RPP MANAJEMEN PPPK
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI @2015
LATAR BELAKANG
PENGATURAN MANAJEMEN PPPK
UU No. 8 Tahun 1974
UU No. 43 Tahun 1999
POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN (PNS)
19 Desember 2013 Ditandatangani DPR 15 Januari 2014 Diundangkan dalam Lembaran Negara
UU No. 5 Tahun 2014
APARATUR SIPIL NEGARA (PNS + PPPK)
APARATUR SIPIL NEGARA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN): profesi bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA: PNS dan PPPK yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
MANAJEMEN ASN : pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
TUJUAN UTAMA UU ASN
Independen dan Netralitas Kompetensi Kinerja/ Produktivitas Kerja Integritas Kesejahteraan Kualitas Pelayanan Publik Pengawasan & Akuntabilitas
setkab.go.id
PERUBAHAN KEBIJAKAN SDM MENURUT UU ASN • KARIER ditentukan berdasarkan KOMITMEN terhadap KINERJA bukan hanya kedudukan; • PANGKAT melekat pada JABATAN bukan pada orang; • REMUNERASI ditentukan pada KINERJA bukan semata pada Jabatan saja; • KEDUDUKAN dalam JABATAN didasarkan pada: - Standar Kompetensi - Pengembangan Kompetensi bagi PNS & PPPK dalam rangka meningkatkan Profesionalisme. • PEMBATASAN MASA JABATAN (5 Tahun); • REKRUITMEN TERBUKA untuk JPT; • ASN DINAMIS mengikuti TUPOKSI yang dinamis.
RPP MANAJEMEN PPPK
IZIN PRINSIP Surat Menteri Sekretaris Negara nomor B-724/M.Sesneg/D-4/PU.02/07/2014 tanggal 21 Juli 2014 perihal Persetujuan Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
LAMA
19 PP
3 PerPres BARU
7 PP
3 PerPres
TARGET RPP RPP Manajemen PNS RPP Gaji dan Tunjangan RPP Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil
RPP Penilaian Kinerja dan Disiplin RPP Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
RPP Korps Profesi Pegawai ASN Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Pegawai ASN 9
SISTEMATIKA RPP MANAJEMEN PPPK BAB I BAB II BAB III
KETENTUAN UMUM STATUS DAN KEDUDUKAN PPPK MANAJEMEN PPPK Umum Penetapan Kebutuhan Pengadaan Penilaian Kinerja Hak dan Kewajiban Penggajian dan Tunjangan Pengembangan Kompetensi Pemberian Penghargaan Disiplin Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Perlindungan
BAB IV BAB V BAB VI BAB VII 10
PENGAWASAN KETENTUAN LAIN-LAIN KETENTUAN PERALIHAN KETENTUAN PENUTUP
FUNGSI PEGAWAI ASN 1. pelaksana kebijakan publik; 2. pelayan publik; dan 3. perekat dan pemersatu bangsa
PERAN PEGAWAI ASN: Sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas: 1. penyelenggaraan tugas umum pemerintahan 2. pelaksana pembangunan nasional melalui Yanlik yang profesional, 3. bebas dari intervensi politik, 4. bersih dari praktik KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme).
PRINSIP DASAR UU ASN Memberlakukan “SISTEM MERIT ” melalui: 1. Seleksi/promosi dilakukan secara adil dan kompetitif 2. Menerapkan prinsip fairness 3. Pemberian gaji, reward, and punishment berbasis pada kinerja 4. Menerapkan Standar integritas dan perilaku pada Yanlik 5. Manajemen SDM dilakukan secara efektif dan efisien 6. Melindungi pegawai dari intervensi politik dan dari tindakan pejabat/penguasa yang semena-mena. Sistem Merit adalah kebijakan Manajemen ASN yang diterapkan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil, wajar, tanpa membedakan latar belakang: baik secara politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan.
ASN SEBAGAI PROFESI BERLANDASKAN PADA PRINSIP: a. nilai dasar; b. kode etik dan kode perilaku; c. komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pd Yanlik; d. kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; e. kualifikasi akademik; f. jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan g. profesionalitas jabatan
JENIS, STATUS & FUNGSI PEGAWAI ASN JENIS
PNS Pasal 1 butir 3 & Pasal 7
PPPK Pasal 1 butir 4 & Pasal 7
STATUS 1. Berstatus pegawai tetap 2. Memiliki NIP secara nasional; 3. Sebagai pembuat kebijakan; 4. Dapat menduduki jabatan pimpinan tinggi pemerintahan; 1. Diangkat Dgn Perjanjian Kerja; 2. Dapat diberikan No Induk Pegawai Perjanjian Kerja; 3. Melaksanakan Tugas Pemerintahan; 4. Menduduki Jabatan Fungsional.
FUNGSI: 1. Pelaksana kebijakan publik; 2. Pelayan publik; dan 3. Perekat dan pemersatu bangsa
MANAJEMEN ASN terdiri dari: Manajemen PNS: 1. penyusunan dan penetapan kebutuhan; 2. pengadaan; 3. pangkat dan jabatan; 4. pengembangan karier; 5. pola karier; 6. promosi; 7. mutasi; 8. Penilaian kinerja 9. penggajian dan tunjangan; 10. penghargaan; 11. disiplin; 12. pemberhentian; 13. pensiun dan tabungan hari tua; dan 14. perlindungan.
Manajemen PPPK: 1. penetapan kebutuhan; 2. pengadaan; 3. penilaian kinerja; 4. penggajian dan tunjangan; 5. pengembangan kompetensi; 6. pemberian penghargaan; 7. disiplin; 8. pemutusan hubungan perjanjian kerja; dan 9. perlindungan.
A. MANAJEMEN PNS 1
REKRUITMEN
BASED ON KEBUTUHAN (ANJAB & ABK) untuk JANGKA WAKTU 5 THN
2
PENGEMBANGAN PEGAWAI
SEBAGAI HAK PEGAWAI ASN, BENTUK2 PENGEMBANGAN KOMPETENSI, PERTUKARAN PNS-SWASTA
3
PROMOSI
4
KESEJAHTERAAN
5
MANAJEMEN KINERJA
6
DISIPLIN & ETIKA
7
PENSIUN
BASIS KARIR TERBUKA (KOMPETISI) BERDASARKAN BEBAN KERJA, TANGGUNG JAWAB, RESIKO PEKERJAAN & KINERJA POSITION & PERFORMANCE BASED SALARY/ PROMOTION, SANKSI ATAS TDK TERCAPAINYA KINERJA RINCIAN KODE ETIK PROFESI DAN SANKSI SEMANGAT FULLY FUNDED
B. MANAJEMEN PPPK Pengadaan
Penilaian Kinerja Disiplin
Hak
Tahapan: perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan. Berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan kebutuhan. Pengangkatan oleh Keputusan PPK. Perjanjian kerja minimal 1 tahun dan dapat diperpanjang. PPPK tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS Perjanjian kerja di tingkat individu dan tingkat unit/organisasi. Sebagai dasar perpanjangan perjanjian kerja, pemberian tunjangan, dan pengembangan kompetensi. Pemberhentian jika tidak mencapai target kinerja. PPPK wajib mematuhi disiplin dan akan dijatuhi hukuman disiplin jika melanggarnya Mendapatkan gaji serta tunjangan yang dibebankan kpd APBN/APBD. Diberikan kesempatan untuk pengembangan kompetensi. Dapat diberikan penghargaan. Mendapatkan perlindungan berupa jaminan (hari tua, kesehatan, kecelakaan kerja, kematian) dan bantuan hukum
Penetapan Kebutuhan
PENETAPAN KEBUTUHAN ANALISIS JABATAN
Setiap Instansi Pemerintah menyusun kebutuhan jenis jabatan dan jumlah Pegawai ASN (PNS + PPPK) berdasarkan Anjab dan ABK, peta jabatan, dan ketersediaan pegawai
PETA JABATAN
Permenpan No. 33/2011 Jam Kerja Efektif Pegawai: 1250 Jam/tahun
ya
Mendukung pencapaian indikator keberhasilan sasaran strategis (yg tertuang dlm Renstra Instansi sbg turunan RPJPN dan RPJMN)
ANALISIS BEBAN KERJA KEBUTUHAN ASN
Penetapan kebutuhan PPPK secara nasional setiap tahun anggaran ditetapkan oleh Menteri, setelah memperhatikan pendapat Menteri Keuangan dan pertimbangan teknis Kepala BKN
KEKURANGAN
19
FORMASI PNS & PPPK
Permenpan No. 26/2011
5 Tahun Dirinci per tahun
Pengadaan
TAHAPAN PENGADAAN PPPK 1
PERENCANAAN
Perencanaan dibuat oleh PPK, formasi ditetapkan oleh Menteri.
2
PENGUMUMAN LOWONGAN
Diumumkan secara terbuka paling lambat 15 hari kalender sblm tgl penerimaan lamaran
3
PELAMARAN
4
SELEKSI
5
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI
Diumumkan secara terbuka kepada masyarakat luas melalui media cetak dan elektronik
6
PENGANGKATAN MENJADI PPPK
Dilakukan dalam tahun anggaran berjalan dan penetapan berlakunya tidak berlaku surut, minimal 1 tahun perjanjian
Harus memenuhi persyaratan administrasi Seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang (prinsip merit)
PERENCANAAN PENGADAAN Proses pengadaan calon PPPK dilakukan pada tahun anggaran berjalan setelah ada penetapan kebutuhan
Perencanaan pengadaan PPPK dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian setelah kebutuhan PPPK ditetapkan oleh Menteri
Pejabat Pembina Kepegawaian dilarang mengangkat Pegawai nonPNS sejak PP ditetapkan
PENGUMUMAN LOWONGAN Dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada masyarakat luas melalui media cetak dan elektronik Pengumuman lowongan jabatan dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sebelum tanggal penerimaan lamaran Dalam pengumuman lowongan , paling sedikit memuat: jumlah dan jenis jabatan yang lowong; kualifikasi, kompetensi, dan deskripsi tugas setiap jabatan yang lowong; syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar; alamat dan tempat lamaran ditujukan; cara menyampaikan lamaran; dan batas waktu pengajuan lamaran.
Persyaratan Administrasi Pelamaran • warga negara Indonesia; • berusia paling rendah 19 (sembilan belas) tahun pada saat melamar; • tidak pernah dipidana dengan pidana penjara atau pidana kurungan karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan, tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, dan/atau tindak pidana umum; • tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta; • mempunyai pendidikan formal, kecakapan, keahlian, dan keterampilan sesuai dengan jabatan yang dilamar; • tidak menjadi anggota/pengurus partai politik dan/atau terlibat politik praktis; • sehat jasmani dan rohani; • syarat lain yang diperlukan sesuai dengan jabatan.
SELEKSI Pelamar PPPK yang memenuhi persyaratan administrasiberhak mengikuti seleksi. Dilaksanakan oleh tim seleksi yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Dilakukan oleh Instansi Pemerintah berdasarkan prinsip merit
METODE SELEKSI Pelaksana, fungsional JF Pemula, JF Ahli Pertama, dan JF Ahli Muda • tes kompetensi dasar yang terdiri atas tes wawasan kebangsaan, tes karakter pribadi, dan tes intelegensia; • tes kompetensi bidang; • wawancara;
Materi TKD oleh Menteri Materi TKB JF oleh Instansi Pembina Materi TKB Non –JF oleh PPK
JF Madya dan JF Utama
• penilaian atas sertifikasi kompetensi yang dimiliki; • penilaian keahlian calon.
Instansi Pemerintah pembina jabatan fungsional menetapkan kriteria, syarat, prosedur, dan pengawasan penilaian keahlian
Jabatan Pimpinan Tinggi • Seleksi calon PPPK untuk mengisi Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Madya dari kalangan bukan PNS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan dan mengumumkan pelamar PPPK yang dinyatakan lulus seleksi
Kelulusan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan nilai ambang batas kelulusan yang ditetapkan oleh Menteri
Diumumkan secara terbuka kepada masyarakat luas melalui media cetak dan elektronik
PENGANGKATAN PPPK Calon PPPK diberikan nomor induk PPPK dengan pertimbangan teknis dari BKN.
PPPK yang telah diangkat wajib menandatangani perjanjian kerja dengan Pejabat Pembina Kepegawaian Perjanjian kerja dilakukan dalam tahun anggaran berjalan dan penetapan berlakunya tidak berlaku surut Masa perjanjian kerja paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja PPPK tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS Untuk diangkat menjadi calon PNS, PPPK harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi calon PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
ISU STRATEGIS MANAJEMEN PPPK Perbedaan Kelompok Jabatan dengan Pengaturan yang berbeda (JPT, JA dan JF) Kebutuhan Kompetensi Jabatan (Teknis, Manajerial Dan Sosial Kultural) Kegiatan Berbasis Output Kinerja Pegawai Terkait dengan Kinerja Institusi Penilaian Kinerja terkait dengan SKP Jabatan Tertentu dapat diduduki oleh PPPK Hak dan Kewajiban PPPK Penggajian dan Tunjangan Pengembangan Kompetensi Pemberian Penghargaan Ketentuan Disiplin Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Perlindungan
TERIMA KASIH
