadirojo Sidoharjo Ngadirojo

9.606 2.572 3.688 4.787 20.378 (penuhi BPP)

Wonogiri 3

5

1. Ir. Joko Purnomo 2. Sriyono, S.Pd. 3. Catur Winarko 4. Reting Puryanto 5. Suwarsi

Purwantoro Puh Pelem Purwantoro Puh Pelem Slogohimo

6.889 4.808 3.129 3.424 1.922

Wonogiri 4

5

1. Sugimin Djoko Suwondo, S.T. 2. Kartini, S.H., S.IP. 3. Gimanto, S.H. 4. Sudiyarso 5. Wahyudi W., S.H.

Jatisrono Tirtomoyo Batuwarno Jatisrono Jatiroto

2.902 4.058 6.102 1.231 4.713

Wonogiri 5

4

1. Setyo Sukarno 2. Endang Pujiastuti, S.PAK. 3. Soetarno S.R. 4. Widodo

Baturetno Wonogiri Wonogiri Giriwoyo

6.868 2.778 8.299 6.000

Wonogiri 1

3

Wonogiri 2

2

Wonogiri 3

2

Wonogiri 4

3

Wonogiri 5

2

1. Sutrisno, S.E. 2. Edy Santosa, S.H. 3. Samino, S.IP. 1. Toekino, H.S. 2. Suhardono 1. Rijomo 2. Soefi Hartojo M.S. 1. Sardi Djoko Pratopo, S.E. 2. S. Santosa, S.D. 3. Drs. Sri Hardonjo 1. Sugiarto, S.Pd. 2. Yuliawan Agung Nugroho

Wonogiri Wonogiri Selogiri Wonogiri Sidoharjo Purwantoro Wonogiri Jatisrono Tirtomoyo Wonogiri Pracimantoro Baturetno

2.574 3.494 3.338 2.500 5.289 2.947 3.066 3.552 3.160 1.134 5.498 3.473

PAN

Wonogiri 1 Wonogiri 3 Wonogiri 4 Wonogiri 5

1 1 1 1

H. Fuad Sardi H.N. Hadi Narwoto, B.A. Yusuf Iskandar, S.Ag.

Wonogiri Selogiri Wonogiri Giriwoyo

1.827 465 420 2.568

PKS

Wonogiri 1 Wonogiri 2 Wonogiri 3 Wonogiri 5

1 1 1 1

Drs. Hamid Noor Yasin Ahmad Zarif Jarmono Dr. Ngadiyono

Wonogiri Ngadirojo Purwantoro Giriwoyo

2.862 973 1.065 2.098

PD

Wonogiri 2

1

Tinggeng

Ngadirojo

1.200

Golkar

Total Jumlah Kursi

154

Kursi

45


Proporsionalitas Anggota DPRD: Kajian Terhadap Proses Rekrutmen Anggota DPRD Hasil Pemilu 2004 di Kabupaten Wonogiri

Recommend Documents