Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized
RP535 v8
AINISTRY OF PUBLIC WORKS IIRECTORATE GENERAL OF HIGHWAYS 'echnical Assistance for the Preparation of the itrategic Roads Infrastructure Project (SRIP)
STRATEGIC ROADS INFRASTRUCTURE PROJECT
RENCANA KERJA PENGADAAN TANAH DAN PEMUKIMAN KEMBALI (RK-PTPK) SUB PROYEK BOYOLALI-KARTOSURO
1
Public Disclosure Authorized
Public Disclosure Authorized
I
WSP International MEI 2006
PT Eskapindo Matra PT Wiranta Bhuana Raya PT Herda Carter Indonesia PT Prospera Consulting Eng.
DAFTAR IS1 Halaman
Daftar Isi ............................................................................................................
i
Daftar Tabel ....................................................................................................
ii
. . A. Deskripsi Proyek ............................................................................................
1
B. Hasil Survey Sensus ....................................
2
C. Kompensasi dan Pemukiman Kembali ........................................................
4
D. Konsultasi Masyarakat dengan Warga Terkena Proyek ...............................
5
E. Tanggung Jawab Kelembagaan dan Prosedur Penanganan Keluhan ...........
f3
F. Monitoring dan Pelaporan .........................
. .................................................
G. Jadwal dan Pembiayaan Lampiran : Gambar 1 Lokasi Proyek Gambar 2 Rute Lokasi Ruas Jalan Boyolali - Kartosuro Gambar 3 Lay Out Persimpangan Gambar Lokasi Relokasi PKL Diagram Alur Mekanisme Penyampaian Keluhan Formulir Monitoring Bulanan Pelaksanaan LARAP Daftar Harga Pasar dari Bank BR1 Cabang Sukoharjo dan Cabang Boyolali
8 9
DAFTAR TABEL Halaman
Tabel B 1 Data Pengadaan Tanah di Persimpangan .................... . . ............... .
3
Tabel G l Rencana Kerja Pengadaan Tanah & Pemukiman Kembali Warga Terkena Proyek Proyek Perbaikan Persimpangan Ruas Jalan Boyolali - Kartosuro Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2006 ......
10
Tabel G 2 Rencana Kerja Pengadaan Tanah & Pemukiman Kembali Warga Terkena Proyek Proyek Perbaikan Persimpangan Ruas Jalan Boyolali - Kartosuro Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2006 ......
12
RENCANA KERJA PENGADAAN TANAH DAN PEMUKIMAN KEMBALI (RK-PTPK) SUB PROYEK BOYOLALI - KARTOSURO
A.
Deskripsi Proyek Boyolali-Kartosuro, adalah salah satu dari Sub Proyek SRIP, terletak di Propinsi Jawa Tengah dan merupakan bagian dari Koridor Pantura. Sub proyek ini berjarak sekitar 45 km arah Timur Laut dari kota Yogyakarta dan 70 km arah tenggara dari kota Semarang. Karîosuro sendiri berjarak sekitar 6 km arah Barat dari Surakarta (Solo), sementara Boyolali berjarak I 21 km arah Barat dari Surakarta (Solo). Gambar 1. memperlihatkan lokasi strategis dari Sub Proyek Boyolali-Kartosuro. Peningkatan kapasitas (Capacity Expansion-CAPEX) Sub Proyek ini adalah untuk sepanjang 15.4 km yang berawal dari Simpang Lima dekat Terminal Boyolali (STA O + 000) dan berakhir di Perîigaan Kartosuro arah ke Solo-Jogya (STA 15 + 490). Sub proyek ini akan memanfaatkan ruang milik jalan (Rumija) yang ada dengan lebar rata-rata 18 - 26 meter. Lokasi proyek berada di 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karang Anyar. Tetapi pengadaan lahan untuk persimpangan hanya terdapat di 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Sukoharjo. Gambar rute jalan secara keseluruhan dapat dilihat pada Gambar 2. Dengan pelebaran ini, maka hambatan karena penyempitan dari ruas BoyolaliKartosuro diharapkan akan bisa diatasi. Disamping itu terdapat 10 (sepuluh) persimpangan yang dikaji ulang kesesuaian desainnya di sepanjang Sub Proyek ini, namun hanya 4 (empat) persimpangan yang memerlukan penambahan lahan. 2 persimpangan di Kabupaten Boyolali yaitu persimpangan ke-2 (STA O + 325) dan persimpangan ke-5 (STA 8 + 750). Sedangkan 2 persimpangan lainnya di Kabupaten Sukoharjo yaitu persimpangan ke-7 (STA 13 + 080) dan persimpangan ke-9 (STA 15 + 125). Lay out seluruh Gambar 3. sampai dengan persimpangan tersebut dapat dilihat pada Gambar 13.
B.
Hasil Survey Sensus Berdasarkan survey sensus yang dilaksanakan tanggal 28 Maret - 3 April 2006, diidentifikasi hal-hal sebagai berikut : : 246,9 m2 ( 9 bidang )
1. Luas lahan yang akan dibebaskan
: 9 Bidang
Lahan terkena sebagian Lahan terkena seluruh
: 175,5 m2 (7 Unit)
2. Luas bangunan yang akan terkena Bangunan terkena sebagian
: 7 Unit
Bangunan terkena seluruh 3. Tanaman yang akan terkena : 20 KK
4. Jumlah KK 1 Pemilik yang akan terkena i
Pemilik
:
9 KK
Penyewa
:
2 KK
Pedagang Kaki Lima (PKL)
:
9 KK
Untuk pemilik, seluruh bangunan terkena sebagian tidak ada yang dipindahkan. Sedangkan 2 KK yang berstatus penyewa terdiri dari 1 KK (Joko Utomo No. 3) terkena seluruh bangunan petak yang disewa dan terpaksa harus dipindahkan dari H. Muslih dan 1 KK (Endah Haryono No. 14) terkena sebagian berupa bangunan usaha yang disewa dari Wiyono. Terdapat 4 unit bangunan pos polisi dan 1 unit pos DLLAJ serta 1 unit gapura sebagai gerbang masuk wilayah Kabupaten Sukoharjo yang seluruh bangunannya berada di RUMIJA dan harus dioindahkan.
Adapun 9 KK, Pedagang Kaki Lima (PKL), yang berada di lahan milik jalan (Rumjia) pada persimpangan BYKT-2, BYKT-5, BYKT-9 dan BYKT-10, mereka menyadari bahwa lahan yang ditempati adalah lahan Rumija dan bersedia pindah ke lokasi yang telah disediakan oleh pemerintah kabupaten Boyolali.
Rincian data aset yang akan terkena pengadaan tanah untuk proyek dapat dilihat pada Tabel B I . berikut ini :
C.
Kompensasi dan Pemukiman Kembali Panitia Pengadaan Tanah (PPT) menawarkan berbagai alternatif kompensasi, yaitu uang tunai, tanah pengganti dan bangunan pengganti, atau bentuk lain yang diinginkan warga. Namun berdasarkan survey secara sensus yang telah dilakukan terhadap warga terkena proyek, 9 KK (Pemilik tanah dan bangunan) menginginkan kompensasi yang diberikan berbentuk uang tunai. Adapun besaran kompensasi yang akan ditawarkan oleh PPT adalah sebagai berikut : e
Sesuai kesepakatan Pemerintah dan Bank Dunia, maka besaran kompensasi akan dirnusyawarahkan antara Warga Terkena Proyek (WTP) dengan Pemerintah sesuai dengan harga pasar. Sebagai acuan, informasi besaran harga pasar diperoleh dari bank lokal (terlampir);
s
Kompensasi terhadap bangunan disesuaikan dengan kondisi bangunan dan sesuai dengan harga pasar material bangunan, meliputi antara lain bangunan rumah tinggal, bangunan usaha, sumur, pagar dll, yang pernbuatannya rnemerlukan biaya atau investasi; Fasilitasi lokasi penampungan untuk PKL yang menempati lahan milik jalan.
Pemerintah Kabupaten Boyolali telah rnenyediakan 2 lokasi untuk keperluan program pemindahan PKL, terutama untuk PKL yang berada di sepanjang ruas jalan ini (9 PKL), yaitu : 1. Lahan milik Pemerintah Kabupaten Boyolali seluas 5.000 m2 dengan 19 unit kios siap pakai dilengkapi fasilitas tempat parkir dan MCK terletak di Desa Mojosongo Kecamatan Mojosongo yang berjarak rata-rata 100 m dari lokasi semula; 2. Lahan milik Pemerintah Kabupaten Boyolali seluas 4.000 m2 dengan fasilitas tempat parkir dan MCK, terletak di Desa Teras Kecamatan Teras. Lahan ini disewa Pertarnina untuk parkir mobil Depo Pertamina Teras-Boyolali, lahan ini direncanakan untuk menampung PKL jenis gerobak yang akan dipindahkan yang berjarak rata-rata 200 m dari lokasi semula. Untuk 9 PKL disamping mendapatkan lahan untuk relokasi beserta fasilitasnya, mereka juga akan mendapatkan biaya pindah sebesar Rp. 250.000,- per KK. Pada tahun pertama para PKL tidak akan dikenakan biaya sewa, baru di tahun berikutnya akan dikenakan biaya sewa yang besarnya dimusyawarahkan dengan para penyewa agar sesuai dengan kemarnpuan. Bagi penyewa kios milik H. Muslih (No. 3lBYKT-02) yang terkena seluruhnya dan harus pindah akan mendapatkan biaya pindah sebesar Rp. 250.000,- dari Pemerintah Kabupaten Boyolali dan akan difasilitasi untuk mernperoleh kios sewaan baru di sekitar lokasi semula.
Mekanisme pemberian kompensasi untuk bangunan pos polisi dan bangunan pos DLLAJ serta gapura sebagai tanda gerbang masuk wilayah Kabupaten Sukoharjo akan diberikan dalam bentuk bangunan pengganti yang kondisinya sama. Program pemukiman kembali ini akan dilakukan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut : 1. Sosialisasi kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) pada bulan Juni 2006; 2. Pemberian biaya pindah bagi 9 PKL pada bulan Agustus 2006; 3. Pemindahan 9 PKL pada bulan Agustus 2006; 4. Membantu 1 KK penyewa kios (No. 3lBYKT-02) untuk mendapatkan kios sewaan baru pada bulan Agustus 2006; 5. Pembangunan 4 unit bangunan pos polisi dan 1 unit pos DLLAJ serta 1 unit garupa gerbang masuk pada bulan Agustus 2006; 6. Pembongkaran sebagian bangunan WTP, 4 unit bangunan pos polisi, 1 unit pos DLLAJ dan 1 unit gapura gerbang masuk pada bulan September 2006;
7. Pengamanan lahan RUMIJA yang telah dikosongkan dimulai pada bulan September 2006.
D.
Konsultasi Masyarakat dengan Warga Terkena Proyek Sosialisasi akan dilaksanakan di Kecamatan Boyolali dan Kecamatan Banyudono
untuk
Kabupaten
Boyolali, sedangkan
untuk
Kabupaten
Sukoharjo dilaksanakan di Kecamatan Kartosuro, dengan mengundang warga yang terkena proyek (WTP) baik pemilik, penyewa maupun PKL, tokoh masyarakat setempat, aparat kelurahan dan kecamatan. Penanggung jawab kegiatan ini adalah PPT Kabupaten Boyolali dan PPT Kabupaten Sukoharjo serta Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pembangunan Jalan dan Jembatan (PJJ) Provinsi Jawa Tengah. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan tentang tujuan proyek, manfaatnya serta akibat atau konsekuensi yang mungkin timbul dengan adanya proyek. Warga yang akan terkena proyek akan diinformasikan juga rencana pembebasan tanah, mekanisme dan jadwal kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan tanah termasuk pengukuran dan pematokan secara bersama serta penyepakatan mengenai bentuk dan besaran kompensasi yang akan diterima warga. Pada Kesempatan ini juga akan diinformasikan tentang
rencana pemindahan PKL dan rencana pemberian biaya pindah bagi 9 PKL dan 1 KK penyewa kios terkena.
E.
Tanggung Jawab Kelembagaan dan Prosedur Penanganan Keluhan Setiap kegiatan yang terdapat dalam Rencana Kerja Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Tanah (PPT) Kabupaten Boyolali, Panitia Pengadaan Tanah (PPT) Kabupaten Sukoharjo, Bappeda serta Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Tengah.
Bupati Boyolali dan Bupati Sukoharjo sebagai penanggung jawab program akan memfungsionalisasi Panitia Pengadaan Tanah (PPT) yang telah dibentuk untuk kepentingan proyek pada tahapan pengadaan tanah sedangkan peran Bappeda pada tahapan pemukiman kembali
dan Pemberdayaan. Dalam pelaksanaan,
unsur yang terlibat meliputi Bagian Pemerintahan dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Dinas Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian, Dinas Sosial, Kantor PMD, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Badan Pertanahan
Nasional (BPN), Camat Boyolali, Camat
Banyudono, Lurah
Siswodipura dan Lurah Ngaru Aru (Kabupaten Boyolali) dan Camat Kartosuro dan Lurah Wiragunan (Kabupaten Sukoharjo). Tugas dan fungsi Panitia Pengadaan Tanah (PPT) dapat dijelaskan sebagai berikut : 1.
Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah, bangunan, dan aset lain yang akan terkena;
2.
Menaksir besaran nilai aset yang akan terkena;
3.
Melaksanakan sosialisasi kepada Warga Terkena Proyek (WTP) mengenai rencana, tujuan manfaat dan berbagai kemungkinan dampak negatif yang timbul dari proyek yang akan dilaksanakan serta sosialisasi tentang desain pasar baru, jadwal pembangunan pasar, Jadwal pemberian biaya pindah, jadwal pemindahan ke kios baru, dan jadwal pembongkaran kios lama;
4.
Melaksanakan pengukuran dan pematokan atas aset terkena proyek;
5.
Melaksanakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan dengan WTP mengenai bentuk dan besaran kompensasi, besaran biaya pindah dan penempatan pemilik kios pada bangunan kios baru.
6.
Melaksanakan pembayaran biaya pindah kepada WTP;
7.
Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan perubahan status hukum atas tanah dan bangunan kios terkena proyek;
8.
Melaksanakan kegiatan pemindahan
WTP apabila ada yang terpaksa
harus pindah; 9.
Melaksanakan kegiatan pemberdayaan atau pembinaan dalam upaya mempertahankan atau meningkatkan kesejahteraan WTP;
10.
Menampung setiap keluhan, keberatan dan usulan dari WTP untuk kemudian
dimusyawarahkan
upaya
pemecahannya
serta
hasilnya
dipublikasikan; 11. Membuat laporan pelaksanaan RK-PTPK setiap akhir bulan selama rentang masa kerjanya; 12. Menyerahkan laporan pelaksanaan RK-PTPK kepada Tim Monitoring dan Pelaporan, Bupati Boyolali, Bupati Sukoharjo dan PMU-SRIP.
Lebih jelasnya, lembaga penanggung jawab untuk setiap kegiatan terdapat dalam Tabel Gd. dan Tabel G2. WTP yang merasa tidak puas terhadap pelaksanaan pengadaan tanah dan relokasi, dapat mengajukan keluhan, usul, atau saran kepada Pemerintah Kabupaten Boyolali dan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagai penanggung jawab program. Keluhan, usulan dan saran tersebut dapat disampaikan secara langsung atau melalui surat-menyurat
ke alamat
Bappeda dan Panitia
Pengadaan Tanah - Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah di Kantor Bupati Boyolali Jalan Merbabu No.48 Kabupaten Boyolali, Telepon (0276) 321021 pesawat 207, Fax (0276) 321172 untuk WTP di Kabupaten Boyolali atau ke alamat
Bappeda danpanitia
Pengadaan Tanah
- Bagian Pemerintahan
Sekretariat Daerah di kantor Bupati Sukoharjo Jalan Jendral Sudirman No.199 Kabupaten Sukoharjo, Telepon (0271) 593068 pesawat 104, Fax. (0271) 593335 untuk WTP di Kabupaten Sukaharjo serta SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan (PJJ) Propinsi Jawa Tengah di lokasi kegiatan. Masyarakat juga dapat mengajukan keluhannya kepada PMU SRIP yang beralamat di Departemen Pekerjaan Umum Gedung Bina Marga Lt. 5 Jl. Patimura No 20, Jakarta, Telepon (021) 7243473. Mekanisme
penanganan
keluhan,
keberatan
ataupun
pelaksanaan LARAP diproses melalui tahapan sebagai berikut :
usulan
terhadap
1. Berdasarkan keluhan, keberatan dan usulan yang disampaikan WTP, maka Pernerintah Daerah dan PMU-SRIP melalui Ketua Bappeda, Kepala SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan Propinsi Jawa Tengah dan Tim Monitoring dan Pelaporan untuk melakukan penelitian; 2. Hasil penelitian atau investigasi tersebut akan diinformasikan kepada Warga Terkena Proyek (WTP) paling lambat dalam jangka waktu 12 hari untuk kemudian
dimusyawarahkan
dengan
WTP
untuk
diupayakan
pemecahanannya berdasarkan prinsip win-win solution; 3. Penyelesaian masalah
atau penanganan atas keluhan. keberatan dan,
usulan, akan didokumentasikan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat. Untuk memudahkan masyarakat umum khususnya WTP dalam mengakses informasi tersebut, hasilnya akan disebarluaskan melalui ruang publik yang tersedia seperti papan pengumuman di kantor proyek, kantor pemda, dan kantor desalkelurahan. Mekanisme
penanganan
ketidaksepakatan atas
keluhan
terkait
dengan
kompensasi, prosesnya
akan
kesepakatan
dan
mengacu kepada
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Diagram alur proses kedua mekanisme penanganan tersebut diatas dapat dilihat pada lampiran.
F.
Monitoring dan Pelaporan Tim Monitoring dan Pelaporan dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali dan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada saat pelaksanaan Rencana Kerja (action plan) Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali akan dimulai. Tim ini akan terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten
(BAPPEDA), unsur perguruan tinggi
atau unsur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan unsur masyarakat (WTP). Deskripsi tugas Tim Monitoring dan Pelaporan dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Tim Monitoring dan Pelaporan,
akan
melakukan kegiatan pengawasan
pelaksanaan program sebagaimana tercantum dalam rencana kerja (action plan) yang
meliputi kegiatan sosialisasi
pengadaan tanah,
dan
konsultasi masyarakat,
fasilitasi bagi WTP yang terpaksa pindah untuk
mendapatkan rumah tinggal atau tempat usaha baru, pembangunan kembali
fasum/fasos, serta kegiatan pemberdayaan dalam upaya memulihkan tingkat kehidupan warga terkena proyek. 2. Tim Monitoring dan Pelaporan akan melakukan koordinasi setiap bulan
dengan Panitia Pengadaan Tanah (PPT), Bappeda dan Proyek, untuk mendiskusikan permasalahan dan kendala yang dihadapi beserta upaya penanggulangannya, khususnya yang terkait dengan penyelesaian keluhan 1 keberatan dari WTP.
3. Tim
Monitoring
dan
Pelaporan
akan
menyusun
laporan
kemajuan
pelaksanaan program setiap bulan dengan menggunakan formulir pelaporan yang dikirim kepada Project Management Unit (PMU) SRIP dengan tembusan kepada Bappeda dan Satuan Kerja Non Vertikal (SNVT) Pembangunan Jalan dan Jembatan Propinsi Jawa Tengah dan Unit Sosial Safeguard Bank Dunia Fax. 021-5299991 1 (contoh formulir pelaporan terlampir).
G.
Jadwal dan Pembiayaan Pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah, dan pemukiman kembali mulai dilaksanakan pada bulan Juni sampai Oktober 2006 dan dibiayai melalui ABPD Kabupaten Boyolali, APBD Kabupaten Sukoharjo dan APBN Tahun Anggaran 2006. Lebih jelasnya, jadwal kegiatan dan sumber pembiayaan dapat dilihat dalam Tabel G1. dan Tabel G2.
Tabel G.1. Rencana Kerja Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali Warga Terkena Proyek (WTP) Proyek Perbaikan Persimpangan Ruas Jalan Boyolali-Kartosuro Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2006
No. I. 1.
Z.
Program PENGADMNTANAH iungwonaiiaii~anitia~engadaan ~ a n a h( P P ~~ a bBoyolali
SorialirariPengadaanTanah hapadacalan W P
Kegiatan
Lokasi
~ a brnyolal
Kec Boyolali Kec. Banyudono
3
Pengukuran 8Psmafokan ~PPPPP dengan calon W P
KPC.
BOYOIBI
4
5 6 Muryawarah l Negoiiai8 XXXpPPPPPP dengan ca~onW P
i
Kec Boy011
K-. ~anyudono 2 3
5
~ernbrianK~mpen$~~Pengadaan
Tanah repnda W P
KOC
m
BO~O~~I,
Kec Banyudono
1 Paket
PPTKab. Bayolaii dan SNViPembangunan Jalan dan Jembaan W h * J-Tengah
Juni 2006
10000
-
10.000
Melakukan pengukuran bamrlahanyang akandibeba~xan berramadenganialon W P d a n AparatKelurahan Melahukan pengh8Wngan aretctlon WTPyang akan d~beri Kompenra$ Penenman Periomatitik bbttiyYYg akandihnpalnk Qelakranaanpmatokmvvddb a a y m g didimam PembYatonBents Alara P~~gokXxXx dan Pernatnian Publlaii hasild~hhaiiyangmudahtenanghau
lPakel
PPTKsbBoyolaIi dan SNVIPPmbangunan Jalandan Jembatan ProvinsiJawa Tengah
JunlZW6
10.000
10.WO
Juni ZW6
5.000
5.000
M ~ s Y ~ v ~ ~ ~ B ~ ~ N ~ Q o ~ mengena! ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ( I B B1 Palet c B I o ~ W PPT P Kab. Boyalall don s ~ ~ ~ f e m b ô n g u n s n Benah dan balaran kompenraiiunluk aretterkena
Jalan dan Jembalsn PiOuinsi JBuaTengah
Jadwalpembayaran kompenrasi Pembiialan Ber8taPcaraKe~epahatttKompensarl aiaiAreflen
Pembuatan g t a bsdang tanah yang telah dihbsrian Far#l#tanpemhuaen SPPT PB8 barn atai bidang mnah yang udai ieriiena
CBidang
2 3
Faitlitas pemiiahanM#iikat
4
ien<ena ~ r o p i
Melahukan roiial8isn XepadacalonW P tenmg: - Rencana bladwal kogiaian pengadaan tanah Talo carapenghtungan kompensai dan cara pernbayaran RencanarebkariPKL Penandalangonan Befia Aiiara Sssiiliiis~
1 vaket
3
sen8likasW"."
11.100
MembuhaPo~koPemba~ran Kompen~asirebagai fempatrermipembayaran PelaksBonBan p e m b a y m iorngniaS8 lianah, Bangunan 8 A r t La") dan b~ayapndah Dokurneniasi prases pembayYYnn ~ L L ~ P P P P P Penandatanganan Surat PPP IOOOO Hak [SPH]
~oyn~zli i
X% 8anyudono
2
6
-
1
3
4
11.500
M e n y ~ ~ ~ n $ e n ckerp a n s p~lakxxxxxxpeegadaan lana" iebanyak4 bidangiperdfanah reluai 139.5 m2di Kecamawn Boyalalidan Kecamalan Banyudono.
2
r
Surnber Biaya (,000) Pernerintah APBD Prop. APBD Kab. APBN
l u i 2006
2
i
Kebutuhan Biaya (,000)
PPT ~ a b ~oyolaii . dan SNY~~~mbaogunao Jalan dan Jambatan ~ r a w n u~ a w a ~ e n g a h
Fungr#onal#rarPanitia Penpadaan Tanah [PPT) uniuh kepentingan pcoyex
XOC Bany~dono
Waktu Pelaksanaan
1 vaket
I
Z
satuan1 Penanggungjawab Unit
PPT ~ a beoyoi81~ . dan S ~ w f e m b a n g u n a n
~gurtus2006
602 625
402 625
Jalandan ~ernbatan PraV8nii Jawa Tenaah
BPN ~ a b~oyolait
~gustur2006
3.500
3 500
Keterangan
3
E% z1
>Q OOT OT+
O
-FORMULIR MONlTORING BULANAN PELAKSANAAN LARAP KabupatenMota: Sub-project: Periode pelaporan:
.................. ........................ ................
Aktivitas
KONSULTASI 1. Kompensasi2 2. Peniulùman kernbal?
WIPLEMENTASI 1. Pembayaran kompensasi lsantunanlpesangon termasuk biaya pindah 2. Persiapan lolmsi pemukimm Icembali untulc : - Jumlah rumah -
Rencana Kerja Dari LARAP Tanggal Target
Laporan Kemajuan1 Kemajuanl statns di lapangan
Caîatan
Masalah & rencana tindalc lanjut
Lampirkan: kopi notulensi kesepalcatan Lampklcan: kopijadwal pemukiman Icemhali yang dipubukasikan Lampirkan: kopi tanda terima
Jumlah Iùos
~~~~~~
-
'
Jumlah fasilitas (mesjid, selcolah,
J L kolom t-dnk mcncukupi. ~ildhktindiguil~knn1:mb.r kenor 1nmhl.m : k o n i u l t ~ i untuk i ko~np:iis~,i ndnlsli msi,i.sniii . i ) harco p.tw. (ik. i:i&wal untuk pimbi).nrnn hompr.n,a
'
Catatan
Laporan ~ e m a j u a n '
Rencana Kerja Dari LARAP Target Tanggal
Aktivitas
Masalah & rencana tindak lanjut
Kemajuanl status di lapangan
puskesmas) Jumlah sarana umum (jaringau listrik, pipa air 3. Pemulùman liemhali . Jumlah orang yang dipindah
-
Jumlah sarana umum
I
I
I
l
1 I
Lampirkan: Iiopi sertifikat
4. Sertifkasi tanah - Jumlah sertifikat baru di lahan pemukimau kembali
-
-
Jumlah sertifiat yang direvisi
Jumlah keluhan yang telah diselesaikan
1
l
- " . . . an yang
Lampirkan:
Lampirkan: - Kopi respon yang diberilcan
